PEMANTAPAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR DAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG PERTUMBUHAN KAWASAN

Tema Pembangunan KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015

” PEMANTAPAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR DAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG PERTUMBUHAN KAWASAN ”

Dengan pertumbuhan ekonomi 6,41% Mengandalkan sector Perdagangan, Hotel & Restoran sebagai basis ; Yang didukung sector pertanian, industri, jasa – jasa, pengangkutan & komunikasi, Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan, listrik, gas & air bersih, Konstruksi, serta pertambangan sebagai lokomotif percepatan pembangunan daerah menuju ” Jombang Sejahtera Untuk Semua ”.

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2014 mulai tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur dan Nasional, maka dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015, dengan tema ” Pemantapan Kualitas Infrastruktur Dasar Dan Infrastruktur Penunjang Pertumbuhan Kawasan ”, diharapkan perencanaan pembangunan yang disusun dapat bermanfaat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jombang. Dalam upaya mengoptimalkan daya dan hasil guna Rencana Kerja ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang menyebarluaskan kepada stakeholders agar dapat dijadikan sebagai panduan/pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Jombang Tahun 2015. Khusus kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menindaklanjuti dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang menjabarkan lebih rinci mengenai program, kegiatan, indicator kinerja dan target capaian masingmasing. Demikian, kiranya bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disampaikan terimakasih. Jombang, Mei 2014 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang

Drs. EKSAN GUNATI, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19621109 198501 1 003

DAFTAR ISI RKPD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan Antar Dokumen 1.4. Sistematika Dokumen RKPD 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Kondisi Umum Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1. Karakteristik Lokasi Wilayah 2.1.1.1.1. Letak Geografis Luas Wilayah, dan Batas Administrasi 2.1.1.1.2. Topografi 2.1.1.1.3. Geologi 2.1.1.1.4. Hidrologi 2.1.1.1.5. Klimatologi 2.1.1.1.6. Penggunaan Lahan 2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah 2.1.1.2.1. Pertanian 2.1.1.2.2. Perkebunan 2.1.1.2.3. Peternakan 2.1.1.2.4. Perikanan dan Kehutanan 2.1.1.2.5. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh 2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana 2.1.1.3.1. Banjir 2.1.1.3.2. Tanah Longsor 2.1.1.3.3. Puting Beliung 2.1.1.3.4. Gempa Bumi 2.1.1.4. Demografi 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2.1.2.1.1. Perkembangan PDRB 2.1.2.1.2. PDRB Perkapita 2.1.2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi 2.1.2.1.4. Laju Inflasi 2.1.2.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2.1.2.3. Tingkat Kemiskinan pendekatan garis kemiskinan 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 2.1.3.1. Urusan Pendidikan a) Angka melek huruf b) Angka rata-rata lama sekolah c) Angka Partisipasi Murni d) Angka Partisipasi Kasar (APK) e) Pendidikan dasar : 1) Angka partisipasi sekolah 2) Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah 3) Rasio guru/murid 4) Rasio guru/murid per kelas rata-rata f) Pendidikan menengah: 1) Angka partisipasi sekolah 2) Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah 3) Rasio guru terhadap murid 4) Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata g) Penduduk yang berusia>15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) h) Fasilitas Pendidikan: i) Angka Putus Sekolah: 1) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 2) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 3) Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA j) Angka Kelulusan: a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs c. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

2.1.3.2.

2.1.3.3.

2.1.3.4.

2.1.3.5. 2.1.3.6. 2.1.3.7.

2.1.3.8.

2.1.3.9.

2.1.3.10.

2.1.3.11. 2.1.3.12.

2.1.3.13. 2.1.3.14.

d. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs e. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Urusan Kesehatan a) Angka kelangsungan hidup bayi/angka kematian bayi b) Angka usia harapan hidup c) Persentase balita gizi buruk d) Rasio posyandu per satuan balita e) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk f) Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk g) Rasio dokter per satuan penduduk h) Rasio tenaga medis per satuan penduduk Urusan Pekerjaan Umum a) Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik b) Rasio Jaringan Irigasi c) Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk d) Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk/Jumlah sampah yang terangkut ke TPA e) Persentase penanganan sampah Urusan Perumahan a) Rumah layak huni b) Rumah tangga pengguna air bersih c) Rumah tangga ber-Sanitasi d) Rumah tangga pengguna listrik Urusan Penataan Ruang a) RasioRuang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB b) Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Perhubungan a) Jumlah arus penumpang angkutan umum b) Rasio ijin trayek c) Jumlah uji KIR angkutan umum d) Angkutan darat e) Kepemilikan KIR angkutan umum f) Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) g) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum h) Pemasangan Rambu-rambu i) Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Urusan Lingkungan Hidup a) Persentase luas pemukiman yang tertata b) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. c) Pencemaran status mutu air d) Penegakan hukum lingkungan Urusan Pertanahan a) Persentase luas lahan bersertifikat b) Penyelesaian kasus tanah Negara c) Penyelesaian izin lokasi Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil a) Pelayanan akte kelahiran b) Rasio pasangan ber akte nikah c) Kepemilikan KTP d) Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk e) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK/NIK berbasis SIAK Urusan Pemberdayaan Perempuan a) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah b) Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) b) Rasio akseptor KB c) Rasio Peserta KB dan PUS d) Pentahapan keluarga sejahtera e) Cakupan peserta KB aktif f) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Urusan Sosial a) Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi b) PMKS yang memperoleh bantuan sosial Urusan Ketenaga kerjaan a) Angka partisipasi angkatan kerja b) Pencari kerja yang ditempatkan c) Tingkat pengangguran terbuka

ii

2.1.3.15. 2.1.3.16.

2.1.3.17.

2.1.3.18.

2.1.3.19. 2.1.3.20.

2.1.3.21. 2.1.3.22.

2.1.3.23. 2.1.3.24. 2.1.3.25.

d) Rasio ketergantungan e) Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Urusan Koperasi dan UKM a) Persentase koperasi aktif b) Usaha Mikro dan Kecil Menengah Urusan Penanaman Modal a) Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) b) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) c) Rasio daya serap tenaga kerja Urusan Kebudayaan a) Jumlah grup kesenian b) Jumlah gedung c) Penyelenggaraan festival seni dan budaya d) Sarana penyelenggaraan seni dan budaya e) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Urusan Kepemudaan dan Olahraga a) Jumlah klub olahraga dan gedung olah raga b) Jumlah pemuda berprestasi pada berbagai bidang di tingkat nasional c) Jumlah cabang berprestasi pada berbagai bidang di tingkat nasional d) Lapangan olah raga Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a) Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP b) Kegiatan pembinaan politik daerah Urusan Otonomi Daerah a) Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk b) Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk c) Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah d) Penegakan PERDA e) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten f) Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten g) Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) h) Sistim Informasi Manajemen Pemda i) Jenis dan jumlah bank dan cabang j) Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang k) Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah l) Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha m) Lama proses perijinan n) Jenis, kelas, dan jumlah restoran o) Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel p) Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita q) Produktivitas total daerah r) Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Urusan Ketahanan Pangan a) Regulasi ketahanan pangan b) Ketersediaan pangan utama Urusan Pemberdayaan Masyarakat a) Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) b) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK c) Jumlah LSM d) PKK aktif e) Posyandu aktif f) Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Urusan Statistik a) Buku ”kabupaten dalam angka” b) Buku ”PDRB kabupaten” Urusan Kearsipan a) Pengelolaan arsip secara baku b) Peningkatan SDM pengelola kearsipan Urusan Komunikasi dan Informatika a) Jumlah jaringan komunikasi b) Rasio wartel/warnet terhadap penduduk c) Jumlah surat kabar nasional/lokal d) Jumlah penyiaran radio/TV lokal e) Website milik pemerintah daerah f) Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

2.1.3.26. Urusan Perpustakaan

iii

2.1.3.27.

2.1.3.28. 2.1.3.29. 2.1.3.30. 2.1.3.31. 2.1.3.32. 2.1.3.33. 2.1.3.34.

2.2. 2.3.

a) Jumlah perpustakaan b) Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun c) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Urusan Pertanian a) Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar b) Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB c) Jumlah kemitraan agribisnis d) Nilai tukar petani Urusan Kehutanan a) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis b) Jumlah produksi hasil hutan Urusan Energi dan SDM a) Pertambangan tanpa izin b) Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Urusan Pariwisata a) Kunjungan wisata Urusan Kelautan dan Perikanan a) Produksi perikanan b) Konsumsi ikan Urusan Perdagangan a) Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB b) Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Urusan Perindustrian a) Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB b) Perkembangan volume usaha industri kecil dan menengah Urusan Ketransmigrasian a) Transmigran swakarsa b) Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD (Matriks Evaluasi Tahun 2013 per Urusan per Program per Kegiatan) Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014 3.1.2. Tantangan Dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah 3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. Rancangan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2015 4.2. Rancangan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 4.3. Rancangan Prioritas Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2015

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS (MATRIKS PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2015)

BAB VI

PENUTUP

iv

I-1 LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR

:

TANGGAL :

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perencanaan merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan dimasa mendatang secara tepat dan efesien melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia baik sumber daya manusia maupun kemampuan anggaran yang tersedia di daerah. Secara umum perencanaan pembangunan adalah teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi didaerah. Sedangkan tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih tepat, guna mewujudkan masyarakat yang lebih maju, makmur dan sejahtera. Adapun komponen utama dari perencanaan pembangunan terdiri dari : (1) Usaha pemerintah secara terencana dan sistematis untuk mengendalikan dan mengatur proses pembangunan, (2) mencakup periode jangka panjang, menengah, dan tahunan, (3) menyangkut dengan variable-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi makro dan pembangunan secara keseluruhan baik secara langsung maupun tidak langsung dan (4) mempunyai suatu sasaran pembangunan yang jelas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari penjelasan diatas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerahmengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Terkait dengan amanat Undang-undang Pemerintah Kabupaten Jombang telah menyusun RPJPD tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009, RPJMD tahun 2014-2018 yang di jabarkan ke dalam Renstra SKPD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode satu tahun kedepansecara terencana melalui sumber pembiayaan baik APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. RKPD merupakan dokumen yang berpedoman pada RPJMD serta Renstra SKPD terutama dalam usulan terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, dokumen RKPD disusun melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, top-down dan bottom-up, sehinggadokumen RKPD diharapkan mampu untuk berperan dalam menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana tahunan dengan perencanaan strategis daerah, sehingga hasil dari proses perencanaan dapat diimplementasikan secara lebih baik, dan terukur untuk tercapainya rencana strategis jangka menengah daerah. Dengan berdoman kepada visi dan misi RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2015 yaitu ”Jombang Sejahtera Untuk Semua”, maka pada periode tahun kedua RKPD Kabupaten Jombang tahun 2015, arah kebijakan pembangunan diarahkan untuk tercapainya ”Pemantapan

Kualitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Pertumbuhan Kawasan”. Sebagaimana arahan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2014-2018, infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan Kabupaten Jombang, tidak hanya sebagai penggerak roda ekonomi di daerah, namun turut membentuk perkembangan wilayah serta melayani masyarakat dalam mengartikulasi kehidupan sosial masyarakat. Perbaikan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi, karena mendukung pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam proses penyusunan RKPD tahun 2015 arah kebijakan tidak hanya terkait infrastruktur saja, tetapi juga diarahkan pada penanganan pemerataan percepatan pembangunan desa, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Jombang telah merumuskan kebijakan pemberian pagu indikatif desa (PID) dengan memberikan sejumlah patokan batas minimal anggaran SKPD yang dilaksanakan di wilayah desa yang alokasinya dilakukan secara partisipatif melalui musrenbang desa yang berdimensi strategis kewilayahan. Melalui kebijakan PID tersebut diharapkan dapat menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan antara kabupaten dan desa, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Dokumen RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015, digunakan sebagai pedoman/acuan dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan RAPBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015. RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015 juga menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2015 yang menggambarkan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Pagu indikatif yang menjadi substansi penting pada RKPD ini merupakan gambaran investasi Pemerintah yang dalam penjabarannya diinteraksikan dengan komponen sumberdaya yang lain, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT), dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan nantinya diharapkan dapat sejalan dengan arah kebijakan yang ingin dicapai baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Pusat dan dokumen RKPD ini merupakan subsistem penting sebagai input dalam penyusunan program/kegiatan dan penganggaran bagi SKPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan RKPD mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

I-2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 20052025; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029.

1.3. Hubungan Antar Dokumen Penyusunan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015 yang merupakan rencana pembangunan tahun kedua dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 yangmengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015. RKPD juga disusun dengan tetap memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, situasi dan kondisi yang berkembang, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor, antar wilayah dan penjaringan aspirasi secara bertahap melalui Musrenbang desa/kelurahan, forum SKPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten. Dokumen-dokumen perencanaan lain yang harus diperhatikan khususnya untuk menjaga konsistensi pembangunan di masingmasing urusan/sektor, yaitu RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Timur tahun 20112031, RTRW Kabupaten Jombang tahun 2009-2029, Rencana Investasi Pembangunan I-3

Jangka Menengah (RPIJM), Millenium Development Goals (MDGs) serta target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan tentunya juga pokok - pokok pikiran DPRD. RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015 menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015. RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015 juga menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2015. Dengan adanya keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan tersebut merupakan sebagai suatu upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan sinergis antara dokumen perencanaan tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten, sehingga capaian sasaran pembangunan dapat tercapai. Adapun keterkaitan hubungan dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran baik tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada masing-masing gambar di bawah ini : Gambar I.1

1.4. Sistematika Dokumen RKPD RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN Berisi penjelasan latar belakang, landasan hukum, hubungan RKPD dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015. BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Berisi gambaran umum tentang kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun 2013, serta identifikasi permasalahan pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2013.

I-4

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Menjelaskan arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, yang meliputi arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Menjelaskan tentang hubungan visi, misi, tujuan, dan sasaran berdasarkan dokumen RPJMD, serta prioritas pembangunan daerah tahun 2015. BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Berisi rincian program dan kegiatan prioritas Kabupaten Jombang Tahun 2015dengan penyajian per urusan daerah. BAB VI. PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang tahun 2014, yakni sebagai berikut ini: 1. Untuk menjaminn adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun anggaran. 2. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang memberikan strategi pembangunan daerah dan program pembangunan serta sasaransasaran strategis yang ingin dicapai selama 1 (satu) tahun. 3. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan serta terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan. 4. Menyediakan pedoman bagi pemerintah daerah dan juga bagi SKPD dalam menentukan program dan kegiatan prioritas pembangunan. Adapun tujuan penyusunan RKPD adalah: 1. Sebagai acuan bagi Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015. 2. Sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dalam penyempurnaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2015; 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan (planning), penganggaran (budgetting), pelaksanaan (executing), serta pengendalian dan evaluasi (monitoring and evaluating) pembangunan yang terukur. 4. Menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Jombang dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi maupun Pusat.

I-5

II-1

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 2.1.1.1. Karakteristik Lokasi Wilayah 2.1.1.1.1. Letak Geografis, Luas Wilayah dan Batas Administrasi Kabupaten Jombang merupakan salah satu dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang terletak pada koridor bagian tengah wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Jombang terletak antara 7°20’48,60” sampai dengan 7°46’41,26” Lintang Selatan serta antara 112°03’46,57” sampai dengan 112°27’21,26” Bujur Timur. Kabupaten Jombang memiliki letak yang sangat strategis, karena berada pada perlintasan jalan arteri primer Surabaya-Solo-Jakarta dan jalan kolektor primer Malang-Jombang-Babat. Selain itu, Kabupaten Jombang juga dilintasi ruas jalan tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono yang kini sedang dalam tahap konstruksi, sebagai bagian dari jalan tol Trans Jawa. Dalam skenario pengembangan sistem perwilayahan Jawa Timur, Kabupaten Jombang termasuk dalam kawasan Wilayah Pengembangan Germakertosusila Plus, dan Perkotaan Jombang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL),yakni kawasan perkotaan yang memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup lokal (skala kabupaten atau beberapa kecamatan). Luas wilayah Kabupaten Jombang 1.159,50 km², atau menempati sekitar 2,5% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Jombang terdiri dari 21 kecamatan, yang meliputi 302 desa dan 4 kelurahan, serta 1.258 dusun/lingkungan. Batas wilayah administrasi Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut: a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro; b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto; c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang; d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk. Tabel 2.1 Letak Geografis, Luas Wilayah, dan Batas Administrasi Jumlah Desa / Jumlah No. Kecamatan Luas (Km²) Kelurahan Dusun 1 Bandarkedungmulyo 32,50 11 42 2 Perak 29,05 13 36 3 Gudo 34,39 18 75 4 Diwek 47,70 20 100 5 Ngoro 49,86 13 82 6 Mojowarno 78,62 19 68 7 Bareng 94,27 13 50 8 Wonosalam 121,63 9 48 9 Mojoagung 60,18 18 60 10 Sumobito 47,64 21 76 11 Jogoroto 28,28 11 46 12 Peterongan 29,47 14 56

No. 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kecamatan Jombang Megaluh Tembelang Kesamben Kudu Ngusikan Ploso Kabuh Plandaan Jumlah

Luas (Km²) 36,40 28,41 32,94 51,72 77,75 34,98 25,96 97,35 120,40 1.159,50

Jumlah Desa / Kelurahan 20 13 15 14 11 11 13 16 13 306

Jumlah Dusun 72 41 65 61 47 39 50 87 57 1.258

Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2013 2.1.1.1.2. Topografi Berdasarkan pola relief topografi, Kabupaten Jombang dapat dibagi menjadi tiga satuan morfologi, yaitu: (1) Bagian selatan, merupakan morfologi perbukitan vulkan, yang meliputi sebagian Kecamatan Mojoagung, sebagian Kecamatan Bareng, serta Kecamatan Wonosalam, dengan puncaknya antara lain G. Gede-1 (1.629 m), G. Gentonggowok (1.942 m), G. Gede-2 (1.868 m), G. Watujuwadah (1.629 m) dan G. Tambakmerang (1.360 m); (2) Bagian tengah, merupakan morfologi dataran aluvial. Satuan ini menempati sebagaian besar wilayah Kabupaten Jombang, yang dicirikan oleh topografi datar dengan elevasi 21-100 meter dpal dan kemiringan lereng 0-2%, dimana terdapat aliran sungai besar yang permanen (perenial) seperti Sungai Brantas beserta anak-anak sungainya. Kawasan ini telah berkembang sebagai pemukiman dan perkotaan yang pesat, terbentuk tanah-tanah yang tebal dan subur, serta terdapat lahan pertanian beririgasi teknis. Pada satuan ini elevasi berkisar antara 21 hingga 100 meter dpal; (3) Bagian utara, merupakan perbukitan struktural lipatan, meliputi sebagian Kecamatan Kabuh, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kudu, dan Kecamatan Plandaan. Satuan morfologi ini dicirikan oleh adanya pola kontur yang kasar, dengan kemiringan lereng 16-40%. Pola kontur tidak teratur, karena pengaruh proses erosi dan banyaknya puncak-puncak bukit rendah, seperti G. Selolanang (261 m), G. Guwo (231 m), G. Wadon (220 m), G. Resek (164 m), dan G. Pucangan (168 m). Sebagian besar wilayah Kabupaten Jombang terdiri dari darataran rendah, yakni 95% wilayahnya memiliki ketinggian kurang dari 500 meter, sementara 4,38% memiliki ketinggian 500-700 meter, dan 0,62% memiliki ketinggian >700 meter. Sesangkan secara morfometri, Kabupaten Jombang dapat dibagi menjadi 4 (empat) kelas kemiringan lereng, yaitu: (1) Kelas kemiringan 0–2%, meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Jombang, kecuali Kecamatan Wonosalam, Kudu dan Ngusikan; (2) Kelas kemiringan 2–5%, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Mojowarno, Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Jombang, Kudu, Ngusikan, Kabuh dan Plandaan; (3) Kelas kemiringan 15–40%, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Kudu, Ngusikan, Kabuh dan Plandaan; (4) Kelas kemiringan >40%, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Ngusikan dan Plandaan II-2

Gambar 2.1. Peta Topografi Kabupaten Jombang

Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2013 2.1.1.1.3. Geologi Geologi wilayah Kabupaten Jombang secara umum tersusun atas batuan dan endapan berumur kuarter. Struktur geologi yang kompleks terdapat di kawasan utara Sungai Brantas, sedangkan kawasan selatan Sungai Brantas lebih didominasi oleh hasil aktivitas vulkanisme. Stratigrafi daerah Kabupaten Jombang bagian utara merupakan bagian dari stratigrafi Mandala Kendeng yang umumnya terdiri dari endapan turbidit klastik, karbonat dan vulkaniklastik yang merupakan endapan laut dalam, kemudian endapan laut menjadi semakin dangkal, sehingga terbentuk endapan non laut. Urutan stratigrafi Kabupaten Jombang dari yang tertua sampai termuda adalah (1) Formasi Kalibeng Bawah; (2) Formasi Kalibeng Atas; (3) Formasi Pucangan; (4) Formasi Kabuh; (5) Formasi Notopuro; (6) Endapan Vulkanik Tua; (7) Endapan Vulkanik Muda; serta (8) Aluvium. Satuan Aluvium mendominasi sebagian besar wilayah Kabupaten Jombang, yang menliputi Kecamatan Jombang, Megaluh, Kesamben, Diwek, Peterongan, Tembelang, Sumobito, Gudo, Jogoroto, Perak dan Bandar Kedungmulyo. Litologi satuan ini berupa endapan aluvial dan endapan sungai berupa material lepas dominan berukuran lempung sampai kerikil.

II-3

Gambar 2.2. Peta Geologi Kabupaten Jombang

Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2013 2.1.1.1.4. Hidrologi Hidrogeologi wilayah Kabupaten Jombang sangat dipengaruhi oleh sebaran litologi, topografi dan struktur geologi. Pembagian wilayah hidrogeologi secara umum tercermin dari kondisi satuan-satuan morfologinya. Kondisi topografi yang khas, dimana daerah Jombang secara umum merupakan lembah antar bukit (intermountain basin) yang dapat digunakan sebagai dasar perkiraan, bahwa aliran air bawah tanah akan mengalir dari perbukitan vulkan ke arah utara dan dari perbukitan struktural ke arah selatan. Berdasarkan kondisi geologi dan hidrogeologinya, Kabupaten Jombang termasuk dalam wilayah Sub Cekungan Air Bawah Tanah Mojokerto. Sub Cekungan Air Bawah Tanah Mojokerto merupakan bagian dari Cekungan Air Bawah Tanah Brantas yang sebarannya berada di wilayah Sungai Brantas dengan luas sekitar 6.186 km². Hampir seluruh wilayah Kabupaten Jombang termasuk dalam DAS Brantas (99,2%), dan hanya sebagian kecil saja yang masuk DAS Bengawan Solo (0,8%). Sungai-sungai utama yang melintasi wilayah Kabupaten Jombang antara lain Sungai Brantas, Sungai Konto, Sungai Jarak, Sungai Pakel, dan Sungai Gunting.

II-4

Tabel 2.2. Luas DAS dan Sub DAS di Kabupaten Jombang Luas DAS Sub DAS Ha % Brantas Beng 7.923 6,8 Konto 14.402 12,4 Marmoyo 23.166 20,0 Ngotok-Ringkanal 43.352 37,4 Gunting 26.204 22,6 Bengawan Solo Solo Hilir 21 0,0 Lamongan 882 0,8 Jumlah 115.950 100,0 Sumber: BPDAS Brantas Tahun 2013 Kabupaten Jombang memiliki potensi sumber daya air untuk keperluan irigasi, yaitu sungai sepanjang 394,30 km, saluran induk sepanjang 62,90 km, saluran sekunder sepanjang 434,44 km, saluran suplesi sepanjang 4,33 km, serta saluran pembuang sepanjang 187,08 km. Di samping itu, untuk memenuhi ketersediaan air, terdapat 20 embung. 2.1.1.1.5. Klimatologi Kabupaten Jombang memiliki iklim tropis, dengan suhu rata-rata 2034°C. Menurut klasifikasi Schmidt-Ferguson, Kabupaten Jombang termasuk tipe B (basah). Curah hujan rata-rata per tahun adalah 1.800 mm. Berdasarkan peluang curah hujan tahunan, wilayah Kabupaten Jombang tergolong beriklim sedang sampai basah. Di bagian tenggara dan timur, curah hujan sedikit lebih besar. 2.1.1.1.6. Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Kabupaten Jombang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Berdasarkan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Jombang, kawasan lindung di Kabupaten Jombang meliputi kawasan hutan lindung (2.864,70 Ha), sempadan sungai (1.212 Ha), kawasan sekitar waduk (26,0 Ha), kawasan sekitar mata air (34,60 Ha), serta hutan kota (1.271,97 Ha). Adapun kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya ini meliputi kawasan pertanian lahan basah (40.676 Ha), kawasan pertanian lahan kering (14.284,90 Ha), kawasan perkebunan (5.431,62 Ha), kawasan hutan produksi (20.580,80 Ha), kawasan permukiman (27.445,0 Ha), serta kawasan peruntukan industri (2.122,30 Ha). 2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah 2.1.1.2.1. Pertanian Pada kawasan budidaya pertanian, penggunaan lahandi Kabupaten Jombang secara umum terdiri atas 2 bagian besar, yaitu lahan sawah dan lahan tegalan. Berdasarkan BPS Kabupaten Jombang Tahun 2013, penggunaan lahan terbesar adalah untuk kegiatan budidaya pertanian sawah dengan kisaran mencapai 43,21% dari luas wilayah Kabupaten Jombang. Berdasarkandata luas lahan sawah yang ada, berdasarkan jenis pengairannya, II-5

maka 80,45% berpengairan teknis, 3,51% sawah ½ teknis, 3,12% sawah irigasi sederhana, 0,05% sawah irigasi desa dan 12,87% sawah tadah hujan. Pembangunan pertanian di Kabupaten Jombang diarahkan pada upaya terwujudnya agribisnis yang kuat dan kokoh sebagai penyangga perekonomian daerah, melalui peningkatan produktivitas pertanian, memantapkan kawasan agropolitan dan menumbuhkembangkan industri olahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk menjamin keberlangsungan produksi pertanian, maka Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah membentuk kawasan strategis yang diwujudkan dalam Kawasan Agropolitan Kabupaten Jombang. Langkah lain yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mengamankan produksi pertanian, khususnya tanaman pangan, yaitu dengan mulai menginvetarisir lahan pertanian tanaman pangan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal ini selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, Kabupaten Jombang berencana mengalokasikan lahan seluas 40.676 Ha sebagai lahan pertanian abadi, dengan luasan minimal yang harus dipertahankan seluas 31.569,36 Ha. 2.1.1.2.2. Perkebunan Kawasan perkebunan yang ada di Kabupaten Jombang dikembangkan berdasarkan potensi yang ada di wilayah masing-masing berdasarkan prospek ekonomi yang dimiliki. Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan untuk meningkatkan peran serta, efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan, dengan mengembangkan kawasan industri masyarakat perkebunan yang selanjutnya disebut Kimbun. Berdasarkan komoditasnya, pengembangan perkebunan dibagi dalam dua kelompok, yakni perkebunan tanaman tahunan seperti cengkeh, kopi, coklat, karet, dan perkebunan tanaman semusim, antara lain berupa tebu, panili, dan tembakau. Pengembangan perkebunan rakyat di Kabupaten Jombang masih di dominasi oleh komoditas tebu yang pada tahun 2013 ini produksinya sebesar 978.023,80 ton. Selain komoditas tebu, masih terdapat beberapa potensi perkebunan yang berada di Kabupaten Jombang, antara lain tembakau yang produksinya di tahun 2013 ini sebesar 47.402,47 ton daun basah, cengkeh 765 ton bunga kering dan kakao 141,3 tonbiji kering. 2.1.1.2.3. Peternakan dan Perikanan Prospek pengembangan kawasan peternakan ke depan diarahkan sesuai dengan pengaturan pemanfaatan lahan atau kawasannya. Penyebaran pengembangan kawasan peternakan yang ada, yaitu: 1) Pengembangan ternak besar jenis sapi potong di Kecamatan Kudu, Kabuh, Bareng dan Plandaan, sedangkan jenis sapi perah di Kecamatan Wonosalam, Ngoro, Diwek dan Mojoagung; 2) Ternak kecil (kambing dan domba) diarahkan di sisi utara Kabupaten Jombang, yang meliputi Kecamatan Kesamben, Tembelang, Kudu, Plandaan, Wonosalam dan Ngusikan; 3) Unggas (ayam petelur, ayam potong, itik) diarahkan tidak terlalu berdekatan dengan permukiman, yakni di Kecamatan Plandaan, Kudu, Ngusikan dan Kabuh. Untuk pengembangan perikanan, yang dikembangkan di wilayah Kabupaten Jombang adalah perikanan budidaya. Prospek pengembangan II-6

kawasan perikanan budidaya di Kabupaten Jombang dialokasikan pada kawasan sekitar sungai-sungai besar. Sementara ini perkembangan perikanan budidaya, khususnya kolam, paling besar berada di Kecamatan Diwek dan Kecamatan Ngoro. Pada pengembangan selanjutnya, alokasi pengembangan kawasan perikanan tetap mempertahankan pola yang sudah ada, dan untuk mengakomodasi perkembangan selanjutnya, pembentukan kawasan perikanan dialokasikan di Kecamatan Perak, dan Kecamatan Bandarkedungmulyo. 2.1.1.2.4. Kehutanan Menurut fungsinya, hutan dibagi menjadi hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. Hutan produksi yang ada di wilayah Kabupaten Jombang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Jombang dan KPH Mojokerto. Hutan konservasi yang ada berbentuk hutan wisata dan taman hutan raya. Sedangkan hutan lindung lebih diarahkan untuk fungsi perlindungansistem penyangga kehidupan dalam upaya mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.Selain ketiga fungsi hutan tersebut, juga terdapat hutan rakyat yang pengelolaan dan pemeliharaannya berada di lahan milik masyarakat. Dalam rangka pemenuhan pencapaian konservasi hutan dan lahan maka kegiatan pembangunan di bidang kehutanan dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan berupa kegiatan penanaman vegetatif serta pembangunan sipil teknis. Pada tahun 2013 realisasi kegiatan yang sudah terlaksana seluas 2.465,82 Ha dengan kegiatan sipil teknis berupa pembangunan dam penahan, dam pengendali, biopori, gully plug dan penyelamat tebing. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang tahun 2012, bahwa kawasan hutan produksi di wilayah administrasi Kabupaten Jombang seluas 18.754,9 Ha, yang terbagi atas KPH Jombang seluas 14.900,7 Ha dan KPH Mojokerto seluas 3.854,2 Ha. Hutan lindung seluas 873,1Ha. Sedangkan kawasan konservasi yang berbentuk hutan wisata seluas 11,4Ha dan Taman Nasional (Tahura) seluas 2.864,70Ha. Perkembangan produksi hasil hutan, khususnya yang berasal dari hutan rakyat pada tahun 2013 mencapai 2.209 m³ kayu, mengalami penurunan jika dibandingkan produksi tahun 2012 sebesar 4.918,77 m³ kayu. 2.1.1.2.5. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kawasan strategis cepat tumbuh merupakan daerah yang mempunyai pertumbuhan melebihi dari daerah-daerah yang lain, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Di Kabupaten Jombang terdapat beberapa kecamatan yang masuk dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh, diantaranya Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Ploso, Kecamatan Bandarkedungmulyo dan Kecamatan Mojowaro. Daerah-daerah tersebut memiliki fungsi yang berbedabeda di dalam RTRW Kabupaten Jombang. Rencana pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di dalam RTRW yaitu: 1. Kawasan Ekonomi Khusus Mojowarno a) Wilayah pengembangan kegiatan AGROBISNIS kabupaten. Agrobisnis tersebut mencakup sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan agrowisata. b) Didukung dengan pengembangan fasilitas pergudangan, perbankan, pusat penelitian dan pelatihan pengembangan SDA khususnya disektor agrobisnis, dan PASAR AGRIBISNIS Kabupaten Jombang.

II-7

2. Kawasan Ekonomi Terpadu Mojoagung Kawasan ekonomi terpadu Mojoagung adalah kawasan untuk kegiatan ekonomiperdagangan, berupa pasar induk, yang terpadu dengan keberadaanterminal penumpang, terminal cargo dan rest area. 3. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Bandarkedungmulyo dan Perak Keberadaan kawasan ini sebagai respon keberadaan ruas Jalan Tol Surabaya-Bandarkedungmulyo, dimana interchange (simpang susun) pintu tol terletak di Kecamatan Bandarkedungmulyo dan Tembelang. Pengembangan kawasan ini diarahkan untuk pengembangan industri manufaktur yang non polutif. Pengembangan kegiatan industri menengah dan manufaktur akan didukung dengan kegiatan perdagangan, hotel dan restoran yang dikembangkan di Perkotaan Perak dan Bandarkedungmulyo. 4. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Tembelang Keberadaan exit tol yang berada di wilayah Kecamatan Tembelang akan memberikan dukungan terhadap pengembangan wilayah Kecamatan Tembelang dan dapat dijadikan sebagai kawasan strategis cepat tumbuh. Kawasan strategis cepat tumbuh Tembelang merupakan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). Pengembangan Kecamatan Tembelang pada masa mendatang dapat berfungsi sebagai pintu masuk Kabupaten Jombang yang merupakan pusat koleksi dan distribusi barang dagangan. Dengan pengembangan Perkotaan Tembelang sebagai kawasan strategis cepat tumbuh, maka Perkotaan Tembelang dapat dikembangkan sebagai salah satu pusat perkembangan wilayah Kabupaten Jombang yang fungsi utamanyaadalah pusat kegiatan perumahan, perdagangan dan pemerintahan. 5. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Ploso Peran dan fungsi utama perkotaan Ploso merupakan kawasan pertumbuhan baru di bagian utara Kabupaten Jombang. Oleh karena itu Kecamatan Ploso direncanakan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). Perkotaan Ploso merupakan wilayah pengembangan kegiatan industri skala besar di Kabupaten Jombang dan pusat distribusi hasil perkebunan dan kehutanan. Lokasi Perkotaan Ploso yang terdapat pada lahan yang kurang subur dan berdekatan dengan pusat kegiatan industri di Lamongan dan Tuban, sangat berpotensi sebagai kawasan strategis cepat tumbuh industri besar. Arahan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh Ploso adalah kawasan industri yang dilengkapi dengan pergudangan, permukiman industri, green belt dan ruang publik, pusat pengolahan limbah industri, frontage road untuk kawasan industri dan kegiatan perdagangan. Untuk memperlancar akses pada jalan kolektor primer direncanakan akan dibangun jembatan baru Ploso yang dapat membantu aksesibilitas distribusi barang dan jasa. 2.1.1.3.Wilayah Rawan Bencana 2.1.1.3.1. Banjir Pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di atas normal, sehingga sistim pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan yang ada tidak mampu menampung akumulasi air hujan tersebut dan terjadi luapan. Kemampuan/daya tampung sistem pengaliran air dimaksud tidak selamanya sama, tetapi berubah akibat sedimentasi, penyempitan sungai akibat phenomena alam dan ulah manusia, tersumbat sampah serta hambatan lainnya. Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (catchment area) juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air yang masuk ke dalam sistem aliran menjadi tinggi sehingga melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan curam yang II-8

menyebabkan terjadinya sedimentasi di sistem pengaliran air dan wadah air lainnya. Berdasarkan sumber airnya, air yang berlebihan tersebut dapat dikategorikan dalam empat kategori:  Banjir yang disebabkan oleh hujan lebat yang melebihi kapasitas penyaluran sistem pengaliran air yang terdiri dari sistem sungai alamiah dan sistem drainase buatan manusia.  Banjir yang disebabkan oleh kegagalan bangunan air buatan manusia seperti bendungan, bendung, tanggul, dan bangunan pengendalian banjir.  Banjir akibat kegagalan bendungan alam atau penyumbatan aliran sungai akibat runtuhnya/longsornya tebing sungai. Ketika sumbatan/bendungan tidak dapat menahan tekanan air maka bendungan akan hancur, air sungai yang terbendung mengalir deras sebagai banjir bandang. Wilayah yang paling berpotensi terjadi banjir di Kabupaten Jombang terdapat di Kecamatan Mojoagung, karena wilayah tersebut menjadi pertemuan tiga sungai, yaitu K. Gunting, K. Catakgayam dan K. Jiken. Secara historis, hampir 50% dari jumlah kecamatan yang ada di Jombang pernah mengalami banjir. 2.1.1.3.2. Tanah Longsor Tanah longsor terjadi karena ada gangguan kestabilan pada tanah/batuan penyusun lereng. Penyebab longsoran dapat dibedakan menjadi penyebab yang berupa faktor pengontrol gangguan kestabilan lereng serta proses pemicu longsoran. Secara topografis, wilayah kecamatan yang rawan terkena longsor adalah Kecamatan Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Sumobito, Ngusikan, dan Plandaan. Kecamatan Wonosalam terletak pada posisi topografi paling tinggi (lereng tengah-atas) dan paling rawan longsor. 2.1.1.3.3. Puting Beliung Hasil perekaman kejadian puting beliung, teridentifikasi wilayah yang pernah terjadi bencana angin puting beliung di Kabupaten Jombang, yaitu: 1. Kecamatan Bandarkedungmulyo, yang meliputi: Desa Mojokambang (Dsn. Mojotengah, Dsn. Kemendung, Dsn. Krembung, Dsn. Wonorejo). 2. Kecamamatan Perak, meliputi Desa Plosogenuk (Dsn. Sukorejo), Desa Kalangsemanding, dan Desa Glagahan. 3. Kecamatan Ngoro, meliputi Desa Genukwatu (Dsn. Genukwatu, Dsn. Godong), Desa Sugihwaras (Dsn. Cermenan), Desa Gajah (Dsn. Gandan), Desa Ngoro (Dsn. Pandean, Dsn. Ngoro Kidul), Desa Kauman (Dsn. Kauman, Dsn. Genggeng), Desa Rejoagung (Dsn. Genggeng). 4. Kecamatan Tembelang, meliputi: Desa Gabusbanaran, Desa Sentul, dan Desa Pesantren. 2.1.1.3.4. Gempa Bumi Beberapa lokasi di Kabupaten Jombang memiliki potensi mengalami bahaya dari aspek geologi, yakni gempa tektonik. Berdasarkan kondisi aspek geologi dan pergerakan tanah di Kabupaten Jombang, kawasan yang berpotensi mengalami gempa bumi berada di wilayah Kecamatan Plandaan, Kabuh, Ngusikan, serta sebagian Kecamatan Megaluh, dan Kecamatan Bandar Kedungmulyo. Salah satu ancaman yang perlu diwaspadai adalah adanya Patahan Ploso. Meskipun sudah lama tidak aktif serta terbentuk dari sungai Brantas yang berkelok, namun terdapat kemungkinan terjadinya patahan.

II-9

2.1.1.4. Demografi Penduduk merupakan obyek sekaligus subyek dari pembangunan sehingga data kependudukan merupakan piranti yang sangat diperlukan guna mengetahui profil penduduk di kabupaten jombang yang selanjutnya bisa dijadikan prioritas utama dalam pembangunan dan dapat dikembangkan menjadi sumber daya yang handal.Jumlah penduduk kabupaten jombang pada tahun 2013 berdasarkan hasil perhitungan bps ri (pergerakan proyeksi sp2010) sebesar 1.224.467 jiwa terdiri atas 607.898 jiwa penduduk laki-laki (49,65%) dan 616.569 jiwa penduduk perempuan (50,35%). Secara administratif berdasarkan data pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jom bang, penduduk kabupaten jombang pada 24 nopember 2013 tercatat berjumlah 1.419.137 jiwa terdiri atas 716.113 jiwa penduduk laki-laki (50,5%) dan 703.024 jiwa penduduk perempuan (49,5%). Grafik 2.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Jombang Tahun 2012-2013 (Jiwa) 1.226.000 1.224.000 1.222.000 1.220.000

1.224.467

Total

1.218.000 1.216.000

1.217.560

1.214.000 2012

2013

Sumber Data : BPS Kab. Jombang Tahun 2013 Penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2013 bertambah sebesar 6.907 jiwa atau meningkat 0,57% jika dibandingkan dengan penduduk pada tahun 2012 yang sebesar 1.217.560 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2013 tergolong tinggi. Dengan luas wilayah sebesar 1.159,50 Km2, kepadatan penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2013 sebesar1.056 jiwa/Km2. Sex Rasio atau perbandingan jenis kelamin penduduk Kabupaten Jombang tahun 2013 sebesar 99, kondisi ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Jombang lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dimana setiap 100 penduduk berjenis perempuan terdapat 99 penduduk berjenis laki-laki.

No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Jombang Menurut Kelompok Umur Tahun 2013 (Jiwa) Kelompok umur Laki-laki Perempuan 0 – 4 Tahun 53.655 50.976 5 – 9 Tahun 50.092 47.804 10 – 14 Tahun 51.204 48.611 15 – 19 Tahun 54.253 51.773 20 – 24 Tahun 45.697 45.530 25 – 29 Tahun 45.989 46.700 II-10

Jumlah 104.631 97.896 99.815 106.026 91.227 92.689

No 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Kelompok umur 30 – 34 Tahun 35 – 39 Tahun 40 – 44 Tahun 45 – 49 Tahun 50 – 54 Tahun 55 – 59 Tahun 60 – 64 Tahun 65 Tahun keatas Jumlah Sumber Data: BPS

Laki-laki Perempuan 46.611 46.988 45.855 46.829 46.441 47.428 42.425 44.635 37.446 38.108 29.494 29.237 21.487 21.926 37.249 50.024 607.898 616.569 Kab. Jombang Tahun 2013

Jumlah 93.599 92.684 93.869 87.060 75.554 58.731 43.413 87.273 1.224.467

Berdasarkan pada kelompok umur, penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2013 di dominasi oleh penduduk usia produktif yaitu umur 15-64 tahun sebesar 68,18%. Sedangkan penduduk usia muda (usia dibawah 15 tahun) sebesar 24,69% dan penduduk usia tua (65 tahun keatas) sebesar 7,13%. kondisi ini sangat menguntungkan karena penduduk usia produktif berpotensi sebagai modal pembangunan. Beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif tergolong rendah, rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2013 sebesar 46,67% dimana setiap 100 penduduk produktif menanggung 47 penduduk usia belum produktif (usia muda) dan penduduk yang dianggap tidak produktif lagi (usia tua). Nilai ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk usia muda sebesar 36,22% dan rasio ketergantungan penduduk usia tua sebesar 10,45%. Apabila dirinci menurut jenis kelamin maka beban tanggungan laki-laki lebih kecil daripada beban tanggungan perempuan dengan nilai 46,24% untuk laki-laki dan 47,10% untuk perempuan karena usia penduduk perempuan relatif lebih panjang. 2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2.1.2.1. Produk Domestik Regional Bruto PDRB dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemakmuran masyarakat yang selanjutnya sebagai tolok ukur peningkatan kesejahteraan masyarakat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun). Dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir perkembangan PDRB Kabupaten Jombang, baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan, menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya nilai tambah barang dan jasa, yang diindikasikan dengan pesatnya peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dari Rp.11,30 trilyun pada tahun 2008 menjadi Rp.12,52 trilyun pada tahun 2009, kemudian menjadi Rp.14,06 trilyun pada tahun 2010, menjadi Rp. 15,95 trilyun pada tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2012 angka sementara PDRB atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp.18,07 trilyun dan tahun 2013 angka sangat sementara sebesar 20,62 trilyun. Selain itu, struktur perekonomian wilayah Kabupaten Jombang juga semakin kokoh yang diindikasikan dengan semakin naiknya PDRB atas dasar harga konstan yaitu sebesar Rp.5,66 trilyun pada tahun 2008 menjadi Rp.5,96 trilyun pada tahun 2009 menjadi Rp.6,33 trilyun pada tahun 2010, dan naik menjadi Rp.6,76 trilyun pada tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2012 untuk angka sementara, PDRB atas dasar harga konstan kembali menunjukkan peningkatan yaitu sebesar Rp.7,23 trilyun dan angka sangat sementara pada II-11

tahun 2013 menjadi Rp.7,69 trilyun.Adapun kecenderungan peningkatan PDRB sejak tahun 2008 hingga 2013 adalah sebagaimana berikut. Grafik 2.2 Perkembangan PDRB Kabupaten Jombang Tahun 2008-2013 (Juta Rupiah) 25000,000 20615,588 20000,000

18065,849 15945,609

15000,000

12519,634

11302,601 10000,000

5663,244

14060,872

5962,262

6759,495

6327,278

7693,798

7230,304

5000,000 2008

2009

2010 ADHB

ADHK

2011

2012

2013

Sumber: BPS Kabupaten Jombang Tahun 2013 Perkembangan struktur perekonomian wilayah Kabupaten Jombang ditinjau dari 9 (sembilan) sektor lapangan usaha dalam PDRB menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Jombang masih didominasi oleh empat sektor dominan yang selama ini menjadi penyangga utama struktur perekonomian di wilayah Kabupaten Jombang, yaitu sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan kontribusi 36,9%, Sektor Pertanian 27,19%,Sektor Jasa-jasa 11,56% dan Sektor Industri Pengolahan 10,79%. Perkembangan kontribusi sektor lapangan usaha dalam PDRB tersaji dalam tabel berikut: Tabel 2.4 Pergeseran Proporsi Sektor Ekonomi Berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2011-2013 (%) No.

Sektor PDRB

2011

2012*)

2013**)

28,23

27,19

26,17

1,56

1,51

1,46

10,86

10,79

10,78

1

Pertanian

2

Pertambangan dan Penggalian

3

Industri dan Pengolahan

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

1,03

1,02

1,01

5

Bangunan

1,86

1,85

1,87

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

35,78

36,90

37,88

7

Angkutan dan Komunikasi

4,62

4,73

4,85

8

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

4,30

4,45

4,55

9

Jasa-jasa

11,76

11,56

11,43

Sumber Data : BPS Kabupaten Jombang, diolah *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

II-12

Apabila dilihat lebih jauh dari tabel di atas, terlihat bahwa peranan keempat sektor tersebut telah mengalami pergeseran. Pada tahun 2013, berdasarkan BPS Kabupaten Jombang (angka sangat sementara) nampak bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran menggeser dominasi sektor pertanian. 2.1.2.1.2. PDRB Per Kapita Indikator PDRB perkapita dapat digunakan untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat suatu daerah. PDRB Per kapita adalah indikator makro yang secara agregat dihitung dari PDRB (ADHB) dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini penting untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan masyarakat dalam hubungannya dengan kemajuan sektor ekonomi. PDRB per kapita pada umumnya selain dipengaruhi oleh faktor produksi juga sangat dipengaruhi oleh harga barang dan jasa yang berlaku dipasar. Dengan demikian maka pengaruh inflasi menjadi cukup dominan dalam pembentukan pendapatan regional suatu daerah. Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Jombang pada tahun 2011 dan 2012 tersaji dalam tabel berikut: Tabel 2.5 PDRB Per Kapita Kabupaten Jombang Tahun 2011-2013 (Dalam Juta Rupiah) No.

Uraian

1.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

2.

Penduduk Pertengahan Tahun

3.

PDRB Per Kapita

4.

Rata-Rata PDRB Per Kapita per Bulan

5.

