BAHAN PAPARAN INFRASTRUKTUR PADA SIDANG KELOMPOK MUSRENBANG PROV. SUMATERA UTARA
Medan, 4 April 2013
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
1
PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1
BADAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DAERAH UMUM PROV. SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
1
> LATAR BELAKANG <
a
b
Sidang Kelompok Bidang Infrastruktur ini dilaksanakan dalam rangka mensinergikan serta menyelaraskan Perencanaan Pembangunan yang prioritas dan berkelanjutan sebagai masukan untuk Rancangan Awal RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 dengan pendekatan partisipatif dan Bottom- up Planning.
Materi yang dibahas dalam Sidang Kelompok ini adalah Pemantapan Rumusan Hasil Pokja sebagai masukan untuk RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014, yang berisikan tentang : 1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan 2. Program/Kegiatan Prioritas
BADAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DAERAH UMUM PROV. SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
2
> DASAR PELAKSANAAN <
1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4. Permendagri No. 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
BADAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DAERAH UMUM PROV. SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
3
> TUJUAN <
1. Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Bidang infrastruktur yang terencana, berkelanjutan dan prioritas guna mendukung peningkatan perekonomian masyarakat di wilayah Sumatera Utara ; 2. Merumuskan masukan dan saran untuk penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Renja SKPD Tahun 2014
BADAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DAERAH UMUM PROV. SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
4
> KELUARAN <
1. Kesepakatan Rumusan Program Kegiatan yang menjadi Prioritas dalam Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara TA.2014; 2. Berita Acara Sidang Kelompok Sektor Infrastruktur
BADAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DAERAH UMUM PROV. SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
5
>DASAR PENYUSUNAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVSU TA. 2014 <
1.
RPJP NASIONAL TAHUN 2005-2025
2.
RPJPD PROV. SUMATERA UTARA TAHUN 2005-2025
3.
RTRW PROVSU 2003-2028 DAN REVISINYA
4.
RPJM NASIONAL 2010-2014
5.
POKOK-POKOK PIKIRAN PEMBANGUNAN DAERAH (NASKAH AKADEMIK DRAFT RPJMD PROVSU 2014-2018)
6.
ISU STRATEGIS GLOBAL, NASIONAL, PROVINSI
7.
KEBIJAKAN NASIONAL (DRAFT RKP TAHUN 2014)
8.
PERGUB TENTANG RAD MDGs, RAD-PG, RAD-PK, RAD-GRK, RAD-PUG (KHUSUS SASARAN/TARGET 2014) DAN INGUB NO. 14 TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN PRODUKSI BERAS NASIONAL TERKAIT DENGAN PERUBAHAN IKLIM;
9.
HASIL RESES DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DAERAH UMUM PROV. SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
6
>TEMA RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TA. 2014< “PENINGKATAN DAYA SAING UNTUK MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT”, DENGAN UNSUR POKOK : 1.
PEMANTAPAN PEREKONOMIAN DAERAH
2.
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3.
Peningkatan Daya Saing Peningkatan dan pemanfaatan teknologi Peningkatan Ketahanan Ekonomi Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif Peningkatan SDM Optimalisasi Pemanfaatan SDA dengan tetap memperhatikan daya dukung dan pelestarian lingkungan Penurunan Kemiskinan dan pengangguran Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan
PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
Perbaikan kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi Memantapkan penegakan hukum, dan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif 2014
BADAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DAERAH UMUM PROV. SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
7
TAHAPAN PENCAPAIAN VISI RPJMD PROV. SUMUT 2005-2025 RPJMD 4 (2019-2023) RPJMD 3 (2014-2018) RPJMD 2 (2009-2013)
RPJMD 1 (2006-2009) Penciptaan lingkungan masy yg aman, damai, adil, dan demokratis yg didukung good governance, pelayanan kebuthan dasar masy, guna mendukung pemb ekonom dan infrast.
