LAK 2012 Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

LAK 2012 |Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

i

KATA PENGANTAR Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1011/M-DAG/KEP/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perdagangan, tiap unit diberikan arahan untuk menerapkan sistem pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel. Sehubungan dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2012, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja yang berisi rencana, penetapan, dan pencapaian kinerja sekaligus gambaran sejauh mana tingkat keberhasilan, kendala yang dihadapi dan solusi masalah dalam pelaksanaan pembangunan standardisasi dan perlindungan konsumen. Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut di atas dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja serta mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja demi terwujudnya kepemerintahan yang baik, maka Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 kepada Menteri Perdagangan. Akhir kata, Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk pertanggungjawaban serta mendorong peningkatan kinerja bagi unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen di masa mendatang.

Jakarta,

Maret 2013

Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Nus Nuzulia Ishak


ii

RINGKASAN EKSEKUTIF Sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2012, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja yang berisi rencana, penetapan, dan pencapaian kinerja sekaligus gambaran sejauh mana tingkat keberhasilan, kendala-kendala yang dihadapi, maupun tindak lanjut pemecahan masalah dalam melaksanakan pembangunan di lingkungan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Rencana strategis pembangunan standardisasi dan perlindungan konsumen 2011−2014 merupakan pedoman bagi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Kementerian Perdagangan dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Kementerian Perdagangan sepanjang periode 2010 - 2014. Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sebagai unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan yang memiliki tugas pokok “merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen” mendukung rencana strategis Kementerian Perdagangan yang tercermin dari kinerja Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Dari target kinerja secara umum persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melebihi target yang menunjukkan indikasi capaian kinerja tersebut sangat baik. Capaian kinerja Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sebagai berikut: Prosentase Realisasi Target Realisasi No Indikator Kinerja Utama Capaian 2012 Capaian 2012 2012 (%) 2011 1. Rumusan harmonisasi standar barang 2 rumusan 2 rumusan 100 2 rumusan dan jasa perdagangan 2. Persentase tindak lanjut hasil 50 persen 50 persen 100 41 persen pengawasan barang beredar 3. Akumulasi jenis barang beredar ber-SNI 28 Jenis 28 jenis 100 20 jenis wajib yang diawasi (notifikasi WTO) 4. Standar ukuran yang tertelusur secara 20 standar 32 standar 160 47 standar nasional dan internasional 5. UTTP yang ditera dan ditera ulang 7.411.000 11.239.325 11.793.573 152 Unit Unit Unit 6. Akumulasi Jumlah BPSK Yang Terbentuk 60 Unit 84 Unit 140 65 unit 7.

UPT dan UPTD Yang Terbina dan dinilai

8.

Akumulasi Jumlah SDM Perlindungan Konsumen Waktu penyelesaian perizinan/ pendaftaran di bidang SPK

9.

49 UPTD

49 UPTD

100

60%

3.065 Orang

3.885 Orang

126

2.964 Orang

5 hari

5 hari

100

5 Hari


iii

Walaupun pencapaian telah melewati target, namun dalam pencapaian kinerja tersebut, masih ditemui beberapa permasalahan, seperti: 1. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait di daerah dan ketertutupan industri dalam memberikan informasi serta sebagian industri belum memandang perlu pentingnya pemenuhan standar dalam suatu produksi. Produsen cenderung hanya memenuhi persyaratan standar yang ditentukan oleh buyer. 2. Keterbatasan SDM, peralatan, dan anggaran yang dimiliki oleh UPTD Metrologi Legal untuk menunjang pelayanan tera dan tera ulang. Dalam hal pendataan jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang, belum semua UPTD Metrologi Legal menyampaikan laporan pelayanan secara berkala kepada Direktorat Metrologi sebagaimana diamanatkan dalam Permendag No.50 tahun 2009. 3. Masih rendahnya peran pemerintah daerah dalam membentuk BPSK dan masih rendahnya kesadaran masyakat dan LPKSM dalam mendorong pembentukan BPSK di daerah. 4. Pengetahuan yang belum merata dan kesiapan UPTD yang bervariasi dalam hal penerapan sistem mutu menjadi kendala dalam pelaksanaan penilaian. 5. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM dalam melakukan pelayanan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen. Solusi yang diambil oleh Ditjen SPK dalam mengatasi permasalahan pencapaian kinerja adalah: 1. perlu lebih banyak dilakukan sosialisasi dan pembinaan dalam rangka penerapan regulasi teknis yang ada, Food Hygiene, GMP, HACCP dan perjanjian pengakuan MRA di tingkat ASEAN maupun perjanjian internasional lainnya di kalangan industri-industri pangan olahan. 2. program kegiatan yang dilakukan secara bersinergi dengan pemerintah daerah seperti pembentukan Pasar Tertib Ukur dan Daerah Tertib Ukur serta penilaian UPTD Metrologi Legal memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang secara nasional. Di samping itu pula, untuk terus menjaga kesinambungan peningkatan pelayanan tyera dan tera ulang serta memonitor perkembangan pelaporan tera dan tera ulang di daerah, diperlukan peran BSML untuk memberikan dukungan dalam memperlancar pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan untuk merekapitulasi data jumlah tera dan tera ulang. 3. Sosialisasi pembentukan BPSK secara intensif dan berkelanjutan dengan memberikan informasi tentang peran dan fungsi penting dari BPSK dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, khususnya dalam penyelesaian sengketa konsumen. 4. Penyempurnaan kebijakan sehingga mempermudah Pemerintah Daerah dalam hal pengangkatan Anggota dan Sekretariat BPSK, yang sebelumnya banyak menjadi hambatan. 5. Meningkatnya dukungan dari Pemerintah Pusat dalam upaya penguatan dan pembentukan BPSK salah satunya melalui pemberian alokasi dana dekonsentrasi yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi untuk mensosialisasikan pembentukan BPSK di daerah.Optimalisasi bimbingan terhadap UPTD dalam hal penerapan sistem mutu. 6. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi SDM untuk meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen. Berdasarkan akuntabilitas keuangan, total realisasi seluruh kegiatan sebesar Rp. 165.432.208.211,(termasuk di dalamnya realisasi anggaran BPKN Rp. 11.340.259.724,), dari realisasi tersebut sebagian merupakan realisasi operasional untuk mendanai pencapaian 9 IKU Ditjen SPK pada tahun 2012 sebesar Rp 87.679.836.000,- atau 51,95% dari seluruh anggaran kegiatan. LAK 2012 |Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................................................................. II RINGKASAN EKSEKUTIF .......................................................................................................................III DAFTAR ISI ............................................................................................................................................. V DAFTAR TABEL......................................................................................................................................VI DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................................... VII BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................................1 A.

LATAR BELAKANG DAN PERAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ...................................................................................................1

B.

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ............................................................................................................................... 2

C.

ISU STRATEGIS TAHUN 2012 ...................................................................................................... 2

BAB II PERENCANAAN DAN KONTRAK KINERJA................................................................................. 8 A.

PERENCANAAN STRATEGIS ....................................................................................................... 8

B.

RENCANA KINERJA ................................................................................................................... 11

C.

KONTRAK KINERJA DAN RENCANA AKSI ............................................................................... 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA........................................................................................................19 A.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.................................................................................. 19

B.

ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA ......................................................................... 20

C.

AKUNTABILITAS KEUANGAN .................................................................................................. 45

BAB IV PENUTUP.................................................................................................................................. 49 LAMPIRAN .............................................................................................................................................. II


v

DAFTAR TABEL Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Stndardisasi Dan Perlindungan Konsumen Tahun 2011.............................................................................................................

19

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1...................................................................... ......................... 191 Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Penguatan Pengawasan Barang beredar dan Jasa Perdagangan dan Penegakan Hukum.................................................................................................................. 22 Tabel 4. Jenis Produk yang di Awasi Tahun 2012 dan 2011................................................................

24

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Tertib Ukur............................................ ......................... 195 Tabel 6. Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP secara Nasional Tahun 2012 berdasarkan Provinsi.......... 27 Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Kesadaran dan Memberdayakan Masyarakat Konsumen.......................................................................................................................

29

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Infrastruktur Layanan Perlindungan Konsumen........... 31 Tabel 9. Realisasi Anggaran Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2012 (Menurut Satuan Kerja) Periode : s/d 31 Desember 2012......................................................

46

Tabel 10. Realisasi Anggaran Menurut Capaian Sasaran Tahun 2012......................................................... 47 Tabel 11. Realisasi Anggaran Menurut Capaian Sasaran Tahun 2012......................................................... 48


vi

DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Gambar 2. Gambar 3. Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Gambar 15.

Diagram Keterkaitan Misi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan Tujuan Kementerian Perdagangan ................................................... Penyegelan temuan hasil pengawasan produk pompa air ....................................... ..... Grafik perkembangan UTTP yang ditera dan ditera ulang yang dilaporkan oleh UPT dan UPTD Metrologi Legal .......................................................................................... ..... Persebaran BPSK di Indonesia .................................................................................... ..... Forum Komunikasi Nasional BPSK .............................................................................. ..... Kegiatan evaluasi dan pembinaan UPT dan UPTD ..................................................... ..... Perbandingan peningkatan jumlah SDM Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Contoh Surat Keputusan Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) ......... ..... Pelaksanaan Pertemuan Teknis tahun 2012 ............................................................... ..... Perkembangan Pelayanan Ijin Tipe, Ijin Tanda Pabrik dan Ijin Percobaan Tanda Pabrik Tahun 2012 dan 2011 ......................................................................................... ..... Publikasi temuan hasil pengawasan 600 produk....................................................... ..... Edukasi Konsumen Cerdas .......................................................................................... ..... Layanan Informasi dan Perlindungan Konsumen ...................................................... ..... Peresmian Penetapan Kota Surakarta sebagai Daerah Tertib Ukur 2012 oleh Wakil Menteri Perdagangan sekaligus penetapan 17 pasar tradisional sebagai Pasar Tertib Ukur tahun 2012 ........................................................................................................... ..... Penetapan Pasar Aviari di Batam sebagai Pasar Tertib Ukur 2012 oleh Menteri Perdagangan sekaligus kunjungan pasar ................................................................... .....


9 23 28 30 31 32 33 34 34 36 39 40 40

42 42

vii

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG DAN PERAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Globalisasi perdagangan dunia yang terjadi saat ini memberikan dampak yang bersifat positif maupun negatif. Di satu sisi, globalisasi merupakan peluang sekaligus tantangan bagi perkembangan perdagangan di pasar dalam negeri maupun industri domestik. Dengan tumbuhnya persaingan usaha yang kian ketat menuntut pelaku usaha untuk selalu meningkatkan daya saingnya, baik dari segi kualitas produk maupun harga melalui efisiensi produksi. Namun di sisi lain dengan maraknya variasi barang dan jasa yang beredar, diduga banyak pula barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan sehingga merugikan konsumen dan menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Selain itu, globalisasi perdagangan juga membawa dampak bagi perkembangan dan keberlangsungan produk-produk barang maupun jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha serta industri dalam negeri. Peningkatan kualitas dan daya saing bagi produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri menjadi mutlak diperlukan jika tidak ingin kalah bersaing dengan derasnya arus barang impor. Berkenaan dengan hal tersebut di atas pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Kedudukan Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, dimana dalam pasal 254, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi dibidang standardisasi mutu barang dan jasa serta perlindungan konsumen. Mulai 6 Nopember 2012, Ditjen SPK ditunjuk sebagai unit pelaksana dalam menjalankan Komitmen Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan Delegasi Uni Eropa (EUD) dalam kerangka Trade Support Programme (TSP) II. Sebagai ketua Programme Steering Committee, Dirjen SPK mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program ini dengan 6 (enam) kementerian teknis lainnya. Adapun Kementerian yang tersebut adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Standardisasi Nasional/ Komite Akreditasi Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pada intinya program ini merupakan bantuan hibah dari Uni Eropa yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi infrastruktur Mutu Nasional, terutama terkait dengan kinerja ekspor Indonesia ke Uni Eropa.


1

B.

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas: “merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen” Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Standardisasi dan perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan di bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu Barang dan Jasa, Metrologi Legal, serta Pemberdayaan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu Barang dan Jasa, Metrologi Legal, serta Pemberdayaan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu Barang dan Jasa, Metrologi Legal, serta Pemberdayaan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu Barang dan Jasa, Metrologi Legal, serta Pemberdayaan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Standardisasi; c. Direktorat Pemberdayaan Konsumen; d. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; dan e. Direktorat Metrologi; dan f. Direktorat Pengembangan Mutu Barang.

C.

ISU STRATEGIS TAHUN 2012 Secara umum isu strategis di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen sepanjang tahun 2012 dapat diuraikan sebagai berikut:


2

1. Peningkatan Standardisasi Perdagangan Harmonisasi Standar Persaingan pemasaran produk mendorong banyak negara untuk Barang dan Jasa menggunakan instrumen standar barang sebagai salah satu alat untuk Perdagangan melindungi konsumennya yang dikaitkan dengan keselamatan, kesehatan, keamanan, dan fungsi lingkungan (K3L). Namun dari sisi negara pengekspor, hal tersebut dapat dipandang sebagai hambatan teknis perdagangan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan hambatan teknis perdagangan adalah melalui harmonisasi standar di tingkat regional, bilateral maupun multilateral. Penyelesaian Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan. LPK (LSPro dan Laboratorium uji) yang wajib melakukan pendaftaran adalah LPK yang memiliki ruang lingkup produk yang telah diberlakukan SNI secara wajib. Tujuan pendaftaran LPK adalah untuk memudahkan ketertelusuran atas produk-produk dimaksud yang beredar dipasar.

Pengembangan Indonesia Technical Regulation Information Management System (INATRIMS)

Sejak 6 Nopember 2012, Direktorat Standardisasi ditunjuk sebagai Program Office Management dan Program Director yang bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi teknis dengan Kementerian/ Lembaga terkait. Disamping itu Direktorat Standardisasi juga merupakan Program Implementing Unit yang berfungsi sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan Trade Support Program di Kementerian Perdagangan, dimana pada tahun 2012 terdapat 1 (satu) Direktorat yang dibantu, selain Direktorat Standardisasi, yaitu Pusat Pengujian Mutu Barang. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah pembuatan sistem Indonesia Technical Regulation Information Management System (INATRIMS). Adapun fungsi INATRIMS adalah untuk menyediakan data dan informasi melalui sistem web mengenai standar dan regulasi teknis di negara tujuan ekspor. Sistem ini akan berisi tentang peraturan terhadap 20 sektor/ komoditi utama dan potensial. Sebagai permulaan, informasi baru mencakup pengaturan di Uni Eropa, dan dilanjutkan ke negara-negara pasar produk Indonesia lainnya, diantaranya ASEAN, USA, Jepang, EFTA dan lain sebagainya. 2. Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

Pembentukan petugas pengawas melalui diklat PPBJ dan PPNS Perlindungan Konsumen

Dalam rangka meningkatkan pengawasan barang beredar dan jasa guna menjaga keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen secara berkesinambungan meningkatkan tenaga pengawas baik secara kuantitas maupun kualitas. Tenaga pengawas tersebut adalah Petugas Pengawas Barang dan/atau Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pengawai Negeri Sipil


3

Perlindungan Konsumen (PPNS-PK). Pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi PPBJ dan PPNS-PK dilakukan secara rutin. Untuk tahun 2012 telah dilakukan diklat sebanyak 6 angkatan sebanyak 166 orang dan Diklat PPNS-PK 3 angkatan sebanyak 61 orang. Dibandingkan dengan tahun 2011 jumlah peserta Diklat PPBJ sebanyak 90 orang atau naik 84% dan untuk Diklat PPNS0PK sebanyak 47 orang atau naik 23%. Secara keseluruhan, ada peningkatan peserta Diklat PPNS-PK dan peserta Diklat PPBJ sebanyak 107%. Pengawasan terhadap Di samping itu pula, peningkatan kegiatan pengawasan terus diupayakan. 621 produk dari 14 jenis Pada tahun 2012, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan produk Konsumen melakukan kegiatan pengawasan dengan target setiap 2 bulan sebanyak 100 produk, dengan demikian secara keseluruhan pada tahun 2012 telah dilaksanakan pengawasan sebanyak 621 produk dari 14 jenis produk. Jumlah temuan ini meningkat sebesar 28 produk dibandingkan tahun 2011. Dari temuan tersebut, 61% merupakan produk impor dan 39% merupakan produksi dalam negeri. Berdasarkan jenis pelanggarannya antara lain: 1. Sebesar 34% produk diduga melanggar persyaratan SNI, 2. Sebesar 22% diduga melanggar MKG, 3. 43% diduga melanggar ketentuan label dalam Bahasa Indonesia, 4. 1% diduga tidak memenuhi ketentuan produk yang diawasi distribusinya. Sedangkan berdasarkan kelompok produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan, sebanyak 39% merupakan produk elektronika dan alat listrik, 20% produk alat rumah tangga, 13% produk suku cadang kendaraan, serta sisanya adalah produk bahan bangunan, produk makanan minuman dan Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Adapun langkah-langkah yang telah diambil sebagai tindak lanjut dari temuan tersebut yaitu untuk pelanggaran pidana, sebanyak 2 kasus telah dilimpahkan ke Kejaksaan (P21), 3 kasus tidak dapat dilanjutkan karena tersangkanya meninggal dunia, dan beberapa produk masih dalam penyidikan. Sementara untuk pelanggaran administrasi, telah dilakukan pemberian peringatan tertulis kepada para pelaku usaha dari 348 produk, permintaan penarikan 8 produk, dan sisanya pembinaan terhadap asosiasi, serta pemanggilan para pelaku usaha guna keperluan penyidikan dan pengumpulan bahan keterangan. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan secara menyeluruh terhadap barang dan atau jasa yang beredar di masyarakat, dikembangkanlah sistem pengawasan terpadu yang melibatkan instansi terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, dan stakeholder lainnya.


