KONVENSI EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA

Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005 Materi : Konvensi Ecosob

KONVENSI EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA

Syahrial M.W, SH

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Jl Siaga II No 31 Pejatien Barat, Jakarta 12510 Telp (021) 7972662, 79192564 Fax : (021) 79192519 Website : www.elsam.or.id Email : [email protected]

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005 Bahan Bacaan Materi : Konvensi Ecosob

1. TERBENTUKNYA KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia

menyatakan bahwa penikmatan kebebasan

(selanjutnya

telah

sipil dan politik serta kebebasan ekonomi,

diterima oleh Majelis Umum PBB pada

disebut

sosial dan budaya bersifat saling berkaitan

tanggal

dan saling tergantung. Pada tahun 1951

10

pemungutan

DUHAM)

Desember

1948,

suara

menyetujui,

48

dengan 0

Komisi HAM menyusun rancangan pasal-

menolak, dan 8 abstain. DUHAM memuat

pasal tentang hak ekonomi, sosial, dan

pokok-pokok hak azasi dan kebebasan

budaya

fundamental

mengenai pelaksanaan bidang tersebut.

manusia

sebagai

standart

serta

rancangan

pasal-pasal

acuan pencapaian bersama bagi semua rakyat dan bangsa. Dokumen tersebut

Dalam sidangnya di tahun 1951 Majelis

merupakan

yang

Umum PBB meminta Komisi HAM untuk

merujuk sebagai Magna Charta International

merancang dua kovenan tentang HAM, satu

dalam hak-hak azasi manusia.

kovenan mengenai hak sipil dan politik dan

kesepakatan

bersama

satu kovenan memuat hak ekonomi, sosial Di sana ada dua bagian yang termaktub

dan budaya. Secara khusus dalam sidang

dalam DUHAM. Bagian pertama adalah

tersebut Majelis Umum menyatakan bahwa

persetujuan berkaitan dengan hak azasi dan

kedua kovenan tersebut harus sebanyak

kebebasan fundamental mengenai hak-hak

mungkin memuat ketentuan yang sama dan

sipil dan politik. Bagian kedua persetujuan

harus memuat pasal yang menetapkan

adalah mengenai hak azasi dan kebebasan

bahwa “semua rakyat mempunya hak atas

fundamental hak-hak ekonomi, sosial, dan

penentuan nasib sendiri”.

budaya. Karena DUHAM bukan sebuah instrumen yuridis yang memiliki kekuatan

Pada tahun 1953 dan 1954 , Komisi HAM

mengikat, maka pokok-pokok hak azasi

menyelesaikan

manusia

sebagaimana

dan

tersebut

kebebasan

harus

fundamental

dituangkan

dalam

Majelis

dua yang

Umum

rancangan

kovenan

dimaksudkan

PBB.

Kedua

oleh

kovenan

instrumen-instrumen yang mengikat secara

tersebut mulai dipublikasikan pada tahun

hukum.

1954 agar masing-masing pemerintah pada setiap

negara

mempelajarinya

Bangsa-Bangsa

membuka opini publik untuk memberikan

sebelumnya

telah

mendalam

dapat

Komisi Hak Azasi Manusia Perserikatan yang

secara

anggota

serta

mempersiapkan rancangan DUHAM 1948

masukan secara bebas.

meminta kepada Majelis Umum PBB untuk

Majelis Umum PBB merekomendasikan

menyusun

agar Komisi Ketiga Majelis Umum PBB

HAM

rancangan

beserta

kovenan

rancangan

tentang tindakan

pelaksanaannya. Tahun 1949 Majelis Umum PBB

menerima

sebuah

resolusi

membahas

rancangan

Pada tahun 1955

naskah

kedua

kovenan tersebut pasal demi pasal.

yang

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM

1


Sebelas tahun kemudian, tepatnya tahun

Politik, dan Kovenan Internasional tentang

1966, rancangan naskah kedua tersebut

Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) dikenal

dapat

sebagai the International Bill of Human Rights.

terselesaikan,

yakni

Rancangan

Kovenan

Internasional

tentang

Hak

Tanpa memperhatikan apakah suatu negara

Ekonomi,

Sosial

Budaya,

dan

telah secara formal mengadopsi secara

Rancangan Kovenan Internasional tentang

khusus dokumen-dokumen tersebut, hak-

dan

Hak Sipil dan Politik. Disamping kedua

hak yang termaktub di dalam dokumen-

kovenan tersebut telah diselesaikan pula

dokumen tersebut telah mencapai status

Rancangan

sebagai

Protokol

Opsional

pada

hukum

kebiasaan

internasional

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil

(customary

dan Politik. Pada 16 Desember 1966 dengan

dokumen tersebut telah diakui sebagai

Resolusi 2200 A (XXI), Majelis Umum PBB

standart acuan bersama untuk setiap negara

menerima

sebagai

di dunia. Kovenan Internasional tentang

dokumen internasional di bidang azasi

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mulai

manusia.

berlaku pada tanggal 3 Januari 1976, sesuai

ketiga

instrumen

international

law).

Ketiga

dengan pasal 27 kovenan tersebut. Ketiga

dokumen

Kovenan

tersebut

Internasional

Hak

(DUHAM, Sipil

dan

1.2. KATEGORI HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA YANG DIATUR DALAM KOVENAN A. Hak-Hak Ekonomi 1. Hak atas pekerjaan a. hak atas upah yang layak (pasal 6). b. hak untuk memilih secara bebas atau menerima suatu pekerjaan (pasal 6). 2. Hak-hak buruh a. hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan baik (pasal 7). b. hak atas pemberian upah yang layak untuk hidup (pasal 7a). c. hak

untuk

membentuk

dan

bergabung dengan serikat pekerja (pasal 8). d. hak

untuk

melakukan

pemogokan (pasal 8 ayat 1d).

B. Hak-Hak Sosial 1. Hak untuk mendapatkan standart kehidupan yang layak a. hak atas standart kehidupan yang layak (pasal 11 ayat 1). b. hak atas kecukupan pangan (pasal 11 ayat 1). c. hak atas pemukiman (pasal 11 ayat 1). d. hak untuk terbebas dari kelaparan (pasal 11 ayat 2). e. hak atas jaminan sosial (pasal 9). 2. Hak atas keluarga, ibu dan anak a. hak atas keluarga, ibu dan anakanak (pasal 10). b. hak atas perlindungan terhadap keluarga (pasal 9). 3. Hak atas kesehatan fisik dan mental (pasal 12).


2


C. Hak-Hak Budaya 1. Hak atas pendidikan a. hak atas pendidikan (pasal 13). b. hak untuk mendapatkan wajib belajar tingkat dasar (pasal 14).

a. terhadap kemajuan pengetahuan (pasal 15). b. hak untuk menjadi bagian dalam kehidupan budaya (pasal 15). c. hak atas kebebasan.

2. Hak atas kehidupan budaya dan ilmu pengetahuan

1.3. KANDUNGAN KEWAJIBAN HUKUM KOVENAN Sebelum

menjelajah

pasal-pasal

titik berangkat memulai suatu rentetan

yang

tindakan.

terkandung di dalam kovenan maka perlu dikemukakan kata kunci-kata kunci yang memiliki

konsekuensi

kewajiban

2.

adalah

Menjamin pemenuhan

secara

yang

menanggapi

sepantasnya

dari

hukum. Penjelasan ini diperlukan untuk

sesuatu, untuk mengemukakan bahwa

mengenali kandungan kewajiban hukum

sesuatu telah terjadi atau akan terjadi.

dalam

rangka

ekonomi, Berikut

melaksanakan

sosial, ini

dan

adalah

budaya kata

hak-hak

3.

kunci

4.

terjadi,

memberikan

Mengakui artinya mengakui keabsahan atau kemurnian watak, atau klaim, atau

kovenan : to take steps (mengambil langkah-

eksistensi, dari memberikan perhatian

langkah);

dan pertimbangan, menemukan atau

2.

to guarantee (menjamin);

menyadari watak dari, memperlakukan

3.

to ensure (meyakini);

sebagai, mengakui, menyadari, atau

4.

to recognize (mengakui);

mengakui bahwa.

