KORUPSI DAN PELANGGARAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA DI INDONESIA Oleh : ROBBY DARWIS NASUTION Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo
ABSTRAK Korupsi merupakan budaya yang sudah lumrah terjadi di Indonesia, dalam keseharian perpolitikan di Indonesia bahkan tidak akan lepas dari aktifitas korupsi dimana pada kenyataannya korupsi sendiri akan berdampak sistemik bukan hanya berdapmapa kepada kemakmuran Negara tetapi juga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kesejahteraan Masyarakat sesungguhnya dapat dilihat dari tingkat pemenuhan hak EKOSOB (Ekonomi, Sosial dan Budaya), ketiga poin tersebut merupakan bagian kecil indikator kesejahteraan rakyat. Bersama-sama dengan Hak Sipil, hak ekosob telah diakui secara internasional sebagai bagian dari the international bill of human rights. Kerangka hukumnya menjadi semakin jelas setelah hak-hak tersebut dituangkan dalam perjanjian multilateral yang tertuang dalam Covenan on Economic, Social and Cultural Rights (selanjutnya disingkat CESCR), yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966 sebagai pelaksanaan dari prinsip-prinsip yang dimuat dalam DUHAM 1948. Kewenangan negara yang dalam hal ini adalah pemerintah untuk menjamin hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di indonesia dirasa tidak memenuhi hasil yang memadai sehingga dapat dilihat dengan masih banyaknya pengangguran, kemiskinan, dan rendahnya tingkat pendidikan warga negara. Selain itu, tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi dibanding negara-negara lain yang menyebabkan tingkat pelanggaran hak EKOSOB di Indonesia masih sangat tinggi. Kata Kunci : Korupsi, Hak EKOSOB (Ekonomi, Sosial dan Budaya), CESCR (Covenan on Economic, Social and Cultural Rights).
Jurnal Aristo Vol.1 No.2 1 Juli 2013
1
PENDAHULUAN
melekat pada manusia, sesuai dengan
Hak-hak Ekonomi, Sosial dan
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Budaya (hak-hak ekosob) adalah hak
Cita-cita manusia yang bebas untuk
dasar manusia yang harus dilindungi
menikmati kebebasan dari ketakutan
dan dipenuhi agar manusia terlindungi
dan ingin hanya dapat dicapai apabila
martabat dan kesejahteraannya. Peran
diciptakan kondisi dimana setiap orang
negara Dalam deklarasi Wina 1993
dapat menikmati hak-hak ekonomi,
menekankan tanggung jawab negara
sosial dan budayanya, serta hak sipil
untuk melindungi dan menegakkan
dan hak-hak politiknya. Mengingat
HAM,
kewajiban
termasuk
hak-hak
ekosob.
Negara
berdasarkan
Penyelenggara negara, baik eksekutif
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
maupun legislatif, dituntut berperan
untuk mempromosikan penghormatan
aktif dalam melindungi dan memenuhi
universal untuk, dan ketaatan, hak
Hak-hak EKOSOB karena mereka yang
asasi manusia dan kebebasan, serta
secara efektif memiliki kewenangan
menyadari bahwa individu memiliki
menentukan
kewajiban terhadap individu lain dan
alokasi
sumber
daya
nasional.
masyarakat untuk mana dia berada,
Dalam pembukaan International Covenant and
on
Cultural
disebutkan
Social
untuk berupaya keras bagi pemajuan
(ICESCR)
dan pelaksanaan hak-hak yang diakui
Economic, Rights
bahwa
prinsip-prinsip
yang diproklamirkan dalam Piagam Perserikatan
berada di bawah tanggung jawab
dalam Kovenan EKOSOB ini.1 Kewenangan
negara
yang
Bangsa-Bangsa,
dalam hal ini adalah pemerintah untuk
martabat
yang
menjamin hak-hak ekonomi, sosial
melekat dan hak-hak yang sama dan
dan budaya di indonesia dirasa tidak
mutlak dari semua manusia adalah
memenuhi hasil yang memadai, hal ini
dasar
dapat dilihat dengan masih banyaknya
pengakuan
atas
kemerdekaan,
keadilan
dan
perdamaian di dunia. Pengakuan hakhak ini berasal dari martabat yang 2
Jurnal Aristo Vol.1 No.2 1 Juli 2013
1 http://www.ohchr.org/EN/
ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx Diakses tanggal 25 Mei 2013 Pukul 22.47
pengangguran,
dan
kuatnya karakter universalitas dari
rendahnya tingkat pendidikan warga
kovenan ini. Oleh sebagian ahli hukum
negara. Selain itu, tingkat korupsi
HAM internasional, perjanjian dengan
di Indonesia masih sangat tinggi
karakter yang demikian itu, dianggap
dibanding negara-negara lain. Dalam
memiliki kedudukan sebagai bagian
makalah ini kami ingin melihat dan
dari hukum kebiasaan internasional
mencoba
sejauh
(international customary law). Komite
terhadap
ECOSOC PBB pada tahun 1998 juga
mana
kemiskinan,
menganalisis
pengaruh
korupsi
pemenuhan hak ekonomi, sosial dan
mengeluarkan
budaya di Indonesia.