4

Sistem Pengawasan Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat Perlindungan khususnya dalam hal perlindungan konsumen, Direktorat Jenderal Konsumen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen telah mengembangkan Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen (SISWAS-PK). SISWAS-PK merupakan sistem yang dikembangkan untuk melayani pengaduan konsumen secara online. Sistem ini memiliki jaringan pengaduan di 33 provinsi yang dapat diakses langsung oleh konsumen melalui jaringan internet pada alamat http://siswaspk.kemendag.go.id. Pengembangan SISWAS-PK ini juga menjadi akses sarana konsumen menyalurkan pendapat dan keluhannya terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan pelaku usaha. Melalui SISWAS-PK, diharapkan konsumen dapat dengan mudah melakukan pengaduan terhadap barang dan atau jasa yang digunakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dapat meningkatan pemahaman konsumen terhadap barang dan jasa yang sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban konsumen, memudahkan pelaksanakan pengawasan barang beredar dan jasa, serta memudahkan monitoring dan evaluasi tindak lanjut pengaduan konsumen terhadap barang beredar dan jasa melalui SISWAS-PK. Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melakukan monitoring terhadap penyelesaian kasus dan keluhan dari konsumen sehingga dapat memberikan masukan/peringatan bila kasus belum terselesaikan dengan baik. Laporan hasil pengawasan pengaduan konsumen akan dilakukan secara transparan dan terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui status pengaduannya kapan saja secara online. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ditandai dengan tren fluktuatif, jumlah pengaduan yang telah ditangani oleh institusi perlindungan konsumen adalah: 1.223 kasus oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), 2.681 kasus oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), serta 456 kasus oleh Direktorat Pemberdayaan Konsumen Kemendag.

3. Peningkatan Tertib Ukur Penyelenggaraan kemetrologian di era otonomisasi

Penyelenggaraan kemetrologian sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, menjadi urusan pilihan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Di samping itu pula, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, biaya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka desentralisasi seperti urusan kemetrologian dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing


5

daerah, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Percepatan peningkatan tertib ukur melalui Daerah Tertib Ukur

Daerah Tertib Ukur merupakan langkah percepatan peningkatan tertib ukur dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum/konsumen dalam hal jaminan kebenaran hasil pengukuran dan mendorong pemerintah daerah aktif dalam mewujudkan tertib ukur dan meningkatkan kinerja kemetrologian. Pada tahun 2011 telah ditetapkan 1 (satu) kota yaitu kota Singkawang sebagai Daerah Tertib Ukur 2011, sedangkan untuk tahun 2012 telah ditetapkan 3 (tiga) kota menjadi Daerah Tertib Ukur yaitu Kota Batam pada tanggal 6 November 2012, Kota Balikpapan pada tanggal 30 Oktober 2012 dan Kota Surakarta pada tanggal 16 Oktober 2012. Peresmian penetapan Daerah Tertib Ukur tahun 2012 dilakukan oleh Wakil Menteri Perdagangan. Pada kesempatan itu pula dilakukan juga penyerahan bantuan timbangan dengan total sebanyak 2025 (dua ribu dua puluh lima) unit kepada ketiga Walikota untuk diberikan kepada usaha mikro pemilik UTTP yang telah rusak maupun tidak memenuhi persyaratan teknis kemetrologian. Upaya pembentukan Daerah Tertib Ukur ini mendapat perhatian besar dari Pemerintah Daerah. Untuk tahun 2013, telah ada 7 Kabupaten/Kota yang mengusulkan membentuk Daerah TertibUkur antara lain: Kota Padang, Kota Bontang, Kabupaten Tebing Tinggi, Kota Tanjung Balai Karimun, dan Kabupten Mojokerto dan Kota Gorontalo.

“METROLOGY AWARD” sebagai motivasi dan apresiasi terhadap upaya mendukung pelaksanaan program tertib ukur

Dalam rangka meningkatkan kinerja UPTD Metrologi Legal dan memotivasi kerja Pegawai Berhak dalam memberikan pelayanan tera dan tera ulang serta memberikan apresiasi kepada perusahaan dalam negeri yang memiliki ketaatan/kepatuhan dalam menggunakan UTTP dan mengedarkan BDKT sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen memberikan penghargaan “Metrology Award” kepada 3 (tiga) UPTD terbaik, 3 (Tiga) Pegawai Berhak Teladan dan 5 (lima) perusahaan pengguna UTTP peduli tertib ukur yang diberikan oleh Wakil Menteri Perdagangan.

Penanaman elemen metrologi legal di pasar tradisional melalui Pasar Tertib Ukur

Dalam rangka peningkatan perlindungan terhadap konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran, peningkatan citra pasar tradisional, dan penanaman elemen perlindungan konsumen di pasar tradisional, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen menetapkan program pembentukan Pasar Tertib Ukur. Kriteria ditetapkannya pasar tradisional sebagai Pasar Tertib Ukur, antara lain dikelola dengan manajemen yang baik, memiliki data base tentang jumlah, jenis, lokasi, dan pemilik UTTP, dan semua UTTP yang digunakan dalam transaksi perdagagan bertanda tera sah. Pembentukan Pasar Tertib Ukur dimulai pada tahun 2010 dengan ditetapkan 56 Pasar Tertib Ukur di 33 Ibukota Provinsi. Selanjutnya pada tahun 2012 telah ditetapkan 35 Pasar Tertib Ukur di 28 Kabupaten/Kota. Bagi pasar yang telah memperoleh predikat Pasar Tertib Ukur, Direktorat


6

Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen menyediakan bantuan timbangan ukur ulang yang dapat digunakan oleh konsumen untuk memastikan kebenaran hasil pengukuran dan juga bantuan timbangan masing-masing 20 unit tiap pasar untuk digunakan sebagai timbangan pengganti pada saat dilaksanakan tera ulang. Peningkatan pemahaman metrologi legal melalui rangkaian Seminar Regional di 4 kota besar

Untuk meningkatkan kinerja metrologi legal sejalan dengan pelaksanaan otonomisasi, maka dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui seminar regional yang dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yaitu: Regional I untuk wilayah Sumatera di Medan pada tanggal 3 April 2012, Regional II untuk wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada tanggal 10 Mei 2012, Regional III untuk wilayah Kalimantan pada tanggal 17 April 2012, dan Regional IV untuk wilayah Timur Indonesia pada tanggal 1 Mei 2012.

4. Peningkatan Pemberdayaan Konsumen Edukasi Konsumen Sosialisasi kebijakan pemberdayaan konsumen terhadap konsumen dan Cerdas pelaku usaha di berbagai daerah, termasuk salah satunya adalah sosialisasi terhadap pelaku usaha terkait ketentuan bahan berbahaya, dilakukan oleh Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan. Pendekatan melalui media cetak dan elektronik dilakukan dalam bentuk penyebaran pamflet, brosur, iklan layanan masyarakat di media elektronik, dengan mengusung tema perlindungan konsumen yang difokuskan pada 5 kiat menjadi konsumen cerdas, yaitu : tegakkan hak dan kewajiban, teliti sebelum membeli, perhatikan label dan masa kadaluarsa, pastikan produk bertanda jaminan mutu SNI, beli sesuai kebutuhan bukan keinginan. Pembentukan dan Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang pada tahun Penguatan BPSK 2009 baru sebanyak 45 BPSK, pada tahun 2011 sudah mencapai 65 BPSK. Untuk tahun 2012 sendiri sudah mencapai 84 BPSK. Untuk mendorong pertumbuhan BPSK di daerah Kabupaten/Kota, dilakukan melalui fasilitasi pembentukan dan penguatan BPSK secara intensif dan berkelanjutan dengan metode sosialisasi secara langsung kepada Pemerintah Daerah mengenai peran dan fungsi penting BPSK. Selain itu, diselenggarakan Forum Komunikasi Nasional BPSK dalam rangka persiapan pelaksanaan Munas BPSK yang akan diselenggarakan pada tahun 2013, serta dengan tujuan lain untuk membentuk jejaring komunikasi diantara BPSK dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, memberikan award kepada 15 BPSK dengan kinerja terbaik.


7

BAB II PERENCANAAN DAN KONTRAK KINERJA A. PERENCANAAN STRATEGIS Visi dan Misi Visi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sejalan dengan Visi Kementerian Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010-2014 menetapkan bahwa visi organisasi Kementerian Perdagangan Tahun 2010-2014 adalah : ”Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi serta Pencipta Kemakmuran Rakyat yang Berkeadilan” Dari visi tersebut, Kementerian Perdagangan menetapkan dua Prioritas pembangunan yakni Prioritas Bidang Perdagangan Luar Negeri dan Prioritas Bidang Perdagangan Dalam Negeri, yang mana Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen diamanatkan untuk mendukung kedua prioritas tersebut khususnya pada Fokus Prioritas Peningkatan Kualitas Dan Keberagaman Produk Ekspor dan Fokus Prioritas Peningkatan Efektivitas Pengawasan Dan Iklim Usaha Perdagangan. Selain itu, pembangunan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ditujukan untuk mendukung pencapaian terhadap Tujuan Kementerian Perdagangan khususnya tujuan: 1. Peningkatan Akses Pasar Ekspor dan Fasilitasi Ekspor, 2. Peningkatan Daya Saing Ekspor, 3. Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Konsumen. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, Misi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen pada periode 2010 - 2014 adalah:

Tujuan

1. Peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen, 2. Pengamanan pasar dalam negeri.Meningkatkan kinerja pengawasan dan penegakan hukum dalam. Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen menetapkan Tujuan, sebagai berikut: 1. Pengembangan Kebijakan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, 2. Pengembangan Kelembagaan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, 3. Pengembangan SDM Perlindungan Konsumen, 4. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, 5. Peningkatan Layanan Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian, 6. Peningkatan Pengawasan di bidang Mutu Barang.


8

Sasaran

Dengan tujuan tersebut, pembangunan standardisasi dan perlindungan konsumen diarahkan untuk mencapai sasaran strategis yaitu meningkatnya efektifitas kebijakan yang menunjang pengembangan standardisasi dan perlindungan konsumen. Dengan demikian penyelenggaraan standardisasi dan perlindungan konsumen dapat menjadi benteng pengaman dan stabilisator pasar dalam negeri yang mendukung efektifitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan serta menjadi kunci masuk akses pasar global yang mendukung peningkatan kualitas dan keberagaman produk ekspor.

Gambar 1. Diagram Keterkaitan Misi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan Tujuan Kementerian Perdagangan

Arah Kebijakan dan Arah kebijakan pembangunan standardisasi dan perlindungan konsumen ke Strategi depan secara konsisten akan mengacu kepada arah pembangunan perdagangan nasional periode 20102014. Arah ini merupakan pedoman dalam menyusun langkah-langkah strategis ke depan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Arah kebijakan standardisasi dan perlindungan konsumen dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Pengembangan standardisasi di bidang perdagangan melalui : 1) Penyusunan kebijakan standardisasi bidang perlindungan konsumen yang mencakup barang, jasa, sistem, proses, metode uji, personel dan kelembagaan di bidang perdagangan. 2) Peningkatan partisipasi dalam forum nasional, regional dan internasional dalam mengembangkan kebijakan. 3) Peningkatan peran pemangku kepentingan seperti pelaku usaha/asosiasi, akademisi, lembaga penelitian, dan lain-lain dalam pengembangan standardisasi barang (komoditas ekspor dan konsumsi dalam negeri) di bidang perdagangan. LAK 2012 |Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

9

b. Optimalisasi pengendalian mutu komoditas ekspor dan impor dilakukan melalui: 1) Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan pengawasan pra-pasar. 2) Pembinaan terhadap pelaku usaha dalam negeri dalam penerapan standar bagi komoditas ekspor dan konsumsi dalam negeri. 3) Peningkatan kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian dan tenaga penguji mutu barang. c. Perkuatan pengawasan barang beredar dan jasa perdagangan dan penegakan hukum yang dilakukan melalui: 1) Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan instasi terkait penyelenggaraan pengawasan dan penegakan hukum. 2) Peningkatan kemampuan aparat/SDM pengawas dan penegak hukum. 3) Aktivasi penyelenggaraan pengawasan dan penegakan hukum pada instansi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. 4) Peningkatan publikasi terhadap hasil temuan pengawasan barang beredar dan jasa yang tidak memenuhi ketentuan. d. Peningkatan tertib ukur dilakukan melalui: 1) Peningkatan pelayanan di bidang metrologi legal mencakup ketertelusuran standar, pembinaan SDM Kemetrologian, pembinaan UPT dan UPTD Metrologi Legal, pelayanan tera dan tera ulang serta perijinan di bidang kemetrologian. 2) Peningkatan pengawasan terhadap UTTP, BDKT, dan penggunaan SI. 3) Pembentukan Pasar Tertib Ukur dan Daerah Tertib Ukur. e. Peningkatan kesadaran dan memberdayakan masyarakat konsumen dilakukan melalui: 1) Peningkatan penyelesaian pengaduan konsumen. 2) Penguatan lembaga perlindungan konsumen. 3) Peningkatan program konsumen cerdas dan edukasi kepada masyarakat. 4) Peningkatan pembinaan dan pengembangan motivator perlindungan konsumen. 5) Peningkatan pemahaman tentang standardisasi dan perlindungan konsumen bagi masyarakat konsumen dan pelaku usaha. f. Peningkatan penyelenggaraan kegiatan standardisasi dan perlindungan konsumen di daerah dilakukan melalui: 1) Monitoring implementasi kebijakan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen di daerah. 2) Pengembangan sarana dan prasarana standardisasi dan perlindungan konsumen berbasis teknologi informasi. Program dan Kegiatan Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen tersebut akan dilaksanakan


10

melalui Program Peningkatan Perlindungan Konsumen yang akan didukung dengan 7 (tujuh) kegiatan yaitu: 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; 2. Pengembangan Standardisasi Bidang Perdagangan; 3. Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Konsumen; 4. Peningkatan Efektifitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; 5. Peningkatan Tertib Ukur; 6. Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional; dan 7. Peningkatan Perlindungan Konsumen Daerah.