5.

to

1.

respect

or

to

(menghormati

have

atau

respect

for

5.

memberikan

6.

to undertake (berusaha);

7.

to promote (meningkatkan).

6.

cara yang diambil, terutama sebagai

atau

memberikan

penghormatan

adalah

memberikan

Berusaha artinya komitmen diri sendiri untuk

melakukan,

menjadikan

diri

seorang yang bertanggungjawab atas,

1.3.1. Pengertian harafiah yang bisa membantu pemahaman dari makna kata kunci-kata kunci tersebut adalah : Mengambil langkah-langkah adalah suatu

Menghormati

perhatian kepada sesuatu.

penghormatan);

1.

akan

sesuatu bagi atau untuk orang-orang.

yang

digunakan dalam definisi kewajiban dalam

Meyakini adalah memastikan bahwa sesuatu

hukum.

terlibat

dalam,

masuk

ke

dalam

menerima sebagai kewajiban, berjanji untuk melakukan. 7.

Meningkatkan

berarti

memajukan,

menolong memajukan, menggalakkan, mendukung dengan aktif.


3


2. POKOK-POKOK DAN STRUKTUR KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 2.1. MUKADIMAH Terdiri atas lima alinea, yang memuat maksud dan pertimbangan dibuatnya kovenan tersebut. Kutipan lengkapnya adalah sebagai berikut : Menimbang bahwa sesuai dengan asasasas yang diproklamasikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan terhadap martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota keluarga manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.

kemajuan dan pentaatan dari hak-hak yang diakui dalam kovenan ini. Mukadimah yang terdiri dari lima paragraph hampir secara keseluruhan sama dengan yang termuat dalam kovenan hak sipil politik. Memuat :

Menimbang kewajiban Negara-Negara dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memajukan penghormatan dan pentaatan secara universal pada hakhak asasi manusia dan kebebasan.

Mengingatkan bahwa pengakuan atas martabat yang inheren dan atas hak yang sama dan tidak dapat dipisahkan dari semua umat manusia merupakan landasan kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. b. Pengakuan bahwa hak-hak tersebut berasal dari martabat manusia yang melekat padanya. c. Pengakuan bahwa penikmatan kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat tercapai apabila tercipta kondisi yang didalamnya setiap orang dapat menikmati hak ekonomi, sosial, dan budaya serta hak sipil dan politiknya. d. Mengingatkan kewajiban negaranegara menurut piagam PBB untuk memajukan dan pematuhan hak azasi dan kebebasan manusia. e. Pernyataan kesadaran bahwa individu, yang mempunyai kewajiban terhadap individu lainnya dan komunitasnya, bertanggung jawab untuk bekerja bagi pemajuan dan pentaatan hak-hak yang diakui dalam kovenan.

Menyadari bahwa individu, yang mempunyai kewajiban terhadap individu lainnya dan pada masyarakat dimana ia berada, berkewajiban untuk mengupayakan

Paragraf ketiga mukadimah tersebut mengukuhkan konsep berpikir yang sudah hidup di Majelis Umum PBB pada 1949 tentang berkaitannya hak ekonomi, sosial, dan budaya dan hak sipil dan politik dalam

Mengakui bahwa hak-hak ini berasal dari martabat yang melekat pada manusia. Mengakui bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, keadaan ideal dari manusia yang bebas dari penikmatan kebebasan dari ketakutan dan kemelaratan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana semua orang dapat menikmati hakhak ekonomi, sosial dan budayanya, juga hak-hak sipil dan politiknya.

a.


4


upaya umat manusia guna menikmati kebebasan dari rasa takut dan kekurangan. Penegasan yang sama tercantum dalam

Mukadimah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

2.2. BATANG TUBUH Batang tubuh kovenan ini antara lain memuat : 1) Prinsip-prinsip umum (pasal 1). 2) Kewajiban umum negara-negara pihak (pasal 2, 3, 4, 5). 3) Kewajiban negara-negara pihak untuk mengakui dan menjamin hak-hak azasi yang dimuat dalam kovenan (pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15). 4) Ketentuan yang mengatur masalah pelaporan pelaksanaan instrumen yang harus dilakukan oleh negaranegara pihak serta tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (pasal 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22). 5) Ketentuan tentang berbagai bentuk aksi internasional bagi pencapaian

hak-hak yang dimuat dalam kovenan (pasal 23). 6) Penegasan bahwa ketentuanketentuan yang termaktub dalam instrumen tersebut tidak mengurangi tanggung jawab organ-organ PBB dan badan-badan khusus mengenai masalah-masalah yang disebut dalam kovenan sebagaimana yang ditetapkan oleh Piagam PBB serta akta konstitutif badan khusus masingmasing (pasal 24). 7) Penegasan hak inheren semua rakyat untuk menikmati kekayaan dan sumber alamnya (pasal 25). 8) Ketentuan Penutup yang mengatur masalah-masalah prosedural (pasal 26, 27, 28, 29, 20, 31).

1. Prinsip-Prinsip Umum Pasal 1 Bagian I yang terdiri hanya dari satu pasal, menetapkan prinsip-prinsip tentang hak semua rakyat dan kewajiban negara-negara yang bertanggung jawab atas administrasi wilayah yang belum berpemerintahan sendiri. a. Hak semua rakyat atas penentuan nasib sendiri dan atas dasar hak ini, hak untuk memilih secara bebas status politik dan secara bebas menjalankan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. b. Hak semua rakyat untuk secara bebas menggunakan kekayaan dan sumber daya alamnya. c. Kewajiban negara-negara pihak yang bertanggung jawab atas administrasi

wilayah yang belum berpemerintahan sendiri untuk memajukan realisasi hak penentuan nasib sendiri dan harus menghormati hak ini. Ketentuan sebagaimana tersebut di atas, termaktub pula dalam pasal 1 kovenan internasional tentang hak sipil dan politik.


5


2. Kewajiban Umum Negara Pihak Pasal 2-5 yang termasuk Bagian II dan yang menetapkan kewajiban negara-negara pihak dalam kovenan ini memuat pokok-pokok : Pasal 2 : 1.

2.

3.

Kewajiban negara pihak untuk mengambil langkah–langkah untuk secara bertahap merealisasikan secara penuh hak-hak yang diakui dalam kovenan dengan segala cara yang tepat, termasuk terutama melalui tindakan-tindakan legislatif. Kewajiban negara pihak untuk menjamin bahwa hak-hak sebagaimana disebut dalam kovenan akan dilaksanakan tanpa diskriminasi jenis apapun yang berkenaan dengan ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, kelompok kebangsaan atau kelompok sosial, hak milik, kelahiran, atau status sosial lainnya. Kelonggaran bagi negara-negara berkembang untuk menentukan sejauh mana negara-negara tersebut untuk menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam kovenan ini bagi orang asing.

