2/10/2014
BAHAN PAPARAN DIREKTORAT KETAHANAN SENI, BUDAYA AGAMA DAN KEMASYARAKATAN Disampaikan Oleh: BUDI PRASETYO, SH., MM DIREKTUR KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jakarta, 12 Februari 2014
PENINGKATAN KAPASITAS DAN PARTISIPASI ORMAS DALAM RANGKA MENSUKSESKAN PEMILU 2014
2
1
2/10/2014
Ps 28
Ps 28 C (2) UUD NRI 1945
Ps 28 E (3)
Ps 28 J (2)
KEMERDEKAAN BERSERIKAT & BER KUMPUL, MENGELUARKAN PIKIRAN DGN LISAN & TULISAN & SEBAGAINYA DITETAPKAN DGN UU. SETIAP ORG BERHAK UTK MEMAJUKAN DIRINYA DLM MEMPERJUANGKAN HAKNYA SECARA KOLEKTIF UTK MEMBANGUN MASYARAKAT, BANGSA, & NEGARANYA.
SETIAP ORG BERHAK ATAS KEBEBASAN BERSERIKAT,BERKUMPUL & MENGELUARKAN PENDAPAT.
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UndangUndang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum 3 dalam suatu masyarakat demokratis.
ARAH KEBIJAKAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Memperkuat jaminan hak berserikat dan berkumpul bagi warga negara; Penguatan sistem sosial; Pelembagaan partisipasi masyarakat; Pemberdayaan dan Penguatan kapasitas Ormas; Transparansi dan akuntabilitas Ormas; Membangun relasi intra/antar Ormas yang sehat; Kemandirian dan profesionalisme; Penataan sistem pelayanan dan administrasi; Menciptakan tertib hukum dalam bidang Ormas.
2
2/10/2014
TUJUAN ORMAS ► ► ►
►
► ►
►
►
Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat; Memberikan pelayanan kepada masyarakat; Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat; Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup; Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat; Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan Mewujudkan tujuan negara. 5
FUNGSI ORMAS ►
►
► ► ► ►
►
Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi; Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi; Penyalur aspirasi masyarakat; Pemberdayaan masyarakat;
Pemenuhan pelayanan sosial; Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan/atau; Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 6 bernegara.
3
2/10/2014
15
HAK DAN KEWAJIBAN ORMAS HAK MENGATUR & MENGURUS RMH TANGGA ORGANISASI SCR MANDIRI DAN TERBUKA
BEKERJASAMA MEMPEROLEH MENDAPAT DGN HAK ATAS MEMPERJUANG- MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN KEGIATAN KEKAYAAN KAN CITA2 & UTK MENCAPAI HUKUM TERHADAP PEMERINTAH PEMDA, INTELEKTUAL TUJUAN KEBERADAAN TUJUAN SWASTA, UTK NAMA DAN ORGANISASI & KEGIATAN ORGANISASI ORMAS LAIN & LAMBANG ORGANISASI PIHAK LAIN
KEWAJIBAN MELAKSANAKAN KEGIATAN SESUAI TUJUAN ORGANISASI
MEMELIHARA MENJAGA MENJAGA MELAKUKAN PARTISIPASI NILAI AGAMA, PERSATUAN & KETERTIBAN PENGELOLAAN DALAM BUDAYA, MORAL, KESATUAN UMUM & KEUANGAN SCR PENCAPAIAN ETIKA & NORMA BANGSA SERTA TERCIPTANYA TRANSPARAN TUJUAN KESUSILAAN KEUTUHAN KEDAMAIAN & AKUNTABEL NEGARA SERTA MEMBERIKAN NKRI MANFAAT UTK MASYARAKAT
UU No. 17 Tahun 2013 Pasal 20 & 21
ARAH PENATAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN YG DI LAKUKAN KEMENDAGRI PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI DATABASE ORMAS PENATAAN SISTEM
REVISI UU NO 8 TAHUN 1985 (UU No. 17 Th. 2013)
PENATAAN REGULASI
PENATAAN ORMAS
PENGUATAN KELEMBAGAAN
PENINGKATAN KUALITAS SDM
KEMITRAAN DENGAN ORMAS (PERMENGARI NO. 44 THN 2009 jo 20/2013)
PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TINDAK LANJUT UU NO. 17 THN 2013
HIBAH (PERMENDAGRI N0. 32/2011 jo 39/2012) 8
4
2/10/2014
PENINGKATAN KAPASITAS ORMAS
PEMERINTAH
PEMBERDAYAAN ORMAS PEMERINTAH DAERAH
9
PEMBERDAYAAN ORMAS
FASILITASI KEBIJAKAN
PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
PENINGKATAN KUALITAS SDM
peraturan per-UU-an penguatan manajemen org. pendidikan & pelatihan yg mendukung penyediaan data & informasi pemagangan pemberdayaan ormas pengembangan kemitraan kursus dukungan keahlian, program, & pendampingan penguatan kepemimpinan & kaderisasi pemberian penghargaan penelitian & pengembangan 10
UU No. 17 Tahun 2013 Pasal 40
5
2/10/2014
UU No. 17 Tahun 2013 Psl 41
1. Dalam hal pemberdayaan, Ormas dapat bekerja sama atau mendapat dukungan dari Ormas lainnya, masyarakat, dan/atau swasta; 2. Kerja sama atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian penghargaan, program, bantuan, dan dukungan operasional organisasi.