B. RENCANA KINERJA Sesuai Rencana Strategis yang telah dijabarkan di atas, maka kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan, Program pembangunan standardisasi dan perlindungan konsumen tahun 2012 dikelompokkan ke dalam 8 Indikator Kinerja Utama yaitu:

A. Sasaran : Terlaksananya standardisasi bidang perdagangan yang mengacu pada standar internasional Rumusan harmonisasi Penyelarasan standar nasional dengan standar internasional ditujukan standar barang dan jasa untuk menciptakan adanya transparansi dalam perdagangan perdagangan internasional. Kegiatan ini antara lain dilakukan melalui penyusunan rumusan harmonisasi standar barang dan jasa perdagangan. Melalui rumusan harmonisasi standar barang dan jasa diharapkan diperoleh gambaran tingkat standar yang dapat dipenuhi oleh industri domestik. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi dasar tentang kemampuan industri bila akan disusun regulasi untuk melindungi konsumen. Regulasi pro konsumen yang dirancang dengan memperhatikan kemampuan produsen ini diharapkan nantinya dapat menurunkan biaya produksi menciptakan produk yang kompetitif, sekaligus menjamin kemanan produk yang beredar di pasar domestik. Pada gilirannya, hal tersebut akan meningkatkan daya saing produk di pasar internasional dan meningkatkan akses pasar produk-produk ekspor Indonesia. Target yang ditetapkan pada periode 2012 adalah 2 rumusan harmonisasi standar barang dan jasa perdagangan.

B. Sasaran : Meningkatnya efektifitas pengawasan barang dan jasa Persentase tindak lanjut Untuk mendukung terwujudnya target persentase tindak lanjut hasil hasil temuan temuan, untuk tahun 2012 dilakukan kegiatan penegakan hukum terhadap 10 kasus atau 20 temuan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan yang meliputi ketentuan petunjuk penggunaan manual dan kartu garansi serta bahan berbahaya. Barang beredar ber-SNI Untuk mendukung terwujudnya target jumlah barang beredar ber-SNI


11

wajib yang diawasi wajib yang diawasi, untuk tahun 2012 dilakukan kegiatan sebagai berikut: (notifikasi WTO) 1. Operasional Pengawasan Berkala / Khusus Pertambangan dan Aneka Industri. 2. Operasional Pengawasan Berkala / Khusus Pertanian, Kimia dan Kehutanan. 3. Crash Program dalam Rangka Operasional Pengawasan Produk Tertentu (pertambangan dan aneka industri). 4. Crash Program dalam Rangka Operasional Pengawasan Produk Tertentu (pertanian, kimia dan kehutanan).

C. Sasaran : Meningkatnya pelayanan dan pengawasan di bidang metrologi legal Standar ukuran yang tertelusur secara nasional dan internasional

Salah satu pendukung peningkatan tertib ukur adalah ketertelusuran alat standar yang dipergunakan dalam pengujian dan tera/tera ulang UTTP. Untuk tahun 2012, telah disusun kegiatan-kegiatan yang mendukung tertelusurnya alat standar guna menciptakan keakuratan alat ukur yang dipergunakan dalam setiap transaksi perdagangan antara lain Verifikasi alat-alat standar milik UPT ke tingkat nasional dan internasional.

UTTP yang ditera dan Untuk mendukung terwujudnya target jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang ditera ulang, untuk tahun 2012 dilakukan kegiatan sebagai berikut: 1. Pembentukan Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur. 2. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Kemetrolgian, Pertemuan Teknis Kemetrologian, Forum Pengawasan, dan Seminar Regional di 4 kota untuk memantapkan landasan bekerja, membahas permasalahan teknis kemetrologian yang aktual, dan mengharmoniskan kebijakan teknis kemetrologian secara nasional. 3. Pengawasan Terpadu Pompa Ukur BBM di SPBU dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idul Fitri, untuk melindungi konsumen dalam transaksi bahan bakar minyak di SPBU. 4. Meningkatkan pemahaman tentang metrologi legal melalui penyebaran informasi kemetrologian, Output yang diharapkan pada kegiatan ini adalah pembuatan leaflet/brosur, penayangan iklan layanan/spot program masyarakat, dan Penyuluhan secara langsung kepada masyarakat. 5. Bimbingan teknis tentang syarat teknis UTTP, untuk meningkatkan kualitas SDM kemetrologian dari UPT dan UPTD Metrologi Legal diseluruh Indonesia. 6. Partisipasi dalam sidang di organisasi metrologi legal, untuk menciptakan harmonisasi penyelenggaraan metrologi legal secara regional dan internasional dan secara terus menerus mengikuti perkembangan terkini sistem dan regulasi metrologi internasional.

D. Sasaran : Terlaksananya kebijakan pemberdayaan perlindungan konsumen BPSK yang terbentuk Untuk mendukung terwujudnya target jumlah BPSK yang terbentuk, untuk tahun 2012 dilakukan kegiatan sebagai berikut: 1. Fasilitasi penguatan dan pembentukan BPSK di 7 daerah yang LAK 2012 |Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

12

bertujuan untuk menginformasikan atau mensosialisakan tata cara pembentukan BPSK. 2. Penyelenggaraan Forum Komunikasi Nasional BPSK sebagai jejaring komunikasi antar anggota BPSK serta persiapan penyelenggaraan Musyawarah Nasional BPSK pada tahun 2013. 3. Fasilitasi koordinasi kelembagaan perlindungan konsumen yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi lembaga perlindungan konsumen (BPSK, LPKSM) dalam pelaksanaan perlindungan konsumen.

E. Sasaran : Optimalisasi peran lembaga perlindungan konsumen UPT dan UPTD yang Dalam rangka meningkatkan pelayanan kemetrologian di daerah maka dinilai dan dibina Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 tahun 2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi legal dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 tahun 2009 tentang Penilaian terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal, oleh karena itu telah disusun kegiatan yang mendukung hal tersebut di atas, yaitu: 1. Evaluasi dan pembinaan UPT dan UPTD Metrologi Legal untuk memantau kesesuaian pemenuhan persyaratan standar teknis dan manajemen UPT dan UPTD Metrologi Legal setelah mendapatkan penilaian. Output yang diharapkan adalah terselenggaranya evaluasi di 52 UPT dan UPTD yang telah dinilai. 2. Bimbingan teknis tenaga auditor UPT dan UPTD Metrologi Legal untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis para auditor dalam rangka audit internal di masing-masing UPT dan UPTD. Output yang diharapakan adalah tersedianya 56 auditor yang memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis para auditor dalam rangka audit internal di masing-masing UPT dan UPTD. SDM Standardisasi dan Untuk mendukung terwujudnya target jumlah SDM Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Perlindungan Konsumen, untuk tahun 2012 dilakukan kegiatan sebagai berikut: 1. Pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi PPBJ dan PPNS-PK. 2. Bimbingan teknis bagi SDM kemetrologian di UPT dan UPTD metrologi legal. 3. Pembinaan/ edukasi Motivator Perlindungan Konsumen. Waktu penyelesaian Dalam upaya peningkatan pelayanan kemetrologian serta untuk perizinan/pendaftaran di meningkatkan tertib Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan bidang SPK Konsumen telah menyusun kegiatan berupa : 1. Penyempurnaan Teknologi Informasi dalam mendukung sistem perijinan kemetrologian secara online. Kegiatan ini bertujuan Memberikan pelayanan informasi kemetrologian guna mendukung terwujudnya Sistem Metrologi Legal yang Efisien dan Efektif dan


13

meningkatkan sarana pendukung sebagai pusat informasi mengenai kemetrologian. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah waktu penyelesaian perijinan dibidang kemetrologian secara online dalam 5 (lima) hari kerja. 2. Dalam rangka menjamin diperolehnya hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang akan dipakai dan dimanfaatan oleh konsumen, maka dirumuskanlah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/MDAG/PER/5/2010 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang. Peraturan tersebut mengatur tentang 4 jenis barang, yaitu: a. Jenis barang elektronika keperluan rumah tangga, komunikasi, dan informatika; b. Jenis barang sarana bahan bangunan; c. Jenis barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya), dan; d. Jenis barang lainnya (alas kaki, pakaian anak, pakaian dewasa, dan lainnya). Pengajuan permohonan pendaftaran label dapat diajukan secara langsung dengan datang ke Unit Pelayanan Perdagangan, atau dapat juga dengan mengirimkan berkas melalui pos. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/MDAG/PER/5/2010, jangka waktu untuk menyelesaikan pendaftaran label adalah 5 hari kerja. 3. Salah satu indikator yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kinerja sasaran Peningkatan kualitas layanan pendaftaran/ perizinan di bidang SPK adalah lamanya waktu pelayanan pendaftaran/ perizinan di bidang SPK. Indikator ini mencerminkan meningkatnya layanan perijinan UTTP yaitu ijin tipe dan ijin tanda pabrik sebagai pengendalian kemetrologian dalam hal minimasi waktu layanan maupun transparansi layanan serta kecepatan pelayanan pendaftaran LPK pada Direktorat Standardisasi. Target yang ditetapkan untuk waktu penyelesaian perizinan/ pendaftaran di bidang SPK Tahun 2012 adalah 4 (empat) dan 5 (lima) hari.

C. KONTRAK KINERJA DAN RENCANA AKSI Agar kinerja dapat tercapai secara maksimal untuk mencapai tujuan-tujuan strategis, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen menyusun Kontrak Kinerja sebagai acuan dalam mengimplemetasikan kegiatan pada tahun 2012. Rincian Kontrak Kinerja yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja outcome, target, program, serta anggaran selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran II. Kontrak Kinerja diuraikan sebagai berikut.


14

A. Sasaran : Terlaksananya standardisasi bidang perdagangan yang mengacu pada standar internasional IKU-1 Penyelarasan standar nasional dengan standar internasional ditujukan Rumusan harmonisasi untuk menciptakan adanya transparansi dalam perdagangan internasional. standar barang dan jasa Kegiatan ini antara lain dilakukan melalui penyusunan rumusan harmonisasi perdagangan standar barang dan jasa perdagangan. Melalui rumusan harmonisasi standar barang dan jasa diharapkan diperoleh gambaran tingkat standar yang dapat dipenuhi oleh industri domestik. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi dasar tentang kemampuan industri bila akan disusun regulasi untuk melindungi konsumen. Regulasi pro konsumen yang dirancang dengan memperhatikan kemampuan produsen ini diharapkan nantinya dapat menurunkan biaya produksi menciptakan produk yang kompetitif, sekaligus menjamin kemanan produk yang beredar di pasar domestik. Pada gilirannya, hal tersebut akan meningkatkan daya saing produk di pasar internasional dan meningkatkan akses pasar produkproduk ekspor Indonesia. Target yang ditetapkan pada periode 2012 adalah 2 rumusan harmonisasi standar barang dan jasa perdagangan.

B. Sasaran : Meningkatnya efektifitas pengawasan barang dan jasa IKU-2 Indikator yang digunakan untuk mengukur persentase tindaklanjut Persentase tindak lanjut terhadap hasil temuan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan hasil temuan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah perbandingan antara jumlah temuan yang ditangani dengan jumlah jenis temuan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa tersebut dilaksanakan dalam mengawasi penerapan parameter-parameter yang diatur dalam peraturan perlindungan konsumen yang meliputi standar, label, klausula baku, pelayanan purna jual, cara menjual, pengiklanan. Tujuan dari tindak lanjut hasil temuan tersebut adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga akan berakibat berkurangnya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha barang dan jasa. Target persentase jumlah temuan yang ditangani pada tahun 2012 ditetapkan sebesar 50% dari jumlah jenis temuan dimana capaian untuk hasil kegiatan ini mencapai 100%. IKU-3 Indikator yang digunakan untuk mengukur meningkatnya jenis barang Barang beredar ber-SNI beredar ber-SNI wajib yang diawasi adalah jumlah jenis barang beredar berwajib yang diawasi SNI Wajib yang diawasi (sesuai notifikasi WTO). (notifikasi WTO) Tujuan dari pengawasan SNI Wajib yang dinotifikasi adalah untuk menjamin bahwa barang yang beredar di pasar tidak mengancam keselamatan dan kesehatan konsumen. Target yang ditetapkan pada tahun 2012 adalah meningkatnya jenis barang


15

beredar ber-SNI wajib yang diawasi menjadi sebanyak 20 jenis.

C. Sasaran : Meningkatnya pelayanan dan pengawasan di bidang metrologi legal IKU-4 Pengembangan Sistem Ketertelusuran Standar Ukuran Metrologi Legal Standar ukuran yang bertujuan untuk memberikan jaminan kebenaran terhadap hasil tertelusur secara pengukuran. Indikator pengembangan sistem ketertelusuran standar nasional dan ukuran yang digunakan dalam penyelenggaraan metrologi legal adalah internasional jumlah standar ukuran yang tertelusur ke tingkat internasional/nasional. Outcome kegiatan ini adalah membaiknya rantai ketertelusuran standar ukuran yang digunakan dalam penyelenggaraan metrologi legal sehingga kepastian hasil pengukuran dan jaminan keseragaman hasil pengukuran dapat diberikan kepada masyarakat. Target jumlah standar ukuran yang tertelusur ke tingkat internasional/nasional tahun 2012 adalah 20 unit standar ukuran ke tingkat internasional/nasional per tahun. IKU-5 Peningkatan tera/tera ulang UTTP bertujuan untuk meningkatkan jumlah UTTP yang ditera dan UTTP yang dapat ditangani oleh UPT dan UPTD Metrologi Legal sehingga ditera ulang kinerja kemetrologian dapat meningkat secara nasional. Indikator yang digunakan dalam mengukur peningkatan tera/tera ulang adalah jumlah UTTP yang memerlukan penanganan khusus yang dapat ditangani untuk ditera dan ditera ulang per tahun hingga 2014. Outcome yang ingin dicapai adalah terstandarnya alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang beredar di masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Target yang ingin dicapai tahun 2011 adalah 7. 411.000 unit UTTP telah dilakukan tera dan tera ulang secara nasional.

D. Sasaran : Terlaksananya kebijakan pemberdayaan perlindungan konsumen IKU-6

Indikator Kinerja Utama yang digunakan adalah untuk mengukur BPSK yang terbentuk meningkatnya akumulasi BPSK yang terbentuk di daerah (kota/kabupaten). Target yang ditetapkan pada periode 2012 adalah terbentuknya 60 BPSK.

E. Sasaran : Optimalisasi peran lembaga perlindungan konsumen IKU-7 Peningkatan kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang UPT dan UPTD UPT dan UPTD yang dilakukan melalui kegiatan penilaian dan pembinaan sesuai dengan dinilai dan dibina Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2009 tentang Penilaian terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal. Indikator yang digunakan dalam mengevaluasi kemampuan pelayanan tera dan tera ulang adalah persentase UPT dan UPTD yang dinilai dan dibina pada tahun 2010 hingga tahun 2014. Outcome yang ingin dicapai adalah semakin kompetennya Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam memberikan pelayanan tera dan tera ulang UTTP melalui sistem penilaian kemampuan pelayanan. Target yang ingin dicapai dalam peningkatan kemampuan pelayanan tera dan tera ulang UPT dan UPTD pada tahun 2012 adalah 49 UPTD yang telah dinilai.


16

IKU-8 Indikator yang digunakan adalah untuk melihat existing akumulasi jumlah SDM Standardisasi dan SDM yang meliputi tenaga Penyidik Pengawai Negeri Sipil Perlindungan Perlindungan Konsumen Konsumen (PPNS-PK), Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PBBJ), Motivator Perlindungan Konsumen, Pengamat Tera dan Penera (termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi atau PPNS-Met). Target yang ditetapkan untuk tahun 2012 adalah 3.065 orang pada akhir tahun 2012. IKU-9 Dalam upaya peningkatan pelayanan di bidang standardisasi dan Waktu penyelesaian perlindungan konsumen, diperlukan upaya untuk mempercepat waktu perizinan/pendaftaran penyelesaian perijinan/pendaftaran yang dilakukan oleh Direktorat di bidang SPK Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Outcome kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya stakeholder dibidang standardisasi dan perlindungan konsumen. Target yang ingin dicapai adalah waktu penyelesaian perijinan/pendaftaran dibidang dibidang standardisasi dan perlindungan konsumen dalam 5 (lima) hari kerja. Selain kontrak kinerja sebagaimana diuraikan diatas, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen juga menetapkan Rencana Aksi sebagai berikut: 1.