umum (General Comments) yang
Bersama-sama
beberapa
komentar
dengan
secara langsung membahas status
Hak Sipil, hak ekosob telah diakui
hukum (justiciability) serta perlunya
secara internasional sebagai bagian
pengaturan
dari the international bill of human
hukum atas pelanggaran hak ekonomi
rights. Kerangka hukumnya menjadi
dan sosial melalui peraturan hak asasi
semakin
manusia di tingkat domestik.
jelas
setelah
hak-hak
tersebut dituangkan dalam perjanjian multilateral
yang
tertuang
dalam
Covenan on Economic, Social and Cultural Rights (selanjutnya disingkat CESCR), yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966 sebagai pelaksanaan
dari
prinsip-prinsip
yang dimuat dalam DUHAM 1948. Eksistensi
internasional
terhadap
kovenan ini semakin nyata setelah diratifikasi oleh tidak kurang 142 Negara. Tingginya tingkat ratifikasi terhadap kovenan ini menunjukkan
penyelesaian
secara
PEMBAHASAN Kovenan Hak Ekosob Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya terdiri dari 31 Pasal, yang terdiri dari Mukadimah dan 5 Bagian. Mukadimah terdiri dari lima (5) Paragraf preambuler yang seluruh isinya berbunyi sama dengan
Mukadimah
Kovenan
Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Namun perlu dicatat bahwa, paragraf preambuler ke-3 dari Kovenan
Jurnal Aristo Vol.1 No.2 1 Juli 2013
3
ini (ICESCR) merupakan penegasan
budaya yang dimuat dan diakui
tentang keterkaitan hak-hak ekonomi,
dalam Kovenan (10 pasal, yakni
sosial dan budaya dengan hak-hak sipil
Pasal 6 – 15)
dan politik. Paragraf preambuler ke-3 tersebut menyatakan:2
instrumen kovenan yang dilakukan
“Mengakui bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, keadaan ideal dari manusia yang bebas dari penikmatan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi di mana semua orang dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, juga hak-hak sipil dan politiknya.” “Batang tubuh” dari Kovenan Internasional
Tentang
Hak-Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya ini terdiri dari beberapa ketentuan berikut: 1. Prinsip Umum (1 pasal, yakni Pasal 1) 2. Kewajiban Negara (4 pasal, yakni Pasal 2 – 5)
untuk mengakui dan menjamin ekonomi,
sosial
dan
2 http://indonesia-escrights-net.blogspot.
com/2009/08/mengenal-kovenan-internasionaltentang.html Diakses tanggal 16 Mei 2013 pukul 17.44
4
oleh Negara-Negara Pihak serta tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh Economic and Social Council atau Dewan Ekonomi dan Sosial, atau organ PBB lainnya (7 pasal, yakni Pasal 16 – 22) 5. Ketentuan tentang ragam bentuk aksi internasional bagi pencapaian hak-hak
yang
diakui
dalam
Kovenan (1 pasal, yakni Pasal 23) 6. Penegasan,
tentang
tidak
ada
satu hal pun ketentuan di dalam Kovenanini yang dapat ditafsirkan sehingga mengurangi ketentuan dalam piagam PBB dan konstitusi badan-badan berkenaan
khusus
lainnya,
dengan
masalah-
masalah yang diatur Kovenan ini
3. Kewajiban Negara-Negara Pihak
hak-hak
4. Masalah pelaporan pelaksanaan
Jurnal Aristo Vol.1 No.2 1 Juli 2013
(1 pasal, yakni Pasal 24) 7. Penegasan,
tentang
tidak
ada
satu hal pun ketentuan di dalam Kovenanini yang dapat ditafsirkan sehingga mengurangi hak-hak yang melekat dari semua bangsa untuk
menikmati
dan
memanfaatkan
7. Pasal 12, hak atas pendidikan
kekayaan dan sumber daya alam
8. Pasal 13, dan hak atas kebudayaan
mereka secara bebas dan penuh
9. Pasal 15. Dalam pasal ini terdiri
(1 pasal, yakni Pasal 25)
dari empat bagian yaitu :
8. Ketentuan tentang penandatangan
a. Negara-negara Pihak pada
sebagai Negara Pihak, ratifikasi,
Kovenan ini mengakui hak
dan
setiap orang:
aksesi,
serta
kententuan
prosedural lainnya. (6 pasal, yakni Pasal 26 – 31)
Untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya; menikmati
Untuk Adapun pembahasan utama
manfaat
dari
tentang hak Ekonomi, Sosial, dan
ilmu
Budaya dalam kovenan ini terdapat
penerapannya;
pada bagian III dalam kovenan ini.