PERAN ORMAS DALAM BERBAGAI REGULASI/KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
PEMERCEPAT PERUBAHAN ( ENABLER )
PERANTARA ( MEDIATOR )
PENDIDIK ( EDUCATOR )
PERENCANA ( PLANNER )
ADVOKASI ( ADVOCATION )
AKTIVIS ( ACTIVIST )
PELAKSANA TEKNIS ( TECHNICAL ROLES )
VOLUNTEER ( KELOMPOK SUKARELAWAN )
12
6
2/10/2014
BIDANG EKONOMI - MENINGKATKAN KETRAMPILAN MASYARAKAT; - MENGENTASKAN KEMISKINAN; - MENGATASI PENGANGGURAN; - MENGEMBANGKAN KEWIRAUSAHAAN. BIDANG KEAMANAN - MENJAGA KEDAULATAN BANGSA DAN NEGARA ; - MEMUPUK JIWA DAN SEMANGAT BELA NEGARA
BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN - FASILITATOR PENYAMPAIAN ASPIRASI MASY; - PERUMUSAN KEBIJAKAN DLM MUSREMBANG.
BIDANG KEAGAMAAN - MENJAGA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA; - MENGEMBANGKAN SIKAP TOLERANSI.
BENTUK PARTISIPASI ORMAS DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
BIDANG SOSIAL & BUDAYA - MENJAGA KERUKUNAN SOSIAL, SEMANGAT GOTONG ROYONG DAN TOLONG MENOLONG; - MENDORONG PENGUATAN KARAKTER BANGSA; - MELESTARIKAN BUDAYA.
BIDANG POLITIK - MEMBERIKAN PEMAHAMAN TTG PENDIDIKAN POLITIK DAN KESETARAAN GENDER.
BIDANG TRANTIBMAS - MEMBANTU APARAT KEPOLISIAN; - MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN.
LANGKAH-LANGKAH KEMENDAGRI DALAM PENINGKATAN PERAN FKUB GUNA MEWUJUDKAN PEMILU 2014 RUKUN DAN DAMAI
14
7
2/10/2014
PEMBENTUKAN FKUB PROV DAN KABUPATEN/KOTA 2011-2013 NO
WILAYAH
NASIONAL JUMLAH prov/kab/kota
FKUB PROV
FKUB KAB
FKUB KOTA
KETERAN GAN
33
332
92
Kab/Kota
34
410
98
508
33
332
92
MASALAH PENDIRIAN RUMAH IBADAT GEREJA 1. 2. 3. 4. 5.
Gereja Paroki Santo Bernedet di Komplek Perumahan Tarakanita Jl. Matahari RT 07/04 Kelurahan Sudimara Kecamatan Pinang Kota Tangerang, Provinsi Banten. Gereja HKBP Baru Jl. Dokter Wahidin, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Provinsi Sumatera Utara. Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan), Gereja Pentakosta, dan Gereja GKRI (Gereja Kristus Rahani Indonesia), di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Gereja Kristen Sulawesi Selatan/GKSS Klasis Mappatua Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. GKI Taman Yasmin Kota Bogor, HKBP Filadelfia Tambun Kabupaten Bekasi, dan Gereja Pante Kosta Indonesia (GPdI) Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.
