1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Tanah adalah kebutuhan dasar manusia sebagai sarana dalam kehidupan dapat di lihat dari berbagai Peraturan Perundang-Undangan, secara khusus hak atas tanah yang merupakan hak ekonomi, sosial dan budaya dapat di lihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tantang Pengesahan International Convenant On Economic, Social and Cultural Rights (Konvenan International tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Dalam kaitanya dengan ketersediaan tanah dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2005 di sebutkan bahwa hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak bagi diri sendiri serta keluarganya, termasuk hak memperoleh pangan, sandang dan perumahan serta perbaikan kondisi hidup secara terus menerus. Pada awal berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria sudah mulai terasa adanya gejala ketimpangan atas kepemilikan dan penguasaan tanah perbandingan dengan ketersediaan tanah sebagai sumber daya alam yang langka disatu sisi dan pertambahan jumlah penduduk dengan berbagai pemenuhan kebutuhannya akan tanah disisi lain, tidak mudah dicari titik temunya, kesadaran akan arti pentingnya fungsi tanah terkait dengan hak azasi manusia (HAM) mulai di rasakan semenjak era reformasi, diawali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.
1
2
Arti
penting
hak
untuk
hidup
mempertahankan
hidup
dan
meningkatkan taraf kehidupan memerlukan kesediaan tanah untuk pemenuhan hak atas kesejahteraan berupa hak milik, yang dapat di punyai bagi diri sendiri maupun bersama-sama dengan masyarakat, hak milik yang mempunyai fungsi sosial itu di lindungi dari tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, sehingga hak milik itu diperlukan untuk kepentingan umum maka harus di berikan ganti kerugian yang wajar dan segera serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Prinsip pergeseran kebijakan pertanahan yang semakin cenderung pro capital itu mendorong perlunya mempertanyakan kembali orentasi kebijakan yang telah di gariskan oleh UUPA sebagai perwujudan pasal 33 ayat (3) UUD 1945, khususnya berkenaan dengan frasa “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’. Dalam perjalanan waktu kebijakan pembangunan nasional yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi itu telah mendorong terbitnya berbagai Undang-Undang sektoral yang terkadang di bentuk tanpa memperhatikan landasan falsafah orentasi dan prinsip-prinsip yang di amanatkan UUPA, sebagai akibatnya terjadi benturan antara berbagai Peraturan PerundangUndangan sektoral dengan segala dampaknya, sehingga perlu diwujudkan peraturan-peraturan yang mendasar dengan berpedoman pada politik pertanahan
nasional
yang
menyangkut
kepentingan
seluruh
lapisan
masyarakat yang akan berdampak positip . Pada akhirnya untuk menyusun Peraturan Perundang-undangan yang dapat dipertanggung jawabkan diperlukan pula tersedianya sumber daya
3
manusia perancangan yang berkwalitas mempunyai integritas, dan kepekaan sosial yang tinggi dalam mengelola pertanahan terutama tanah untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum terdapat dua hal yang saling berhadapan yaitu hak individu untuk melakukan perbuatan hukum berkenaan dengan tanahnya dan kedua adalah diperlukannya tanah tersebut oleh masyarakat. Hukum merupakan sarana untuk menjamin kepentingan umum sekaligus kepentingan individu dengan tujuan agar keadilan dapat terlaksana. Jika ditinjau dari berbagai peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan pengadaan tanah di Indonesia prinsip dasar kepentingan umum ini memerlukan klarifikasi secara eksplisit kata kepentingan umum di dapat pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau UUPA. Dalam UU No 20/1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan benda-benda yang ada di atasnya dalam pengertian kepentingan umum ditambahkan dengan kepentingan pembangunan. Demikian juga dalam konsiderans Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 15/1975 tentang KetentuanKetentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah disebutkan tentang pembebasan tanah yang dimaksud untuk memenuhi kebutuhan akan tanah dalam usaha-usaha pembangunan, yang kemudian di pertegas lagi dalam surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Oktober 1976 No SJ16 /10/41 yang antara lain menyinggung tentang proyek-proyek vital meliputi hajat hidup masyarakat luas.