Pertumbuhan (%)

Tahun 2011

Tahun 2012*)

15.945.609.0 18.045.848.6 60 00

2013 **) 20.615.588.2 60

1.209.596

1.217.560

1.224.467

12.711,185

14.313,550

16.836,377

1.059,265

1.192,796

1.403,031

12, 89

12,61

17,63

Sumber: BPS Kabupaten Jombang, diolah *) Angka sementara **) Angka sangat sementara Sedangkan perkembangan pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Jombang selama 5 tahun terakhir adalah sebagaimana tersaji dalam grafik berikut:

II-13

Grafik 2.3 Perkembangan PDRB per Kapita ADHB di Kabupaten Jombang Tahun 2008-2012 16836,377 14313,550 12711,185 11259,569 9139,095

2008

10015,096

2009

2010

2011

2012 *)

2013**)

Sumber data : BPS Kab. Jombang, PDRB Tahun 2000-2012 *) 2012 adalah angka sementara **) 2013 adalah angka sangat sementara Dari grafik di atas, nampak bahwa selama lima tahun terakhir ini, PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 2008 PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp9.139.095 meningkat menjadi Rp10.015.096 pada tahun 2009, tahun 2010 menjadi Rp11.259.569 dan meningkat menjadi Rp12.711.185 pada tahun 2011. Sedangkan tahun 2012 pendapatan per kapita mencapai Rp14.313.550dan tahun 2013 meningkat sebesar 17,63% menjadi sebesar Rp.16.836.377. 2.1.2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2013 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami perlambatan yaitu dari sebesar 6,97% pada tahun 2012 (angka sementara) menjadi sebesar 6,41% pada tahun 2013(angka sangat sementara). Laju pertumbuhan hampir semua sektor pembentuk perekonomian Kabupaten Jombang mengalami perlambatan kecuali sektor bangunan mengalami peningkatan dari 6,79% menjadi 7,14%. Kondisi ini disebabkan selama tahun 2013 perekonomian Kabupaten Jombang dihadapkan pada situasi iklim yang kurang bersahabat bagi sektor pertanian yang berakibat pada penurunan produksi hasil pertanian. Selain itu juga adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan depresi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 9,28% dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 9,26% sebaliknya yang mengalami pertumbuhan paling rendah adalah sektor pertanian sebesar 2,41% dan sektor pertambangan dan penggalian 2,95%. Kecenderungan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 tersaji dalam grafik berikut:

II-14

Grafik 2.4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2008-2012 (%) 8 7 6 5 %

4 3 2 1 0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Jatim

5.9

5.01

6.68

7.22

7.27

6.55

Jombang

5.79

5.28

6.12

6.83

6.97

6.41

Sumber: BPS Kabupaten Jombang dan BPS Prov. Jawa Timur Tahun 2013 Sedangkan perkembangan pertumbuhan ekonomi masing-masing sektor selama tahun 2011 - 2013 adalah sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.6 Perkembangan Pertumbuhan Sektor di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013 Sektor 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa

2009 3,30 4,39

2010 2,10 8,69

2011 2,90 3,24

2012*) 3,02 3,37

2013**) 2,41 2,95

4,88 3,06

3,51 3,70

5,74 5,19

6,29 6,06

6,33 5,42

2,22 7,01

1,45 10,76

5,76 10,47

6,79 10,30

7,14 9,26

8,97

11,43

10,47

9,37

9,28

5,01

10,81

10,62

10,70

8,79

5,72

3,25

5,06

5,17

5,14

2.1.2.1.4. Laju inflasi Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang secara umum. Laju inflasi yang tidak terkendali dapat memicu penurunan daya beli masyarakat, terutama oleh masyarakat miskin yang tidak memiliki tabungan. Selain itu, tingginya laju inflasi juga memberikan dampak semakin melebarnya tingkat distribusi pendapatan di masyarakat. Inflasi yang tinggi juga berpotensi menghambat investasi produktif. Hal ini karena tingginya tingkat ketidakpastian (mendorong investasi jangka pendek) dan tingginya bunga. Dan II-15

secara makro, dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi terhambat. Kondisi inflasi yang terjadi di wilayah Kabupaten Jombang dalam lima tahun terakhir adalah sebesar 5,21% pada tahun 2009, sebesar 5,83% pada tahun 2010 dan sebesar 6,15% pada tahun 2011. Sedangkan besaran inflasi pada tahun 2012 angka sementara adalah sebesar 5,92% dan angka sangat sementara tahun 2013 mencapai 7,24%. Perkembangan inflasi di Kabupaten Jombang selama lima tahun terakhir tersaji dalam grafik berikut: Grafik 2.5 Perkembangan Inflasi di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013 (%) 12 10

%

8 6 4 2 0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Jatim

1.59

0.49

6.96

4.09

,4.50

,7.59

Jombang

9.73

5.21

5.83

6.15

5.92

7.24

Sumber: BPS Kabupaten Jombang dan BPS Provinsi Jatim Tahun 2013 2.1.2.2.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk. IPM tersusun dari 3 (tiga) komponen indeks yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks kemampuan daya beli. IPM Kabupaten Jombang pada tahun 2013 mencapai 75,69%. Capaian ini meningkat sebesar 1,06 poin jika dibandingkan dengan IPM pada tahun 2012 sebesar 74,63. Berdasarkan kriteria UNDP capaian IPM Kabupaten Jombang tahun 2013 termasuk dalam kategori menengah atas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk Kabupaten Jombang mengalami peningkatan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten dibidang kesejahteraan masyarakat telah berjalan sesuai dengan rencana dan terus mengalami peningkatan. Secara grafis dapat dijelaskan sebagaimana pada grafik 2.6

II-16

GRAFIK 2.6 Perkembangan IPM Kabupaten Jombang Tahun 2012-2013 (dalam %) 80 75 70 65 60 2012 2013 74.63 75.69

IPM

Indeks Harapan Hidup 77.85

78.2

Indeks Pendidikan

79.13 79.94

Indeks Daya Beli

66.93 68.92

Sumber Data : Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2013. Selanjutnya perkembangan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.7 Perkembangan IPM Kabupaten Jombang Tahun 2012–2013 (dalam %) Indikator

2012

2013

selisih

IPM

74,63

75,69

1,06

- Indeks Harapan Hidup

77,85

78,20

0,35

- Indeks Pendidikan

79,13

79,94

0,81

- Indeks Daya Beli

66,93

68,92

1,99

Sumber Data: Bappeda Kab. Jombang Tahun 2013 Peningkatan capaian IPM Kabupaten Jombang tahun 2013 disumbangkan oleh kenaikan indeks harapan hidup sebesar 0,35 poin dari 77,85% pada tahun 2012 menjadi 78,20% pada tahun 2013, kenaikan indeks pendidikan sebesar 0,81 poin dari 79,13% pada tahun 2012 menjadi 79,94 pada tahun 2013 dan peningkatan indeks kemampuan daya beli sebesar 1.99 poin dari 66,93% pada 2012 menjadi 68,92% pada 2013. Berdasarkan kriteria UNDP status capaian indeks harapan hidup dan indeks tingkat pendidikan termasuk dalam kategori menengah atas. Sedangkan untuk status indeks kemampuan daya beli masih tergolong dalam kategori tingkat menengah bawah. Untuk melihat capaian IPM secara lebih lanjut, dapat dilihat dari capaian masing-masing komponen pembentuknya, yaitu indeks harapan hidup yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, indeks pendidikan yang diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa dan ratarata lama sekolah, serta indeks standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan atau paritas daya beli. Untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya, dapat melalui pendekatan Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup II-17

rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. AHH Kabupaten Jombang tahun 2013 mengalami peningkatan 0,21 poin, yaitu dari sebesar 71,71 tahun pada tahun 2012 menjadi sebesar 71,92 pada tahun 2013. Peningkatan capaian AHH ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat serta semakin meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. Untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan derajat pendidikan masyarakat diukur melalui indeks pendidikan yang didekati dengan angka rata-rata lama sekolah (MYS) dan angka melek huruf (AMH). Angka melek huruf adalah angka yang menunjukkan tingkat kemampuan baca tulis penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. AMH Kabupaten Jombang pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 0,56%, yaitu dari sebesar 93,79% pada tahun 2012 menjadi sebesar 94,35% pada tahun 2013. Pencapaian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang mampu baca dan tulis semakin meningkat. Komponen lain dari indeks pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (MYS). Rata-rata lama sekolah adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. MYS penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2013 mengalami peningkatan 0,2 tahun, yaitu dari sebesar 7,47 tahun pada tahun 2012 menjadi sebesar 7,67 tahun pada tahun 2013. Pencapaian ratarata lama sekolah yang belum maksimal diantaranya disebabkan karena masih cukup besarnya jumlah penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat SD maupun yang tidak sekolah. Peningkatan capaian AMH dan MYS ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan serta semakin meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. Untuk mengukur kemampuan masyarakat dalam membelanjakan pendapatannya diukur melalui kemampuan daya beli. Pada tahun 2013 kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Jombang mengalami peningkatan sebesar Rp. 8.613,00 dari Rp. 589.619,00 pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 598.232,00 pada tahun 2013. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan daya beli masyarakat pada tahun 2013 semakin membaik dibandingkan pada tahun 2012 seiring dengan semakin membaiknya perekonomian masyarakat di Kabupaten Jombang. 2.1.2.3. Tingkat Kemiskinan Untuk mengukur kemiskinan, Biro Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan (GK). GK merupakan representasi dari jumlah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Tingkat kemiskinan Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2008-2012 mengalami penurunan sebesar 4,28% yaitu dari sebesar 16,46% pada 2008 menjadi 12,18% pada tahun 2012 atau turun rata-rata sebesar 0,86% per tahun. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan provinsi maka selama kurun waktu 5 tahun tersebut tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang II-18

masih jauh lebih baik, namun jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan secara nasional, maka tingkat kemiskinan Kabupaen Jombang masih lebih buruk. Grafik 2.7 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Jombang

2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM 2.1.3.1 Urusan Pendidikan a. Angka Melek Huruf (AMH) Angka Melek Huruf (AMH) merupakan salah satu bagian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yakni pada komponen indeks pendidikan bersama dengan angka rata-rata lama sekolah. IPM adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Angka melek huruf adalah angka yang menunjukkan tingkat kemampuan baca tulis penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Angka melek huruf Kabupaten Jombang mengalami peningkatan dari 99,43 pada tahun 2009 menjadi 99,45 pada tahun 2010 atau meningkat sebesar 0,01 %, dan pada tahun 2011 meningkat sebesar 99,46 dan pada tahun 2012 meningkat sebesar 99,47. Sedangkan pada tahun 2013 tidak mengalami peningkatan sebesar 99,47, sehingga setiap tahun peningkatannya sebesar 0.01 %. Tabel 2.8 Perkembangan Angka Melek Huruf tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Jombang No

1

2 3

Uraian Jumlah Penduduk Usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis Jumlah Penduduk Usia diatas 15 tahun keatas Angka Melek Huruf

2009

2010

2011

2012

2013

898160

930676

1023125

1115574

1208023

903290

935808

1028678

1121548

1214399

99.4320760

99.4515969

99.460180

99.4673433

99.4749

Sumber data: Diknas Kab. Jombang (diolah)

II-19

Angka melek huruf untuk masing-masing kecamatan, dapat dilihat di bawah ini : Tabel 2.9 Angka Melek Huruf Menurut Kecamatan Tahun 2013

No

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kecamatan

Jumlah Penduduk Usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis

Jumlah Penduduk Usia diatas 15 tahun keatas

2 3 4 Bandar Kedung Mulyo 56087 56390 Perak 56816 57119 Gudo 56593 56896 Diwek 62164 62467 Ngoro 59615 59918 Mojowarno 60822 61125 Bareng 56937 57233 Wonosalam 54737 55045 Mojoagung 59787 60095 Somobito 59526 59829 Jogo Roto 58661 58964 Peterongan 57728 58031 Jombang 66953 67257 Megaluh 55066 55369 Tembelang 56827 57130 Kesamben 57601 57904 Kudu 54196 54499 Ploso 54995 55298 Kabuh 54874 55186 Plandaan 54526 54829 Ngusikan 53512 53815 1208023 1214399 Jumlah Sumber data: Diknas Kab. Jombang (diolah)

Angka Melek Huruf

5=3/4*100 99.46 99.47 99.47 99.51 99.49 99.50 99.48 99.44 99.49 99.49 99.49 99.48 99.55 99.45 99.47 99.48 99.44 99.45 99.43 99.45 99.44 99.47

Data di atas menunjukkan bahwa angka melek huruf tertinggi secara berurutan terdapat di Kecamatan Jombang, Diwek dan Mojowarno, sedangkan untuk yang terendah mulai dari Kecamatan Kabuh, Kudu dan Ngusikan. Bila dilihat angka melek huruf kabupaten yang sebesar 99,47 maka jarak perbandingan dengan angka yang ada di kecamatan terendah yakni Kabuh tidak terlalu jauh. Hal ini dikarenakan sudah dilaksanakan langkah-langkah cepat dan tepat untuk memacu peningkatan angka melek. b. Angka rata-rata lama sekolah Komponen lainnya dari indeks pendidikan adalah rata-rata lama sekolahatau meanYEARS OF SCHOOLING. Rata-rata lama sekolah adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Jombang dalam tiga tahun terakhir ada peningkatan. Pada tahun 2010 angka rata-rata lama sekolah adalah sebesar 7,40 tahun sedangkan pada tahun 2011 sebesar 7,40 tahun II-20

berarti tidak ada kenaikan, selanjutnya pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 7.47 atau mengalami peningkatan sebesar 0,95 % dari tahun 2010. Peningkatan angka rata-rata lama sekolah ditahun 2012 menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Namun demikian peningkatan ini perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas baik sarana prasarana maupun mutu pendidikan di Kabupaten Jombang. Perkembangan angka-angka rata-rata lama sekolah untuk masingmasing kecamatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.10 Rata – Rata Lama Sekolah Tahun 2010 – 2012 Kabupaten Jombang 2010 2011 2012 NO Kecamatan (tahun) (tahun) (tahun) 1 Perak 8,73 8,73 7,77 2 Gudo 8,85 8,85 8,93 3 Ngoro 6,36 6,36 7,22 4 Bareng 6,58 6,68 6,53 5 Wonosalam 5,47 5,47 5,61 6 Mojoagung 7,32 7,32 6,67 7 Mojowarno 7,40 7,40 7,39 8 Diwek 7,70 7,70 7,23 9 Jombang 10,26 10,26 10,35 10 Peterongan 8,09 8,09 8,81 11 Sumobito 7,17 7,17 7,82 12 Kesamben 6,31 6,31 7,47 13 Tembelang 6,47 6,47 6,64 14 Ploso 6,71 6,71 6,07 15 Plandaan 6,02 6,02 6,82 16 Kabuh 4,65 5,56 5,52 17 Kudu 5,56 5,56 6,41 18 Bandar KDM 6,76 6,76 6,77 19 Jogoroto 7,75 7,75 8,16 20 Megaluh 7,15 7,15 5,61 21 Ngusikan 6,61 6,61 6,37 Kab. Jombang 7,40 7,40 7,47 Sumber data: IPM Kabupaten Jombang (diolah) Dari tabel di atas dapat diketahui perkembangan angka rata-rata lama sekolah untuk masing-masing kecamatan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Dari 21 kecamatan di Kabupaten Jombang perkembangan angkanya relatif stabil mengalami peningkatan, hanya di Kecamatan Perak, Bareng, Diwek, Megaluh, Ngusikan, Ploso, dan Kabuh mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011. Sedangkan untuk kecamatan yang mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2011 ke 2012 yaitu Kecamatan Ngoro, Peterongan, Kesamben, Plandaan, Sumobito dan Jogorotoo. Pencapaian rata-rata lama sekolah yang belum begitu besar diantaranya disebabkan karena masih cukup besarnya penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat SD maupun yang tidak sekolah. Perlu kiranya disusun intervensi strategis dalam upaya menaikkan kualitas SDM ini.

II-21

Program pendidikan dasar 9 tahun masih perlu dipacu disamping terus digalakkan pendidikan luar sekolah (PLS) seperti, program Paket A, B dan C. c. Angka Partisipasi Murni Indikator pendidikan lainnya yang sangat mempengaruhi tingkat pencapaian indeks pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. APM Kabupaten Jombang pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 terus mengalami peningkatan, di tingkat SD/MI (usia 7-12 tahun) pada 2009 sebesar 92,39, baru kemudian pada tahun 2010 naik menjadi 94,16, dan pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 95,37, dan di tahun 2012 95,57 sedangkan di tahun 2013 mengalami kenaikan 95,75. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs (usia 13-15 tahun) pada tahun 2009 sebesar 78,74 meskipun di tahun 2008 sebesar 83,95, sehingga mengalami penurunan. Akan tetapi di tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 80,75, dan pada tahun 2011 turun menjadi 78,03, dan di tahun 2012 85,03 sedangkan pada tahun 2013 mengalami yang tren menjadi 93,91. Untuk tingkat SMA/MA (usia 16-18 tahun) menunjukkan tren yang menggembirakan karena secara terus menerus mengalami peningkatan. Tahun 2009 sebesar 68,18 sedangkan pada tahun 2010, naik lagi menjadi sebesar 69,85, dan meningkat lagi menjadi 73,27 pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 75,27, sedangkan pada tahun 2013 mengalami kenaikan lagi menjadi 77,53. Peningkatan APM pada tingkat SMA ini mencerminkan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya arti pendidikan disamping juga peran aktif pemerintah dalam menyediakan fasilitas sekolah yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya. Perkembangan APM tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini : Tabel. 2.11 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Jombang NO 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3. 3 3.1 3.2 3.3

Jenjang Pendidikan SD/MI jumlah murid usia 7-12 thn jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun APS SD/MI SMP/MTs jumlah murid usia 13-15 thn jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun APS SMP/MTs SMA/MA/SMK jumlah murid usia 16-18 thn jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun APS SMA/MA/SMK

2009

2010

2011

2012

2013

123252 123144 121239 122192

121111

120260 119760 119610 120460

115676

102.49

102.83

101.36

101.44

104.70

64953

66196

63920

66139

69848

64377

63877

63377

65322

63410

100.89

103.63

100.86

101.25

110.15

42344

43490

46686

50516

49818

58197

57697

57197

61046

61222

72.76

75.38

81.62

82.75

81.37

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang

II-22

Jika ditinjau per kecamatan, APM di Kabupaten Jombang seperti tersaji dalam tabel di bawah ini : Tabel.2.12 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2013 Menurut Kecamatan Kabupaten Jombang SD/MI NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kecamatan

Bandar K M Perak Gudo Diwek Ngoro Mojowarno Bareng Wonosalam Mojoagung Somobito Jogo Roto Peterongan Jombang Megaluh Tembelang Kesamben Kudu Ploso Kabuh Plandaan Ngusikan Jumlah

jumlah murid usia 712 thn

jumlah pendud uk usia 7-12 th

APM

4020 4993 4530 9598 7128 7883 4677 2895 7473 6635 6379 5602 14009 3140 4689 5120 2375 3140 2988 2687 1759 111720

4848 4742 5225 9568 7749 9067 5463 3260 8044 7848 6682 5541 8618 3283 4687 6075 2689 3623 3492 3202 1970 115676

82.92 105.29 86.70 100.31 91.99 86.94 85.61 88.80 92.90 84.54 95.47 101.10 162.56 95.64 100.04 84.28 88.32 86.67 85.57 83.92 89.29 96.58

jumlah murid usia 1315 thn 1484 3565 1266 7267 3594 3143 2027 1187 4330 2871 3595 4530 9781 1293 2631 1963 841 1369 1082 1242 1191 60252

SMP/MTs jumlah pendu duk usia 13-15 th 1645 3323 2077 5672 4089 3259 2130 1405 4152 3345 3877 3683 8918 1748 3366 2248 1407 2075 1590 1682 1719 63410

APM

90.21 107.28 60.95 128.12 87.89 96.44 95.16 84.48 104.29 85.83 92.73 123.00 109.68 73.97 78.16 87.32 59.77 65.98 68.05 73.84 69.28 95.02

SMA/MA/SMK jumlah jumlah pendu murid duk usia APM usia 16-18 16-18 thn th 847 2256 38.74 3236 2731 118.49 556 2657 20.93 5431 4769 113.88 2515 3716 67.68 599 4466 13.41 586 2853 20.54 503 1794 28.04 4026 3956 101.77 1082 3804 28.44 1901 2707 70.23 3678 2875 127.93 15870 6455 245.86 232 1538 15.08 872 1935 45.06 940 3123 30.10 722 1723 41.90 2614 2361 110.72 548 2212 24.77 347 2053 16.90 331 1238 26.74 47463 61222 77.53

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang d. Angka Partisipasi Kasar (APK) Indikator pendidikan selanjutnya yang juga sangat menundukung tingkat pencapaian indeks pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK Kabupaten Jombang dalam kurun waktu tahun 20092013tidak banyak mengalami perubahandan cenderung stabil dan untuk tingkat SD dan SMP, sedangkan untuk tingkat SMA secara konsisten mengalami peningkatan. Perkembangan APK tahun 2009-2013 seperti yang ada pada tabel di bawah ini :

II-23

Tabel.2.13 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Jombang Tahun 2009 s.d 2013 NO 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3. 3 3.1 3.2 3.3

Jenjang Pendidikan SD/MI Jumlah siswa bersekolah di SD/MI Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun APK SD/MI SMP/MTs Jumlah siswa bersekolah di SMP/MTS Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun APK SMP/MTs SMA/MA/SMK Jumlah siswa bersekolah di SMA/SMK/MA Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun APK SMA/MA/SMK

2009

2010

2011

2012

2013

124810 125712 126653 127556

123542

120260 119760 119610 120460

115676

103.78

104.97

105.89

105.89

106.80

66028

65231

64220

67445

66269

64377

63877

63377

65322

63410

102.56

102.12

101.33

103.25

104.51

54155

54662

56595

60588

60918

58197

57697

57197

61046

61222

93.05

94.74

98.95

99.25

99.50

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang Meskipun terjadi stagnasi APK pada tingkat SD, namun dengan adanya peningkatan APK pada tingkat SMP dan SMA yang berlangsung secara kontinyu dan signifikan ini mencerminkan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya arti pendidikan Jika ditinjau per kecamatan, APK di Kabupaten Jombang seperti tersaji dalam tabel di bawah ini : Tabel.2.14 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2013 Menurut Kecamatan Kabupaten Jombang SD/MI

SMP/MTs

SMA/MA/SMK

1

Bandar K M

4481

4848

92.43

1673

1645

101.70

Jumla h Siswa Bersek olah SMA/ MA/S MK 1197

2

Perak

5398

4742

113.83

3665

3323

110.29

4524

2731

NO

Kecamatan

Jumlah Siswa Bersek olah SD/MI

jumlah pendud uk usia 7-12 th

APK

Jumla h Siswa Bersek olah SMP/ MTs

jumlah pendu duk usia 13-15 th

APK

jumlah pendud uk usia 16-18 th

APK

2256

53.06 165.65

3

Gudo

5050

5225

96.65

1543

2077

74.29

720

2657

27.10

4

Diwek

10649

9568

111.30

7683

5672

135.45

6691

4769

140.30

II-24

SD/MI NO

Kecamatan

SMP/MTs

jumlah pendud uk usia 7749 7-12 th 9067

102.13

SMA/MA/SMK

5

Ngoro

6

Mojowarno

Jumlah Siswa Bersek 7914 olah 8889 SD/MI

7

Bareng

5306

5463

97.13

8

Wonosalam

3233

3260

99.17

Jumla h Siswa 4007 Bersek 3397 olah SMP/ 2208 MTs 1279

9

Mojoagung

8135

8044

101.13

4556

4152

109.73

SMA/ 681 MA/S 543 MK 5333

10

Somobito

7336

7848

93.48

3148

3345

94.11

1493

3804

39.25

11

Jogo Roto

6874

6682

102.87

3994

3877

103.02

2209

2707

81.60

12

Peterongan

6079

5541

109.71

4987

3683

135.41

4893

2875

170.19

13

Jombang

15514

8618

180.02

10730

8918

120.32

20571

6455

318.68

14

Megaluh

3508

3283

106.85

1546

1748

88.44

294

1538

19.12

15

Tembelang

5135

4687

109.56

3072

3366

91.27

1090

1935

56.33

16

Kesamben

5677

6075

93.45

2138

2248

95.11

1122

3123

35.93

17

Kudu

2616

2689

97.29

922

1407

65.53

923

1723

53.57

18

Ploso

3434

3623

94.78

1586

2075

76.43

2920

2361

123.68

19

Kabuh

3304

3492

94.62

1343

1590

84.47

799

2212

36.12

20

Plandaan

2999

3202

93.66

1400

1682

83.23

408

2053

19.87

21

Ngusikan

2011

1970

102.08

1392

1719

80.98

410

1238

33.12

Jumlah

123542

115676

106.80

66269

63410

104.51

60918

61222

99.50

APK

98.04

jumlah pendu duk 4089 usia 3259 13-15

104.23

th 2130

103.66

1405

91.03

APK 97.99

Jumla h Siswa 3232 Bersek 865 olah

jumlah pendud uk usia 3716 16-18 4466 th 2853

86.98

1794

30.27

3956

134.81

APK

19.37 23.87

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang e. Pendidikan Dasar 1) Angka Partisipasi Sekolah (APS) APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Perkembangan APS di Kabupaten Jombang dapat dilhat dalam dua tabel sebagai berikut: Tabel.2.15 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Jombang Tahun 2009 s.d 2013 NO 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3. 3 3.1 3.2 3.3

Jenjang Pendidikan SD/MI jumlah murid usia 7-12 thn jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun APS SD/MI SMP/MTs jumlah murid usia 13-15 thn jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun APS SMP/MTs SMA/MA/SMK jumlah murid usia 16-18 thn jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun APS SMA/MA/SMK

2009

2010

2011

2012

2013

123252

123144

121239

122192

121111

120260

119760

119610

120460

115676

102.49

102.83

101.36

101.44

104.70

64953

66196

63920

66139

69848

64377

63877

63377

65322

63410

100.89

103.63

100.86

101.25

110.15

42344

43490

46686

50516

49818

58197

57697

57197

61046

61222

72.76

75.38

81.62

82.75

81.37

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang II-25

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan angka partisipasi sekolah pendidikan dasar untuk SD cenderung menurun naik turun, jika dilihat mulai tahun 2009 yang sebesar 102,49, tahun 2010 sebesar 102,83 dan menjadi 101,36 tahun 2011, akan tetapi di tahun 2012 ada kenaikan meski tidak signifikan menjadi 101,44, selanjutnya pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 104,70. Sedangkan untuk tingkat SMP juga mengalami naik turun, yakni dari sebesar 100,89 pada tahun 2009, turun menjadi sebesar 103,63 pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi sebesar 100,86, tapi kemudian mengalami kenaikan menjadi 101,25 pada tahun 2012. Selanjutnya perkembangan angka partisipasi sekolah tingkat SMP untuk tahun 2013 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 110,15. Jika dilihat per kecamatan, APS cenderung tinggi untuk kecamatankecamatan di wilayah perkotaan, dan sebaliknya untuk wilayah kecamatan yang pinggiran cenderung rendah. Hal ini bisa dipahami dengan banyaknya fasilitas pendidikan di wilayah perkotaan baik secara jumlah maupun mutu. Besaran angka partisipasi sekolah untuk kecamatan sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini: Tabel.2.16 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Jombang Tahun 2013 Kabupaten Jombang SD/MI jumlah murid NO

Kecamatan usia 712 thn

SMP/MTs

jumlah pendud uk usia 7-12 th

APS

jml murid usia 13-15 thn

jml pendu duk usia 13-15 th

SMA/MA/SMK

APS

jml murid usia 16-18 thn

jumla h pendu duk usia 16-18 th

APS

1

Bandar KM

4269

5075

84,12

1342

1736

77,30

1333

2248

59,30

2

Perak

5073

4969

102,09

3414

3414

100,00

3114

2723

114,36

3

Gudo

4805

5452

88,13

1350

2168

62,27

806

2649

30,43

4

Diwek

10468

9795

106,87

7144

5763

123,96

4794

4761

100,69

5

Ngoro

10943

7976

137,20

3770

4181

90,17

3035

3708

81,85

6

Mojowarno

8870

9294

95,44

3092

3350

92,30

1140

4458

25,57

7

Bareng

4458

5690

78,35

2077

2221

93,52

625

2845

21,97

8

Wonosalam

2983

3487

85,55

1231

1496

82,29

315

1786

17,64

9

Mojoagung

8027

8271

97,05

4197

4243

98,92

1992

3948

50,46

10

Somobito

7435

8075

92,07

3136

3436

91,27

2913

3796

76,74

11

Jogoroto

6830

6909

98,86

3814

3968

96,12

2510

2699

93,00

II-26

SD/MI

NO

Kecamatan

jumlah murid

SMP/MTs jml pendu duk usia 13-15 th

SMA/MA/SMK

APS

jml murid usia 16-18 thn

jumla h pendu duk usia 16-18 th

APS

jumlah pendud uk usia 7-12 th

APS

jml murid usia 13-15 thn

6029

5768

104,52

4561

3774

120,85

3018

2867

105,27

usia 712 thn 12

Peterongan

13

Jombang

14910

8862

168,25

11339

9009

125,86

8790

6447

136,34

14

Megaluh

3283

3510

93,53

1675

1839

91,08

563

1530

36,80

15

Tembelang

4975

4914

101,24

2776

3457

80,30

8898

1927

461,75

16

Kesamben

5603

6302

88,91

3866

2339

165,28

1251

3115

40,16

17

Kudu

2423

2916

83,09

1364

1498

91,05

785

1715

45,77

18

Ploso

3188

3850

82,81

1585

2166

73,18

2907

2353

123,54

19

Kabuh

3080

3719

82,82

1355

1681

80,61

572

2204

25,95

20

Plandaan

2802

3429

81,71

1399

1773

78,91

617

2045

30,17

21

Ngusikan

1738

2197

79,11

1652

1810

91,27

538

1222

44,03

122192

120460

101,44

66139

65322

101,25

50516

61046

Jumlah

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang 2) Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Untuk mengetahui rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO 1 1.1. 1.2.

Tabel.2.17 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2009 s.d 2013 Jenjang 2009 2010 2011 2012 2013 Pendidikan SD/MI Jumlah gedung 834 832 822 824 821 sekolah jumlah penduduk 120,260 119,760 119,610 120,460 115,676 kelompok II-27

NO

1.3. 2 2.1.

2.2. 2.3. 3 3.1.

3.2. 3.3.

Jenjang Pendidikan usia 7-12 tahun Rasio SMP/MTs Jumlah gedung sekolah jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun Rasio SMA/MA/S MK Jumlah gedung sekolah jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun Rasio

2009

2010

2011

2012

2013

144

144

146

146

141

240

243

237

241

243

64,377

63877

63377

65,322

63,410

268

263

267

271

261

176

181

178

181

184

58,197

57697

57197

61,046

61,222

331

319

321

337

333

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang Dari tabel diatas dapat dilihat kecenderungan rasio ketersediaan sekolah menunjukkan tren yang semakin menurun utamanya tahun 2011 akan tetapi di tahun 2012 mengalami kenaikan disemua jenjang pendidikan. Namun pada tahun 2013 kembali mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan semakin terfasilitasinya kegiatan pendidikan melalui peningkatan jumlah sarana gedung sekolah di Kabupaten Jombang. Jika dibandingkan dengan standar nasional maka pada tahun 2012 rasio ketersediaan sekolah untuk tingkat SD sebesar 1:141 masih dibawah standar nasional yang sebesar 1:170. Sedangkan untuk tingkat SMP rasio ketersediaan sekolah sebesar 1:261 masih dibawah standar nasional yakni sebesar 1:306. Hal ini merupakan cerminan bahwa tingkat partisipasi sekolah SD/MI dan SMP/MTs masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu ke depan perlu dilaksanakan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan tingkat partisipasi sekolah, khususnya pada tingkat dasar. Sedangkan jika dilihat per kecamatan, rasio ketersediaan sekolah cenderung kecil untuk kecamatan-kecamatan di wilayah perkotaan, sebaliknya untuk kecamatan di wilayah pinggiran cenderung besar. Hal ini menunjukkan masih terpusatnya sarana pendidikan di wilayah perkotaan terutama dalam hal kuantitasnya. Rasio ketersediaan sekolah menurut kecamatan sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini:

II-28

Tabel.2.18 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2013 Menurut Kecamatan SD/MI NO

Kecamatan

Jumla h gedun g sekola h

jumlah pendudu k usia 712 th

Rasi o

SMP/MTs Jum jumlah lah pendu gedu duk Rasi ng usia o seko 13-15 lah th 8=6/ 6 7 7 1645 6 274

3 32

4

5=3/ 4

1

2 Bandar K M

4848

152

2

Perak

35

4742

135

11

3323

3

Gudo

33

5225

158

5

4

Diwek

71

5

Ngoro

54

6

Mojowarno

52

9067

7

Bareng

41

5463

8

Wonosalam

27

9

Mojoagung

10

1

SMA/MA/SMK Jumla jumlah h pendu gedun duk Rasio g usia sekola 16-18 h th 11=9 9 10 /10 2

2256

1128

302

9

2731

303

2077

415

2

2657

1329

29

5672

196

29

4769

164

19

4089

215

18

3716

206

174

18

3259

181

10

4466

447

133

7

2130

304

3

2853

951

3260

121

6

1405

234

3

1794

598

47

8044

171

18

4152

231

13

3956

304

Somobito

50

7848

157

14

3345

239

5

3804

761

11

Jogo Roto

37

6682

181

18

3877

215

9

2707

301

12

Peterongan

35

13

3683

283

15

2875

192

13

Jombang

75

29

8918

308

37

6455

174

14

Megaluh

32

3283

103

5

1748

350

3

1538

513

15

Tembelang

36

4687

130

11

3366

306

5

1935

387

16

Kesamben

41

6075

148

10

2248

225

5

3123

625

17 18

Kudu

21 24

128 151

4 4

1407

Ploso

2689 3623

2075

352 519

4 6

1723 2361

431 394

19

Kabuh

30

3492

116

6

1590

265

2

2212

1106

20

Plandaan

29

6

1682

280

2

2053

1027

21

Ngusikan

19

1970

104

4

1719

430

2

1238

619

Jumlah

821

115676

141

243

63410

261

184

61222

333

9568 7749

5541 8618

3202

135 144

158 115

110

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang 3) Rasio guru/murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar, disamping juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Untuk mengetahui rasio guru terhadap murid dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

II-29

NO 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3. 3 3.1. 3.2. 3.3.

Tabel.2.19 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2009 s.d 2013 Jenjang Pendidika 2009 2010 2011 2012 n SD/MI Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio SMP/MTs Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio SMA/MA/ SMK Jumlah Guru Jumlah Murid

2013

8,941

9101

9018

9,179

8,814

124,709

125718

126653

127,556

123,542

14

14

14

14

14

5,714

5742

5645

5724

5621

65,555

65,245

64,220

67445

66269

11

11

11

12

12

5,271

5333

5371

5369

5472

53,435

54664

56595

60588

60918

10 10 11 11 Rasio Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang

11

Dari tabel diatas dapat dilihat kecenderungan rasio jumlah guru dan murid menunjukkan tren yang stabil dalam 5 tahun terakhir baik untuk tingkat SD/MI maupun SMP/MTs. Hal ini menunjukkan tetap terjaganya perbandingan jumlah ideal antara guru dan murid di Kabupaten Jombang, sehingga mutu pengajaran tetap terjaga. Rasio jumlah guru dan murid tidak terpengaruh oleh kondisi wilayah kecamatan di perkotaan ataupun di pinggiran, karena bisa jadi yang di pinggiran lebih rendah rasionya. Sedangkan jika dibandingkan dengan standar nasional maka pada tahun 2013 rasio jumlah guru dan murid untuk jenjuang SD/MI sebesar 1:14 masih di bawah standar nasional sebesar 1:23. Demikian juga pada tingkat SMP/MTs rasio jumlah guru dan murid sebesar 1:12 masih di bawah standar nasional yang sebesar 1:16. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah guru untuk jenjancg pendidikan dasar baik SD maupun SMP telah mencukupi perbandingan ideal yang ditetapkan secara nasional. Rasio jumlah guru dan murid tingkat dasar menurut kecamatan sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini

II-30

Tabel.2.20. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2012 Menurut Kecamatan SD/MI NO

Kecamatan

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 Bandar K M Perak Gudo Diwek Ngoro Mojowarno Bareng Wonosalam Mojoagung Somobito Jogo Roto Peterongan Jombang Megaluh Tembelang Kesamben Kudu Ploso Kabuh Plandaan Ngusikan Jumlah

Jumla h Guru

SMP/MTs Juml Jumla ah h Guru Murid

Jumlah Murid

Ra sio

3

4

5= 3/ 4

6

346

4481

13

359

5398

332

Ra sio

SMA/MA/SMK Jumla Jumla Rasi h h o Guru Murid

7

8= 6/ 7

6

7

8=6 /7

122

1673

14

80

1197

15

15

271

3665

14

237

4524

19

5050

15

116

1543

13

62

720

12

815

10649

13

726

7683

11

712

6691

9

590

7914

13

390

4007

10

371

3232

9

613

8889

15

351

3397

10

161

865

5

365

5306

15

162

2208

14

60

681

11

235

3233

14

100

1279

13

62

543

9

500

8135

16

347

4556

13

429

5333

12

507

7336

14

273

3148

12

129

1493

12

531

6874

13

410

3994

10

226

2209

10

401

6079

15

392

4987

13

528

4893

9

980

15514

16

864

10730

12

1674

20571

12

315

3508

11

132

1546

12

47

294

6

377

5135

14

251

3072

12

131

1090

8

389

5677

15

172

2138

12

117

1122

10

205

2616

13

79

922

12

78

923

12

249

3434

14

121

1586

13

212

2920

14

247

3304

13

117

1343

11

60

799

13

296

2999

10

118

1400

12

49

408

8

162

2011

12

107

1392

13

47

410

9

8814

123542

14

5621

66269

12

5472

60918

11

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang

II-31

4) Rasio Guru Murid Per Kelas Rasio guru dan murid, rasio ini merupakan perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid. Di tahun pelajaran 2013/2014 di Dinas Pendidikan pemerintah Kabupaten Jombang untuk rasio jumlah guru terhadap jumlah murid adalah sebagai berikut, untuk jenjang SD/MI adalah 1:14, jenjang SMP/MTs adalah 1:12 dan jenjang SMA/MA adalah 1:11 dan jenjang SMK adalah 1:11. Adapun target berdasarkan standar nasional adalah SD/MI sebesar 1:23, SMP/MTs sebesar 1:16 dan SMA/MA/SMK sebesar 1:16. g. 1)

Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS pendidikan menengah adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (16-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah per jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Perkembangan APS tingkat SMA hampir sama dengan APK dan APM tingkat SMA yang dalam 5 tahun terakhir secara konsisten mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menggambarkan semakin baiknya fasilitas pelayanan masyarakat di bidang pendidikan disamping juga adanya peningkatan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan pentingnya pendidikan. Perkembangan APS tingkat SMA di Kabupaten Jombang dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel.2.21 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2009 s.d 2013Kabupaten Jombang NO

Jenjang Pendidikan

1

SMA/MA/SMK

1.1.

Jumlad murid usia 16 – 18 tahun

42.344

1.2.

Jumlah penduduk kelompok usia 1618 tahun

1.3.

APS SMA/MA/SMK

2009

2010

2011

2012

2013

43.49 0

46.686

50.516

49.818

58.197

57.69 7

57.197

61.046

61222

72,76

75,38

81,62

82,75

81,37

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang Sedangkan untuk kecamatan, kecenderungannya sama dengan dengan APM dan APK yakni angka partisipasinya besar di wilayah kecamatan perkotaan dan cenderung lebih rendah di wilayah kecamatan pinggiran. APS tingkat SMA di Kabupaten Jombang menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

II-32

Tabel. 2.22 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2013 Menurut Kecamatan Kabupaten Jombang SMA/MA/SMK NO

Kecamatan

jumlah murid usia 16-18 thn

jumlah penduduk usia 16-18 th

APS

1

Bandar KM

945

2256

41,89

2

Perak

3300

2731

120,83

3

Gudo

853

2657

32,10

4

Diwek

5817

4769

121,98

5

Ngoro

2756

3716

74,17

6

Mojowarno

709

4466

15,88

7

Bareng

645

2853

22,61

8

Wonosalam

556

1794

30,99

9

Mojoagung

4169

3956

105,38

10

Somobito

1147

3804

30,15

11

Jogo Roto

2005

2707

74,07

12

Peterongan

3719

2875

129,36

13

Jombang

15995

6455

247,79

14

Megaluh

265

1538

17,23

15

Tembelang

986

1935

50,96

II-33

SMA/MA/SMK

NO

Kecamatan

16

Kesamben

jumlah murid usia 960thn 16-18

17

Kudu

18

30,74

737

jumlah penduduk 3123 usia 16-18 th 1723

Ploso

2637

2361

111,69

19

Kabuh

813

2212

36,75

20

Plandaan

445

2053

21,68

21

Ngusikan

359

1238

29,00

49818

61222

81,37

Jumlah

APS

42,77

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang 2) Rasio ketersediaan sekolah menengah terhadap penduduk usia sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Perkembangan rasio ketersediaan sekolah untuk tingkat menengah dalam 5 tahun terakhir mengalami naik turun untuk tahun 2012 naik dan kembali turun di tahun 2013. Hal ini menunjukkan pelayanan di bidang pendidikan, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan sarana gedung sekolah yang mampu menampung penduduk usia sekolah dalam menikmati pelayanan pendidikan perlu ditingkatkan. Perkembangan rasio ketersediaan sekolah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO 1 1.1. 1.2. 1.3.

Tabel.2.23 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Jombang Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012 2013 SMA/MA/SMK Jumlah gedung sekolah 176 181 178 181 184 Jumlah penduduk kelompok usia 1657,69 18 tahun 58,197 7 57,197 61,046 61,222 318,7 Rasio 330,66 7 321,33 337 333 Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang

Sedangkan jika dilihat per kecamatan kondisinya sama dengan pada tingkat dasar, yakni rasio ketersediaan sekolah cenderung kecil untuk kecamatan-kecamatan di wilayah perkotaan, sebaliknya untuk kecamatan di II-34

wilayah pinggiran cenderung besar. Hal ini menunjukkan masih terpusatnya sarana pendidikan di wilayah perkotaan terutama dalam hal kuantitasnya. Rasio ketersediaan sekolah menurut kecamatan dapat dilihat pada dua tabel di bawah ini :

Tabel.2.24 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2013 Menurut KecamatanKabupaten Jombang SMA/MA/SMK Jumlah jumlah N Kecamatan gedung penduduk O Rasio sekolah usia 16-18 th 1

Bandar KM

2

2256

1128

2

Perak

9

2731

303

3

Gudo

2

2657

1329

4

Diwek

29

4769

164

5

Ngoro

18

3716

206

6

Mojowarno

10

4466

447

7

Bareng

3

2853

951

8

Wonosalam

3

1794

598

9

Mojoagung

13

3956

304

10

Somobito

5

3804

761

11

Jogoroto

9

2707

301

12

Peterongan

15

2875

192

13

Jombang

37

6455

174

14

Megaluh

3

1538

513

15

Tembelang

5

1935

387

II-35

SMA/MA/SMK Jumlah jumlah gedung penduduk sekolah usia 16-18 th

N O

Kecamatan

16

Kesamben

5

3123

625

17

Kudu

4

1723

431

18

Ploso

6

2361

394

19

Kabuh

2

2212

1106

20

Plandaan

2

2053

1027

21

Ngusikan

2

1238

619

184

61222

333

Jumlah

Rasio

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Jomban 3) Rasio guru terhadap murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Kecenderungan rasio jumlah guru dan murid tingkat SMA sama dengan SD dan SMP yang menunjukkan tren yang stabil dalam 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan tetap terjaganya perbandingan jumlah ideal antara guru dan murid di Kabupaten Jombang, sehingga mutu pengajaran tetap terjaga. Rasio jumlah guru dan murid tidak terpengaruh oleh kondisi wilayah kecamatan di perkotaan ataupun di pinggiran, karena bisa jadi yang di pinggiran lebih rendah rasionya. Jika dibandingkan dengan standar nasional maka rasio guru terhadap murid untuk tingkat menengah pada tahun 2013 yakni sebesar 1:12 masih di bawah standar nasional 1:16. Hal ini menunjukkan jumlah guru dibandingkan dengan jumlah murid di Kabupaten Jombang sudah memenuhi jumlah ideal yang ditetapkan dalam standar nasional. Perkembangan rasio jumlah guru dan murid dapat dilihat pada dua tabel di bawah ini : Tabel.2.25 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2013 Menurut Kecamatan Di Kabupaten Jombang NO

Kecamatan

1

2

1

Bandar KM

Jumlah Guru 3 80

II-36

SMA/MA/SMK Jumlah Murid 4 1197

Rasio 5=3/4 15

NO

Kecamatan

1

2

Jumlah Guru 3

SMA/MA/SMK Jumlah Murid 4

Rasio 5=3/4

2

Perak

237

4524

19

3

Gudo

62

720

12

4

Diwek

712

6691

9

5

Ngoro

371

3232

9

6

Mojowarno

161

865

5

7

Bareng

60

681

11

8

Wonosalam

62

543

9

9

Mojoagung

429

5333

12

10

Somobito

129

1493

12

11

Jogo Roto

226

2209

10

12

Peterongan

528

4893

9

13

Jombang

1674

20571

12

14

Megaluh

47

294

6

15

Tembelang

131

1090

8

16

Kesamben

117

1122

10

17

Kudu

78

923

12

18

Ploso

212

2920

14

19

Kabuh

60

799

13

20

Plandaan

49

408

8

21

Ngusikan

47

410

9

5472

60918

11

Jumlah

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang

II-37

NO 1 1.1.

1.2. 1.3.

Tabel.2.26 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2009 s.d 2012 Kabupaten Jombang Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012 SMA/MA/SMK Jumlah gedung sekolah 8,941 9,101 9,018 9,179 Jumlah penduduk kelompok usia 125,71 126,65 16-18 tahun 124,709 8 3 127,556 Rasio 14 14 14 14 Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang

2013

8,814 123,54 2 14

4) Rasio Guru terhadap Murid Per Kelas Rasio guru dan murid, rasio ini merupakan perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid. Di tahun pelajaran 2012/2013 di Dinas Pendidikan pemerintah Kabupaten Jombang untuk rasio jumlah guru terhadap jumlah murid adalah sebagai berikut, untuk jenjang SD/MI adalah 1:14, jenjang SMP/MTs adalah 1:12 dan jenjang SMA/MA adalah 1:11 dan jenjang SMK adalah 1:14. Adapun target berdasarkan standar nasional adalah SD/MI sebesar 1:23, SMP/MTs sebesar 1:16 dan SMA/MA/SMK sebesar 1:16. h. Penduduk Yang Berusia >15 tahun Melek Huruf Jumlah penduduk yang berusia >15 tahun sampai dengan akhir tahun 2013 yang melek huruf sebanyak 1.208.023 orang dari 1.124.399 orang. i. Fasilitas Pendidikan Dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada masyarakat diperlukan sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Jombang bersama seluruh stakeholder yang ada berupaya menjamin ketersediaan bangunan sekolah dalam kondisi baik. RPJMD 2009-2013 mengamanatkan jumlah sekolah dalam kondisi baik sebanyak 90% pada tahun 2013. Perkembangan jumlah bangunan sekolah dalam kondisi baik selama dua tahun terakhir menunjukan tren yang naik. Untuk SD/MI sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2011 yakni dari 63% meningkat menjadi 81,98% di tahun 2012 dan pada tahun 2013 menjadi 93,13 %. Sedangkan untuk SMP/MTs menunjukan tren yang menggembirakan yakni meningkat dari 76,61% pada tahun 2009 naik menjadi 82,58% pada tahun 2010, lalu meningkat menjadi 83,99% pada tahun 2011, dan tahun 2012 menjadi 97,68%, sedangkan tahun 2013 sedikit mengalami penurunan menjadi 96,66 %. Adapun untuk SMA/SMK/MA cenderung stabil yakni dari 91,95% pada tahun 2009 turun sedikit menjadi 90,21% pada tahun 2010, kemudian pada tahun 2011 naik lagi menjadi 91,25% dan di tahun 2012 tetap II-38

91,25%, sedangkan di tahun 2013 mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 94,72 %. Terjadinya kenaikan pada SD/MI tersebut banyak dipengaruhi pelaksanaan rehabilitasi gedung SD dan SMP pada tahun 2012 dan tahun 2013 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dilaksanakan, meski anggaran yang dilaksanakan anggaran DAK tahun 2011 yang dilaksanakan di tahun 2012 dan anggaran 2012 dan sebagian anggaran tahun 2013 dilaksanakan di tahun 2013. Pada tahun 2012 ini target bangunan sekolah dalam keadaan baik untuk tingkat SMA kondisi tetap sama seperti tahun 2011, meski ada tambahan sekolah baru. j. Angka Putus Sekolah Angka Putus Sekolah dihitung berdasarkan angka (jumlah siswa) putus sekolah per 1.000 siswa pada setiap jenjang pendidikan. Perkembangan angka putus sekolah dalam tiga tahun terakhir menunjukan tren yang semakin menggembirakan dengan semakin turunnya angka putus sekolah untuk semua jenjang pendidikan. Khusus untuk SMA/MA/SMK sedikit mengkhawatirkan, yakni pada tahun 2010 mengalami peningkatan cukup signifikan dari 0,87% pada tahun 2009 naik menjadi 0, 96% pada tahun 2010. Namun pada tahun 2011 sudah menunjukan perbaikan dengan sedikit menurun di angka 0,95% kemudian menjadi 0,83% di tahun 2012, sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 0,53 %. Hal itu menunjukkan bahwa perkembangan prosentase angka putus sekolah tahun 2013 pada jenjang pendidikan SMP/MTs, tidak mengalami penurunan (tetap), sedangkan SMA/MA/SMK mengalami penurunan dibanding dengan tahun lalu menjadi 0,53%. Kedepan akan dilakukan upaya yang sungguh-sungguh dengan melibatkan semua stakeholder pendidikan untuk lebih menurunkan angka putus sekolah. k. Angka Kelulusan Sekolah Angka Kelulusan Sekolah dihitung berdasarkan angka (jumlah siswa) yang lulus pada setiap jenjang pendidikan. Realisasi angka kelulusan sekolah yang dicapai pada tahun 2013 untuk SD/MI sebesar 99,99% tetap seperti tahun 2012 atau tercapai sebesar 100%, SMP/MTs sebesar 99,88% atau tercapai sebesar 100%, serta SMA/MA/SMK sebesar 99,99% atau tercapai sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi angka kelulusan sekolah pada tahun 2012 untuk SD/MI yang tercapai sebesar 99,99%, SMP/MTs sebesar 99,95%, dan SMA/MA/SMK sebesar 99,98% maka perkembangannya relatif tetap atau 0%, hanya pada tingkat SMP/MTs mengalami penurunan angka kelulusan sebesar 0,04%. Tercapainya target kelulusan ini menunjukkan kecenderungan semakin meningkatnya kualitas pendidikan pada semua tingkatan pendidikan. 2.1.3.2. Urusan Kesehatan a. Angka Kematian Bayi (AKB) Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Sampai dengan tahun 2012 AKB telah mengalami kenaikan dari sebesar 10,30 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2009 menjadi 12,11 per 1.000 kelahiran hidup atau meningkat sebesar 1,81 per 1.000 kelahiran hidup. II-39

Peningkatan terbesar pada tahun 2011 dimana AKB mencapai 14,5 per 1.000 kelahiran hidup, namun dengan dukungan semua pihak pada tahun 2012 telah berhasil diturunkan menjadi sebesar 12,11 per 1.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian bayi terbesar adalah bayi berat badan lahir rendah (BBLR) dan/atau Asfiksia (sesak nafas setelah bayi baru lahir), hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan keluarga dan adanya pergeseran perilaku masyarakat tentang pola konsumsi yang sehat sehingga asupan yang diterima oleh ibu dan bayi dalam kandungan kurang. Sedangkan penyebab asfiksia tanpa BBLR adalah disebabkan karena trauma lahir. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 yang sebesar 25,95 per 1.000 kelahiran hidup maka capaian AKB Kabupaten Jombang sepanjang 2009 – 2013 tersebut jauh lebih baik. Capaian AKB selama 5 tahun berturut-turut juga masih jauh lebih baik dari target AKB yang ditetapkan secara nasional yaitu sebesar 40 per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Jombang dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2012 menunjukan trenyang menggembirakan, yakni sebesar 10,26per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2010 menjadi 12,11 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2012. Perkembangan AKB KAbupaten Jombang sebagaimana grafik berikut: Grafik 2.8 Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Jombang Tahun 2010 - 2012

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Penurunan AKB pada tahun 2012 ini cukup menggembirakan, karena sebelumnya sempat terjadi kekhawatiran pada tahun 2011 yang terjadi peningkatan cukup signifikan. Dengan penurunan AKB pada tahun 2012 tersebut menggambarkan adanya peningkatan kualitas hidup dan pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk itu langkah-langkah strategis tetap perlu ditingkatkan untuk menekan AKB tersebut. b. Angka Usia Harapan Hidup Angka harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Untuk Kabupaten Jombang AHH selama 3 tahun mengalami peningkatan sebesar 0,75 tahun, dari sebesar 71,18 tahun pada 2010 menjadi 71,29 tahun pada 2011 kemudian meningkat lagi menjadi 71,93 tahun pada 2012. Perkembangan angka harapan hidup tahun 2010-2012 seperti digambarkan pada grafik sebagai berikut: II-40

Grafik.2.9 Perkembangan Angka Harapan Hidup Tahun 2010 – 2012

Sumber data: IPM Kabupaten Jombang Jika dilihat masing-masing kecamatan, maka AHH tertinggi tahun 2012 adalah di Kecamatan Jombang sebesar 73,11tahun disusul Kecamatan Gudo sebesar 73,00 dan Peterongan sebesar 72,19. Sedangkan AHH terendah terdapat di Kecamatan Wonosalam sebesar 62,79 diikuti Kabuh sebesar 65,97 dan Megaluh sebesar 66,33. Grafik.2.10 Angka Harapan Hidup per Kecamatan Tahun 2012

Sumber data: IPM Kabupaten Jombang c. Persentase Balita gizi buruk Status gizi Balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat status gizi masyarakat. Perkembangan prosentase Balita gizi buruk di Kabupaten Jombang selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang menurun. Yakni pada tahun 2010 sebesar 0,04%, tahun 2011 sebesar 0,04%, kemudian turun menjadi 0,03% pada tahun 2012. Perkembangan persentase Balita gizi buruk sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini : II-41

Grafik.2.11 Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2010-2012

Sumber data: Dinkes Kabupaten Jombang d. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per satuan Balita Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

NO 1 2 3

Tabel.2.27 Rasio Posyandu Per Balita Kabupaten Jombang Tahun 2010 – 2012 Uraian Satuan 2010 2011 Jumlah Posyandu buah 1.520 1.536 Jumlah Balita balita 106.240 84.752 Rasio posyandu per 100 balita 14,31 18,12

2012 1.555 100.779 15,43

Sumber : Dinkes Kab. Jombang Jumlah balita di Kabupaten Jombang pada tahun 2012 sebanyak 100.779 balita yang dilayani oleh 1.555 posyandu, sehingga rasionya menjadi 15,43. Artinya bahwa setiap posyandu melayani 65 balita. Jika dibandingkan dengan tahun 2011 dimana setiap posyandu melayani 55 balita dan pada tahun 2010 dimana setiap posyandu melayani 70 balita maka rasio posyandu per balita selama tiga tahun berturut-turut masih dalam standar nasional II-42

rasio posyandu per satuan balita yang ditetapkan sebesar 1 : 100. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah posyandu di Kabupaten Jombang lebih dari cukup.

e. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) per satuan penduduk. Selama kurun waktu tahun 2010 - 2012 jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu tidak mengalami penambahan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama maka setiap Puskesmas dan Pustu pada tahun 2010 melayani 11.230 orang, pada tahun 2011 melayani 11.301 penduduk, dan pada tahun 2012 melayani 11.505 penduduk. Rasio ini telah memenuhi standar Kementerian Kesehatan yang ditetapkan yaitu 1 Puskesmas melayani 30.000 penduduk. Tabel.2.28. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per 100.000 Penduduk Kabupaten Jombang Tahun 2010 - 2012 NO Uraian 1 Jumlah Puskesmas 2 Jumlah Pustu 3 Jumlah Penduduk 4

Satuan

Rasio Puskesmas dan Pustu

buah

2010 34

2011 34

2012 34

buah

73

73

73

jiwa

1.201.557

1.209.172

1.231.000

per 100.000 penduduk

8,91

8,85

8,69

Sumber: Dinkes Kab. Jombang f. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Tabel.2.29. Rasio Jumlah Rumah Sakit Per 100.000 Penduduk Kabupaten Jombang Tahun 2010 – 2012 No 1 2 3 4

Uraian Jumlah RS Umum Jumlah RS Khusus Jumlah seluruh RS Jumlah Penduduk

5 Rasio Rumah Sakit

Satuan buah buah buah jiwa per 100.000 penduduk

2010 7 3 10

2011 9 3 12

2012 9 3 12

1.201.557

1.209.172

1.231.000

0,83

0,99

0,97

Sumber : Dinkes Kab. Jombang Jumlah Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus di Kabupaten Jombang tahun 2012 sebanyak 9 buah, sama dengan kondisi tahun 2011 namun meningkat sebanyak 2 RS dari tahun 2010. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama maka setiap RS melayani 120.156 penduduk pada 2010, melayani 100.764 penduduk, dan melayani 102.583 penduduk pada tahun 2012.