Catatan : Tentang Kewajiban Negara Pasal 2 (1) menyangkut kewajiban Negara Peserta Kovenan mengandung kepentingan khusus untuk mencapai pemahaman seutuhnya atas Kovenan dan harus dilihat sebagai mempunyai hubungan yang dinamis dengan semua ketentuan Kovenan lainnya. Pasal ini menjelaskan sifat dari

kewajiban legal umum yang ditempuh oleh Negara Peserta Kovenan. Kewajiban Negara Peserta diekspresikan melalui penggunaan istilah-istilah “berupaya mengambil langkah-langkah”, to the maximum available resources, achieving progressively the full realization, dan by all appropriate means including particularly adoption of legislative measures. Kewajiban Melakukan (Obligation of Conduct) dan Kewajiban Hasil (Obligation of Result) Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah menjelaskan bahwa kewajiban Negara Peserta meliputi baik kewajiban melakukan maupun kewajiban hasil. Komisi Hukum Internasional (International Law Commission) merumuskan kedua kategori kewajiban tersebut dan Komite menggunakannya sebagai rujukan untuk mengelaborasi kewajiban Negara Peserta Kovenan (ESCR). Kewajiban melakukan berarti bahwa Negara harus mengambil langkah spesifik (aksi atau pencegahan). Kewajiban hasil berarti kewajiban untuk mencapai hasil tertentu melalui implementasi aktif kebijakan dan program. Namun, harus diingat bahwa melakukan dan hasil tidaklah bisa dipisahkan. Konsep kewajiban melakukan dan hasil memberikan perangkat efektif bagi pemantauan implementasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Konsep ini juga menunjukkan bahwa realisasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan suatu proses dinamis yang melibatkan baik intervensi jangka pendek maupun jangka panjang.


6


Berupaya Mengambil Langkah-langkah Pemakaian istilah setiap negara peserta berupaya mengambil langkah-langkah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 (1) biasanya ditafsirkan sebagai mengandung arti implementasi kovenan secara bertahap. Meskipun realisasi sepenuhnya atas hakhak yang relevan bisa dicapai secara bertahap, namun langkah-langkah ke arah itu harus diambil dalam waktu yang tidak lama setelah kovenan berlaku bagi negara peserta bersangkutan. Langkah-langkah tersebut haruslah dilakukan secara terencana, konkrit dan diarahkan kepada sasaran-sasaran yang dirumuskan sejelas mungkin dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban kovenan. Dengan Segala Cara yang Tepat, Termasuk Khususnya Pengambilan Langkah-langkah Legislatif Istilah all appropriate measures berkaitan baik dengan melakukan (conduct) maupun hasil. Negara peserta tidak bisa menghindar dari kewajibannya dengan hanya mengatakan bahwa kebijakan-kebijakannya bertujuan untuk pembangunan ekonomi sehingga kemiskinan dan buta huruf akan serta merta terhapuskan. Mengenai istilah adoption of legislative measures, bahwa hal itu sama sekali tidak menyelesaikan kewajiban Negara Peserta. Keberadaan hukum semata tidaklah cukup membuktikan negara peserta telah menjalankan kewajibannya sesuai kovenan. Selain dari undang-undang, dibutuhkan sebuah penyediaan judicial remedies sehubungan dengan hak yang mungkin, sesuai dengan perundangan nasional, dianggap tidak bisa diajukan ke pengadilan. Mencapai Secara Bertahap Mencapai Realisasi Sepenuhnya Kewajiban untuk mencapai secara bertahap mengharuskan negara pihak untuk bergerak secepat mungkin ke arah terwujudnya hak-

hak tersebut. Dalam keadaan apapun hal ini tidak dapat ditafsirkan dengan mengandung arti bahwa negara berhak untuk mengulur usaha secara tidak terbatas dalam memastikan realisasi sepenuhnya. Interpretasi demikian memberikan perspektif konseptual yang penting guna menolak gradualisme dalam kebijakan ekonomi, yang berarti bahwa untuk menjamin kesejahteraan sosial adalah merupakan suatu proses jangka panjang yang bertahap dimana pertumbuhan ekonomi akan menetes kepada semua orang. Pasal 3 Kewajiban negara pihak untuk menjamin persamaan laki-laki dan perempuan dalam penikmatan hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana ditetapkan dalam kovenan ini. Catatan : Non Diskriminatif Pasal 2 (2) dan Pasal 3 menyangkut aspek non-diskriminasi. Pasal 2 (2) serupa dengan instrumen-instrumen lainnya dalam mengatur agar hak-hak yang terkandung dalam Kovenan harus direalisasikan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atas pandangan lainnya, kewarganegaraan atau asal-usul sosial, kepemilikan, status kelahiran atau status lainnya. Pasal 3, di pihak lain lebih spesifik. Pasal ini mengatur persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak yang ditetapkan dalam Kovenan. Hingga Batas Maksimum dari Sumber Daya yang Ada Negara pihak berkewajiban, tanpa memandang tingkat pembangunan ekonominya untuk memastikan penghormatan terhadap hak-hak subsistensi minimum semua orang. Setiap negara mempunyai kewajiban minimum untuk


7


memenuhi tingkat pemenuhan minimum dari setiap hak yang terdapat dalam kovenan. Hal ini berkaitan dengan “sumber daya yang tersedia”, maka penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia, prioritas akan diberikan bagi terwujudnya hak-hak yang diakui dalam kovenan dengan memastikan bahwa setiap orang terpuaskan kebutuhan subsistensinya maupun tersedianya pelayanan-pelayanan terpenting. Pasal 4 Pengakuan oleh negara pihak bahwa pembatasan terhadap hak-hak sebagaimana tercantum dalam kovenan ini hanya dapat ditentukan melalui undang-undang, sepanjang pembatasan itu sesuai dengan sifat-sifat hak-hak tersebut dan semata-mata dengan maksud untuk memajukan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

1.

Tidak satupun ketentuan dalam kovenan ini dapat ditafsirkan sebagai secara tidak langsung memberikan kepada negara, kelompok, atau perseorangan suatu hak untuk melakukan kegiatan atau tindak apapun yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan yang diakui dalam kovenan ini atau untuk membatasi hak atau kebebasan tersebut lebih besar daripada yang ditentukan oleh kovenan ini.

2.

Pembatasan atau penyimpangan dari hak azasi manusia yang fundamental manapun yang diakui atau terdapat dalam suatu negara berdasarkan undang-undang, kovensi, peraturan, atau kebiasaan, tidak diperkenankan dengan dalih bahwa kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau mengakuinya secara lebih sempit.

Catatan : Ketentuan Pembatasan Kovenan ini tidak mengenal adanya hak tertentu yang tidak bisa ditangguhkan seperti halnya dalam ICCPR. Namun begitu, Pasal 4 menyatakan bahwa pembatasan yang dikenakan terhadap realisasi hak haruslah ‘diatur dengan undang-undang’ dan harus dilakukan semata-mata demi tujuan untuk mendahulukan (promoting) kesejahteraan umum dalam masyarakat yang demokratis. Pasal 5 Pasal ini menetapkan dua larangan pokok berikut :

3. Kewajiban Spesifik Negara Pihak Pasal 6 – 15 yang termaktub dalam Bagian III merupakan pasal-pasal normatif, merupakan inti dari kovenan ini. Muatannya adalah sebagai berikut :

Pasal 6 Pasal ini menetapkan kewajiban negara pihak untuk mengakui hak setiap orang atas pekerjaan dan untuk mengambil langkah yang tepat guna melindungi hak ini.