kemajuan
pengetahuan
dan
memperoleh
Untuk
Beberapa pasal tersebut antara lain:
manfaat dari perlindungan
1. Pasal 6-15, yang menguraikan
atas kepentingan moral
hak-hak yang dilindungi, yaitu: hak
dan material yang timbul
atas pekerjaan, hak atas kondisi
dari karya ilmiah, sastra
kerja yang layak
atau
2. Pasal 7, hak untuk bergabung dan membentuk serikat buruh
seni
yang
telah
diciptakannya. b. Langkah-langkah yang harus
3. Pasal 8, hak atas jaminan sosial.
diambil oleh Negara Pihak pada
4. Pasal 9, hak atas perlindungan
Kovenan ini untuk mencapai
bagi keluarga
perwujudan
5. Pasal 10, hak atas standar hidup
sepenuhnya
dari hak ini, harus meliputi
yang layak, termasuk hak atas
pula
pangan,
diperlukan guna melestarikan,
pakaian,
dan
tempat
tinggal 6. Pasal 11, hak atas kesehatan
langkah-langkah
yang
mengembangkan
dan
menyebarkan
ilmu
Jurnal Aristo Vol.1 No.2 1 Juli 2013
5
pengetahuan dan kebudayaan.
Pasal 2 ini menjelaskan sifat dari
c. Negara Pihak pada Kovenan
kewajiban hukum yang umum dan
ini berjanji untuk menghormati
menjadi
kebebasan
Peserta Kovenan.
yang
diperlukan ilmiah
mutlak
untuk
dan
penelitian
kegiatan
yang
kreatif. d. Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui manfaat yang akan diperoleh dari pemajuan dan pengembangan hubungan dan kerjasama internasional di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
Kewajiban
jawab
(
State
Obligation ) Negara
berdasar
Kovenan Internasional Tentang HakHak Ekonomi, Sosial dan Budaya dapat dikaji berdasar Pasal 2. Menurut Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pasal 2 mengandung kepentingan khusus untuk mencapai pemahaman
Negara
Pasal 2 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekosob menyatakan bahwa: “Setiap
Negara
Pihak
pada
Kovenan ini berjanji mengambil langkah-langkah, baik sendiri maupun dan
melalui
kerjasama
terutama dan
yang
ekonomi
ada,
secara
bantuan
internasional,
bantuan
dimungkinkan
Negara
Kewajiban
tanggung
teknik
dan
sejauh
sumber
daya
guna
mencapai
progresif
realisasi
sepenuhnya
hak-hak
yang
diakui dalam Kovenan ini dengan menggunakan semua upayaupaya yang memadai, termasuk pembentukkan langkah-langkah legislatif.” Unsur-unsur
penting
seutuhnya atas Kovenan dan, harus
pelaksanaan
dilihat sebagai hal yang mempunyai
berdasar Pasal 2 ayat (1) Kovenan
hubungan
tersebut di atas adalah digunakannya
dinamis
dengan
semua
ketentuan Kovenan lainnya.3 3 Rosalyn Higgins. International Law and How We Use It. Clarendon Press. Oxford. 1994. Hal. 100
6
Jurnal Aristo Vol.1 No.2 1 Juli 2013
istilah-istilah:
‘Kewajiban
dari Negara’
a. Berjanji mengambil langkahlangkah;
2 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekosob dapat dijelaskan berdasarkan konteks
b. Dimungkinkan oleh sumber daya yang ada;
kewajiban dan arti pemakaian istilahistilah yang dimaksud menurut Komite
c. Mencapai secara progresif;
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
dan
Komite Hak Ekonomi, Sosial dan
d. Dengan menggunakan semua
Budaya menjelaskan bahwa kewajiban
upaya-upaya yang memadai,
Negara
termasuk
Melakukan (Obligation of Conduct)
pembentukan
langkah-langkah legislatif.