II-43

g. Rasio Dokter Umum per satuan penduduk Jumlah tenaga dokter umum di Kabupaten Jombang tahun 2012 sebanyak 146 orang menurun dari tahun 2011 yang sebanyak 149 orang dan meningkat dari tahun 2010 yang sebanyak 134 orang. Dengan jumlah ini maka setiap dokter rata-rata melayani 8.967 penduduk pada tahun 2010, melayani 8.115 penduduk pada tahun 2011 dan melayani 8.432 penduduk pada tahun 2012. Tabel.2.30. Rasio Dokter Umum Per 100.000 Penduduk No Uraian 1 Jumlah Tenaga Dokter 2 Jumlah Penduduk 3 Rasio Tenaga Dokter Umum

Satuan orang orang per 100.000 penduduk

2010 134 1.201.557

2011 149 1.209.172

2012 146 1.231.000

11,15

12,32

11,86

Sumber: Dinkes Kab. Jombang Apabila dibandingkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk, maka secara rata-rata Kabupaten Jombang masih perlu penambahan tenaga dokter untuk melayani kebutuhan penduduk dalam bidang kesehatan serta perlu adanya distribusi yang merata disesuaikan dengan jumlah penduduk dalam penempatan tenaga dokter umum di masing-masing kecamatan. h. Rasio tenaga medis per satuan penduduk Tenaga medis adalah tenaga yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi di semua rumah sakit dan Puskesmas di Kabupaten Jombang. Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Tabel.2.31. Rasio Tenaga Medis Per 100.000 Penduduk No Uraian 1 Jumlah Tenaga Medis 2 Jumlah Penduduk 3 Rasio Tenaga Medis

Satuan orang orang per 100.000 penduduk

2010 255 1.201.557

2011 261 1.209.172

2012 246 1.231.000

21,22

21,59

19,98

Sumber: Dinkes Kab. Jombang Jumlah tenaga medis di Kabupaten Jombang pada tahun 2012 sebanyak 246 orang meningkat dari tahun 2010 yang sebesar 255 orang dan dari tahun 2011 yang sebanyak 261 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama maka setiap tenaga medis melayani 4.712 penduduk pada tahun 2010, melayani 4.633 penduduk pada 2011, dan melayani 5.004 penduduk pada 2012. 2.1.3.3.Urusan Pekerjaan Umum a.Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Ruas jalan di wilayah Kabupaten Jombang memiliki fungsi untuk menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan, pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran serta antar permukiman dan antar daerah dalam suatu kesatuan wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan wilayah, meminimalisasi biaya transportasi dan II-44

memperlancar arus distribusi barang, dengan harapan agar dapat terwujud adanya kemajuan yang sama, merata dan seimbang. Disamping itu Penyelenggara jalan wajib mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhambat oleh kurang memadainya prasarana transportasi jalan, dengan pertimbangan bahwa jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan. Yang mana sistem jaringan jalan disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di Kabupaten Jombang. Guna mewujudkan hal tersebut, kondisi kinerja pelayanan jaringan jalan berdasarkan hasil invetarisasi jaringan jalan di wilayah Kabupaten Jombang dan identifikasi kondisi jaringan jalan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pengelompokkan status jalan baik jalan kabupaten maupun jalan desa berdasarkan dari kriteria yang ada, untuk jalan kabupaten sepanjang 664,79 Km dengan jumlah ruas jalan sebanyak 189 ruas, sedangkan untuk jalan desa sepanjang 528,61 Km dengan jumlah ruas jalan sebanyak 326 ruas. saat ini dari total panjang jalan kabupaten yang dalam kondisi baik sebesar 41,7%, sehingga yang mengalami rusak ringan sampai dengan rusak berat mencapai 58,2%, sedangkan untuk jalan desa yang dalam kondisi baik sebesar 48,1%, sehingga yang mengalami rusak ringan sampai dengan rusak berat mencapai 51,8%. Tabel2.32 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2008 – 2013 No 1 2 3 4

Kondisi Jalan Kabupaten Baik Sedang Rusak Jumlah Rasio (1) / (4)

Panjang Jalan Stn km km km km km

2008 154,23 240,88 46,32 441,42 34,94%

2009

2010

2011

2012

456,30 510,71 119,95 1.086,96 41,98%

400,50 271,98 348,62 1.021,10 39,22%

464,75 404,99 174,35 1.044,09 44,51%

400,86 385,94 271,69 1.058,49 37,87%

2013 588,369 227,664 377,387 1.193,400 48,54%

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Jombang b.Rasio Jaringan Irigasi Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk memenuhi kebutuhan pertanian dan disamping itu air irigasi bisa juga digunakan untuk keperluan lain seperti untuk air baku, penyediaan air minum, pembangkit tenaga listrik, keperluan industri, perikanan dan lain-lain. Yang mana sumber air irigasi bisa berasal dari air yang ada di permukaan tanah seperti sungai, danau, waduk, mata air, dan air hujan yang ditampung maupun air tanah. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi irigasi dilakukan dalam suatu sistem layanan irigasi yang terdiri atas saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya sebagai satu kesatuan dalam rangka penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Guna meningkatkan pelayanan jaringan irigasi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi saat ini, antara lain: 1. Masih rendahnya tingkat keandalan tampungan air dalam rangka konservasi, dan memberikan jaminan penyediaan bagi kebutuhan air irigasi dan non-irigasi; 2. Belum optimalnya layanan jaringan irigasi akibat rendahnya tingkat operasi dan pemeliharaan berkala, serta masih banyak daerah pertanian

II-45

yang belum terlayani akibat minimnya kapasitas air permukaan terutama di bagian timur wilayah Kabupaten Jombang; 3. Tantangan peningkatan produksi pertanian dalam rangka pencapaian ketahanan pangan nasional maupun di jawa timur dan untuk mengimbangi alih fungsi lahan pertanian menuntut adanya pembukaan areal irigasi baru sebagai alternatif area pertanian beririgasi; 4. Masih rendahnya kapasitas air baku dalam mendukung pencapaian target MDGs; 5. Masih belum optimalnya keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air sesuai dengan amanat UU Nomor7/2004 tentang Sumber Daya Air akibat dinamika institusi dan kewenangan. Melandasi berbagai tantangan yang ada tersebut, maka ukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan irigasi adalah dengan mengkur rasio jaringan irigasi yaitu dengan membandingkan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya, yang mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian.Pada tahun 2013, panjang jaringan irigasi primer adalah 79,72 km, sedangkan jaringan irigasi sekunder adalah 442,57 km. Tabel 2.33 Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2008 – 2013 No 1 2 3 4 5

Jaringan Irigasi Primer Sekunder Tersier Jumlah Luas Lahan Budidaya Rasio (1 + 2 + 3) / (5)

Stn km km km ha

2008 79,72 442,57 886,97 1.409,26 44.923,00

2009 79,72 442,57 886,97 1.409,26 44.988,00

3,14%

3,13%

Panjang Jaringan Irigasi 2010 2011 79,72 79,72 442,57 442,57 886,97 886,97 1.409,26 1.409,26 45.286,00 45.664,00 3,11%

3,09%

2012 79,72 442,57 886,97 1.409,26 45.536,00

2013 79,72 442,57 886,97 1.409,26 45.536,00

3,09%

3,09%

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Jombang Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Jaringan irigasi di Kabupaten Jombang, baik yang menjadi kewenangan kabupaten, provinsi, maupun pusat, hingga tahun 2013 telah terkelola seluas 45.348 Ha, adanya perubahan luasan tersebut disebabkan oleh perubahan penggunaan lahan yang per tahunnya mencapai 0,4%. Sedangkan dari kondisi jaringan irigasi yang ada pada tahun 2013 yang dalam kondisi baik mencapai 44.086 atau meningkat sebesar 3,9%, sehingga jika ditinjau dari rasio yang ada mencapai 97,22% bangunan irigasi memiliki kondisi baik. Tabel2.34 Rasio Jaringan Luas Irigasi dalam Kondisi Baik Tahun 2008 – 2013 No 1

2

Uraian Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik Luas irigasi kabupaten Rasio (1) / (2)

Ha

2008 43.605

2009 43.605

Tahun 2010 2011 43.885 43.873

2012 43.746

2013 44.086

Ha

44.923

44.988

45.286

45.664

45.536

45.348

%

97,07%

96,93%

96,91%

96,08%

96,07%

97,22%

Stn

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Jombang

II-46

c.Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Daerah.Berikut adalah tabel data pemakamam yang ada di Kabupaten Jombang yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan dari Dinas PU Cipta Kaya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang, berdasarkan dari data yang ada pada tahun 2013 masih sama dengan tahun 2012, namun untuk kedepannya penyediaan Tempat Pemakaman Umum tersebut sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan akan direncanakan penambahan luasan 1 Ha per tahunnya, hal itu dilakukan dalam rangka mempersiapkan kecukupan daya tampung dengan pertambahan jumlah penduduk khususnya diwilayah perkotaan. Tabel. 2.35 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk 2013 No Uraian Jumlah Luas Dy.Tmpung 1 Tempat pemakaman umum 50 30,15 75.386 2 Tempat pemakaman bukan 1 20,00 2.000 umum 3 Tempat pemakaman khusus 4 0,02 50 4 Tempat pemakaman lain-lain 1 0,20 500 Jumlah (1+2+3+4) 56 50,37 77.936 Jumlah penduduk Rasio TPU per satuan penduduk (1/7) Sumber: Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang d.Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang Terangkut ke TPA Jumlah sampah yang terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) mengalami peningkatan, dari 7.977,80 m³ per bulan pada tahun 2012, menjadi 8.130,21 m³ per bulan pada tahun 2013, dari jumlah sampah yang terangkut tersebut masih mencapai 58,44% dari total timbulan sampah yang ada, dimana sisanya dilakukan dengan ditimbun dan dibakar. Adapun alat angkut yang digunakan meliputi 150 gerobak sampah, 23 gerobak motor sampah, 14 dumptruck, serta 10 arm roll. Tabel 2.36 Jumlah Sampah yang Terangkut ke TPA No 1

2

Uraian Satuan Jumlah Ha sampah yang terangkut ke TPA Jumlah Jiwa Penduduk

2009 93.098,90

2010 94.030,10

2011 94.980,50

1.348.199

1.202.407

1.213.331

2012 95.733,60

2013 97.562,50

Sumber: Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang

II-47

e.Persentase Penanganan Sampah Jumlah sampah yang terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) mengalami peningkatan, dari 129.575 m³ pada tahun 2009, menjadi 139.306 m³ pada tahun 2012. Adapun alat angkut yang digunakan meliputi 150 gerobak sampah, 23 gerobak motor sampah, 14 dumptruck, serta 10 arm roll.

Tabel 2.37 Rasio Penanganan Timbulan Sampah Prosentase Volume Volume Penanganan (Dari Total (m³)/bulan (m³)/bulan Timbulan) Diangkut ke 7.977,80 58,00% dari 8.130,21 TPA. timbulan sampah

Prosentase No (Dari Total Timbulan) 1 58,44% dari timbulan sampah 2 Diolah : 1.957,70 14,23 % dari 702,20 5,05% timbulan dari sampah timbulan sampah (1). Kompos 1.507,43 77 % dari 235,00 33,47% (organik) sampah yang dari diolah sampah yang diolah (2). Daur 450,27 23% dari 467,20 66,53% ulang. sampah yang dari diolah sampah yang diolah 3 Tidak 3.819,8 27,77% dari 5.080,44 36,52% Terangkut timbulan dari sampah timbulan sampah Sumber: Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang 2.1.3.4.Urusan Perumahan a. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Sesuai RPJMD Tahun 2009-2013, Pemerintah Kabupaten Jombang menargetkan terwujudnya perumahan yang layak huni bagi masyarakat kurang mampu sejumlah 2.500 unit pada tahun 2013. Prioritas dilakukan pada perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Pada tahun 2012, jumlah rumah tidak layak huni yang dilakukan rehabilitasi melalui dana APBD adalah 125 unit, sedangkan dari dana APBN melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah 839 unit. Dari target rehabilitasi rumah tidak layak huni Tahun 2013 sebesar 500 unit yang berhasil direalisasikan adalah sebanyak 321 unit.

II-48

Tabel 2.38 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi Melalui APBD Tahun 2008-2013 No.

Uraian

Satuan

1. Jumlah rumah tidak layak layak huni yang direhabilitasi melalui APBD

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013

unit

n.a. 400

190

616

125

321

Sumber : Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang b.Rumah tangga pengguna air bersih Sampai dengan tahun 2012, jumlah rumah tangga yang menggunakan air minum terlindungi adalah 239.793 rumah tangga, atau 70,32% dari jumlah seluruh rumah tangga. Tabel 3.39 Rasio Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun

No

Uraian

Satuan

1

Jumlah rumah tangga pengguna air minum terlindungi

KK

218.205 224.601 239.793

2

Jumlah seluruh rumah tangga

KK

362.510 364.375 341.023

2008

2009

2010

2011

2012

Rasio (1) / (2) % 60,19% 61,64% 70,32% Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Sampai dengan tahun 2013, jumlah rumah tangga yang menggunakan air minum terlindungi adalah 239.793 rumah tangga atau sebesar 70,32% dari jumlah seluruh rumah tangga. Perkembangan rasio rumah tangga pengguna air bersih pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 tersaji dalam tabel berikut. Tabel 2.40 Rasio Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2010-2013 No.

Uraian

Satuan

2010

Tahun 2011 2012

2013

1

Jumlah rumah tangga pengguna air minum terlindungi

KK

218.205

224.601 239.793 241.686

2

Jumlah seluruh rumah tangga

KK

362.510

364.375 341.023

II-49

No.

Uraian

Satuan

Rasio (1) / (2)

%

2010

Tahun 2011 2012

60,19%

61,64%

2013

70,32%

Sumber: Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang

Grafik 2.12 Rasio Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

80%

70,32% 70%

60,19%

61,64%

60%

50%

2010

2011

2012

c.Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, yakni: fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah (air bekas), dan pembuangan sampah. Berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2012, dari 251.178 keluarga yang disurvei, yang memiliki jamban sehat sebanyak 211.463 keluarga (84,19%). Tabel 2.41 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2009 – 2012 No

Uraian

Satuan

Tahun 2009

2010

2011

2012

1

Rumah tinggal berakses sanitasi

unit

16.396

56.022 209.595

211.463

2

Rumah tinggal

unit

27.201

71.285 364.375

251.178

Rasio (1) / % 60,28% 78,59% 82,90% 84,19% (2) Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

II-50

d.Rumah Tangga Pengguna Listrik Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejateraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyediakan listrik bagi masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

Tabel 2.42 Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kabupaten Jombang Tahun 2008-2012 No.

Uraian

Satuan

1. Jumlah rumah tangga pengguna listrik 2. Jumlah seluruh rumah tangga Rasio (1) / (2)

2008

Tahun 2010

2009

2011

2012

KK

230,583 235,016 244,359

KK

326,557 344,557 361,651 379,198 396,744

%

71

68

260,414 284,392

68

69

72

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Jombang Tahun 2013 Prosentase jumlah rumah tangga pengguna listrik setiap tahun di Kabupaten Jombang mengalami peningkatan.Pada tahun 2012, dari jumlah seluruh rumah tangga sebesar 396.744 KK, telah terlayani oleh jaringan listrik sebesar 72%.Seiring dengan pertumbuhan tersebut, pada sisi ketersediaan daya listrik yang terpasang dengan kebutuhan yang ada baru mencapai kisaran 76-78%. Perkembangan rasio ketersediaan daya listrik pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 tersaji dalam tabel berikut: Tabel 2.43 Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Kabupaten Jombang Tahun 2008-2012 No.

Uraian

Satuan

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

1.

Jumlah listrik terpasang

VA

197,600,858 208,601,425 220,729,458 242,092,936 291,591,240

2.

Jumlah Kebutuhan

VA

254,905,107 275,353,880 291,362,884 317,141,746 373,236,788

Rasio (1) / (2)

%

78

76

76

Sumber: PLN APJ Mojokerto Tahun 2013

II-51

76

78

Memperhatikan rasio ketersediaan listrik di Kabupaten Jombang selama periode tahun 2008-2012 nampak adanya pemenuhan yang berfluktuasi. 2.1.3.5.Urusan Penataan Ruang a. Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Sampai dengan tahun 2013, kawasan perkotaan Jombang memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 1.488,47 Ha atau sebesar 32% dari luas wilayah perkotaan (urban area) seluas 4.650,97 Ha. Area RTH ini meliputi taman kota, taman rekreasi, hutan kota, lapangan olahraga, serta kawasan dan jalur hijau (median jalan). Perkembangan RTH pada periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.44 Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Jombang Tahun 2009-2013 No.

Uraian

Satuan

2009

2010

Tahun 2011 2012

1.485

1.486

1.488

1. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ha

2. Luas Perkotaan Jombang

Ha

4.650

%

31,95

Rasio (1) / (2)

4.650 31,97

4.650 31,98

2013

1.488 1.488,47

4.650 4.650,97 32,00

32,00

Sumber: Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang Tahun 2013 b.Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan Sampai dengan tahun 2012, jumlah bangunan yang memiliki izin mendirikan bangunan (IMB)selalu terjadi peningkatan walaupun tidak significkan.Pada tahun 2012, jumlah bangunan yang ber-IMB adalah 222.018 unit, atau 60,74% dari seluruh jumlah bangunan. Adapun dari 82 permohonan izin lokasi yang masuk, telah dikeluarkan 42 izin lokasi pada tahun 2012. Perkembangan rasio bangunan ber-IMB pada kurun waktu 2009 sampai dengan tahun 2012 tersaji dalam tabel berikut: Tabel 2.45 Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013 No.

Uraian

Satuan

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013*

1

Jumlah bangunan ber-IMB

bh

219.821

220.701

221.965

222.018

222.018

2

Jumlah bangunan

bh

351.111

354.658

365.514

365.514

365.514

Rasio (1)/(2)

%

62,61%

62,23%

60,73%

60,74%

60,74%

II-52

Sumber: Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang Tahun 2013 2.1.3.6 Urusan Perencanaan Pembangunan Perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan dan merencanakan berbagai kebijakan dan program/kegiatan yang tepat, dengan mengoptimalkan sumber daya dan pelibatan segenap pelaku pembangunan. Dalam era desentralisasi, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamananatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Selain Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, juga mengamanatkan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan dituangkan dalam berbagai dokumen rencana pembangunan, baik yang sifatnya jangka panjang, menengah maupun pendek atau tahunan. Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan yang mengatur perencanaan pembangunan daerah serta untuk mencapai efektivitas perencanaan pembangunan daerah, maka telah disusun beberapa dokumen perencanaan pembangunan. Dokumen yang telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait perencanaan daerah adalah: o Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009; o Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Jombang Nomor 19 Tahun 2008; o Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2014 yang tiap tahun ditetapkan dalam Peraturan Bupati Jombang; o Rencana Strategis SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2019 yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala SKPD. Renstra SKPD menjabarkan RPJMD Kabupaten ke dalam program dan kegiatan lima tahunan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; o Rencana Kerja SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2014 yang ditetapkan setiap tahun oleh Kepala SKPD. Renja SKPD menjabarkan program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan beberapa upaya pendekatan, yaitu secara teknokratik, partisipatif, topdown-bottom up dan politik. Bentuk konkrit dari keterpaduan beberapa pendekatan tersebut diwujudkan secara berjenjang dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbang) tingkat Desa, tingkat Kecamatan, forum SKPD sampai Tingkat Kabupaten. Segenap stakeholder pembangunan serta anggota DPRD diundang untuk turut membahas perencanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Kualitas penyelenggaraan musrenbang secara bertahap dilaksanakan sebagai upaya untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan sebagai langkah-langkah perbaikan, khususnya pada kualitas partisipasi masyarakat dalam musrenbang serta keselarasan prioritas II-53

pembangunan daerah dengan aspirasi masyarakat. Capaian atas langkahlangkah yang telah diupayakan diantaranya adalah: o Pelembagaan proses perencanaan pembangunan partisipatif dalam Peraturan Bupati Jombang. Dengan ketentuan hukum tersebut, maka pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan serta transparansi perumusan kebijakan pembangunan merupakan keharusan dan diharapkan dapat semakin ditingkatkan; o Pendokumentasian usulan perencanaan pembangunan dalam sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPPD) dengan tujuan bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam tahapan musrenbang terkelola dengan baik; o Kebijakan pagu indikatif Desa (PID) yang ditujukan untuk memperkuat keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan aspirasi masyarakat serta kesinambungan perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk mengurangi disparitas wilayah. 2.1.3.7.Urusan Perhubungan a.Jumlah arus penumpang angkutan umum Jumlah arus penumpang angkutan umum yang tercatat oleh Dinas Perhubungan pada tahun 2013 adalah 5juta jiwa. Jumlah penumpang ini meliputi bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan lokal (angkutan perdesaan) serta Mobil Penumpang Umum (MPU) antarkota. Perkembangan jumlah arus penumpang angkutan umum pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 tersaji dalam tabel berikut: Tabel 2.46 Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Terminal Kepuhsari-Jombang Tahun 2009-2013 Tahun No. Uraian Satuan 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah orang 7.849.276 5.455.364 5.724.421 5.651.656 5.028.887 arus penumpang angkutan umum Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang Tahun 2014 Dari tabel tersebut terlihat adanya kenaikan jumlah penumpang yang datang/berangkat dari Terminal Kepuhsari pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2010. Hal tersebut antara lain didorong oleh: o Penjagaan keamanan wilayah terminal yang semakin ditingkatkan; o Meningkatnya kebersihan dan keindahan terminal untuk memberikan kenyamanan bagi para calon penumpang; o Dicabutnya Peraturan Daerah mengenai pembayaran peron terminal. Namun pada tahun 2013 terjadi penurunan jumlah angkutan umum. Penurunan jumlah penumpang yang melalui Terminal Kepuhsari lebih disebabkan karena masyarakat pengguna angkutan umum yang semakin menurun serta meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi

II-54

b. Rasio ijin trayek Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/ atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jenis jaringan trayek terdiri atas: a. Jaringan trayek lintas batas negara; b. Jaringan trayek antarkota antarprovinsi; c. Jaringan trayek antarkota dalam provinsi; d. Jaringan trayek perkotaan; dan e. Jaringan trayek perdesaan. Jaringan trayek yang ada di Kabupaten Jombang adalah jaringan trayek perdesaan. Pada tahun 2013 telah dikeluarkan 184 izin trayek yang meliputi izin trayek perdesaan. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan izin trayek yang dikeluarkan pada tahun 2012 yang mencapai 248 izin trayek. Perkembangan penerbitan izin trayek yang dikeluarkan di Kabupaten Jombang ada tahun 2009-2013 tersaji pada tabel berikut: Tabel 2.47 Jumlah Izin Trayek Perdesaan di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013 Tahun No. Uraian Satuan 2009 2010 2011 2012 1 Jumlah ijintrayek unit 274 251 257 248 yang dikeluarkan

2013 184

Sumber : Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang Tahun 2014 c.Jumlah uji kir angkutan umum Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, serta kereta gandengan. Pada tahun 2013, jumlah uji kir angkutan umum tercatat 8.403 buah. Tabel 2.48 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013 Tahun No. Uraian Satuan 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah uji kir buah 7.400 7.800 8.300 7.800 8403 angkutan umum Sumber: Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang Tahun 2014 d.Jumlah Terminal Bis Jumlah terminal bis selama 5 (lima) tahun terakhir belum ada penambahan, yaitu sebesar 5 (lima) unit. Dari 5 terminal yang ada, baru 1 terminal yang memiliki kualifikasi type B, yaitu Terminal Kepuhsari. Terminal lainnya yang ada di Kabupaten Jombang adalah Terminal Mojoagung, Terminal Ploso, Terminal Ngoro, dan Terminal Tapen. Jumlah Terminal menurun dikarenakan menurunnya pengguna angkutan umum serta diikuti berkurangnya jumlah angkutan umum sehingga terminal Tapen menjadi tidak efektif maka sejak tahun 2011 terminal Tapen dialihfungsikan menjadi BPP II-55

Pertanian. Pengelolaan terminal bis berada dibawah koordinasi Dinas Perhubungan dan Komunikasi. Perkembangan jumlah jumlah terminal bis pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 tersaji dalam tabel berikut: Tabel 2.49 Jumlah Terminal Bis di Kabupaten Jombang Tahun 2008-2012 Tahun No. Uraian Satuan 2009 2010 2011 2012 1 Jumlah terminal Buah 5 5 4 4 bis

2013 4

Sumber: Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang Tahun 2014 e.Angkutan darat Jumlah arus penumpang angkutan darat berupa mobil penumpang umum (MPU) yang tercatat oleh Dinas Perhubungan dan Komunikasi selama lima tahun terakhir tidak terjadi peningkatan, yakni sejumlah 405 unit, sedangkan jumlah penumpang angkutan darat selalu terjadi peningkatan. Tabel 2.50 Jumlah Angkutan Darat dan Penumpang di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013 Tahun No. Uraian Satuan 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah unit 405 405 405 405 405 angkutan darat (MPU) 2 Jumlah orang 1.639.881 1.251.360 2.539.083 2.701.192 3.632.015 penumpang angkutan darat Sumber: Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang Tahun 2014 f.Kepemilikan KIR angkutan umum Prosentase jumlah angkutan umum dengan angkutan umum yang tidak memiliki KIR yang tercatat oleh Dinas Perhubungan sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar 0,1357%, yakni dari 8.403 angkutan umum, terdapat 1.129 angkutan yang tidak memiliki KIR. Perkembangan jumlah kepemilikan KIR angkutan umum di Kabupaten Jombang pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 tersaji dalam tabel berikut: Tabel 2.51 Jumlah Angkutan Umum Tidak Memiliki KIR di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013 Tahun No. Uraian Satuan 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah angkutan unit 500 871 1.021 430 1129 umum yang tidak memiliki KIR II-56

unit

2009 7.800

Tahun 2010 2011 8.300 7.800

2012 7.600

2013 8.403

%

0,0641

0,1049

0,0566

0,1357

No.

Uraian

Satuan

2

Jumlah angkutan umum Rasio (1)/(2)

0,1309

Sumber : Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang Tahun 2014 g.Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Jangka waktu proses pengujian angkutan umum yang tercatat oleh Dinas Perhubungan selama 5 (lima) tahun terakhir selalu mengalami peningkatan kualitas pelayanan, yakni rata-rata proses pengujuan angkutan umum pada tahun 2012 adalah selama 25 menit. Perkembangan lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) pada periode tahun 2009 sampai dengan 2013 tersaji pada tabel berikut: Tabel 2.52 Jangka Waktu Proses KIR di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012 Tahun No. Uraian Satuan 2009 2010 2011 2012 1 Jangka waktu menit 35 30 25 25 proses pengujian angkutan umum

2013 25

Sumber : Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang Tahun 2013 h.Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Biaya pengujian kelayakan angkutan umum di Kabupaten Jombang sejak Tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 belum pernah mengalami kenaikan, yaitu sebesar Rp. 45.000,00 untuk angkutan umum berupa truck, bus dan pick up dan sebesar Rp. 35.000,00 untuk angkutan umum berupa MPU. Daftar tarif pengujian kelayakan angkutan umum tersaji dalam tabel berikut: Tabel 2.53 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013 Tahun No. Uraian Satuan 2009 2010 2011 2012 2013 1 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum o Truck, bus, pick- Rupiah 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 up o Microbus, kereta Rupiah 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 gandeng, kereta tempel, mikrolet, MPU Sumber : Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang Tahun 2014

II-57

i.Pemasangan Rambu-rambu Rambu jalan yang merupakan salah satu bagian dari sarana jalan mempunyai peran cukup penting dalam mendukung terwujudnya ketertiban berlalu lintas. Makna pemasangan rambu-rambu adalah angka ideal dari rambu-rambu jalan yang harus terpasang. Dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan maupun kualitas dan panjang jalan, maka kebutuhan pemasangan rambu-rambu juga semakin meningkat. Perkembangan pemasangan rambu-rambu pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 tersaji dalam tabel berikut: Tabel 2.54 Jumlah Pemasangan Rambu-rambu di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013 Tahun No. Uraian Satuan 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah pemasangan unit 80 220 145 288 rambu-rambu 2 Jumlah rambu-rambu Unit 1.044 964 744 599 311 yang seharusnya tersedia Rasio (1) (2) % 8,3% 29% 24% 93% Sumber : Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang Tahun 2014 Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rasio pemasangan ramburambu pada jalan-jalan yang menjadi kewenangan kabupaten terus mengalami peningkatan. j.Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Seiring dengan pertumbuhan kendaraan yang cukup pesat, khususnya kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4, maka membutuhkan adanya peningkatan prasarana jalan yang cukup tinggi. Ketidakseimbangan pertumbuhan kendaraan dengan pertumbuhan panjang jalan akan mengakibatkan kendala dalam kelancaran maupun kenyamanan berlalu lintas. Perkembangan panjang jalan dan jumlah kendaraan di Kabupaten Jombang tersaji dalam tabel berikut: Rasio Panjang No.

Uraian

1

Panjang jalan

2

Jumlah kendaraan Rasio (1) / (2)

Tabel 2.55 Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013 Tahun Satuan 2009 2010 2011 2012 2013 m² 570.897 570.897 570.897 570.897 570.897 unit 257.875 262.213 313.043 367.805 336.513 % 2,21 2,18 1,82 1,70 1,65

Sumber : Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang Tahun 2014 Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Jombang sejak tahun 2009 sampai 2013 terus mengalami penurunan. Hal ini

II-58

terjadi karena terus bertambahnya jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan peningkatan panjang jalan. 2.1.3.8.Urusan Lingkungan Hidup a.Persentase Luas pemukiman yang tertata Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Luas area permukiman tertata di Kabupaten Jombang menunjukan tingkat kesesuaian penggunaan lahan dengan peruntukan berdasarkan rencana tata ruang. Rasio kesesuaian satuan permukiman terhadap luas area permukiman keseluruhan sampai dengan tahun 2013 menunjukan tingkat keseuaian mencapai 88,42%. Perkembangan area permukiman tertata di Kabupaten Jombang tersaji dalam tabel berikut: Tabel 2.56 Luas Permukiman Tertata di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013 Tahun 2011

No.

Uraian

Satuan

1

Luas area permukiman tertata

Ha

-

23.707,02 23.707,02 24.892,48 26.137,10

2

Luas area permukiman keseluruhan

Ha

27.858,97

27.862,05 27.862,05 28.697,44 29.558,36

Rasio (1)/(2)

%

-

2009

2010

85,09

85,09

2012

86,74

2013

88,42

Sumber : Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang Tahun 2013 b.Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL sangat diperlukan guna mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di Kabupaten Jombang dari tahun 2009sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan.Hal ini bisa dilihat dari peningkatan jumlah perusahaan yang di awasi. Perkembangan pengawasan terhadap perusahaan wajib AMDAL pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 tersaji pada tabel berikut: Tabel 2.57 Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL di Kabupaten Jombang Tahun 2008-2013 No.

Uraian

Satuan

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

1

Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi

Buah

4

5

5

5

5

2

Jumlah

buah

4

5

5

5

5

II-59

No.

Uraian

Satuan

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

seluruh perusahaan wajib AMDAL Rasio (1) / (2)

%

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2013 c.Pencemaran Status Mutu Air Salah satu indikator kualitas mutu lingkungan adalah status mutu air. Ketersediaan air yang memenuhi kualitas mutu akan turut mendukung tercapainya standar kualitas lingkungan permukiman. Untuk itu, pemantauan terhadap sumber-suber pencemar kualitas lingkungan harus secara periodik dan berkelanjutan dilaksanakan. Perkembangan pemantauan status mutu air di Kabupaten Jombang pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 tersaji dalam tabel berikut: Tabel 2.58 Jumlah Pemantauan Status Mutu Air di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013 2009

2010

Tahun 2011

Lokasi

4

63

58

59

58

lokasi

4

180

180

180

180

%

100

35

32

32

32

No.

Uraian

Satuan

1

Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber daya air yang dipantau mutu airnya

2

Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber mata air Rasio (1) / (2)

2012

2013

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2013 d.Penegakan hukum lingkungan Untuk mewujudkan tercapaianya tujuan pelestarian lingkungan hidup, maka upaya-upaya dalam menindaklanjuti pelanggaran lingkungan secara konsisten dan berkesinambungan dilaksanakan. Langkah penindakan pelanggaran dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan dan ketentuan perundang-undangan. Jumlah kasus lingkungan yang terjadi pada kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebanyak 24 kasus, atau ratarata terdapat 4,8 kasus setiap tahunnya. Dari keseluruhan kasus yang ada, seluruhnya dapat ditangani melalui SKPD terkait. Perkembangan kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 tersaji dalam tabel berikut:

II-60

Tabel 2.59 Jumlah Kasus Lingkungan di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013 No.

Uraian

Satuan

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

1

Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda

Kasus

6

5

7

3

3

2

Jumlah kasus lingkungan yang ada

Kasus

6

5

7

3

3

%

100

100

100

100

100

Rasio (1) / (2)

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2013 2.1.3.9.Urusan Pertanahan a.Persentase luas lahan bersertifikat Sertifikat merupakan bukti kepemilikan atau penguasaan atas tanah atau lahan. Tak hanya memastikan status hukum atas hak kepemilikan atau penguasaan atas tanah/lahan, sertifikat juga memiliki fungsi lain. Secara administratif, selain menjadi bukti kepemilikan sah secara hukum, sertifikat juga menjadi syarat dalam perizinan mendirikan bangunan di atas tanah yang dimiliki. Ada beberapa macam sertifikat hak atas tanah yang dikenal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, yakni sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB). Dalam perkembangannya, atas kebutuhan perumahan di perkotaan yang memerlukan bangunan perumahan dalam bentuk vertikal, ada jenis sertifikat baru, yakni sertifikat hak atas satuan rumah susun (SHSRS).Perkembangan luas lahan bersertifikat di Kabupaten Jombang pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 tersaji dalam tabel berikut: Tabel 2.60 Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013 No .

Tahun 2010 2011

Uraian

Sat

1 Sertifikat HGB

m²

5.004.942 5.126.076 5.222.330 5,235,540 5.248.319

2 Sertifikat HGU

m²

4.902.700 4.902.700 4.902.700 4,902,700 4.902.700

3 Sertifikat HM

m²

428.455.6 429.826.6 430.922.4 431,109,3 432.667.2 51 25 17 47 83

4 Sertifikat HPL

m²

2009

75.483

75.483

75.483

2012

75,483

2013

75.483

Luas Tanah Bersetifikat

m²

438.438.7 439.930.8 441.122.9 441,323,0 442.893.7 76 84 30 70 85

Luas Daratan

m²

933.880.0 933.880.0 933.880.0 933,880,0 933.880.0 00 00 00 00 00 II-61

No .

Uraian

Sat

Tahun 2010 2011

2009

2012

2013

Sumber : Badan Pertanahan Kabupaten Jombang Tahun 2013 Untuk tahun 2012, luas lahan bersertifikat telah mencapai 44.293,78 Ha atau 47,42% dari luas daratan yang ada di Kabupaten Jombang. Prosentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Jombang menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan. b. Penyelesaian Kasus Tanah Negara Berdasarkan data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang dapat dilihat bahwa dari 16 Kasus Tanah Negara yang terdaftar selama periode tahun 2008 sampai dengan 2013 belum ada yang terselesaikan. Perkembangan jumlah penyelesaian kasus tanah negara yang dapat diselesaikan tersaji dalam tabel berikut: Tabel 2.61 Jumlah Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Kabupaten Jombang Tahun 2008-2013 No.

Uraian

1

Satuan

Jumlah kasus yang diselesaikan 2 Jumlah kasus yang terdaftar

Tahun 2010 2011

2008

2009

buah

0

0

0

buah

3

3

3

2012

2013

0

0

0

3

4

3

Sumber : Badan Pertanahan Kabupaten Jombang Tahun 2013 c.Penyelesaian izin lokasi Berdasarkan data dari Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang bahwaizin lokasi yang dikeluarkan selama lima tahun terakhir berkisar antara 65,38% sampai dengan 76,67%. Beberapa ijin yang tidak keluar sebagian karena alasan administrasi yang belum dilengkapi oleh pemohon dan sebagian karena ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang. Perkembangan penyelesaian izin lokasi di Kabupaten Jombang pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 tersaji dalam tabel berikut: Tabel 2.62 Jumlah Penyelesaian Izin Lokasi di Kabupaten Jombang Tahun 2008-2013 No.

Uraian

Satuan

2008

2009

Tahun 2010 2011

2012

2013

1

Jumlah Izin Lokasi

Bh

17

42

37

42

23

36

2

Permohonan Izin Lokasi

bh

26

55

47

82

30

109

Rasio (1) / (2)

%

78,72

51,22

76,67

33,03

65,38 76,36

Sumber : Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang Tahun 2013 II-62

2.1.3.10.Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil a. Pelayanan Akte Kelahiran di Kabupaten Jombang Selama tahun 2009 – 2013 pelayanan akte kelahiran yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjumlah 256.981 lembar. Pada tahun 2009 tercatat ada sebanyak 56.830 lembar akte yang dilayani dan pada tahun 2010 sebanyak 100.252 lembar, pada tahun 2011 pelayanan akte tercatat sebanyak 63.750 lembar, tahun 2012 8.869 lembar terdiri atas akte kelahiran umum (untuk usia 0 – 60 hari ) sebanyak 6.249 lembar atau 6,21%,dan pada tahun 2013 sebanyak 27.280 lembar. Sedangkan untuk Akte Kelahiran Kutipan II pada tahun 2009 berjumlah 228, tahun 2010 berjumlah 298, tahun 2011 berjumlah 452 ,tahun 2012 sebanyak 328 dan tahun 2013 sebanyak 1473. b. Rasio Pasangan Berakte Nikah Perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan untuk penduduk muslim (beragama islam) dicatat di Kementerian Agama sedangkan perkawinan untuk penduduk non muslim (selain agama islam) dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selama tahun 2009 – 2013 tercatat perkawinan di Kabupaten Jombang berfluktuatif, padaTahun 2009 tercatat sebanyak 11.672 akte nikah yang terdiri dari 11.527 akte nikah pada Kementerian Agama dan 145 akte nikah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 14.148 akte nikah yang terdiri dari 13.982 akte nikah pada Kementerian Agama dan 166 akte nikah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tahun 2011 tercatat sebanyak 13.542 akte nikah yang terdiri dari 13.542 akte nikah pada Kementerian Agama dan 143 akte nikah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan pada tahun 2012 tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 128 akte nikah. Dan pada tahun 2013 sejumlah 100 akte nikah. c. Kepemilikan KTP Kesadaran masyarakat kabupaten Jombang terhadap pentingnya tertib administrasi kependudukan tergolong cukup baik. Hal tersebut terlihat dari besarnya jumlah warga yang memiliki KTP dibanding jumlah warga yang belum memiliki KTP. Jumlah warga yang wajib memiliki KTP pada tahun 2012 sebanyak 1.058.322 orang. Dari jumlah tersebut 991.263 orang 93,66 % telah memiliki KTP dan sisanya hanya sebanyak 67.059 orang atau 6,34 % belum memiliki KTP. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2011 yakni dari 1.060.634 yang wajib memiliki KTP, penduduk yang memilki KTP sebanyak 1.004.063. Sedangkan pada tahun 2013 jumlah warga yang wajib memiliki KTP sebanyak 1.077.559 orang. Sedangkan warga yang telah memiliki KTP sebanyak 1.001.591 atau sebesar 92,94%. Sisanya sebanyak 75.968 orang atau 7,06% belum memiliki KTP Selain itu Pemerintah Kabupaten Jombang juga telah melayani administrasi mutasi kependudukan bagi penduduk yang memerlukan perubahan data kependudukan (lahir, mati, pindah dan datang). Pelayanan mutasi kependudukan di tahun 2012 sebanyak 20.625 orang sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 69.22%. Sedangkan pada tahun 2013 sebanyak

II-63

23.835 orang. Menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan arti pentingnya perubahan data kependudukan. d. Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk Kesadaran masyarakat kabupaten Jombang terhadap pentingnya tertib administrasi kependudukan dalam hal kepemilikan akta kelahiran tergolong masih rendah. Hal tersebut terlihat dari kecilnya jumlah warga yang memiliki akta kelahiran dibanding jumlah penduduk. Pada tahun 2012 jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran sebanyak 8.869 atau sebesar 6.21 per 1.000 penduduk. Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2011 yakni dari 131.984 atau sebesar 99.40 per 1.000 penduduk.Karena pada tahun 2011 ada kemudahan tanpa melalui pengadilan sehingga masyarakat sudah mendapatkan akta pada tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2013 ini jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran sebanyak 27.280 atau sebesar 19,22 per 1.000 penduduk. e. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Berbasis SIAK Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2007 telah mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku secara Nasional melalui pendataan ulang (coklit) dengan Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. NIK ini adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia, berlaku seumur hidup dan selamanya. NIK terdiri dari 16 digit, kode penyusun NIK terdiri dari 2 digit awal merupakan kode provinsi, 2 digit setelahnya merupakan kode kota/kabupaten, 2 digit sesudahnya kode kecamatan, 6 digit selanjutnya merupakan tanggal lahir dalam format hhbbtt (untuk wanita tanggal ditambah 40), lalu 4 digit terakhir merupakan nomor urut yang dimulai dari 0001. NIK dicatumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan (KK dan KTP) dan dijadikan dasar penerbitan paspor, SIM, NPWP, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya. 2.1.3.11. Urusan Pemberdayaan Perempuan a. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di Pemerintah Kabupaten Jombang masih menunjukkan terjadinya kesenjangan terhadap laki-laki. Dari sisi jumlah, jumlah PNS perempuan 6% lebih sedikit dari pada PNS laki-laki; jumlah PNS perempuan di setiap golongan lebih sedikit dari pada laki-laki kecuali golongan II, jumlah PNS perempuan lebih banyak 34%. Jumlah PNS laki-laki yang mendominasi ada pada golongan I sebesar 86%. Sementara di golongan IV, jumlah PNS perempuan cukup banyak. Jumlah ini menunjukan bahwa prestasi PNS perempuan sebenarnya sudah baik dan dan memiliki potensi untuk meningkatkan kapasitas SDM sehingga dapat mencapai jabatan struktural dan kepangkatan yang lebih tinggi.

Tabel 2.63 II-64

Jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin Golongan PNS Berdasarkan Jenis Kelamin (IV/d) (IV/c) (IV/b) (IV/a) (III/d) (III/c) (III/b) (III/a) (II/d) (II/c) (II/b) (II/a) (I/d) (I/c) (I/b) (I/a) Jumlah PNS

Laki-laki

Perempuan

Total

1 (100 %) 22 (69 %) 893 (44 %) 1543 (55 %) 515 (58 %) 503 (52 %) 771 (51 %) 455 (51 %) 213 (49 %) 301 (41 %) 604 (47 %) 343 (68 %) 196 (90 %) 76 (94 %) 80 (96 %) 22 (100 %) 6538 (53 %)

0 10 (31 %) 1125 (56 %) 1240 (45 %) 368 (42 %) 459 (48 %) 735 (49 %) 437 (49 %) 224 (51 %) 430 (59 %) 687 (53 %) 163 (32 %) 21 (10 %) 5 (6 %) 3 (4%) 0 5907 (47 %)

1 32 2018 2783 883 962 1506 892 437 731 1291 506 217 81 83 22 12445

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah diolah Ditinjau dari eselon, maka semakin tinggi eselon, cenderung semakin tinggi disparitas antara laki-laki dan perempuan, terutama untuk eselon IIb, yakni 86 % lebih rendah perempuan. Tabel 2.64 Eselon PNS berdasarkan jenis kelamin Eselon PNS Berdasarkan Jenis Kelamin II.a II.b III.a III.b IV.a IV.b V.a Tim Baperjakat Data PNS Berdasarkan Eselon keseluruhan

Total

Laki-laki

Perempuan

1 30 74 104 550 72 60 7 891

1 (100 %) 28 (93 %) 62 (84 %) 84 (81 %) 389 (71 %) 54 (75 %) 44 (73 %) 7 662 (74 %)

0 2 (7 %) 12 (16 %) 20 (19 %) 161 (29 %) 18 (25 %) 16 (27 %) 0 229 (26 %)

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah diolah b. Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2009 – 2013 masih menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan. Namun di sisi lain, masih banyaknya kejadian II-65

kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan yang terjadi semakin meningkat. Selain itu juga menunjukkan bahwa lembaga P2TP2A yang dibentuk telah menjadi lembaga rujukan yang mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat. Grafik 2.13 Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Sumber : BPPKB diolah 2.1.3.12 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total), yaitu rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu sejak awal usia subur sampai akhir masa reproduksinya Grafik.2.14 Angka Kelahiran Total (TFR) Kabupaten Jombang Tahun 2010 - 2012

Selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2012rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu di Kabupaten Jombang stabil pada angka 2. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran penduduk akan pengendalian jumlah anak semakin meningkat sebagai dampak dari keberhasilan program Keluarga Berencana yang diselenggarakan oleh Pemerintah KAbupaten Jombang.

b. Rasio akseptor KB Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka II-66

partisipasi penduduk.

KB

(akseptor)

menunjukkan

adanya

pengendalian

jumlah

Grafik.2.15 Rasio Aseptor KB Kabupaten Jombang Tahun 2010 - 2012

Selama kurun waktu 2010 – 2012 rasio peserta KB terhadap pasangan usia subur (PUS) mengalami peningkatan, yaitu sebesar 78,3% pada tahun 2010 menjadi 80,33% pada 2011, dan sedikit menurun menjadi 80,31% pada 2012. Peningkatan rasio peserta KB terhadap pasangan usia subur mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya kesadaran pasangan usia subur terhadap perlunya perencanaan jumlah anggota keluarga demi tercapainya kesejahteraan keluarga. c.

Rasio Peserta KB dengan PUS

Indikator ini menggambarkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan peserta KB Aktif yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB yang sedang menggunakan salah satu metode kontrasepsi secara terusmenerus tanpa diselingi kehamilan/melahirkan. Rasio peserta KB dengan PUS sepanjang tahun 2009 – 2013 tribulan I mengalami peningkatan sebesar 2,58% yaitu dari sebesar 75,14% pada tahun 2009 menjadi sebesar 77,72% pada tahun 2013 Tribulan 1.