8


Pasal 7 Pasal ini menetapkan kewajiban negara pihak untuk mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan baik serta menentukan secara garis besar pokok-pokok yang dapat menjamin kondisi kerja demikian. Pasal 8 Pasal ini, yang terdiri dari tiga ayat, menetapkan pokok-pokok berikut : i. Hak setiap orang untuk membentuk serikat buruh dan hak untuk bergabung dengan serikat buruh pilihannya. Pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dan yang perlu dalam suatu masyarakat yang demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau, ii. Ketertiban umum atau bagi perlindungan hak dan kebebasan orang lain. iii. Hak serikat buruh untuk membentuk federasi atau konfederasi nasional dan hak federasi atau konfederasi nasional untuk membentuk atau bergabung pada organisasi serikat buruh internasional. iv. Hak serikat buruh untuk bekerja secara bebas tanpa pembatasan, selain pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dan yang perlu dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum atau bagi perlindungan hak dan kebebasan orang lain. v. Hak untuk melakukan pemogokan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan hukum negara yang bersangkutan. vi. Pembatasan hak-hak sebagaimana tersebut dalam ayat 1 dapat diterapkan pada anggota angkatan bersenjata, kepolisian atau pemerintahan negara. vii. Larangan pengambilan tindakan legislatif yang akan mengurangi atau menerapkan hukum sedemikian rupa yang akan mengurangi jaminan yang

ditetapkan dalam konvensi organisasi Perburuhan Internasional mengenai kebebasan berserikat dan kebebasan berorganisasi tahun 1948. Catatan : Hak atas pekerjaan memiliki dua ranah yang signifikan. Pertama, akses terhadap kesempatan kerja dan hak untuk tidak disingkirkan dari pekerjaan secara semenamena. Akses ke kesempatan kerja meliputi kesamaan kesempatan termasuk nondiskriminasi, latihan dan pendidikan. Hak untuk tidak disingkirkan dari pekerjaan meliputi perlindungan dari pemecatan semena-mena. Pasal 7 merupakan suplemen dari hak bekerja yang diakui dalam Pasal 6. Pasal 7 menjamin hak atas upah yang layak, upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, non-diskriminasi dalam persyaratan rekrutmen serta kondisi kerja yang aman dan sehat. Hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat buruh ini diakui dalam Pasal 22 ICCPR dan juga dalam Konvensi ILO No. 87 dan 98. Pasal 8 kovenan ini berbeda dari berbagai instrumen tersebut karena di sini diakui hak mogok yang tidak diatur dalam berbagai instrumen lain di atas. Pasal 9 Pasal ini menetapkan kewajiban negara pihak untuk mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial termasuk asuransi sosial. Catatan : Skema yang dapat menjadi rujukan (merupakan identifikasi dari Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) adalah : • Pelayanan kesehatan; • Jaminan bagi orang cacat (invalidity benefits); • Jaminan hari-tua; • Jaminan kecelakaan kerja (employment injury benefits);


9


• Asuransi • • • •

kesehatan (cash sickness benefits); Jaminan pengangguran; Jaminan bagi yang selamat dari kecelakaan (survivors’ benefits); Jaminan keluarga; Jaminan melahirkan (maternity benefits).

Pasal 10 Pasal ini yang terdiri dari tiga ayat, mewajibkan negara pihak untuk mengakui bahwa : i.

Perlindungan dan bantuan seluas mungkin harus diberikan kepada keluarga; ii. Perhatian khusus harus diberikan kepada para ibu selama periode sebelum dan sesudah melahirkan; iii. Tindakan perlindungan dan bantuan khusus harus diambil bagi anak dan remaja tanpa diskriminasi.

Pasal 11 Pasal ini mewajibkan negara pihak untuk mengakui dua hak sebagai berikut : i.

ii.

Hak setiap orang atas standart kehidupan yang memadai baginya sendiri dan bagi keluarganya, termasuk pangan, sandang, dan perumahan yang memadai; Hak fundamental setiap orang untuk bebas dari kelaparan.

Catatan : Pasal 11 mencakup hak yang sangat luas. Pasal ini memberikan hak atas standar kehidupan yang layak, hak atas peningkatan kondisi hidup yang berkesinambungan, serta hak atas pangan, sandang dan papan yang memadai.

Hak atas pangan Cakupannya hingga sejauh mana hak untuk memperoleh cukup pangan telah terpenuhi serta sumber-sumber informasi yang ada mengenai hal ini. Informasi tersebut berkenaan dengan : (a) Informasi rinci (termasuk data statistik yang dijabarkan menurut area geografis yang berbeda-beda) mengenai cakupan hingga sejauh mana kelaparan dan/atau kurang gizi terjadi. Terutama yang menyangkut secara khusus kelompok-kelompok yang rentan atau kurang diuntungkan seperti buruh tani, petani kecil, pengangguran desa, pengangguran kota, kaum miskin perkotaan, buruh migran, masyarakat terasing (indigenous peoples), anak-anak, kalangan lanjut usia, serta kelompokkelompok rawan lainnya. Juga setiap perbedaan yang signifikan diantara

situasi kaum lelaki dan perempuan dalam setiap kelompok; (b) Informasi mengenai perubahanperubahan, jika memang terjadi selama periode pelaporan menyangkut kebijakan nasional, perundang-undangan serta praktek yang berpengaruh negatif pada akses terhadap kecukupan pangan oleh kelompok-kelompok ini maupun sektor-sektor lainnya. (c) Informasi mengenai langkah-langkah reforma agraria yang ditempuh guna menjamin agar sistem agraria dimanfaatkan secara efisien dalam rangka untuk meningkatkan keterjaminan pangan (food security) di tingkat rumah tangga tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap martabat kemanusiaan baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan.


10


Hak atas pemukiman yang layak Cakupan hak atas pemukiman tidak boleh ditafsirkan secara sempit, apa ia harus dilihat sebagai suatu hak untuk tinggal di suatu tempat dengan rasa aman, damai dan bermartabat. Hal ini sesuai dengan setidaknya dua alasan. Pertama, hak atas pemukiman secara integral terkait dengan hak asasi manusia lainnya serta dengan prinsip-prinsip dasar dimana Kovenan ini dilandaskan. Maka dari itu, “martabat yang melekat pada diri manusia” dimana hakhak dalam Kovenan ini konon berasal mensyaratkan agar istilah “pemukiman” ditafsirkan dengan cara yang memperhitungkan berbagai pertimbangan lainnya, diantaranya yang paling penting ialah bahwa hak atas pemukiman harus dijamin bagi semua orang tanpa memandang pendapatan atau aksesnya terhadap sumber daya ekonomi. Kedua, rujukan dalam pasal 11 (1) harus dipahami sebagai merujuk tidak hanya kepada pemukiman namun kepada pemukiman yang layak. Pemukiman yang layak menyangkut aspek aspek aspek legal atas penguasaan, ketersediaan pelayanan (bahan fasilitas dan infrastruktur), keterjangkauan, aksesibilitas, kelayakan huni, aksesibilitas, lokasi, kelayakan budaya, sembari mengakui bahwa faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, iklim, ekologi serta faktor-faktor lain turut berperan dalam menentukan apa yang disebut sebagai layak. Pasal 12 Pasal ini mewajibkan negara untuk : i.

Mengakui hak setiap orang untuk menikmati standart kehidupan tertinggi yang mungkin dicapai dalam kesehatan fisik dan mentalnya; ii. Akan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

Catatan : Cakupan hak atas kesehatan adalah berkenaan dengan kesehatan jasmani dan mental penduduk. Menyangkut seberapa besar akses kepada perawatan kesehatan tersedia bagi penduduk, serta kelompok mana yang kesehatannya lebih buruk dibanding mayoritas penduduk sehingga memberikan konsekuensi perlindungan yang lain dalam segi-segi aksional implementasi hak atas kesehatan. Hak atas kesehatan meliputi hak atas lingkungan yang aman dan sehat. Pasal 13 Pasal ini menyangkut hak atas pendidikan , merupakan pasal terpanjang dari pasalpasal normatif kovenan ini. Pasal ini menetapkan pokok-pokok berikut dalam bidang pendidikan : i.

Negara wajib mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalan suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.


