Makalah WORKSHOP Memperkuat Justisiabilitas Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya : Prospek dan Tantangan Yogyakarta, 13 - 15 November 2007
Judicial Review UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Oleh : Ecoline Situmorang Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)
JUDICIAL REVIEW UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL OLEH:
ECOLINE SITUMORANG Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)
Latar Belakang {
Merupakan paket perbaikan kebijakan iklim investasi yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden No.3 Tahun 2006 yang salah satu programnya mengubah UU Penanaman Modal yang membuat prinsipprinsip dasar : perluasan definisi modal, transparansi, perlakuan sama investor domestik dan asing. Kebijakan ini di danai oleh Bank Dunia
PARA PEMOHON (GERAK LAWAN) { FSPI { BINA { API { PBHI { PSP
FSBJ { WALHI { KPA { SHMI { ASPPUK {
DESA
PARA PEMOHON ADALAH LSM DAN ATAU KELOMPOK MASYARAKAT YANG TUMBUH DAN BERKEMBANG SECARA SWADAYA, YANG DIDIRIKAN ATAS DASAR KEPEDULIAN UNTUK DAPAT MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN KEADILAN, HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, TERMASUK HAKHAK PEKERJA DI INDONESIA, YANG BERBADAN HUKUM DAN DIDIRIKAN BERDASARKAN AKTA NOTARIS.
HAK UJI MATERIIL {
Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangan untuk pengujian secara materiil yaitu menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundangundangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya
ALASAN PERMOHONAN 1. PENJELASAN PASAL 3 AYAT (1) HURUF d UNDANG-UNDANG N0. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL BERTENTANGAN DENGAN PASAL 33 AYAT (2) DAN (3) UUD 1945.
{
{
{
Pasal 3 ayat (1) huruf d UU aquo yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 ditentukan : “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Pasal 33 ayat (3) “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
ALASAN PERMOHONAN 2. PASAL 12 AYAT (4) UNDANGUNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL BERTENTANGAN DENGAN PASAL 33 AYAT (2) DAN (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945
• Bidang usaha yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak secara umum harus diatur dalam UndangUndang. • Pasal 33 ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa pelaksanaan Pasal 33 konstitusi harus diatur dalam bentuk UndangUndang, bukan dalam bentuk Perpres seperti dalam dalam Undang-Undang Penanaman Modal.
ALASAN PERMOHONAN 3. PASAL 22 AYAT (1) HURUF (a), (b), DAN (c) UU NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL BERTENTANGAN DENGAN PASAL 33 AYAT (2),(3), DAN Pasal 28 c ayat (1) UNDANGUNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Pasal 22 ayat (1) memberikan fasilitas kepada pemodal sebagai berikut;
• Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 tahun • Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 tahun • Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70
{
Dengan lamanya tenggang waktu penguasaan atas tanah oleh pemodal akan menyulitkan akses rakyat untuk mendapatkan tanah. hal ini akan berakibat pada hilangnya HAK untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar berupa hak atas pangan demi peningkatan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28C UUD 1945.
• Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2003 menyebutkan, jumlah rumah tangga petani gurem dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar— milik sendiri maupun menyewa—meningkat 2,6 persen per tahun dari 10,8 juta rumah tangga (1993) menjadi 13,7 juta rumah tangga (2003). Persentase rumah tangga petani gurem terhadap rumah tangga pertanian pengguna lahan juga meningkat dari 52,7 persen (1993) menjadi 56,5 persen (2003). Dari 24,3 juta rumah tangga petani berbasis lahan (land base farmers), 20,1 juta (82,7 persen) di antaranya dapat dikategorikan miskin
ALASAN PERMOHONAN 4. PASAL 8 AYAT (1) UNDANGUNDANG N0. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (2) UUD 1945.
•
Capital flight dengan cara menutup perusahaan, merelokasi usaha dan penanaman modalnya yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja secara besarbesaran. Padahal hak atas pekerjaan adalah hak warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara.
{
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur… (Preambule UUD 1945)
TERIMA KASIH