Grafik 2.16 Perkembangan Rasio Peserta KB dengan PUS Tahun 2009 – 2013 II-67

Rasio Peserta KB dengan PUS ,76.50 ,76.00 ,75.50 ,75.00 %

,74.50 ,74.00 ,73.50 ,73.00 ,72.50 ,72.00 Capaian

2009

2010

2011

2012

2013

,73.50

74.00

74.50

75.00

76.00

Sumber : BPP & KB, diolah d. Pentahapan Keluarga Sejahtera Indikator Keluarga Sejahtera pada dasarnya berangkat dari pokok pikiran yang terkandung didalam undang-undang no. 10 Tahun 1992 disertai asumsi bahwa kesejahteraan merupakan variabel komposit yang terdiri dari berbagai indikator yang spesifik dan operasional. Berdasarkan ketentuan tersebut, pentahapan keluarga terdiri dari keluarga pra sejahtera (Pra S), keluarga sejahtera (KS) I, KS II, KS III, dan KS III plus. Sampai dengan tahun 2012, jumlah keluarga pra sejahtera di Kabupaten Jombang mencapai 80.280 KK, turun sebanyak 10.735 KK dari tahun 2009 yang sebanyak 91.015 KK atau turun sebesar 11,79%. Jumlah Keluarga Sejahtera (KS) I mengalami peningkatan sebanyak 4.266 KK atau meningkat sebesar 5,78%, yaitu dari sebanyak 73.797 KK pada tahun 2009 menjadi sebanyak 78.063 pada tahun 2012. Jumlah Keluarga Sejahtera II mengalami peningkatan sebanyak 9.497 KK atau meningkat sebesar 9,63%, yaitu dari sebanyak 98.616 KK pada tahun 2009 menjadi sebanyak 108.113 KK pada tahun 2012. Jumlah Keluarga Sejahtera III mengalami penurunan sebanyak 18.594 KK atau turun sebesar 18,51%, yaitu dari sebanyak 100.475 KK pada tahun 2009 menjadi sebanyak 81.881 KK pada tahun 2012. Jumlah Keluarga Sejahtera III plus mengalami penurunan sebanyak 354 KK atau turun sebesar 3,38%, yaitu dari sebanyak 10.464 KK pada tahun 2009 menjadi sebanyak 10.110 KK pada tahun 2012. Perkembangan pentahapan keluarga sejahtera Kabupaten Jombang selama 5 tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2.17 Pentahapan Keluarga Sejahtera Kabupaten Jombang Tahun 2009 - 2012

II-68

Sumber : BPPKB Kabupaten Jombang Dari grafik terlihat bahwa pada tahun 2012 komposisi keluarga terbesar adalah keluarga dengan kategori KS II yaitu sebesar 30,16%, KS III sebesar 22,84%, KS I sebesar 21,78%, dan KS III plus sebesar 2,82%, dan keluarga Pra Sejahtera sebesar 22,4%. Dengan demikian telah terjadi pergeseran komposisi yang lebih baik dari kondisi tahun 2009. e. Cakupan peserta KB aktif Perkembangan cakupan peserta KB aktif dalam 3 tahun terakhir sudah menunjukkan angka yang menggembirakan. Pada tahun 2010 cakupannya sebesar 77,23% yakni dari 249.910 pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif sebanyak 192.996 pasangan. Sedangkan pada tahun 2011 cakupannya meningkat menjadi sebesar 80,33% yakni dari 257.525 pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif sebanyak 206.879 pasangan. f. Rasio Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I Perkembangan Rasio Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I dalam 2 tahun terakhir sudah menunjukkan angka yang stabil. Pada tahun 2010 Rasio Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I sebesar 40,95% yakni dari seluruh keluarga yang berjumlah 385.463 terdapat Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I sebanyak 157.847. Sedangkan pada tahun 2011 Rasionya sebesar 42,60% yakni dari seluruh keluarga yang berjumlah 374.159 terdapat Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I sebanyak 159.393. 2.1.3.13 Urusan Sosial a. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang ikut berperan dalam penanganan PMKS. Perkembangan jumlah sarana sosial tersebut dalam tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2009 jumlah sarana sosial sebanyak 35 buah, mengalami pertambahan menjadi 36 buah pada tahun 2010, dan pada tahun 2011 meningkat lagi menjadi sebanyak 45 buah. b. PMKS yang memperoleh bantuan sosial

II-69

Untuk mengurangi jumlah PMKS dan merangsang kemandirian bagi PMKS yang masih ada, Pemerintah Daerah memberikan bantuan usaha produktif kepada PMKS. Bantuan yang diberikan ini berupa modal usaha ekonomi produktif yang diberikan kepada para penyanddalam tiga tahunang cacat, eks kusta, anak terlantar, lanjut usia, anak jalanan dan tuna sosial, keluarga muda mandiri, wanita rawan sosial ekonomi, eks narapidana, eks psikotik, serta fakir miskin dalam berbagai bentuk program dan kegiatan. Jumlah PMKS yang menerima bantuan pada tahun 2011 sebanyak 145 orang atau sebesar 96,67% dari PMKS yang seharusnya menerima bantuan yakni sebanyak 150 orang. Jika dibandikan dengan capaian tahun 2010 yakni PMKS yang menerima bantuan sebanyak 459 orang atau 98,08% dari PMKS yang seharusnya menerima bantuan sebanyak 468 orang, maka jumlah dan prosentasenya sedikit mengalami penurunan. Jumlah PMKS yang terdata pada tahun 2012 meliputi 8 (delapan) jenis PMKS sebanyak 7.771 orang. Untuk meningkatkan kemandirian PMKS pemerintah kabupaten memberikan pembinaan, bimbingan sosial, dan bantuan usaha produktif kepada PMKS sebanyak 1.122 orang. Upaya lain untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup layak, intervensi yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam bentuk pemberian bantuan kepada organisasi sosial/masyarakat yang bergerak di bidang sosial dan kemasyarakatan sebanyak 38 organisasi sosial dan kemasyarakatan dengan nilai bantuan yang diberikan sebesar Rp. 2.962.000.000,Jumlah PMKS di Kabupaten Jombang yang terdiri dari 28 jenis PMKS selama tahun 2009 – 2012 mengalami penurunan sebanyak 90 orang yaitu dari sebanyak 107.026 orang pada tahun 2009 menjadi sebanyak 106.936 orang pada tahun 2012. Perkembangan jumlah PMKS di Kabupaten Jombang sebagaimana grafik berikut: Grafik 2.18 Jumlah PMKS Kabupaten Jombang Tahun 2009 – 2012

Sumber : Dinsosnakertrans Kabupaten Jombang 2.1.3.14 Urusan Ketenagakerjaan a. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun keatas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panenan atau cuti. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Penduduk usia kerja (PUK) adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih. Penduduk usia kerja di Kabupaten Jombang tahun 2012 tercatat sejumlah904.625orang. Jika dibandingkan dengan PUK tahun tahun 2011 tercatat sejumlah 899.968 orang terdiri dari 443.347 laki-laki dan 456.621 II-70

perempuan maka terdapat peningkatan sebanyak 4.657 orang atau bertambah sebesar 0,51%. Angkatan Kerja (AK) Kabupaten Jombang tahun 2012 sebanyak 601.914 orang atau menurun sebanyak 18.344 orang dari tahun 2011 yang sebesar 620.258 orang. Penurunan AK dari tahun 2011 ke tahun 2012 mencapai 2,96%. Dengan kondisi PUK dan AK sebagaimana tersebut maka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2012 mencapai 66,54% menurun sebesar 2,38% dari tahun 2011 yang sebesar 68,92%. Tabel 2.65 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Jombang Tahun 2012 URAIAN SATUAN 2010 2011 2012 Jumlah Angkatan Kerja orang 610.964 620.258 601.914 Jumlah Penduduk > 15 Tahun orang 894.352 899.968 904.625 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja persen 68,31 68,92 66,54 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur diolah b. Pencari kerja yang ditempatkan Jumlah pencari kerja terdaftar di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang pada tahun 2013 sebanyak 10.590 orang dan pada Tahun 2012 sebanyak 5.648 orang, sehingga terjadi peningkatan jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 4.942 orang. Perbandingan jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2012 sebanyak 2.115 orang, dan pada tahun 2013 sebanyak 2.583 orang atau mengalami peningkatan sebanyak 335 orang atau 19,57%. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya kenaikan jumlah lowongan kerja yang terdaftar sebanyak 1.063 yaitu dari tahun 2012 sebanyak 5.306 menjadi sejumlah 6.369 pada tahun 2013 atau naik sebesar 37,24%. Grafik.2.19 Jumlah Pencari Kerja, Lowongan Terdaftar dan Pemenuhan Lowongan 15,000 10,000 5,000 ,0 2011

2012

2013

c. Tingkat pengangguran terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio antara banyaknya pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. Beberapa faktor penentu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut BPS adalah pertumbuhan ekonomi dan tambahan Angkatan Kerja Baru yang baru lulus sekolah, PHK, sisa penganguran tahun lalu serta Kelompok Bukan Angkatan Kerja karena faktor ekonomi masuk ke dunia kerja. II-71

Angkatan Kerja (AK) Kabupaten Jombang tahun 2012 sebanyak 601.914 orang atau menurun sebanyak 18.344 orang dari tahun 2011 yang sebesar 620.258 orang. Penurunan AK dari tahun 2010 ke tahun 2011 mencapai 1,52%. Jumlah pengangguran terbuka Kabupaten Jombang tahun 2012 sebanyak 40.291 orang naik sebanyak 13.994 orang atau 53,21% dari tahun 2011 yang sebanyak 26.297 orang. Dengan demikian maka tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2012 sebesar 6,69% naik sebesar 2,45% dari tahun 2011 yang sebesar 4,24%. Tabel 2.66 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2010-2012 URAIAN SATUAN 2010 2011 2012 Jumlah Angkatan Kerja orang 610.964 620.258 601.914 Jumlah Pengangguran Terbuka orang 32.175 26.297 40.291 Tingkat Pengangguran Terbuka persen 5,27 4,24 6,69 Sumber data : BPS Provinsi Jawa Timur diolah d. Rasio Ketergantungan Rasio ketergantungan total penduduk Kabupaten Jombang tahun 2013 sebesar 46,67%, mengalami penurunan 2,5 poin dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 49,17%. Perkembangan rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Jombang selama tiga tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini: Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Jombang selama dua terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel.2.67 Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Jombang Tahun 2010 - 2013 No.

Uraian

1

Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun (jiwa) Jumlah Penduduk usia > 64 tahun (jiwa) Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2) (jiwa) Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun (jiwa) Rasio ketergantungan total (%)

2 3 4 5

2010

Tahun 2011 2012

2013

308.428

310.169

304.743

302.342

87.911

88.391

85.913

87.273

396.339

398.560

390.656

389.615

806.068

810.612

826.904

834.852

49.17

49.17

47.24

46.67

Sumber Data : BPS Prov. Jatim diolah Rasio ketergantungan total penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2013 sebesar 46,67%, dimana beban yang harus ditanggung oleh 10.000 penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Jombang berjumlah 4.667 penduduk usia tidak produktif (<15 tahun dan >65 tahun), beban ini lebih kecil bila dibandingkan pada tahun 2011 yang mencapai 4.917 jiwa. Selama tiga tahun terakhir beban yang harus ditanggung penduduk Kabupaten Jombang yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi dikategorikan sedang. Pada tahun 2011 rasio ketergantungan total penduduk Kabupaten Jombang sebesar 49,17% disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk II-72

muda (<15 tahun) sebesar 38,27% dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 10,91% sedangkan pada tahun 2013 rasio ketergantungan total penduduk Kabupaten Jombang sebesar 46,67% disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda (<15 tahun) sebesar 36,22% dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 10,45%. Dalam tiga tahun terakhir penduduk usia kerja (15-64 tahun) di Kabupaten Jombang sama-sama masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda (<15 tahun) yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua (>65 tahun). Dari 1.209.172 jiwa penduduk di Kabupaten Jombang pada tahun 2011 terdapat 310.169 jiwa penduduk berusia dibawah 15 tahun atau 25,66%, 88.391 jiwa penduduk berusia diatas 65 tahun atau 7,31% dan 810.612 jiwa penduduk usia 15-64 tahun atau 67,04%, sedangkan pada tahun 2013 dari 1.224.467 jiwa penduduk di Kabupaten Jombang terdapat 302.342 jiwa penduduk berusia dibawah 15 tahun atau 24,69%, 87.273 jiwa penduduk berusia diatas 65 tahun atau 7,13% dan 834.852 jiwa penduduk usia 15-64 tahun atau 68,18%. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan penduduk usia produktif (68,18%) di Kabupaten Jombang masih cukup tinggi jika dibandingkan penduduk usia tidak produktif (31,82%) sehingga dengan kesempatan kerja yang ada dan Sumber Daya Manusia yang handal maka penduduk usia produktif masih bisa menanggung penduduk usia tidak produktif dengan baik. e. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk mewujudkan ketenangan kerja dan perlindungan tenaga kerja serta terjalinnya hubungan industrial, yaitu hubungan yang serasi antara pekerja dan pengusaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Selama periode 2009 – 2013 telah terjadi kasus perselisihan hubungan industrial sebanyak 115 kasus yang terdiri dari perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan PHK. Keseluruhan kasus yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik. Tabel 2.68 Perkembangan Perselisihan Hubungan Industrial NO 1. 2. 3. 4.

JENIS PERSELISIHAN Perselisihan hak Perselisihan Kepentingan Perselisihan PHK Perselisihan antar SP/SB dalam 1 Perusahaan JUMLAH

2009 2 2 19 23

JUMLAH 2010 2011 1 3 12 65 13

68

2012 1 10 11

Sumber : Dinas Sosial Tenaga Transmigrasi Kerja Kabupaten Jombang 2.1.3.15 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah a. Prosentase koperasi aktif Secara umum semangat masyarakat mulai pulih dalam melakukan aktivitas perekonomian, khususnya untuk usaha mikro, kecil dan menengah termasuk koperasi sebagai lembaga penunjangnya. Pada tahun 2013 jumlah koperasi sebanyak 821 unit, mengalami peningkatan sebanyak 1 unit dibandingkan tahun 2012. Meski pertambahan jumlah koperasi yang ada tidak II-73

signifikan, namun secara umum manajemen koperasi menjadi semakin baik,dengan adanya pembinaan koperasi yang lebih difokuskan untuk peningkatan kualitas kelembagaan koperasi yang ada dan optimalisasi peran Koperasi Wanita, KMDH dan KUD. Dari 821 unit Koperasi tersebut terdapat 312 unit Koperasi Wanita yang tersebar di 306 Desa, 27 unit KUD dan 43 unit KMDH. Pada tahun 2013 terdapat 325 unit koperasi sehat atau 39,59%. Rendahnya progres peningkatan jumlah Koperasi Sehat ini dipengaruhi banyaknya Koperasi Wanita, KUD dan KMDHyang masih membutuhkan pendampingan baik dalam segi manajerial, pengelolaan keuangan hingga penyusunan laporan pembukuan menuju Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang tepat waktu. Tabel dibawah menunjukkan perkembangan koperasi sehat dari 2012-2013. Tabel 2.69 Prosentase Jumlah Koperasi Sehat 2012-2013 No

Uraian

2012

2013

1.

Jumlah Koperasi (Unit)

820

821

2.

JumlahKoperasiSehat

295

325

3.

% Jumlah Koperasi Sehat

35,98

39,59

Sumberdata : Dinas Koperasi dan UMKM 2013 Di Kabupaten Jombang, masih terdapat Koperasi yang tidak aktif. Pada tahun 2013 jumlah Koperasi Aktif berjumlah 766 unit atau sebesar 93.30% dari jumlah seluruh Koperasi sebesar 821 unit koperasi dan jumlah Koperasi tidak aktif 55 unit atau 6,7%. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 terdapat peningkatan jumlah koperasi aktif sebanyak 1 unit yaitu sebanyak 765 unit atau 93,29% dari seluruh Koperasi yang ada. Gambaran peningkatan kualitas kelembagaan koperasi yang ada di Kabupaten Jombang tahun 2012 dan 2013 tersaji dalam grafik berikut: Tabel 2.70 Prosentase Jumlah Koperasi Aktif 2012-2013 No

Uraian

2012

2013

1.

Jumlah Koperasi (Unit)

820

821

2.

JumlahKoperasiAktif

765

766

3.

% Jumlah Koperasi Aktif

93,29

93,30

Sumber data: Dinas Koperasi dan UMKM 2013 Secara umum kinerja koperasi masih perlu ditingkatkan bila dikaitkan dengan visi Kepala Daerah terpilih, yaitu ”Jombang Sejahtera untuk Semua”, dimanakeberadaan Koperasi belum mampumemenuhi harapan dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hal ini disebabkan karena kelembagaan koperasi di Kabupaten Jombang rata-rata masih mengandalkan unit simpan pinjam sebagai pokok usahanya. Kondisi tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja koperasi di masa mendatang, sehingga kegiatan usaha koperasi tidak hanya pada unit simpan pinjam tetapi II-74

menyentuh langsung pada sektor-sektor riil yang secara langsung dapat bermanfaat bagi anggota koperasi. b. Usaha Mikro dan Kecil Menengah Di Kabupaten Jombang hingga tahun 2013, jumlah usaha kecil menengah tercatat sejumlah 33.037 UKM, denganjumlah terbanyak pada usaha mikro yaitu 28.701 unit atau 86,88%, diikuti usaha kecil 4.079 unit atau 12,35% dan usaha menengah hanya 257 unit atau 0,78%. Peningkatan jumlah UMKM terbanyak pada usaha mikro dan usaha kecil masing-masing meningkat 3% dari tahun 2012 yaitu meningkat sebanyak 836 usaha mikro dan usaha kecil meningkat 119 unit. Hal ini disebabkan karena banyak muncul wirausaha baru yang potensial dan sudah teridentifikasi.Perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Jombang Tahun 2012-2013 sebagaimana tabel berikut : Grafik 2.20 Perkembangan UMKM Tahun 2012 -2013

Unit UMKM

Jumlah UMKM di Kabupaten Jombang Tahun 2012 - 2013 40,000 30,000 20,000 10,000 Mikro

Kecil

Menengah

2012

27,865

3,960

,252

Jumlah UMKM 32,077

2013

28,701

4,079

,257

33,037

Sumber data : DinasKoperasidan UMKM Pertumbuhan UMKM mandiri ini masih kecil bila dibandingkan dengan jumlah UMKM secara keseluruhan dikarenakan untuk mencapai tingkat kemandirian tersebut tidaklah mudah karena semua aspek kemandirian harus berjalan dan berkembang secara bersamaan. Dari seluruh jumlah UMKM tersebut ada yang disebut dengan UMKM mandiri yang artinya bahwa UMKM tersebut sudah mampu secara modal, akses pasar dan penguasaan teknologi untuk berkembang dan berkelanjutan. Adanya modal yang cukup untuk berkembang tetapi tanpa didukung oleh SDM, penguasaan teknologi dan pasar, maka usaha tersebut tidak akan berjalan dengan baik, demikian juga dengan sebaliknya. Dalam hal ini dukungan pemerintah juga sangat dibutuhkan terkait dengan berbagai macam fasilitas dan kebijakan yang memudahkan UMKM untuk menjadi mandiri dan berdaya saing. Jumlah UMKM mandiri sampai dengan tahun 2013 sebesar 4.092 UMKM, meningkat 303 UMKM atau 8,00% dibandingkan tahun 2012 yang sebanyak 3.789 UMKM. Bila dilihat dari jumlah seluruh UMKM pada tahun 2013, prosentase UMKM mandiri sebesar 12,39%. Prosentase ini mengalami peningkatan 0,57% jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 11,81%. Perkembangan Jumlah UMKM dan UMKM Mandiri selama tahun 2012 - 2013 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.71 Pertumbuhan UMKM Tahun 2012 - 2013 II-75

Capaian Indikator Kinerja

2012

2013

27.865

28.701

836

3,00

3.960

4.079

119

3,00

252

257

5

1,98

32.077

33.037

960

2,99

Jumlah UMKM Mandiri

3.789

4.092

303

8,00

Prosentase UMKM Mandiri

11,81

12,39

0,57

4,86

Mikro Kecil Menengah Jumlah UKM

Bertambah

%

Sumber data : Dinas Koperasi dan UMKM 2.1.3.16 Urusan Penanaman Modal Pembangunan ekonomi yang ada di Kabupaten Jombang dapat dipercepat melalui peningkatan penanaman modal atau investasi untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kegiatan penanaman modal atau tingkat investasi yang tinggi, akan mampu meningkatkan produktivitas, kapasitas dan kualitas produksi sehingga akselerasi pertumbuhan ekonomi juga akan semakin tinggi. Kabupaten Jombang juga memberikan kontribusi investasi dari seluruh nilai investasi di Jawa Timur. Hal ini berarti Kabupaten Jombang merupakan Kabupaten yang kondusif untuk berinvestasi. Indikator sasaran yang dicapai berupa peningkatan jumlah PMA dan PMDN sebesar 30% pada tahun 2013. Guna mewujudkan pencapaian indikator sasaran tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Jombang menetapkan kebijakan meningkatkan kondusivitas iklim investasi di daerah dengan program strategis. Berikut ini indikator yang bisa menjadi acuan terhadap iklim investasi dan penanaman modal di Kabupaten Jombang: a. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Perkembangan jumlah PMA dan PMDN di Kabupaten Jombang dalam periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Jumlah yang tercatat di Kantor Penanaman Modal Kabupaten Jombang untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2013 adalah sebesar 6 unit sedangkan untuk Penanaman Modal Asing (PMA) sejumlah 11 unit, kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jombang masih menjadi daerah tujuan investasi yang menguntungkan bagi para investor, baik domestik maupun asing. Untuk lebih meningkatkan investasi di daerah, maka perlu dilakukan peningkatan upaya promosi potensi daerah secara efektif serta memberikan kepastian perizinan kepada investor, baik dalam maupun luar negeri, yang akan menginvestasikan dananya di Kabupaten Jombang. Peningkatan investasi dan usaha di Kabupaten Jombang akan menambah perluasan dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Jombang.

b. Nilai Investasi daerah Di Kabupaten Jombang

II-76

Sedangkan nilai investasi daerah di Kabupaten Jombang pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 943.638.473.526,00 mengalami penurunan sebesar Rp.1.353.053.211.525 atau menurun 59% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp.2.296.691.685.051. Menurunnya nilai investasi tersebutdisebabkan karena masih adanya beberapa potensi unggulan yang belum terekspos, belum seluruhnya diikutkan dalam pameran produk-produk unggulan. Untuk lebih memperkenalkan potensi daerah dan meningkatkan investasi diupayakan melalui pameran dan promosi, penyederhanaanprosedur perizinan dan memberikan insentif bagi PMA maupun PMDN dengan memberikan kemudahan perizinan. Belum adanya Standart Pelayanan Publik untuk Pelayanan Penanaman Modal dan masih panjangnya prosedur pelayanan perizinan penanaman modal menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Grafik 2.21 Perkembangan Nilai Investasi di Kabupaten Jombang Tahun 2012-2013

Investasi 2500000000,000

Rp.

2000000000,000 1500000000,000 1000000000,000 500000000,000 Investasi

2012

2013

2296691685,051

943638473,526

Sumber: Kantor Penanaman Modal Kabupaten Jombang Tahun 2013

c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Salah satu peran industri dalam mensejahterakan masyarakat Jombang adalah pada penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jombang yang akan memberikan peningkatan pendapatan bagi masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan PMA/PMDN/swasta pada tahun 2013 adalah 30.458 orang yang bekerja pada 818 perusahaan PMA/PMDN/swasta, maka rasio daya serap tenaga kerja tahun 2013 adalah 36,61.Rasio daya serap tenaga kerja tahun 2013 tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan rasio daya serap tenaga kerja tahun 2012 sebesar 37,57. Dengan melihat rasio tersebut maka dapat diartikan bahwa rata-rata perusahaan yang ada di Kabupaten Jombang mampu menyerap 37 orang tenaga kerja yang sebagian besar berasal dari penduduk lokal dan hanya 35 orang yang berkewarganegaraan asing atau 0,11% dari seluruh tenaga kerja. Perkembangan rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Jombang tahun 2012-2013 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.72 II-77

Perkembangan Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Di Kabupaten Jombang Tahun 2012 -2013 Uraian

2012

2013

%

1. Jumlah Tenaga Kerja pada Perusahaan PMA/PMDN

30.733

30.458

-0,89%

2. Jumlah PMA / PMDN

818

832

1,71%

37,57

36,61

-2,56%

3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (1) / (2)

Sumber Data: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tahun 2013 2.1.3.17 Urusan Kebudayaan a. Jumlah grup kesenian Untuk menopang pelestarian seni dan budaya perlu upaya menjaga eksistensi kelompok seni dan budaya yang ada di masyarakat. Kelompok seni yang ada pada tahun 2013 ditargetkan sejumlah 350 kelompok, dan terealisasi sebanyak 503 kelompok atau 144%. Jika dibandingkan dengan jumlah kelompok seni dan budaya tahun 2012 yang sebanyak 490 kelompok, maka terdapat peningkatan sejumlah 13 kelompok. Kenaikan jumlah kelompok seni ini disebabkan oleh adanya festival budaya lokal jombang, sehingga memberikan motivasi bagi para generasi muda untuk membentuk kelompok seni atau budaya.  Naiknya alokasi anggaran tahun 2013, sehingga dapat sepenuhnya menyelenggarakan atau mengikuti event-event seni budaya di tingkat lokal, regoinal dan nasional sebagaimana telah direncanakan. b. Jumlah gedung Jumlah gedung kesenian saat ini di Kabupaten Jombang masih belum tersedia, sehingga perlu adanya pengadaan gedung kesenian untuk menjaga dan melestarikan kesenian daerah, supaya seni dan budaya daerah bisa di kenal oleh masyarakat di Kabupaten Jombang. c. Penyelenggaraan festival seni dan budaya Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Jombang telah melakukan upaya-upaya pembinaan terhadap seluruh potensi budaya yang ada. Hal ini di lakukan dalam rangka memelihara nilai-nilai kearifan lokal yang sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Penyelenggaraan festifal budaya daerah terlaksana sebayak 5 kali Festival yaitu Festival Karya Tari, Ludruk 3 Hari dan festifal Lagu daerah.Dengan banyaknya jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan diharapkan akan semakin banyak menarik wisatawan serta mampu menggerakan roda perekonomian daerah. d. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun 2013 dilaksanakan di 15 tempat yaitu : GOR, stadion, alun-alun, tirta wisata, sendang made sumberboto, lapangan sembung, lapangan desa bawangan, GOR kabuh, gedung koperasi, plaza theater, gedung serbaguna mojoagung, aula Depag, aula PSBR, dan gedung Korpri. Dengan dukungan tempat penyelenggaraan tersebut diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kegiatan seni dan budaya yang dilaksanakan. Untuk menopang pelestarian seni dan budaya perlu upaya menjaga eksistensi kelompok seni dan budaya yang ada di masyarakat. II-78

e. Benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang diletarikan Kabupaten Jombang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki banyak peninggalan arkeologi (purbakala). Hal ini dikarenakan Kabupaten Jombang pada masa lalu memiliki peranan yang penting sebagai daerah pemukiman, pusat keagamaan, pusat pemerintahan dan pusat perekonomian dari masa ke masa. Letak Kabupaten Jombang yang berada di daerah aliran Sungai Brantas dan ujung timur Pegunungan Kendeng membawa Kabupaten Jombang sebagai tempat hunian manusia purba masa prasejarah. Pada masa selanjutnya, peninggalan-peninggalan penguasa seperti Pu Sindok dan Airlangga ada di Jombang. Pada masa Majapahit Kabupaten Jombang merupakan bagian dari ibukota Majapahit, sebagai salah satu pintu masuk ibukota Majapahit. Upaya pelestarian yang telah dilakukan oleh Kabupaten Jombang sebagai langkah awal dalam perlindungan secara fisik adalah dengan melakukan inventarisasi dan registrasi benda budaya yang ada bekerjasama dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur pada tahun 2010. Hasil inventarisasi dan registrasi benda budaya tercatat terdapat 19 buah benda budaya tidak bergerak dan 159 benda budaya bergerak, tersebar di 15 kecamatan, yaitu Kecamatan Jombang, Kecamatan Diwek, Kecamatan Peterongan, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kabuh, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Tembelang, Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Perak, Kecamatan Bareng, Kecamatan Sumobito, Kecamatan Ploso dan Kecamatan Kesamben. Benda budaya tidak bergerak terdiri dari 1 buah Lapas (Jombang), 3 buah Menara air (Ringin contong, Peteongan dan Mojoagung), 3 buah Candi (Pundong, Sumber Boto dan Tampingmojo), 1 buah Gereja (Kristen Jawi wetan Ngoro), 1 buah Gua (Made), 5 buah Situs (Jladri, Grobogan, watumiring, Watukucur, Mbah Hadi Mulyo, 2 buah Pabrik Gula (Tjoekir dan Djombang Baru), 1 buah Rumah Sakit Kristen (Mojowarno), 1 buah Gardu (Papak) dan 1 buah Stasiun KA (Jombang). Sedangkan benda budaya bergerak terdiri atas arca (batu dan terakota), anak timbangan batu, basi porselin, bata, cermin kuningan, cupu porselin, fosil kerang, Fr. arca batu, Fr. pipisan, Fr. pipisan batu, Fr. yoni batu, gelang tangan, perunggu, genta perunggu, guci porselin, kelat bahu perunggu, kepala arca logam, kowi terakota, lampu perunggu, lemari buku kayu, lonceng besi, lumping batu, mangkuk porselin, mata tombak besi, meja kenap kayu dan meja mimbar kayu, piring porselin, tangkai cermin logam, tombak besi, topeng, topeng perunggu, tugu (batu dan menturo), tutup cupu porselin, umpak batu, yoni batu dan tempat lampu (blencong)

2.1.3.18 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga a. Jumlah Klub Olah raga dan jumlah gedung olah raga

II-79

Tabel.2.73 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2007 s.d 2012 Kabupaten Jombang Capaian Pembangunan

NO

2009

2010

2011

2012

2013

1

Jumlah grup kesenian

457

440

391

490

503

2

Jumlah klub olahraga

76

87

87

135

135

3

Jumlah gedung olahraga

1

1

1

14

14

Sumber data: Disporabudpar Kabupaten Jombang Tabel.2.74 Perkembangan Seni, Budaya dan Olah Raga Tahun 2013 Menurut KecamatanKabupaten Jombang NO

Kecamatan

Jumlah Grup Kesenian

Jumlah Klub Olahraga

Jumlah Gedung Olahraga

1

Perak

10

5

1

2

Gudo

7

7

-

3

Ngoro

10

8

-

4

Bareng

25

7

-

5

Wonosalam

26

4

-

6

Mojoagung

29

9

1

7

Mojowarno

17

7

1

8

Diwek

12

5

-

9

Jombang

23

18

6

10

Peterongan

21

5

-

11

Sumobito

9

5

2

12

Kesamben

18

5

-

13

Tembelang

28

4

-

14

Ploso

29

7

1

15

Plandaan

34

5

-

16

Kabuh

50

6

-

II-80

NO

Kecamatan

Jumlah Grup Kesenian

Jumlah Klub Olahraga

Jumlah Gedung Olahraga

17

Kudu

29

4

-

18

Bandar Kedungmulyo

10

7

1

19

Jogoroto

11

7

1

20

Megaluh

18

4

-

21

Ngusikan

24

2

-

Jumlah 440 135 14 Sumber data: Disporabudpar Kabupaten Jombang b. Jumlah pemuda berprestasi pada berbagai bidang di tingkat Nasional Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pembinaan pemuda di Kabupaten Jombang dengan menghitung jumlah pemuda yang berprestasi pada berbagai bidang di skala nasional. Target yang Pencapaian indikator ini pada tahun 2013 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Dari target pemuda berprestasi pada berbagai bidang di tingkat nasional sebanyak 65 orang, terealisasi sebanyak 101 orang atau 155.38%, untuk lebih meningkatkan prestasi pemuda akan dilakukan pembinaan yang lebih terfokus pada bidang unggulan yang teridentifikasi berpotensi meraih prestasi di tingkat nasional. c. Jumlah cabang olahraga yang berprestasi tingkat provinsi/nasional Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pembinaan olahraga di Kabupaten Jombang dengan menghitung jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi/nasional. Dari target jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi/nasional pada tahun 2013 sebanyak 5 cabang olahraga, terealisasi sebanyak 12 cabang olahraga atau 240%. Satu hal yang menggembirakan bahwa Kabupaten Jombang menduduki peringkat ke-8 dari 38 kontingen kabupaten/kota dalam Pekan Olahraga Daerah Jawa Timur Tahun 2012, dengan meraih 8 medali emas, 9 medali perak, dan 15 medali perunggu. Prestasi tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu motivasi untuk meningkatkan prestasi Kabupaten Jombang di bidang olahraga pada kancah provinsi dan nasional. d. Lapangan olahraga Jumlah lapangan olahraga pada tahun 2013 sebanyak 946 buah terdiri dari lapangan volley sebanyak 388 buah, lapangan sepak bola sebanyak 349 buah, lapangan basket sebanyak 91 buah, lapangan bulutangkis sebanyak 79 buah dan kolam renang sebanyak 25 buah serta ditambah 14 lapangan futsal. Jika dibandingakan dengan tahun sebelumnya maka terjadi peningkatan yang cukup besar, yakni pada tahun 2010 hanya terdapat 258 lapangan. Dari jumlah tersebut terdiri dari lapangan volley sebanyak 96 lapangan, lapangan sepak bola sebanayk 85 lapangan, lapangan basket sebanyak 64 lapangan, lapangan bulutangkis sebanyak 12 lapangan dan kolam renang sebanyak 1 lapangan.

II-81

Dengan jumlah lapangan olahraga milik pemerintah daerah tersebut, maka yang perlu ditingkatkan adalah peningkatan pemanfaatan lapangan serta pemeliharaannya. 2.1.3.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Jombang kurun waktu 2009 sampai dengan 2013 secara umum dalam suasana kondusif. Konflik antar etnis, antar agama dan juga konflik antar anggota masyarakat tidak pernah terjadi. Kondisi ini merupakan hasil koordinasi yang efektif antar seluruh elemen masyarakat. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas, dan Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaaan (OKP)dilakukan secara berkelanjuan. Pada tahun 2010 telah dilakukan pembinaan sebanyak 14 kali, pada tahun 2011 meningkat menjadi 22 kali, dan pada tahun 2012 sebanyak 22 kali. Sedangkan pada tahun 2013 telah dilakukan pembinaan kepada partai politik sebanyak 9 kali dan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP sebanyak 26 kali. b. Kegiatan pembinaan politik daerah Untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan politik, berbangsa dan bernegara dan sebagai wujud komitmen politik Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan bantuan sosial dan bantuan hibah kepada organisasi sosial politik dan organisasi masyarakat untuk menstimulasi kegiatannya. Perkembangan bantuan orsospol dan ormas sepanjang tahun 2009 – 2013 sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.75 Perkembangan Bantuan Sosial dan Bantuan Sosial kepada Orsospol dan Ormas Tahun 2009 – 2013

No

Uraian

Satuan

2009

2010

2011

2012

2013

1

Jumlah Kegiatan

kegiatan

195

179

97

39

24

2

Jumlah Anggaran

rupiah

1.127.185.000

984.000.000

800.000.000

1.089.195.500

1.979.500.000

Sumber : Bakesbangpol Linmas Kabupaten Jombang 2.1.3.20. Urusan Otonomi Daerah a. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Pada tahun 2012 jumlah Polisi Pamong Praja sebanyak 203 orang, yang ada di kabupaten sebanyak 99 orang dan 104 orang tersebar di 21 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten. Dengan jumlah penduduk tahun 2012 sebanyak 1.427.905orang maka rasio jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk adalah sebesar 1,59. b. Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk Sampai dengan tahun 2012 telah tersedia tenaga perlindungan masyarakat (Linmas) sebanyak 9.729 orang yang tersebar di 21 kecamatan di II-82

seluruh wilayah Kabupaten Jombang, di mana 147 orang di antaranya telah mendapatkan pelatihan khusus menangani masalah-masalah Kamtibmas. Jumlah Linmas ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2011 yakni sebanyak 10.510 orang. Kuantitas dan kualitas tenaga Linmas sebagai ujung tombak penciptaan situasi kondisi yang aman dan kondusif di Kabupaten Jombang perlu mendapat perhatian mengingat tantangan dan permasalahan yang dihadapi di tengah masyarakat yang semakin modern cenderung semakin kompleks. Grafik 2.22 Perkembangan Jumlah Tenaga Linmas Tahun 2009-2012

Jumlah Tenaga Linmas JUMLAH TENAGA LINMAS (ORANG)

20,000 15,000 10,000 5,000 -

Jumlah Tenaga Linmas

200 9 15,980

201 0 16,105

201 1 10,510

201 2 9,729

Sumber : Bakesbangpol Linmas Kuantitas dan kualitas tenaga Linmas sebagai ujung tombak penciptaan situasi kondisi yang aman dan kondusif di Kabupaten Jombang perlu mendapat perhatian mengingat tantangan dan permasalahan yang dihadapi di tengah masyarakat yang semakin modern cenderung semakin kompleks. c. Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah 

Informasi pelayanan perizinan : jika SES mengajukan ijin dapat dipantau sampai mana berkas perizinannya dan terintegrasi antar bidang administrasi, pengawasan dan pengaduan, dan penelitian lapangan, sehingga dapat terpantau posisi berkas sudah sampai mana.



Administrasi pemerintahan : Sistem Informasi Manajemen Daerah, Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Elektronik-Proccurement, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah. Dan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan dan Investasi Secara Elektronik.

d. Penegakan Perda Tramtib Untuk menentukan tingkat ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangan daerah diukur berdasarkan jumlah pelanggaran terhadap II-83

peraturan tentang ketenteraman dan ketertiban. Semakin rendah jumlah pelanggaran yang ditemukan menunjukkan semakin tingginya ketaatan masyarakat terhadap peraturan tentang ketenteraman dan ketertiban. Indikator tersebut menjadi ukuran keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menjalankan peran pembinaan di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Jumlah kasus pelanggaran masyarakat terhadap Perda Tramtib yang ditemukan sepanjang tahun 2012 sebanyak 20 kejadian. Jika dibandingkan dengan perkiraan berdasarkan temuan kejadian tahun sebelumnya sebanyak 815 kejadian, terjadi penurunan sebanyak 795 kejadian. Pelanggaran Perda Tramtib yang banyak terjadi di antaranya adalah pemasangan spanduk liar, tindakan asusila, gelandangan dan pengemis, serta kenakalan remaja. Grafik 2.23 Jumlah Kasus Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah Ketentaraman dan Ketertiban Tahun 2009 – 2013

Sumber : Kantor Satpol PP Kabupaten Jombang e. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Tingkat ketentraman masyarakat ditunjukkan dengan terwujudnya suasana keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Hal ini merupakan dampak dari upaya-upaya Pemerintah Daerah bersama dengan aparat keamanan dan masyarakat untuk mengantisipasi kemungkinan kejadian gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban dengan menyelesaikan setiap permasalahan di masyarakat dengan baik. Selama tahun 2012, secara umum kondisi Kamtibmas di Kabupaten Jombang dalam suasana kondusif. Seluruh permasalahan yang timbul seluruhnya dapat ditangani oleh aparat pemerintah mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa atau capaian sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian indikator sasaran tersebut tidak terlepas dari upaya antisipasi dan pencegahan yang telah dilakukan secara sistematis dan terbentuknya jaringan kerja sama dengan elemen masyarakat. Pencegahan terjadinya hal-hal yang dapat membahayakan situasi kondisi wilayah dan ketahanan bangsa ditempuh melalui koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) secara rutin setiap bulan, pelatihan dan pendidikan bela negara,

II-84

seminar peningkatan wawasan kebangsaan, dan penyuluhan pencegahan penyakit masyarakat. Di Kabupaten Jombang telah terbentuk jaringan 125 unit Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang mengadakan pertemuan secara berkala 3 bulan sekali guna membahas permasalahan Kamtibmas yang muncul seperti kasus tindak pidana ringan dan mengantisipasi hal-hal yang mengganggu kamtibmas yang tersebar di seluruh Kabupaten Jombang. Di samping itu Pemerintah Kabupaten Jombang juga telah membudayakan diskusi politik dan forum penciptaan iklim demokrasi yang sehat, seperti bagaimana menyalurkan pendapat yang baik, sehingga tidak menimbulkan tindakan yang anarkis dihadiri berbagai elemen masyarakat dari kalangan LSM, organisasi masyarakat, akademisi, tokoh masyarakat dan tokoh keagamaan. Kegiatan penunjang lainnya adalah pertemuan rutin setiap tribulan berupa silaturahmi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). f. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Sarana untuk pelayanan bencana kebakaran kabupaten masih sangat minim. Untuk melayani 306 desa/kelurahan di 21 kecamatan hanya ada 2 mobil pemadam kebakaran dan 1 unit mobil suplai air (truk tangki). Dengan sarana yang ada di kabupaten tersebut jangkauan wilayahnya terlalu luas dan akan sangat terlambat bila kejadian kebakaran terjadi di wilayah pinggiran. Oleh karena itu setidaknya perlu ditambah lagi 3 posko pemadam kebakaran yang dilengkapi mobil pemadam untuk menjangkau seluruh wilayah kabupaten. g. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK adalah standar waktu yang diperlukan pemadam kebakaran untuk sampai pada lokasi kebakaran setelah adanya laporan kejadian. Tingkat waktu tanggap yang ditetapkan adalah 15 menit. Namun dengan kendala terbatasnya sarana yang ada, maka tingkat waktu tanggap tersebut akan sulit dicapai bila kebakaran terjadi di wilayak pinggiran. Oleh karena itu perlu ada penambahan posko serta mobil pemadam untuk menjangkau semua wilayah sesuai dengan tingkat waktu tanggap yang ditetapkan. h. Sistim Informasi Manajemen Pemda Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Pemerintahan Daerah yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka diperlukan suatu Sistem Informasi Manajemen yang memadai. Dalam hal ini Kabupaten Jombang memiliki 7 (tujuh) Sistem Informasi manajemen yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah(SIMDA), Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah(SIPPD), Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Elektronik-Proccurement(SIPD E-Proc), Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian(SIMK), Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah(SIMBD). dan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan dan Investasi Secara Elektronik.

i.

Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang II-85

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Keberadaan suatu Bank dan cabangnya di Kabupaten Jombang merupakan salah wujud fasilitasi Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan ekonomi khususnya bidang keuangan. Selama beberapa tahun terakhir perkembangan jumlah bank dan cabangnya di Kabupaten Jombang menunjukkan hasil yang menggembirakan. Itu bisa dilihat dari beberapa bank yang sudah berjalan dan beroperasi di Kabupaten Jombang, diantaranya bank BNI, BRI, bank Mandiri, BTN, Bank Jatim, bank Danamon, bank Panin, bank OUB Buana, bank BII dan beberapa bank yang lainnya, baik yang dilaksanakan secara konvensional maupun syariah. j. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi risiko (nasabah) dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak lain (perusahaan asuransi). Perusahaan asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi, meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Penyelenggaraan asuransi dipisahkan menjadi dua yaitu perusahaan asuransi yang beroperasi secara konvensional dan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan perusahaan asuransi dan cabangnya di Kabupaten Jombang merupakan salah wujud fasilitasi Pemerintah dalam kegiatan ekonomi khususnya bidang keuangan. Pada tahun 2013 jumlah perusahaan asuransi di Kabupaten Jombang berjumlah 2 (dua), yaitu AJB Bumiputera 1912 dan Pt. Asuransi Prudentia. k. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi dae rah yang mendukung iklim investasi. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Maka dari itu pajak dan retribusi daerah sangat mempengaruhi pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan APBD II-86

agar program dan kegiatan SKPD bisa berjalan dengan baik. Di Kabupaten Jombang jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, antara lain sebagai berikut: Tabel.2.76 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jombang NO JENIS URAIAN 1

Pajak Daerah

2

Retribusi  Jasa Umum



a. b. c. d. e. f. g.

Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pajak Parkir PBB Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) h. Pajak Air tanah

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum e. Retribusi Pelayanan Pasar f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Jasa usaha

a. Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah b. Retribusi Penyedotan Kakus c. Retribusi Terminal d. Retribusi Rumah Potong Hewan e. Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga f. Retribusi Tempat Khusus Parkir 3 Perizinan tertentu a. Retribusi IMB b. Retribusi Izin Gangguan (HO) c. Retribusi Izin Trayek Sumber : BPP dan DPPKAD Kabupaten Jombang Tahun 2013

l. Jumlah perda yang mendukung iklim usaha II-87

Peraturan Daerah merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan daerah terhadap aktifitas perekonomian. Di Kabupaten Jombang, Perda yang mendukung peningkatan iklim usaha untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan perekonomian yakni Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2012 yang di dalamya memuat Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan dan Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah yang diharapkan dapat menangani Urusan Penanaman Modal secara efektif dan efisien. Selain Peraturan Daerah tersebut, di Kabupaten Jombang pada Tahun 2012 telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi terkait Lalu lintas Pengaturan Barang dan Jasa. m. Lama Proses Perijinan Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi yang relatif mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lamanya proses perijinan juga di dasarkan pada mekanisme dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat maupun investor. Oleh karena itu lamanya proses perijinan sangat mempengaruhi investasi yang akan masuk ke suatu daerah dan juga bergantung pada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, sehingga akan berdampak pada peningkatan atau penurunan PDRB sektoral. Di Kabupaten Jombang, lamanya proses perijinan bisa dilihat dari beberapa jenis perijinan, sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut ini : Tabel.2.77 Lama Proses Perijinan di Kabupaten Jombang

SIUP TDP IUI TDI

Lama Mengurus (Hari) 3 3 5 5

Jumlah Persyaratan (Dokumen) 4 4 6 6

5

IMB

30

7

6

HO

14

7

NO

Uraian

1. 2 3 4

Biaya Resmi (rata – rata maks Rph) Gratis Gratis Gratis Gratis Tarip sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Minimal Rp. 4.000/m2 tergantung indeks peruntuk-an bangunan dan lokasi bangunan. Tarip sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan. Minimal Rp.150/m2 dan maksimum Rp. 450/m2 sesuai dengan jenis gang-guan, kawasan tempat usaha dan luasan tempat usaha.

Sumber : BPP Kabupaten Jombang n. Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran II-88

Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Sedangkan pengusahaan usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok. Jenis restoran di Kabupaten Jombang diklasifikasikan dalam 5 (lima) jenis, antara lain Cafe, Warung/Kantin, Lesehan, Restoran dan Rumah Makan. Secara rinci perkembangan restoran di Kabupaten Jombang dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.78 Jenis restoran di Kabupaten Jombang Tahun 2011-2013 JUMLAH USAHA NO. URAIAN 2011 2012 2013 1

CAFÉ

3

3

4

2

WARUNG/KANTIN

99

99

103

3

LESEHAN

6

6

6

4

RESTORAN

6

6

6

5

RUMAH MAKAN

24

24

24

138

138

143

JUMLAH

Pada tahun 2013 restoran di Kabupaten Jombang berjumlah sebanyak 143 buah, bertambah 5 buah jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 138 buah. Restoran jenis Warung/Kantin merupakan jenis restoran dengan jumlah terbesar, yaitu sebanyak 103 buah (72,03%), sedangkan restoran terbesar kedua adalah restoran jenis Rumah Makan, yaitu sebanyak 24 buah (16,78%). Jenis Restoran dan Lesehan masing-masing berjumlah 6 buah (4,2%) sedangkan jenis Cafe merupakan jenis restoran dengan jumlah terkecil sebanyak 4 buah (2,8%). Adanya penambahan jumlah restoran selama tiga tahun terakhir menunjukan semakin baiknya perkembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Jombang yang merupakan salah satu daya tarik bagi investor dalam menginvestasikan modalnya di di Kabupaten Jombang. o. Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. Jenis penginapan/hotel dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Hotel Berbintang dan Hotel Melati. Hotel berbintang adalah suatu usaha jasayang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan, dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan. Ciri khusus dari hotel berbintang adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel tersebut. Kriteria penggolongan Hotel Berbintang didasarkan pada persyaratan dasar dan penilaian teknis operasional. Persyaratan Dasar: Perijinan II-89

(persetujuan Prinsip, Ijin Usaha). Persyaratan Teknis : Unsur Fisik, Unsur Pengelolaan, Unsur Pelayanan. Penetapan penilaian golongan kelas hotel bintang dilakukan dengan penggabungan dari nilai persyaratan dasar dan persyaratan teknis. Penilaian penggolongan Hotel Bintang dilaksanakan oleh PHRI. Hotel Melati adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang. Perkembangan jumlah Penginapan/Hotel di Kabupaten Jombang dapat dilihat pada table berikut ini: Tabel 2.79 Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Di Kabupaten Jombang Tahun 2011 - 2013 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 No Jenis Juml. Juml. Juml. Juml. Juml. Juml. Penginapan/Hotel Hotel Kamar Hotel Kamar Hotel Kamar 1 Hotel Bintang 5 0 0 0 0 0 0 2 Hotel Bintang 4 0 0 0 0 0 0 3 Hotel Bintang 3 0 0 1 110 1 110 4 Hotel Bintang 2 0 0 0 0 0 0 5 Hotel Bintang 1 0 0 0 0 0 0 Hotel Non Bintang (hotel 6 melati dan 14 349 15 314 16 423 penginapan lainnya) Total Jumlah 7 14 349 16 424 17 533 penginapan/Hotel Sumber Data : Bappeda Kab.Jombang 2013 Dari tabel diatas terlihat adanya perkembangan jumlah penginapan/hotel di Kabupaten Jombang selama tiga tahun terakhir memperlihatkan adanya trend yang cukup bagus. Pada tahun 2011 penginapan/hotel di Kabupaten Jombang berjumlah 14 buah bertambah menjadi 17 buah sampai dengan tahun 2013 dengan kategori hotel bintang dan non bintang (melati dan losmen) masing-masing dengan jumlah kamar 349 buah dan 533 buah. Sedangkan pada tahun 2013 jumlah penginapan dan hotel bertambah lagi menjadi 17 buah, terdiri dari 16 buah penginapan/hotel berkategori non bintang (melati dan Losmen) dan 1 (satu) berkategori bintang 3, dengan jumlah kamar masing-masing 423 buah dan 110 buah. p. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita. Pengeluaran konsumsi non pangan merupakan konsumsi rumah tangga selain kebutuhan akan makanan yang meliputi pengeluaran untuk perumahan, bahan bakar, air dan penerangan, aneka barang dan jasa, pakaian, alas kaki dan tutup kepala, pajak dan asuransi serta keperluan untuk pesta dan upacara. Nilai konsumsi bahan non pangan setahun diperoleh dengan cara nilai konsumsi perkapita per bulan dikali dua belas dikalikan pula dengan jumlah perduduk pertengahan tahun (hasil proyeksi). Konsumsi rumah tangga non pangan ini selalu mempunyai hubungan linier dengan kenaikan pendapatan akan selalu diikuti dengan penambahan permintaan konsumsi non pangan. Nilai konsumsi rumah tangga non pangan II-90

terdiri atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara membagi konsumsi harga berlaku dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang sesuai. Adanya fluktuasi pengeluaran konsumsi non pangan perkapita sebulan dari tahun 2010 ke tahun 2012. Sampai dengan akhir tahun 2012 rata-rata pengeluaran konsumsi non pangan perkapita sebulan Kabupaten Jombang sebesar Rp. 231.732 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan dengan tahun 2011 yang sebesar Rp.271.277 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut: Tabel.2.80 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Di Kabupaten Jombang Tahun 2010 – 2012 Besar Pengeluaran No. Jenis Pengeluaran 2010 2011 2012 1 Perumahan dan fasilitas 57.665 66.433 82.883 rumah tangga 2 Aneka barang dan jasa 61.884 94.530 93.951 3 Pakaian, alas kaki dan 10.333 14.672 14.530 tutup kepala 4 Barang tahan lama 14.382 66.631 23.695 5 Pajak dan asuransi 5.621 7.256 7.196 6 Keperluan pesta dan 4.897 21.755 9.477 upacara Jumlah 154.782 271.277 231.732 Sumber: Badan Pusat Statistik Jombang Tahun 2013 q. Produktivitas Total Daerah Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Di Kabupaten Jombang produktivitas total daerah per sektor dari tahun 2008 – 2012 terus mengalami peningkatan yang signifikan, sebagaimana tabel berikut ini :

II-91

II-92

Tabel.2.81 Produktifitas Total Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 - 2012 NO 1

SEKTOR PDRB

1.1 Pertanian Pertambangan 1.2 & Penggalian Industri 1.3 Pengolahan Listrik, Gas & 1.4 Air Bersih 1.5 Bangunan Perdagangan, 1.6 Hotel & Restoran Angkutan & 1.7 Komunikasi Keuangan, 1.8 Sewa & Jasa Perush. 1.9 Jasa-Jasa 2

Jumlah angkatan kerja

2008 Rp.

%

2009 Rp.

%

2010 Rp.

%

2011 Rp.

%

2012 *) Rp.