Peningkatan kualitas SDM, kesejahteraan masy (pendidikan, kesehatan,daya beli), penyediaan energi, pangan, yang didukung pembangunan infrastruktur lainnya
Pemantapan pembangunan secara menyuluruh dengan penekanan pada daya saing daerah, yg dilandaskan pada SDM dan SDA, melalui pemanfaatan teknologi
Tingkat kemandirian yg tinggi, makmur, berkeadilan dan maju, melalui percepatan pembangunan semua bidang yang didukung struktur ekonomi yg tangguh
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
2
PROGRAM PRIORITAS TA.2014
9
BADAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DAERAH UMUM PROV. SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
1 No 1.
2. 3. 4.
5.
SINKRONISASI PRIORITAS PEMBANGUAN NASIONAL- SUMUT TA. 2014 NASIONAL SUMATERA UTARA Reformasi birokrasi dan tata 1. Peningkatan Kehidupan Beragama, kelola; Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pendidikan; 2. Peningkatan Aksessibilitas dan Kualitas Pendidikan Kesehatan; 3. Peningkatan Aksessibilitas dan Pelayanan Kesehatan Penanggulangan kemiskinan; 4. Perluasan Kesempatan kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin Ketahanan pangan; 5. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan
BADAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DAERAH UMUM PROV. SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
1
LANJUTAN.....
No
NASIONAL
SUMATERA UTARA
6
Infrastruktur;
7.
Iklim investasi dan usaha;
8.
Energi;
9.
Lingkungan hidup dan bencana;
11.
Kebudayaan, kreativitas, dan 7. Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Penerapan inovasi teknologi Teknologi 3 (tiga) prioritas lainnya yaitu 8. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan (1) bidang politik, hukum, dan 9. Mendukung dan mendorong Kebijakan Nasional di daerah keamanan; (2) bidang (MP3KI, MP3EI, RAD-MDGs, RAD-PG, perekonomian dan; (3) bidang RAD-PK, RAD-GRK) kesejahteraan rakyat,
12.
6. Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah untuk mendukung Daya Saing Perekonomian
BADAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DAERAH UMUM PROV. SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
2
PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA TA. 2014
NO
PROGRAM KEGIATAN
1
PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA, PENEGAKAN HUKUM, PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN.
2
PENINGKATAN AKSESBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN (PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN).
3
PENINGKATAN AKSESBILITAS DAN PELAYANAN KESEHATAN TERUTAMA PENURUNAN ANGKA KEMATIAN BAYI DAN IBU MELAHIRKAN.
4
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH MENDUKUNG DAYA SAING PEREKONOMIAN; PENGEMBANGAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, SERTA WILAYAH KEPULAUAN DAN PERBATASAN/WILAYAH TERLUAR.
BADAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DAERAH UMUM PROV. SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
3
PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR TA.2014 PRIORITAS
RENCANA AKSI /KEGIATAN
4 Peningkatan 1. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah untuk mendukung Daya 2. Saing Perekonomian 3. 4. 5.
Pembangunan dan peningkatan ruas jalan provinsi yang berada di pantai barat, pantai timur maupun dataran tinggi. Peningkatan ruas jalan menuju daerah parawisata. Pembangunan jalan akses menuju sentra produksi (Jalan Produksi dan Jalan Usaha Tani). Peningkatan kapasitas jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota. Mendukung dan mendorong kebijakan nasional MP3EI antara lain dengan peningkatan jalan nasional/provinsi/ kabupaten mendukung KISM, pengembangan jalur kereta api dan pelabuhan
BADAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DAERAH UMUM PROV. SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
4 NO
ISU STRATEGIS & PERMASALAHAN INFRASTRUKTUR ISU STRATEGIS
PERMASALAHAN
1
Sarana dan Prasarana transportasi
Kondisi Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap masih dibawah 80% Beban kendaraan melebihi kapasitas daya tahan permukaan jalan Kondisi geografis di sebagian wilayah menimbulkan biaya tinggi utk pembangunan dan perawatan.
2
Sarana dan Prasarana perhubungan
Percepatan pengoperasian Bandara Kuala Namu Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung dan pelabuhan laut lainnya Keselamatan Lalu Lintas
3
Sarana dan Prasarana Pengairan
Irigasi belum berfungsi secara optimal (40%dalam kondisi rusak berat dan ringan) Sebagian irigasi berubah fungsi menjadi lahan perkebunan Belum Terpenuhinya Kebutuhan Air Baku Masih Belum Tertanganinya Kawasan-Kawasan Rawan Banjir Rusaknya DAS di Hulu Sungai-Sungai Potensial Yang Mengakibatkan Baniir, Tanah Longsor dan Tingginya Sedimantasi
BADAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DAERAH UMUM PROV. SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
LANJUTAN.....