11


ii. Negara wajib mengakui dan mengupayakan hak tersebut secara penuh, melalui : a. Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang; b. Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cumacuma secara bertahap; c. Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap; d. Pendidikan mendasar harus sedapat mungkin didorong atau ditingkatkan bagi orang-orang yang belum mendapatkan atau menyelesaikan pendidikan dasar mereka; e. Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif diupayakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk dan kondisikondisi materiil staf pengajar harus terus menerus diperbaiki. iii. Negara pihak diharuskan untuk menghormati kebebasan orangtua dan wali yang sah untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka dan

memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka. iv. Tidak satupun ketentuan dalam pasal ini yang dapat ditafsirkan sebagai pembenaran untuk mencampuri kebebasan individu dan badan-badan untuk mendirikan dan mengurus lembaga-lembaga pendidikan sepanjang prinsip-prinsip yang dikemukakan ayat 1 Pasal ini selalu diindahkan. Pasal 14 Pasal ini memberikan kelonggaran kepada negara pihak yang pada waktu menjadi pihak dalam kovenan ini belum mampu menerapkan pendidikan dasar wajib dan cuma-cuma untuk, dalam waktu dua tahun, menyusun dan menerima rencana aksi yang terperinci bagi pelaksanaan bertahap prinsip wajib belajar cuma-cuma bagi semua orang. Pasal 15 Pasal ini berkenaan dengan hak-hak di bidang budaya dan ilmu pengetahuan : i.

Negara wajib mengakui hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya; untuk memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang timbul dari karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya. ii. Langkah-langkah yang harus diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan sepenuhnya dari hak ini, harus meliputi pula langkah-langkah yang


12


diperlukan guna melestarikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. iii. Negara wajib menghormati kebebasan yang mutlak diperlukan untuk penelitian ilmiah dan kegiatan yang kreatif. iv. Mengharuskan negara untuk mengakui manfaat yang akan diperoleh dari pemajuan dan pengembangan hubungan dan kerjasama internasional di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Catatan : Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Undang-undang Nomor Tahun 1999 tentang HAM yang diundangkan pada 23 September 1999 dibuat untuk mentransformasikan pokok-pokok yang tercantum dalam ketetapan MPR Nomor XVII/ MPR/ 1998 tentang HAM, undangundang ini mencakup hak-hak sipil dan politik dan hak ekonomi, sosial, dan

4. Pelaporan

ekonomi disamping ketentuan lain yang berkaitan dengan kewajiban dasar manusia, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pembatasan dan pelarangan, Komisi Nasional HAM, pengadilan HAM. Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang terdapat dalam undang-undang ini meliputi : a. b.

Hak atas pekerjaan (pasal 6); Hak untuk mendirikan serikat pekerja (pasal 38); c. Hak atas jaminan sosial (pasal 41 ayat 1); d. Hak atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak (pasal40); e. Hak atas pendidikan (pasal 12); f. Hak atas pengembangan dan perolehan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya (pasal 13).

Hak-hak yang tercantum dalam undangundang ini adalah bersifat pokok, detail dan rinciannya harus dicari pada peraturan perundang-undangan yang relevan.

i.

Bagian IV dalam kovenan ini mengatur mengenai segi-segi pelaporan, yang terbagi dalam dua hal :

Pasal-pasal yang menetapkan tanggung jawab dan kewenangan negara pihak (pasal 16, 17, dan 20). ii. Pasal-pasal yang menetapkan tanggung jawab dan wewenang ECOSOC (pasal 18, 19, 21, dan 22).

5. Tanggung Jawab dan Kewenangan Negara Pihak Pasal 16

a.

Mewajibkan negara pihak, sesuai dengan bagian dari Kovenan ini, untuk menyampaikan laporan mengenai langkah-langkah yang telah diambil, dan kemajuan yang telah dicapai dalam pematuhan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

Semua laporan harus disampaikan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan BangsaBangsa yang akan menyampaikan salinan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial, untuk dipertimbangkan sesuai ketentuan Kovenan ini;


13


b.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa juga harus menyampaikan salinan laporan atau bagian laporan yang relevan dari negara-negara Pihak kovenan ini yang juga adalah anggota dari badan khusus, kepada Badan-Badan Khusus tersebut sepanjang laporan-laporan tersebut atau bagian darinya berhubungan dengan masalah-masalah yang menjadi kewenangan dari Badan Khusus tersebut sesuai dengan instrumen konstitusinya.

2.

Laporan tersebut menunjukkan faktor-faktor dan kesulitankesulitan yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajibankewajiban dalam kovenan ini.

3.

Apabila sebelumnya telah diberikan informasi yang relevan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau pada suatu Badan Khusus oleh Negara Pihak pada Kovenan ini, maka informasi tersebut tidak lagi perlu diberikan, tetapi cukup dengan merujuk secara jelas pada informasi yang pernah diberikannya tersebut.

Pasal 17 Pasal 20 1. Laporan negara pihak disampaikan secara bertahap, sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dalam jangka waktu satu tahun sejak Kovenan ini mulai berlaku, setelah berkonsultasi dengan Negara Pihak dan Badan Khusus yang bersangkutan.

Negara Pihak pada Kovenan ini dan Badanbadan Khusus yang terkait, dapat menyampaikan tanggapan-tanggapan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial tentang rekomendasi sesuai dengan pasal 19, atau mengenai rujukan terhadap rekomendasi umum tersebut, dalam setiap laporan Komisi Hak Asasi Manusia atau dokumen yang dirujuk di dalamnya.

6. Tanggung Jawab dan Kewenangan ECOSOC Pasal 18 Sesuai dengan tanggung jawabnya menurut Piagam Perserikatan BangsaBangsa di bidang hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar, Dewan Ekonomi dan Sosial bersamasama dengan Badan-badan Khusus dapat menyusun laporan tentang kemajuan yang dicapai dalam mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini dalam hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup kegiatan mereka. Laporan-laporan ini dapat mencakup hal-hal khusus dari

keputusan dan rekomendasi terhadap penerapan tersebut yang telah disetujui oleh organ-organ yang berwenang. Pasal 19 Dewan

Ekonomi

dan

Sosial

dapat

menyampaikan pada Komisi Hak Asasi Manusia, laporan-laporan mengenai hak asasi

manusia

yang

disampaikan

oleh

Negara-negara Pihak sesuai dengan pasal 16 dan 17, dan laporan-laporan mengenai hak


14


asasi

manusia

yang

disampaikan

oleh

Badan-badan Khusus sesuai dengan pasal 18,

untuk

dipelajari

dan

diberikan

rekomendasi umum, atau sekedar untuk informasi belaka.

Pasal 22 Dewan Ekonomi dan Sosial dapat meminta perhatian badan-badan Perserikatan Bangsa Bangsa lainnya, Badan Perlengkapan dan Badan-badan Khusus yang bersangkutan

Pasal 21

untuk memberikan bantuan teknis, tentang Dewan Ekonomi dan Sosial dari waktu ke

hal-hal yang timbul dari laporan-laporan

waktu dapat menyampaikan kepada Majelis

yang diatur dalam bagian ini, yang dapat

Umum Perserikatan Bangsa Bangsa, dan

membantu badan-badan tersebut dalam

ringkasan dari informasi yang diterima dari

memutuskan kelayakan langkah-langkah

Negara Pihak pada Kovenan ini dan Badan-

internasional

badan Khusus, tentang langkah-langkah

penerapan Kovenan ini secara bertahap dan

yang telah diambil dan kemajuan yang

efektif,

dibuat yang telah dicapai dalam mematuhi

masing-masing.

sesuai

yang

dapat

dengan

mendukung

kewenangannya

hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

7. Aksi Internasional Pasal 23

Catatan :

Negara Pihak pada Kovenan ini setuju bahwa tindakan internasional untuk pemenuhan hak-hak yang diakui dalam kovenan ini mencakup metode-metode seperti penandatanganan konvensi, penetapan rekomendasi, pemberian bantuan teknis serta penyelenggaraan pertemuan-pertemuan regional dan pertemuan teknis untuk keperluan konsultasi dan pengkajian, yang dilakukan bersama dengan pemerintah-pemerintah yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 23, negara-negara pihak menyepakati bahwa aksi internasional bagi pencapaian hak-hak yang diakui dalam kovenan ini mencakup metode sebagai berikut : a. b. c. d.