Rencana Aksi sasaran stabilisasi dan penguatan pasar dalam negeri meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Pembuatan regulasi perlindungan konsumen berdasarkan UndangUndang Perlindungan Konsumen, standar nasional dan standar internasional. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya 6 (enam) rumusan regulasi teknis terkait kebijakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan mutu produk serta terkait dengan kebijakan impor. b. Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa. Output dari kegiatan ini adalah terawasinya 600 barang/jasa dan pengawasan distribusi 3 jenis komoditi serta tersujudnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar. c. Gerakan Konsumen Cerdas dan peningkatan kelembagaan BPSK. Output dari kegiatan ini adalah 1) Terlaksananya sosialisasi/diseminasi informasi dan edukasi konsumen cerdas, yang meliputi: - Penayangan iklan/film - Talkshow di 4 radio - Sosialisasi oleh 7 LPKSM - 13 edukasi/dialog dengan mahasiswa/siswa sekolah/guru - 48 klinik konsumen terpadu di SMP/SMA - 8 information corner di perguruan tinggi 2) Berkembangnya BPSK sebanyak 5 BPSK dan terselenggaranya MUNAS BPSK. d. Peningkatan Tertib Ukur dengan output kegiatan adalah


17

1) 2) 3) 4)

Terwujudnya 1 Daerah Tertib Ukur Terbentuknya 10 Pasar Tertib Ukur Terbentuknya 1 UPTD Metrologi Legal Kota Terlaksananya kegiatan peningkatan pemahaman metrologi legal melalui seminar regional di 4 kota dan bimbingan teknis. 2. Rencana Aksi dengan sasaran ekspor dan kerjasama internasional meliputi kegiatan pembangunan Information Management Body (IMB)/Information Management System (IMS). Output dari kegiatan ini adalah tersedianya sistem informasi terkait standar dan regulasi teknis negera tujuan ekspor yang dapat diakses secara online. 3. Rencana Aksi dengan sasaran reformasi birokrasi dan good governance yang meliputi kegiatan peningkatan kualitas SDM. Output dari kegiatan tersebut adalah a. Tersedianya 120 PPNS PK, 180 PPBJ, 60 penera, 30 pengamat tera melalui diklat. b. Meningkatnya keterampilan 150 PPNS PK dan 150 PPBJ, 772 orang Motivator PK melalui Bimtek. c. Meningkatnya kemampuan bahasa melalui 60 org peserta kursus bahasa asing.


18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Indikator kinerja utama di lingkungan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Perdagangan tahun 2010-2014 dan Draft Rencana Strategis Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Indikator kinerja utama yang dirumuskan memang masih jauh dari sempurna, namun diharapkan telah memberikan gambaran kepada berbagai pihak yang berkepentingan tentang hasil-hasil yang akan diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Adapun capaian indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen tahun 2012 dapat dirinci sebagai berikut: Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2012 No

Indikator Kinerja Utama

1.

Rumusan harmonisasi standar barang dan jasa perdagangan Persentase tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar Akumulasi jenis barang beredar berSNI wajib yang diawasi (notifikasi WTO) Standar ukuran yang tertelusur secara nasional dan internasional UTTP yang ditera dan ditera ulang

2. 3.

4. 5. 6. 7. 8.

Akumulasi Jumlah BPSK Yang Terbentuk UPT dan UPTD Yang Terbina dan dinilai Akumulasi Jumlah SDM Perlindungan Konsumen

Target 2012

Realisasi 2012

Prosentase Capaian 2012 (%)

Realisasi Capaian 2011

2 rumusan

2 rumusan

100

2 rumusan

50 persen

50 persen

100

41 persen

28 Jenis

28 jenis

100

20 jenis

20 standar

32 standar

160

47 standar

7.411.000 Unit

11.239.325 Unit

152

11.793.573 Unit

60 Unit

84 Unit

140

65 unit

49 UPTD

49 UPTD

100

60%

3.065 Orang

3.885 Orang

126

2.964 Orang


19

9.

Waktu penyelesaian perizinan/ pendaftaran di bidang SPK

5 hari

5 hari

100

5 Hari

Sumber: Sekretariat DIrektorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Dari tabel capaian indikator kinerja utama, terlihat ada 5 indikator kinerja utama yang melebihi target yang telah ditentukan pada awal tahun, yaitu : 1. Standar ukuran yang tertelusur secara nasional dan internasional sebesar 160%; 2. Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk sebesar 140%; 3. Akumulasi jumlah SDM Perlindungan Konsumen sebesar 126%; 4. Waktu penyelesaian perizinan/pendaftaran di bidang SPK sebesar 108%; 5. UTTP yang ditera dan tera ulang sebesar 152%. Secara keseluruhan capaian indikator kinerja utama di atas 100%. Capaian indikator kinerja utama ini bersama dengan indikator-indikator kinerja lainnya akan dibahas lebih lanjut di bagian analisis dan evaluasi kinerja Ditjen SPK tahun 2012.

B. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA Analisis dan evaluasi akuntabilitas berisikan penjabaran hasil capaian indikator-indikator kinerja menurut tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Kontrak/Penetapan Kinerja (Tapkin) Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen tahun 2012 secara terperinci. Analisis dan evaluasi akan menggambarkan perkembangan setiap sasaran dan indikator‐ indikatornya dan mengulas kembali capaian IKU yang telah dijelaskan sebelumnya. Perlu dicatat bahwa kegiatan yang mengarah pada tujuan optimalisasi pengendalian mutu komoditas ekspor dan impor dengan sasaran terlaksananya pengawasan dan pengembangan mutu barang belum dilaksanakan mengingat struktur DIrektorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen baru mengalami perubahan pada ulan Agustus 2012 dengan penambahan unit Eselon 2 baru yaitu Direktorat Pengembangan Mutu Barang. Untuk itu uraian berikut tidak mencakup tujuan dan sasaran tersebut. Tujuan 1 Pengembangan standardisasi di bidang perdagangan

Sasaran 1.1 Terlaksananya standardisasi bidang perdagangan yang mengacu pada standar internasional


20

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Pengembangan Standardisasi di Bidang Perdagangan Indikator Kinerja Rumusan harmonisasi standar barang dan jasa perdagangan

capaian 2011

Target

2 rumusan

2 rumusan

Tahun 2012 Capaian 2 rumusan

% 100

Sumber: Direktorat Standardisasi

IKU-1 Instrumen standar dewasa ini sudah dianggap hal yang lumrah untuk diterapkan sebagai salah satu alat untuk memproteksi pasar suatu negara Rumusan harmonisasi yang dikaitkan dengan keselamatan, kesehatan, keamanan, dan fungsi standar barang dan jasa lingkungan (K3L). Meskipun dari sisi negara pengekspor, hal tersebut dapat perdagangan dipandang sebagai unnecessary trade barriers. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan hambatan teknis perdagangan antara lain melalui kerjasama dalam harmonisasi standar dan perjanjian saling pengakuan dalam keberterimaan sertifikat dan hasil uji serta penilaian kesesuaian di tingkat regional, bilateral maupun multilateral. Target yang telah ditetapkan di tahun 2012, yaitu 2 rumusan telah berhasil dicapai 100%. Namun demikian masih terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam melakukan penyusunan yang antara lain disebabkan kurangnya koordinasi dengan instansi di daerah dan ketertutupan industri dalam memberikan informasi. Rumusan harmonisasi standar yang disusun adalah rumusan untuk kesiapan industri kecil pangan olahan produk selai, saus dan jelly dalam menghadapi ASEAN Economic Integration (AEI). Kegiatan dilaksanakan melalui identifikasi terkait penerapan industri terhadap ketentuan Regulasi Teknis, Food Hygiene, Good Manufacturing Practices (GMP), Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP), dan pengetahuan tentang MRA di tingkat ASEAN. Kegiatan tersebut dilakukan melalui kunjungan ke pelaku usaha dan industri pangan olahan di daerah Lampung, Lombok (Nusa Tenggara Barat), Manado (Sulawesi Utara), Padang (Sumatera Barat) dan Jambi. Pemilihan produk ditetapkan berdasarkan pertimbangan tingkat resiko (dipilih produk yang memiliki tingkat resiko dalam hal tingkat keamanan pangan) dan pangsanya dalam perdagangan ASEAN (ekspor dan impor). Sedangkan pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan wilayah yang menjadi basis produksi produk yang dipilih. Berdasarkan hasil identifikasi, dapat disimpulkan bahwa perlu lebih banyak dilakukan sosialisasi dan pembinaan dalam rangka penerapan regulasi teknis yang ada, Food Hygiene, GMP, HACCP dan perjanjian pengakuan MRA di tingkat ASEAN maupun perjanjian internasional lainnya di kalangan industri-industri tersebut. Kegiatan identifikasi ini dilaksanakan sebagai lanjutan dari kegiatan identifikasi tahun 2011 melalui kunjungan ke daerahdaerah yang belum dikunjungi. Rumusan harmonisasi standar yang kedua adalah rumusan identifikasi kesenjangan standar untuk produk dalam kemasan (biskuit) terhadap


21

pemenuhan harmonisasi standar di tingkat internasional. Pertimbangan pemilihan produk biskuit dikarenakan pemanfaatan kapasitas produksi industri biskuit sudah hampir optimal dan terus berkembang serta selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Industri yang diidentifikasi tersebar di Medan (Sumatera Utara), Surabaya (Jawa Timur), Palembang (Sumatera Selatan) dan Makassar (Sulawesi Selatan), yang merupakan wilayah utama penghasil produk biskuit. Berdasarkan hasil identifikasi diperoleh data bahwa sebagian industri belum memandang perlu pentingnya pemenuhan standar dalam suatu produksi. Produsen cenderung hanya memenuhi persyaratan standar yang ditentukan oleh buyer. Capaian target untuk tahun 2012 berbanding lurus dengan capaian di tahun 2011 yang juga telah mencapai target 100%, dengan terpenuhinya penyusunan 2 rumusan di tahun 2011, yaitu Rumusan identifikasi produk pangan olahan dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) dan rumusan identifikasi produk kelapa sawit dan turunannya melalui perbandingan standar nasional dan standar internasional. Rumusan harmonisasi standar ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan, apakah suatu produk akan diusulkan dalam daftar produk yang akan diharmonisasikan atau tidak. Untuk produk dengan kualitas spesifikasi teknis yang lebih baik dibandingkan standar nasional atau internasional, tentunya mempunyai potensi untuk dipasarkan di pasar internasional dan sebaiknya direkomendasikan untuk diusulkan dalam kerjasama dimaksud. Sebalikhya untuk produk dengan kualitas spesifikasi teknis yang lebih rendah dibandingkan standar nasional atau internasional maka harus dilakukan pembenahan internal terlebih dahulu sehingga dapat disejajarkan bahkan ditingkatkan kualitasnya sebelum diusulkan dalam perjanjian harmonisasi standar dan peraturan teknis. Tujuan 2.1 Penguatan pengawasan barang beredar dan jasa perdagangan dan penegakan hukum

Sasaran 2.1.1 Meningkatnya efektifitas pengawasan barang dan jasa Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Penguatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Perdagangan dan Penegakan Hukum Indikator Kinerja Persentase tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar Akumulasi jenis Barang beredar ber-SNI wajib yang diawasi (notifikasi WTO)

capaian 2011

Tahun 2012 Target Capaian

%

41 persen

50 persen

50 persen

100

20 jenis

28 jenis

28 jenis

100

Sumber: Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa


22

IKU-4 Persentase tindak lanjut hasil temuan telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 50% dari 20 temuan atau 10 kasus yang terdiri dari Persentase tindak 6 (enam) kasus diduga tidak sesuai SNI wajib, 1 (satu) kasus diduga tidak lanjut hasil temuan sesuai dengan ketentuan petunjuk penggunaan manual dan kartu garansi (MKG), 2 (dua) kasus jasa dan 1 (satu) kasus Bahan Berbahaya (B2), meliputi sebagai berikut: 1. Kasus Baja Lembaran Lapis Seng (BjLS) di Surabaya 2. Kasus Baja Tulangan Beton (BjTB) di Semarang 3. Kasus Selang LPG di Semarang 4. Kasus Kipas Angin di Medan 5. Kasus Helm Pengendara Kendaraan Roda Dua di Pekan Baru 6. Kasus Produk Melamin – Perlengkapan Makan dan Minum di Surabaya 7. Kasus Printer Berwarna di Batam 8. Kasus Cara Menjual Ortodental Unit di Jakarta 9. Kasus Klausula Baku Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor (Bukopin Finance) di Jakarta 10. Kasus Bahan Berbahaya (Formalin) di Medan Realisasi pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dalam hal tindak lanjut hasil temuan pada tahun 2012 tidak berbeda dengan pencapaian kinerja pada tahun 2011 yang 100%, Hal ini dikarenakan hasil temuan di atas merupakan hasil temuan tahun 2011 dan sudah ditangani sampai tahap selesai. Sebagai contoh adalah temuan kasus printer multifungsi di Batam. Jika pada tahun 2011 tindak lanjut temuan tersebut masih dalam perkembangan penyidikan, maka pada akhir tahun 2012 kasus tersebut telah pada tahap P-21 (berkas penyidikan telah serahkan kepada Jaksa Penuntu Umum) dan sudah pada tahap persidangan yang artinya dapat dikatakan bahwa tugas para PPNS-PK di lingkungan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen pada kasus tersebut telah selesai.

Gambar 2. Penyegelan temuan hasil pengawasan produk pompa air

IKU-4 Jumlah produk barang beredar ber-SNI wajib yang diawasi (notifikasi WTO) pada tahun 2012 sebanyak 14 produk. Dari 14 jenis produk tersebut, 6 jenis Barang beredar ber-SNI produk merupakan produk yang pernah diawasi sebelumnya, sedangkan wajib yang diawasi penambahan jenis produk yang diawasi sebanyak 8 jenis produk. Artinya (notifikasi WTO) pencapaian kinerjanya telah mencapai 100 % dari target yang telah ditetapkan, yaitu 8 jenis produk.


23

Dengan demikian akumulasi jumlah jenis produk ber SNI Wajib yang telah diawasi adalah sebanyak 28 jenis produk dari 28 jenis produk yang ditargetkan. Artinya pencapaian kinerjanya telah mencapai 100 % dari target yang telah ditetapkan, yaitu 8 jenis produk. Jenis produk yang telah diawasi sampai dengan tahun 2011 adalah sebanyak 20 jenis produk. Tabel. 4 Jenis Produk yang di Awasi Tahun 2012 dan 2011. Jenis produk yang diawasi tahun 2012 Belum pernah diawasi Pernah diawasi sebelumnya 1. Sepeda 1. Kipas angin 2. Pelek kendaraan 2. Baja Tulangan Beton bermotor 3. Baja Lembaran Lapis 3. Pompa air Seng 4. Kompor satu tungku 4. Selang kompor gas LPG 5. Sepatu pengaman 5. Melamin 6. Ban truk ringan 6. Helm pengendara 7. Semen Portland Putih kendaraan roda dua 8. Gula kristal rafinasi.

Jenis produk yang pernah diawasi sampai tahun 2011 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Seterika listrik MCB Kabel Tusuk kontak dan kotak kontak LHE Sakelar Baterai kering Ban mobil penumpang Semen portland AMDK Tepung terigu Garam konsumsi beryodium Ban sepeda motor Ban dalam kendaraan bermotor Kipas angin Baja Tulangan Beton Baja Lembaran Lapis Seng Selang kompor gas LPG Melamin Helm pengendara kendaraan roda dua

Pengawasan terhadap barang beredar ber SNI Wajib tersebut dilakukan melalui kegiatan-kegiatan : 5. Operasional Pengawasan Berkala / Khusus Pertambangan dan Aneka Industri. 6. Operasional Pengawasan Berkala / Khusus Pertanian, Kimia dan Kehutanan. 7. Crash Program dalam Rangka Operasional Pengawasan Produk Tertentu (pertambangan dan aneka industri). 8. Crash Program dalam Rangka Operasional Pengawasan Produk Tertentu (pertanian, kimia dan kehutanan).