MASJID
1. Penyegelan Musholla Assyafiiyah di Kota Denpasar, Provinsi Bali yang hendak dijadikan Masjid. 2. Penolakan pembangunan Masjid Raudatul Jannah Desa Kaima, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. 3. Penolakan pembangunan Masjid di Provinsi Papua Barat. 4. Penolakan pembangunan Masjid di Perumahan di Kota Batam, Provinsi Kepri. 5. Penghentian pembangunan Masjid Nur Musafir Batulapat, Kota Kupang, Provinsi NTT. 6. Kasus lain tidak terkait dengan mayoritas dan minoritas tetapi karena tidak sesuai perizinan, di Provinsi Sumatera Utara ada 3 masjid yang dibongkar oleh Satpol PP, yaitu Masjid Al Ikhlas di Jl. Timor Medan, Mushola Al Jihad di Kisaran, Masjid Huddam I BB. Ini merupakan bentuk ketegasan aparat Pemda setempat terhadap pelanggaran perizinan.
8
2/10/2014
RASIO JUMLAH RUMAH IBADAT TABEL PERSENTASE KENAIKAN JUMLAH RUMAH IBADAT TAHUN 204
NO 1 2 3 4 5
AGAMA Islam Kristen Katolik Hindu Buddha
TAHUN 1977 392.044 18.977 4.934 4.247 1.523
TAHUN 2004
% KENAIKAN
643.834 43.909 12.473 24.431 7.129
64% 131% 153% 475,25% 368%
TABEL RASIO PERBANDINGAN JUMLAH RUMAH IBADAT DENGAN JUMLAH PEMELUK AGAMA
NO 1 2 3 4 5
AGAMA Islam Protestan Katolik Hindu Budha
RUMAH IBADAT 243,091 47,106 12,242 14,059 2,992
PEMELUK 215,144,5608 22,512,326 8,274,999 4,449,257 2,280,859
RASIO 1 : 885 1 : 331 1 : 676 1 : 316 1 : 762
17
HASIL EVALUASI DAN MONITORING DI BEBERAPA DAERAH 1. Masih kurangnya konsistensi dalam mengimplementasikan PBM No 9 dan No 8 tahun 2006. 2. Masih kurangnya sosialisasi PBM No 9 dan No 8 Tahun 2006 di tingkat pejabat daerah, kecamatan , desa/kelurahan dan masyarakat. 3. Belum optimalnya dukungan anggaran dalam rangka pemberdayaan FKUB. 4. Masih munculnya perselisihan pendirian rumah ibadat akibat masih kurangnya pemahaman terhadap persyaratan pendirian rumah ibadat dan konsistensi dalam melaksanakan PBM No 9 dan No 8 Tahun 2006. 5. Merebaknya aliran-aliran baru yang dinilai sesat yang susah dipantau dan kesulitan untuk dilakukan penindakannya. 6. Masih adanya beberapa kabupaten yang belum membentuk FKUB karena ada penolakan dari tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat lokal (misalnya beberapa kab di Sumbar). 7. Kurang optimalnya pengembangan dan penghormatan terhadap kearifan lokal dalam menjaga kerukunan umat beragama. 8. Masih adanya adanya kecenderungan pemaksaan kehendak terhadap norma yang di masyarakat sudah mapan dan kurang mengindahkan etika publik dalam kehidupan keagamaan . 9. Kurang terjalinnya komunikasi intensif dan terbuka antara tokoh agama dan masyarakat dalam proses pendirian rumah ibadat.
9
2/10/2014
PENGUATAN KELEMBAGAAN FKUB 1. 2.
3.
4. 5.
6.
7.