Pembuatan konvensi; Penerimaan rekomendasi; Pemberian bantuan teknis; Penyelenggaraan pertemuan regional dan pertemuan teknis dengan maksud untuk dapat mengadakan konsultasi dan studi yang diorganisasikan bersama dengan negara-negara pihak yang bersangkutan.

8. Organ-organ PBB dan Badan Khusus rupa sehingga mengurangi ketentuan dalam

Pasal 24

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Tidak ada satu hal pun ketentuan dalam

konstitusi dari Badan-badan Khusus yang

Kovenan ini dapat ditafsirkan sedemikian

menetapkan atas tanggung jawab masing-


15


masing badan Perserikatan Bangsa-Bangsa

masalah-masalah

dan Badan Khususnya, berkenaan dengan

Kovenan ini.

yang

diatur

dalam

9. Hak Inherent Rakyat atas Kekayaan dan Sumber Daya Alam yang melekat dari semua bangsa untuk

Pasal 25

menikmati dan memanfaatkan kekayaan Pasal 25 menandaskan bahwa tidak ada satu

dan sumber daya alam mereka secara bebas

hal pun dalam Kovenan ini yang dapat

dan penuh.

ditafsirkan sehingga mengurangi hak-hak

10. Ketentuan Penutup Ketentuan penutup mengatur masalahmasalah prosedural yang memuat hal pokok-pokok sebagai berikut : Pasal 26 i.

Menyatakan bahwa kovenan ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau anggota dari Badan-badan Khususnya, oleh Negara Pihak pada Statuta Mahkamah Internasional dan oleh Negara lainnya yang telah diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi Pihak pada Kovenan ini.

ii. Harus diratifikasinya Kovenan, bahwa semua instrumen ratifikasi harus diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan. iii. Terbukanya kovenan ini terbuka untuk diaksesi oleh Negara dengan merujuk pada ayat 1 pasal ini. iv. Aksesi akan berlaku dengan diserahkannya instrumen aksesi pada Sekretaris Jenderal

Perserikatan untuk disimpan.

Bangsa-Bangsa

v. Kewajiban Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberitahukan kepada semua Negara yang telah menandatangani Kovenan ini atau yang telah melakukan aksesi, mengenai penyimpanan setiap instrumen ratifikasi atau aksesi. Pasal

27

Pasal ini mengatur mulai berlakunya kovenan, menetapkan : i.

Bahwa kovenan akan mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal diserahkannya instrumen ratifikasi atau instrumen aksesi yang ketiga puluh lima untuk disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

ii. Setiap negara yang meratifikasi atau melakukan aksesi atas Kovenan ini setelah disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesi yang ketiga puluh lima, Kovenan ini akan mulai berlaku tiga bulan setelah


16


tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesi tersebut. Pasal 28 Pasal ini, berlaku bagi negara-negara pihak yang berbentuk federal, menetapkan bahwa kovenan ini berlaku di semua bagian negara federal yang bersangkutan, tanpa pembatasan atau pengecualian apapun. Pasal 29 Pasal ini mengatur mengenai kemungkinan proses perubahan kovenan, memuat pokokpokok hal sebagai berikut : i.

Negara Pihak dalam kovenan ini dapat mengusulkan perubahan dan menyampaikannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal harus memberitahukan setiap usulan perubahan tersebut kepada semua Negara Pihak, dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka setuju diadakan Konferensi negara-negara Pihak untuk membahas dan melakukan pemungutan suara terhadap usulan tersebut. Dalam hal sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara Pihak menyetujui diadakannya konferensi, Sekretaris Jenderal akan mengadakan konferensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perubahan yang ditetapkan oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir dan yang memberikan suara pada konferensi harus disampaikan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapat persetujuan.

ii. Perubahan-perubahan mulai berlaku apabila disetujui oleh Majelis Perserikatan BangsaBangsa, dan diterima oleh duapertiga mayoritas Negaranegara Pihak Kovenan ini sesuai prosedur konstitusi masingmasing. iii. Apabila perubahan-perubahan telah berlaku, maka perubahanperubahan tersebut akan mengikat Negara-negara Pihak yang telah menerimanya, sedang negara Pihak lainnya masih tetap terikat pada ketentuanketentuan Kovenan ini dan perubahan-perubahan terdahulu yang telah mereka terima. Pasal 30 Tanpa mengindahkan pemberitahuan yang dibuat menurut pasal 26 ayat 5, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyampaikan kepada semua Negara yang dimaksud dalam ayat 1 dari pasal tersebut halhal sebagai berikut : a. Penandatanganan, ratifikasi dan aksesi sesuai dengan pasal 26; b. Tanggal mulai berlakunya Kovenan ini sesuai dengan pasal 27 dan tanggal mulai berlakunya perubahan-perubahan sesuai dengan pasal 29. Pasal ini menetapkan tugas Sekretaris Jendral PBB untuk memberitahukan semua negara yang telah menandatangani atau mengaksesi kovenan ini, untuk menyimpan setiap piagam ratifikasi atau aksesi dan memberitahukan negara-negara yang dapat menandatangani atau menjadi pihak dalam kovenan ini.


17


Pasal 31 Pasal terakhir ini menetapkan pokok-pokok yang berkenaan dengan penyimpanan naskah asli, salinan naskah asli, serta bahasa-bahasa yang dipergunakan oleh kovenan. i.

Teks Kovenan ini yang dibuat dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol,

mempunyai kekuataan yang sama, akan disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. ii. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyampaikan salinan resmi dari Kovenan ini pada semua Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

3. PEMANTAUAN Sistem Pemantauan diatur dalam pasal 16-22 kovenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya : a. negara-negara pihak menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jendral PBB; b. Sekretaris Jendral PBB menyampaikan salinan laporan negara pihak yang bersangkutan kepada ECOSOC untuk dipelajari; c. Selanjutnya, apabila dianggap perlu, ECOSOC dapat menyampaikan laporan termaksud kepada Komisi HAM untuk dipelajari, diberi rekomendasi umum, atau diketahui; d. Negara pihak yang bersangkutan dapat menyampaikan tanggapannya atas rekomendasi umum yang dibuat oleh Komisi HAM tersebut kepada ECOSOC; e. ECOSOC dari waktu ke waktu dapat menyampaikan laporan beserta rekomendasi umum serta ringkasan informasi yang diterimanya dari negara-negara pihak dan dari badan-badan khusus yang bersangkutan kepada Majelis umum PBB;

f.

ECOSOC dapat meminta perhatian organ-organ PBB lainnya, badan-badan bawahannya dan badan-badan khusus pemberi bantuan teknis, masalah yang timbul dari laporan yang disampaikan oleh negara–negara pihak atau badan-badan khusus, yang mungkin dapat membantu organ-organ atau badan-badan khusus tersebut dalam memutuskan, sesuai dengan kompetensinya masing-masing, kemungkinan diambilnya tindakan internasional yang diperkirakan akan menyumbang implementasi progresif kovenan; g. Disepakatinya oleh negaranegara pihak jenis-jenis tindakan internasional pembuatan konvensi, penerimaan rekomendasi, pemberian bantuan teknis dan penyelenggaraan pertemuan regional dan pertemuan teknis dengan maksud untuk dapat mengadakan konsultasi dan studi yang diorganisasikan bersama dengan negara-negara yang bersangkutan.


