HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM

Materi Perkuliahan HUKUM & HAM ke-9 FH UNSRI

LATAR HISTORIS Dirumuskan di bawah pengaruh konteks internasional ketika itu, yakni Perang Dingin; Dirumuskan dalam satu kovenan atau dua kovenan; perbedaan antara negara kapitalis dgn negara sosialis; Komprominya dirumuskan dalam dua kovenan, yakni ICCPR dan ICESCR


LATAR FOLOSOFIS  Hak -Hak Ekonomi, a. l. hak untuk:    

mempunyai kekayaan dan perlindungan akan miliknya itu; memperoleh kehidupan yang layak lewat kesempatan kerja yang layak pula; memperoleh kesehatan dan lingkungan yang sehat; Berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan untuk ikut menikmati hasilhasilnya

 Hak -Hak Sosial, a. l. hak untuk:    

Bergaul dan berkawan dalam suatu perhimpunan; Berkeluarga; Bermukim dalam suatu satuan permukiman dalam suasana damai; Diperlakukan sama dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakatnya

 Hak -Hak Budaya, a. l. hak untuk:  berbicara dalam bahasanya sendiri;  Memelihara adat kebiasaannya sendiri tanpa mengganggu kebiasaan sesamanya;  Memperoleh pendidikan untuk menumbuh-kembangkan bakat-bakat dalam kehidupannya pribadi;


INTERNATIONAL COVENANT OF ECONOMICS, SOCIAL, AND CULTURAL RIGHTS

Bagian dari ‘International Bill of Human Rights’ Disahkan PBB tahun 1966 Telah diratifikasi oleh 143 Negara, termasuk Indonesia


HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA             

Hak menentukan Nasib Sendiri; Hak atas pekerjaan, upah dan kebebasan berserikat; Hak atas jaminan sosial; Perlindungan terhadap Keluarga dan hak reproduksi; Perlindungan anak -anak dan orang muda dari eksploitasi Hak atas pangan; Hak bebas dari Kelaparan; Reformasi sistem agraria; Hak atas Kesehatan; Hak atas Perumahan Hak atas Pendidikan; Hak atas partisipasi dlm Budaya, Hak menikmati kemajuan ilmu, karya ilmiah, sastra atau seni Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM

NOMENKALTUR PENTING DALAM ICESCR “undertakes to take steps..”(mengambil langkah-langkah) “to the maximum of its available resources ” (memaksimalkan sumberdaya negara yang tersedia) “to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present covenant”(mencapai secara bertahap perwujudan penuh dari hak-hak…) Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM

PRINSIP LIMBURG DAN PRINSIP MAASTRICHT  Prinsip Limburg dan Maastricht yang dikeluarkan para ahli hukum internasional merupakan penafsiran progresif tentang substansi Kovenan, yang arahnya meyakinkan masyarakat dunia, terutama negara pihak tentang justiciability Ekosob.  penerapan sepenuhnya atas hak yang terdapat dalam instrumen ini tergantung pada ketentuan-ketentuan hukum dan upaya-upaya hukum di tingkat nasional  Eksistensii Kovenan menjadi semacam bantuan interpretatif pada hukum dalam negeri agar diterjemahkan dan diterapkan sesuai dengan ketentuan instrumen internasional tentang hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Negara tersebut


PRINSIP-PRINSIP LIMBURG Prinsip ke-16: “All states parties have an obligation to begin immediately to take steps toward full realization of the rights…” Prinsip ke-22: “Some obligation unders the Covenant require immediate in full by all States parties, such as the probihation of discrimination in article 2 (2)…”


“JUSTICIABILIT Y” HAK EKOSOB  Pasal 3; jaminan hak yg sama laki2-perempuan  Pasal 7 (a) dan (i); jaminan kondisi kerja yg adil  Pasal 8; membentuk SB, dan bergabung dgn SB  Pasal 10 (2), (3) dan (4); perlindungan kpd keluarga, anak2 dan anak muda.  Pasal 15 (3); partisipasi dlm kehidupan budaya, seni dan iptek


PEDOMAN MAASTRICHT Pelanggaran karena tindakan Negara atau Aktor bukan-Negara (acts of commission) Pelanggaran karena pembiaran oleh Negara atau Aktor bukan-Negara (acts of omission)