5.663.243,59 8,31 5.962.261,99 8,60 6.327.278,13 10,36 6.759.495,41

7.226.418,36

1.758.269,33 2,58 1.816.272,09 2,62 1.854.379,30

1.962.007,20

3,04 1.908.193,25

90.224,31 0,13

94.188,59 0,14

102.369,42

0,17

105.689,59

109.250,20

639.502,32 0,94

670.688,17 0,97

694.262,65

1,14

734.097,16

780.291,65

61.917,31 0,09

63.812,49 0,09

66.175,37

0,11

69.609,14

75.042,91

114.386,64 0,17

116.925,02 0,17

118.614,95

0,19

125.447,03

133.959,11

3,58 2.418.535,27

2.667.715,78

1.847.124,31 2,71 1.976.682,81 2,85 2.189.354,77 232.886,76 0,34

253.773,13 0,37

282.780,07

0,46

312.380,00

341.528,35

225.705,65 0,33

237.024,30 0,34

262.655,26

0,43

290.542,58

318.925,66

693.226,96 1,02

732.895,39 1,06

756.686,34

1,24

795.001,39

837.697,50

681.158

693.287

610.964

601.699

%

II-93

r. Indeks Kepuasan Masyarakat Kinerja pelayanan pemerintah Kabupaten Jombang kepada masyarakat dinilai menggunakan indicator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM diukur pada SKPD penyelenggara pelayanan masyarakat dan urusan pemerintahan yang penilaiannya berdasarkan 14 unsur pelayanan. Semakin tinggi IKM menunjukkan semakin baiknya pencapaian sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah. Selama 5 tahun terakhir pada kelompok dinas dan kelompok kecamatan menunjukkan trend naik, sementara pada kelompok badan menunjukkan kecenderungan turun. Hasil pengukuran IKM sampai dengan tahun 2012 pada semua kelompok termasuk dalam kategori BAIK, dengan nilai rata-rata IKM pada kelompok Badan Daerah sebesar 75,55; kelompok Dinas Daerah sebesar 76,42; dan kelompok kecamatan sebesar 74,33. Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2009 – 2012 terdapat peningkatan rata-rata IKM sebesar 0,87. Artinya pelayanan yang diberikan pada masyarakat pada dari tahun ke tahun telah mengalami peningkatan. Perkembangan IKM Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2009 – 2012 sebagaimana grafik berikut : Grafik 2.82 IKM Kabupaten Jombang Tahun 2009 - 2012

Sumber : Bagian Organisasi Setdakab Jombang 2.1.3.21. Urusan Ketahanan Pangan a. Regulasi Ketahanan Pangan Selaras dengan kebijakan Nasional sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Kabupaten Jombang dalam rangka mendukung tercapainya kemandirian dan kedaulatan pangan, maka secara Nasional ditargetkan pencapaian surplus 10 juta ton. Dalam rangka mewujudkan capaian tersebut, maka tumpuan utama yang dilaksanakan adalah memperkuat produksi dan pasokan pangan.Pemerintah Kabupaten Jombang mendukung secara penuh kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan swasembada pangan melalui kebijakan-kebijakan bidang ketahanan pangan di level kabupaten.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang terhadap peningkatan ketahanan pangan di daerah antara lain diwujudkan melalui pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang dengan SK Bupati Jombang Nomor 188.4.45/47/415.10.10/2012. Tugas Dewan Ketahanan Pangan adalah merumuskan kebijakan ketahanan pangan di daerah yang meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penangulangan maslah pangan dan gizi serta melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan daerah. Selain itu untuk pelaksanaan tugas di lapangan ditetapkan Pokja Ketahanan Pangan dengan Keputusan Bupati Jombang nomor 188.4.45/347/415.10.10/2012. Arah Kebijakan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang adalah : 1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang mandiri dan berkelanjutan antara lain melalui: Membangunan sistem agribisnis pangan, menciptakan nilai tambah, berbasis ekonomi pedesaan; Menjamin ketersediaan pangan melalui stabilitas produksi pangan; Mengembangkan cadangan pangan dan Memanfaatkan lahan marginal dan terlantar untuk mengembangkan pangan lokal. 2. Meningkatkan kelancaran distribusi dan stabilitas harga antara lain melalui: Menerapkan sistem distribusi pangan yang efisien; Menjaga stabilitas dan keberlanjutan pasokan bahan pangan; Meningkatkan aksesibilitas Ruah Tangga terhadap pangan; Menjaga stabilitas harga pangan dan Mengembangkan jejaring informasi harga dan pasar yang dapat diakses melalui media elektronik. 3. Mempercpat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal antara lain melalui: Mengembangkan pemanfaatan pekarangan sebagai cadangan konsumsi dan gizi keluarga; Mengembangkan aneka pangan olahan berbasis sumberdaya lokal yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan; Meningkatkan peran kelembagaan lokal untuk penyuluhan penganekaragaman pangan dan gizi. b. Ketersediaan Pangan Utama Pangan utama masyarakat di Kabupaten Jombang masih banyak tergantung pada beras. Ketersediaan pangan utama (padi) tahun 2013 sebesar 199 mengalami peningkatan 10,06% dibandingkan ketersediaan pangan utama tahun 2012 sebesar 221. Perkembangan ketersediaan pangan selama tahun 2012 - 2013 sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.83 Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Jombang Tahun 2012 - 2013 Uraian

2012

1. Ketersediaan pangan utama (Kg) 2. Jumlah Penduduk

2013

+/-

268.884.270

243.197.270

(9,55)

1.217.560

1.224.467

0,57

221

199

(10,06)

3. Rasio (1) / (2)

Sumber data: Dinas Pertanian, diolah Berdasarkan tabel tersebut di atas, rasio ketersediaan pangan tahun 2013 mengalami penurunan 10,06% dibandingkan tahun 2012 sebesar 221 menjadi sebesar 199 pada tahun 2013. Hal ini disebabkan adanya penurunan produksi II-94

padi sehingga ketersediaan pangan utama yaitu beras mengalami penurunan 9,55% sedangkan jumlah penduduk tahun 2013 justru bertambah 0,57%. Pemerintah Kabupaten Jombang mendukung secara penuh kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan swasembada pangan untuk meningkatkan ketersediaan pangan utama melalui kebijakan-kebijakan bidang ketahanan pangan di tingkat kabupaten. Kebijakan urusan Ketahanan Pangan ini oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dituangkandalam RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2013-2018, pada misi kedua yaitu “Mewujudkan Layanan Dasar yang Terjangkau” dengan tujuan mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan sasaran : 1.

Terwujudnya ketersediaan dan Cadangan Pangan Daerah

Indikator sasaran terwujudnya ketersediaan dan cadangan pangan daerah adalah: Ketersediaan energi dan protein per kapita dan kecukupan energi dan protein per kapita. Ketersediaan energi dan protein penduduk Kabupaten Jombang selama tahun 2009 – 2013 telah melampaui angka kecukupan energi dan protein yang ditetapkan pada Standar Pelayanan Minimal ketahanan pangan yaitu angka kecukupan energi sebesar 2.200 kalori/kapita/hr dan protein sebesar 57 gr/kapita/hr (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2004). Perkembangan Ketersediaan dan Angka Kecukupan Protein (AKP) sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik 2.24 Perkembangan Ketersediaan dan Angka Kecukupan Protein Tahun 2009-2013 300 275.08 250 210.82

200 150

140.92 115.1

101.47

100 50

SPM AKP Ketersediaan Protein AKP Hewani

58.77

46.1

45.47

101.46

SPM AKP 57 gr/kap/hr

44.2

0 2009

2010

2011

2012

2013

Sumber data : Kantor Ketahanan Pangan Dari grafik tersebut di atas Pemenuhan kecukupan protein hewani tiga tahun terakhir masih kurang dari Standar Pelayanan Minimal Ketahanan Pangan sebesar 57 gram/kapita/hari walaupun jika dilihat dari ketersediaan protein sudah jauh melampaui Standar Pelayanan Minimal Angka Kecukupan Protein (SPM AKP). Hal ini antara lain disebabkan mahalnya harga bahan pangan asal ternak khususnya daging sehingga tidak terjangkau oleh sebagian besar penduduk dan kecukupan protein lebih banyak dari protein nabati. Kekurangan protein khususnya protein hewani lebih banyak terdapat pada masyarakat sosial ekonomi rendah. Perkembangan ketersediaan Energi dan Angka Kecukupan Energi (AKE) selama lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut: II-95

Grafik 2.25 Perkembangan Ketersediaan dan Angka Kecukupan Energi Tahun 2009-2013 7000 6000

5918.27

5000

4852.9814

4000

4907 4023.74

3000

4293 3520.26

4000 3280

4000 3280

2000

SPM AKE AKE Ketersediaan Energi

1000

SPM AKE 2.200 kal/kap/hr

0 2009

2010

2011

2012

2013

Sumber data: Kantor Ketahanan Pangan Baik ketersediaan energi maupun Angka Kecukupan Energi (AKE) masyarakat di Kabupaten Jombang selama 5 (lima) tahun terakhir sudah jauh melampaui SPM AKE sebesar 2.200 kalori/kapita/hari. Ke depan perlu lebih digiatkan lagi aplikasi program diversifikasi pangan dan pola pangan yang bergizi, beragam, berimbang dan aman. 2. Terjaminnya distribusi dan akses pangan daerah Terjaminya distribusi dan akses pangan daerah dengan indikator sasaran ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah dengan capaian tahun 2013 sebesar 80%. 3. Terwujudnya penganekaragaman dan keamanan pangan daerah Sasaran terwujudnya penganekaragaman dan keamanan pangan daerah dengan indikator antara lain: a) Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) Pada tahun 2010 telah ditetapkan Kebijakan Pemerintah Daerah berupa Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan yang bertujuan untuk mengakselerasi ketahanan pangan daerah melalui diversifikasi pangan. Perkembangan capaian indikator diversifikasi pangan di Kabupaten Jombang yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) selama tahun 2009 - 2013 menunjukan adanya penurunan rata-rata 2,89% per tahun. Realisasi pencapaian skor Pola Pangan Harapan tahun 2013 sebesar 80% menurun 2,08% dibandingkan PPH tahun 2012 sebesar 81,7% dan masih lebih rendah dibandingkan standart pelayanan minimal 90%. Dari trend skor pola pangan harapan tersebut maka mutu dan keragaman pangan serta keseimbangan gizi sudah cukup baik, namun ada beberapa kelompok pangan yang belum mencapai target skor maksimal yaitu kelompok pangan umbiumbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, buah dan sayur. Selanjutnya upaya diversifikasi pangan non beras harus lebih diintensifkan dan terintegrasi dengan program-program lainnya. Perkembangan skor Pola Pangan Harapan (PPH) selama tahun 2009 - 2012 sebagaimana grafik berikut:

II-96

Grafik 2.26 Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2009-2013 Pola Pangan Harapan 92

SPM PPH = 90%

90 88 86 %

84 82 80 78 76 74 PPH SPM PPH

2009

2010

2011

2012

2013

90.2

90.4

89.5

81.7

80

90

90

90

90

90

Sumber data: Kantor Ketahanan Pangan Diversifikasi pangan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan. Diversifikasi konsumsi pangan tidak hanya sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada beras tetapi juga upaya peningkatan perbaikan gizi untuk mendapatkan manusia yang berkualitas dan mampu berdaya saing dalam percaturan globalisasi. b) Tertanganinya kasus keamanan pangan Keamanan pangan yang masih banyak terjadi di Kabupaten Jombang adalah masih adanya penggunaan bahan berbahaya bagi kesehatan yang digunakan pada makanan khususnya makanan jajanan. Kasus keamanan pangan yang sudah berhasil ditangani tahun 2013 sebesar 50%. 4. Penanganan kerawanan pangan Penanganan kerawanan pangan adalah penanganan kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan oleh tingkat pendapatannya, rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein. Sasaran penanganan kerawanan pangan dengan indikator menurunnya luasan daerah rawan pangan. Di Kabupaten Jombang tidak terdapat daerah rawan pangan, namun masih ditemukan 8 Desa di 4 Kecamatan yang hampir rawan pangan yaitu Desa Mundusewu dan Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng, Desa Jipurapah dan Desa Gebangbunder Kecamatan Plandaan, Desa Pandan Blole dan Desa Gedongombo Kecamatan Ploso serta Desa Munungkerep dan Desa Genengan Jasem Kecamatan Kabuh.

II-97

2.1.3.22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat a. Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM adalah banyaknya kelompok binaan LPM dalam 1 (satu) tahun dibagi dengan jumlah LPM. Kelompok binaan LPM adalah kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Perkembangan rata-rata kelompok binaan LPM selama empat tahun terakhir menunjukan tren yang stabil, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel.2.84 Kelompok Binaan LPM Tahun 2008 s.d 2011 Kabupaten Jombang 2008

NO

Kecamatan

J ml LP M

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 Perak Gudo Ngoro Bareng Wonosalam Mojoagung Mojowarno Diwek Jombang Peterongan Sumobito Kesamben Tembelang Ploso Plandaan Kabuh Kudu Bandar KM Jogoroto Megaluh Ngusikan Jumlah

6 13 18 13 13 9 36 38 40 40 14 21 14 15 13 13 16 11 11 22 13 11 39 4

2009 Rat arat a

Ju mla h Kel om pok Bin aan

Jml LP M

7 26 36 26 26 18 72 76 80 80 28 42 28 30 26 26 32 22 22 44 26 22

8=7 /6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

9 13 18 13 13 9 36 38 40 40 28 21 14 15 13 13 16 22 11 22 13 11

788

2

419

Jml LP M

Jml Kelo mpo k Bina an

2010 Rat arata

Jml

Jml

LP M

10 26 36 26 26 18 72 76 80 80 56 42 28 30 26 26 32 44 22 44 26 22

LPM 11= 10/ 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

12 13 18 13 13 9 36 38 40 40 28 21 14 15 13 13 16 22 11 22 13 11

838

2

419

II-98

Jml Kelo mpo k Bina an

2011 Rata -rata

Jml

Jml

LP M

LPM

Jml Kelo mpo k Bina an

Rata rata Jml

13 26 36 26 26 18 72 76 80 80 56 42 28 30 26 26 32 44 22 44 26 22

14=1 3/12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

15 13 18 13 13 9 36 38 40 40 28 21 14 15 13 13 16 22 11 22 13 11

16 26 36 26 26 18 72 76 80 80 56 42 28 30 26 26 32 44 22 44 26 22

LPM 17= 16/ 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

838

2

419

838

2

Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan LPM maka menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPM. Besarnya rata-rata jumlah kelompok binaan LPM juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui pembentukan LPM b. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah banyaknya kelompok binaan PKK dalam 1 (satu) tahun dibagi dengan jumlah PKK. Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis. Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK. Perkembangan rata-rata kelompok binaan PKK selama empat tahun terakhir menunjukan tren yang stabil, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

II-99

II-100

Tabel.2.85 Kelompok Binaan PKK Tahun 2008 s.d 2011 Kabupaten Jombang 2008 NO

Kecamatan

Jml PKK

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 Perak Gudo Ngoro Bareng Wonosalam Mojoagung Mojowarno Diwek Jombang Peterongan Sumobito Kesamben Tembelang Ploso Plandaan Kabuh Kudu Bandar KM Jogoroto Megaluh Ngusikan Jumlah

6 14 19 14 14 10 19 20 21 21 15 22 15 16 14 14 17 12 12 12 14 12 327

2009

2010

2011

RataRataJml rata Jml Jml rata Jml Jml Rata-rata Jml Jml Rata-rata Klmpk Jml PKK Klmpk Jml PKK Klmpk Jml PKK Klmpk Jml Binaan PKK Binaan PKK Binaan PKK Binaan PKK 7 8=7/6 9 10 11=10/9 12 13 14=13/12 15 16 17=16/15 620 44 14 620 44 14 620 44 14 620 44 754 40 19 754 40 19 772 41 19 772 41 759 54 14 655 47 14 655 47 14 655 47 732 52 14 732 52 14 732 52 14 732 52 488 49 10 488 49 10 495 50 10 495 50 759 40 19 254 13 19 254 13 19 254 13 1.190 60 20 685 34 20 814 41 20 814 41 867 41 21 888 42 21 888 42 21 888 42 1.168 56 21 988 47 21 889 42 21 889 42 554 37 15 534 36 15 534 36 15 534 36 926 42 22 745 34 22 377 17 22 377 17 945 63 15 832 55 15 832 55 15 832 55 585 37 16 563 35 16 563 35 16 563 35 547 39 14 578 41 14 578 41 14 578 41 605 43 14 562 40 14 562 40 14 562 40 413 24 17 607 36 17 565 33 17 565 33 502 42 12 510 43 12 510 43 12 510 43 594 50 12 594 50 12 594 50 12 594 50 759 63 12 669 56 12 669 56 12 669 56 467 33 14 467 33 14 467 33 14 467 33 397 33 12 411 34 12 411 34 12 411 34 14631 942 327 13.136 40 327 12.781 39 327 12.781 39

II-101

Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK maka menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK. Besarnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK c. Jumlah LSM Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah Organisasi/Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Jumlah LSM pada tahun 2011 adalah sebanyak 64 lembaga yang semuanya aktif melakukan aktifitasnya masing-masing. Besarnya jumlah LSM aktif akan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah. Besarnya jumlah LSM aktif juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah. d. PKK aktif Perkembangan jumlah PKK aktif selama 4 tahun terakhir tidak mengalami perubahan, yakni dari 327 PKK yang ada semuanya aktif melakukan aktivitas dalam rangka melaksanakan program kerjanya. Terutama dalam melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok binaannya, semua PKK atau 100% secara aktif melakukannya. e. Posyandu aktif Demikian juga dengan Posyandu yang merupakan wadah peranserta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya. Perkembangan Posyandu aktif selama empat tahun terkahir juga stabil dengan capaian 100%, yakni dari 1.526 Posyandu yang ada semuanya aktif melakukan aktivitas pelayanan kesahatan dasar kepada masyarakat, seperti pelayanan Ibu, Balita dan juga termasuk Posyandu Lansia. f. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat melalui merupakan indikator meningkatnya peran serta aktif masyarakat dalam proses pembangunan pada penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Realisasi swadaya masyarakat pada tahun 2011adalah sebesar Rp15.850.896.853,-. Capaian realisasi dana swadaya masyarakat yang terserap dalam pelaksanaan program pembangunan daerah tahun 2011, melebihi capaian tahun 2010 sebesar Rp15.773.538.360,00, seiring semakin banyaknya program nasional yang mensyaratkan sharing dana swadaya masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya potensi yang dapat dikembangkan dari partisipasi aktif masyarakat. Guna lebih meningkatkan kinerja sasaran ini pada masa mendatang akan direncanakan peningkatan porsi program sharing dana swadaya masyarakat pada APBD Kabupaten. Selain meringankan beban APBD, juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting peran sertanya dalam pembangunan. Tingginya kesadaran masyarakat tersebut

merupakan wujud nyata kemandirian masyarakat dalam proses pembangunan daerah. 2.1.3.23. Urusan Statistik a. Buku Kabupaten Dalam Angka Pemerintah Kabupaten Jombang dalam setiap tahunnya selalu menyusun buku Kabupaten Dalam Angka yang berjudul Kabupaten Jombang Dalam Angka. Buku ini merupakan himpunan data potensi dari berbagai sektor yang sangat dibutuhkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pemerintahan dan pembangunan. Data yang disajikan dalam buku Kabupaten Jombang Angka adalah data satu tahun sebelumnya atau n-1. Dalam penyusun buku ini, Pemeintah Kabupaten Jombang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang yang merupakan instansi vertikal yang mempunyai otorisasi dalam keabsahan data, sehingga keakuratan dari data-data yang ada di buku Kabupaten Jombang Angka dapat dipertanggungjawabkan. b. Buku PDRB Kabupaten Pemerintah Kabupaten Jombang setiap tahunnya menyusun buku PDRB Kabupaten yang berjudul PDRB Kabupaten Jombang. Buku ini memuat tentang struktur perekonomian, baik pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita maupun sector-sektor potensi yang ada di Kabupaten Jombang yang merupakan indicator makro ekonomi di daerah. Data yang disajikan dalam buku PDRB Kabupaten Jombang adalah data satu tahun sebelumnya atau n-1 Dalam penyusun buku ini, Pemeintah Kabupaten Jombang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang yang merupakan instansi vertikal yang mempunyai otorisasi dalam keabsahan data, sehingga keakuratan dari data-data yang ada di buku PDRB Kabupaten Jombang dapat dipertanggungjawabkan. 2.1.3.24. Urusan Kearsipan a.Pengelolaan Arsip Secara Baku Guna lebih meningkatkan akses informasi pembangunan yang berkualitas, salah satu perangkat yang dibutuhkan adalah sistem kearsipan yang baik dan handal. Untuk menilai pengelolaan kearsipan di setiap satuan kerja digunakan suatu standar pengelolaan kearsipan yang telah dibakukan berdasarkan peraturan perundangan. Sampai dengan tahun 2013 jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang telah melaksanakan tertib administrasi kearsipan sesuai standar sebanyak 62 SKPD atau 98,41% dari 63 SKPD yang ada. Jika dibandingkan dengan target yang diharapkan tahun 2013 sebesar 100% dari jumlah SKPD, maka capaiannya sebesar 98,41% dari target. Peningkatan capaian tersebut didukung dengan pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip berupa boks arsip bagi SKPD, perubahan sistem dari manual menjadi berbasis komputer, serta penyelamatan dan pelestarian arsip dengan fumigasi. b. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Peningkatan SDM pengelola kearsipan menjadi faktor yang penting yang mendukung sistem kearsipan yang baik dan handal. Sejak tahun 2012 pelatihan kepada pengelola kearsipan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab.Jombang dan Badan Perpustakaan dan Arsip Propinsi Jawa Timur yang diikuti oleh Sekretaris Desa se Kabupaten Jombang. II-102

2.1.3.25. Urusan Komunikasi dan Informatika a. Jumlah jaringan komunikasi Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon gengam maupun stasioner. Jaringan komunikasi dihitung dari banyaknya jaringan komunikasi yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah. sebuah operator jasa telekomunikasi dapat memiliki satu jaringan dan sebaliknya, beberapa operator dapat menggunakan hanya satu jaringan telekomunikasi di wilayah pemerintah daerah. Di Kabupaten Jombangjumlah jaringan telepon genggam dan telepon stasioner dari tahun 2010 – 2013, mengalami peningkatan yang signifikan sebagaimana tabel berikut ini: Tabel.2.86 Jaringan komunikasi Kabupaten Jombang tahun 2010 – 2013 NO Uraian 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah jaringan 214 234 246 248 telepon genggam 2 Jumlah jaringan 1 1 1 1 telepon stasioner 3 Total jaringan 215 235 247 249 komunikasi Sumber data : BPP Jombang Tahun 2013 b. Rasio Wartel/Warnet terhadap penduduk Rasio Wartel/warnet terhadap penduduk kabupaten Jombang tidak bisa diketahui secara pasti, hal ini dikarenakan banyaknya warnet yang dibangun dan beroprasi tanpa ada ijin resmi dari instansi atau SKPD terkait dalam hal ini baik Dinas Perhubungan dan Komunikasi maupun Badan Pelayanan Perizinan. Kondisi inilah yang membuat tidak bisa terpantaunya berapa jumlah wartel/warnet di kabupaten Jombang. c. Jumlah surat kabar nasional/lokal Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa berita, feature, pendapat, cerita rekaan (fiksi), dan bentuk karangan yang lain.

NO 1 2 3

Tabel.2.87 Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2007 s.d 2012 Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal Total jenis surat kabar (1+2)

3

3

3

4

4

4

8

8

10

12

12

12

11

11

13

16

16

16

Selama kurun waktu 2007 – 2012 surat kabar nasional maupun lokal di Kabupaten Jombang mengalali peningkatkatan. Semakin banyak jumlah jenis surat kabar terbitan nasional/lokal di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media cetak di II-103

Kabupaten Jombang sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. d. Jumlah penyiaran radio/TV lokal Dengan semakin bertambahnya jumlah penyiaran radio/TV di daerah, maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Untuk TV lokal sampai dengan tahun 2012 belum ada, sedangkan untuk radio sampai dengan tahun 2012 jumlahnya ada sekitar 15 radio lokal, yaitu : RKPD/Suara Jombang AM, Suara Jombang FM, Suara Pendidikan FM, Gita FM, Citra FM, Fajar FM, Kartika FM, NK FM, Atasan FM, Kharisma FM, Dewa FM, Paradis FM, Suara Tunggorono FM, Diponegoro FM, dan Master FM. e. Website milik pemerintah daerah Dengan penerapan teknologi informasi khususnya internet, membuat proses penyebaran informasi dan komunikasi menjadi lebih cepat, mudah dan murah serta tanpa batasan jarak dan waktu. Internet diterapkan kedalam berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk bidang pemerinatahan. Wujud nyata dari pengaplikasian e-Government intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efektif dan efesien. Salah satu cara dalam mengukur popularitas situs web pemerintah daerah yaitu dengan menggunakan perangkat yang dapat memperingkat popularitas situs web pemerintah daerah, dengan menggunakan parameter evaluasi Efektifitas (Popularitas Link dan Peringkat Traffic), Kecepatan (Waktu Loading), Isi Situs Web dan Kesiapan Menuju e-Government terhadap masing-masing pemerintah daerah.Saat ini di Kabupaten Jombang terdapat 1 (satu) website utama yaitu www.jombangkab.go.id dengan 132 titik koneksi. Dimana di dalam website tersebut terdapat berbagai macam informasi yang berkaitan dengan Masyarakat Jombang pada umumnya dan Pemerintah Kabupaten Jombang pada khususnya. Selain web resmi terdapat web bkd.jombangkab.go.id, perizinan.jombangkab.go.id, pnmodal.jombangkab.go.id dan jdih.jombangkab.go.id. Aplikasi on line Pemerintah Kab.Jombang - SIPPD  Bappeda - SIMDA Keu  DPPKAD - SIPEM  Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah - SIMPEG  BKD - SIAK  Dispendukcapil - LPSE  LKDP f. Prosentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Untuk keberadaan masyarakat yang menggunakan HP/telepon di kabupaten Jombang tidak bisa terpantau oleh instansi terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Komunikasi, dikarenakan HP/telp dijual oleh tokotoko HP tanpa adanya peraturan yang mengikat untuk melapor ke instansi atau SPKD tersebut, sehingga kondisi tersebut menyulitkan untuk pemantauan jumlah penduduk kabupaten Jombang yang menggunakan HP/telp.

II-104

2.1.3.26. Urusan Perpustakaan a. Jumlah perpustakaan Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Grafik.2.27 Diagram Perkembangan Jumlah Perpustakaan di Kabupaten JombangTahun 2009 – 2013

Jumlah Perpustakaan 160 140 120 100 80 60 40 20 0

140 114 97

98 Pemda

62

1 2009

Non pemda 1 2010

1 2011

1 2012

1 2013

Selama kurun waktu 2009 – 2012 perkembangan jumlah perpustakaan di Kabupaten Jombang begitu pesat, pada tahun 2011 jumlah perpustakaan di Kabupaten Jombang berjumlah 98 buah berkembang menjadi 114 buah pada tahun 2012, atau tumbuh sebesar 16,32 %. Tahun 2013, 1 terdapat 140 Perpustakaan yang terdiri dari 49 perpustakaan desa, 70 perpustakaan sekolah, 6 perpustakaan Perguruan Tinggi, 3 Perpustakaan Rumah Ibadah, 7 Perpustakaan Pondok Pesantren dan 5 Pepustakaan instansi/dinas. Pertumbuhan jumlah perpustakaan di Kabupaten Jombang dikarenakan adanya perpustakaan keliling yang beroperasi pada tahun 2013 masuk ke desa-desa yang akhirnya menumbuhkan kesadaran pemerintah desa untuk membuka perpustakaan desa disamping itu adanya pendirian pondok pesantren dan lembaga pendidikan tinggi baru di Kabupaten Jombang. Semakin banyaknya jumlah perpustakaan yang bisa dijangkau penduduk menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Jombang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakan semakin besar disamping itu menggambarkan pula semakin banyaknya fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan bagi masyarakat.

II-105

b. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) tahun. Tabel 2.88 Daftar Kunjungan Perpustakaan Kabupaten Jombang Tahun

Registrasi Anggota

Kunjungan

Peminjaman Buku

2009

657

19,614

6,836

2010

4,145

44,900

35,799

2011

5,067

86,666

59,050

2012

4,148

73,230

64,585

2013

2,512

87,355

50,935

JUMLAH

16,529

311,765

217,205

Grafik.2.28 Perkembangan Pengunjung Perpustakaan Umum Di Kabupaten JombangTahun 2009 – 2013 (Perpustakaan Pemda)

PEMINJA MAN BUKU

Sumber data : Kantor Arsip, PDE dan Perpustakaan Kabupaten Jombang Tahun 2013 Selama kurun waktu tahun 2009 – 2013 perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemda sangat menggembirakan. Pada tahun 2009 jumlah pengunjung mencapai 19.614 pengunjung atau naik sebesar 7,53% dibandingkan tahun 2008. Tahun 2010 mencapai 44.900 pengunjung atau naik cukup signifikan sebesar 128,92% dibandingkan tahun 2009 dan pada tahun 2011 mencapai 86.666 atau naik sebesar 93,02% dibandingkan tahun 2010, sedangkan di tahun 2012 jumlah pengunjung 73.230 sehingga II-106

mengalami penurunan sebesar 15,50 %, ditahun 2013 mengalami kenaikan 87,36% atau naik sebesar 100,78% . Penurunan jumlah kunjungan tersebut dikarenakan sebagian lembaga pendidikan, pondok dan desa sudah mempunyai perpustakaan dan bahkan adanya perpustakaan keliling, sehingga kunjungan ke perpustakaan kabupaten agak berkurang karena masyarakat hanya membutuhkan buku yang tidak ada di perpustakaan lembaga pendidikan, pondok, desa atau perpustakaan keliling. Meski demikian kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Jombang sangat memperhatikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan informasi dengan meningkatkan budaya baca disamping itu pemerintah tetap memfasilitasi keberadaan perpustakaan yang ada di lembaga pendidikan maupun desa. c. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan selama 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2008 jumlah koleksi buku di perpustakaan daerah adalah sebanyak 6.981 judul dengan jumlah buku sebanyak 15.063 eksemplar. Lalu pada tahun 2009 meningkat menjadi 8.236 judul buku dengan jumlah buku sebanyak 15.063 eksemplar. Kemudian meningkat lagi menjadi sebanyak 9.014 judul dengan jumlah buku sebanyak 19.129 eksemplar pada tahun 2010, dan pada tahun 2011 naik menjadi 10.369 judul dengan jumlah buku sebanyak 21.740 eksemplar. Selanjutnya pada tahun 2012 judul buku sebanyak 12.430 buah dengan jumlah buku sebanyak 24.775 eksemplar. Peningkatan judul buku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang kebanyakan pengarang buku tersebut pengarangnya putra Jombang dan buku untuk peningkatan usaha / kewirausahaan. Untuk lebih meningkatkan jumlah pengunjung, pada tahun 2013 telah diadakan penambahan koleksi (2.627) judul buku sebanyak (5.134) eksemplar. Dengan demikian sampai dengan tahun 2013 tersedia sebanyak (12.664) judul buku dengan jumlah sebanyak (25.127) eksemplar. Penambahan koleksi ini lebih banyak diisi dengan buku-buku (hasil karya putra Jombang) dan bukubuku (kewirausahaan). 2.1.3.27. Urusan Pertanian a. Produktivitas padi atau Bahan Pangan utama lokal lainnya per Hektar Peningkatan produksi pertanian merupakan salah satu indikator penting yang digunakan sebagai salah satu alat ukur dalam rangka menilai tingkat keberhasilan upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat. Secara umum produksi tanaman pangan di Kabupaten Jombang pada tahun 2013 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produksi pada tahun sebelumnya. Produksi padi pada tahun 2012 sebesar 462.385 ton dan pada tahun 2013 mengalami penurunan 9,59% menjadi 418.050 ton. Produksi jagung menurun sebesar 20,12% dari242.666 ton pada tahun 2012 menjadi 193.842 ton pada tahun 2013. Produksi kedelai juga turun 30,64% dari sebesar 13.000 ton pada tahun 2012 menjadi 9.017 ton pada tahun 2013. Demikian pula ubi kayu mengalami penurunan produksi dari sebesar 17.103 ton pada tahun 2012 menjadi 14.878 ton pada tahun 2013. Penurunanproduksi tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai) disebabkan selain karena berkurangnya luas areal panen juga adanya perubahan iklim yaitu adanya kemarau basah dimana hujan masih turun sampai dengan akhir bulan Juli yang seharusnya musim kemarau sehingga intensitas penyinaran tanaman berkurang yang berakibat pada penurunan

II-107

produksi. Perkembangan produksi tanaman pangan utama (padi, jagung dan kedelai) sebagaimana grafik berikut: Grafik 2.29 Perkembangan Produksi Tanaman Pangan Utama di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013

Ton

Produksi Tanaman Pangan Utama (Ton) 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 2009

Padi 426,092

Jagung 180,820

Kedelai 7,070

2010

464,833

188,392

8,886

2011

382,588

186,873

8,707

2012

462,385

242,666

13,000

2013

418,050

193,842

9,017

Sumber: Dinas Pertanian Produktivitas lahan memainkan peran yang tidak kalah pentingnya dalam upaya peningkatan ketahanan pangan daerah. Indikator ini digunakan untuk mengukur dan menilai peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura pada luasan panen per hektar. Secara umum produktivitas tanaman pangan utama (padi, jagung dan kedelai) di Kabupaten Jombang tahun 2013 menunjukan adanya peningkatan jika dibandingkan tahun 2009 hanya produktivitas padi yang mengalami penurunan. Perkembangan produktivitas tanaman pangan utama selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik berikut :

Produktivitas (Kw/Ha)

Grafik 2.30 Perkembangan Produtivitas Tanaman Pangan Utama (Padi, Jagung dan Kedelai) di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012

2009

padi ,61.44

jagung ,48.15

kedelai ,10.12

2010

,64.78

,58.87

,11.45

2011

,53.85

,67.59

,13.83

2012

,65.33

,79.03

,19.21

2013

,57.97

,68.23

,17.67

Sumber: Dinas Pertanian

II-108

Produktivitas padi selama kurun waktu lima tahun terakhir turun ratarata 0,35% per tahun dari sebesar 61,44 kw/Ha pada tahun 2009 menjadi 57,97 kw/Ha pada tahun 2013. Untuk komoditi jagung meningkat rata-rata 10,08% per tahun dari sebesar 48,15 kw/Ha pada tahun 2009 menjadi 68,23 kw/Ha pada tahun 2013. Sedang untuk komoditi kedelai meningkat rata-rata 16,2% dari sebesar 10,12 kw/Ha pada tahun 2009 menjadi 17,67 Kw/Ha pada tahun 2013. Produktivitas tanaman pangan utama baik padi, jagung maupun kedelai tahun 2013 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produktivitas tahun 2012, disebabkan perubahan iklim yaitu terjadi kemarau basah. b. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB selama 5 (lima) tahun terakhir ini terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, dimana faktor yang sangat mempengaruhi adalah terjadinya pengurangan lahan sawah akibat alih fungsi lahan antara lain akibat pembangunan jalan tol Surabaya-Bandarkedungmulyo, dimana 250 ha lebih lahan pertanian telah terkonversi menjadi jalan tol. Dengan adanya kebijakan perlindungan lahan pertanian melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta skenario pengembangan wilayah melalui pengelolaan kawasan agropolitan yang berada di wilayah Kecamatan Mojowarno, Bareng, Ngoro, Wonosalam dan Mojoagung, diharapkan luasan lahan produksi pertanian dapat dipertahankan serta rencana pembangunan infrastruktur irigasi Rawaparas diharapkan dapat mencetak sawah baru. Perkembangan kontribusi sektor pertanian termasuk didalamnya Subsektor tanaman pangan dan Subsektor perkebunan tersaji dalam grafik berikut Grafik 2.31 Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian (Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan dan Sub Sektor Perkebunan) di Kabupaten Jombang Tahun 2008-2012 ,35.00

,31.05

,30.46

,29.31

,28.23

Nilai Investasi (Rp)

,30.00 ,25.00

,20.42

,19.79

,27.15

,18.95 ,17.55

,20.00

,17.67

,15.00 ,10.00 ,5.00 Sektor Pertanian

2008 ,31.05

2009 ,30.46

2010 ,29.31

2011 ,28.23

2012 ,27.15

Tan. Bhn. Makanan

,20.42

,19.79

,18.95

,17.55

,17.67

Tan. Perkebunan

,6.39

,6.39

,6.21

,6.66

,5.75

Sumber: BPS Kabupaten Jombang Tahun 2013 c. Jumlah kemitraan agribisnis Banyaknya jumlah kemitraan agribisnis digunakan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran pada urusan Pertanian ini.

II-109

Semakin tinggi jumlah kemitraan agribisnis semakin baik pencapaian sasaran terwujudnya jejaring agribisnis yang kuat dan kokoh. Grafik 2.32 Perkembangan Jumlah Kemitraan Agribisnis di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013 250 200

201

150

149

100 50

50

52 25

75

85

125 100

0 2009

2010

Target

2011 Realisasi

2012

2013

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2013 Sampai dengan Tahun 2012 terdapat 201 sistem kemitraan agribisnis baru yang terbentuk. Kemitraan baru yang terbentuk ini diharapkan mampu memperkuat jaringan bisnis agribisnis yang sudah eksis selama ini. Sampai saat ini kemitraan agribisnis yang terbentuk telah mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan berimplikasi positif dengan meningkatnya nilai tukar petani di Kabupaten Jombang. Sedangkan target sistem kemitraan agribisnis baru yang terbentuk sampai dengan tahun 2013 sebanyak 125. Harapannya target ini bisa tercapai di akhir tahun 2013 nanti. d. Nilai Tukar Petani Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur hasil pembangunan sektor pertanian adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan rasio indeks harga yang diterima oleh petani dengan indeks harga yang dibayar oleh petani. Tahun dasar yang digunakan di dalam perhitungan NTP ini adalah tahun 2008. NTP tahun 2013 sebesar 108,20 atau naik sebesar 3,88 % dari NTP tahun 2012 sebesar 104,16. Secara umum capaian indikator tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani pada tahun 2013 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2008 sebagai tahun dasar, dan juga lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2012. Grafik 2.33 Perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Jombang 2010-2013

Sumber : Bappeda Kabupaten Jombang 2013

Sumber : Bappeda Kabupaten Jombang 2013 II-110

Kondisi kenaikan indeks NTP ini antara lain disebabkan harga produk pertanian yang semakin baik sehingga indeks yang diterima petani lebih tinggi dari pada indeks yang dibayarkan petani. Pemerintah Kabupaten Jombang terus bekerja keras untuk tetap meningkatkan NTP melalui kebijakankebijakan sektor pertanian yang terintegrasi dengan sektor lainnya. Salah satu upaya dalam rangka mendorong peningkatan NTP antara lain melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem usaha tani, penumbuhan dan penguatan peran lembaga pertanian di perdesaan sekaligus peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani serta upaya perlindungan kepada petani terhadap persaingan usaha yang tidak sehat. 2.1.3.28. Kehutanan a. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Konservasi hutan dan lahan yang dilakukan tahun 2013 seluas 2.465 ha, dan terealisasi sebesar 1.097,03 ha atau tercapai sebesar 44.50 %. Apabila dibandingkan dengan Konservasi lahan pada tahun 2012 adalah seluas 2.748,87 ha, mengalami penurunan seluas 1.651,48 ha atau turun 60,09 % dibandingkan dengan konversi lahan pada tahun 2012 seluas 1.651,84 ha. Meskipun pada tahun 2013 luasan lahan yang direhabilitasi mengalami penurunan dibanding tahun 2012, namun secara kumulatif luas lahan kritis terus menurun. Konservasi lahan tersebut dilaksanakan melalui penanaman kembali lahan kritis, pembuatan rorak dan biopori, serta bangunan sipil teknis. b.

Jumlah Produksi Hasil Hutan

Target produksi hasil hutan rakyat tahun 2013 sebesar 4.200 m3. Realisasi produksi hasil hutan rakyat pada tahun 2013 sebanyak 2.209 m³ kayu hutan rakyat. Tingkat capaian kinerja sebesar 52.60 %. Jika dibandingkan dengan Tahun 2012, capaian tersebut turun sebanyak 2.709,59 m³ atau 44.91%. Realisasi produksi hasil hutan tahun 2012 sebanyak 4.918,77 m³ kayu hutan rakyat. Menurunnya produksi kayu hutan rakyat dibanding tahun sebelumnya dipengaruhi antara lain rata-rata kepemilikan kayu rakyat belum mencapai umur layak untuk ditebang (sudah masa tebang) pada jenis tanaman keras berumur pendek. Selain itu juga disebabkan oleh efektifitas pengawasan terhadap penebangan hasil hutan kayu yang berasal dari kayu rakyat. Efektifitas ini didukung oleh adanya peningkatan kemampuan sumber daya manusia secara administratif dan teknis dari pelaksanaan Diklat tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari (Ganis PHPL) di Kabupaten Jombang. Untuk mencapai target produksi hasil hutan rakyat dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian hutan langkah-langkah yang ditempuh antara lain sebagai berikut: Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan dengan penanaman pada lahan kritis, lahan kosong dan lahan kurang produktif; o Meningkatkan teknik budidaya tanaman kayu-kayuan dan tanaman bawah tegakan yang berumur panjang dan pendek serta MPTS sesuai dengan fungsi alam karakteristik masing-masing wilayah. o

II-111

Grafik 2.34 Perkembangan Produksi Hasil Hutan Di Kabupaten Jombang Tahun 2012-2013

Produksi Hasil hutan (m3) Produksi Hasil hutan 4,918.77 2,209.18

2012

2013

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang Tahun 2013 2.1.3.29.Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral a. Pertambangan tanpa ijin Berdasarkan hasil monitoring Bagian Administrasi Sumber Daya Alam dan Ketahanan Pangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, pertambangan tanpa izin di Kabupaten Jombang mencapai 346 Ha, yang tersebar di Kecamatan Bandarkedungmulyo, Diwek, Bareng, Jombang, Gudo, Kabuh, Kesamben, Kudu, Ngusikan, Ngoro, Perak, Peterongan, Plandaan Ploso, Tembelang, dan Wonosalam. Adapun berdasarkan hasil kajian peta usulan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Wilayah Kabupaten Jombang, didapatkan data bahwa potensi tambang yang layak untuk dilakukan eksplorasi dengan memperhatikan situs budaya, RTRW, dan lingkungan, terdapat empat jenis bahan galian, yakni: (1) Lempung, dengan volume 510.078 m³ yang tersebar di Kecamatan Tembelang, Kesamben, Sumobito, Jogoroto, Ngoro, Diwek, dan Gudo; (2) Pasir batu, dengan volume 1.690.050m³ yang tersebar di Kecamatan Ngoro dan Mojowarno; (3) Andesit, dengan volume 1.369.722 m³ yang tersebar di Kecamatan Bareng dan Wonosalam; (4) Tanah urug, dengan volume 9.642.696 m³ yang tersebar di Kecamatan Jombang, Ngoro, Bareng, Wonosalam, Perak, Plandaan, Kabuh, dan Ngusikan.Capaian lain terkait dengan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah: 1. Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan; 2. Dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Jombang Nomor: 670/2815/415.10.6/2012 tentang Penghematan Bahan Bakar Minyak, sebagai tindak lanjut dukungan kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan penghematan dan optimalisasi energi.

II-112

b. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Tabel 2.89 N o

Uraian

1

Jumlah Kontribusi PDRB sektor pertamban gan

2

Jumlah PDRB Rasio (1) / (2)

Satu an

%

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

135.196

147.090

165.966

175.344

190.729

11.302.6 01

12.519.6 34

14.060.8 72

15.945.6 09

17.324.7 45

1,20%

1,17%

1,18%

1,10%

1,10%

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jombang tahun 2012 adalah sebesar Rp. 190,72 Milyar, atau sekitar 1,1% dari total PDRB Kabupaten Jombang. Lebih dari 80% kontribusi sektor ini disumbang oleh aktivitas eksplorasi yodium yang dilaksanakan oleh PT Kimia Farma di Kecamatan Kesamben. 2.1.3.30. Urusan Pariwisata a. Kunjungan Wisata Keberhasilan pencapaian sasaran “Terwujudnya sistem investasi daerah yang efektif dan efisien” pada penyelenggaraan urusan Pariwisata dapat dijelaskan melalui pencapaian indikator jumlah kunjungan wisata. Semakin tinggi jumlah kunjungan wisata semakin baik pencapaian sasaran terwujudnya sistem investasi daerah yang efektif dan efisien melalui program pengembangan pariwisata daerah. Target jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Jombang pada tahun 2012 adalah sebanyak 1.400.000 orang. Realisasi jumlah kunjungan wisata tercatat sebanyak 1.424.404 orang atau 101,74% dari target yang ditetapkan. Tingginya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jombang terutama disumbang oleh meningkatnya jumlah kunjungan ke Makam Gus Dur. Namun jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisata tahun 2011 yang sebanyak 1.446.878 orang maka telah terjadi penurunan sebanyak 22.474 orang atau sebesar 1,55%. Dengan mulai dilakukannya penataan kawasan Makam Gus Dur diharapkan di masa dating akan semakin meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Jombang. Obyek-obyek wisata yang berkembang di wilayah Kabupaten Jombang meliputi wisata alam, wisata religi, wisata budaya serta beberapa obyek wisata kuliner. Titik berat pelaksanaan program-program pada urusan pariwisata pada tahun 2014 ini adalah revitalisasi obyek dan aktivitas pariwisata di wilayah Kabupaten Jombang. Upaya revitalisasi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas sarana dan prasarana obyek wisata yang ada maupun dalam rangka membangun jaringan pariwisata dengan seluruh stakeholders pariwisata yang ada. Adapun potensi wisata yang ada di Kabupaten Jombang adalah Alon-alon, Kebun Rojo, Tirta Wisata, Makam Presiden RI IV, Makam Sayid Sulaiman dan Air Terjun Tretes di Wonosalam. II-113

Pengembangan industri pariwisata di wilayah Kabupaten Jombang ke depan diarahan untuk menunjang pencapaian upaya mewujudkan kawasan strategis dan cepat tumbuh berbasis agribisnis. Terkait dengan hal, ini maka potensi-potensi tujuan wisata yang ada di wilayah Kabupaten Jombang diharapkan dapat menjadi pemicu awal dalam rangka pengembangan kawasan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agribisnis di wilayah Kabupaten Jombang. 2.1.3.31. Urusan Kelautan dan Perikanan a. Produksi perikanan Di Kabupaten Jombang yang tidak memiliki wilayah perairan laut hanya mengandalkan hasil perikanan air tawar. Perkembangan capaian kinerja produksi perikanan selama tahun 2009 – 2013 menunjukan trend meningkat sebagaimana terlihat pada grafik berikut: Grafik 2.35 Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2010-2013

Produksi Ikan (ton) 18,000.00

15,746.60

15,945.95

16,000.00 15,747.90

14,000.00 12,000.00 10,000.00

9,158.60

8,000.00

Produksi Ikan (ton) 9,060.40

6,000.00 4,000.00 2,000.00 -

2009

2010

2011

2012

2013

Sumber data: Dinas Peternakan dan Perikanan Perkembangan produksi perikanan tahun 2009 – 2013 meningkat ratarata 18,57% per tahun dari sebesar 9.060,4 ton pada tahun 2009 menjdi sebesar 15.945,95 ton pada tahun 2013. Pencapaian target produksi tersebut antara lain ditentukan oleh keberhasilan intensifikasi program perikanan budidaya, adanya program restocking ikan yaitu penebaran benih ikan di perairan umum seperti embung, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani ikan dalam teknis budidaya ikan sehingga kematian ikan dapat ditekan dan akhirnya produksi dapat meningkat. Selain pelaksanaan intensifikasi usaha juga dilaksanakan pembinaan pengolahan pasca panen dan pengolahan pakan alternatif untuk memberikan nilai tambah bagi petani ikan. Sedangkan untuk pelestarian sumberdaya alam dilakukan penebaran ikan di perairan umum atau embung.

b. Konsumsi Ikan

II-114

Konsumsi masyarakat akan ikan pada tahun 2012 meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya. Sebelum tahun 2010, konsumsi ikan di Kabupaten Jombang terlihat stagnant yang berarti kesadaran akan pentingnya ikan bagi kesehatan masih belum menyeluruh. Namun sejak tahun 2011 dan 2012 peningkatan masyarakat akan konsumsi ikan terlihat meningkat 16.50 kg/kap/thn dibanding dengan tahun sebelumnya yang rata-rata 14 kg/kap/thn. Peningkatan tersebut dikarenakan pada tahun 2011 produksi ikan Kabupaten Jombang juga meningkat tajam hingga 71 persen lebih. Dan juga terdapat peran pemerintah Kabupaten Jombang yang mencnangkan program Gemar Makan Ikan. Program ini sebagai salah satu pemicu kesadaran masyarakat akan pentingnya ikan bagi kesehatan. Berikut dapat dilihat grafik perkembangan konsumsi ikan lima tahun terakhir di Kabupaten Jombang. Grafik 2.36 Perkembangan Konsumsi Ikan Tahun 2008-2012 17.00 16.42

16.50

16.50

16.00 15.50 15.00

14.57

14.59

14.70

14.50 14.00 13.50 2008

2009 2010 2011 Perkembangan konsumsi ikan (kg/kap/th)

2012

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang Tahun 2013 2.1.3.32. Urusan Perdagangan a. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Sub Sektor Perdagangan merupakan sub sektor yang memberikan kontribusi terbesar didalam struktur PDRB Kabupaten Jombang selama 5 tahun terakhir. Peran sektor perdagangan sangat dominan didalam menopang perekonomian Kabupaten Jombang. Pada tahun 2013, sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi 37,88% dari total PDRB Kabupaten Jombang. Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran tahun 2013 meningkat 2,66% jika dibandingkan kontribusi tahun 2012 yang sebesar 36,90%. Berikut ini perkembangan kotribusi sub sektor perdagangan terhadap total PDRB Kabupaten Jombang dari tahun 2011 sampai tahun 2013.