18


Kovenan ini tidak memuat ketentuan tentang badan pemantauan pelaksanaan instrumen tersebut, padahal badan demikian dianggap perlu, maka pada tahun 1985 dengan Resolusi 1985/ 17 ECOSOC menyepakati pembentukan Committee on

Economic, Social, and Cultural Rights (Komite tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) yang beranggotakan delapan belas orang.

4. KOMITE HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA Meningkatnya penekanan akan pentingnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di dalam sistem PBB berikut tekanan dari beberapa pemerintahan serta NGO mengakibatkan ditinjaunya sistem pemantauan Kovenan. Dengan resolusi yang ditelurkan pada tahun 1985, ECOSOC memberi wewenang bagi pembentukan suatu komite independen yang terdiri atas delapan belas orang anggota guna memantau implementasi Kovenan. Komite tersebut diberi nama Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Komite ini selanjutnya menjadi suatu organ di bawah ECOSOC dan bukan merupakan perwakilan dari Negara Peserta Kovenan. Dengan demikian maka status Komite ini berbeda dari komite-komite lain yang dibentuk berdasarkan berbagai pakta hak asasi manusia lainnya. Anggota-anggota Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dipilih untuk masa bakti selama empat tahun. Lima belas anggota dipilih masing-masing dengan jumlah yang sama dari lima kelompok regional (Afrika, Asia, Eropa Timur, Amerika Latin, dan Eropa Barat). Tiga kursi sisanya dibagi sesuai peningkatan jumlah Negara Peserta di masing-masing region. Komite bertemu selama tiga minggu setiap tahunnya. Namun begitu, Komite juga berhasil meningkatkan sidang-sidangnya dengan menyelenggarakan sidang-sidang istimewa pada tahun 1990, 1993 dan 1994.

Perumusan Protokol Opsional Selain meningkatkan kualitas proses pelaporan dan mengklarifikasikan isi ketentuan-ketentuan Kovenan, komite juga menaruh perhatian pada perlindungan efektif atas hak-hak yang terkandung dalam Kovenan. Untuk maksud ini, Komite telah membahas usulan bagi penyusunan rancangan suatu protokol opsional dari Kovenan. Usulan dimaksud menyangkut pelembagaan mekanisme pengaduan dengan mana individu bisa mengajukan pengaduan jika Negara melakukan pelanggaran terhadap hak-hak yang terkandung dalam Kovenan. Komite telah mengadopsi “naskah analitis” terpadu yang diajukannya pada Konferensi Dunia mengenai Hak Asasi Manusia (World Conrefense on Human Rights). Dalam naskah analitis, Komite menekankan aspek-aspek berikut : a.

Protokol apapun bagi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya secara tegas akan bersifat opsional dan karenanya hanya akan berlaku bagi Negara Peserta yang secara spesifik menyetujuinya dengan cara ratifikasi atau menyatakan keikut-sertaannya;

b.

Prinsip umum yang mengijinkan penyerahan pengaduan berdasar suatu prosedur internasional dalam hubungannya dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sama


19


sekali bukanlah barang baru ataupun inovatif, mengingat preseden yang telah ada di lingkungan Organisasi Buruh Sedunia (ILO), Organisasi PBB untuk Pendidikan, Sains dan Budaya (UNESCO), Resolusi prosedur 1503 dari Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC), Protokol Tambahan pada Konvensi Amerika mengenai Hak Asasi Manusia di Bidang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights) (Protokol San Salvador, 1988), serta berbagai usulan yang saat ini tengah dipertimbangkan oleh Council of Europe; c.

Pengalaman sejauh ini dengan banyaknya prosedur petisi internasional yang ada menunjukkan tidak adanya dasar bagi kekhawatiran bahwa suatu protokol opsional akan

melahirkan pengaduan;

sejumlah

besar

d. Dengan prosedur protokol opsional itu nanti, Negara Peserta tetap memegang keputusan akhir mengenai apa yang akan dilakukan sehubungan dengan setiap pandangan yang diadopsi oleh Komite; dan e.

Bahwa apabila prinsip tak terpisahkan, saling ketergantungan dan saling keterkaitan antara dua perangkat hak harus dipegang teguh dalam tata kerja PBB, adalah merupakan hal yang penting jika suatu prosedur pengaduan dikembangkan bagi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, sehingga ketidakseimbangan yang kini ada akan bisa diperbaiki.

5. PENUTUP Deskripsi kasus yang dipaparkan di bawah ini dimaksudkan untuk mengurai kembali pemahaman peserta mengenai perspektif hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam memandang sebuah permasalahan. Studi

kasus APBN 2003 ini menarik untuk dikaji baik dari segi hukum nasional maupun korelasinya dengan hukum HAM internasional.

5.1. SKETSA KASUS : MENUJU ANGGARAN NEGARA YANG BERBASIS HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA APBN 2003 tidak beda jauh dari profil APBN 2002, baik dari segi struktur maupun besaran alokasi bagi pos-pos anggaran ke masing-masing sektor tidak ada perubahan yang signifikan. Sifat historis yang melekat dalam APBN 2003 terhadap APBN-APBN sebelumnya masih pekat terlihat, artinya politik anggarannya sama sekali tidak berubah meskipun hingga tahun keempat pemerintahan pasca Soeharto performa APBN tidak menunjukkan progress yang

cukup baik. Dalam APBN 2003 terjadi penurunan dalam pembiayaan proyek yang berasal dari penerimaan luar negeri dalam pengeluaran pembangunan sebesar 6,93 T (dari 25,83 trilliun pada APBN 2002 menjadi 18,9 trilliun di APBN 2003), pola pembelanjaan dalam pos-pos alokasi per sektor (subsektor) menunjukkan kecenderungan yang kurang lebih sama dengan anggaran-anggaran sebelumnya. Pengeluaran pembangunan tahun 2003 yang


20


berkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan tidak juga terlihat signifikan perubahannya (lihat table I). Dari segi nilai nominal memang ada peningkatan dari tahun sebelumnya, namun apakah sudah diperhitungkan kecenderungan semakin lemahnya kemampuan masyarakat untuk bertahan hidup secara layak. Sementara kebijakan di sektor ekonomi sangat tidak menstimulus perbaikan sektor riil ekonomi dan pengadaan lapangan kerja, sementara di sisi lain pengeluaran untuk pembayaran

1. 2. 3. 4.

bunga utang, totalnya Rp 81,98 trilliun (43,5 % dari pengeluaran rutin) hal ini mencerminkan bahwa politik anggaran pemerintah sangat menghamba pada kepentingan kreditor. Bahkan jika ditotal sektor pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan hanya 6,8 % dari total belanja negara, jika dibandingkan dengan pengeluaran negara untuk pembayaran bunga utang menyerap 22,14 % lebih dramatis lagi jika disandingkan dengan pengeluaran rutin pemerintah pusat sebesar 50,89 % dari total belanja negara.

Tabel I Pengeluaran Pembangunan Bidang yang Terkait dengan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat APBN 2003 % terhadap % terhadap pengeluaran belanja Sektor/ Sub sektor Jumlah pembangunan negara Pendidikan, Kebudayaan Nasional, 13,6 20,8 % 3,6 % Pemuda dan Olah Raga Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan 5,4 8,3 % 1,4 % Pemberdayaan Perempuan Subsidi Pangan 4,8 7,4 % 1,3 % Perumahan 1,5 2,3 % 0,4 %

(dalam trilliun) Sumber : Pidato kenegaraan Presiden RUU APBN 2003.