4 NO
ISU STRATEGIS
PERMASALAHAN
4
Energi Listrik dan Gas
Ketersediaan energi listrik belum dapat memenuhi kebutuhan industri dan rumah tangga Keterbatasan pasokan gas
5
Lingkungan
• • • • • • •
6
Tata Ruang dan Pemukiman
Terjadinya pencemaran air sungai terutama sungai-sungai yang melalui kawasan perkotaan; Tingkat pelayanan pengelolaan sampah di kawasan permukiman masih rendah (34,42% Masih luasnya lahan kritis, terutama di DTA Danau Toba; Emisi gas rumah kaca yang masih cukup besar (171 Juta ton CO2 ekuivalen); Terjadinya konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, terutama perusahaan tambang; Masih lemahnya penegakan hukum terkait pencemaran dan perusakan lingkungan; Terjadinya degradasi ekosistem mangrove seperti beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit di kawasan Pantai Timur Masih belum legalnya revisi RTRW Prov dan RTRW Kab/Kota Masih rendahnya cakupan pelayanan Air Minum dan infrastruktur sanitasi lingkungan Rendahnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman Tingginya backlog kebutuhan rumah terhadap kemampuan penyediaan perumahan
BADAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DAERAH UMUM PROV. SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
5
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS INFRASTRUKTUR, LINGKUNGAN HIDUP & PENGEMBANGAN WILAYAH TA. 2014
Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah untuk mendukung Daya Saing Perekonomian
1. Pembangunan dan peningkatan ruas jalan provinsi yang berada di pantai barat, pantai timur maupun dataran tinggi. 2. Peningkatan ruas jalan menuju daerah parawisata. 3. Penanganan Jalan Lingkar Kab/Kota 4. Pembangunan jalan akses menuju sentra produksi (Jalan Produksi dan Jalan Usaha Tani). 5. Pembangunan Jalan Alternatif • Pembangunan Jalan Rawasaring • Pembangunan Jalan Lingkar Danau Toba •Pembangunan / Perbaikan Jalan di Pulau Nias 6. Pemasangan Guardrail, Delineator, Marka Jalan atau Fasilitasi Perhubungan darat 7. Pembangunan VIP Room Bandara Kuala Namu 8. Perbaikan Sarana dan Prasarana Irigasi dan Rawa 9. Penyediaan Air Baku Dalam Mendukung MDGs 10. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalina Banjir dan Pengamanan Pantai 11. Pembangunan jalan akses menuju sentra produksi (Jalan Produksi dan Jalan Usaha Tani). 12. Peningkatan kapasitas jalan Nasional/provinsi/kabupaten/kota.
BADAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DAERAH UMUM PROV. SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
5 Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah untuk mendukung Daya Saing Perekonomian
LANJUTAN….