24

Tujuan 2.2 Peningkatan tertib ukur

Sasaran 2.2.1 Meningkatnya pelayanan dan pengawasan di bidang metrology legal Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Tertib Ukur Indikator Kinerja Standar ukuran yang tertelusur secara nasional dan internasional UTTP yang ditera dan ditera ulang

capaian 2011

Tahun 2012 Target Capaian

%

20 standar

20 Standar

32 Standar

160

11.793.573

7.411.000 unit

11.239.325 unit

152

unit Sumber: Direktorat Metrologi

IKU-2 Penelusuran standar nasional satuan ukuran secara nasional dan internasional memiliki tujuan agar rantai ketertelusuran standar ukuran Standar yang Tertelusur yang digunakan dalam penyelenggaraan metrologi legal semakin Secara membaik sehingga kepastian hasil pengukuran dan jaminan keseragaman nasional/Internasional hasil pengukuran dapat diberikan kepada masyarakat. Pencapaian kinerja pada tahun 2012 telah melebihi target yaitu sebesar 160%. Pencapaian ini lebih rendah dibanding pencapaian tahun 2011. Namun perlu menjadi catatan bahwa rendahnya pecapaian tersebut bukan menunjukkan rendahnya kinerja pelaksanaan kegiatan penelusuran standar nasional satuan ukuran secara nasional dan internasional. Jumlah standar yang dikalibrasi ke standar yang memiliki tingkatan lebih tinggi didasarkan pada masa kalibrasi yang berlaku, antara lain 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Untuk tahun 2012, dari 57 standar nasional satuan ukuran yang dimiliki oleh Balai Pengelolaan SNSU yang harus dikalibrasi ke standar yang memiliki tingkat akurasi lebih tinggi, terdapat 32 standar yang harus dikalibrasi. Dengan demikian pencapaian 32 standar yang dilakukan verifikasi tahun 2012 merupakan rekapitulasi terhadap standar ukuran yang habis masa lakunya pada tahun 2012. Secara umum, standar ukuran yang telah ditelusur adalah, sebagai berikut: 1. Sebanyak 32 standar yaitu standar massa, standar KLH, standar suhu, standar listrik, dan standar tekanan dan gaya, telah ditelusurkan secara nasional melalui kegiatan kalibrasi ke LIPI, dengan rincian sebagai berikut: a. Standar Ukuran Massa berjumlah 2 (dua) unit. b. Standar Ukuran Suhu berjumlah 8 (delapan) unit. c. Standar Ukuran KLH berjumlah 10 (sepuluh) unit.


25

d. Standar Ukuran Gaya dan Tekanan berjumlah 3 (tiga) unit. e. Standar Ukuran Listrik berjumlah 6 (enam) unit. f. Standar Ukuran Panjang berjumlah 1 (satu) unit. g. Standar Ukuran Volume berjumlah 1 (satu) unit. 2. Sebanyak 1 (satu) standar yaitu standar ukuran panjang telah dikalibrasi ke standar ke tingkat internasional di NMI Austalia. Keberhasilan dalam pencapaian kinerja penelusuran standar ukuran tersebut didukung dengan beberapa kegiatan seperti diseminasi standar dan verifikasi/rekalibrasi standar ukuran baik secara nasional maupun internasional. Namun beberapa kendala dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pendukung tersebut, antara lain perlunya ditunjang dengan sumber daya manusia yang sesuai dan infrastruktur yang menunjang. Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pranata laboratorium belum secara berkala tersedia di dalam negeri sehingga masih mengandalkan pelatihanpelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi internasional terkait. IKU-3 Penyelenggaraan pelayanan tera dan tera ulang dilakukan oleh UPT dan UPTD Metrologi Legal. Pencapaiaan kinerja untuk kegiatan tera dan tera UTTP yang Ditera dan ulang UTTP yang dilakukan oleh UPT dan UPTD Metrologi Legal secara Ditera Ulang nasional untuk tahun 2012 adalah sebesar 11.239.325 unit dari target 7.411.000 atau 152%. Jumlah pencapaian ini lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian kinerja pelayanan tera dan tera ulang nasional tahun 2011 yaitu mencapai 11.793.573 unit UTTP yang telah ditera dan ditera ulang. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian dari UPTD Metrologi Legal untuk menyampaikan laporan pelayanan tera/tera ulang secara rutin. Permasalahan yang dihadapi dalam pencatatan jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang secara nasional adalah belum semua UPTD Metrologi Legal menyampaikan laporan bulanan secara berkala sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.50 tahun 2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal serta format penyampaian laporan bervariasi sehingga menyulitkan dalam melakukan rekapitulasi data. Dengan demikian, jumlah UTTP yang direkapitulasi belum sepenuhnya menggambarkan kemampuan pelayanan tera dan tera ulang UTTP secara nasional. Berikut ini adalah distribusi jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang secara nasional berdasarkan Provinsi. Tabel 6. Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP secara Nasional Tahun 2012 berdasarkan Provinsi No

Provinsi

UTTP yang ditera

UTTP yang ditera ulang

Total 2012

Total Tahun 2011

1 2 3

Nangroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat

152 3.617 338

31.266 12.947 23.248

31.418 16.564 223.586

30.373 46.546 24.820


26

No 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Provinsi

UTTP yang ditera

UTTP yang ditera ulang

Riau 576 7.541 Kepulauan Riau 8 20.646 Jambi 116 12.440 Bengkulu 0 3.040 Sumatera Selatan 746 17.050 Kep. Bangka Belitung 122 7.288 Lampung 1.912* Banten 93.180 77.554 DKI Jakarta 2.834.900* Jawa Barat 4.191.556 285.071 Jawa Tengah 1.852.129 677.662 DI Yogyakarta 51.528 53.484 Jawa Timur 175.100 420.840 Bali 12.317 53.989 Nusa Tenggara Barat 0 39.476 Nusa Tenggara Timur 0 26.396 Kalimantan Barat 2.556 13.461 Kalimantan Tengah 1 15.611 Kalimantan Selatan 2.127 8.764 Kalimantan Timur 479 20.678 Sulawesi Barat 807* Sulawesi Selatan 119.568* Sulawesi Tenggara 34 7.472 Sulawesi Tengah 4 7.548 Sulawesi Utara 0 14.127 Gorontalo 83 13.971 Maluku 2.704* Maluku Utara 1.228* Papua Barat 0 3.699 Papua 0 8.412 Direktorat Metrologi 1.368 6.388 JUMLAH TOTAL

Total 2012

Total Tahun 2011

8.117 20.654 12.556 3.040 17.796 7.410 1.912 170.734 2.834.900 4.476.627 2.529.791 105.012 595.940 66.306 39.476 26.396 16.017 15.612 10.891 21.157 807 119.568 7.506 7.552 14.127 14.054 2.704 1.228 3.699 8.412 7.756 11.239.325

23.540 18.325 15.299 4.263 16.280 8.746 16.162 165.780 3.328.499 4.569.992 2.172.640 187.396 775.853 63.880 43.480 14.608 22.595 20.814 45.415 19.434 801 92.896 7.096 11.875 13.716 12.052 1.570 868 3.455 7.065 7.439 11.793.573

Catatan : * Tera dan Tera Ulang (sumber Direktorat Metrologi)

Pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang menurut regional masih didominasi oleh regional II yang meliputi pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Hal ini disebabkan oleh penanganan tera meter kWh yang pada umumnya diproduksi di pulau Jawa. Distribusi jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang menurut regional sebagai berikut: 1. Regional I untuk wilayah Sumatera sebanyak 143.053 unit; 2. Regional II untuk wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sebanyak 10.845.182 unit;


27

3. Regional III untuk wilayah Kalimantan sebanyak 63.677 unit; 4. Regional IV untuk wilayah timur Indonesia sebanyak 186.964 unit. Namun berdasarkan jenis UTTP yang ditera dan ditera ulang, selain meter kWh, timbangan, anak timbangan dan alat ukur cairan dinamis (meter air dan tangki ukur BBM) merupakan jenis UTTP yang paling banyak ditera dan ditera ulang sedangkan alat ukur gelas dan alat ukur lingkungan merupakan jenis UTTP yang paling sedikit ditera dan ditera ulang pada tahun 2012. Dalam enam tahun terakhir, jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang yang dapat dicatat oleh Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen mengalami peningkatan. Kecuali ditahun 2012 mengalami penurunan sebesar 2%. Pada tahun 2007, jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang yang dilaporkan sebanyak 6.418.040 unit, tahun 2008 sebanyak 6.143.411 unit, tahun 2009 sebanyak 2.814.154 unit, tahun 2010 sebanyak 5.907.770 unit, dan pada tahun 2011 sebanyak 11.793.573 unit. Sedangkan untuk tahun 2012, dilaporkan sebanyak 11.239.325 unit telah ditera dan ditera ulang.

11.793.573

6.418.040

6.143.411

11.239.325

5.907.770

2.814.154

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Gambar 3. Grafik perkembangan UTTP yang ditera dan ditera ulang yang dilaporkan oleh UPT dan UPTD Metrologi Legal

Dalam pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang, permasalahan yang dihadapi adalah keterbatsan SDM, peralatan, dan anggaran yang dimiliki oleh UPTD Metrologi Legal. Dengan demikian jangkauan pelayanan tera dan tera ulang menjadi terbatas. Namun beberapa program kegiatan yang dilakukan secara bersinergi dengan pemerintah daerah seperti pembentukan Pasar Tertib Ukur dan Daerah Tertib Ukur serta penilaian UPTD Metrologi Legal memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang secara nasional. Hal ini terlihat tren positif sejak tahun 2011 dimana program tersebut mulai dilaksanakan. Di samping itu pula, untuk mendukung


28

penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang UTTP secara nasional, Direktorat Metrologi melakukan pengadaan Cap Tanda Tera tahun 2012 yang merupakan alat untuk membubuhkan tanda tera sebanyak 2.184 unit berdasarkan usulan kebutuhan yang direkapitulasi dari UPT dan UPTD Metrologi Legal di seluruh Indonesia. Untuk terus menjaga kesinambungan peningkatan pelayanan tyera dan tera ulang serta memonitor perkembangan pelaporan tera dan tera ulang di daerah, diperlukan peran BSML untuk memberikan dukungan dalam memperlancar pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan untuk merekapitulasi data jumlah tera dan tera ulang.

Tujuan 3.1 Peningkatan kesadaran dan memberdayakan masyarakat konsumen

Sasaran 3.1.1 Terlaksananya kebijakan pemberdayaan perlindungan konsumen Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Kesadaran dan Memberdayakan Masyarakat Konsumen Indikator Kinerja Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk Sumber: Direktorat Pemberdayaan Konsumen

capaian 2011 65 unit

Target 60 unit

Tahun 2012 Capaian 84 unit

% 140

IKU-5 Akumulasi BPSK yang terbentuk sampai dengan tahun 2012 adalah sebanyak 84 BPSK dari target akumulasi BPSK yang ditetapkan di tahun Akumulasi jumlah BPSK 2012 sebanyak 60 unit, sehingga pencapaian pada tahun 2012 sebesar yang terbentuk 140%. Pada Tahun 2012 terbentuk sebanyak 19 unit BPSK melalui : 1. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2012 (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Passer, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Barru, Kabupaten Cirebon, Kota Bandar Lampung, Kota Tanjung Balai), 2. Keputusan Presiden 27 Tahun 2012 (Kabupaten Mappi, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Probolinggo, Kota Lubuk Linggau, Kota Tasikmalaya), 3. Keputusan Presiden 38 Tahun 2012 (Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kota Probolinggo, Kota Tangerang Selatan). Jika dibandingkan dengan target 5 unit BPSK yang terbentuk setiap tahun, maka persentase terbentuknya BPSK pada Tahun 2012 sebesar 380%.


29

Gambar 4. Persebaran BPSK di Indonesia

Sedangkan pada tahun 2011 BPSK yang terbentuk sebanyak 11 unit BPSK melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kota Solok, Kota Cilegon, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Berau, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Maros, sehingga akumulasi BPSK di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia sampai dengan tahun 2011 sebanyak 65 BPSK. Jika dibandingkan dengan target akumulasi pada Tahun 2011 yang sebanyak 55 unit BPSK, maka pencapaian pada tahun 2011 sebesar 118%. Berdasarkan hasil pembentukan BPSK pada Tahun 2011, maka terjadi peningkatan capaian kinerja pada Tahun 2012 berdasarkan akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk, sebesar 22%. Beberapa faktor pendukung peningkatan pertumbuhan jumlah BPSK antara lain : 1. Sosialisasi pembentukan BPSK secara intensif dan berkelanjutan dengan memberikan informasi tentang peran dan fungsi penting dari BPSK dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, khususnya dalam penyelesaian sengketa konsumen. 2. Penyempurnaan kebijakan sehingga mempermudah Pemerintah Daerah dalam hal pengangkatan Anggota dan Sekretariat BPSK, yang sebelumnya banyak menjadi hambatan. 3. Meningkatnya dukungan dari Pemerintah Pusat dalam upaya penguatan dan pembentukan BPSK salah satunya melalui pemberian alokasi dana dekonsentrasi yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi untuk mensosialisasikan pembentukan BPSK di daerah. 4. Pemerintah Daerah telah memahami peran dan fungsi kelembagaan BPSK. 5. Tumbuhnya kesadaran masyarakat atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) setempat tentang pemenuhan hak dan kewajiban konsumen. 6. Dorongan dari LPKSM kepada Pemda untuk membentuk BPSK.


30

Gambar 5. Forum Komunikasi Nasional BPSK

Dengan meningkatnya jumlah BPSK yang terbentuk setiap tahun, diharapkan akses konsumen untuk melakukan pengaduan atas sengketa konsumen yang dialaminya, menjadi lebih mudah dan dan dapat terselesaikan dengan baik.

Tujuan 3.2 Peningkatan infrastruktur layanan perlindungan konsumen

Sasaran 3.2.1 Optimalisasi peran lembaga perlindungan konsumen Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Infrastruktur Layanan Perlindungan Konsumen Indikator Kinerja

capaian 2011 49 UPTD

Tahun 2012 Target Capaian 49 UPTD 49 UPTD

% 100

UPT dan UPTD yang dinilai dan dibina Akumulasi jumlah SDM Perlindungan 2.964 orang 3.065 orang 3.885 126 Konsumen Waktu penyelesaian perizinan/pendaftaran 5 hari 5 hari 4,6 hari 108 di bidang SPK Sumber: Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Metrologi, Direktorat Pengawasan barang Beredar dan Jasa, dan Direktorat Standardisasi IKU-6 Pencapaian kinerja untuk pelaksanaan penilaian dan pembinaan terhadap UPTD Metrologi Legal pada tahun 2012 adalah 100% atau telah UPTD yang Dinilai dan dilaksanakan terhadap 49 UPTD Metrologi Legal. Kegiatan ini merupakan Dibina tindak lanjut pelaksanaan penilaian kemampuan pelayanan tera dan tera ulang tahun 2011 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2009 tentang Penilaian terhadap UPT dan UPTD Metrologi Legal. Pencapaian kinerja penilaian dan pembinaan terhadap UPTD tahun 2012 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 167%. Namun perlu menjadi catatan bahwa ukuran indikator tahun 2011 dan LAK 2012 |Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

31

tahun 2012 berbeda dimana tahun 2011 indikator kinerja adalah persentase UPT dan UPTD Metrologi Legal yang dinilai dan dibina dengan target 60% atau 31 UPT dan UPTD yang dinilai dan dibina. Pencapaian tahun 2011 adalah 52 UPT dan UPTD (51 UPTD dan 1 UPT) Metrologi Legal.