4
Bila ditelaah dengan baik dalam UUPA maupun UU No 20/1961, kepentingan umum itu diatur dalam suatu pedoman umum dalam perkembangannya sebagian yang tampak dalam Intruksi Presiden No 9/1973 tentang pelaksanaan Pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya kepentingan umum di wujudkan dalam dua pendekatan yaitu berupa pedoman umum Pasal 1 ayat (1) Lampiran intruksi Presiden No 9/1973 yang menyatakan bahwa suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan mempunyai sifat kepentingan umum apabila kegiatan tersebut menyangkut : a. Kepentingan Bangsa dan Negara b. Kepentingan masyarakat luas c. Kepentingan rakyat banyak d. Kepentingan pembangunan. Dalam Instruksi Presiden No 9/1973 menyebutkan bahwa suatu pembangunan dinyatakan mempunyai bentuk kegiatan dalam kerangka kepentingan umum apabila sebelumnya proyek tersebut sudah termasuk dalam rencana pembangunan daerah dan telah disahkan oleh DPRD. Yang paling penting adalah proses yang harus dilalui sebelum suatu proyek dimasukan dalam rencana pembangunan daerah dan disesuaikan dengan adanya ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan dalam Negeri No 9/1982 mengenai tugas-tugas Bappeda. Jika suatu rencana pembangunan dibuat dengan mengabaikan kondisi lingkungan setempat, termasuk diantaranya kurang menampung aspirasi rakyat, tidak mustahil apabila suatu
5
proyek yang sebenarnya di tujukan untuk kepentingan umum dapat menimbulkan masalah karena masyarakat tidak merasakan manfaat dari proyek itu bahkan mungkin malah merugikan. Permasalahan yang timbul berkenaan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum selalu menarik untuk dicermati karena sarat dengan masalah keadilan yang dipertaruhkan ketika sebidang tanah yang diperlukan untuk kepentingan umum, konflik yang timbul dapat dipahami karena terjadinya benturan nilai antara pihak yang memerlukan tanah dan pihak yang ingin mempertahankan tanahnya. Oleh karena itu untuk memberikan jalan keluarnya yang baik dari pihak-pihak terkait perlu dipahami konsepsi dasarnya sehingga aspek keadilan memperoleh perhatian yang semestinya, terutama dalam konflik masyarakat terkait pengadaan tanah untuuk kepentingan umum. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan bagian dari bidang hukum pertanahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, panitia pengadan tanah siapapun dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum tidak boleh memberikan penafsiran atau pemaknaan sendiri, namun harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan harus melihat dari UUPA dan PP 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, UUPA dibangun dengan mendasarkan pada realitas bahwa masyarakat Indonesia belum seluruhnya menyadari arti penting kepemilikan tanda bukti hak atas tanah . Hal tersebut akan menempatkan bermusuhan dengan warga negaranya, sehingga sering terjadinya konflik, biasanya dalam masalah ganti rugi dalam
6
pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berakhir di pengadilan, apabila tidak mendapat kesepakatan. Oleh karena itu demi mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil di keluarkannya Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang pelaksanaannya di atur dengan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 1
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, mendorong keinginan penulis melakukan penelitian-penelitian dengan permasalahan-permasalahan yang akan diangkat adalah: a. Bagaimana tim independen dibentuk untuk menilai tanah secara professional menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ? b. Apakah kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dibatasi oleh waktu? c. Bagaimana
cara
tim
independen
menghitung
ganti
rugi
dalam
penyelesaian permasalahan terhadap masyarakat pemilik tanah setempat supaya tidak dirugikan?
1
Maria SW. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm.3.
7
C. Keaslian Penelitian Berdasarkan hasil penelusuran penulis, di temukan adanya penelitian yang mengkaji tentang “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Jalan Lingkar Ambarawa Kabupaten Semarang”, dengan rumusan masalahnya adalah : 1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalan lingkar Ambarawa Kabupaten Semarang ? 2. Hambatan-hambatan
apa
saja
yang
dihadapi
dan
bagaimana
penyelesaiannya ? 2 Di sini dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan setelah di adakan penelusuran kepustakaan Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada maupun diperpustakaan universitas lain, dapat disimpulkan belum terdapat suatu penelitian yang membahas “Tinjauan Hukum Nilai Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 “ dan penelitian ini menjadi priotritas yang akan diteliti dan menjadi suatu permasalahan yang baru atau belum ada yang meneliti sebelumnya, sehingga dijamin keasliannya.
D. Manfaat Penelitian a. Teoritis Manfaat penelitian suatu yang sangat diharapkan oleh semua penulis, dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu hukum secara 2
Andre Setiabudi Iskandar, “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Jalan Lingkar Ambarawa Kabupaten Semarang”, Semarang, 2006, hlm. 17.
8
umum terutama dalam peraturan-peraturan dibidang pengadaan tanah untuk kepentingan umum demi terwujudnya rasa keadilan dalam bermasyarakat dan bernegara b. Praktis Hasil dari penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait, masyarakat, praktisi, akademisi, pebisnis dan tim tim dalam praktek di lapangan serta penerapan dalam Peraturan Perundang-undangannya yang berlaku. E. Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui bagaimana tim independen di bentuk dalam menilai tanah secara profesional menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1912. b. Mengetahui kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus di batasi oleh waktu. c. Untuk mengetahui bagaimana cara tim independen menghitung ganti rugi dalam penyelesaian permasalahan terhadap masyarakat pemilik tanah supaya tidak dirugikan.