13. Mendukung dan mendorong kebijakan nasional MP3EI antara lain dengan
peningkatan jalan nasional/provinsi/ kabupaten mendukung KISM, pengembangan jalur kereta api dan pelabuhan. 14. Pembangunan Sarana prasarana Air Minum dan Infrastruktur Sanitasi 15. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman 16. Percepatan Pembangunan Kawasan Strategis Cepat tumbuh 17. Penyediaan Perumahan dan bantuan stimulan bagi peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni 18. Peningkatan upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim 19. Pembangunan Sarana prasarana Air Minum dan Infrastruktur Sanitasi 20. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman 21. Percepatan Pembangunan Kawasan Strategis Cepat tumbuh 22. Penyediaan Perumahan dan bantuan stimulan bagi peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni 23. Peningkatan upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim
BADAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DAERAH UMUM PROV. SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMENUHAN SASARAN PRIORITAS
6
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
PRO POOR
• Subsidi Siswa Miskin • Jamkesmasda • Jampersal • Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni • Bantuan Pembangunan Desa • Dukungan MP3KI
PRO JOB
• Penumbuhan industri padat karya/kluster industri • Peningkatan dan perluasan Cluster I – IV
PRO GROWTH
• Dukungan MP3EI • Pembangunan Infrastruktur • Pengurangan kesenjangan antar antar daerah
BADAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DAERAH UMUM PROV. SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
6
LANJUTAN….. STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
PRO ENVIRONTMENT
• Optimalisasi pemanfaatan SDA sesuai daya dukung dan daya tamping lingkungan; • Pembangunan ramah lingkungan (ekonomi hijau) • Penurunan emisi GRK terutama pada sektor kehutanan dan lahan gambut (81% dari emisi total Provsu); • Pelaksanaan pengawasan yang lebih ketat, terutama untuk kegiatan yang wajib AMDAL, UKL/UPL • Pembangunan Sarpras Air minum dan Sanitasi Lingkungan • Peningkatan penegakan hukum lingkungan, terutama terkait dengan pelanggaran tata ruang.
PRO CREATION
• •
Rumah Produktifitas Daerah Penumbuhan Wirausahawan Muda
BADAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DAERAH UMUM PROV. SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
7
PROGRAM PRIORITAS PSDA TA. 2014
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
1
Program Pembangunan dan Pengelolaan Infarstruktur Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Perencanaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan O&P Jaringan Irigasi dan Rawa O & P jaringan Irigasi (1.000 Ha - 3.000 Ha) dan Lintas Kab/Kota pada 9 UPT/ Balai PSDA O & P jaringan rawa (1.000 ha - 3.000 ha) dan Lintas Kab/Kotapada 6 UPT/ Balai PSDA
2
Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi (luasan 1.000 ha s/d 3.000 ha atau daerah lintas kabupaten/kota) pada 7 UPT/ Balai PSDA Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur rawa (luasan 1.000 ha s/d 3.000 ha atau daerah lintas kabupaten/kota) pada 6 UPT/ Balai PSDA Program Pembangunan dan Pengelolaan Air Baku dan Sumber Air lainnya Pembebasan tanah untuk Waduk Lau Simeme Rehabilitasi dan pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku pada 3 UPT/ Balai PSDA
3
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air lainnya Pengelolaan Hidrologi/Hidrometri dan data/informasi sumber daya air Penunjang Keg. Program WISMP/Loan 4711-IND-World Bank, dalam pengelolaan SDA : Komponen 1 dqan 2 ((Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provsu dan UPT/Balai PSDA Belawan - Padang)
BADAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DAERAH UMUM PROV. SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
8 NO 4
LANJUTAN….. PROGRAM/ KEGIATAN Program Pembangunan dan Pengelolaan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Perancanaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan E & P sungai pada Provinsi Sumatera Utara E & P sarana dan prasarana pengendalian dan pengamanan sungai dan pantai 10 UPT PSDA Monitoring dan Evaluasi kerusakan infrastuktur sumber daya air akibat bencana alam
5
Rehabilitasi / Perbaikan dan Pembangunan Infrastruktur pengendalian banjir dan pengamanan sungai/pantai pada 10 UPT PSDA Program Pembinaan, Pengaturan dan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air Monitoring Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan infrastruktur pengelolaan sumber daya air Operasional untuk survey dan perencanaan kegiatan perbaikan kerusakan sarana dan prasarana SDA pada 10 UPT/ Balai PSDA
BADAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DAERAH UMUM PROV. SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
9
PROGRAM PRIORITAS BINA MARGA TA. 2014
NO 1
PROGRAM/ KEGIATAN Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan Penggantian Jembatan Pembebasan tanah untuk pembangunan jalan dan jembatan
2
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pemeiharaan Berkala Jalan Pemeliharaan Rutin Jalan Pemeliharaan Rutin Jembatan
3
Pembinaan Jalan dan Jembatan Survey Teknis Kondisi Jalan Propinsi Sum. Utara Survey Teknis Kondisi Jembatan Propinsi Sum. Utara Pengawasan Pemeliharaan Jalan Provinsi
BADAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DAERAH UMUM PROV. SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
10 NO 1
PROGRAM PRIORITAS PERHUBUNGAN TA. 2014 PROGRAM/ KEGIATAN Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Pemeliharaan dan perawatan pesawat timbangan di Sumatera Utara Peningkatan jalan masuk/keluar UPPKB Simpang Dua Peningkatan jalan masuk/keluar UPPKB Aek Batu Rehabilitasi ruang tunggu pelabuhan Sundari Belawan
2
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Biaya operasional KMP Ferry Roro dikawasan danau toba DED Pembangunan dermaga sungai Pembersihan alur pelayaran sungai
3
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Peningkatan/Rehabilitasi ruang jaga Pos Pelabuhan Laut Regional Teluk Nibung Pembuatan Talud dan Penimbunan jalan ke pelabuhan batang serai Pengadaan Alat Keselamatan Penumpang Kapal
BADAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DAERAH UMUM PROV. SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
10
LANJUTAN.....