ACTS OF COMMISSION Penghapusan secara formal atau penundaan UU yang penting bagi pemenuhan ekosob; Pengingkaran aktif atas hak tersebut bagi individu atau kelompok tertentu; Pemberlakuan UU atau kebijakan yang jelasjelas bertentangan dengan Kovenan ini; Pengurangan atau pengalihan pengeluaran publik, yang berakibat tidak terpenuhinya hak ekosob. Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM

ACTS OF OMMISSION Gagal mengambil langkah2 yang tepat sesuai yang disyaratkan Kovenan; Gagal mengubah atau mencabut UU yang jelas-jelas tidak sejalan dengan Kovenan; Gagal memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara maksimal ke arah pemenuhan hak-hak dalam Kovenan; Gagal memenuhi standar minimum yang ditetap masyarakat internasional Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM

INSTRUMEN INTERNASIONAL MENGENAI HAK EKOSOB (ESC-RIGHTS) Universal Declaration of Human Rights Convenant on Economic, Social and Cultural rights Convention on the Rights of the Child Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against Women  Convention on the Rights of Persons with disabilities  Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families  etc    


KONSTITUSI DAN RATIFIKASI  Ratifikasi sejalan dan memperkuat konstitusi  Mempertegas negara sebagai pengemban kewajiban (duty bearers) pemenuhan HAM  Mengatur hubungan kekuasaan/politik antara duty bearers dan claim/rightsholder , dalam bentuk penguatan kepada rights holder  Konvensi ekosob dan 15 General Comments dari Komite Ekosob PBB mendesak negara utk melakukan lankah konkret pemenuhan kebutuhan minimum rakyat Tugas: inventarisasi 15 General Comments tersebut!


HAK EKOSOB DALAM UUD 1945 (AMANDEMEN)  Hak memperoleh pendidikan diatur dalam Pasal 28D ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945;  Hak atas pekerjaan dan kondisi kerja yang layak dan adil dalam Pasal 27 ayat 2; 28A , 28C (1), 28D (2), dan 28I (1);  Hak membentuk dan bergabung dengan serikat buruh dalam Pasal 28  Hak jaminan sosial dalam Pasal 33 Amand, Pasal 28 H (1 dan 3), Pasal 33 (1), 34 (2);  hak standar hidup yang layak Dalam Pasal 33 (3), Pasal 28 H (1), Pasal 28C (1), dan Pasal 28I (1);  hak atas kesehatan dan perawatan medis dalam Pasal 28 H (1) dan 34 (3).


HAK EKOSOB DALAM UU Selain itu diatur pula dalam UU HAM No.39/1999, yaitu: dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2), 42, 53 ayat (1), 54, 57, 62, 64, Serta UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Ketenagakerjaan, UU Kesehatan, UU Pendididikan.


PEMENUHAN HAK EKOSOB  Kewajiban negara di tingkat domestik : utk menghargai, melindungi dan memajukan hak2 ekosob  Kewajiban negara untuk melakukan relokasi sumber daya nasional untuk melaksanakan kewajiban minimumnya  Kewajiban international negara utk melaporkan pelaksanaan konvensi ekosob secara periodik pada komite ekosob PBB  Peluang KOMNAS HAM untuk melakukan monitoring dan penyelidikan pro-justitia pada kasus pelanggaran hak2 ekosob  Peluang politik bagi rightsholders (dan/atau korban) untuk melakukan berbagai bentuk pembelaan dan tuntutan, dialog, lobby dan advokasi, upaya hukum ke pengadilan dan menuntut tanggung jawab internasional negara. Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM

SIMPULAN Ratifikasi konvensi ekosob memperkuat hak konstitutional untuk kehidupan minimum. Penguatan bagi rightsholders / claimholders dalam hubungan politiknya dengan negara sebagai duty bearers untuk menuntut tanggung jawab negara di bidang ekosob di tingkat domestik dan Internasional. Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM

PROBLEM HUKUM! Banyaknya undang-undang atau peraturan-peraturan dibuat tidak dengan sendirinya hak-hak yang diatur itu dapat secara otomatis direalisir. Ada banyak kendala antara lain:  Pembuatan UU hampir selalu bersifat reaktif dan tergesagesa.  Sistem Adm hukum bersifat delegatif  Administrasi perundang-undangan buruk  Karakter hukum otoritarian masih kuat  UU yg punya implikasi biaya, pelaksanaannya rumit  Pasal-pasal bersifat sof t law  Pandangan DPR & Pemerintah ttg ekosob tidak mendukung ke arah justiciability ekosob  Tradisi berpikir positivistik penegak hukum Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM

HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Recommend Documents