Grafik 2.37 Perkembangan Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Terhadap PDRB Kabupaten Jombang Tahun 2011 - 2013

II-115

Kontribusi Sektor PHR 38.5 38 37.5 37 36.5 36 35.5 35 34.5

37.88 36.9 Kontribusi Sektor PHR

35.78

2011

2012

2013

b. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Jumlah pedagang yang ada di pasar tahun 2013 adalah sebanyak 8.998 orang dan terdaftar di 18 Pasar Daerah. Dari sejumlah 8.998 pedagang masih banyak yang belum bisa mendapatkan fasilitas seperti bedak, toko atau pun tempat lesehan, dan hal ini dikarenakan penambahan pedagang di pasar terus meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan penurunan sebesar 5,44% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2012 jumlah pedagang yang ada di pasar sebanyak 9.516 orang. Menurunnya jumlah pedagang di 18 pasar daerah disebabkan masih banyak pasar daerah yang belum bisa memberikan kondisi yang nyaman dalam proses jual beli sehingga pedagang memutuskan untuk keluar dari pasar tersebut dan memilih tempat lain di luar pasar daerah untuk berdagang. Untuk lebih meningkatkan jumlah pedagang yang menempati pasar akan terus dilakukan upaya pembinaan dan penyuluhan kepada para pedagang agar tidak selalu berpindah tempat dan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang menutupi akses jalan menuju stan pasar agar Pasar Daerah tetap menjadi pilihan tempat bertransaksi yang nyaman sekaligus menguntungkan dan juga akan membangun sarana dan prasarana pasar daerah seperti yang tertuang dalam janji perbaikan pasar pada tahun 2010 lalu. Grafik.2.38 Rekapitulasi Pedagang Pasar

lesehan, 2728

Kios Daging; [VALUE] ruko, ,213 toko, ,662

gledek, 1829

bedak, 4568

Sumberdata : Disperindagsar 2013

II-116

2.1.3.33. Urusan Perindustrian a. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kontribusi Sektor Industri Pengolahan tiga tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dimanapada tahun 2013 memberikan sumbangan 10.78 persen terhadap total PDRB Kabupaten Jombang menurun 0,09% dibandingkan tahun 2012 sebesar 10,79%. Sub sektor yang paling banyak menyumbang pada sektor Industri Pengolahan adalah sub sektor makanan, minuman dan tembakau, yang berarti industri olahan di Kabupaten Jombang masih di didominasi oleh industri makanan, minuman dan tembakau, baik dalam skala indutri kecil maupun menengah. Perkembangan sektor Industri pengolahan selama lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut: Grafik 2.39 Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Jombang Tahun 2011-2013

Kontribusi sektor Industri Pengolahan 10.88 10.86

10.86

10.84 10.82 Kontribusi sektor Industri Pengolahan

10.8 10.79 10.78

10.78

10.76 10.74 2011

2012

2013

Sumber: BPS Kabupaten Jombang Tahun 2013 b. Perkembangan Volume Usaha Industri Kecil dan Menengah Indikator volume usaha industri kecil dan menengah digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran pada urusan Perindustrian ini. Semakin tinggi volume usaha industri kecil dan menengah semakin baik pencapaian sasaran terwujudnya jejaring agribisnis yang kuat dan kokoh. Berikut ini adalah grafik perkembangan volume usaha industri kecil dan menengah selama 5 tahun terakhir:

II-117

Grafik 2.40 Perkembangan Volume Usaha Industri Kecil dan Menengah Tahun 2009-2013 Volume Usaha IKM (Rp.) 415436911,000 384693807,300 271714351,000

2009

298885786,100

315752080,000

2010

2011

2012

2013

Sumber data : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Berdasarkan grafik tersebut di atas diketahui bahwa perkembangan pencapaian volume usaha industri kecil dan menengah selama tahun 2009 sampai dengan 2013 meningkat sebesar Rp.143.722.560.000,00 atau tumbuh rata-rata 11,37% per tahun dari volume usaha IKM tahun 2009 sebesar Rp.271.714.351.000,00 menjadi Rp.415.436.911.000,00 pada tahun 2013. Hal ini menunjukan adanya peningkatan kapasitas usaha industri kecil dan menengah karena iklim usaha yang kondusif dan industri yang berdaya saing, sehingga diharapkan dapat mewujudkan jejaring agribisnis yang kuat dan kokoh. 2.1.3.33. Urusan Ketransmigrasian a. Jumlah transmigran Semakin tinggi jumlah transmigran yang diberangkatkan semakin baik pencapaian sasaran meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup layak melalui program transmigrasi. Pada tahun 2011 telah terealisasi sebanyak 50 KK diberangkatkan sebagai transmigran ke berbagai lokasi tujuan transmigrasi. Dibandingkan realisasi jumlah KK yang ditransmigrasikan tahun 2010 sebanyak 59 KK, realisasi tahun 2011 mengalami penurunan sebanyak 15,25 %, sedangkan di tahun 2012 sebanyak 15 KK dengan tujuan Kabupaten Bulungan Kalimantan Timur maka dibanding tahun 2011 mengalami penurunan 70 %. Tidak tercapainyatarget pencapaian sasaran tersebut antara lain disebabkan karena target pemberangkatan dari provinsi sebanyak 15 KK dari rencanakan yang diberangkatkan sebanyak 25 KK, sehingga 10 KK akan diberangkatkan di tahun 2013, sehingga direncanakan 45 KK akan diberangkatkan sebagai calon transmigra ke Muna Sulawesi Tenggara pada 2013. Transmigrasi masih dipandang relevan sebagai suatu pendekatan pembangunan guna mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Transmigrasi juga relevan sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia (human rights), yaitu perlindungan negara atas hak-hak warga (negara) untuk berpindah dan menetap di dalam batasbatas wilayah negara-bangsanya. Oleh karena itu, Pemerintah tetap memberikan dukungan kepada pemerintah provinsi dan atau kabupaten/kota II-118

untuk menyelenggarakan transmigrasi, sepanjang tersedia sumber-sumber daya yang mendukungnya. Sampai dengan tahun 2013 telah diberangkat 169 transmigran, yaitu 10 KK dengan daerah tujuan Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tenggah pada tahun 2009, 51 KK dengan daerah tujuan Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara, dan 8 KK ke Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2010, sebanyak 25 KK dengan daerah tujuan Bualemo Propinsi Gorontalo dan 25 KK ke Kabupaten Tojo Una-una Propinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2011, sebanyak 15 KK pada tahun 2012 dengan daerah tujuan Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, serta sebanyak 63 KK dengan tujuan Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara dan Muna Sulawesi Tenggara.

2.2.EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2012 disajikan pada tabel berikut. 2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.3.1. Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Nasional Perencanaan pembangunan nasional di tahun 2015, merupakan tahapan pertama dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2015-2019dengan tema “Memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh di Berbagai Bidang Dengan Menekankan Pencapaian Daya Saing Kompetitif Perekonomian Berlandaskan Keunggulan SDA dan SDM Berkualitas, Serta Kemampuan IPTEK Yang Terus Meningkat”. Ada 3 (tiga) hal penting dalam arah kebijakan pembangunan nasional 5 (lima) tahun ke depan sebagai upaya dalam mewujudkan visi dan misi di dalam RPJPN tahun 2005-2025, yaitu : 1. Indonesia masuk menjadi Middle Income Country (Negara Berpendapatan Menengah). Agar pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Negara dapat tumbuh berkualitas, maka harus disiapkan landasan pembangunan yaitu produktivitas. Tentunya produktivitas tergantung pada nilai dan efisiensi barang dan jasa, sehingga diharapkan Indonesia ke depan dapat terhindar dari Middle Income Trap (Negara Ber[endapatan Rendah) 2. Tahun 2025-2030 ada peluang bonus demografi, maksudnya diharapkan proporsi penduduk produktif lebih besar dari proporsi penduduk non produktif (anak-anak dan lansia), sehingga pembangunan ke depan harus dapat mempersiapkan agar menjadi peluang (bonus) dan bukan menjadi beban (liabilities) dalam proses pembangunan. 3. Pembangunan berkelanjutan yang menjadi sebuah keharusan bukan lagi pilihan, yang didasarkan pada 4 (empat) pilar pembangunan, yaitu : a. Pilar sosial (People) yang bertujuan untuk pencapaian MDGs dan Post-2015 Development Agenda dengan fokus : 1. Pemerataan 2. Kesehatan 3. Pendidikan 4. Keamanan 5. Perumahan 6. Kependudukan b. Pilar ekonomi (Profit) yang bertujuan untuk pencapaian Ekonomi hijau dengan fokus : II-119

1. Struktur ekonomi 2. Pola konsumsi dan produksi 3. Ketahanan pangan 4. Ketahanan energi 5. Infrastruktur/konektivitas c. Pilar lingkungan (Planet) yang bertujuan untuk pencapaian linngkungan dan keaneragaman hayati dengan fokus : 1. Atmosfir 2. Tanah 3. Pesisir dan laut 4. Air bersih 5. Keanekaragaman hayati d. Pilar tata kelola (Governance) yang bertujuan untuk pencapaian kerangka regulasi, kelembagaan dan pemberantasan korupsi dengan fokus : 1. Kelembagaan 2. Kapasitas lembaga Namun dalam mewujudkan arah kebijakan pembangunan nasional tersebut, tentunya tidak lepas dari kondisi dan tantangan serta sasaran pembangunan nasional selama tahun 2015-2019, antara lain : 1. Bidang Polhukam : a. Proses perijinan yang masih tidak jelas dan tidak transparan b. Korupsi masih belum dapat dikendalikan  Sasaran : o Konsolidasi demokrasi o Praktek korupsi menurun 2. Bidang ekonomi : a. sektor ekonomi makro bagus sedangkan sektor riil masih belum optimal b. tambahan kesempatan kerja/persen pertumbuhan terbatas c. ketahanan pangan rentan serta ketahanan energi rapuh d. infrastruktur terutama luar jawa masih sangat kurang  Sasaran : o Pertumbuhan ekonomi 6-8%/th dengan didukung industri yang memiliki nilai tambah tinggi o PDB per kapita tahun 2019 USD 7.000 o Tingkat kemiskinan 6-8% o Infrastruktur dasar terkait elektrifikasi, air bersih dan kelayakan jalan raya 100% 3. Bidang sosial : a. bidang pendidikan terutama dasar APK cukup baik, namun drop-out sekolah menengah masih tinggi b. bidang kesehatan terkait angka kematian bayi dan prevalensi gizi masih cukup tinggi c. kesenjangan pendapatan (gini) dan layanan dasar d. penyerapan tenaga kerja masih besar di sektor informal (pertanian dan UKM)  Sasaran : o Bidang pendidikan tahun 2019 terkait APM SD/MI/sederajat: 97%, APM SMP/MTs/sederajat: 80%, APK SMP/MTs/sederajat: 104%, APK SMA/SMK/MA: 89%, APK PT/PTA: 39% (2019) o Bidang kesehatan terkait Angka kematian bayi menurun dari 28/1000 menjadi 25/1000 II-120

4. Bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup : a. Pemanfaatan SDA masih level primer dan nilai tambah rendah b. Kualitas lingkungan masih buruk (udara dan air), deforestasi dan kebakaran hutan serta lahan c. Kegiatan ekonomi masih belum ramah lingkungan d. Terkait bidang kelautan konektivitas laut, kemaritiman dan potensi laut masih belum dimanfaatkan secara ooptimal e. Ekonomi biodiversity dan jasa lingkungan belum dimanfaatkan  Sasaran : o Produksi padi 46 juta ton (2,9%/th) dan pangan protein meningkat o Penurunan emisi GRK 2019 mendekati 26% o Hilirasasi hasil imbang o Bauran energi EBT 6-7% di tahun 2019 5. Bidang daerah : a. Kesenjangan antar daerah (dalam berbagai aspek) b. SPM masih belum strandard dan masih rendah kualitasnya c. Desentralisasi belum mendekatkan pelayanan ke masyarakat d. Pembangunan desa masih berjalan lambat dibandingkan dengan pembangunan di daerah perkotaan.  Sasaran : o Ekonomi jawa-luar jawa : 59:41 menjadi 53-55:45:47 o Kabupaten tertinggal turun dari 114 menjadi 39 (2019) Dari gambaran kondisi, tantangan dan sasaran pembangunan yang dihadapi selama tahun 2015-2019,ada 3 (tiga) isu strategis yang akan di bahas di dalam RKP tahun 2015 sebagai arahan dan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan di tahun 2015, yaitu : 1. Bidang Polhukam : a. Konsolidasi demokrasi b. Reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan public c. Pencegahan dan pemberantasan korupsi d. Percepatan pembangunan MEF dengan pemberdayaan industri pertahanan e. Peningkatan ketertiban dan kemanan dalam negeri 2. Bidang Perekonomian : a. Perkuatan ketahanan pangan, peningkatan ketahanan energi dan peningkatan ketahanan air. b. Percepatan pembangunan kelautan c. Peningkatan keekonomian keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan hidup d. Transformasi sektor industri, peningkatan daya saing tenaga kerja dan UMKM serta koperasi. e. Peningkatan kapasitas IPTEK f. Penguatan konektivitas nasional 1. Keseimbangan pembangunan antar wilayah 2. Pendorong pertumbuhan ekonomi 3. Pembangunan transportasi massal perkotaan g. Peningkatan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar 1. Peningkatan rasio elektrifikasi nasional 2. Peningkatan akses air minum dan sanitasi 3. Penataan perumahan/permukiman II-121

3. Bidang Kesejahteraan Rakyat : a. Reformasi pembangunan kesehatan 1. Pendukung sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand and Supply) 2. Penurunan angka kematian ibu dan bayi b. Pengendalian jumlah penduduk c. Reformasi pembangunan pendidikan d. Sinergi percepatan penanggulangan kemiskinan e. Pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan serta pengelolaan risiko bencana f. Sinergi pembangunan perdesaan Berdasarkan isu strategis dan tantangan pembangunan yang ada, diharapkan dengan tema RKP tahun 2015 “Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Percepatan Pembangunan Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan”, pemerintah diharapkan mampu untuk dapat meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, sehingga tercapai pemerataan pembangunan yang tentunya dapatmengurangi tingkat kemiskinan dan disparitas antar wilayah di indonesia. 2.3.2. Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Provinsi Jawa Timur Kondisi ekonomi makro Provinsi Jawa timur pada tahun 2012 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terus meningkat dari 7,22% pada tahun 2011 menjadi 7,27% pada tahun 2012 dan mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 6,55%, penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 tersebut tentunya tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan, kenaikan inflasi, tingginya suku bunga bank dan juga kenaikan bahan bakar minyak (BBM) serta kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan depresiasi rupiah sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Namun angka pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,5% pada tahun 2011 dan 6,23% pada tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar 5,78%.Sedangkan Incremental Capital Output Ratio(ICOR) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 sebesar 2,92% dengan tingkat inflasi sebesar 4,50% pada tahun 2012 menunjukkan bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi diikuti dengan penurunan nilai inflasi dan nilai ICOR yang rendah mengindikasikan terjadinya pertumbuhan yang potensial di Provinsi Jawa Timur baik dari ketersediaan lapangan pekerjaan dan juga pendapatan perkapita masyarakatyang tentunya diikuti dengan peningkatan produktifitas kapital (investasi) yang tinggi, sehingga tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan menurun. Namun terlepas dari hasil pencapaian pembangunan tersebut masih banyak terdapat permasalahan – permasalahan pembangunan harus segera diselesaikan agar target visi dan misi dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 dapat tercapai dan terlaksana dengan baik. Maka dari itu untuk mencapai target yang sudah ditetapkan dalam di RPJMN 2015– 2019, permasalahan dan isu-isu strategis Provinsi Jawa Timur tahun 2015, yaitu : Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Provinsi Jawa Timur tahun 2015, yaitu: 1. Tingkat kemiskinan masih tinggi, diiringi kenaikan kesenjangan 2. Jumlah angkatan kerja baru relative besar 3. Perbaikan akses dan kualitas pelayanan dasar II-122

4. Percepatan pembangunan daerah tertinggal 5. Perbaikan daya dukung lingkungan yang semakin menurun dan meningkatnya resiko bencana 6. Peningkatan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi Sedangkan isu-isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2015, yaitu : 1. Kondisi makro ekonomi global yang belum pulih, sehingga berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi. 2. Struktur impor Jawa Timur masih didominasi impor bahan baku/bahan penolong 3. Kemandirian pangan bersama Jawa Tengah dan Sulsel menuju surplus 10 juta ton padi dan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan daging nasional 132.000 ton/tahun. 4. Pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 yang tentunya perlu didukung dengan peningkatan daya saing daerah yang kuat dimulai dari peningkatan kualitas SDM, kualitas infrastruktur dasar, infrastruktur irigasi, infrastruktur keuangan dan pelayanan public. 2.3.3. Permasalahan Pembangunan dan Isu StrategisKabupaten Jombang Terlepas dari hasil pencapaian kemajuan pembangunan di Kabupaten Jombang yang di ukur dengan adanya target dan realisasi kinerja pembangunan daerah tahun 2013 dan target capaian kinerja pembangunan pada tahun 2014 yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di Kabupaten Jombang,Kabupaten Jombang masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahandan isu strategis yang merupakan perkiraan tantangan dan hambatan yang akan mempengaruhi perjalanan pembangunan di tahun 2014 dan juga memperhatikan tahapan dalam RPJPD Kabupaten Jombang tahun 2005-2025 (Perda Nomor 7 Tahun 2009) serta RPJMD tahun 2014-2018 yang merupakan periode ketiga dari RPJPD Kabupaten Jombang dengan visi dan misi “Jombang Sejahtera Untuk Semua”yang mana pembangunan tahun 2015 diarahkan “Pemantapan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Pertumbuhan Kawasan”. Untuk itu permasalahan–permasalahan dan isu strategis Kabupaten Jombang tahun 2015adalah sebagai berikut: 1. Masih kurangnya pembangunan sarana prasarana pendidikan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat; 2. Masih rendahnya peningkatan layanan kesehatan khususny penurunan AKB dan AKI; 3. Masih rendahnya kualitas infrastruktur terutama dalam menunjang kawasan strategis cepat tumbuh dan agropolitan; 4. Belum optimalnya pengembangan potensi lokal; 5. Belum stabilnya tingkat pengangguran terbuka; 6. Belum maksimalnya peningkatan pembangunan di daerah; 7. Belum efektifnya penanggulangan kemiskinan; Dari permasalahan utama yang telah dilakukan, secara lebih mendalam akan didetailkan sesuai urusan pemerintahan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pusat dan Daerah. Hal ini dilakukan dalam upaya menyediakan bahan perencanaan pembangunan yang berkualitas, transparan dan memudahkan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun II-123

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan RAPBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015. RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015 juga menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2015. Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan,karena dampaknya yang signifikan bagi entitas pemerintahan daerah dan masyarakat dimasa datang. Isu strategis diindentifikasikan dengan menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk analisis kebijakan terhadap entitas pemerintahan diatasnya. Hal ini bertujuan agar rumusan isu strategis yang dihasilkan dapat sinkron dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional dan kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi bagi kabupaten. Sinkronisasi langkah dan kebijakan pembangunan daerah terhadap isu-isu strategis tetap berlandaskan bahwa pembangunan daerah tidak saja memanfaatkan peluang dimasa datang, tetapi perencanaan daerah juga harus menghasilkan ide dan langkah untuk menciptakan peluang itu sendiri. Adapun isu-isu strategis dalam rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Jombang tahun 2015, yaitu: 1. Belum Meratanya Kesejahteraan Masyarakat Khususnya akses terhadap Pelayanan Dasar Kabupaten Jombang, sebagai salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur perlu melakukan Penyusunan Sistem Kesehatan Daerah (SKD). Penyusunan SKD Kabupaten Jombang merupakan upaya mendasar pelaksanaan pembangunan berwawasan kesehatan untuk menjawab perubahan lingkungan eksternal dan internalnya. Perubahan lingkungan eksternal didorong oleh adanya era globalisasi, perkembangan teknologi, transportasi, telekomunikasi-informasi dan perubahan pola epidemiologi penyakit. Perubahan lingkungan ini mengharuskan setiap komponen masyarakat meningkatkan daya saingnya, untuk itu diperlukan upaya perubahan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam segala aspek dan peningkatan peran serta masyarakat yang mengarah pada kemandirian dalam bidang kesehatan. Selain itu pola kemitraan juga menjadi tuntutan yang sangat besar. Adapun strategi atau kebijakan dasar yang akan dilakukan dalam mempercepat pembangunan berwawasan kesehatan di Kabupaten Jombang adalah dengan mengembangkan pembangunan berwawasan kesehatan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip Good Governance dengan didukung oleh penerapan deteksi dini masalah kesehatan, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), pemberdayaan masyarakat, dan sistem manajemen berbasis teknologi. Pendekatan yang digunakan untuk mendukung kebijakan dasar dalam pembangunan berwawasan kesehatan di Kabupaten Jombang adalah: a) Penerapan Deteksi Dini Masalah Kesehatan; b) Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan; c) Pemberdayaan Masyarakat; d) Penataan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan. II-124

Pendidikan yang bermutu diharapkan dapat menghasilkan keunggulan SDM, yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik atau aspek kognitif atau aspek ciptanya sendiri, tetapi unggul secara terpadu karena sinergi antara aspek cipta, rasa (afektif) dan karsa dan karyanya. pendidikan merupakan wahana untuk mewujudkan keinginan untuk memanusiakan manusia (hormonisasi), membuat manusia menjadi berdaya dalam mengembangkan sisi kemanusiaannya. (humanisasi), pendidikan juga harus memberdayakan manusia (empowering), mencerahkan (enlighting) dan memuliakan kehidupan (ennobling). Diperlukan langkah besar yang terpogram secara baik dan berkesinambungan untuk memperbaiki situasi pendidikan saat ini. Untuk itu perlu disusun sebuah skenario jangka panjang yang komprehensif yang disebut Grand Design Pendidikan Kabupaten Jombang menuju Tahun 2025. Grand Design tersebut diharapkan akan memandu semua pihak dalam menata sistem dan isi pendidikan di Kabupaten Jombang agar memiliki keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif. Grand Design pendidikan dan kebudayaan harus sesuai dengan kondisi demografis, geografis, geosentris serta kultur sosial budaya yang dominan. Oleh karena itu penyusunan Grand Design harus memperhatikan aspirasi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Jombang. Disamping itu, Grand Design pendidikan Kabupaten Jombang harus merupakan terjemahan kebijakan nasional tentang pendidikan dan kebudayaan, visi, misi, pengembangan, dan searah dengan kebijakan umum pengembangan dan pembangunan Kabupaten Jombang ke masa depan. 2. Tingkat Pengangguran Terbuka Permasalahan ketenagakerjaan relative banyak dan komplek, untuk menyelesaikannya melibatkan berbagai instansi dan memerlukan dukungan dana yang cukup besar. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) merupakan sebuah upaya pencarian jalan keluar dari masalah ketenagakerjaan yang tentunya melibatkan lintas sektor. Sesuai dengan data yang di dalam LPJ AMJ Bupati Jombang 2009-2013 menjelaskan bahwa terdapat permasalahan di dalam tingkat pengangguran terbuka. Kondisi yang fluktuatif setiap tahunnya menjadi poin utama dalam permasalahannya. Kondisi yang fluktuatif itu tentunya di akibatkan oleh kondisi lapangan kerja yang belum bisa stabil mencukupi besarnya para pencari kerja. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) adalah proses penyusunan rencan ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan di daerah. 3. Infrastruktur dasar pertanian Isu strategis yang dihadapi pertanian di kabupaten jombang saat ini adalah masalah menurunnya tingkat kesuburan tanah yang disebabkan oleh penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Dari masalah tersebut kemudian mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat produktivitas tanaman. Dari kasus tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Jombang mencoba menyusun visi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah tersebut, yakni ”Menuju Budaya Pertanian Organik 2013” yang berusaha untuk membudayakan atau membiasakan para petani dengan budidaya pertanian berbasis organik. Visi yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang tersebut adalah bertujuan untuk menyelesaikan isu strategis yang ada, yaitu masalah penurunan tingkat kesuburan tanah. Kabupaten Jombang sebagai salah satu II-125

kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 1.159,50 km² dari tahun ke tahun didominasi di peruntukan lahan pertanian sebesar 43,21 % dari luas wilayah Kabupaten Jombang keseluruhan. Kabupaten Jombang memiliki keunggulan dalam sektor pertanian sehingga perekonomiannya masih dititikberatkan pada kegiatan pada sektor pertanian. Oleh karena itu perlu adanya revitalisasi sektor pertanian, dengan harapan sektor ini mampu untuk menjawab permasalahan pertanian yang diakibatkan oleh permasalahan ekonomi. Revitalisasi sektor pertanian meliputi pembangunan infrastruktur pertanian, Pembangunan akses jalan kelahan pertanian, Kontrol laju degradasi lahan pertanian produktif, Modernisasi sistem pertanian, Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan usaha tani dan jalan produksi, Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan JIDES dan JITUT serta Pembukaan sekolah kejuruan pertanian. 4. Implementasi Kartu Jombang Sehat Kartu Jombang Sehat merupakan sebuah terobosan baru Bupati dan Wakil Bupati dalam upaya mempermudah aksesibilitas dan keterjangkauan masyarakat Kabupaten Jombang mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Format Kartu Jombang sehat nantinya akan di sesuaikan dengan Sistem Jaminan kesehatan Nasional yaitu pelayanan berjenjang. Pelayanan berjenjang memiliki makna Pelayanan Kuratif dan Pemulihan (UKP) sedangkan UKM dilakukan secara terencana, terarah dan azas prioritas atau vulnerable group. Selain itu juga mulai di galakkan kembali sistem dokter keluarga guna mempermudah kontroling pemerintah atas kualitas kesehatan masyarakat Jombang sebelum memanfaatkan kartu Jombang Sehat. Perlu dipahami bersama Kartu Jombang Sehat memiliki pemahaman dimana masyarakat mendapatkan hak untuk Upaya Pelayanan Medis/Perorangan (UKP) dan Upaya Pelayanan Kesehatan (UKM) secara berimbang. Sekaligus menjadi indikator keterjangkauan pelayanan kesehatan kepada kelompok beresiko tinggi. Kartu Jombang Sehat nantinya di khususkan kepada para ibu hamil, bayi, balita, lansia atau penyandang resiko tinggi yang lain. 5. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Modal awal dalam implementasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan adalah pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota kepada camat untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan. Dengan adanya pelimpahan wewenang ini diharapkan beberapa pelayanan publik seperti pemberian ijin dan pelayanan non perijinan dapat diselesaikan secara langsung di kecamatan. Hal ini jelas akan memberikan semangat yang cukup kuat kepada pemerintah kecamatan untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan memudahkan warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang murah, cepat dan berkualitas. Hal ini sejalan juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang mengamanatkan bahwa untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik. Secara substantif penempatan kecamatan sebagai unit layanan terdepan atau pusat pelayanan masyarakat harus didasari oleh adanya pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada camat. 6. Peningkatan Pembangunan Berbasis Desa II-126

Pembangunan Nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua, komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip – prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Konsep pembangunan berbasis pedesaan merupakan konsep pembangunan yang mampu merangsang masyarakat desa, sehingga gerak majunya menjadi otonom, berakar dari dinamika sendiri dan dapat bergerak atas dasar potensi dan kekuatan yang dimilikinya. Selain itu, suatu pembangunan tak akan berhasil dan bertahan, jika pembangunan tersebut bertentangan dengan nilainilai dasar yang dianut masyarakat. Dengan demikian, Pembangunan berbasis pedesaan harus di perkuat dengan nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat pedesaan tersebut. 7. Percepatan Infrastruktur Jalan Kabupaten dan Jalan Desa Percepatan penyelesaian infrastruktur jalan Kabupaten dan jalan Desa merupakan salah satu visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jombang dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur serta memperlancar distribusi baik dalam sektor pertanian maupun barang dan jasa, sehingga aksesibilitas antar wilayah menjadi lebih mudah dan dapat di jangkau secara cepat. Dengan meningkatnya kualitas infrastruktur yang ada juga diharapkan mampu untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan juga meningkatkan minat bagi para investor untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Jombang.

II-127

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan

Anggaran (Rp)

URUSAN WAJIB 1

Urusan Pendidikan 1 Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan

Dinas Pendidikan 1 90% jumlah sekolah dalam kondisi baik tahun 2013.

144,746,703,108

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4,716,198,847.00 472,815,762.00

* SD/MI

90.00%

93.13%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 103.48% Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

* SMP/MTs

90.00%

96.66%

107.40% Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan

* SMA/MA/SMK

90.00%

94.72%

105.24% Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

9,250,000.00 38,315,000.00

Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

2 Rasio ideal prasarana dan sarana pendidikan terhadap jumlah murid a Rasio jumlah guru dengan jumlah murid

468,115,000.00 42,000,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

646,215,375.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

455,586,960.00

- SD/MI

1 : 14

1 : 14

100%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- SMP/MTs

1 : 12

1 : 12

100%

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

- SMA/MA/SMK

1 : 11

1 : 11

100%

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan

71,578,500.00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

94,419,395.00

b Rasio jumlah bangku terhadap jumlah murid : - SD/MI

1:2

1:2

100%

Penyediaan Makanan Dan Minuman

- SMP/MTs

1:2

1:2

100%

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

II - 113

96,114,650.00

168,729,770.00

309,287,500.00 91,990,935.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja - SMA/MA/SMK

URUSAN WAJIB

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

1:1

1:1

100%

c Rasio jumlah kelas terhadap jumlah murid :

2 Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor

65,430,000.00 1,686,350,000.00 1,162,010,748.00 272,944,000.00

1:20

1:23

96.39%

- SMP/MTs

1:31

1:29

102.25%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- SMA/MA/SMK

1:36

1:31

105.49%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

46,552,258.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

26,359,000.00 261,114,340.00

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

204,286,000.00

1 Nilai rata-rata UAS dan UAN - SD/MI (UAS)

- SMP/MTs - SMA/MA/SMK 1

Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Anggaran (Rp)

- SD/MI

- SMP/MTs (UAN) - SMA/MA/SMK (UAN) 2 Tersusunnya kurikulum muatan - SD/MI lokal sesuai dengan

3 Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar

Program/kegiatan

7.54

7.56

100.27%

7.78 7.75

7.12 7.91

91.52% 102.06%

1

1

1

1 1

1 1

1 1

a APM - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK b APK - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK

96.56% 95.24% 69.12%

95.75% 93.91% 77.53%

Program peningkatan disiplin aparatur

35,375,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

35,375,000.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal

870,987,600.00

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Rencana Strategis SKPD

162,402,500.00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

363,857,000.00

Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa

278,525,000.00

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

107.20% 104.50% 92.60%

105.89% 103.29% 99.50%

2 Prosentase angka putus sekolah - SD/MI - SMP/MTs

99.16% 98.60% 112.17%

0.04% 0.20%

0.020% 0.20%

II - 114

350,755,150.00

708,585,100.00

33,417,600.00 33,417,600.00

0.00

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

24,200,000.00

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

40,430,000.00

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 200% Penambahan Ruang Kelas Sekolah 100% Pembangunan sarana dan prasarana olahraga

20,702,000.00

98.78% 98.84% 107.45%

83,731,134,793.00 6,690,390,900.00 12,496,000.00

No

Sasaran URUSAN WAJIB

Indikator Kinerja - SMA/MA/SMK 3 Prosentase angka kelulusan sekolah: - SD/MI - SMP/MTs

Target 2013

Realisasi 2013

0.83%

0.53%

99.98% 99.98%

99.99% 99.88%

% Capaian

Program/kegiatan

156.60% Pembangunan pepustakaan sekolah

100.01% 99.90%

99.98%

99.99%

100.01%

0.00

Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa

1,942,442,787.00

Pengadaan Mebeleur Sekolah

5,347,738,675.00

Pengadaan Perlengkapan Sekolah

49,450,000.00 452,500,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

41,356,366,000.00

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

5,663,150,600.00

97,500,000.00

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

135,825,500.00

Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi

293,005,000.00

Pelatihan Penyusunan Kurikulum Penyediaan Biaya Operasional Madrasah

97,337,400.00 176,323,603.00

Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD/MI/SDLB Dan SMP/MTs Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

108,449,000.00

Pembinaaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa

616,990,000.00

Penyebarluasan Dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Pembangunan pepustakaan sekolah

16,575,000.00

54,334,000.00 61,126,300.00 244,964,000.00 10,400,649,208.00

83,731,134,793.00 6,690,390,900.00 12,496,000.00 9,913,520,820.00

Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

0.00

Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa

1,942,442,787.00

Pengadaan Mebeleur Sekolah

5,347,738,675.00

Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Kelas Sekolah Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

II - 115

9,913,520,820.00

Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Kelas Sekolah

- SMA/MA/SMK

Anggaran (Rp)

49,450,000.00 452,500,000.00 97,500,000.00 41,356,366,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

URUSAN WAJIB

5,663,150,600.00

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

135,825,500.00

Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi

293,005,000.00

Pelatihan Penyusunan Kurikulum Penyediaan Biaya Operasional Madrasah

97,337,400.00 176,323,603.00

Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD/MI/SDLB Dan SMP/MTs Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

108,449,000.00

Pembinaaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa

616,990,000.00

Penyebarluasan Dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP Program Pendidikan Menengah

16,575,000.00

54,334,000.00 61,126,300.00 244,964,000.00 10,400,649,208.00

8,750,284,685.00

Penambahan Ruang Kelas Sekolah

488,738,500.00

Penambahan ruang guru sekolah

146,772,000.00

Pembangunan Laboratorium Dan Ruang Praktikum Sekolah (Labotatorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS Dan Lain-Lain) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Pembangunan ruang serba guna/aula Pembangunan pepustakaan sekolah Pembanguna sarana air bersih dan sanitary Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Kelas Sekolah

1,824,841,480.00

407,173,500.00 255,701,000.00 1,661,916,740.00 98,941,500.00 1,713,435,050.00 303,984,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

86,559,400.00

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

87,640,000.00

Pelatihan Penyusunan Kurikulum Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Penyelenggaraan Paket C Setara SMU

II - 116

Anggaran (Rp)

8,163,075.00 0.00 1,021,195,000.00 67,840,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Pengembangan Metode Belajar Dan Mengajar Dengan Menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi

URUSAN WAJIB

Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

0.00

45,962,500.00

118,425,000.00 63,021,000.00 83,244,000.00

Fasilitasi Beasiswa Bagi Anak Berprestasi

97,100,000.00

Penyediaan Biaya Operasional Community College

76,000,000.00

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Gedung Sekolah Fasilitasi Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu Program Pendidikan Non Formal

49,636,000.00

Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

43,994,940.00 357,945,500.00 31,790,500.00 280,150,000.00

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

46,005,000.00

Program Pendidikan Luar Biasa

153,943,000.00

Penyedian Operasional Sekolah Luar Biasa

153,943,000.00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pengembangan Sistem Pendataan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

II - 117

Anggaran (Rp)

2,462,924,484.00 0.00 720,716,500.00 348,558,000.00 653,028,250.00 238,962,500.00

109,623,509.00 392,035,725.00 2,852,738,950.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

URUSAN WAJIB

Program/kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan

82,440,000.00

Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan Di Bidang Pendidikan Pengendalian Dan Pengawasan Penerapan Azas Efisiensi Dan Efektivitas Penggunaan Dana Dekonsentrasi Dan Dana Pembantuan Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan Penerapan Sistem Dan Informasi Manajemen Pendidikan Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

45,253,000.00

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan REALISASI DINAS PENDIDIKAN

2

Urusan Kesehatan 1 Meningkatnya usia harapan hidup

DINAS KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Menurunnya kasus gizi buruk hingga dibawah 25 kasus pada 2013:

a Balita dengan Gizi buruk

25

23

b Kecamatan bebas rawan Gizi

21

21

2 Menurunnya prevalensi penyakit menular 50% untuk masing-masing jenis penyakit menular tahun 2013

a Angka kesakitan TB Paru

90

90.40

II - 118

Anggaran (Rp)

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 108.70% Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

100% Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

95,536,300.00

1,365,000,000.00 422,653,050.00 125,824,000.00

716,032,600.00 105,490,818,207.00

41,447,592,723 2,286,174,267.00

109,557,830.00 24,870,300.00

393,660,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

29,875,900.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

69,322,440.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

4,967,200.00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

7,418,200.00

100.44% Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan

1,619,000.00

No

Sasaran URUSAN WAJIB

Indikator Kinerja b Angka kesakitan DBD c Angka kesakitan AFP per 100.000 penduduk kurang 15 th

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

6.30

38.71

>5

1.33

b Angka kematian Ibu Melahirkan

2 Meningkatkan akses pelayanan kesehatan

4 Jumlah produsen makanan minuman rumah tangga yang mempunyai sertifikat penyuluhan pangan sebanyak 410 pada tahun 2013. 1 Seluruh Puskesmas rawat inap telah memenuhi standar 2 Meningkatnya rasio ideal sarana dan prasarana kesehatan dengan jumlah penduduk pada a % penduduk yang

38,316,027.00

225.56% Penyediaan Makanan Dan Minuman

80,340,350.00

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

7.88

14.25

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 55.30% Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

59.51

96.72

61.53% Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

410

1160 282.93%

17

16

Anggaran (Rp)

16.27% Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

3 Menurunnya tingkat kematian bayi sebesar 7,88 per 1000 kelahiran hidup dan tingkat kematian ibu melahirkan 59,51 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2013; a Angka kematian Bayi

Program/kegiatan

172,977,020.00 16,650,000.00

1,336,600,000.00 316,289,000.00 9,845,200.00 65,351,600.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

83,824,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

79,340,200.00

94.12% Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

50.99% Pendidikan Dan Pelatihan Formal

86.00%

43.85%

182,616

208,236

80%

87.08%

< 6 hari

5.10

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1 - 3 hari

0.60

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

77,928,000.00 16,250,000.00 235,114,500.00 235,114,500.00

memanfaatkan Puskesmas b Penduduk yang memanfaatkan RSUD c bed occupency rate d Average length of Stay e Turnover Interval

II - 119

114.4 Program peningkatan pengembangan sistem

33,466,100.00

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

108.85% 33,466,100.00 4,140,863,761.00

No

Sasaran 3 Meningkatkan URUSAN WAJIB cakupan pemeliharaan kesehatan

Indikator Kinerja 1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam jaminan pemeliharaan kesehatan sebesar 80% pada tahun 2013

Target 2013 80%

Realisasi 2013 53.10%

% Capaian

Program/kegiatan

66.37% Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Pengadaan, Peningkatan, Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas Dan Jaringannya Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan

4,104,637,761.00

36,226,000.00 19,854,162,848.00 10,657,187,671.00 52,048,000.00 824,586,200.00 144,316,000.00 7,705,174,977.00 470,850,000.00

Program Pengawasan Obat dan Makanan

28,909,250.00

Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan Dan Bahan Berbahaya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

28,909,250.00

Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan

194,120,600.00 49,313,000.00 71,515,000.00 73,292,600.00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

384,532,100.00

Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin

139,315,000.00

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi Program Pengembangan Lingkungan Sehat

108,832,100.00

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat Penyelenggaran Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan

II - 120

Anggaran (Rp)

136,385,000.00 807,009,250.00 58,603,750.00 629,347,500.00 14,500,000.00 104,558,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

588,880,650.00

Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan Fogging

139,172,000.00

190,879,700.00

Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah

77,360,000.00

Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

61,697,950.00

Peningkatan Survellance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

24,010,000.00

Evaluasi Dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Pembangunan Dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

95,761,000.00

816,621,500.00 714,834,000.00 101,787,500.00 2,026,268,800.00

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas

514,180,700.00

Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu

493,399,000.00

Rehabilitasi Gedung Puskesmas

689,620,600.00

329,068,500.00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Balita

69,046,100.00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan kesehatan

23,391,000.00

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Industri Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Restaurant

89,222,400.00

REALISASI DINAS KESEHATAN RSUD JOMBANG

II - 121

Anggaran (Rp)

69,046,100.00

23,391,000.00

26,423,000.00 50,459,400.00 12,340,000.00

31,910,322,126

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

5,680,440,000.00

Pembangunan Rumah Sakit

2,885,070,000.00

Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II Dan III) Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

1,307,730,000.00

RSUD PLOSO

1,487,640,000.00 11,108,455,181.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

635,393,358.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

62,777,023.00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

50,400,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

17,087,180.00

962,500.00 52,850,000.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

4,747,250.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

2,569,000.00 20,715,565.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

20,491,740.00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

48,655,100.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1,040,000.00

4,320,000.00 348,778,000.00 633,375,500.00 525,600,000.00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

36,767,500.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

51,084,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

10,774,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program peningkatan disiplin aparatur

II - 122

Anggaran (Rp)

1,670,000.00 7,480,000.00 29,993,200.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

URUSAN WAJIB

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

14,893,200.00 1,600,000.00 13,500,000.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal

2,600,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Rencana Strategis SKPD

22,852,900.00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Penyediaan Fasilitasi Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pembangunan Rumah Sakit

2,600,000.00

22,852,900.00 817,903,460.00 0.00 817,903,460.00 0.00 7,302,500.00 7,302,500.00 0.00 0.00 2,922,719,414.00

777,304,000.00

Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

870,226,500.00

Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit

786,360,219.00

Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit

II - 123

Anggaran (Rp)

92,524,000.00

90,992,000.00

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu Dan Lain-Lain) Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit

146,481,495.00

Pengadaan Pencetakan Administrasi Dan Surat Menyurat Rumah Sakit Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

56,075,000.00

102,756,200.00

114,744,700.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

URUSAN WAJIB

Program/kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jenazah

33,351,000.00

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran Dan Kesehatan

54,890,087.00

Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter Dan Paramedis Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu

13,650,000.00

REALISASI RSUD PLOSO

3

Urusan Pekerjaan Umum 1 Meningkatnya sistem infrastruktur penunjang agribisnis

DPU Bina Marga dan Pengairan 1 Meningkatnya aksesibilitas dan distribusi pada sentra-sentra produksi;

a Penurunan panjang jalan dan jembatan yang rusak: 117

117

2 Jembatan kondisi baik (Prosentase)

6

6

b Peningkatan jumlah jalan lingkungan yang dibangun

64076

73765.9

0.00

41,240,087.00 5,241,775,119.00

123,083,412,100

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

10,713,550,397.00

100% Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

115% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

25,634,700.00

257,280,000.00 131,890,850.00

34,316,100.00

7,478,600.00

Bangunan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

II - 124

2,674,200.00

13,499,562,247.00

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

c Penurunan daerah dampak bencana banjir dan rawan kurang air

78,719,500.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1 Jalan aspal kondisi rusak(Prosentase)

Anggaran (Rp)

202,783,750.00 8,440,000.00 462,537,350.00

No

Sasaran URUSAN WAJIB

Indikator Kinerja 1 Luas daerah genangan banjir (Ha)

2 Luas daerah rawan kurang air (Ha)

Target 2013

Realisasi 2013

2 lokasi

% Capaian

2 lokasi

-

-

Program/kegiatan

100% Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah - Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2 Meningkatnya layanan jaringan irigasi teknis. a Luas areal dengan irigasi teknis (Ha)

43,873

43,873

208,491,000.00 119,744,500.00 99,815,000.00 1,227,600,000.00 859,823,400.00

100% Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

58,600,000.00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

31,865,100.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur

124,680,000.00 9,975,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

82,545,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

6,215,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

69,066,800.00 26,292,000.00 450,584,500.00 88,885,500.00 6,820,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

82,065,500.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Rencana Strategis SKPD

43,198,300.00

Program pembangunan jalan dan jembatan Perencanaan Pembangunan Jalan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pengadaan Aspal Jalan

II - 125

Anggaran (Rp)

10,237,000.00 32,961,300.00 37,103,670,250.00 20,133,500.00 22,512,500.00 3,497,061,150.00

Pembangunan jalan Tejo-Janti

167,943,000.00

Pembangunan jalan Sidowareg-Bodo

244,449,800.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Pembangunan jalan Tugusumberjo-Bongkot

URUSAN WAJIB

Pembangunan Jalan Kabuh-Tapen Pembangunan jalan Keras-Sukoiber

197,881,000.00 1,520,538,600.00 472,574,500.00

Pembangunan Jalan Peterongan-Kedungbetik

1,242,684,000.00

Pembangunan Jalan Darurejo-Purisemanding

614,665,500.00

Pembangunan Jalan Bawangan-Tanjungwadung

483,820,000.00

Pembangunan Jalan Jatibanjar-Sumbergondang

227,986,750.00

Pembangunan Jalan Peterongan-Kaliwungu

4,858,104,750.00

Pembangunan Jalan Mojoagung-Mojoduwur

4,952,744,750.00

Pembangunan Jalan Karangdagangan-Sumbersari

342,169,250.00

Pembangunan Jalan SMP 1 Peterongan-Sudimoro

197,648,000.00

Pembangunan Jalan Kaliwungu - Plandi

383,439,750.00

Pembangunan Jalan Hayam Wuruk

833,340,350.00

Peningkatan Jalan Tejo - Menganto

269,607,250.00

Pembangunan Jalan Krembangan - Gempollegundi

267,739,100.00

Pembangunan Jalan Mayangan - Murong - Bapang

255,526,000.00

Pembangunan Jalan Wahab Chasbulah Tambakberas Pembangunan Jembatan Ds. Tambakrejo

322,430,000.00

Pembangunan Jalan Balongsari - Turipinggir

254,309,000.00

Pembangunan Jalan Sumbersari - Ngogri

194,755,000.00

249,483,500.00

Pembangunan Jembatan Ngingas Karangwinongan

1,034,102,150.00

Pembangunan Jalan Gebang Bunder-Bangsri

1,159,794,500.00

Pembangunan Jembatan Ds. Pesantren

201,170,250.00

Pembangunan Jembatan Gambiran

550,006,500.00

Detail Engineering Design Pembangunan Jembatan Pojokklitih Pembangunan Jalan Kabuh-Slaji

141,196,000.00

Pembangunan Jalan Gondangmanis-Gondanglegi Pembangunan Jalan Banjarsari-Brangkal

1,429,176,000.00 198,415,500.00 1,241,312,500.00

Pembangunan Jalan Genenganjasem-Katemas

327,391,500.00

Pembangunan Jalan Kalangsemanding-Sukorejo

227,056,250.00

Pembangunan Jalan Kertorejo-Ngoro (DAK)

II - 126

Anggaran (Rp)

1,059,572,000.00

Pembangunan Jalan Marmoyo-Jipurapah

413,892,500.00

Pembangunan Jalan Ploso-Jatibanjar

303,778,500.00

Pembangunan Jalan Jatiwates-Pojokkulon

183,510,000.00

Pembangunan Jalan Bulurejo-Kedungpari

198,412,250.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Pembangunan Jalan Pucangro-Dungus

198,484,500.00

Pembangunan Jalan Ngapus

198,263,250.00

Pembangunan Jalan Jalak-Cipir

198,244,500.00

Pembangunan Jalan Desa Ngusikan

198,265,000.00

Pembangunan Jalan Kedungbogo-Kedungcaluk

225,065,500.00

Pembangunan Jalan Tambakberas-Tampingmojo

197,935,000.00

Pembangunan Jalan Kamboja

197,869,000.00

Pembangunan Jalan Tebel-Latsari

302,474,500.00

Peningkatan Jalan Ploso-Pasar Ploso

186,595,000.00

Pembangunan Jalan Karangpakis - Sumberingin

314,410,750.00

Pembangunan Jalan Cupak - Munggut

307,782,800.00

Fasilitasi Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Bina Marga Pembuatan Patok RUMIJA Jalan Kabupaten Wilayah UPTD Binamarga Ploso Pembuatan Patok RUMIJA Jalan Kabupaten Wilayah UPTD Binamarga Jombang Pembuatan Patok RUMIJA Jalan Kabupaten Wilayah UPTD Binamarga Mojoagung Pembuatan Patok RUMIJA Jalan Kabupaten Wilayah UPTD Binamarga Ngoro Pembangunan Jalan Bicek - Banjarpoh (BK)

13,940,000.00 117,292,000.00 116,598,000.00 111,201,000.00 110,604,000.00 200,232,000.00

Pembangunan Jalan Pucangro - Sukoiber (BK)

173,826,000.00

Pembangunan Jalan Plemahan - Genjong (BK)

184,374,000.00

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jembatan Ploso Pembangunan Jalan Tembelang - Megaluh Pembangunan Jalan Karangdagangan - Sumbersari

II - 127

Anggaran (Rp)

1,618,507,150.00 36,272,000.00 0.00

Pembangunan Jembatan Ds. Wangkalkepuh, Kec. Gudo Pembangunan Jembatan Ds. Podoroto, Kec. Kesamben Pembangunan Jembatan Ds. Mojojejer, Kec. Mojowarno Pembangunan jembatan jalan Peterongan Kaliwungu Peningkatan Jalan Ceweng - Kalianyar

48,895,000.00

Peningkatan Jalan Gambiran - Selorejo

49,000,000.00

Peningkatan Jalan Kertorejo - Ngoro

48,950,000.00

21,867,000.00 36,186,000.00 35,281,000.00 49,000,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Peningkatan Jalan Penggaron - Bareng

23,200,000.00

Peningkatan Jalan Mojoagung - Mojoduwur

49,000,000.00

Peningkatan Jalan Kabuh - Tapen

49,500,000.00

Peningkatan Jalan Kabuh - Slaji

38,060,000.00

Peningkatan Jalan Bawangan - Tanjungwadung

18,205,000.00

Peningkatan Jalan Diwek - Jatipelem

49,247,000.00

Peningkatan Jalan Kabuh - Tanjungwadung

19,943,000.00

Peningkatan Jalan Ploso - Jatibanjar

30,820,900.00

Peningkatan Jalan Cukir - Godong

36,256,000.00

Peningkatan Jalan Betek - Seketi

18,260,000.00

Peningkatan Jalan Cangkringrandu - Karangdagangan

18,150,000.00

Peningkatan Jalan Pucangsimo - Brangkal

18,293,000.00

Peningkatan Jalan Keplaksari - Tengaran

21,538,000.00

Peningkatan Jalan Jln. Raden Patah

18,161,000.00

Peningkatan Jalan Jln. Garuda

27,300,000.00

Peningkatan Jalan Jln. Cendrawasih

36,055,000.00

Peningkatan Jalan Denanyar - TPA

48,840,000.00

Peningkatan Jalan Pandanwangi - Keras

27,170,000.00

Peningkatan Mojoagung Peningkatan Plandaan Peningkatan Wonosalam Peningkatan

Jembatan Ds. Mojotrisno, Kec.