Gambar 6. Kegiatan evaluasi dan pembinaan UPT dan UPTD

Pelaksanaan penilaian dan pembinaan UPT dan UPTD Metrologi Legal telah dilaksanakan terhadap 49 UPTD Metrologi Legal sebagai tindak lanjut pelaksanaan penilaian kemampuan pelayanan tera dan tera ulang tahun 2011 sesuai dengan Permendag No. 51 Tahun 2009. Dukungan dari UPT dan UPTD dalam pelaksanaan penilaian menjadi modal dasar dalam pencapaian kinerja. Di samping itu pula, dukungan dari pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi di bidang peningkatan tertib ukur di daerah tahun 2012 membantu daerah dalam proses pembinaan. Namun, walaupun telah mencapai target, permasalahan dan kendala juga ditemukan dalam pelaksanaan penilaian dan pembinaan yaitu pengetahuan yang belum merata dan kesiapan UPTD yang bervariasi dalam hal pengelolaan kegiatan metrologi legal. IKU-7 Akumulasi motivator perlindungan konsumen yang telah dilatih sampai dengan tahun 2012 sejumlah 900 orang dari target 690 orang Akumulasi jumlah SDM motivator yang dilatih. Sasaran tersebut dicapai melalui beberapa Perlindungan Konsumen kegiatan yaitu: 1. Pelatihan motivator mandiri kepada komunitas masyarakat (RT/RW, Karang Taruna dan komunitas masyarakat lainnya). 2. Pelatihan motivator perlindungan konsumen yang ditujukan kepada komunitas organisasi masyarakat (Ormas), antara lain PP Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, PP Aisyah dan ormas keagamaan lainnya. 3. Pelatihan motivator perlindungan konsumen kepada siswa sekolah serta para guru yang ditujukan bagi SMA/SMP. Hal ini menunjukkan mulai tumbuh kesadaran dari para komunitas konsumen dalam memenuhi hak dan kewajibannya, total motivator perlindungan konsumen baik mandiri maupun bersertifikat. Kedepan tentunya akan lebih banyak lagi komunitas-komunitas konsumen yang dilatih menjadi motivator perlindungan konsumen sehingga pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia dapat berjalan dengan baik. LAK 2012 |Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

32

Indikator yang digunakan adalah untuk melihat existing akumulasi jumlah SDM yang meliputi tenaga Penyidik Pengawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) sebanyak 865 orang dari 1.043 orang yang telah mengikuti pelatihan, Petugas Pengawas Barang dan /atau Jasa (PBBJ) sebanyak 899 orang dari 1.141 orang yang telah mengikuti pelatihan, Motivator Perlindungan Konsumen sebanyak 900 orang, Pegawai Berhak 801 orang, PPNS Metrologi Legal sebanyak 291 orang, serta Pengamat Tera 129 orang. Target yang ditetapkan untuk tahun 2012 adalah meningkatnya jumlah SDM Perlindungan Konsumen dari 2.964 orang pada tahun 2011 menjadi 3.885 orang pada akhir tahun 2012. Jika ditampilkan pada diagram batang, maka pertumbuhan jumlah SDM Perlindungan Konsumen digambarkan sebagai berikut:

2012

2011

3885

2964

Gambar 7.: Perbandingan peningkatan jumlah SDM Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

IKU-7 Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) Waktu Penyelesaian Perizinan/ pendaftaran Dibidang Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Sesuai amanat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/ 3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan, Direktorat Standardisasi diberikan amanat untuk melakukan pendaftaran LPK. Untuk ruang lingkup produk yang telah diberlakukan SNI secara wajib. Masa berlaku pendaftaran LPK adalah tiga tahun. Jika telah habis masa berlaku setiap LPK harus mengusulkan perpanjangan pendaftaran. Tujuan dari pendaftaran LPK adalah untuk memudahkan ketertelusuran atas produk-produk yang telah diberlakukan SNI secara wajib yang beredar di pasar. Sampai dengan akhir tahun 2012 jumlah LPK yang terdaftar di Direktorat Standardisasi berjumlah 23 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan 8 Laboratorium uji SIR. Sampai dengan akhir tahun 2012 jangka waktu pendaftaran dan perpanjangan LPK maksimum 4 hari kerja, apabila berkas pendaftaran sudah lengkap dan benar. Waktu proses pendaftaran ini telah


33

memenuhi target yang ditetapkan di tahun 2012. Dalam hal ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja IKU sebesar 100%. Namun demikian karena sistem pendaftaran masih manual, ketertelusuran data masih memerlukan waktu lama. Oleh karena itu Direktorat Standardisasi pada tahun ini juga membangun aplikasi pendaftaran LPK secara online yang akan efektif digunakan mulai tahun 2013.

Gambar 8. Contoh Surat Keputusan Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

Untuk mengetahui kinerja LPK, Direktorat Standardisasi melakukan kegiatan Monitoring Kinerja LPK. Selain itu setiap LPK diharuskan melaporkan secara tertulis penerbitan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI – SPPT SNI setiap tiga bulan. Disamping itu Direktorat Standardisasi juga menyelenggarakan pertemuan tahunan yang disebut. Pertemuan Teknis. Kegiatan ini merupakan forum pembinaan dan konsultasi serta koordinasi antar LPK mengenai semua permasalahan dan kendala-kendala yang dialami LPK maupun sebagai forum untuk saling berbagi informasi dan pengalaman.

Gambar 9. Pelaksanaan Pertemuan Teknis tahun 2012


34

Pendaftaran Label Pengajuan permohonan pendaftaran label dapat diajukan secara langsung dengan datang ke Unit Pelayanan Perdagangan, atau dapat juga dengan mengirimkan berkas melalui pos. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010, jangka waktu untuk menyelesaikan pendaftaran label adalah 5 hari kerja. Seperti hanya dengan pencapaian target kinerja tahun 2011, pada tahun 2012 ini proses penyelesaian pendaftaran label berbahasa Indonesia mencapai target 5 hari kerja. Adapun faktor pendorong keberhasilan pencapaian tersebut karena dokumen permohonan yang sudah lengkap dan benar serta adanya Standar Operasional Prosedur yang jelas. Kendati sudah mencapai target, masih terdapat pengajuan pendaftaran label yang melebihi dari 5 hari kerja. Faktor yang menyebabkan hal ini terjadi diantaranya dokumen yang belum lengkap dan benar, keterbatasan sumber daya manusia dalam menangani pendaftaran, terdapatnya beberapa pemohon yang mengajukan pendaftaran melalui pos dan tidak mencantumkan contact person yang jelas yang dapat dihubungi. Ijin Tipe dan Ijin Tanda Pabrik Pencapaian kinerja untuk mempercepat waktu penyelesaian perijinan di bidang metrologi legal yang terdiri dari Ijin Tipe dan Ijin Tanda Pabrik untuk tahun 2012 adalah 100% atau perijinan selesai 5 hari dari target 5 hari setelah berkas permohonan benar dan lengkap. Pencapaian kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian tahun 2011 mengingat indikator kinerja ini baru dimulai tahun 2012. Pada bulan Febuari 2012, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 18.1/SPK/KEP/02/2012 dibentuk Unit Pelayanan Perijinan Kemetrologian (UPPK), dan selanjutnya pengembangan pelayanan perijinan di bidang metrologi legal ini masuk menjadi Quick Win Kementerian Perdagangan dan diikursertakan dalam perlombaan perhagaan terhadap pelayanan public Cipta Layanan Prima. Beberapa upaya dilakukan untuk mempercepat waktu pelayanan perijinan tersebut antara lain penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/M-DAG/PER/12/2012 tentang Izin Tipe sebagai penyempurnaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 637/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan UTTP asal Impor serta pengembangan aplikasi/perangkat lunak untuk mendukung proses pelayanan perijinan. Berikut perkembangan ijin tipe dan ijin tanda pabrik selama tahun 2012 dan perbandingan dengan tahun 2011.


35

30

300

25 24

Ijin Tipe

250 200

216

19

20 15

150

15 11

100

10 5

50 0

0 2011 Ijin Tipe

Ijin Tanda Pabrik

Ijin Tanda Pabrik dan Ijin Percobaan Tanda Pabrik

330

350

2012 Ijin Percobaan Tanda Pabrik

Gambar 10: Perkembangan Pelayanan Ijin Tipe, Ijin Tanda Pabrik dan Ijin Percobaan Tanda Pabrik Tahun 2012 dan 2011

Penurunan jumlah penerbitan ijin tipe dan ijin tanda pabrik dari tahun 2011, tidak menunjukan bahwa kinerja penerbitan perijinan menurun. Hal ini dikarenakan jumlah UTTP asal impor yang masuk ke Indonesia bukan merupakan tipe UTTP yang baru dan begitu pula dengan UTTP yang diproduksi dalam negeri masih merupakan tipe yang sama dengan yang telah diterbitkan. Dalam hal pelaksanaan kinerja penyelesaian perijinan tersebut, dukungan perangkat lunak perijinan di bidang metrologi legal membantu dalam mempercepat proses penyelesaian Ijin Tipe dan Ijin Tanda Pabrik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Begitu pula dengan dibentuknya Unit Pelayanan Perijinan Kemetrologian merupakan salah satu upaya untuk mendukung pencapaian kinerja pelayanan perijinan di bidang kemetrologian. Kendala yang dihadapi dalam mencapai kinerja untuk mempercepat pelayanan perijinan adalah penerapan SOP yang belum optimal. Hal ini mengingat belum digunakannya sistem sertifikasi ISO 9000 untuk penyelenggaraan pelayanan perijinan.


36

Rencana Aksi Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Selain, pelaksanaan kegiatan menurut kinerja utama Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, dilaksanakan juga beberapa kegiatan yang masuk dalam Rencana Aksi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, antara lain:

Pembuatan regulasi Pada tahun 2012 target capaian IKU sebesar 700%, dengan diterbitkannya 4 perlindungan peraturan dan 3 draft yang masih dalam proses penyusunan. konsumen berdasarkan Ke-7 peraturan yang berhasil disusun adalah : Undang-Undang 1. Permendag Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Impor Perlindungan Produk Hortikultura; Konsumen, standar 2. Permendag Nomor 38/M-DAG/PER/6/2012 tentang Perubahan Pertama nasional dan standar Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 internasional tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura; 3. Permendag Nomor 60/M-DAG/PER/9/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. Ketiga peraturan tersebut disusun besama-sama dengan Direktorat Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri; 4. Peraturan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 01/SPK/PER/12/2012 tentang Petunjuk Teknis Impor Produk Hortikultura di Bidang Standardisasi; 5. Draft Revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/MDAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis Indonesia (SIR) yang diperdagangkan ke Luar Negeri; 6. Draft Revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/MDAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika; 7. Draft Revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/MDAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang. Draft Revisi Permendag tentang Manual dan Kartu Garansi serta Draft revisi Permendag Label telah dibahas bersama-sama unit teknis terkait di lingkungan Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen serta melibatkan Kementerian Teknis lain yaitu Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, saat ini draft revisi kedua Permendag tersebut telah disampaikan ke Biro Hukum Kementerian Perdagangan untuk dikaji kembali dari sisi legal drafting. Penyusunan Regulasi Teknis Standardisasi dalam Bidang Perdagangan, perlu didukung dengan didapatkannya informasi-informasi terkait regulasi teknis yang saat ini sedang berkembang di negara lain. Hal ini digunakan sebagai perbandingan dan referensi dalam menyusun Regulasi Teknis Standardisasi dalam Bidang Perdagangan. Selain mendapatkan informasi mengenai kebijakan/regulasi teknis negara lain, kegiatan Identifikasi dan penelaahan regulasi teknis luar negeri, Direktorat Standardisasi bisa LAK 2012 |Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

37

mendapatkan informasi mengenai standardisasi di negara tersebut.

infrastruktur

dan

kelembagaan

Regulasi Teknis yang telah disusun perlu untuk dinformasikan dan dipublikasikan kepada pelaku usaha, konsumen dan masyarakat secara umum. Penyebaran informasi dapat dilakukan melalui kegiatan Pengembangan Sistem Informasi yang meliputi Seminar Standardisasi Bidang Perdagangan, Sosialisasi Standardisasi Bidang Perdagangan, dan Pencetakan Leaflet/Booklet. Peningkatan Terkait rencana aksi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan pengawasan barang Konsumen dalam hal Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, beredar dan jasa target kinerja yang ditetapkan adalah terawasinya 600 barang dan / jasa, pengawasan distribusi 3 jenis komoditi, dan terwujudnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar. Untuk itu, langkah dan tindakan yang dilakukan adalah melakukan pengawasan terhadap barang yang diberlakukan SNI wajib, Manual Kartu Garansi (MKG) dalam bahasa Indonesia, Label dalam bahasa Indonesia dan distribusi 3 jenis komoditi. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen secara keseluruhan selama kurun waktu tahun 2012, telah ditemukan 621 produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan. Jumlah temuan ini meningkat sebesar 28 produk dibandingkan tahun 2011. Dari temuan tersebut, 61% merupakan produk impor dan 39% merupakan produksi dalam negeri. Berdasarkan jenis pelanggarannya, sebesar 34% produk diduga melanggar persyaratan SNI, 22% diduga melanggar MKG, 43% diduga melanggar ketentuan label dalam Bahasa Indonesia, serta 1% diduga tidak memenuhi ketentuan produk yang diawasi distribusinya. Sedangkan berdasarkan kelompok produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan, sebanyak 39% merupakan produk elektronika dan alat listrik, 20% produk alat rumah tangga, 13% produk suku cadang kendaraan, serta sisanya adalah produk bahan bangunan, produk makanan minuman dan Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Adapun langkah-langkah yang telah diambil sebagai tindak lanjut dari temuan tersebut yaitu untuk pelanggaran pidana, sebanyak 2 produk telah dilimpahkan ke Kejaksaan (P21), 3 produk tidak dapat dilanjutkan karena tersangkanya meninggal dunia, dan beberapa produk masih dalam penyidikan. Sementara untuk pelanggaran administrasi, telah dilakukan pemberian peringatan tertulis kepada para pelaku usaha dari 348 produk, permintaan penarikan 8 produk, pembinaan terhadap asosiasi, serta pemanggilan para pelaku usaha guna keperluan penyidikan dan pengumpulan keterangan


38

Gambar 11. Publikasi temuan hasil pengawasan 600 produk

Gerakan Konsumen Cerdas dan peningkatan kelembagaan BPSK

Posisi konsumen yang bukan lagi menjadi obyek, namun diarahkan lebih menjadi subyek berperan penting dalam penegakan perlindungan konsumen. Karenanya konsumen di Indonesia perlu diberdayakan dan diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajibannya termasuk mulai menginternalisasi tanggung jawab sosial dalam komunitasnya. Dengan demikian diharapkan konsumen menjadi cerdas, kritis serta memiliki kesadaran bertindak, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan. Untuk menjadikan konsumen cerdas, maka dilakukan suatu kegiatan dalam bentuk edukasi konsumen cerdas yang ditujukan kepada komunitas konsumen seperti tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, RT/RW, dan komunitas lainnya yang diharapkan dapat menjadi motivator di lingkungannya. Selain itu juga dilakukan kegiatan dalam bentuk konsumen muda dan para guru, yang ditujukan pada sekolah-sekolah menengah pertama dan menengah atas serta penyelenggaraan klinik konsumen terpadu disekolah-sekolah untuk mengenalkan maupun mensosialisasikan kepada konsumen mengenai hak dan kewajibannya selaku konsumen. Diharapkan dengan adanya beberapa sosialisasi tersebut, maka akan tercipta kelompok-kelompok konsumen yang mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen sehingga mereka dapat melindungi diri mereka sendiri akan ekses negative dari pemanfaatan barang dan/atau jasa.

Gambar 12. Edukasi Konsumen Cerdas

Selain melakukan sosialisasi dengan metode secara langsung tersebut, dilaksanakan pula sosialisasi melalui media cetak maupun media elektronik,


39

sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan cara menayangkan iklan/film konsumen cerdas, melakukan talkshow diradio serta mendirikan pojok informasi perlindungan konsumen di 8 universitas yaitu Universitas Islam Indonesia, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Diponegoro, Universitas Hassanudin, Universitas Padjajaran, dengan materi yang diberikan berupa kiat menjadi konsumen cerdas serta informasi terkait perlindungan konsumen dan pengaduan konsumen online.