Pihak
meliputi
Kewajiban
dan Kewajiban Hasil (Obligation of Result). Komisi Hukum Internasional
Istilah-istilah dalam Pasal 2 ayat
(International
Law
Commission)
(1) tersebut di atas tidak digunakan
merumuskan dua kategori kewajiban
dalam Kovenan Internasional Hak Sipil
tersebut dan Komite menggunakannya
dan Politik. Pasal 2 (1) Kovenan Hak-
sebagai rujukan untuk mengelaborasi
Hak Sipol menyatakan bahwa, setiap
kewajiban Negara Peserta Kovenan
Negara Peserta Kovenan ini berupaya
Hak Ekosob: 4
untuk menghormati dan menjamin bagi
a. Kewajiban
semua individu dalam perpolitikan. Telah
banyak
Melakukan
berarti
bahwa Negara harus mengambil
dikemukakan
langkah spesifik, terutama berkait
bahwa memang Kovenan Hak-Hak
dengan aksi atau pencegahan.
Ekosob tidak berasal dari genre yang
Misalnya: melarang kerja paksa
sama dengan Hak Sipol, karenanya
merupakan tindakan melakukan
menjadi penting untuk memahami arti
sesuatu.
istilah-istilah yang digunakan dalam
b. Kewajiban Hasil berarti kewajiban
Pasal 2 (1) Kovenan Hak-Hak Ekosob
untuk mencapai hasil tertentu
guna memahami ‘kewajiban Negara’
melalui
yang diatur oleh Kovenan. Istilah-
kebijakan dan program.
istilah yang digunakan dalam Pasal
4
implementasi
aktif
Ibid.
Jurnal Aristo Vol.1 No.2 1 Juli 2013
7
Namun harus diingat bahwa
Selain
bentuk-bentuk
khusus
kedua kategori kewajiban tersebut
kewajiban negara di dalam konteks
tidak
dipisahkan.Konsep
ketentuan Kovenan tersebut di atas,
Kewajiban Melakukan dan Kewajiban
juga dikenal tiga (3) bentuk kewajiban
Hasil memberikan perangkat efektif
(negara).
bagi pemantauan implementasi hak-
tindakan meratifikasi suatu perjanjian
hak ekonomi, sosial dan budaya.
intenasional
Konsep tersebut juga menunjukkan
membuat Negara menerima tanggung
bahwa
ekonomi,
jawab untuk melaksanakan tiga (3)
sosial dan budaya merupakan suatu
bentuk kewajiban, .yakni: (1) kewajiban
proses dinamis yang melibatkan baik
untuk
intervensi
respect); (2) kewajiban untuk melindungi
bisa
realisasi
jangka
hak-hak
pendek
maupun
jangka panjang.
Pemahaman
hak
dasarnya,
asasi
menghormati
manusia
(obligation
to
(obligation to protect); (3) kewajiban
Sebagai
untuk
untuk memenuhi (obligation to fullfil)
pendidikan,
hak asasi manusia. Ketiga kewajiban
penting dikaji di sini, apakah Negara,
tersebut biasa disebut sebagai generic
terutama
obligations.
mewujudkan
misal,
hak
atas
Pemerintah
mengambil
Penjelasan
langkah-langkah perencanaan strategis
dengan
dan rencana aksi untuk mengurangi
Negara tersebut adalah:
buta huruf atau meningkatkan akses
ketiga
bentuk
berkenaan kewajiban
a. Kewajiban untuk menghormati
pendidikan dasar pada anak-anak dari
adalah
keluarga miskin di tingkat nasional
untuk menghentikan tindakan-
atau di wilayah administratif tertentu.
tindakan
Selanjutnya,
atau mengurangi penikmatan
konteks
Kewajiban
Negara
yang
diwajibkan
menganggu
Hasil menghendaki Negara, terutama
hak-hak
ekonomi,
Pemerintah
alokasi
anggaran
dan
pendidikan
ditetapkan
mencapai
dalam konteks ini termasuk
budaya.
sebesar 20% dari total APBN maupun
mempromosikan
APBD.
manusia.
8
Jurnal Aristo Vol.1 No.2 1 Juli 2013
sosial
Kewajiban
hak
asasi
melakukan
b. Kewajiban untuk melindungi adalah
Negara
wajib
tepat
tindakan
dalam
yang
melaksanakan
mencegah pelanggaran hak
program
asasi
tertentu untuk perwujudan hak
manusia
oleh
pihak
ketiga. Bentuk kewajiban ini
atau
kebijakan
asasi manusia; dan
untuk merespon kenyataan
b. Negara tidak bisa mencapai
bahwa pihak ketiga, termasuk
target atau standar substantif
pengusaha
berpotensi
pemenuhan
melakukan
pelanggaran
hak asasi manusia dalam operasinya.