28,948,000.00

Jembatan Ds. Tondowulan, Kec.

21,560,000.00

Jembatan Ds. Sambirejo, Kec.

25,327,000.00

jalan Peterongan - Kedungbetik

36,075,000.00

Peningkatan jalan Kepuhkajang - Gempolegundi

18,100,000.00

Peningkatan jembatan jalan Sidowareg - Kertorejo

27,330,000.00

Peningkatan Jalan Mojolegi-Panglungan

26,455,000.00

Review analisa harga satuan jalan dan jembatan dan pelatihan teknis Pembangunan Jembatan Ds. Pojokrejo, Kec. Kesamben Peningkatan Jalan Krembangan-Sepanyul

48,922,000.00

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan Gorong-gorong Mojodukuh

II - 128

Anggaran (Rp)

14,641,000.00 48,565,000.00 296,173,300.00 100,802,800.00

PembangunanDuiker Kedungpari

98,682,000.00

Pembangunan Duiker Sumber Ds. Wonosalam

96,688,500.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Program pembangunan turap/talud/bronjong

URUSAN WAJIB

3,428,804,150.00

Pembangunan Talud Jalan Tapen - Sumberteguh

148,879,900.00

Pembangunan Talud Jalan Plumbongambang Wangkalkepuh Pembangunan Talud Jembatan Kedungcangkring

138,817,500.00

Pembangunan Talud Jalan Cukir-Godong

197,970,100.00

Pembangunan Talud Jalan M.Yamin

198,246,000.00

Pembangunan Talud Jalan Sembung - Kepuhkajang

193,098,900.00

Pembangunan Talud Jalan Kepuhkajang Gempolegundi Pembangunan Talud Jalan Desa Ngrandulor (Dsn Gempoldempet) Pembangunan Talud Jalan Desa Gedangan

173,132,550.00

Pembangunan Talud Jalan Rejoagung - Jombok (Desa Jombok) Pembangunan Talud Jalan Kedungotok Rejosopinggir (Desa Rejosopinggir) Pembangunan Talud Jalan Ngusikan - Ngampel (BK)

186,128,700.00

Pembangunan Talud Jalan Sidowareg - Kertorejo (BK)

152,544,000.00

Pembangunan Talud Jalan Akses Menuju Area Parkir Makam Gus Dur (BK) Pembangunan Talud Jalan Denanyar - Megaluh (BK)

210,800,500.00

Pembangunan Talud Jalan Penggaron - Wonosalam (BK) Pembangunan Talud Jalan Ploso - Munung (BK)

166,805,000.00

Pembangunan Talud Jalan Blimbing - Gudo (BK)

186,227,000.00

Pembangunan Talud Jalan Tejo - Mlaras (BK)

199,120,000.00

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Curahmalang Karangprabon Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Pemeliharaan Persandangan Jalan Wilayah UPTD Jombang Pemeliharaan Persandangan Jalan Wilayah UPTD Mojoagung Pemeliharaan Persandangan Jalan Wilayah UPTD Ngoro

II - 129

Anggaran (Rp)

290,014,200.00

98,652,000.00 202,899,800.00

148,299,000.00 147,327,000.00

171,117,000.00

194,925,000.00

23,800,000.00 21,672,754,270.00 241,266,150.00 160,048,640.00 184,538,625.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Pemeliharaan Persandangan Jalan Wilayah UPTD Ploso Rehabilitasi Jembatan Jemparing

175,291,700.00

Pemeliharaan Berkala Jalan Rejoslamet - Sumberboto

446,936,880.00

Pemeliharaan Berkala Jalan Rejoagung - Jombok

358,116,000.00

Pemeliharaan Berkala Jalan Betek - Seketi

369,976,000.00

Pemeliharaan Berkala Jalan Penggaron - Bareng

503,310,000.00

Pemeliharaan Jalan Cendrawasih

471,301,500.00

Pemeliharaan Jalan Whisnuwardana

311,581,500.00

Pemeliharaan Berkala Jalan Kapten Tendean

358,052,500.00

Pemeliharaan Jalan Ngampel - Kromong

198,012,500.00

Pemeliharaan Jalan Ngrandulor - Tengaran

198,041,500.00

Pemeliharaan Jalan Dukuhklopo - Tugusumberjo

390,356,000.00

Pemeliharaan Jalan Desa Darurejo

182,134,000.00

Pemeliharaan Jalan Jatibanjar - Banjardowo

187,977,750.00

Pemeliharaan Jalan Jarak - Jarakkebon

422,705,000.00

Pemeliharaan Jalan Ds. Kesamben

209,080,250.00

Pemeliharaan Jalan Mojosongo - Ngudirejo

103,399,000.00

Pemeliharaan Jalan Kayen - Semelo

102,479,000.00

Pemeliharaan Jalan Denanyar - Banjardowo

176,291,000.00

Pemeliharaan Jalan Tanggungan - Godong

97,064,000.00

Pemeliharaan Jalan Cangkringrandu Karangdagangan Pemeliharaan Jalan Temuwulan - Glagahan

197,961,000.00

Pemeliharaan Jalan Sumberagung - Mojokambang

202,231,000.00

Pemeliharaan Jalan Tejo - Mlaras

103,572,000.00

Pemeliharaan Jalan Sumobito - Segodorejo

102,137,000.00

Pemeliharaan Jalan Kendalsari - Carangrejo

97,755,000.00

Pemeliharaan Jalan Tengaran - Kedungbetik

97,781,000.00

198,382,000.00

96,523,000.00

Pemeliharaan Jalan Ceweng - Kalianyar

487,967,500.00

Pemeliharaan Jalan Alang-alang Caruban - Jarakkulon

197,984,000.00

Pemeliharaan Jalan Kedungwesi - Budugsidorejo

102,099,500.00

Pemeliharaan Jalan Catakgayam - Rejoslamet

II - 130

Anggaran (Rp)

98,830,050.00

Pemeliharaan Jalan Bandung - Grogol

102,084,000.00

Pemeliharaan Jalan Mangirejo - Sambirejo

103,828,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Pemeliharaan Jalan Sumber - Carangwulung

100,416,000.00

Pemeliharaan Jalan Gondek - Menganto

103,093,000.00

Pemeliharaan Jalan Gajah - Bulurejo

178,181,000.00

Pemeliharaan Jalan Banjaragung - Pulosari

308,790,000.00

Pemeliharaan Jalan Mojowarno - Kayen

197,968,800.00

Pemeliharaan Jalan Banyuarang - Kesamben Pemeliharaan Jalan Jeruk - Gumulan Pemeliharaan Jalan Sumberejo - Balongsari Pemeliharaan Jalan Banjardowo - Ngogri

97,790,000.00 104,825,000.00 96,240,000.00 198,019,000.00

Pemeliharaan Jalan Menturus - Kudubanjar

98,789,000.00

Pemeliharaan Jalan Tembelang - Megaluh

198,017,000.00

Pemeliharaan Jalan Sumberteguh - Bakalanrayung

99,046,000.00

Pemeliharaan Jalan Pucangsimo - Brangkal

105,332,250.00

Pemeliharaan Jalan Pulorejo - Jatirejo Pemeliharaan Jalan Mojogulung - Plandaan

95,907,000.00 183,078,500.00

Pemeliharaan Jalan Kromong - Banyuasin

98,789,750.00

Pemeliharaan Jalan Bareng - Wonosalam

651,932,500.00

Pemeliharaan Jalan Kauman - Jasem

261,485,250.00

Pemeliharaan Jalan Kesamben - Podoroto - Jombatan

308,768,750.00

Pemeliharaan Jalan Mancar - Tugusumberejo

237,599,000.00

Pemeliharaan Jalan Tebel - Kebondalem

198,330,500.00

Pemeliharaan Jalan Desa Mangunan

198,173,750.00

Pemeliharaan Jalan Pojokkulon - Gumulan

197,991,250.00

Pemeliharaan Jalan Pojokrejo - Carangrejo

309,674,250.00

Pemeliharaan Jalan Kedungmlati - Podoroto

300,050,250.00

Pemeliharaan Jalan Kesamben - Karangri

198,360,500.00

Pemeliharaan Jalan Kedungdowo - Pandanbole

198,005,250.00

Pemeliharaan Jalan Badas - Jogoloyo

198,059,000.00

Pemeliharaan Jalan Bakalan - Gedangan

198,156,750.00

Pemeliharaan Jalan Curahmalang - Budugsidorejo

198,206,500.00

Pemeliharaan Jalan Cupak - Made

198,324,750.00

Pemeliharaan Jembatan Desa Pulosari

II - 131

Anggaran (Rp)

98,758,250.00

Pemeliharaan Jalan Kwaron - Watugaluh

355,492,300.00

Pemeliharaan Jalan Puton Bendet - Bulurejo

197,945,250.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Pemeliharaan Jalan Bangle - Dapurkejambon

335,263,000.00

Pengadaan Material Isidentil UPTD Binamarga Jombang Pengadaan Material Isidentil UPTD Binamarga Mojoagung Pengadaan Material Isidentil UPTD Binamarga Ngoro

749,337,150.00

Pengadaan Material Isidentil UPTD Binamarga Ploso

799,880,525.00

Pemeliharaan Jalan Wonoayu - Pakis

304,842,250.00

Pemeliharaan Jalan Sentul - Kesamben (DAK)

511,081,600.00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Desa Dukuhdimoro Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Desa Dukuhmojo

190,550,300.00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kebontemu Morosunggingan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tebel - Mundusewu

197,888,100.00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gondek - Kertorejo

98,765,000.00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Munungkerep Kauman Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bakalan Rayung Sumberteguh Rehabilitasi Jalan Gudo - Kesemen

II - 132

Anggaran (Rp)

645,110,175.00 648,989,075.00

98,676,000.00

128,440,300.00

148,345,400.00 148,369,000.00 27,330,000.00

Rehabilitasi Jalan Denanyar - Megaluh

28,743,000.00

Rehabilitasi Jalan Mojogulung - Plandaan

36,437,500.00

Rehabilitasi Jalan Peterongan - Kalianyar

36,190,000.00

Rehabilitasi Jalan Talunkidul - Kesamben

30,415,000.00

Rehabilitasi Jalan Sentul - Kesamben

28,930,000.00

Rehabilitasi Jalan Tanjungwadung - Marmoyo

18,130,000.00

Rehabilitasi Jalan Bakalanrayung - Made

18,106,000.00

Rehabilitasi Jalan Keboan - Ngusikan

18,220,000.00

Rehabilitasi Jalan Darurejo - Purisemanding

18,130,000.00

Rehabilitasi Jalan Gebangbunder - Bangsri

27,330,000.00

Rehabilitasi Jalan Wonoayu - Pakis

27,345,000.00

Pemeliharaan Berkala Jalan Kesemen - Tanggungan

49,000,000.00

Pemeliharaan Berkala Jalan Jatipelem - Tanggungan

36,260,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Cukir - Mojowarno

18,040,000.00

Pemeliharaan Berkala Jalan Bareng - Wonosalam

27,148,000.00

Pemeliharaan Berkala Jalan Penggaron - Wonosalam

22,837,000.00

Pemeliharaan Berkala Jalan Ngrimbi - Panglungan

31,295,000.00

Pemeliharaan Berkala Jalan Ngumpul - Murong Sumbermulyo Pemeliharaan Jembatan Ds. Watugaluh, DIWEK

21,758,000.00

Pemeliharaan Berkala Jalan Ngoro-Bareng

27,170,000.00

Pemeliharaan berkala jalan Denanyar-Banjardowo

18,130,000.00

Pemeliharaan berkala jalan Keras-Sukoiber

18,106,000.00

Pemeliharaan Berkala Jalan Kapten Tendean

27,390,000.00

Pemeliharaan berkala Jalan Kwaron-Watugaluh

29,156,000.00

Pemeliharaan Jalan Ngrimbi - Kopen

98,506,000.00

Pemeliharaan Jalan Ceweng - Ngudirejo

81,046,000.00

Pemeliharaan Jalan Sukopinggir - Gudo

110,573,000.00

Pemeliharaan Jalan Tambakberas

9,748,000.00

57,935,000.00

Pemeliharaan Jalan Cipir - Banjardowo

106,559,000.00

Pemeliharaan Jalan Karangpakis - Karangjati

104,828,000.00

Pemeliharaan Jalan Made - Asemgede

104,560,000.00

Pemeliharaan Jalan Sucen - Gebangsewu

86,327,000.00

Pemeliharaan Jalan Karangmojo - Jatimlerek

27,676,000.00

Pemeliharaan Jalan Jatigedong - Jatirowo

107,726,000.00

Pemeliharaan Jalan Mojokrapak - Plosogeneng

85,881,000.00

Pemeliharaan Jalan Pelabuhan - Pojoklitih

90,801,000.00

Pemeliharaan Jalan Bangsri - Purisemanding

112,163,000.00

Rehabilitasi Jalan Kudubanjar-Made

16,500,000.00

Pemeliharaan Berkala Jalan Laksda Adi Sucipto

18,100,000.00

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Pengadaan Alat-Alat Ukur Dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur Dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

II - 133

Anggaran (Rp)

374,283,190.00 30,800,000.00 331,053,190.00 12,430,000.00 12,021,768,450.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

II - 134

% Capaian

Program/kegiatan

Anggaran (Rp)

Perencanaan normalisasi saluran sungai (survey kelayakan jaringan pengairan) Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

24,258,000.00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Pandanwangi Rehabilitasi/Pemeliharaan Kedungsuruh Rehabilitasi/Pemeliharaan Kulon Rehabilitasi/Pemeliharaan

Normalisasi Afvour

49,447,000.00

Saluran Sekunder

105,531,000.00

Normalisasi Kali Jombang

198,648,000.00

Normalisasi Afvour Dayu

50,429,000.00

29,700,000.00

Rehabilitasi Pemeliharaan Saluran Sekunder Rejoagung II (BRA II-9) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Sekunder Karobelah Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Sekunder Sumobito Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Pengadaan Pintu Air

138,775,100.00

Rehabilitasi/ pemeliharaan Saluran Sekunder RA IV

198,132,000.00

Rehabilitasi/ pemeliharaan Dam Watumayung II dan Jaringannya Rehabilitasi Dam Proko dan jaringannya

150,350,000.00

Normalisasi Afvour Pranggang

198,447,000.00

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Rejoagung II Hulu BRA II - 6 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Caruban Hulu/Hilir BCB 4 Rehabilitasi / Pemeliharaan Kali Jombang Wetan hulu/ hilir Dam Pancasila Normalisasi Afvour Watudakon

198,569,000.00

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Gotan

325,755,700.00

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Menganto Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Rejoagung I Hilir BRA-I Rehabilitasi Saluran Sekunder Mernung I

173,258,000.00

Rehabilitasi / Pemeliharaan saluran sekunder Tejo Kulon Hulu BTK I-10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Pasangan Talud Kali Jombang Kulon Hilir Dam Sambong

198,591,000.00

115,266,000.00 117,054,500.00 54,690,000.00 199,535,000.00

198,594,000.00

198,375,000.00 148,471,500.00 99,141,000.00

134,097,500.00 99,060,000.00

52,378,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Pasangan Talud Saluran Sekunder Sambong Dukuh Rehabilitasi / Pemeliharaan Pasangan Talud Saluran Sekunder Gude Ploso Pengadaan skot Balok dan Rantai

URUSAN WAJIB

II - 135

Anggaran (Rp) 49,959,000.00 49,568,000.00 181,810,000.00

Pengadaan Material Insidentil UPTD Pengairan Mojowarno Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Banjarsari Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Mojowarno Pengadaan Material Insidentil UPTD Pengairan Blimbing Rehabilitasi / Pemeliharaan Pasangan Talud Saluran Sub Sekunder Banyuarang Desa Sidowareg

113,008,000.00

Rehabilitasi / Pemeliharaan Pasangan Talud Saluran Sub Sekunder Banyuarang Desa Cukir Rehabilitasi / Pemeliharaan Pasangan Talud Kiri Avfour Kwayuhan Desa Pucangro Pengadaan Material Insidentil UPTD Pengairan Cukir

92,065,000.00

115,474,000.00 113,696,000.00 75,483,000.00 91,048,000.00

95,766,000.00 103,916,000.00

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder RA IVB di Hulu Dam Keplaksari Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder RA IVB di Hulu Dam Sunggingan Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder RA III di Hilir Bs. Gandan Desa Gajah Pengadaan Material Insidentil UPTD Pengairan Jombang Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud Kanan / Kiri Saluran Sub Sekunder Sumberagung (Hilir BSA I) Desa Banyuarang Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud Kanan / Kiri Sekunder Gude Denanyar Desa Pesantren Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud Kanan / Kiri Sekunder Gude Hulu BG 3 Desa Gude Pengadaan Material Insidentil UPTD Pengairan Perak

115,410,000.00

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Pilang Hulu Desa Wangkalkepuh Rehabilitasi / Pemeliharaan Pasangan Talud Kiri Hilir Dam Kedungasem Desa Bandarkedungmulyo

120,148,000.00

112,521,000.00 113,851,000.00 111,925,000.00 120,161,000.00

125,264,000.00 116,851,000.00 105,020,000.00

123,082,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Pilang Hilir Desa Pucangsimo dan Brangkal Pengadaan Material Insidentil UPTD Pengairan Mojoagung Pembangunan Store Dam Kali Catakbanteng Desa Kademangan Pengadaan Material Insidentil UPTD Pengairan Peterongan Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder RA II di Hilir BRA II 4 Pengadaan Material Insidentil UPTD Pengairan Kesamben Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Sentul Desa Jombok Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sub Sekunder Ngrandon Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Melik TT 99 Desa Pojokrejo Pengadaan Material Insidentil UPTD Pengairan Ploso

URUSAN WAJIB

Rehabilitasi / Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran Sekunder Jatimlerek Desa Plandaan Rehabilitasi / Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran Sekunder Kulak I Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Jatimlerek Desa Losari Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Jatimlerek di Hilir BJM 2 Desa Jatimlerek Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Nglebak III Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Rejoagung III Rehabilitasi Dam Jeruk II dan Salurannya (DAK)

II - 136

Anggaran (Rp) 125,238,000.00 90,287,500.00 84,830,000.00 149,986,000.00 122,548,000.00 132,497,750.00 90,701,000.00 86,299,000.00 122,561,000.00 129,419,000.00 73,984,000.00 73,869,000.00 91,062,000.00 91,985,000.00 123,674,000.00 149,803,900.00 254,533,000.00

Rehabilitasi Dam Begoyo dan Jaringannya (DAK)

155,109,000.00

Rehabilitasi Dam Grenjeng (DAK)

214,099,000.00

Rehabilitasi Dam Marmoyo IV (DAK)

180,820,000.00

Rehabilitasi Dam Ngepeh dan Jaringannya (DAK)

246,592,000.00

Rehabilitasi Dam Kulak IX (DAK)

262,345,000.00

Rehabilitasi Saluran Sekunder Made II

155,678,000.00

Rehabilitasi Saluran Irigasi Wonoayu (DAK)

197,608,000.00

Rehabilitasi Saluran Irigasi Bareng (DAK)

181,403,000.00

Rehabilitasi Saluran Irigasi Kabuh (DAK)

211,839,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mojowarno (DAK)

232,893,000.00

Rehabilitasi Saluran Irigasi Bangsri (DAK)

196,876,000.00

Rehabilitasi Saluran Irigasi Jarak (DAK)

174,777,000.00

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Ngepung di Hilir BNP 2 Ds Menganto Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Tejo Kulon di Hulu BTK I 3 Desa Tejo Fasilitasi Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi

116,393,000.00

Reinventarisasi Jaringan Irigasi Wilayah UPTD Cukir

48,620,000.00

Penyusunan GIS Jaringan Irigasi Wilayah UPTD Perak

48,510,000.00

Rehabilitasi Afvour Gabus Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Sekunder Mernung I Desa Sumbernongko Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Sekunder Rejoagung III Desa Grogol Normalisasi Sungai/ Saluran Dalam Kota (Pendukung Adipura) Pengadaan Tanah Waduk Grogol

113,463,000.00 8,105,000.00

148,639,000.00 93,725,000.00 173,376,000.00 56,750,000.00 20,000,000.00

Rehabilitasi Kali Made

14,500,000.00

Rehabilitasi Kali Jombang Wetan

21,895,000.00

Rehabilitasi Kali Jombang Kulon

15,202,000.00

Rehabilitasi Dam Karangan III

9,108,000.00

Rehabilitasi Dam Sumberdad

9,130,000.00

Rehabilitasi Dam Banjarsari

10,932,000.00

Rehabilitasi Dam Gogor

12,747,000.00

Rehabilitasi Dam Kepuhsari

12,540,000.00

Rehabilitasi Dam Pandanwangi

12,740,000.00

Rehabilitasi Dam Sumberjo

10,890,000.00

Rehabilitasi Dam Sumbersari

10,868,000.00

Pemeliharaan Berkala Saluran sekunder Tejokulon

10,780,000.00

Rehabilitasi Saluran Induk Pulorejo II

9,053,000.00

Rehabilitasi Saluran Sekunder Gude

23,688,000.00

Rehabilitasi Saluran Sekunder Pilang

10,930,000.00

Rehabilitasi Saluran Sekunder Rejoagung I

12,325,000.00

Rehabilitasi Saluran Sekunder Rejoagung IV

12,691,000.00

Rehabilitasi Saluran Sekunder Rejoagung IV B

10,920,000.00

Rehabilitasi Saluran Sekunder Tejowetan

II - 137

Anggaran (Rp)

9,790,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Rehabilitasi Saluran Sekunder Caruban

9,111,000.00

Rehabilitasi Saluran pembuang Binorong

8,778,000.00

Rehabilitasi Saluran Pembuang Gumbrek

7,975,000.00

Rehabilitasi Saluran Pembuang Kedung Bajul

9,065,000.00

Rehabilitasi Saluran pembuang Mekikis

10,932,000.00

Rehabilitasi Saluran pembuang Sapon

11,968,000.00

Rehabilitasi Saluran pembuang Sidomukti

II - 138

Anggaran (Rp)

8,650,000.00

Rehabilitasi Kali Putih

16,760,000.00

Rehabilitasi Kali Bancang

17,352,000.00

Rehabilitasi Saluran Sekunder Mojosari

165,544,000.00

Rehabilitasi Saluran Sekunder Karangan IV

188,800,000.00

Rehabilitasi Saluran Sekunder Sentul

7,862,000.00

Rehabilitasi Saluran Pembuang Kesamben

7,862,000.00

Rehabilitasi Saluran Pembuang Kedunglopis

7,917,000.00

Rehabilitasi Dam Kedunglumpang

7,672,000.00

Rehabitasi Saluran Primer Tanggalrejo

7,502,000.00

Rehabilitasi Saluran Sekunder Sumobito

8,002,000.00

Rehabilitasi Saluran Pembuang Turibaru

7,892,000.00

Rehabilitasi Saluran Sekunder Gude Denanyar

7,958,000.00

Rehabilitasi Saluran Sekunder Gude Ploso

7,914,000.00

Rehabilitasi Saluran Induk Konto Surabaya bawah

7,799,000.00

Rehabilitasi Saluran Sub Sekunder Sumberagung

7,727,000.00

Rehabilitasi Dam Dukuhklopo

7,931,000.00

Rehabilitasi Dam Gamongan dan jaringannya

7,692,000.00

Rehabilitasi Saluran Pembuang Pagak

7,826,000.00

Rehabilitasi Saluran Pembuang Pranggang

7,834,000.00

Rehabilitasi Saluran Sub Sekunder Pulorejo

7,799,000.00

Rehabilitasi Saluran Sekunder Gangsiran

7,831,000.00

Rehabilitasi Dam Badas

7,862,000.00

Rehabilitasi Saluran Sekunder Wangkal

7,645,000.00

Rehabilitasi Saluran Sekunder Pilang Hulu

7,700,000.00

Rehabilitasi Saluran Sekunder Roworayung

7,760,000.00

Rehabilitasi Saluran Pembuang Manduro

7,760,000.00

Rehabilitasi Dam Manunggal

7,815,000.00

Rehabilitasi Saluran Sekunder W. Bangsri

7,980,000.00

Rehabilitasi Saluran Induk Jatimlerek

7,568,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Rehabilitasi Saluran Sekunder Gotan

7,788,000.00

Rehabilitasi Saluran Sekunder Godong

7,920,000.00

Rehabilitasi Saluran Sekunder Bodo

8,030,000.00

Rehabilitasi Saluran Sekunder Cangakan

8,063,000.00

Rehabilitasi Saluran Sekunder Mlaten

7,865,000.00

Rehabilitasi Saluran Sekunder Japanan

7,851,000.00

Rehabilitasi Dam Mundusewu

7,980,000.00

Rehabilitasi Saluran Sekunder karangwinongan

7,942,000.00

Rehabilitasi Saluran Sekunder Gempol

7,964,000.00

Rehabilitasi Saluran Sekunder Grobogan

7,865,000.00

Rehabilitasi Dam Kedungsari

7,916,000.00

Rehabilitasi Saluran Pembuang Kepuh kembeng

7,975,000.00

Rehabilitasi Dam Sumbergrenjeng

7,755,000.00

Rehabilitasi Saluran Sekunder Penampan

7,865,000.00

Rehabilitasi Saluran Sekunder Gambiran

7,865,000.00

Rehabilitasi Saluran Sekunder Tejo Kulon II

7,880,000.00

Rehabilitasi Saluran Sekunder Kapas

7,865,000.00

Rehabilitasi Saluran Sekunder Turibaru

7,920,000.00

Rehabilitasi Saluran Sekunder Kwayuhan

7,990,000.00

Rehabilitasi Saluran Sub Sekunder Rejoagung IV. B

7,804,000.00

Rehabilitasi Saluran Pembuang Gabus

7,881,000.00

Rehabilitasi Saluran Sub Sekunder Sepanyul

7,944,000.00

Rehabilitasi Dam Jatisari

7,942,000.00

Rehabilitasi Dam Jalak

7,870,000.00

Rehabilitasi Kali Ngotok Ring kanal

II - 139

Anggaran (Rp)

7,777,000.00

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

1,108,122,300.00

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air (Pendampingan Program WISMP) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air (Pembinaan dan Pemberdayaan HIPPA) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air (Program WISMP) Rehabilitasi DI Mojowarno (Saluran Sekunder Mojowarno) 229 Ha Rehabilitasi DI Segitik (Saluran Sekunder Segitik) 209 Ha

40,551,200.00 343,884,500.00

163,560,000.00 169,759,000.00 179,827,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Rehabilitasi DI Banjarjo (Saluran Sekunder Banjarjo) 314 Ha Program Penerangan Jalan Umum

URUSAN WAJIB

Monitoring, Normalisasi, Perbaikan dan Pemasangan PJU. Penggantian Lampu PJU di Jl. Basuki Rahmat Penggantian Lampu PJU di Jl. Chasbullah-Batas Kota Mojokrapak Pengadaan Material Insidentil PJU

II - 140

Anggaran (Rp) 210,540,600.00 3,590,812,500.00 74,861,500.00 108,568,000.00 98,718,000.00 572,596,600.00

Penggantian Lampu PJU di Jl. Airlangga

98,628,000.00

Penggantian Lampu PJU di Jl. Juanda

44,428,000.00

Penggantian Lampu PJU di Jl. Setiabudi

39,518,000.00

Penggantian Lampu PJU di Jl. Kretarto

59,202,000.00

Penggantian Lampu PJU di Jl. Cempaka

23,711,000.00

Penggantian Lampu PJU di Jl. Yos Sudarso

241,412,000.00

Penggantian Lampu PJU di Jl. Mastrip

148,048,000.00

Penggantian Lampu PJU di Jl. Perak Bandarkedungmulyo Penggantian Lampu PJU di Kwaron

269,198,000.00

Pemasangan KwH Meter Kecamatan Peterongan

150,001,000.00

Pemasangan KwH Meter Kecamatan Jombang

143,012,000.00

128,236,000.00

Pemasangan KwH Meter Kecamatan Diwek

72,567,000.00

Pemasangan KwH Meter Kecamatan Perak

77,520,000.00

Pemasangan KwH Meter Kecamatan Megaluh

82,151,000.00

Pemasangan KwH Meter Kecamatan Ngoro

46,196,000.00

Pemasangan KwH Meter Kecamatan Kudu

125,623,000.00

Pemasangan KwH Meter Kecamatan Ngusikan

72,586,000.00

Pemasangan KwH Meter Kecamatan Ploso

34,155,000.00

Pemasangan KwH Meter Kecamatan Kabuh

37,505,000.00

Pemasangan KwH Meter Kecamatan Sumobito

285,998,000.00

Pemasangan KwH Meter Kecamatan Mojoagung

239,880,000.00

Pemasangan KwH Meter Kecamatan Jogoroto

52,706,000.00

Pemeliharaan Tiang Profil PJU

63,779,400.00

Listrik Masuk Desa Kecamatan Wonosalam

79,956,000.00

Listrik Masuk Desa Kecamatan Bareng

60,192,000.00

Listrik Masuk Desa Kecamatan Kabuh

0.00

Listrik Masuk Desa Kecamatan Plandaan

0.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

URUSAN WAJIB

Program/kegiatan Pemasangan Lampu PJU Baru di ploso-Jatigedong

9,010,000.00

Penggantian lampu PJU di Jl. Raya Jatisari-Kabuh

9,000,000.00

Penggantian Lampu PJU di Jl. Raya Sukodadi-Auri Kabuh Penggantian Lampu PJU di Prof M.Yamin

10,180,000.00

Penggantian Lampu PJU di Jl. Kapten Tendean

10,780,000.00

Penggantian lampu PJU di Jl. KH. Hasyim Asyari T.18 REALISASI PU BINA MARGA

4

Urusan Perumahan 1 Terwujudnya sarana dan prasarana dasar yang memadai bagi masyarakat

DPU Cipta Karya 1 Terwujudnya perumahan yang layak huni bagi masyarakat kurang mampu sejumlah 2.500 unit pada 2013;

2 Terwujudnya sanitasi lingkungan di permukiman yang padat huni di wilayah perkotaan pada tahun 2013; 3 Terpenuhinya kebutuhan air bersih di daerah rawan air bersih pada tahun 2013.

500

1,698

340% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

19

41

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 216% Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor

11 desa

11 desa 1893 KK

100% Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

5

1 Meningkatnya sistem infrastruktur penunjang agribisnis

1 Jumlah dokumen tata ruang yang dihasilkan

3

3

II - 141

12,760,000.00 8,130,000.00 94,087,857,857.00

74,872,314,150 1,059,221,837.00 457,424.00 132,570,023.00 36,446,500.00 224,775,000.00 4,900,000.00 6,000,000.00 26,540,000.00 31,995,000.00 2,854,250.00 252,374,000.00 11,920,700.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

50,614,000.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

66,231,500.00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Urusan Penataan Ruang

Anggaran (Rp)

100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4,584,000.00

163,144,440.00 15,015,000.00 28,800,000.00 3,927,906,650.00

Sasaran sistem No 1 Meningkatnya infrastruktur penunjang agribisnis URUSAN WAJIB

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2,116,810,000.00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

51,788,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

158,717,600.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

701,197,450.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Dinas PU. Cipta Karya Pembangunan Dokumen Rencana Pembangunan Komplek Perkantoran Pemkab. Jombang Pembangunan Gedung Rumah Dinas Pengadilan Agama Pembangunan Gedung Kantor Penyusunan DED Gedung BAPPEDA Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

9,295,000.00 27,548,000.00 2,895,000.00 0.00 207,001,600.00 609,579,000.00 43,075,000.00 116,475,000.00 104,925,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

11,550,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Rencana Strategis SKPD

49,894,000.00

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pemeliharaan Saluran Drainase dan Trotoar UPTD Ploso Pemeliharaan Saluran Drainase dan Trotoar UPTD Mojoagung Pemeliharaan Saluran Drainase dan Trotoar UPTD Ngoro Pembangunan Saluran Drainase Ds. Kaliwungu Pembangunan Saluran Drainase Ds. Sengon Pembangunan Saluran Drainase Ds. Plandi

II - 142

Anggaran (Rp)

18,999,000.00 30,895,000.00 3,668,921,550.00 92,293,000.00 128,571,000.00 58,078,500.00 74,576,000.00 132,328,000.00 85,283,000.00

Pembangunan Saluran Drainase Ds. Krembangan

187,194,100.00

Pembangunan Saluran Drainase Ds. Pengampon

127,247,000.00

Pemeliharaan saluran drainase dan trotoar UPTD Jombang

495,446,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Desa Denanyar

97,120,000.00

Pembangunan Saluran Drainase Desa Kepatihan

95,917,000.00

Pembangunan Saluran Drainase Jl. Ahmad Dahlan (alon-alon) Pembangunan Saluran Drainase Jl. Dr. Soetomo

286,731,950.00

Pembangunan Saluran Drainase Desa Betek

214,582,000.00

Pembangunan Saluran Drainase IKK Mojoagung

144,158,000.00

Pembangunan Saluran Drainase Desa Rejoagung

97,168,000.00

Perencanaan Drainase IKK Ngoro

48,998,000.00

Perencanaan Drainase Kawasan Desa Kepatihan

48,778,000.00

Pembangunan Saluran Drainase Desa Kudubanjar Kec. Kudu Pembangunan Saluran Drainase Desa Plumbongambang Kec. Gudo Pembangunan Saluran Drainase Desa Bareng Kec. Bareng Pembangunan Saluran Drainase Desa Gadingmangu Kec. Perak Pembangunan Trotoar Desa Mojotrisno Kec. Mojoagung Pembangunan Saluran Drainase Desa Watudakon Kec. Kesamben Pembangunan Saluran Drainase Desa Jombang Kec. Jombang Pembangunan Saluran Drainase Desa Jombatan Kec. Kesamben Pembangunan Saluran Drainase Desa Pulogedang Kec. Tembelang Pembangunan Saluran Drainase Jalan Sisingamangaraja Desa Kepatihan Kec. Jombang Pembangunan Saluran Drainase Desa Kepanjen Kec. Jombang Pembangunan Saluran dan Trotoar IKK Jogoroto

48,067,000.00

246,853,000.00

146,116,000.00 48,286,000.00 145,817,000.00 48,316,000.00 48,450,000.00 80,853,000.00 67,614,000.00 67,389,000.00 114,589,000.00 95,900,000.00 23,966,000.00

Pembangunan Trotoar / Drainase JL.Patimura

46,980,000.00

Pembagunan Trotoar / Drainase JL. Wahidin Sudiro Husodo Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Pemeliharaan Jalan Wilayah UPTD Jombang

25,256,000.00

Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kepanjen Kec. Jombang Pemeliharaan Jalan Lingkungan UPTD Ploso

II - 143

Anggaran (Rp)

4,784,947,650.00 653,166,000.00 193,854,000.00 145,502,900.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

II - 144

% Capaian

Program/kegiatan

Anggaran (Rp)

Pemeliharaan Jalan Lingkungan UPTD Mojoagung

210,411,900.00

Pemeliharaan Jalan Lingkungan UPTD Ngoro

202,277,750.00

Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kepatihan-Pulo

269,336,000.00

Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa Kepanjen

96,671,000.00

Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa Kebonagung

113,421,000.00

Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa Tambakrejo

164,122,000.00

Pemeliharaan Jalan Lingkungan Perumahan Candi Indah Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa Karangwinongan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa Bandung

120,876,000.00

Pemeliharaan Jalan Kec. Tembelang Pemeliharaan Jalan Kec. Diwek Pemeliharaan Jalan Kec. Kudu Pemeliharaan Jalan Diwek Pemeliharaan Jalan Sumobito Pemeliharaan Jalan Gudo Pemeliharaan Jalan Diwek Pemeliharaan Jalan Tembelang Pemeliharaan Jalan Kesamben Pemeliharaan Jalan Kec. Kesamben Pemeliharaan Jalan Kesamben Pemeliharaan Jalan Jogoroto Pemeliharaan Jalan Permai Pemeliharaan Jalan Podoroto Pemeliharaan Jalan Kedungmlati Pemeliharaan Jalan

208,744,000.00

Lingkungan Desa Mojokrapak

48,326,000.00 192,356,950.00

Lingkungan Desa Pandanwangi

58,073,000.00

Lingkungan Desa Bakalan Rayung

48,196,000.00

Lingkungan Desa Jatirejo Kec.

48,200,000.00

Lingkungan Desa Menturo Kec.

72,102,950.00

Lingkungan Desa Spanyul Kec.

47,955,000.00

Lingkungan Desa Keras Kec.

72,035,000.00

Lingkungan Desa Jatiwates Kec.

48,345,600.00

Lingkungan Desa Jatiduwur Kec.

119,935,000.00

Lingkungan Desa Kedungbetik

71,377,000.00

Lingkungan Desa Podoroto Kec.

96,159,000.00

Lingkungan Desa Janti Kec.

193,288,900.00

Lingkungan Perum Sambong

125,740,000.00

Lingkungan Dsn. Garu Ds.

48,496,000.00

Lingkungan Dsn. Ingaskerep Ds.

48,537,000.00

Sudarman dan Jalan Suwo Pawiro

48,563,200.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Dsn. Kedungbentul Ds. Kedungturi Pemeliharaan Jalan Lingkungan Dsn. Jatirejo Ds. Jombok Pemeliharaan Jalan Lingkungan Dsn. Blimbing Ds. Karangan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Dsn. Mundusewu Ds. Bareng Pemeliharaan Jalan Lingkungan Dsn. Mlerep Ds. Ketapangkuning Pemeliharaan Jalan Lingkungan Dsn. Ngumpakulon (Sidowengku) - Ngumpaketen (Kedungmlati) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Ds. Kampung Baru

48,434,700.00

Pemeliharaan Jalan Lingkungan Dsn. Kopen Ds. Ngrimbi Pemeliharaan Jalan Lingkungan Ds. Plabuhan

48,410,200.00

Pemeliharaan Jalan Lingkungan Dsn. Dadirejo Ds. Ngrimbi Pemeliharaan Jalan Lingkungan Ds. Tambakrejo Gg. Pondok Pemeliharaan Jalan Lingkungan Ds. Sengon

48,468,700.00

48,686,200.00 48,749,700.00 48,650,700.00 96,856,200.00 96,817,600.00 97,046,200.00

97,017,200.00

194,073,000.00 48,670,200.00

Pemeliharaan Jalan Lingkungan Dsn. Ngoro Kidul Ds. Ngoro Pemeliharaan Jalan Lingkungan Ds. Jombang

48,392,700.00

Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Pembangunan Saluran Drainase (TPT) Ds. Carangwulung Pembangunan Saluran Drainase (TPT) Desa Banjardowo Pembangunan Saluran Drainase (TPT) Dusun Jabaran Desa Mundusewu Pembangunan Saluran Drainase (TPT) Dusun Jembaran Desa Jombok Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Inventarisasi Jalan Lingkungan

625,113,000.00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Musrenbang Kecamatan) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Biaya Umum DAK Air Bersih Penelitian Potensi Air Tanah Dalam

II - 145

Anggaran (Rp)

48,605,200.00

85,320,000.00 205,618,000.00 140,860,000.00 193,315,000.00 70,608,700.00 47,384,950.00 23,223,750.00 2,561,814,600.00 12,413,500.00 47,763,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

II - 146

% Capaian

Program/kegiatan

Anggaran (Rp)

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih

145,369,600.00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Dsn. Ngapus Ds. Sumberaji (DAK) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Ds. Banjarsari Ds. Bareng (DAK) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Ds. Jenisgelaran (DAK) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Ds. Pulosari (DAK) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Ds. Wonokerto (DAK) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Ds. Wonosalam (DAK) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Dsn. Garurejo Ds.Gongseng Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Kromong Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Cupak Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Balongsari Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Karangdagangan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Ngrimbi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Mojodanu Kec. Ngusikan Inventarisasi Pengelolaan Air Bersih Lokasi Rawan Air Wilayah Utara Sungai Brantas Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Dsn. Banjarsari Ds. Bareng Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Ds. Jenisgelaran Bareng Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Ds. Sambirejo Wonosalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Ds. Kromong Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Ds. Pulosari Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Ds. Mojodanu Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Ds. Karangdagangan

267,804,000.00 216,377,000.00 190,117,000.00 213,465,200.00 209,906,000.00 244,868,000.00 148,465,000.00 185,500,000.00 104,542,000.00 0.00 197,903,000.00 199,000,000.00 0.00 46,843,000.00 15,125,500.00 21,067,000.00 20,625,000.00 26,681,000.00 15,458,800.00 13,237,000.00 3,266,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Ds. Purisemanding Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Ds. Wonosalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Ds. Galengdowo Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kawasan Pergudangan Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Kawasan Pergudangan Program pembangunan infrastruktur perdesaan Pembangunan Jalan Lingkungan Ds Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Pembangunan Jalan Lingkungan Ds Blimbing Kec. Kesamben Pembangunan Jalan Lingkungan Ds Wringinpitu Kec. Mojowarno Pembangunan Jalan Lingkungan Ds Tugusumberjo Kec. Peterongan Pembangunan jalan lingkungan Ds. Nglele Kec. Sumobito Pembangunan jalan lingkungan Ds. Budugsidorejo Kec. Sumobito Pembangunan jalan lingkungan Ds.Sidowarek Kec. Ngoro Biaya Umum Program pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan Jalan Lingkungan Ds.Kayangan Kec.Diwek Pembangunan Jalan Lingkungan Ds.Mayangan Kec.Jogoroto Pembangunan Jalan Lingkungan Ds.Sumberagung Kec.Perak Pembangunan Jalan Lingkungan Ds.Wonosalam Kec.Wonosalam Pembangunan Jalan Lingkungan Ds.Watudakon Kec.Kesamben Pembangunan Jalan Lingkungan Ds.Kudubanjar Kec.Kudu Pembangunan Jalan Lingkungan Ds.Kalangsemanding Kec.Perak

URUSAN WAJIB

II - 147

Anggaran (Rp) 5,549,000.00 7,014,000.00 3,455,000.00 4,151,979,500.00 4,107,351,500.00 44,628,000.00 9,012,339,850.00 329,603,800.00 187,000.00 48,164,000.00 58,055,000.00 145,218,000.00 58,158,000.00 192,257,000.00 125,047,750.00 144,042,000.00 193,779,000.00 72,304,000.00 144,685,000.00 48,556,000.00 191,885,000.00 68,004,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

II - 148

% Capaian

Program/kegiatan

Anggaran (Rp)

Pembangunan Jalan Lingkungan Ds.Plosokerep Kec.Sumobito Pembangunan Jalan Lingkungan Ds. Denanyar Kec. Jombang Pembangunan Jalan Lingkungan Ds. Sawiji Kec. Jogoroto Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Kalimati Ds. Podoroto Kec. Kesamben Pembangunan Jalan Paving Dsn. Sumbersari-Dsn. Suko Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Sumbermulyo Ds. Sumbermulyo Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Pandean-Berjel Ds. Ngoro Pembangunan Jalan Lingkungan Ds. Kedungpari Kec. Mojowarno Pembangunan Jalan Lingkungan Ds. Mancar Kec. Peterongan Pembangunan Jalan Paving/Rabat Dsn. Kalikijing Ds. Kedungdowo Pembangunan Jalan Paving/Rabat Dsn. Pagerrongkal Ds. Pagertanjung Pembangunan Jalan Lingkungan Ds. Sukodadi Kec. Kabuh Pembangunan Jalan Lingkungan (rabat) Ds. Asemgede Kec. Ngusikan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Blimbing

193,208,000.00

Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Jombok

192,735,000.00

Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Tanggungan

194,336,000.00

Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Blimbing

194,044,950.00

193,388,000.00 96,927,000.00 163,172,000.00 186,546,000.00 192,196,000.00 192,488,000.00 192,696,000.00 72,795,000.00 241,860,950.00 249,704,000.00 193,256,000.00 120,235,000.00 193,269,950.00

Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Sanggar Desa Jarak Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Kedungbogo

96,398,450.00 194,527,900.00

Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Manduro

193,892,000.00

Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Plabuhan

193,698,000.00

Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Plandaan

58,217,000.00

Survey Pradesain Infrastruktur

35,544,650.00

Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Morosunggingan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Pojokklitih

194,235,000.00

Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Mojokrapak

169,944,000.00

194,315,950.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Gebangbunder

194,198,950.00

Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Bandarkedungmulyo Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Bandung

257,405,000.00

Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sumberjo

337,040,000.00

Pembangunan Jembatan Dusun Munggut Desa Cupak Kec. Ngusikan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Plumbongambang Kec. Gudo Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Jabon Kec. Jombang Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Tunggorono Kec. Jombang Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Japanan Kec. Mojowarno Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Jogoroto Kec. Jogoroto Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Kwaron Kec. Diwek Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Perak Kec. Perak Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Jombatan Kec. Kesamben Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Pojokkulon Kec. Kesamben Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Kedungdowo Kec. Ploso Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Carangwulung Kec. Wonosalam Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Ngudirejo Kec. Diwek Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Badas Kec. Sumobito Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sumberjo Kec. Wonosalam Pembangunan Tembok Penahan Dan Pengerasan Jalan Desa Blimbing Kec. Gudo Pembangunan Tembok Penahan Desa Sengon Kec. Jombang Program Pengembangan Perumahan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat

II - 149

Anggaran (Rp)

174,016,000.00 48,311,000.00 48,616,900.00 143,318,950.00 145,061,000.00 87,152,000.00 137,552,000.00 96,827,950.00 72,552,000.00 121,166,950.00 107,625,000.00 67,549,000.00 145,065,900.00 114,858,000.00 72,367,950.00 254,628,000.00 48,179,000.00 125,271,950.00 386,002,550.00 173,066,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (Bantuan Gertak) Program Lingkungan Sehat Perumahan

URUSAN WAJIB

Biaya Umum DAK Bidang Sanitasi

212,936,550.00 902,861,925.00 77,760,000.00

Pembangunan MCK Desa Banjardowo Kec. Kabuh

139,738,000.00

Biaya Pendampingan Sanitasi PNPM Mandiri

362,079,325.00

Pembangunan MCK Ds. Gedongombo Kec. Ploso

49,494,000.00

Pembangunan MCK Ds. Kayangan

48,836,000.00

Pembangunan MCK Ds. Daditunggal

48,812,000.00

Pembangunan MCK Ds. Tondowulan

48,788,000.00

Pembangunan MCK Ds. Keboan

24,560,000.00

Pembangunan MCK Ds. Kedungjati (DAK)

24,204,900.00

Pembangunan MCK Ds. Sukodadi Kec. Kabuh

II - 150

Anggaran (Rp)

5,520,000.00

Pembangunan MCK Ds. Sumberaji Kec. Kabuh

73,069,700.00

Program pengelolaan areal pemakaman

261,047,500.00

Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan areal pemakaman Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

998,500.00 260,049,000.00

Program Pemanfaatan Ruang

167,345,800.00

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang Suvey Pelayanan Bidang Ketata-Bangunan

48,605,500.00

Penataan Bangunan Reklame

98,835,200.00

19,905,100.00

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

142,138,000.00

Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaaan Persampahan Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan Kerjasama Pengelolaan Sampah

142,138,000.00 6,055,969,725.00 631,538,000.00 3,761,663,450.00 0.00 10,223,500.00

Peningkatan Metode Pengolah Sampah 3R

261,214,500.00

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir Penyusunan Rencana Induk Persampahan

858,459,275.00 269,390,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Peningkatan Bidang Persampahan

URUSAN WAJIB

Penyusunan UKL/UPL TPST Analisa Laboratorium Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Riview Amdal Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH Pengecatan Pohon, Kanstein, Bak/Pot Taman dan Pagar Taman Pengadaan Tanah untuk RTH di Jl. Sukarno-Hatta Penataan Taman Alon-Alon Penanaman Pohon Pelindung Penataan RTH Kawasan Keplaksari Penataan RTH dan Revitalisasi Taman Kebonrojo

1 Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan

90%

90% 100%

II - 151

0.00 0.00 7,941,493,800.00 966,602,000.00 6,449,500.00 284,986,000.00 4,380,273,450.00 105,394,000.00 95,077,000.00 395,150,850.00 1,173,615,000.00

20,682,000.00

100% Program Perencanaan Tata Ruang Evaluasi Pemanfaatan Lahan Kabupaten Jombang

100%

3,579,000.00

Pengadaan Tanah untuk RTH di Kawasan Perkotaan

BAPPEDA

1 Realisasi target capaian kinerja penyelenggaraan pembangunansistem sebesar 80%; 2 Pelembagaan perencanaan partisipatif

49,339,000.00

100,292,000.00

REALISASI PU CIPTA KARYA

Urusan Perencanaan Pembangunan

210,563,000.00

Penataan RTH dan Revitalisasi Taman Kawasan Ringincontong Penataan RTH dan Revitalisasi Taman Koridor Jl. Dr. Sutomo Penataan RTH Taman Jalur Hijau Ring Road Kota Jombang Penataan Sarana dan Prasarana RTH Mojoagung

Penyusunan Rencana Tindak dan DED Kawasan Alonalon dan Halaman Masjid Penyusunan DED Tugu Batas Kabupaten JombangMojokerto

6

Anggaran (Rp)

100% Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Peterongan

100,376,000.00 99,011,000.00 213,585,000.00

0.00 0.00 45,886,081,637.00 7,223,578,835.00 389,890,200.00 146,646,200.00 121,542,000.00

No

1 Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Sasaran pemerintahan URUSAN WAJIB

Indikator Kinerja 3 Jumlah dokumen perencanaan/penelitian yang dimanfaatkan

Target 2013

Realisasi 2013 20

% Capaian 20

Program/kegiatan

100% Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan

121,702,000.00

Kabuh Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

69,321,200.00

Pengawasan pemanfaatan ruang

69,321,200.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

II - 152

Anggaran (Rp)

159,606,050.00 8,704,870.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

57,700,000.00

Pengadaan Mebeleur

39,200,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

35,662,480.00 6,465,000.00 11,873,700.00

Program peningkatan disiplin aparatur

7,095,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

7,095,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Rencana Strategis SKPD

39,579,100.00

Program pengembangan data/informasi

46,574,500.00

Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

46,574,500.00

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Review Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Jombang Program perencanaan pengembangan kotakota menengah dan besar Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

36,481,500.00

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

23,017,200.00

Program perencanaan pembangunan daerah

1,588,136,133.00

8,702,800.00 30,876,300.00

36,481,500.00 73,734,700.00 73,734,700.00 23,017,200.00

Penyusunan Rancangan RKPD

183,918,800.00

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

289,642,035.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

96,172,000.00

Penyusunan KUA dan PPAS

87,435,150.00

Pemeliharaaan SIPPD

86,455,000.00

Penyusunan Rancangan RPJMD Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa

496,041,648.00 98,205,500.00

Penyediaan SIPPD Perencanaan dan Evaluasi Jangka Menengah Program perencanaan pembangunan ekonomi

250,266,000.00

Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah Penyusunan indikator ekonomi daerah

158,059,600.00

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

153,224,350.00

Penyusunan Study Kelayakan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Wilayah Program perencanaan sosial dan budaya

207,547,400.00

Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan

147,416,800.00

Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan

92,384,400.00

759,563,450.00

157,724,400.00

83,007,700.00

960,418,190.00

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

104,216,090.00

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Bidang Sosial Budaya Studi Kelayakan Sarana Prasarana Pemerintah Daerah

143,793,400.00

Penyusunan Masterplan Obyek Wisata Daerah

368,345,500.00

52,337,000.00 51,925,000.00

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana Inventarisasi Jaringan Irigasi Kabupaten Jombang

980,164,887.00

Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif

156,347,150.00

Pendampingan Program WISMP Survey Kondisi Sanitasi di Kabupaten Jombang Inventarisasi Jalan Kabupaten Jombang

II - 153

Anggaran (Rp)

135,782,437.00 140,722,900.00 42,456,000.00 160,303,500.00 49,056,700.00

Survey Inventarisasi Embung Kabupaten Jombang

295,496,200.00

Program Penelitian Dan Pengembangan

418,953,150.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan

125,868,750.00

Penetapan Hari Jadi Kabupaten Jombang

32,085,900.00

Kajian Sejarah Kawasan Utara Brantas Kabupaten Jombang Iptek Bagi Wilayah

63,998,500.00 197,000,000.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

480,667,950.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

25,124,265.00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

II - 154

64,150,000.00 6,600,000.00 27,298,300.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

25,438,800.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

1,929,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

4,181,000.00

1,790,600.00

122,638,350.00 54,835,900.00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

132,470,235.00

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

297,912,700.00

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

135,898,000.00

Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP)

Urusan Perhubungan

10,116,500.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Makanan Dan Minuman

7

Anggaran (Rp)

4,095,000.00 234,196,400.00 234,196,400.00

41,272,500.00 37,967,200.00 82,775,000.00

REALISASI BAPPEDA

6,565,312,310.00

DINAS PERHUBUNGAN & KOMUNIKASI

6,869,386,400.00

No

Sasaran 1 Terwujudnya URUSAN WAJIB sarana dan prasarana dasar yang memadai bagi masyarakat

Indikator Kinerja 1 Jumlah penumpang yang diangkut (orang) 2 Jumlah sarana dan prasarana transportasi (unit) 3 Penurunan fatalitas kecelakaan lalu lintas (kecelakaan)

Target 2013

Realisasi 2013

4,367,430

4,641,055

933

1,251

2

1,081

% Capaian

Program/kegiatan

107.41 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 143.08 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

1,555,863,957.00 161,947,727.00

Listrik

62.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan

8,084,800.00

Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

74,162,500.00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

32,195,150.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

67,041,300.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

63,105,500.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

30,103,900.00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

II - 155

Anggaran (Rp)

20,683,000.00 3,556,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

208,000.00 63,565,000.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

94,280,500.00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

41,230,580.00 500,000.00 895,200,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

351,684,500.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

121,512,000.00

Pengadaan Mebeleur

100,335,000.00

52,091,500.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

36,900,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

31,141,500.00

Program peningkatan disiplin aparatur

67,271,600.00

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

46,798,400.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

20,473,200.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

44,672,400.00

9,704,500.00

5,600,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

URUSAN WAJIB

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

0.00 6,160,000.00

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

32,912,400.00

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

92,170,500.00

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

15,787,500.00

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Rehabilitasi/Pemeliharaan LLAJ Rehabilitasi/Pemeliharaan Mojoagung Rehabilitasi/Pemeliharaan Stadion Rehabilitasi/Pemeliharaan Perlintasan Kereta Api Rehabilitasi/Pemeliharaan

Fasilitas Transportasi Dan

0.00 76,383,000.00 1,470,875,250.00 149,644,000.00 88,914,000.00 374,422,000.00 274,412,000.00

Traffick Simpang Empat

29,500,000.00

Traffick Simpang Empat

79,200,000.00

Traffick Simpang Empat

79,500,000.00

Marka

Pogram peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Pengadaan Marka Jalan Pengadaan pagar pengaman jalan Pelayanan Perparkiran

II - 156

Anggaran (Rp)

395,283,250.00 124,520,000.00 0.00 124,520,000.00 2,352,837,500.00 476,143,500.00 309,566,000.00 43,021,000.00 1,127,022,000.00

Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

397,085,000.00

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

189,335,500.00 189,335,500.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

URUSAN WAJIB

8

Urusan Lingkungan Hidup 1 Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan

2 Terwujudnya nilai nilai kearifan lokal yang berpihak pada kelestarian lingkungan hidup

Program/kegiatan

2,420,000.00 2,420,000.00

REALISASI DINAS PERHUBUNGAN

6,251,651,207.00

Badan Lingkungan Hidup

3,922,467,750.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Terpenuhinya baku mutu kualitas lingkungan pada 2013; 1 Pemenuhan baku mutu air

Anggaran (Rp)

399,635,752.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 20% Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

44,521,702.00 3,452,200.00

a Air limbah RS/ Puskesmas b Air sungai (Musim Hujan) c Air sungai (Musim Kemarau) d Air limbah industri besar e Air limbah industri kecil/UKM 2 Pemenuhan baku mutu udara a Lokasi padat lalu lintas

100%

20%

100%

94%

94% Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

57,475,000.00

100%

39%

39% Penyediaan Alat Tulis Kantor

10,405,150.00

100%

75%

75% Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

11,307,850.00

100%

36%

36% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

100%

100%

1 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

2,632,000.00

b Lokasi industri berpotensi pencemaran

100%

100%

1 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-

2,202,000.00

2 Tersedianya ruang terbuka hijau sebesar 30% di perkotaan pada 2013; lingkungan sehat 3 Terwujudnya di setiap kawasan permukiman pada 2013.