NO 4
PROGRAM/ KEGIATAN Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan dan pemasangan Rambu lalu lintas Pengadaan dan pemasangan Guard Rail Pengadaan dan Pemasangan Delineator Pengadaan dan Pemasangan APILL/Warning Light Pengadaan Paku Jalan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Perairan Pengadaan dan Pemasangan VMS diruas jalan berastagi - medan Pengadaan dan Pemasangan Marka Pembangunan Lampu penerangan jalan umum pada daerah rawan kecelakaan Penanganan lokasi rawan kecelakaan di DRK Sumatera Utara
5
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kenderaan Bermotor Pengawasan dan Penertiban lalu lintas angkutan jalan Pengadaan alat uji emisi gas buang kendaraan bermotor
BADAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DAERAH UMUM PROV. SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
11
PROGRAM PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP TA. 2014
NO 1
PROGRAM / KEGIATAN Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan AMDAL, dan UKL/UPL; Pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3; Pengendalian pencemaran air dari kegiatan industri dan jasa (Prokasih/Superkasih); Pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan perkotaan (Adipura); Pengendalian pencemaran limbah domestik dan usaha skala kecil; Pengendalian pencemaran emisi kendaraan (Langit Biru).
2
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah untuk melaksanakan konservasi sumber daya alam, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan serta pengawasannya (Mendukung Program Menuju Indonesia Hijau); Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Mitigasi dan daptasi Perubahan Iklim; Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air.
BADAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DAERAH UMUM PROV. SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
11 NO 3
LANJUTAN..... PROGRAM/ KEGIATAN Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Pengembangan Kapasitas Pranata Kelembagaan dalam Pemanfaatan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pengembangan Peraturan- peraturan Daerah di bidang lingkungan hidup Pegembangan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup 4
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Pengembangan data dan informasi lingkungan hidup; Peningkatan kualitas data dan informasi lingkungan hidup;
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan.
BADAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DAERAH UMUM PROV. SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
11
LANJUTAN.....
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
5
Program Peningkatan kualitas informasi perubahan iklim Mitigasi gas rumah kaca dalam rangka antisipasi perubahan iklim; Peningkatan kapasitas dalam rangka adaptasi perubahan iklim; Peningkatan kapasitas dalam mitigasi bahan perusak ozon (HCFCs dan CFCs).
6
Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penyusunan kebijakan, norma,standard prosedur dan manual pengelolaan RTH; Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH; Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH; Pembinaan dan koordinasi pengelolaan RTH.
7
Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut; Pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir laut; Pemantauan ekosistem pesisir dan laut Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut.
BADAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DAERAH UMUM PROV. SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
11 NO 8
LANJUTAN..... PROGRAM/ KEGIATAN Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan; Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan; Pengembangan teknologi pengolahan persampahan.
BADAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DAERAH UMUM PROV. SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
12
PROGRAM PRIORITAS TATA RUANG & PEMUKIMAN TA. 2014 NO
PROGRAM/ KEGIATAN
1
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
2
PROGRAM PEMBINAAN & PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PEMUKIMAN
3
PROGRAM PERUMAHAN
BADAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DAERAH UMUM PROV. SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
12
LANJUTAN…. ENTITAS
PERKOTAAN
REGIONAL
PERDESAAN
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN REGIONAL: – SPAM REGIONAL – AIR LIMBAH TERPUSAT REGIONAL – TPA REGIONAL
KABUPATEN/
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOTA:
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA
– RISPAM KOTA
KABUPATEN :
– PEMBINAAN PDAM
– RISPAM KABUPATEN
– SPAM KOTA
– SPAM KABUPATEN
– AIR LIMBAH TERPUSAT
– SPPIP KABUPATEN
– DRAINASE PERKOTAAN
– SSK KABUPATEN
– TPA SAMPAH – SPPIP KOTA – PERDA BANGUNAN GEDUNG – RISPK – SSK KOTA
BADAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DAERAH UMUM PROV. SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
12 ENTITAS
LANJUTAN…. PERKOTAAN
PERDESAAN
KAWASAN
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KWS PERKOTAAN : – SPAM DI RUSUNA, KWS. KUMUH DAN PELABUHAN PERIKANAN – AIR LIMBAH KOMUNAL – RUSUNAWA – RPKPP – PERMUKIMAN KUMUH – INFRASTRUKTUR DI RUSUNA – PNPM PERKOTAAN PLUS – INFRASTRUKTUR RAWAN BENCANA – RTBL – RTH – PSD PERMUKIMAN TRADISIONAL/ BERSEJARAH – BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STRATEGIS
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KWS PERDESAAN : – SPAM KWS. NELAYAN DAN PELABUHAN PERIKANAN – INFRASTRUKTUR RAWAN BENCANA DAN KWS. PERBATASAN – RISE/PISEW – AGROPOLITAN/MINAPOLITAN
LINGKUNGAN/ KOMUNITAS
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN/ KOMUNITAS PERKOTAAN: – PLP-BK/ND – PNPM- MP (P2KP) – SANIMAS – 3R
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN/ KOMUNITAS PERDESAAN: – PLP-BK/ND – SPAM DESA RAWAN AIR/ PESISIR/ TERPENCIL – PAMSIMAS – PPIP – RISPNPM
KONDISI JALAN NO
PROVINSI
PROV. SUMATERA UTARA
PANJANG JALAN (Km)
3.048,5
BAIK
SEDANG
Km
%
Km
1.345,61
44,14
955,70
RUSAK RINGAN RUSAK BERAT
%
Km
%
Km
%
31,35 409,72 13,44 337,47 11,07
KONDISI JALAN NO
LINTAS JALAN
PROV. SUMATERA UTARA
PANJANG JALAN (Km)
BAIK (0
RUSAK RINGAN RUSAK BERAT (812)
SEDANG (4
Km
%
Km
%
Km
2.249,64
1.240,38
55,14
723,56
32,16 199,91
%
Km
%
8,89
85,80
3,81
1
Lintas Timur
564,55
457,07
80,96
104,24
18,46
2,94
0,52
0,30
0,05
2
Lintas Tengah
510,21
286,92
56,24
165,73
32,48
38,70
7,58
18,86
3,70
3
Lintas Barat
381,86
133,48
34,95
124,78
32,68
83,90
21,97
39,71
10,40
4
Lintas Penghubung
472,87
228,96
48,42
196,67
41,59
33,53
7,09
13,71
2,90
5
Non Lintas
320,15
133,94
41,84
132,14
41,27
40,84
12,76
13,23
4,13 Page 32
13
BADAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DAERAH UMUM ISU- ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PROV. SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PENYELENGGARAAN JALAN
1
Mendukung Kawasan Strategis Industri Sei Mangkei
Kab. Simalungun dan Kab. Batubara
Peningkatan Struktur Jalan, Pelebaran Jalan, Pemeliharaan Berkala Jalan, dan Penggantian Jembatan
2
Mendukung Bandara Kuala Namu
Kab. Deli Serdang
3
Mendukung Kawasan Pertanian dan Perkebunan sebagai wujud program Agropolitan
Kab. Langkat, Kab. Batubara, Kab. Asahan, Kab. Lab. Batu, Kab. Deli Serdang, Kab. Sergai, Kab. Paluta dan Kab. Palas
Peningkatan Struktur Jalan, Pelebaran Jalan dan Pemeliharaan Berkala Jalan
4
Mendukung Sektor Par ariiwisata
Kab. Samosir dan Kab. Karo
Peningkatan Struktur Jalan, Pelebaran Jalan dan Pemeliharaan Berkala Jalan
5
Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur jalan yang menuju kawasan--kawasan strategis ekonomi kawasan
Kab. Langkat, Kota Medan, Kab. Tapanuli Tengah dan Kab. Simalungun
Peningkatan Struktur Jalan, dan Pemeliharaan Berkala Jalan
6
Mendukung Program Pengembangan Wilayah dan membuka daerah terisolir
Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Selatan, dan Kab. Madina
Peningkatan struktur jalan dan Pelebaran jalan
Peningkatan Struktur Jalan, Pelebaran Jalan, dan Penggantian Jembatan
BADAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DAERAH UMUM PROV. SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
13
LANJUTAN.....