ekonomi,
sosial dan budaya. Di sinilah pentingnya memahami indikator dan pengembangannya, baik
c. Kewajiban untuk memenuhi adalah
hak
Negara
secara kuantitatif maupun kualitatif,
wajib
khususnya dalam hal penggunaan
melaksanaan tindakan yang
alokasi sumber daya secara maksimum
tepat,
untuk realisasi sepenuhnya hak-hak
termasuk
langkah
khusus
pembentukan kebijakan
langkahseperti
yang diakui dalam Kovenan.
legislasi, administratif
tertentu, dan penganggaran untuk realisasi sepenuhnya hak asasi manusia. Dari isi kovenan tentang hak dan
Ratifikasi
Hak-Hak
Ekosob
Oleh Indonesia Pada 30 September 2005 DPR dan Pemerintah sepakat meratifikasi piagam penting hak asasi manusia
kewajiban negara dalam pemenuhan
(Bill of Rights) yaitu
Hak Ekosob maka bisa diartikan
Covenant on Economic, Social and
bahwa negara bisa dinyatakan ‘gagal’
Cultural
atau ‘melanggar hak ekonomi, sosial
Covenant
dan budaya’ jika:
Rights.
a. Negara tidak melaksanakan kewajiban (hukumnya) atau
Rights on
Proses
dilakukan pada
dan Civil
International
International and
Political
ratifikasi
tersebut
28 Oktober 2005,
dimana Presiden Susilo Bambang
Jurnal Aristo Vol.1 No.2 1 Juli 2013
9
Yudhoyono
mengesahkan
No.
keadilan sosial, sebagaimana yang
11 tahun 2005 tentang pengesahan
dirumuskan oleh para pendiri bangsa.
Kovenan Internasional Hak Sipil dan
Tanpa perspektif pembangunan yang
Politik dan No. 12 tahun 2005 tentang
demikian, maka upaya tersebut takkan
Pengesahan
pernah terwujud.
Kovenan
UU
Internasional
tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan
Dalam hukum HAM, negara yang
Budaya. Ratifikasi terhadap the bill of
dalam
human rights ini tentu saja membawa
mempunyai
harapan baru bagi kondisi yang lebih
pemangku kewajiban (duty bearer).
kondusif bagi pemajuan penghormatan
Kewajiban yang diemban negara terdiri
dan perlindungan hak asasi manusia di
atas tiga bentuk, yaitu menghormati (to
negeri ini.5
respect), melindungi (to protect) dan
Secara
normatif,
hal
ini
adalah
pemerintah
kedudukan
sebagai
sebagaimana
memenuhi (to fulfil). Kewajiban untuk
dimuat di dalam Konstitusi Republik
menghormati (obligation to respect)
Indonesia dan juga Kovenan Hak
adalah
Ekonomi, Sosial, dan Budaya, jelas
menahan diri untuk tidak melakukan
apa yang menjadi hak setiap warga
intervensi, kecuali atas hukum yang
negara, terutama di bidang ekonomi,
sah (legitimate).6 Kewajiban ini harus
sosial, dan budaya. Begitu juga halnya
diterapkan pada semua hak, baik
dengan
untuk
hak hidup, integritas personal, privasi
memenuhi hak-hak tersebut. Namun,
maupun hak untuk bekerja, hak atas
gagasan
pangan, kesehatan dan pendidikan.
kewajiban
dan
Negara
praktik
pelaksanaan
kewajiban
untuk
pembangunan dan pemenuhan hak
Kewajiban
ekonomi, sosial, dan budaya ini, tidak
obligation to fulfill) adalah kewajiban
dapat dilepaskan dari cita-cita dan
negara
ideologi
membawa
langkah legislatif, administratif, yudisial,
bangsa ini pada kesejahteraan dan
dan praktis, yang perlu untuk menjamin
5
pelaksanaan HAM. Kewajiban negara
negara
untuk
http://www.syarikat.org/article/hakekosob-di-indonesia Diakses tanggal 25 Mei 2013 Pukul 23.48
10
Jurnal Aristo Vol.1 No.2 1 Juli 2013
6
untuk
negara
untuk
Ibid
memenuhi
mengambil
(the
langkah-
untuk
melindungi
(the
obligation
6.UU No. 7 tahun 1984 tentang
to protect) adalah kewajiban untuk
pengesahan
melindungi hak bukan hanya terhadap
penghapusan
pelanggaran yang dilakukan negara,
diskriminasi terhadap perempuan,
namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain (non-negara) yang akan mengganggu perlindungan hak yang disebut. Kewajiban negara untuk
konvensi segala
7.UU No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan, 8.UU No. 1 thun 1974 tentang pokokpokok perkawinan, 9.UU No. 6 tahun 1974 tentag
menghormati adalah kewajiban paling
ketetuan-ketentuan
dasar.
