ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
Disampaikan Oleh DIREKTUR KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
pada :
RAPAT KOORDINASI NASIONAL DALAM RANGKA PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM Jakarta, 19 November 2015
NAWACITA 3.
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
6.
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
7.
Mewujudkan menggerakkan domestik
kemandirian sektor-sektor
ekonomi strategis
dengan ekonomi
UU 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Bagian Keempat Urusan Pemerintahan Umum
Pasal 25 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014:
SELARA S
TUJUAN NASIONAL (ALINEA KE EMPAT PEMBUKAAN UUD 1945)
TUGAS POKOK DAN FUNGSI (PERMENDAGRI 43/2015)
MELAKSANAKAN SEBAGIAN TUGAS DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
DIREKTORAT KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBDIREKTORAT KETAHANAN EKONOMI
SUBDIREKTORAT FASILITASI KETAHANAN PANGAN DAN KESENJANGAN EKONOMI
SUBDIREKTORAT KETAHANAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
SUBDIREKTORAT KETAHANAN SENI DAN BUDAYA
SUBDIREKTORAT FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN
SEKSI KETAHANAN PRODUKSI DAN INVESTASI
SEKSI FASILITASI KETAHANAN PANGAN
SEKSI PENANGANAN PENYAKIT MASYARAKAT
SEKSI KETAHANAN SENI
SEKSI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
SEKSI KETAHANAN PERDAGANGAN DAN PASAR
SEKSI FASILITASI KESENJANGAN EKONOMI
SEKSI FASILITASI HUBUNGAN DAN KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA
SEKSI KETAHANAN BUDAYA
SEKSI PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
FUNGSI : Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, menyelenggarakan fungsi: a)
pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
b)
pelaksanaan pembinaan umum di bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
c)
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
d)
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
e)
Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
KEGIATAN DIREKTORAT KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA TAHUN 2015.
Penyusunan Modul Tentang Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Wilayah yang Berkeadilan. Fasilitasi pendidikan kebhinekaan dengan menggunakan pendekatan seni dan budaya lokal. Fasilitasi forum pertemuan, rapat koordinasi terkait dengan isu kesenjangan ekonomi yang melibatkan pemerintah, dunia usaha dan media sosial dalam rangka Pembinaan Ketahanan Ekonomi dengan melibatkan lembaga terkait .
Forum Koordinasi Pemetaan Daerah Rawan Pangan.
Sosialisasi Modul Bidang Ketahanan Ekonomi.
Forum Koordinasi Kemitraan Dengan Dunia Usaha Dalam Rangka Pembangunan Ketahanan Pangan. Forum Koordinasi Penanganan Kesenjangan Perekonomian. Forum Koordinasi Penguatan Stabilitas Ekonomi Menghadapi Pasar Bebas.
Forum Koordinasi Percepatan Investasi dan Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah.
Monitoring dan Identifikasi Investasi yang berkembang di Daerah dalam rangka Ketahanan Ekonomi. Forum Koordinasi Peran Pemda Dalam Mendorong Stabilitas dan Ketersediaan Bahan kebutuhan Pokok Masyarakat di Daerah. Forum Peningkatan Kepedulian Masyarakat Terhadap Keunggulan Produk Dalam Negeri. Rapat Koordinasi Identifikasi Lembaga Keuangan Mikro (Tidak Berbadan Hukum) Dalam Rangka Penguatan Ekonomi. Penyelenggaraan Nusantara Expo dan Forum 2015. Fasilitasi Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) Tahun 2015. Pemetaan terkait dengan ketahanan sosial, seni dan budaya Monitoring Dan Evaluasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Pangan dan Kesenjangan Perekonomian.
Sosialisasi Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Narkotika Tahun 2015 telah dilaksanakan di 3 (tiga) Provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Kepulauan Riau. Sosialisasi Inpres Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2011 – 2015 di Provinsi Yogyakarta. Fasilitasi Pembinaan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Komunikasi Sosial Untuk Meningkatkan Ketahanan Sosial di Provinsi DIY Pemetaan Penyakit Masyarakat yang lebih difokuskan kepada masalah Narkoba yang dilaksanakan di Provinsi Sulbar, Kab. Belitung, Kota Kaltim . Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring Evaluasi dalam Rangka Penanganan Penyakit Masyarakat di Provinsi Bali Fasilitasi penguatan ketahanan budaya melalui pagelaran wayang di Jakarta. Fasilitasi pemahaman seni daerah bagi generasi muda melalui penguatan komitmen SKPD dan Pemangku Kepentingan di Jakarta. Rapat Koordinasi pemantapan ketahanan budaya di Malang Provinsi Jawa Timur. Fasilitasi peningkatan peran pemda dalam pelestarian dan pengembangan kesenian daerah yang dilaksanakan di Semarang Prov Jateng.
FASILITASI YANG TELAH DIKELUARKAN
OLEH
KEMENDAGRI
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
Penerbitan Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Narkotika; Penyusunan Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dengan Badan Narkotika Nasional Nomor NK/02/II/2014BNN dan 471.12/966/SJ tanggal 20 Februari 2014 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan di Bidang P4GN; Penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 460/916/SJ tanggal 22 Februari 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan ; Penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/8945/SJ tanggal 27 Desember 2013 tentang Penanganan Penyalahgunaan Narkoba; Penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 354/4052/SJ tanggal 14 Agustus 2014 tentang Tindak Lanjut Permendagri Nomor 21 Tahun 2013; Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 354/5996/SJ tanggal 22 Oktober 2015 Tentang pelaksanaan penyuluhan perlunya pengawasan terhadap anak agar tidak menjadi korban tindakan kejahatan sosial dan peredaran narkoba.