Gambar 13. Layanan Informasi dan Perlindungan Konsumen

Pada tahun 2012 mulai diinisiasi pula kerjasama edukasi dengan organisasi masyarakat, antara lain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Badan Kontak Majelis Taklim. Kementerian Perdagangan menyadari peran ormas sangat penting karena memiliki sumber daya dan anggota yang besar serta mampu memotivasi masyarakat dengan bahasa komunikasi mereka. Diharapkan dengan semakin mengertinya konsumen akan hak dan kewajibannya, maka konsumen akan mulai berlaku kritis pada saat memebeli atau memanfaatkan barang dan/atau jasa. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengamanatkan : “Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Daerah Tingkat II (Pemerintah Kabupaten/Kota) untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan”. Keberadaan BPSK semakin dirasakan penting dan akan dibutuhkan seiring dengan meningkatnya perekonomian di wilayah kabupaten/kota dan perkembangan global. Peran BPSK sangat startegis dalam pemberian perlindungan kepada konsumen yang dirugikan dan sebagai salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih mengedepankan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal untuk memperkuat BPSK dan mempercepat pertumbuhan BPSK maka dilakukan kegiatan: 1. Memperkuat BPSK yang sudah terbentuk, melalui : pelatihan peningkatan kompetensi anggota dan sekretariat BPSK; alokasi dana dekonsentrasi untuk menghadiri musyawarah nasional BPSK; fasilitasi sarana perlengkapan ruang sidang dan papan nama BPSK; biaya LAK 2012 |Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

40

2.

pengadaan kelengkapan administrasi surat menyurat; biaya dokumentasi dan pelaporan; workshop serta biaya penanganan kasuskasus. Fasilitasi pertemuan dalam rangka pembentukan BPSK Kabupaten/Kota yang potensial, melalui penyelenggaraan forum pembentukan BPSK dan publikasi/banner BPSK.

Pada tahun 2012 diselenggarakan forum komunikasi nasional BPSK yang bertujuan untuk membangun jejaring komunikasi antar anggota BPSK serta inisiasi pembentukan asosiasi BPSK. Dengan meningkatnya koordinasi antar anggota BPSK maka diharapkan akan terjadi tukar menukar informasi antar BPSK terkait tata cara penanganan kasus, operasional BPSK maupun pengorganisasian BPSK yang baik. Pembinaan dan pengawasan kemetrologian melalui Daerah Tertib Ukur

Pembentukan Daerah Tertib Ukur merupakan langkah percepatan peningkatan tertib ukur dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum/konsumen dalam hal jaminan kebenaran hasil pengukuran dan mendorong pemerintah daerah aktif dalam mewujudkan tertib ukur dan meningkatkan kinerja kemetrologian. Pada tahun 2011 telah ditetapkan 1 (satu) kota yaitu kota Singkawang sebagai Daerah Tertib Ukur 2011, sedangkan untuk tahun 2012 telah ditetapkan 3 (tiga) kota menjadi Daerah Tertib Ukur yaitu Kota Batam pada tanggal 6 November 2012, Kota Balikpapan pada tanggal 30 Oktober 2012 dan Kota Surakarta pada tanggal 16 Oktober 2012. Peresmian penetapan Daerah Tertib Ukur tahun 2012 dilakukan oleh Wakil Menteri Perdagangan. Pada kesempatan itu pula dilakukan juga penyerahan bantuan timbangan dengan total sebanyak 2025 (dua ribu dua puluh lima) unit kepada ketiga Walikota untuk diberikan kepada usaha mikro pemilik UTTP yang telah rusak maupun tidak memenuhi persyaratan teknis kemetrologian. Upaya pembentukan Daerah Tertib Ukur ini mendapat perhatian besar dari Pemerintah Daerah. Untuk tahun 2013, telah ada 7 Kabupaten/Kota yang mengusulkan membentuk Daerah Tertib Ukur antara lain: Kota Padang, Kota Tarakan, Kota Bontang, Kabupaten Tebing Tinggi, Kota Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Mojokerto dan Kota Gorontalo.

Gambar 14. Peresmian Penetapan Kota Surakarta sebagai Daerah Tertib Ukur 2012 oleh Wakil Menteri Perdagangan sekaligus penetapan 17 pasar tradisional sebagai Pasar Tertib Ukur tahun 2012.


41

Pembinaan dan pengawasan kemetrologian melalui Pasar Tertib Ukur

Dalam rangka peningkatan perlindungan terhadap konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran, peningkatan citra pasar tradisional, dan penanaman elemen perlindungan konsumen di pasar tradisional, Kementerian Perdagangan menetapkan program pembentukan Pasar Tertib Ukur. Kriteria ditetapkannya pasar tradisional sebagai Pasar Tertib Ukur, antara lain dikelola dengan manajemen yang baik, memiliki data base tentang jumlah, jenis, lokasi, dan pemilik UTTP, dan semua UTTP yang digunakan dalam transaksi perdagagan bertanda tera sah. Pembentukan Pasar Tertib Ukur dimulai pada tahun 2010 dengan ditetapkan 56 Pasar Tertib Ukur di 33 Ibukota Provinsi. Selanjutnya pada tahun 2012 telah ditetapkan 35 Pasar Tertib Ukur di 28 Kabupaten/Kota. Bagi pasar yang telah memperoleh predikat Pasar Tertib Ukur, Kementerian Perdagangan menyediakan bantuan timbangan ukur ulang yang dapat digunakan oleh konsumen untuk memastikan kebenaran hasil pengukuran dan juga bantuan timbangan masing-masing 20 unit tiap pasar untuk digunakan sebagai timbangan pengganti pada saat dilaksanakan tera ulang.

Gambar 15. Penetapan Pasar Aviari di Batam sebagai Pasar Tertib Ukur 2012 oleh Menteri Perdagangan sekaligus kunjungan pasar.

Peningkatan Kegiatan Peningkatan pemahaman metrologi legal merupakan upaya pemahaman di bidang Kementerian Perdagangan untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat, metrologi legal pelaku usaha, aparat pemerintah, dan stakeholder lainnya terhadap pentingnya metrologi legal khususnya dalam transaksi perdagangan. Hal ini mengingat masih banyak masyarakat yang belum mengenal pentingnya metrologi legal sehingga upaya untuk mewujudkan tertib ukur masih dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah daerah belum menjadikan kegiatan metrologi legal menjadi kegiatan prioritas di daerah dan masyarakat belum ikut berperan aktif dalam upaya mewujudkan tertib ukur. Kegiatan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan pemahaman di bidang metrologi legal antara lain: 1. Seminar Regional dengan tema “Membangun Budaya Jujur dan Meningkatkan Citra Daerah melalui Tertib Ukur” yang dilaksanakan: Regional I untuk wilayah Sumatera tanggal 3 April 2012, Regional II untuk wilayah Jawa dan nusa tenggara tanggal 10 Mei 2012, Regional III untuk wilayah Kalimantan tanggal 17 April 2012, dan Regional IV untuk wiilayah timur Indonesia tanggal 1 Mei 2012. 2. Penayangan iklan animasi tentang Pos Ukur Ulang di ruang tunggu airport. LAK 2012 |Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

42

3. Penyelenggaraan pelatihan tingkat Asia Pasifik tentang sistem ketertelusuran meter kadar air untuk komoditi beras yang dilaksanakan tanggal 28 Mei – 1 Juni 2012. 4. Bimbingan teknis pengelola pasar yang dilaksanakan pada tanggal 11 – 15 Juli 2012 di Bandung. 5. Upgrading bagi PPNS Metrologi Legal yang dilaksanakan pada tanggal 30 – 1 Juni 2012 di Bandung. 6. Bimbingan Teknis tentang Syarat Teknis UTTP bagi aparat pemerintah daerah. Pembentukan UPTD Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan tera dan tera ulang di Metrologi Legal Kota daerah khususnya di kabupaten/kota, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Suarabaya Perlindungan Konsumen mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota untuk membentuk UPTD Metrologi Legal. Untuk tahun 2012, pemerintah Kota Surabaya telah membentuk UPTD Metrologi Legal. Hal-hal yang telah dilakukan dalam pembentukan UPTD Metrologi Legal Kota Surabaya, antara lain: a. Pemerintah Prov. Jawa Timur melalui UPTD Metrologi Legal Provinsi Jawa Timur telah melakukan penilaian pendahuluan untuk memastikan kesiapan Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan pelayanan tera dan tera ulang sesuai persyaratan minimum (SDM, peralatan, struktur organisasi) b. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Disperindag Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan rekomendasi sebagai dokumen persyaratan pelaksanaan penilaian kemampuan pelayanan tera dan tera ulang oleh Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. c. Penilaian kemampuan pelayanan tera dan tera ulang sedang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sesuai dengan Permendag No. 50 Tahun 2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Permendag No. 51 tahun 2009 tentang Penilaian UPT dan UPTD Metrologi Legal. UPTD Metrologi Legal Kota Surabaya diharapkan dapat melaksanakan pelayanan tera/tera ulang pada tahun 2013. Sistem Indonesia Technical Regulation Information Management System (IMS)

Seiring dengan penunjukkan Direktur Jenderal SPK sebagai Ketua Programme Steering Committee (PSC) sejak 6 Nopember 2012, Direktur Standardisasi juga ditunjuk sebagai Programme Director TSP II dan Direktorat Standardisasi sebagai Project Management Office (PMO) dan berperan sebagai Implementing Agencies – Beneficiaries. Salah satu sub-project TSP II yang ditangani oleh Direktorat Standardisasi adalah pembuatan sistem yang disebut sebagai Indonesia Technical Regulation Information Management System (INATRIMS) dengan alamat inatrims.kemendag.go.id. Adapun fungsi INATRIMS adalah untuk menyediakan data dan informasi melalui sistem web mengenai standar dan regulasi teknis di negara tujuan


43

ekspor. Sistem ini akan berisi tentang peraturan terhadap 20 sektor/ komoditi utama dan potensial. Sebagai permulaan, informasi baru mencakup pengaturan di Uni Eropa, dan dilanjutkan ke negara-negara pasar produk Indonesia lainnya, diantaranya ASEAN, USA, Jepang, EFTA dan lain sebagainya. INATRIMS saat ini masih dalam pengelolaan konsultan ahli (expert) Uni Eropa dan untuk menjamin keberlangsungan sistem maka dibentuk sebuah Komite INATRIMS yang terdiri dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Standardisasi Nasional – Komite Akreditasi Nasional (BSN-KAN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), danLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai anggota sub-komite. Selain memuat informasi tentang regulasi teknis ekspor, INATRIMS juga akan diintegrasikan dengan Management Information System (MIS) yang ada di BSN-KAN. Hal ini dimaksudkan agar pelaku usaha dapat mengetahui laboratorium nasional yang dapat melakukan pengujian yang hasilnya dapat di-recognise oleh Uni Eropa. Partisipasi Direktorat Jenderal Standardisasia dan Perlindungan Konsumen dalam pelaksanaan dan perkembangan Information Management System (IMS), sampai dengan saat ini telah diupload beberapa komoditi yaitu Cocoa, Coffee, Palm Oil, Forest Products, electronics, medicinal herbs, spices, dan Essential Oils. Komoditi lainnya akan diselesaikan pada bulan Maret 2012 dan direncanakan launching TSP II akan dilakukan pada bulan April 2013. peningkatan kualitas Dalam rangka pengembangan kapasitas SDM Direktorat Jenderal SDM Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, telah dididik sebanyak 60 orang pegawai untuk kemampuan bahasa Inggris untuk memenuhi target TOEFL minimal 600. Hal-hal yang perlu Berdasarkan analisis dan evaluasi di atas, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti pada ditindaklanjuti pada tahun 2013 guna meningkatkan kinerja Direktorat tahun-tahun berikutnya Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen tahun 2013 antara lain: 1. Membuat jadual kegiatan internal yang lebih terprogram di tahun 2013 agar tidak terjadi kegiatan yang tidak terealisasi karena terkendala waktu. 2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang lebih erat dengan instansi dan lembaga terkait, agar seluruh kegiatan dilakukan oleh unit kerja dapat efektif mencapai sasaran. 3. Melakukan evaluasi yang kontinyu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen untuk mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah. 4. Meningkatkan jumlah dan kapasitas BPSK melalui kegiatan Fasilitasi Penguatan dan Pembentukan BPSK serta kegiatan Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan Perlindungan Konsumen yang melibatkan para pemangku kepentingan seperti Bupati/Walikota, Bappeda,


44

5.

6.

7.

8.

Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi serta Anggota BPSK. Mengoptimalkan dan mengintensifkan kegiatan pengawasan terhadap UTTP sehingga dapat menumbuhkan kesadaran pemilik / pengguna UTTP untuk menerakan dan meneraulangkan UTTPnya secara berkala. Menjaga ketertelusuran standar di tingkat nasional dan internasional secara berkesinambunganmelalui pengelolaan standar secara optimal. Ketertelusuran standar tidak hanya berlaku terhadap standar milik UPT tetapi juga standar milik UPTD. Untuk itu perlu disusun mekanisme penelusuran standar milik UPTD sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan penelusuran. Dengan semakin banyaknya ruang lingkup pengawasan perlu ditambahkan sumber daya manusia di bidang pengawasan barang dan jasa. Perlu meningkatkan peran dari pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan barang dan jasa serta menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen baik pusat dan daerah secara rinci sebagai berikut: Pagu anggaran Tahun 2012, sebesar Rp. 195.062.750.000,- sampai dengan 31 Desember 2012 teralisasi sebesar Rp. 165.432.208.211,- atau 84,81%. Jumlah anggaran dan realisasi masing‐masing Satuan kerja (satker) di tingkat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, BSML dan Dekonsentrasi dapat rinci sebagai berikut: Tabel 9. Realisasi Anggaran Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2012 (Menurut Satuan Kerja) Periode: s/d 31 Desember 2012 NO

SATKER

A

Pusat

1

PAGU

REALISASI Rupiah

%

183.062.750.000 154.444.959.686

84,37

Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

38.167.958.000

34.571.811.701

90,58

2

Direktorat Standardisasi

14.440.260.000

13.388.407.655

92,72

3

Direktorat Pemberdayaan Konsumen

15.747.324.000

13.113.274.256

83,27

4

Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

37.654.820.000

23.913.446.335

63,51

5

Direktorat Metrologi dan BSML

62.252.388.000

58.083.313.742

93,30


45

NO

SATKER

PAGU

B

DAERAH

1

Perlindungan Konsumen Daerah ( Dana Dekonsentrasi ) Jumlah

REALISASI Rupiah

%

12.000.000.000

10.987.248.525

91,56

12.000.000.000

10.987.248.525

91,56

195.062.750.000

165.432.208.211

84,81

Sumber: Bagian Keuangan Setditjen SPK

Dari tabel di atas, realisasi anggaran Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen tahun 2012 sebesar 84,81%. Penyerapan anggaran ini berbanding lurus dengan pelaksanaan kinerja yang secara menyeluruh telah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan hal ini, maka terdapat sisa anggaran sebesar 15,19%. Sisa anggaran ini didalamnya terkandung muatan kebijakan penghematan anggaran, namun demikian penghematan anggaran harus tetap memperhatikan mutu dari capaian kinerja. Pencapaian realisasi anggaran Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen tahun 2012 sebesar 84,81% lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen tahun 2011 yang mencapai 88,94%. Hal ini mengingat diakibatkan efisiensi terhadap penyerapan anggaran disebabkan beberapa hal, antara lain: 1. Direktorat Standardisasi Pencapaian realisasi anggaran Direktorat Standardisasi Tahun 2012 sebesar 92,72%, adalah lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran Tahun 2011. Disamping itu efisiensi penyerapan anggaran juga dapat dilakukan melalui : a. Sisa biaya perjalanan dinas baik dalam negeri maupun luar negeri berupa pembiayaan tiket dan penginapan, b. Sisa anggaran pengadaan yang dibawah pagu. 2. Direktorat Pemberdayaan Konsumen 3. Telah berhasil dilakukan efisiensi anggaran dengan tetap memperhatiakn aspek target kinerja Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, antara lain: a. Melakukan pengawasan terhadap segala pengeluaran yang dapat menimbulkan pemborosan atau kerugian Negara berupa pembiayaan tiket dan pengadaan bahan serta keperluan lainnya. b. Melakukan negosiasi yang optimal agar dapat dilakukan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas atau target dari pekerjaan yang akan dikerjakan, antara lain kontrak hotel dan Diklat PPNS. c. Menghindari perjalanan yang tidak jelas makusd dan tujuannya. 4. Efisiensi terhadap penyerapan anggaran disebabkan beberapa hal, yaitu : a. Selisih harga pemenang lelang yang di bawah PAGU. b. Langganan daya dan jasa (listrik, telepon, air, dan gas) di bawah nilai PAGU. LAK 2012 |Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

46

c. Belanja uang makan yang tidak terserap 100% sebagaiakibat perjalanan dinas pegawai yang bersangkutan. d. Untuk BSML Regional II, ada beberapa perubahan PAGU perjalanan terkait perubahan sarana transprotasi dari pesawat menjadi transportasi darat. Realisasi Anggaran Menurut Pencapaian Sasaran

Berdasarkan penggunaan anggaran menurut pencapaian sasaran Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen mengalokasikan sebagian anggarannya untuk 8 (delapan) sasaran yang diemban. Secara rinci, penggunaan anggaran menurut Misi dan Sasaran ini dapat dilihat di tabel di bawah ini.