kesejahteraan sosial, Dan
selanjutnya,
kenyataannya Indonesia
secara
telah
pada substantif
menerapkan
hal-
hal yang berkaitan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di beberapa peraturan
perundang-undangan
nasional, yaitu: 7
kesejahteraan anak,
keselamatan kerja,
Kesehatan,
11.UU No. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, 12.UU No. 4 tahun 1965 tentang pemberian penghidupan kepada
13.UU No. 3 1992 tentang jaminan
14.UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak
15.UU No.29 Tahun 2004 tentang praktek-praktek kedokteran
1997
tentang
ketenagakerjaan, 5.UU No. 8 tahun 1974 tentang pokokpokok kepegawaian, 7
perumahan dan pemukiman,
asasi Manusia,
3.UU No. 23 tahun 1992 tentang
tahun
10.UU No. 4 tahun 1992 tentang
sosial ketenagakerjaan,
2.UU No. 1 tahun 1970 tentang
25
pokok
orang jompo
1.UU No. 4 tahun 1974 tentang
4.UU.
bentuk
16.UU No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan bencana, 17.Perpu No. 48
tahun 2008
tentang pendanaan pendidikan.
Ibid
Jurnal Aristo Vol.1 No.2 1 Juli 2013
11
Studi
Kasus
Dan
adalah anggaran untuk jalan raya.
Pelanggaran Hak-hak Ekosob
Akibatnya, perbaikan untuk jalan raya
Di Indonesia
di daerah terpencil yang jauh dari kota
Sudah
Korupsi
dijelaskan
bab
kebanyakan rusak parah dan tidak
sebelumnya bahwa negara mempunyai
layak. Dan lebih parahnya lagi tidak
kewajiban
menghormati,
ada angkutan umum yang memasuki
melindungi dan memenuhi setiap hak
kawasan tersebut, sehingga menuntut
warga negaranya, apalagi Indonesia
warga
yang sudah meratifikasi kovenan hak
bermotor.
untuk
di
ekosob pada tahun 2005. Pertanyaan mendasar
dalam
hal
mengapa
korupsi
ini
menjadi
adalah, sebab
untuk
memiliki
kendaraan
Dari data yang dilansir oleh infokorupsi.comterlihat banyak kasus korupsi
yang
melibatkan
berbagai
utama pelanggaran hak ekosob di
pejabat pemerintahan baik di tingkat
Indonesia? Pada era saat ini, mungkin
daerah maupun di tingkat pusat. Dapat
hampir semua warga negara pernah
dilihat juga dari tabel yaitu kasus korupsi
mendengar bahkan sering tentang kata
dana bantuan masyarakat seperti dana
korupsi dan tidak sedikit pula yang
proyek pengembangan air bersih, dana
mengetahuia. Karena kasus yang satu
bantuan pangan, dan dana pendidikan.
ini telah marak terjadi di pelosok negeri.
Menurut
Kasus korupsi banyak dilakukan oleh
pejabat
negara
data
dari
Corporation
Perceptions Index 2012,8 dari tingkat
terhadap
korupsi Indonesia menduduki urutan ke
anggaran negara. Karena anggaran
118 di dunia. Yang lebih ironis adalah
yang
bernilai
Indonesia lebih korupsi dibandingkan
sedikit, maka akan berdampak kepada
dengan Timor Leste yang notabene
perekonomian dan sosial masyarakat
negara pecahan dari Indonesia.
diselewengkan
tidak
yang akhirnya berpengaruh terhadap budaya di Indonesia. Contoh kecilnya, dalam suatu daerah seperti kabupaten/ kota yang dominan disalahgunakan 12
Jurnal Aristo Vol.1 No.2 1 Juli 2013
8
http://www.transparency.org Diakses Tanggal 26 Mei 2013 Pukul 21.09
Sumber : http://www.transparency.org
semaik menurun. Menurut laporan bulanan data dari Badan Pusat Statistik tentang penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut tingkat pendidikan9 dan
data
terbuka
tingkat dari
pengangguran
pendidikan
yang
ditamatkan dibawah ini dapat terlihat minimnya tingkat pendidikan warga Indonesia yang masuk kedalam dunia kerja. Rendahnya tingkat pendidikan ini nantinya akan berdampak kepada minimnya upah yang didapat. Efek domino daris rendahnya pendapatan akan
berujung
kesejahteraan
kepada masyarakat
tingkat yang
9 Badan Pusat Statistik. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi. Edisi 2. Bulan Juli 2010.
Selain
masalah
pendidikan,
BPS juga mencatat jumlah penduduk miskin
di
Indonesia
pada
Jurnal Aristo Vol.1 No.2 1 Juli 2013
bulan 13
Maret 2010 sebesar 31,02 juta orang
sebesar 64,23 persen.