DALAM
KASUS KEAGAMAAN DAN KEPERCAYAAN TAHUN 2015 DAN LANGKAH KEMENDAGRI TERKAIT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KASUS-KASUS 1. Kasus Tolikara, Papua. 2. Kasus penolakan pembangunan Masjid Asy-Syuhada Kota Bitung, Sulawesi Utara. 3. Kasus penolakan pembangunan Masjid di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. 4. Kasus perusakan Gereja/Undung-Undung di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. 5. Kasus perusakan Sanggar Sapta Darma di Kabupaten Rembang LANGKAH KEMENDAGRI 1. Terkait Penanganan Perijinan pembangunan tempat ibadat: Radiogram Mendagri No. 450/4955/SJ tanggal 31 Agustus 2015 2. Terkait Kasus Tolikara dan Aceh Singkil: Radiogram Mendagri No. 300/5995/SJ tanggal 22 Oktober 2015.
KEBIJAKAN MENDAGRI TERKAIT KONFLIK SOSIAL BERLATAR BELAKANG PENDIRIAN RUMAH IBADAT Instruksi kepada Gubernur, Bupati dan Walikota : a. Menjaga kerukunan antar umat beragama terutama terkait pendirian rumah ibadat; b. Mendorong agar semua pihak yang terkait proses pendirian rumah ibadat agar konsisten dalam mempedomani dan melaksanakan ketentuan PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006; c. Meningkatkan koordinasi dengan FKUB dan kantor kemenag setempat, serta melibatkan secara aktif unsur aparatur Pemda khususnya tingkat Desa/Kelurahan dan kecamatan sejak proses awal pengurusan persyaratan administratif pendirian rumah ibadat sesuai dengan ketetntuan pasal 14 Ayat (2) PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006.
Lanjutan … d.
Menekankan kepada pihak terkait senantiasa mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis masyarakat setempat dan menghormati nilai kearifan lokal dengan mengintensifkan proses sosialiasi serta komunikasi secara terbuka kepada seluruh warga masyarakat setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pengurus ormas keagaman dalam rangka mengantisipasi munculnya permasalahan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban proses pendirian rumah ibadat;
e.
Merespons dengan cepat dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan terhadap informasi-informasi yang memungkinkan terjadinya konflik sosial;
f.
Mengkoordinasikan langkah-langkah pencegahan dan deteksi dini bersma pihak terkait, dengan mengoptimalkan peran dan fungsi FKUB, FKDM, Kominda serta Forkompimda dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik sosial bernuansa agama di daerah menjelang pelaksanaan pemilukada serentak 2015.
g.
Melaporkan setiap perkembangan pada kesempatan pertama (temu cepat, lapor cepat) munculnya gejala yang mengarah terjadinya gangguan kepada Mendagri cq. Dirjen Polpum.
PEMBENTUKAN FKUB PROV/KABUPATEN/KOTA
NO 1 2 3
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN KOTA Jumlah
JUMLAH 34 412 98 544
JUMLAH FKUB 34 352 93 479
KETERANGAN 100 % 85 % 95 % 88 %
TINDAK LANJUT: Provinsi yang belum seluruh kabupaten/kotanya membentuk FKUB agar mendorong segera dibentuk FKUB kabupaten/kota
PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG KEAGAMAAN TAHUN 2015 1. Fasilitasi Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Evaluasi PBM No. 43 dan No. 41 Tahun 2009 tanggal 10 s/d 11 September 2015 di Hotel Santika Premier Semarang. 2. Penguatan Kelembagaan dan kapasitas FKUB provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia.
3.
Fasilitasi Penguatan Tim Koordinasi PAKEM Dalam Rangka Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penanganan Permasalahan Aliran-Aliran Keagamaan di Daerah, Tanggal 23 s/d 25 November 2015 di Hotel Sovereign Surabaya.
4.
Harmonisasi Kerukunan Umat Beragama
PROGRAM KERJA 2016
Penyusunan peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya. Forum Koordinasi Pemetaan Daerah Rawan Pangan Sosialisasi Modul Bidang Ketahanan Ekonomi Forum Koordinasi Penanganan Kesenjangan Perekonomian Forum Koordinasi Kemitraan Dengan Dunia Usaha Dalam Rangka Pembangunan Ketahanan Pangan Menghadapi Pasar Bebas Monitoring Investasi di Daerah dalam rangka Ketahanan Ekonomi Forum Koordinasi Peran Pemda Dalam Mendorong Stabilitas dan Ketersediaan Bahan kebutuhan Pokok Masyarakat di Daerah
Fasilitasi komunikasi peningkatan peran serta apresiasi masyarakat terhadap perkembangan kesenian daerah Fasilitasi pertemuan Pemda, Tokoh Agama, Ormas Keagamaan dan Dialog Kerukunan Generasi Muda antar agama Fasilitasi, koordinasi dan monev dalam rangka penanganan penyakit masyarakat Fasilitasi Penguatan TIM Koordinasi PAKEM Dalam Rangka Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Penanganan Permasalahan Aliran-Aliran Keagamaan Di Daerah. Sosialisasi Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Pelaksanaan Nusantara Expo dan Forum 2016 dalam rangka Pengembangan Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
Terima Kasih