Tabel 10. Realisasi Anggaran Menurut Pencapaian Sasaran Tahun 2012 No 1.

2.

SASARAN

INDIKATOR

Terlaksananya standardisasi bidang perdagangan yang mengacu pada standar internasional

Rumusan harmonisasi standar barang dan jasa perdagangan

Meningkatnya efektifitas pengawasan barang dan jasa

Persentase tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar Akumulasi jenis barang beredar berSNI wajib yang diawasi (notifikasi WTO)

3.

4.

5.

Meningkatnya pelayanan dan pengawasan di bidang metrology legal

Standar ukuran yang tertelusur secara nasional dan internasional

Terlaksananya kebijakan pemberdayaan perlindungan konsumen

Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk

Optimalisasi peran lembaga perlindungan konsumen

UPT dan UPTD yang terbina dan di nilai

UTTPyang ditera dan tera ulang

Akumulasi jumlah SDM Perlindungan Konsumen

Realisasi S/D 31 Desember 2012 PAGU

Realisasi

%

268.386.000

252.434,250

94.05

849.740.000

86,75

8.831.437.000

52,82

16.718.645.000 -

599.519.000

12.994.104.000

2.123.714.000

974.922.000

8.901.469.000

517.527.920

86,32

12.183.327.000

93,50

1.873.314.000

81, 77

914.337.000

5.983.835.000


93,78

96,61

47

Waktu penyelesaian perizinan/pendaftar an di bidang SPK Jumlah

738.320.000

687.829.900

93,16

43.319.079.000

32.093.782.070

86,52

Sumber: Bagian Keuangan Sekretariat Ditjen SPK

Total realisasi seluruh kegiatan sebesar Rp. 180.300.520.518,- (di luar realisasi anggaran BPKN), dari realisasi tersebut sebagian merupakan realisasi operasional untuk mendanai pencapaian 10 IKU Ditjen SPK pada tahun 2011 sebesar Rp 87.679.836.000,- atau 51,95% dari seluruh anggaran kegiatan. Berdasarkan penggunaan anggaran menurut pencapaian sasaran Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen untuk melaksanakan Rencana Aksi dapat dlihat di tabel di bawah ini. Tabel 11. Realisasi Anggaran Menurut Pencapaian Sasaran Tahun 2012 No

PROGRAM KEGIATAN

1.

Pembuatan regulasi perlindungan konsumen

2.

Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa

3.

Gerakan Konsumen Cerdas dan peningkatan kelembagaan BPSK

4.

Peningkatan Tertib Ukur

5.

Pembangunan Information Management Body (IMB)/Information Management System (IMS)

6.

Peningkatan kualitas SDM Jumlah

Realisasi S/D 31 Desember 2012 PAGU

Realisasi

%

1.716.348.000

955.078.759

93,33

18.937.335.000

10.365.516.233

54,72

7.102.522.000

6.180.918.700

87,02

14.210.928.000

12.755.273.900

89,76

1.150.244.000

977.001.250

84,94

60.000.000

60.000.000

100

43.177.377.000

31.293.788.842

84,96

Sumber: Bagian Keuangan Sekretariat Ditjen SPK


48

BAB IV PENUTUP Target sasaran Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen telah berhasil dicapai secara optimal pada tahun 2012

Kinerja Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dalam upaya membangun standardisasi dan perlindungan konsumen secara nasional, secara bertahap semakin membaik dan penuh harapan akhirnya dapat mencapai visi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Tahun 2012 ini, sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Rencana Strategis Kementerian Perdagangan dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen menjadi pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar kebijakan yang harus ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen terhadap seluruh lini aktifitas seperti pengembangan standardisasi, pengawasan barang beredar dan jasa, peningkatan tertib ukur, dan pemberdayaan konsumen.

Keberhasilan kinerja perlu dipertahankan, serta meningkatkan kinerja yang belum tercapai

Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen selaku instansi pembina penyelenggaraan standardisasi dan perlindungan konsumen menyadari benar bahwa pembangunan standardisasi dan perlindungan konsumen mengalami banyak tantangan. Termasuk tantangan dalam mengupayakan peningkatan infrastruktur dan hal-hal penunjang lain seperti peningkatan kemampuan teknis baik aparat dan pelaku usaha. Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja di tahun 2012, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen telah berhasil mencapai sasaran dimaksud berdasarkan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran dengan hasil yang dicapai melewati perkiraan target sasaran. Ada beberapa sasaran yang capaiannya sesuai dan bahkan melampaui target, namun tetap diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, serta penganggaran agar menjadi lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.

LAK Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sebagai referensi berkaitan dengan keberhasilan dan kegagalan kinerja

Laporan Akuntabilitabilitas Kinerja (LAK) ini semoga bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting berkaitan dengan kinerja Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen tahun 2012. Metode kuantitatif, penetapan indikator kinerja, serta analisis deskriptif terhadap hasil capaian diharapkan dapat membantu mengarahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukkan terhadap kesempurnaan LAK ini. Dengan demikian, laporan akuntabilitas ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada, dan dengan demikian dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.


49

LAMPIRAN


ii

LAMPIRAN 1. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (Sesuai Dengan Permendag Nomor 31 Tahun 2010

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (Sesuai Dengan Permendag Nomor 57 Tahun 2012)


iii

LAMPIRAN 2. KONTRAK KINERJA


iv


v

LAMPIRAN 3. LEMBAR PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) SASARAN Meningkatnya efektifitas kebijakan yang menunjang pengembangan standardisasi dan perlindungan konsumen

INDIKATOR KINERJA UTAMA Rumusan harmonisasi standar barang dan jasa perdagangan

SATUAN

TARGET

REALISASI

ANGGARAN (Dalam Ribuan)

% PENCAPAIAN TARGET

PAGU

REALISASI

%

Rumusan

2

2

100

268.386

252.434

94.05

Standar ukuran yang tertelusur secara nasional dan internasional

Standar

20

32

160

599.519

517.528

86,32

Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk

Unit

60

84

140

2.123.714

1.873.314

81, 77

UPT & UPTD yang terbina dan di nilai

UPTD

49

49

100

974.922

914.337

93,78

Akumulasi jumlah SDM Perlindungan Konsumen

Orang

3.065

3.885

126

8.901.469

5.983.835

96,61

Waktu Penyelesaian perizinan / pendaftaran di bidang SPK

Hari

5

4,6

100

1.960.150

1.789.057

91,27

UTTP yang ditera dan ditera ulang

Unit

7.411.000

11.239.325

152

12.994.104

12.183.327

93,50

Persentase tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar

Persen

50

50

100

849.740

86,75

8.831.437

52,82

Akumulasi jenis barang beredar ber-SNI wajib yang diawasi (notifikasi WTO)

16.718.645 Jenis

28

28

100

Jumlah

Sumber: Bagian Hukum dan Pelaporan Setditjen SPK


vi

LAMPIRAN 4. LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA

NO 1

PRODUK BjTB

PELANGGARAN

KUANTITAS

Memperdagangkan BjTB

3.277

tidak sesuai dengan SNI

batang

LOKASI Semarang

Nomor : 07-2052-2002

PELAKU

TINDAKAN YANG

USAHA

TELAH DILAKUKAN

PT. Prima

Diterbitkan Surat

Dharma

Perintah Penghentian

Pancagatra

Penyidikan (SP3) karena tersangka meninggal dunia.

2

Selang

Memperdagangkan

Karet untuk

Selang Karet Untuk

Kompor

Kompor Gas LPG yang

Gas

diduga tidak sesuai

734 buah

Semarang

CV. Mitra

Selesai

Java Abadi

standar SNI Nomor : 067213-2006/Amd:2008 3

BjLS

Memperdagangkan Baja

197.251

Lembaran Lapis Seng

lembar

Surabaya

(BjLS) yang diduga tidak

4

Melamin

PT. Agung

Telah mendapatkan

Sukses

Surat Persetujuan

Abadi

Penyitaan dari

sesuai standar SNI

Pengadilan Negeri

Nomor : 07-2053-2006

Surabaya

Memperdagangkan

254.040

Melamin yang diduga

buah

Surabaya

CV.

Berita Acara

Cahaya

Pengamanan dan

tidak sesuai standar SNI

Victory

Berita Acara

Nomor : 7322:2088

Abadi

Penitipan Barang Bukti

5

Kipas Angin

Memperdagangkan

5.507 buah

Medan

Kipas angin yang tidak

6

Formalin

PT. Neo

Telah mendapatkan

National

Surat Persetujuan

sesuai standar SNI

Penyitaan dari

Nomor : 04-6292.2.80-

Pengadilan Negeri

2006

Medan

Adanya dugaan

4.500 kg

Medan

PT.

Mengirimkan surat

pelanggaran legalitas

Indovetraco

teguran kepada

usaha serta

Makmur

pelaku usaha

pendistribusian yang

Abadi

sehingga mereka

tidak disertai oleh

memenuhi aspek

Lembar Data Keamanan

legalitas

(LDK) 7

Helm

Memperdagangkan

2.500 buah

Pekanbaru

Toko CRV

Pengamanan Barang

helm yang tidak sesuai

Motor Sport

Bukti dan Klarifikasi

standar SNI Nomor :

(Sentral

terhadap pelaku

1811-2007

Variasi)

usaha


vii

8

Printer

Memperdagangkan

multifungsi

mesin printer multi fungsi

1.756 buah

Batam

PT.

Sudah sampai tahap

Megacom

persidangan

PT.

Selesai sampai

berwarna yang tidak dilengkapi dengan Petunjuk Manual dan Kartu Garansi Dalam Bahasa Indonesia serta tidak dilengkapi dengan stiker Botasupal 9

Jasa

Klausula baku yang tidak

1 kasus

Jakarta

pembiayaan

sesuai dengan Pasal 18

Bukopin

dengan

Kredit

UU PK

Finance

pengembalian uang

Kendaraan

konsumen

Bermotor 10

Cara

Pelaku usaha dalam

menjual

menjual barang tidak

produk

memenuhi spesifikasi

dental unit

yang dijanjikan

1 kasus

Jakarta

PT.

Selesai para Pihak

Thomasong

sepakat berdamai.

Sumber: Direktorat PBBJ


viii

LAMPIRAN 5 REALISASI PELAKSANAAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR BER -SNI

No.

Jenis Produk

Merek

Lokasi Pengawasan Pekanbaru, Yogyakarta, Semarang, Batam, Tanjungpinang, Palembang, Bangka belitung, Manado, medan, Makassar, Bandung. Yogyakarta, Pekanbaru, Semarang, Medan, Tanjung Pindang, Batam, Palembang, Surabaya, DKI Jakarta, Manado Medan, Batam, Bangka Belitung, Makassar, Manado, Palembang, DKI Jakarta Pekanbaru, Yogyakarta, Palembang, DKI Jakarta Pekanbaru, Manado, Medan, Batam, Tanjung Pinang, DKI Jakarta Makassar, Pekanbaru, Semarang, medan, Tanjung Pinang, Batam, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Manado, DKI Jakarta

1.

Kipas Angin

Niko, TBL National Quality, Trisonic, Power PAC, National Omega, Mayaka, Visalux, Maximal, NEI National Quality, GG National, Asatron, Avanti, TBL, Visional Cool, GMC, Regency

2.

Setrika Listrik

Modena, Niko Nasional, Airlux, Neocom, National Panalux, Tecstar, Kirin, Sunlight, Cyprus, Next Tech, Success, National Shasugi, TD, Digitec

3.

Miniature Circuit Breakers (MCB)

Schneider, Plano, Meet, Masko, Meteor, SK Stotz, Shukaku, SB, Hager, CHNT

4.

Kabel

5.

Tusuk kontak dan kotak kontak

6.

Lampu Hemat Energi (LHE)

7.

Sakelar

Nikita, Atlanta, Emax, Maywire, Buana, Oxygen, Electrical, Visicom Lexus, Twindog, Visalux, Matsuka, Uniment, Loyal, VYBA, Merito, Mikasa, Uticon, Eltra, HTC Hi-Zen, Integra Aktiv, Ichiko, LHE Hemat, Neo, Woelter, Million, Alhuda, City Lamp, Optima, Sakura, Atama, Peony, Schein, Pro Enix, Minkom, SMB, Foeltix, Motion, Krypton, Luwi, Camus, King Way, Akurui, Wanda Clipsal, Kyowa, VYBA

8. 9.

Baterai Kering Baja Tulangan Beton (BjTB) Baja Lembaran Lapis Seng (BjLS) Ban Mobil Penumpang Semen Portland Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Tractor, Dynamite KIS , KSS, LL

14.

Tepung Terigu

Erisun, Naga Hijau, Gatot Kaca, Crimea

15.

Garam Konsumsi Beryodium

Kapal Terbang, Mamata, Cap Jago, Cap Ikan Terbang, Cap Srikaya, Tanpa Merek, Poly, Supra Salt, Segitiga G,

10. 11. 12. 13.

King Elephant, Angsa Teratai Bridgestone, Kumho Surya, Serba Guna (Holcim) Atarin, Dysty, HDO, Abiocos, Spring, Alfa One, Ocean Blue, nonmin, , Vir, Squades.

Surabaya, Manado, DKI Jakarta Surabaya Semarang, Yogyakarta Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Pekanbaru DKI Jakarta Semarang, Palangkaraya Pekanbaru, Denpasar, Palembang, Yogyakarta, Medan, Mataram, Jambi, Balikpapan Denpasar, Mataram, Malang Semarang, Denpasar, Pekanbaru, Surabaya, Palembang, Yogyakarta,


ix

16.

17. 18.

19. 20.

Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Ban Sepeda Motor Ban Dalam Kendaraan Bermotor Selang Karet Kompor Gas Produk Melamin Perlengkapan Makan dan Minum

Segitiga Bintang, Lodan, Meja Jago, Cap Bagong, Cap Badut JM, 168, NHK, Makaci, JAG, Lucky G MAX, KMN, HGS, HMW, Tiger

Mataram, Malang

Black Stone, KBC

Makassar, Balikpapan, Jakarta, Surabaya, Pekanbaru Padang, Palembang

Unity, Indotire, Fuda, DBS Genuine, Fed HQ dan VR Prima

Medan, Denpasar, Palembang, Palangkaraya

MLS Chunma, Panasional, Terrano, Personalux, DN, FAD ADS, Fuji, Mei-Shin, Hoover, Melamine Ware, Melamine Ware M.I.T

Mataram, Jambi, Surabaya, Padang Semarang, Denpasar, Makassar, Malang

Sumber: Direktorat PBBJ


x


xi

LAK 2012 Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Recommend Documents