(13,33 persen). Dibandingkan dengan
Tetapi pada intinya tabel diatas
penduduk miskin pada bulan Maret
memperlihatkan tingkat kemiskinan di
2009 yang berjumlah 32,53 juta (14,15
Indonesia yang masih tinggi. Sekali
persen),
lagi pemerintah sudah lalai dalam hal
berarti
jumlah
penduduk
miskin turun sebesar 1,51 juta.
pemenuhan kebutuhan dan hak sosial, ekonomin
dan
budaya
rakyatnya,
dana yang seharusnya dipakai untuk meningkatkan
kesejahteraan
rakyat
ternyata sudah berbalik arah dan masuk kedalam
kantong-kantong
pribadi
dari pejabat-pejabat negara. Dari isi kovenan sendiri menyebutkan tentang hak dan kewajiban negara dalam pemenuhan Hak Ekosob, dan apabila Jumlah
penduduk
miskin
di
negara tidak bisa memenuhinya maka
daerah perkotaan turun lebih banyak
bisa diartikan bahwa negara tersebut
daripada daerah perdesaan. Selama
dinyatakan gagal atau melanggar hak
periode Maret 2009 - Maret 2010,
ekonomi, sosial dan budaya. Dan lebih
penduduk miskin di daerah perdesaan
rinci disebutkan bahwa jika:
berkurang 0,69 juta orang, sementara
a. Negara tidak melaksanakan
di daerah perkotaan berkurang 0,81
kewajiban
juta
penduduk
melakukan tindakan yang tepat
miskin antara daerah perkotaan dan
dalam melaksanakan program
perdesaan tidak banyak berubah. Pada
atau kebijakan tertentu untuk
bulan Maret 2009, sebagian besar
perwujudan hak asasi manusia;
(63,38 persen) pendudukmiskin berada
dan
orang.
Persentase
(hukumnya)
atau
di daerah perdesaan, sementara pada
b. Negara tidak bisa mencapai
bulan Maret 2010 persentase adalah
target atau standar substantif
14
Jurnal Aristo Vol.1 No.2 1 Juli 2013
pemenuhan
hak
ekonomi,
sosial dan budaya. Dapat
dilihat
dalam
lampiran
tentang kasuss korupsi di Indonesia dari tahun 2004-2008 terlihat jelas bahwa begitu
banyak
kasus
korupsi
yang
melibatkan pejabat pemerintah. Dana yang dikorupsi sebenarnya adalah hasil pajak dari rakyat juga, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tetapi pada kenyataannya dana pajak stersebut dimasukkan kedalam kantong para pejabat dan rakyatpun tidak mendapatkan bagian meskipun kecil. Seperti contoh dalam tabel terdapat
Sebagai
kasus korupsi dana pembangunan desa,
di
contoh
Sumatera
kecil
Utara,
kita
korupsi dana kredit udaha stani, korupsi
lihat
disana
dana pembangunan sekolah dan masih
memang pantas menyandang status
banyak lagi. Kesemuanya itu adalah
provinsi paling korup di Indonesia.
efek buruk dari korupsi dan salah satu
Setidaknya, bila berkaca pada hasil
pelanggaran hak ekosob yang terjadi
audit Badan Pemeriksa Keuangan
lewat korupsi.
(BPK) RI Perwakilan Sumut tahun anggaran 2008-2009. Dalam setahun, pemerintah 28
provinsi
pemerintah
Sumut
dan
kabupaten/kota,
menyelewengkan uang rakyat sebesar Rp 46 triliun. Selain pemerintah daerah, BPK juga mencatat penyelewengan besar di dua perusahaan daerah, PT Bank Sumut dan PD Perkebenunan.
Jurnal Aristo Vol.1 No.2 1 Juli 2013
15
Bila ditotal, dugaan uang yang diduga
menurut kami sangat fantastis dilihat
dikorupsi ke 31 instansi itu mencapai
Sumatra Utara merupakan kota kecil.