Anggaran pembangunan dalam APBN 2003 pada sektor pendidikan diprioritaskan untuk percepatan penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Kegiatan utamanya adalah rehabilitasi, revitalisasi dan pembangunan unit sekolah baru di SD dan madrasah ibtidaiyah dan SLTP serta madrasah tsanawiyah, pembangunan satuan pendidikan khusus seperti SD dan SLTP terbuka, pelaksanaan pendidikan luar sekolah dan pemberian beasiswa kepada siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Perubahan keempat UUD 1945, pasal 31 ayat (4) menyatakan :

“ Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” Amandemen pasal 31 UUD 1945 menjadikan alas hukum bagi bidang pendidikan dalam derajat pertama tata perundang-undangan, artinya perintah undang-undang dasar harus diterjemahkan dalam perundang-undangan di bawahnya. Dengan pernyataan konstitusi yang demikian maka mengisyaratkan secara eksplisit tentang kewajiban negara untuk


21


melakukan (obligation of conduct). Dengan landasan tersebut maka pemantauan terhadap kewajiban atas hasil (obligation of result ) dari negara menjadi lebih mudah. Keputusan untuk memberikan prosentase dalam standart nominal anggaran negara tersebut sangat masuk akal, survey dari Political and Economic Risk Consultancy tahun 2001 (PERC) menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia terburuk di kawasan Asia. Dari 12 negara yang disurvei, Indonesia menduduki urutan ke 12 setingkat di bawah Vietnam. Buruknya kondisi pendidikan di Indonesia, merupakan cerminan dari pengabaian negara atas pemenuhan pendidikan dasar. Estimasi bahwa saat ini lebih kurang 7,5 juta anak usia wajib belajar terancam tidak bisa menyelesaikan pendidikan dasarnya merupakan peringatan akan datangnya ancaman lost generation. Jadi, melalui perubahan keempat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) tersebut negara harus mengambil langkah nyata dalam kapasitas sebagai kewajiban progresif untuk mencapai hasil yang maksimal dengan sumber daya yang dimilikinya. Dengan proporsi 3,6 % dari total belanja negara pemajuan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Hal serupa juga terjadi di sektor kesehatan, dimana pengeluaran negara untuk bidang kesehatan hanya berkisar 1,4 % dari total belanja negara, angka tersebut jauh dari standart minimum internasional dalam pengganggaran negara di bidang kesehatan yang 15 % dari total belanja negara.

Anggaran tahun 2003 pengalokasiannya akan dialokasikan untuk beberapa sektor tertentu yang dianggap prioritas. Sektorsektor tersebut, adalah : masyarakat miskin/rentan melalui program Kartu Sehat, publik goods melalui penyediaan vaksin, obat, penyuluhan dan penerbitan dokumen acuan kesehatan, peningkatan upaya kesehatan dasar dan rujukan di Puskesmas dan RS Umum, pemerataan untuk daerah terpencil dan Kawasan Timur Indonesia. Jadi bisa dipastikan Human Development Index Indonesia tahun-tahun ke depan dipastikan kondisinya tidak jauh dari prestasi HDI Indonesia tahun 2002 yang menempati rangking 110, setingkat di bawah Vietnam. Ketidakberpihakan pemerintah dalam pengalokasian anggaran bagi pengeluaranpengeluaran yang berkait erat dengan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat nampak dari besaran-besaran pos pengeluaran belanja negara baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Pengeluaran rutin menyerap 50,89 % total belanja negara, pos pembayaran bunga hutang tahun APBN 2003 total 43,5% dari pengeluaran rutin. Kontras sekali dengan pengeluaran pembangunan yang berasal dari pembiayaan dalam negeri yang hanya dialokasikan 13,9 % dari total penerimaan dalam negeri. Tabel II menunjukkan bahwa belanja publik untuk pendidikan, kesehatam, pangan, dan perumahan dalam tahun anggaran 2002 dan 2003 rata-rata hanya 6 % dari penerimaan dalam negeri.


22


Tabel II Persentase belanja publik (pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan) terhadap penerimaan dalam negeri Penerimaan Pembelanjaan publik % belanja publik Dalam (pengeluaran pembangunan) terhadap Negeri penerimaan dalam negeri APBN 2002 301,87 1 Pendidikan 9,7 3,2 % 2 Kesehatan 3,5 1,2 % 3 Pangan 0,6 0,2 % 4 Perumahan 0,2 0,05 % RAPBN 330,90 1 Pendidikan 13,6 4,1 % 2003 2 Kesehatan 5,4 1,6 % 3 Pangan 4,8 1,4 % 4 Perumahan 1,5 0,5 % (dalam triliiun rupiah) Dalam APBN 2002 anggaran belanja negara untuk pertahanan dan keamanan lebih besar dari pada pengeluaran negara untuk pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan (lihat table III).

Tabel III Belanja Negara (pengeluaran rutin dan pembangunan) APBN 2002 % terhadap % Sektor/ Sub sektor Jumlah Sektor Jumlah belanja terhadap negara belanja negara Pendidikan 14,6 4,2 % Pertahanan & 16,8 4,9 % Keamanan Kesehatan & 4,1 1,2 % Politik 2,6 0,8 % Kesejt. sosial Pangan 0,6 0,2 % Aparatur Negara 7,1 2,1 % Perumahan 0,2 0,1 % Pembayaran 88,50 25,7 % bunga utang Catatan : 1.

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 telah termuat hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yakni : •

Hak atas pekerjaan (pasal 6);

• • •

Hak untuk mendirikan serikat pekerja (pasal 38); Hak atas jaminan sossial (pasal 41 ayat 1); Hak atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak (pasal 40);


23


•

2.

• Hak atas pendidikan (pasal 12); Hak atas pengembangan dan perolehan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya (pasal 13).

3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembagan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Dalam perubahan kedua UUD 1945, BAB X A tentang Hak azasi Manusia dalam pasal 28 C dan 28 H yang berbunyi : •

3.

UUD

1945

(3)

Perubahan keempat UUD 1945, pasal 31 ayat (4) menyatakan : “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”

4.

Pasal 28 H ayat 1, 2, dan 3 : 1) Setiap berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal 28 D menyatakan :

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Pasal 28 C ayat 1 dan 2 1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

•

•

Ketetapan MPR Nomor VI/ TAP MPR/ 02 yang merekomendasikan kepada Presiden : “Mengupayakan peningkatan anggaran kesehatan secara bertahap sampai mencapai jumlah minimum sebesar 15 % sesuai dengan kondisi keuangan negara dari APBN/ APBD, sebagaimana ditetapkan WHO.“

5.

Pasal 5 UU No 4 Tahun 1992 perumahan dan pemukiman pasal 5 ayat (1) menyatakan : “Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.”


24


Bahan Bacaan : www.universityofthepoor/ www.cesr.org, A Brief History Of The ICESCR. Andik Hardiyanto, Bahan Bacaan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya untuk Pendidikan Guru Kader JARI Angkatan II (tidak untuk dipublikasikan), 2003. B.G. Ramcharan, Hak-hak Azasi Manusia dan Hukum, tanpa tahun. IHRIP- Forum Asia, Circle of Rights –Economic, Social, and Cultural Rights activism : A Training Resource, 2000. Elsam, Kompilasi dan Bahan-Bahan Kursus HAM untuk Pengacara Angkatan V – 2001. Enny Soeprapto, Pokok-pokok Isi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, 2001. Ifdhal Kasim dan Johanes da Masenus Arus, Hak Ekonomi, Sosial, Budaya Esai-Esai Pilihan, Elsam, 2001. Maria Soccoro, A Rights-Based Approach Towards Budget Analysis, 1999. Scott Davinson, Hak Azasi Manusia, Pustaka Utama Grafiti, 1994. Syahrial MW dan Abdul Gofur, Neraca Pembangunan 2002 Audit Pembangunan versi Publik : Negara Masih Gagal dalam Pemenuhan Hak-hak Dasar Rakyat, JARI Indonesia 2003.


25

KONVENSI EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA

Recommend Documents