Perlunya penguatan kapasitas dan kelembagaan FKUB provinsi, kabupaten/kota bahkan sampai tingkat ke kecamatan melalui reposisi Ketua Dewan Penasihat FKUB agar dipimpin langsung oleh kepala daerah. Agama bukan faktor pemicu konflik sosial, karena secara kultural bangsa Indonesia memiliki akar sejarah dan budaya yang kuat tentang toleransi kerukunan umat beragama. Kecenderungan yang terjadi, faktor kesenjangan dan kesejahteraan banyak menjadi pemicu konflik sosial. Perlunya dibentuk FKUB sampai di tingkat kecamatan serta memperbanyak dan memperluas cakupan sosialisasi sampai ke tingkat kecamatan, bahkan sampai desa/kelurahan dan juga kepada kelompok masyarakat luas dengan metode-metode yang efektif dan optimalisasi media sosial. Pemerintah dan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan untuk melakukan pendekatan strategi seni, budaya dan kearifan dalam penanganan masalah kerukunan umat beragama. Pemerintah terus menerus mengingatkan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengoptimalkan implementasi regulasi dan meningkatkan dukungan anggaran secara signifikan kepada FKUB dengan mempertimbangkan faktor: Luas wilayah Potensi masalah kerukunan umat beragama Heterogenitas penduduk Kemampuan dan potensi keuangan daerah Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemampuan anggota FKUB provinsi, kabupaten/kota, perlu ditingkatkan pemahaman wawasan dan komitmen kebangsaan serta kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugas strategis: Melakukan deteksi dini dan pemetaan gangguan kerukunan umat beragama. Meredam dan mencari solusi terhadap gangguan kerukunan umat beragama. Mengidentifikasi dan merevitalisasi kearifan lokal yang dapat mendukung kerukunan antar umat beragama. Perlunya peningkatan status PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Perpres.
FASILITASI KEMENDAGRI KEPADA TMII DAN ANJUNGAN DAERAH DALAM RANGKA PELESTARIAN KEBUDAYAAN
20
10
2/10/2014
FASILITASI KEMENDAGRI KEPADA TMII DAN ANJUNGAN DAERAH 21
1. Memberikan dukungan kepada Manajemen TMII dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan kepada Pemda Provinsi yang memiliki aset anjungan daerah di TMII, untuk mempromosikan, melestarikan dan mengembangkan nilai kearifan lokal serta membangun karakter bangsa; 2. Memberikan fasilitasi dan dukungan dalam pelaksanaan avent-event kebudayaan yang diselenggarakan oleh TMII; 3. Sejak tahun 2007 telah memfasilitasi TMII dan Pemda Provinsi dalam rangka pembangunan anjungan daerah Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Papua Barat. 4. Memfasilitasi TMII dalam pelaksanakan Road Show dan Rapat Koordinasi ke beberapa Provinsi Yang dilakukan oleh Tim (terdiri dari Manajemen TMII, Ditjen Kesbangpol Kemendagri dan Ditjen NBSF Kemenbudpar) secara bersama dalam rangka sosialisasi program TMII serta mendorong Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota) untuk pelaksanaan pelestarian kebudayaan di Anjungan Provinsi secara konsisten dan berkesinambungan.
PERAN KEMENDAGRI DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA BEBAS NARKOBA TAHUN 2015
22
11
2/10/2014
KONDISI OBYEKTIF 1. DATA BNN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR PENYALAHGUNAAN NARKOBA MENGALAMI PENINGKATAN RATA-RATA 26% SETIAP TAHUN 2. DATA PREVALENSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DALAM TIGA TAHUN TERAKHIR MENGALAMI PENINGKATAN, TAHUN 2009 PREVALENSI 1,99% (3,6 JT ORG), TH. 2010 PREVALENSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA 2,21% (4,02 JT ORG), DAN TH. 2011 PREVALENSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA 2,8% (5 JT ORG) 3. LEMAHNYA KOORDINASI ANTAR INSTITUSI (PUSAT DAN DAERAH) DALAM ASPEK PERENCANAAN PROG/KEG, IMPLEMENTASI PROG/KEG DAN MONEV 4. KETERBATASAN DUKUNGAN ANGGARAN DAERAH
PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2013 KONSIDERAN MENIMBANG
DENGAN MENINGKATNYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI MASYARAKAT MEMBAHAYAKAN PERKEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA DAN MENGANCAM KEHIDUPAN BANGSA DAN NEGARA PEMDA BERTANGGUNGJAWAB MELINDUNGI MASYARAKAT DAN MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASAYARAKAT MELALUI FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
12
2/10/2014
UPAYA KEMENDAGRI DALAM MENUJU INDONESIA BEBAS NARKOBA 2015
PERAN GUBERNUR/ BUPATI /WALIKOTA
PERMENDA GRI NO. 21 TAHUN 2013 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN, PENYALAHGUNAAN NARKOTIKKA
PENDANAAN MUATAN ISI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PELAPORAN
TERIMA KASIH
13