Rp47
Bandingkan
triliun.Demikian
pemaparan
saja
dengan
jakarta
data rekapitulasi hasil pemantauan
atau kota-kota besar di pulau Jawa,
tindak lanjut pemeriksaan BPK tahun
tentunya uang rakyat yang dikorupsi
2010 pada dua tahun anggaran 2008-
juga mencapai nominal yang lebih
2009 yang diperoleh. Rekapitulasi ini
besar. Dana yang dikorupsi tersebut
disampaikan
Akuntanbilitas
jika diberikan kepada rakyat untuk
Publik (PAP) DPD RI bersama BPK RI
memberikan pendidikan gratis dan biaya
Perwakilan Sumut di ruang Beringin
berobat gratis serta bantuan tunjangan
Kantor Gubsu, Rabu (8/12) kemarin.
sosial setiap bulannya tentu saja kami
Pada kesempatan itu hadir Anggota
yakin tidak akan ada kelaparan dan
DPD RI asal Sumatera Utara, Rudolf
kemiskinan di Indonesia serta kami
M Pardede Pimpinan PAP DPD RI,
yakin Indonesia akan menjadi negara
Prof DR Farouk dan anggota DPD
yang makmur.
Panitia
Muhammad, Hj Permana Sari, Hardi Selamat Hood, dan Bahar Buasan.Hasil
PENUTUP
pemantauan BPK RI ini, di Sumut ada
Kovenan tentang Hak Ekonomi,
sebanyak 3.132 temuan. Banyaknya
Sosial dan Budaya merupakan cita-
jumlah
menunjukkan
cita bersama antar negara-negara di
penyelewengan
dunia untuk memberikan hak yang
anggaran yang besar pula, sebesar
pantas bagi umat manusia. Kovenan
Rp 47.318.694.390.920,60. Temuan ini
ini
berasal dari 29 pemerintah daerah dan
negara
2 perusahaan daerah .10
meratifikasi pada tahun 2005. Tetapi
angka
temuan dugaan
Dana
yang
ini
begitu
banyak
10 http://pancurbatu.wordpress.
com/2010/12/09/setahun-rp47-triliun-uangrakyat-dikorupsi/ Diakses tanggal 26 Juni 2014 Pukul 09.33
16
Jurnal Aristo Vol.1 No.2 1 Juli 2013
telah
diratifikasi
termasuk
oleh
Indonesia
banyak yang
pada implikasinya, Indonesia ternyata telah melanggar beberapa pasal dalam kovenan ini, yang dalam makalah kami jabarkan beberapa pasal yang telah
dilanggar oleh Indonesia yaitu Pasal
berantas korupsi sampai ke akar-
8 tentang hak atas jaminan sosial,
akarnya dan bentuklah budaya sosialis
pasal 10 tentang hak atas standar
sehingga
hidup yang layak, termasuk hak
tidak lagi memakan jatah dana yang
atas pangan, pakaian, dan tempat
seharusnya diberikan untuk rakyat
tinggal dan pasal 12 tentang hak atas
dan untuk kemakmuran rakyat.
pejabat-pejabat
negara
pendidikan. Pelanggaran ini menurut kami dikarenakan tingkat korupsi yang sangat tinggi di Indonesia sehingga membuat
dana
pemenuhan
hak
rakyat tidak sampai kepada rakyat serta tidak adanya upaya yang berarti dari pemerintah untuk memberantas korupsi demi tujuan pemenuhan hak ekosob rakyatnya. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang gagal dalam hal pemenuhan Hak Ekosob. Tetapi dunia internasional melalui NGO
internasional
ternyata
tidak
melakukan tindakan untuk menegur atau menghukum negara yang sudah melanggar Hak ekosob ini. Padahal menurut kami, hak ekonomi, sosial dan
budaya
oleh
rakyat
demi
penghidupan
yang
meningkatkan
sangatlah
diperlukan
mendapatkan layak
dan
kesejahteraannya.
Solusi sederhana dari kami adalah
DAFTAR PUSTAKA Badan Pusat Statistik. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi. Edisi 2. Bulan Juli 2010. Higgins, Rosalyn. International Law and How We Use It. Clarendon Press. Oxford. 1994. http://www.ohchr.org/EN/ ProfessionalInterest/Pages/ CESCR.aspx http://indonesia-escrights-net. blogspot.com/2009/08/mengenalkovenan-internasional-tentang.html http://www.syarikat.org/article/hakekosob-di-indonesia http://infokorupsi.com/id/pejabatkorup. php?p=Qg%3D%3D= http://www.transparency.org http://pancurbatu.wordpress.
Jurnal Aristo Vol.1 No.2 1 Juli 2013
17
com/2010/12/09/setahun-rp47triliun-uang-rakyat-dikorupsi/ Diakses tanggal 26 Juni 2013 Pukul 09.33
18
Jurnal Aristo Vol.1 No.2 1 Juli 2013