7
Penanganan ruas jalan Pematang Siantar - Tiga Peningkatan Struktur Jalan, Pelebaran Jalan Runggu di Kabupaten Simalungun sepanjang dan Pemeliharaan Berkala Jala Jalann ± 13 Km
8
Status jalan Provinsi pada ruas jalan Simpang KualaTanjung - Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara sepanjang ± 16,02 Km
Perubahan status jalan menjadi jalan Nasional
9
Status jalan Provinsi pada ruas jalan Perdagangan -Pematangsiantar sepanjang ± 40,6 Km
Perubahan status jalan menjadi jalan Nasional
10
Status jalan Kabupaten pada ruas jalan Desa Mayang - Sei Bejangkar sepanjang ± 30 Km
Perubahan status jalan menjadi jalan Nasional
11
Status jalan Kabupaten pada ruas jalan Simpang Mayang - Kec. Bosar Maligas sepanjang ± 14 Km
Perubahan status jalan menjadi jalan Nasional
BADAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DAERAH UMUM PROV. SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
14
PENANGANAN JALAN AKSES MENUJU KAWASAN INDUSTRI SEI MANGKEI
1
Peningkatan Jalan kabupaten dari Simpang Mayang ke lapangan bola Kawasan industri (2,5 Km)
Peningkatan Struktur Jalan, Pelebaran Jalan dan Pemeliharaan Berkala Jalan
2
Peningkatan Jalan provinsi dari Lima Puluh ke Perdagangan (11 Km)
Peningkatan Struktur Jalan, Pelebaran Jalan dan Pemeliharaan Berkala Jalan
3
Peningkatan Jalan kabupaten dari Pintu gerbang KISM ke Kecamatan Bosar Maligas (11 Km)
Gubernur telah mengirim surat ke Menteri PU mengenai pengusulan perubahan status jalan menjadi Jalan nasional
4
Pelebaran Jalan Provinsi dari Lima Puluh ke Pintu Gerbang Utama KEK Sei Mangkei (sekitar 9 Km)
Peningkatan Struktur Jalan, Pelebaran Jalan,, Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jalan diusulkan menjadi jalan Nasional
5
Perbaikan/Pelapisan Jalan Tj. Kasau Lima Puluh (23,8 Km)
Peningkatan Struktur Jalan, Pelebaran Jalan dan Pemeliharaan Berkala Jala Jalann
6
Penanganan Jalan Sp. Inalum – Pelabuhan Kuala Tanjung (17 Km)
Peningkatan Struktur Jalan, Pelebaran Jalan dan Pemeliharaan Berkala Jalan
BADAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DAERAH UMUM PROV. SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
15
PENANGANAN JALAN NASIONAL
BADAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DAERAH UMUM PROV. SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
RENCANA PENANGANAN JALAN AKSES NON TOL MENDUKUNG BANDARA KUALA NAMU
5 1. Pembangunan konstruksi sudah mencapai 54,062%, namun masih terkendala dengan adanya lahan HGU PTPN II yang dikuasai masyarakat sehingga belum dapat dibebaskan. 2. Masalah pembebasan lahan HGU yang sudah dibayar ganti ruginya pada PTPN II tahun 2009-2012, namun diatas lahan ada bangunan milik masarakat
PENANGANAN JALAN NASIONAL Rencana Jalan Akses Kereta Api
Rencana Jalan Akses Non Tol Rencana Jalan Akses Tol
Simp. Kayu Besar
Rencana Jalan Tol Medan–Kuala Namu – T. Tinggi
BADAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DAERAH UMUM PROV. SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
RENCANA PENINGKATAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR LUAR DANAU TOBA (ORRDT) SEPANJANG 296 KM
P. Siantar Merek Tongging
Dolok Sanggul
Siborong-borong
PROGRAM PENANGANAN JALAN RAWASARING (TANJUNG MORAWA- SARIBUDOLOK- TONGGING) SEPANJANG ± 90 KM
Pangururan
1. Jalan Ruas Tanjung Morawa – Saribudolok – Tongging (Rawa Saring)) m Saring mendukung endukung pengembangan kawaasan Agropolitan dan kaw Agrowisata dengan jalan meningkatkan aksesibiltas ke Wilayah dataran tinggi Bukit Barisan serta kawasan Danau Toba melalui wilayah Kabupaten Deli Serdang, Kab. Simalungun dan Kab. Karo sepanjang 90 Km. Km. 2. Ruas jalan direncanakan dapat menampung peningkatan jumlah kendaraan dengan terbukanya akses LEBIH CEPAT ke Danau Toba. Toba. 3. Ruas Jalan RAWASARING Terdiri dari : Tanjung Morawa, Morawa, Simp Simp.. Kenang -Bagerpang, Bagerpang, Bangun Purba, Purba, Saran Padang, Saribu Dolok dan Merek –Tongging Tongging..
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
Lebar jalan 12 m
1
Pelebaran dan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Simp Simp.. Sei Balai menuju Ujung Kubu
2
Pelebaran dan Peningkatan Serta Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Ujung Kubu menuju Kuala Tanjung
3
Pelebaran dan Peningkatan Ruas Jalan Simp Simp.. Kedai Sianam menuju Rumah Sakit
4
Pelebaran dan Peningkatan Ruas Jalan Simp. Kedai Sianam menuju Simp. Gambus
5
Pelebaran dan Peningkatan Ruas Jalan Tanjung Kubah menuju Kuala Indah
6
Pelebaran Ruas Jalan Simp. SipareSipare-pare (depan Polsek Indrapura) menuju Kampung Lalang
7
Pelebaran Ruas Jalan Desa Lalang menuju Pangkalan Dodek (Batas Sergai)
8
Pelebaran Ruas Jalan Tanjung Parapat menuju Laut Tador
9
Pelebaran Dan Pembuatan Ruas Jalan Majin menuju Inalum
Paket 7
Paket 6 Paket 5 Paket 9
Paket 2
Paket 8
Paket 4
Pelabuhan Tg. Tiram
Paket 3
Paket 2 Simp. Bagan Baru
Simp. KR Desa Bagan Baru Ibu Kota Kabupaten
RSUD
Paket 1 Kapal Merah
Keterangan : 9 (sembilan) paket jalan Jalan Negara Jalan Acces Roat PT. Inalum Perbatasan dengan Kabupaten lainnya Rel Kereta Api Bandar Tinggi – Kuala Tanjung
Simp. Posko
Simp. Pekan Senen
41
Kanal Tambun Tulang
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
Pangkalan Susu
50 km
1
Kab Kab.. Langkat
148,30
2
Kab Kab.. Deli Serdang
64,80
3
Kab. Serdang Bedagai
81,60
4
Kab. Asahan
126,38
5
Kab Kab.. Batu Bara
66,40
6
Kota Tanjung Balai
6,00
7
Kab Kab.. Labuhan Batu
157,00 650,48
Tembusai
BADAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DAERAH UMUM PROV. SUMATERA UTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
14
SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
1. 2. 3. 4. 5.
APBN (DIPA K/L, DD, TP, DUB, DAK, DAU, Loan/Grant) APBD Prov (DIPA SKPD Prov, DBH, Bantuan Kab/Kota Investasi Swasta/Pemerintah CSR Public Private Partnership/ KPS
SUMATERA UTARA
TERIMA KASIH