30.00%

21.85%

a Prosentase sampah yang terangkut ke TPA. b Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan 1 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

15.00% 5,554

21.85% 5,554

50.00%

-

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

7,303,000.00

Undangan

72.83% Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman

II - 157

3,259,000.00

Bangunan Kantor

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 145.67% Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor -

36,642,950.00 29,521,900.00 111,618,000.00 4,395,000.00 74,900,000.00 451,002,900.00 49,830,000.00

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

304,560,400.00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

14,930,000.00

2 Terwujudnya nilai nilai Sasaran kearifan lokal No yang berpihak pada kelestarian URUSAN WAJIB lingkungan hidup

1

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

16,855,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

34,925,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

17,582,500.00 12,320,000.00

Program peningkatan disiplin aparatur

4,650,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4,650,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Rencana Strategis SKPD

39,339,400.00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

343,627,500.00

5,308,900.00 34,030,500.00

343,627,500.00 1,257,279,644.00 307,488,173.00

Pemantauan Kualitas Lingkungan

120,639,034.00

Pengkajian dampak lingkungan

290,042,500.00

Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Koordinasi penyusunan AMDAL Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Penerapan Menejemen Pengelolaan Limbah Industri Hasil Tembakau Yang Mengacu Pada AMDAL

II - 158

Anggaran (Rp)

53,932,387.00 155,225,000.00 26,896,500.00 60,228,300.00 46,505,750.00

Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

196,322,000.00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA

423,510,500.00

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dan Ekosistem

217,135,500.00

4,850,000.00 92,569,000.00 61,015,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Penyusunan Kebijakan di Bidang Pelindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Pengembangan data dan informasi lingkungan

URUSAN WAJIB

Koordinasi Program Menuju Indonesia Hijau Program peningkatan pengendalian polusi Pengujian emisi kendaraan bermotor

9 Urusan Pertanahan 10 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 1 Meningkatnya 1 Jumlah pelayanan KTP dan KK aksesibilitas masyarakat terhadap 2 Jumlah Pelayanan Akta Kependudukan pelayanan pemerintah daerah

120,000

114,234

16,100

27,182

47,941,000.00 123,713,800.00

87,988,500.00 13,819,000.00 21,906,300.00 355,450,090.00 14,700,000.00

Pembangunan Reaktor Biogas

340,750,090.00

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan RTH

209,369,000.00 209,369,000.00

REALISASI BLH

3,607,578,586.00

DINAS CATATAN SIPIL & KEPENDUDUKAN

4,028,000,000.00

95.19% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 168.83% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

II - 159

Anggaran (Rp)

667,098,313.00 191,413,943.00 5,114,000.00 67,837,000.00 2,000,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

42,999,826.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

37,395,544.00

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

18,197,300.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

8,480,000.00 34,073,700.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

51,524,000.00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

48,503,000.00 4,550,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

URUSAN WAJIB

Penyusunan dan Update Akreditasi Kualitas Pelayanan

116,400,000.00 38,610,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

935,719,000.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

175,044,000.00

Pengadaan Mebeleur

129,334,500.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

215,609,500.00

5,446,000.00 15,673,000.00 10,962,000.00 383,650,000.00

Program peningkatan disiplin aparatur

6,500,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

6,500,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Rencana Strategis SKPD

43,036,100.00 9,912,000.00 33,124,100.00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1,899,935,795.00

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan Pengadaan Blanko KTP dan KK Bidang Kependudukan

171,602,775.00

Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Catatan Sipil Peningkatan Operasional Program Siak Kabupaten dan kecamatan Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengadaan Blanko-blanko Bidang Catatan Sipil Penyusunan Buku Induk Kependudukan Tingkat Desa REALISASI DINAS CAPIL

II - 160

Anggaran (Rp)

1,059,769,470.00 0.00 256,160,600.00 74,500,000.00 73,919,950.00 168,300,000.00 95,683,000.00 3,552,289,208.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

11 Urusan URUSANPemberdayaan WAJIB Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Terwujudnya fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika didalam

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & KELUARGA BERENCANA

1 Penurunan tindak kekerasan terhadaporganisasi perempuan dan anak 2 Jumlah wanita

102 38

65 38

12 Urusan KB dan Kel. Sejahtera 1. Meningkatnya usia harapan hidup

Program/kegiatan

63.73% 100% Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera

1 % Tingkat Pertumbuhan Penduduk 2 Rasio peserta KB dengan PUS

0.69

76.00%

0.64

76.60%

107.81% Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi

Perempuan Dalam Mengelola Usaha Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 100.79% Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-Padu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4,992,399,950.00

696,936,000.00 45,130,000.00 29,015,000.00 63,560,000.00 559,231,000.00 53,950,000.00 53,950,000.00 105,586,000.00 49,800,000.00 30,116,000.00 25,670,000.00 44,800,000.00 44,800,000.00 455,445,293.00 37,379,208.00 41,688,100.00 66,850,000.00 6,000,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

28,100,000.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

15,082,000.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

II - 161

Anggaran (Rp)

3,500,000.00 5,740,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

2,248,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

2,991,500.00 78,113,150.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

78,495,100.00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

80,423,235.00

Pengadaan Mebeleur

32,845,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

8,835,000.00 92,529,450.00 21,969,250.00 9,611,300.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

15,793,900.00 12,310,000.00

Program peningkatan disiplin aparatur

18,500,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

18,500,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Rencana Strategis SKPD

41,365,600.00

Program Keluarga Berencana

7,229,000.00 34,136,600.00 1,084,082,000.00

Penyediaan Pelayanan KB Dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin Pelayanan KIE

162,800,000.00

Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling

780,611,500.00

Fasilitasi Penyerasian Kebijakan Kependudukan

87,330,000.00

53,340,500.00

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

112,161,250.00

Advokasi Dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Program pelayanan kontrasepsi

112,161,250.00

Pelayanan KB medis operasi Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

II - 162

Anggaran (Rp)

54,020,000.00 54,020,000.00 1,513,339,800.00 1,359,080,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Pengelolaan Data Dan Informasi Program KB

URUSAN WAJIB

Koordinasi Pelaksanaan Program REALISASI BPPKB

13 Urusan Sosial 1. Terwujudnya fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika

1 Jumlah organisasi sosial dan kemasyarakatan yang dibantu 2 Nilai bantuan yang diberikan

73 Rp. 1.206.679.000

138 Rp. 1.095.281.795

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 189.04% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

90.80% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

3.40%

5.60%

II - 163

4,272,715,393.00 3,037,357,593.00 261,433,998.00 25,725,294.00

62,000,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

14,999,500.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

17,477,000.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

26,276,400.00

2,725,000.00

6,449,500.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

10,867,204.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

31,564,100.00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

26,900,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 % angka pengangguran terbuka

31,389,000.00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Pengadaan Mebeleur

1 Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mencukupi

122,870,800.00

Listrik

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

14 Urusan Ketenagakerjaan

Anggaran (Rp)

3,750,000.00

32,700,000.00 177,049,500.00 12,980,000.00 9,100,000.00 140,097,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

9,877,500.00

Program peningkatan disiplin aparatur

6,450,000.00

60.71% Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1,700,000.00 3,295,000.00

6,450,000.00

No

Sasaran Meningkatnya kemampuan URUSAN WAJIB masyarakat dalam mencukupi

Indikator Kinerja 2 Terwujudnya pendapatan / kapita Rp. 12.000.000,00 pada tahun 2012

Target 2013 12,000,000

Realisasi 2013 14,400,000

% Capaian

Program/kegiatan

120% Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Rencana Strategis SKPD

33,795,600.00 33,795,600.00

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin

316,083,595.00

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Korban Tindak Kekerasan Pasar Murah

30,922,250.00

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi Perumusan Kebijakan Dan Sikronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dan Penurunan Kesenjangan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Bimbingan Sosial, Pemberian Bantuan dan Jaminan Sosial bagi PMKS Lanjut Usia Terlantar Program pembinaan panti asuhan /panti jompo Bimbingan Sosial UEP Dan Bantuan Bagi Penghuni Panti Asuhan/Panti Jompo Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial Pemberdayaan Gerontologi Abiyoso Dan Karang Werdha Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Masyarakat (TKSM/PSM) Pembinaan dan Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat Program Partisipasi Sosial Masyarakat

II - 164

Anggaran (Rp)

34,800,000.00

30,834,900.00

42,063,445.00

177,463,000.00 229,710,100.00 139,000,150.00

48,775,000.00

41,934,950.00 48,677,000.00 48,677,000.00 435,784,500.00 172,675,000.00 23,942,000.00 28,561,000.00 210,606,500.00 61,271,300.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

15 Urusan Koperasi, usahakecil dan Menengah

II - 165

% Capaian

Program/kegiatan

Anggaran (Rp)

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

19,067,800.00

Pelatihan Ketrampilan Dan Bimbingan Sosial Bagi Keluarga Rentan Dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi

42,203,500.00

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja Pendidikan Dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja

483,790,500.00 17,948,500.00 20,899,000.00 444,943,000.00 396,353,000.00

Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja

47,785,000.00

Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai

53,355,000.00

Pengembangan Kelembagaan Produktivitas Dan Pelatihan Kewirausahaan Penyusunan perencanaan, pengolahan dan pelaporan data sosial tenaga kerja dan transmigrasi

237,680,000.00

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Program pengembangan wilayah transmigrasi

507,029,000.00

Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku Dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi

79,929,500.00

57,533,000.00

20,000,000.00 184,195,000.00 232,674,000.00

70,160,000.00

79,929,500.00

REALISASI DINSOSNAKERTRANS

3,037,357,593.00

DINAS KOPERASI & UMKM

2,633,806,950.00

No

Sasaran 1. Meningkatnya URUSAN WAJIB investasi usaha mikro, kecil dan menengah termasuk koperasi

Indikator Kinerja 1 % Peningkatan kualitas kelembagaan KUKM Koperasi (Prosentase Koperasi Sehat) UKM (Prosentase UKM Mandiri) 2 % Koperasi Aktif Meningkatnya jumlah unit usaha sebesar 33.037 dan nilai investasi sebesar Rp.

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

242

325

3813

4092

578

766

134.30% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 107.32% Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 132.53% Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor

356,437,206.00 31,675,956.00 2,004,000.00 51,000,000.00 18,600,000.00 9,380,000.00 21,385,000.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

9,382,000.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

2,838,500.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

4,665,000.00 28,397,650.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

33,342,500.00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

85,363,600.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

5,363,000.00

4,440,000.00 48,600,000.00 110,055,000.00 7,750,000.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

17,800,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

71,725,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program peningkatan disiplin aparatur

12,780,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

II - 166

Anggaran (Rp)

5,625,000.00 5,625,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Rencana Strategis SKPD

33,205,500.00

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah

29,298,000.00

9,975,500.00 23,230,000.00

29,298,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

URUSAN WAJIB

752,779,000.00 26,558,000.00 497,195,000.00

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD

29,523,000.00

Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil menengah

30,780,000.00

Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah Pelatihan Akuntansi UMKM

139,173,000.00

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Pengembangan klaster bisnis

397,951,000.00

Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah Klinik Konsultasi Bisnis UMKM

29,550,000.00

30,408,000.00 17,645,000.00 9,155,000.00 287,919,000.00 52,824,000.00

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian

813,212,050.00

Pembinaan, Pengawasan, Dan Perhargaan Koperasi Berprestasi Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi

215,849,750.00

81,865,000.00

12,160,000.00 53,390,000.00

Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Koperasi

41,811,000.00

Penguatan Akses Permodalan KSP/USP Koperasi

31,575,000.00

Penilaian Kesehatan Koperasi

11,906,500.00

Pemantauan Kredit Modal Kerja Dana Bergulir Pelatihan Akuntansi Koperasi dan Manajemen Usaha Koperasi Pelatihan dan Pengembangan Usaha Bagi Koperasi

II - 167

Anggaran (Rp)

4,301,000.00 262,908,000.00 97,445,800.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB 16 Urusan Penanaman Modal 1 Terwujudnya sistem investasi daerah yang efektif dan efisien

1 Jumlah Peningkatan investasi di daerah Meningkatnya jumlah PMA dan PMDN sebesar 30% pada 2013.

Rp. 3.598.190. 921.449

Rp. 2.296.691. 685.051

% Capaian

Program/kegiatan REALISASI DINAS KOPERASI

2,498,562,756.00

KANTOR PENANANAMAN MODAL & PROMOSI POTENSI DAERAH

1,336,657,500.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

147,515,778.00

0.64 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

15,356,150.00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1,384,000.00

Listrik

30,625,000.00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

9,600,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

8,958,400.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

5,499,600.00

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

2,184,450.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

4,021,700.00 17,594,078.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

11,837,000.00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

40,020,400.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

435,000.00 171,062,000.00 11,500,000.00 10,407,000.00 3,609,000.00 145,546,000.00

Program peningkatan disiplin aparatur

1,800,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1,800,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Rencana Strategis SKPD

II - 168

Anggaran (Rp)

24,931,900.00 24,931,900.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

URUSAN WAJIB

Program/kegiatan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar Dan Usaha Kecil Menengah Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal Penyelenggaraan Pameran Investasi

813,110,500.00

Promosi Potensi Daerah

309,778,500.00

1 Terwujudnya nilainilai kearifan lokal yang berpihak pada kelestarian

1 Jumlah prestasi dibidang budaya 2 Jumlah kelompok seni dan budaya

3

4

350

503

1 Meningkatnya peran 1 Jumlah pemuda berprestasi serta aktif masyarakat pada berbagai bidang di tingkat dalam proses nasional pembangunan 2 Jumlah cabang olah raga yang berprestasi tingkat propinsi dan nasional

65

101

6

12

6,594,500.00 370,978,000.00

Kajian kebijakan penanaman modal

57,226,250.00

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN & PARIWISATA 125% Program Pengembangan Nilai Budaya Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama Di Bidang Budaya 144% Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

15,765,000.00

1,231,411,428.00 3,528,006,500 40,000,000.00 40,000,000.00 148,800,000.00 48,900,000.00

99,900,000.00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

370,400,000.00

Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah

219,200,000.00

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

50,000,000.00

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

101,200,000.00

155% Program pengembangan kerjasama

pengelolaan kekayaan budaya Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah 200% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

II - 169

16,341,000.00

72,991,250.00

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

18 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

109,418,500.00

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal

REALISASI KANTOR PENANANAMAN MODAL

17 Urusan Kebudayaan

Anggaran (Rp)

45,450,000.00 45,450,000.00 719,423,138.00 146,300,138.00

No

Sasaran

Jumlah cabang olah raga yang berprestasi tingkat propinsi dan Indikator Kinerja nasional

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

59,100,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

33,000,000.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

21,577,000.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

II - 170

Anggaran (Rp) 1,458,000.00

8,860,500.00 30,205,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

19,053,000.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

45,756,000.00

44,992,200.00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

149,761,300.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

158,138,800.00

2,860,000.00 156,500,000.00

42,622,500.00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

15,000,000.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

15,750,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

42,149,600.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

20,789,700.00 12,467,000.00 9,360,000.00

Program peningkatan disiplin aparatur

8,375,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

8,375,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

34,861,100.00

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

34,861,100.00

Program peningkatan peran serta kepemudaan

186,163,550.00

Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

186,163,550.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

% Capaian

Program/kegiatan Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

100,782,800.00

Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda

100,782,800.00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pembibitan Dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

404,990,000.00

Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi

126,880,000.00

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

278,110,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Olah Raga Program pengembangan pemasaran pariwisata

418,765,500.00

1 Penyelesaian permasalahan kamtibmas

100.00%

100.00%

II - 171

0.00

328,373,500.00 90,392,000.00 197,343,500.00

Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri Program pengembangan destinasi pariwisata

378,383,750.00

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

261,378,000.00

Pemeliharaan dan Penataan Rest Area

117,005,750.00

Program pengembangan Kemitraan

129,553,700.00

99,425,000.00 97,918,500.00

Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata Dan Budaya

32,058,700.00

Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

97,495,000.00

REALISASI DISPORABUDPAR

3,341,430,838.00

BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK & PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4,969,966,531.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Terwujudnya fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika di dalam pembangunan

Anggaran (Rp)

100% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

354,959,208.00 95,184,313.00

No

Sasaranfungsi Terwujudnya dan peran agama sebagai landasan URUSAN WAJIB moral dan etika di dalam pembangunan

Indikator Kinerja 2 Jumlah pelanggaran Tramtib 3 Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang menegakkan norma-norma sosial, kesopanan, kesusilaan Jumlah tenaga linmas

Target 2013 815

Realisasi 2013 1,771

% Capaian

Program/kegiatan

46.02% Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

9,482

88.78% Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

58,550,000.00 9,600,000.00 13,219,000.00 14,692,800.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

2,112,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

2,522,000.00 15,785,500.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

24,594,245.00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

94,300,850.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor

4,074,000.00

4,930,000.00 13,200,000.00 277,529,750.00 19,750,000.00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

56,225,000.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

41,285,000.00

Pengadaan Mebeleur

26,925,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

II - 172

2,194,500.00

Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

10,680

Anggaran (Rp)

107,622,000.00 14,202,500.00 6,460,250.00 5,060,000.00

Program peningkatan disiplin aparatur

2,500,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

2,500,000.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

68,065,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

36,605,600.00

68,065,000.00

8,199,500.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Penyusunan Rencana Strategis SKPD

URUSAN WAJIB

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan

28,406,100.00 3,148,731,800.00 132,479,700.00 3,016,252,100.00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Program pengembangan wawasan kebangsaan

190,534,000.00

Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama Peningkatan Rasa Solidaritas Dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba Penyuluhan Pencegahan Dan Penertiban Aksi Premanisme Penyuluhan Pencegahan Praktek Penjudian

43,631,500.00

Program pendidikan politik masyarakat

161,134,000.00 0.00 29,400,000.00 167,453,000.00

60,095,000.00 63,726,500.00 52,161,600.00 52,161,600.00 81,623,800.00 27,175,500.00 27,342,300.00 27,106,000.00 246,768,750.00

Penyuluhan Kepada Masyarakat

31,963,000.00

Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik

48,646,000.00

Penyusunan Data Base Partai Politik

3,577,000.00

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

162,582,750.00

Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan desa Fasilitasi dan koordinasi pemecahan masalah-masalah pembangunan

II - 173

Anggaran (Rp)

118,359,000 50,000,000

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan REALISASI BAKESBANGPOLINMAS SATPOL PP

4,626,932,508 1,370,682,000.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

345,236,954.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

24,624,929.00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

13,200,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

5,092,000.00 45,100,000.00 7,308,650.00 18,016,500.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

9,149,600.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

3,522,000.00 78,556,815.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

25,199,400.00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

57,591,910.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

4,130,150.00

5,745,000.00 48,000,000.00 139,562,100.00 15,884,000.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

27,379,500.00

Pengadaan Mebeleur

26,128,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

14,604,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

43,682,500.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Program peningkatan disiplin aparatur

II - 174

Anggaran (Rp)

150,000.00 11,734,100.00 0.00 155,821,600.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

URUSAN WAJIB

143,836,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

11,985,600.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Rencana Strategis SKPD

18,142,000.00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Pengendalian Kebisingan, Dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat Pengendalian Keamanan Lingkungan

110,948,730.00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Dengan TNI/Polri Dan Kejaksaan

269,215,000.00

Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi Penyuluhan Pencegahan Eksploitasi Anak Bawah Umur

184,972,000.00

18,142,000.00

5,660,000.00 38,035,000.00 67,253,730.00

55,473,000.00 28,770,000.00

12,733,850.00 12,733,850.00 0.00 0.00

REALISASI SATPOL PP

1,051,660,234.00

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3,460,032,500.00

Program tanggap darurat jalan dan jembatan

0.00

Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat

0.00

Program Pengendalian Banjir

255,007,000.00

Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Dan Badan-Badan Sungai

255,007,000.00

Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial

II - 175

Anggaran (Rp)

8,327,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam

URUSAN WAJIB

8,327,000.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

334,796,518.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

24,291,568.00 4,829,900.00 41,450,000.00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6,600,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

7,425,200.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

12,087,300.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2,085,000.00

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

4,422,550.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan

1,360,000.00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

68,865,150.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

31,231,900.00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

90,467,950.00

Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

6,680,000.00

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

33,000,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

II - 176

Anggaran (Rp)

159,652,500.00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

16,870,000.00

Pengadaan Mebeleur

18,800,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

53,629,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

65,828,500.00 375,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

URUSAN WAJIB

26,462,000.00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

22,172,000.00

27,381,100.00

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

27,381,100.00

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Penyusunan Norma, Standart, Pedoman dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran REALISASI BPBD SEKRETARIAT DPRD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100.00%

100.00%

permasalahan yang timbul di kecamatan, Desa dan Kelurahan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 100% Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

II - 177

4,290,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Penyusunan Norma Standart, Pedoman dan Manual Penanggulangan Bencana Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran

1 Meningkatnya peran 1 Terwujudnya akselerasi dan serta aktif masyarakat pemerataan kemandirian dan dalam proses kemampuan desa dalam pembangunan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2013. a % Penyelesaian

4,150,000.00

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

20 Urusan Otonomi Daerah

Anggaran (Rp)

270,930,500.00 248,668,500.00 0.00 22,262,000.00 1,669,459,500.00 17,587,500.00 1,613,947,000.00 37,925,000.00 0.00 2,752,016,118.00 24,534,668,173.00 2,389,442,890.00 200,019,001.00 21,928,500.00 97,349,140.00 152,924,000.00 81,501,250.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

2 Meningkatnya 1 70 % aparatur memiliki kinerja URUSAN WAJIB kualitas dan kriteriasistem baik 2 dengan Terwujudnya kapasitas sumberdaya manajemen sumber daya aparatur pemerintah aparatur pemerintah daerah 3 Terwujudnya 1 Terwujudnya kelembagaan kelembagaan yang ramping struktur dan pemerintahan yang kaya fungsi pada 2013; a Jumlah organisasi yang efektif dan efisien dilakukan anjab 2 Terselesaikannya legislasi kebijakan tepat waktu sesuai kebutuhan pada 2013. a Jumlah sosialisasi hukum kepada masyarakat b Jumlah Perda yang c diterbitkan Penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemkab 4 Meningkatnya 1 Meningkatnya Indeks aksesibilitas Kepuasan Masyarakat pada masyarakat terhadap setiap tahun. * Badan pelayanan pemerintah daerah * Dinas * Kecamatan 5 Efektivitas dan 1 Tersusunnya pedoman efisiensi pengelolaan keuangan daerah penyelenggaraan pada tahun 2013 (realisasi 6 Meningkatnya 1 Tercukupinya 70% kebutuhan kapasitas sarana dan sarana dan prasarana prasarana pemerintah pemerintahan daerah yang 7 Meningkatnya 1. Jumlah pendapatan asli kemampuan daerah mencapai 100,4 milyar pembiayaan rupiah pada 2013; pembangunan

Target 2013

Realisasi 2013

70% 1

% Capaian

99.78% 1

9

9

12

12

15 4

12 4

Program/kegiatan

142.70% Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 100% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

76

77.8

75.62

74.2 1

74.41 1

Rp. 115.926.490.812

90%

Rp. 124.799.217.856

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

46,596,960.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 100% Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1 Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 80% Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

46,370,000.00 120,006,456.00 74,159,300.00 1,082,710,308.00 4,690,000.00 352,100,000.00 511,341,980.00

Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

10,200,000.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

23,010,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 98% Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 97% Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

100% Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 100% Program peningkatan disiplin aparatur 128.20% Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 107.65% Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Rencana Strategis SKPD Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Rapat-Rapat Paripurna

II - 178

19,989,700.00 14,978,275.00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

70%

74,120,000.00

Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

74.34

Anggaran (Rp)

183,192,470.00 144,652,010.00 39,362,000.00 63,345,500.00 47,580,000.00 298,004,000.00 290,334,000.00 7,670,000.00 40,500,000.00 40,500,000.00 31,029,600.00 31,029,600.00 15,044,471,848.00 108,679,500.00 403,053,350.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Kegiatan Reses

URUSAN WAJIB

Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Luar Daerah Program Penataan Peraturan PerundangUndangan Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru, Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar Peraturan Peundang-Undangan Daerah REALISASI SETWAN BAGIAN ADM. KESEJAHTERAAN RAKYAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,495,280,000.00 92,500,000.00 12,439,115,748.00 505,843,250.00 0.00 0.00

18,314,790,318.00 3,063,436,500.00 205,860,921.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

19,175,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

18,280,150.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

40,673,400.00

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

6,570,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan Dan Minuman

4,032,000.00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Program fasilitasi administrasi kesejahteraan rakyat

II - 179

Anggaran (Rp)

5,575,221.00

47,806,450.00 44,943,700.00 18,805,000.00 9,641,500.00 6,865,500.00 2,776,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,464,165,750.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Peringatan hari-hari besar agama

616,390,000.00

Peringatan hari-hari Besar Nasional

684,980,750.00

Penanganan kesejahteraan rakyat Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Sosial Kepada Masyarakat

1,144,674,500.00 18,120,500.00

REALISASI BAGIAN KESRA

2,682,468,171.00

BAGIAN PEMBANGUNAN

1,118,831,000.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

83,021,468.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

3,973,568.00 17,100,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

10,024,700.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

12,525,000.00

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

3,916,200.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan Dan Minuman

2,552,000.00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

II - 180

Anggaran (Rp)

16,868,500.00 8,481,500.00 7,580,000.00 13,528,500.00 7,215,000.00 6,313,500.00 2,450,000.00 2,450,000.00

Program Fasilitasi Administrasi Pembangunan

802,882,930.00

Fasilitasi Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Fasilitasi Penyusunan Standart Satuan Harga

119,975,000.00 49,198,500.00

Fasilitasi Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD

57,770,200.00

Fasilitasi Pengembangan dan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Fasilitasi Sistem Administrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik

80,669,300.00 144,253,865.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

52,260,500.00

Fasilitasi dan Koordinasi Pemecahan Masalah-masalah Pembangunan Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan dalam rangka TMMD (penunjang operasional) Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Integrasi Pembangunan

21,573,500.00

REALISASI BAGIAN PEMBANGUNAN BAGIAN ADM PEMERINTAHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor

190,437,565.00 86,744,500.00 901,882,898.00 1,596,226,450.00 243,830,872.00 4,721,402.00 18,300,000.00 9,122,950.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

15,750,650.00

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

3,603,350.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan Dan Minuman

2,844,000.00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

31,179,500.00 153,899,020.00 4,410,000.00 14,842,000.00 8,777,000.00 1,485,000.00 4,580,000.00

Program peningkatan disiplin aparatur

2,250,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

2,250,000.00

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Desa Koordinasi penyusunan LPPD dan EKPPD Pendataan Dan Penamaan Rupabumi

II - 181

Anggaran (Rp)

213,316,730.00 8,206,000.00 114,306,980.00 46,807,500.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Fasilitasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

URUSAN WAJIB

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Di Bawahnya Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Program Penataan Daerah Otonomi Baru Percepatan Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Fasilitasi Penilaian Kinerja Camat Program fasilitasi administrasi kesejahteraan rakyat Peringatan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur

43,996,250.00 0.00

0.00 24,667,500.00 24,667,500.00 15,524,000.00 6,235,000.00 9,289,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa

766,666,530.00

Fasilitasi Pemerintahan Desa

749,507,530.00

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa Fasilitasi Bantuan Keuangan Propinsi Kepada Desa

101,786,460.00

Fasilitasi Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Desa REALISASI BAGIAN PEMERINTAHAN BAGIAN PEREKONOMIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

17,159,000.00

27,560,940.00 40,627,320.00 33,598,200.00 1,432,884,092.00 521,316,200.00 148,281,917.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

14,700,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

14,180,950.00

5,919,617.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

7,928,400.00

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

13,992,900.00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

II - 182

Anggaran (Rp)

5,367,200.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan Dan Minuman

URUSAN WAJIB

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

5,620,000.00 26,411,950.00 45,965,900.00 8,195,000.00 25,202,303.00 10,518,803.00 3,850,000.00 6,060,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

4,773,500.00

Program peningkatan disiplin aparatur

2,100,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

2,100,000.00

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Sosialisasi Kebijakan Pemerintah

46,127,000.00

Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan BUMD Pembinaan BUMD

79,579,165.00

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah dan Pembangunan Koordinasi Pelaksanaan Pendataan Cukai Ilegal

144,007,540.00

Koordinasi, Monitoring dan Pembinaan Kegiatan Masyarakat

89,175,000.00

REALISASI BAGIAN PEREKONOIAN

445,297,925

BAGIAN ADM SUMBER DAYA ALAM & KETAHANAN PANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

II - 183

Anggaran (Rp)

46,127,000.00

79,579,165.00

54,832,540.00

661,745,000.00 237,477,891.00 2,397,941.00 29,505,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

6,011,850.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

8,267,000.00

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

1,512,100.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan Dan Minuman

URUSAN WAJIB

2,320,000.00 113,292,000.00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

57,397,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

10,404,000.00

16,775,000.00 19,304,000.00 6,000,000.00

2,900,000.00

Program peningkatan disiplin aparatur

1,500,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1,500,000.00

Program Fasilitasi Administrasi Sumber Daya Alam Dan Ketahanan Pangan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Air Tanah

373,190,000.00 276,400,000.00

Monitoring dan Evaluasi Pertambangan Rakyat

10,680,000.00

Sosialisasi Hemat Energi, Listrik dan Air

14,300,000.00

Sosialisasi Regulasi Penambangan Minerba

71,810,000.00

REALISASI ADM SUMBER DAYA ALAM

631,471,891.00

BAGIAN HUKUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,202,845,500.00 226,684,955.00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1,500,000.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

6,849,880.00 16,225,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

43,276,100.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

59,010,100.00

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

2,210,925.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan Dan Minuman

6,030,400.00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

II - 184

Anggaran (Rp)

22,203,600.00 62,278,950.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

URUSAN WAJIB

7,100,000.00 30,030,000.00 9,350,000.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

9,850,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

8,930,000.00

Program peningkatan disiplin aparatur

1,748,500.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1,748,500.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1,900,000.00 0.00

15,793,000.00 13,153,700.00 200,000.00 2,439,300.00

Program Penataan Peraturan PerundangUndangan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

752,834,275.00

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

38,415,000.00

Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

68,564,400.00

Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru, Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar Peraturan Peundang-Undangan Daerah Kegiatan Penyuluhan Kesadaran Hukum

45,955,000.00

Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan Rancangan Produk Hukum

II - 185

Anggaran (Rp)

86,341,000.00 53,267,825.00 138,637,500.00

193,070,000.00 11,253,500.00 117,330,050.00

REALISASI BAGIAN HUKUM

1,027,090,730.00

BAGIAN HUMAS

2,742,346,500.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

310,985,163.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

74,980,383.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

15,878,400.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

26,915,800.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan Dan Minuman

16,934,000.00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

18,775,000.00

24,890,600.00 124,298,980.00 8,312,000.00 128,225,600.00 104,445,000.00 12,872,500.00 1,725,000.00 4,813,000.00

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

4,370,100.00

Program peningkatan disiplin aparatur

8,100,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

8,100,000.00

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Dan Kemasyarakatan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informasi Pengumpulan dan Penyusunan Dokumen Informasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Program kerjasama informasi dengan mas media Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

II - 186

Anggaran (Rp)

40,074,000.00 40,074,000.00

1,065,548,000.00 344,370,000.00 222,994,000.00 498,184,000.00 920,775,000.00 773,275,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat

URUSAN WAJIB

II - 187

Anggaran (Rp) 147,500,000.00

REALISASI BAGIAN HUMAS

2,473,707,763.00

BAGIAN ORGANISASI

1,203,893,600.00

Program perencanaan pembangunan daerah

167,641,900.00

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

167,641,900.00 75,131,662.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

2,978,662.00 18,515,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

17,748,000.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

13,839,500.00

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

1,173,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan Dan Minuman

4,015,000.00 5,973,000.00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

10,889,500.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

10,023,500.00

51,403,500.00 29,370,000.00

5,525,000.00 6,485,000.00

Program peningkatan disiplin aparatur

1,350,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1,350,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Rencana Strategis SKPD

34,864,100.00

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

156,491,100.00

34,864,100.00

156,491,100.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Program Penataan Peraturan PerundangUndangan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

URUSAN WAJIB

125,720,400.00 125,720,400.00 133,721,950.00 133,721,950.00 115,846,300.00 115,846,300.00 57,867,700.00 57,867,700.00

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

96,021,225.00

Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonom Baru Program pembinaan dan pengembangan aparatur Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

96,021,225.00

REALISASI BAGIAN ORGANISASI BAGIAN PERLENGKAPAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

II - 188

Anggaran (Rp)

97,045,099.00 97,045,099.00 1,113,104,936.00 13,631,194,000.00 1,872,543,037.00 26,420,487.00 86,683,500.00 431,550,000.00 18,903,450.00 126,365,900.00 2,920,000.00 1,067,907,700.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

20,650,800.00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

88,521,200.00 2,620,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mobil jabatan

9,881,604,339.00

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

7,071,336,305.00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

258,102,200.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

265,700,000.00

Pengadaan Mebeleur

160,825,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1,423,891,650.00

3,868,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

401,961,184.00

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

291,480,000.00

Program peningkatan disiplin aparatur

249,241,500.00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

197,941,500.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan Standar Satuan Harga

4,440,000.00

51,300,000.00 6,187,500.00 6,187,500.00 16,500,000.00 16,500,000.00

REALISASI BAGIAN PERLENGKAPAN

12,026,076,376.00

BAGIAN UMUM

10,939,175,000.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

II - 189

Anggaran (Rp)

4,769,173,849.00 52,669,760.00 1,460,734,458.00 121,674,000.00 121,425,000.00 54,165,000.00 135,362,750.00 74,352,960.00 262,860,500.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

URUSAN WAJIB

107,860,000.00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

47,389,800.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

45,052,500.00 18,135,000.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

993,563,000.00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

499,717,096.00

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

244,988,025.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

14,520,000.00 514,704,000.00

1,662,936,112.00 350,870,100.00 92,087,500.00

Pengadaan Mebeleur

160,305,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

305,383,442.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

311,186,070.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Jabatan/Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala

II - 190

Anggaran (Rp)

Kendaraan Perlengkapan Gedung

24,493,500.00 167,535,000.00

Peralatan Rumah

28,846,000.00

Peralatan Gedung Kantor

93,370,500.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

37,835,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Hewan, Ternak Dan Tanaman Program peningkatan disiplin aparatur

91,024,000.00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

43,400,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

16,500,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

24,766,000.00

59,900,000.00

24,766,000.00 1,637,032,155.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Dan Kemasyarakatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah/Wakil Kepala Derah

URUSAN WAJIB

136,710,000.00

354,409,500.00

446,732,937.00 699,179,718.00

REALISASI BAGIAN UMUM

8,153,808,116.00

INSPEKTORAT

2,748,977,700.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

592,372,156.00 1,980,000.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

36,975,330.00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

16,800,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

57,776,500.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

33,214,900.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman

II - 191

Anggaran (Rp)

6,718,500.00 51,300,000.00

4,730,500.00 35,645,000.00 11,082,000.00 113,396,000.00 44,404,300.00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

175,809,126.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

172,480,000.00

2,540,000.00 455,971,365.00 16,797,200.00

Pengadaan Mebeleur

61,105,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

74,871,300.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

50,678,865.00

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

48,675,000.00

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Rencana Strategis SKPD Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

8,170,000.00 23,194,000.00

6,750,000.00 6,750,000.00 32,941,100.00 32,941,100.00 1,177,483,500.00

449,500,000.00

Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

145,490,000.00

Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Di Bawahnya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

188,750,000.00

Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

58,462,500.00

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Teknis Pengawasan Dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

295,095,000.00

40,186,000.00 198,196,500.00 77,257,000.00 120,939,500.00

REALISASI INSPEKTORAT

2,463,714,621.00

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

4,154,441,100.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

401,825,352.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

54,604,587.00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

II - 192

Anggaran (Rp)

3,819,000.00 88,180,000.00 3,110,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

31,797,575.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

44,562,420.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

6,340,500.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

5,637,000.00 30,413,540.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

39,313,850.00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

72,899,380.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

6,427,500.00

1,520,000.00 13,200,000.00 133,401,900.00 9,950,000.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

50,287,500.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

33,142,700.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

5,886,500.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

5,314,700.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

22,370,500.00 6,450,000.00

Program peningkatan disiplin aparatur

17,662,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

17,662,000.00

Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS

87,231,000.00

Pemulangan Pegawai Yang Pensiun

83,811,000.00

Pemindahan Tugas PNS

II - 193

Anggaran (Rp)

3,420,000.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

66,758,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Rencana Strategis SKPD

50,962,640.00

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

1,799,476,164.00

66,758,000.00

18,098,260.00 32,864,380.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah

URUSAN WAJIB

25,750,000.00 1,244,078,039.00

Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi PNS Daerah Program pembinaan dan pengembangan aparatur Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

529,648,125.00

Seleksi Penerimaan Calon PNS

206,484,430.00

774,560,675.00 66,288,640.00

Penempatan PNS

24,255,155.00

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

90,608,650.00

Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Pemberian Bantuan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

95,952,385.00 30,324,165.00 205,141,750.00 34,110,860.00 21,394,640.00

REALISASI BKD

3,331,877,731.00

BADAN PELAYANAN PERIZINAN

1,474,772,500.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

414,367,932.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

94,136,832.00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

18,000,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

43,029,250.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

46,428,000.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

15,042,700.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

II - 194

Anggaran (Rp)

6,399,000.00 51,700,000.00

12,867,850.00 4,584,600.00 56,699,700.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman

39,287,000.00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

26,143,000.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

50,000.00 253,917,706.00 22,295,500.00 121,975,000.00

Pengadaan Mebeleur

24,950,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

28,309,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

32,525,706.00

Program peningkatan disiplin aparatur

17,550,000.00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

12,300,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

8,730,000.00 15,132,500.00

5,250,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Rencana Strategis SKPD

43,511,600.00

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Program Peningkatan Pelayanan Perijinan

29,390,350.00

605,139,498.00

Pengawasan Perijinan

112,005,166.00

Peningkatan Pelayanan Informasi Perijinan

185,323,832.00

10,918,000.00 32,593,600.00

29,390,350.00

Pendataan, Sosialisasi dan Kajian Peraturan Perijinan

87,435,500.00

Pelaksanaan Konfirmasi dan Verifikasi Dokumen Perizinan Penyusunan Aplikasi Perizinan

73,565,000.00

Penyusunan Desain Standarisasi Dakumen Perizinan REALISASI BPP

II - 195

Anggaran (Rp)

117,000,000.00 29,810,000.00 1,363,877,086.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

URUSAN WAJIB

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

10,559,856,100.00 1,569,071,836.00 154,915,528.00 20,790,000.00 10,775,000.00 249,712,728.00 76,770,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

197,572,600.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

224,409,550.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

15,342,000.00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

17,366,000.00

57,599,900.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

242,135,450.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

132,557,450.00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

116,333,130.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

286,896,444.00

9,017,500.00

2,975,000.00 40,800,000.00

34,655,500.00

Pengadaan Mebeleur

24,244,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

97,389,300.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

84,416,144.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

II - 196

Anggaran (Rp)

22,030,000.00 4,476,500.00 5,000,000.00 0.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional Program peningkatan disiplin aparatur

14,685,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

16,544,000.00

16,544,000.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

2,250,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

108,743,100.00

2,250,000.00

53,975,100.00 9,304,000.00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

11,199,400.00

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

34,264,600.00

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan Analisa Standar Belanja Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Keuangan Daerah Penyusunan Potensi Pendapatan Asli Daerah

II - 197

Anggaran (Rp)

6,035,705,767.00 4,582,500.00 301,706,200.00 109,002,950.00 303,935,250.00 107,268,840.00 132,741,000.00 146,892,150.00

36,665,500.00 49,122,000.00 227,371,500.00 505,967,327.00 111,305,000.00 25,223,500.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Penyusunan Anggaran Kas dan Pembuatan Surat Penyediaan Dana Pemeliharaan dan Pengelolaan Data SIMDA BMD

103,561,400.00

Pemeliharaan dan Pengelolaan Aplikasi Gaji

217,474,250.00

Penyusunan Laporan Semester Pertama Dan Prognosis APBD Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah Pengelolaan Benda Berharga Penyusunan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Bidang Keuangan Implementasi PBB Seabgai Pajak Daerah Sinkronisasi Hasil Audit LKPD

151,631,100.00 44,012,600.00 348,681,750.00 253,659,550.00 371,063,500.00 208,145,000.00 90,475,000.00 1,659,972,500.00 40,802,000.00

Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan (Hibah, Bantuan Sosial) Pada SKPD Sensus Barang Milik Daerah

141,133,400.00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa

266,189,500.00

Bimbingan dan Pelatihan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Fasilitasi Penatausahaan dan Pelaksanaan APBDesa

100,343,500.00

REALISASI DPPKAD KECAMATAN BANDAR KM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

II - 198

Anggaran (Rp)

343,310,000.00

83,455,250.00

82,390,750.00 8,285,400,647.00 216,042,000.00 121,916,982.00 7,967,800.00 1,699,500.00 21,000,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

6,161,500.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

4,500,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

2,345,250.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1,800,000.00

2,567,500.00

1,392,432.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

40,298,000.00

Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

20,685,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

37,450,000.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

11,500,000.00

9,300,000.00 700,000.00 4,000,000.00 994,000.00 11,231,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

8,960,000.00

Program peningkatan disiplin aparatur

4,050,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4,050,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Rencana Strategis SKPD Program pembinaan/koordinasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan kecamatan Pembinaan dan Koordinasi Pengamanan Wilayah DAS Brantas

II - 199

Anggaran (Rp)

2,265,000.00

19,206,900.00 19,206,900.00 0.00 0.00

REALISASI KEC BANDAR KM

182,623,882.00

KECAMATAN BARENG

203,168,000.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

145,109,105.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

11,005,105.00 763,500.00 22,025,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

6,113,500.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

1,319,000.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

1,510,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1,540,000.00 14,002,000.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

45,895,000.00

Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

28,835,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

29,305,000.00

701,000.00

11,400,000.00

2,130,000.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2,200,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

2,150,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

16,945,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3,830,000.00

Program peningkatan disiplin aparatur

3,300,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

3,300,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Rencana Strategis SKPD

II - 200

Anggaran (Rp)

2,050,000.00

18,032,900.00 18,032,900.00

REALISASI KEC BARENG

195,747,005.00

KECAMATAN DIWEK

196,953,972.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

136,820,659.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

12,943,159.00 1,208,000.00 18,725,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

7,110,000.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

1,200,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

1,900,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1,228,000.00

3,828,500.00

9,890,000.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

45,293,000.00

Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

33,495,000.00 23,250,500.00 7,495,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

3,650,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

4,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

6,582,500.00

Program peningkatan disiplin aparatur

3,000,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Rencana Strategis SKPD

923,000.00 600,000.00

3,000,000.00 12,018,900.00 1,394,000.00 10,624,900.00

REALISASI KEC DIWEK

175,090,059.00

KECAMATAN GUDO

276,992,000.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

II - 201

Anggaran (Rp)

151,225,248.00 9,899,623.00 1,971,000.00 21,850,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

5,430,000.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

3,600,000.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1,800,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

4,500,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1,440,000.00 12,401,625.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

50,653,000.00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

0.00 24,480,000.00 13,200,000.00 100,914,000.00 6,500,000.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

7,225,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

2,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

10,300,000.00 9,650,000.00 4,489,000.00 750,000.00 60,000,000.00

Program peningkatan disiplin aparatur

3,150,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

3,150,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Rencana Strategis SKPD

19,916,900.00 19,916,900.00

REALISASI KEC GUDO

275,206,148.00

KECAMATAN JOGOROTO

256,000,000.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

II - 202

Anggaran (Rp)

139,672,741.00 6,778,961.00 1,942,000.00 23,525,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

4,315,000.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

1,800,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

2,209,900.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1,354,000.00 12,665,380.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

52,962,500.00

Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

21,850,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

92,050,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3,070,000.00

7,200,000.00

14,900,000.00 2,600,000.00 65,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program peningkatan disiplin aparatur

8,200,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

2,400,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Rencana Strategis SKPD

II - 203

Anggaran (Rp)

1,350,000.00 2,400,000.00 20,775,900.00 1,197,000.00 19,578,900.00

REALISASI KEC JOGOROTO

254,898,641.00

KECAMATAN JOMBANG

445,541,500.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

216,369,313.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

35,970,879.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

15,930,000.00

1,372,000.00 36,725,000.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

6,309,000.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5,049,100.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

3,274,600.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

5,709,000.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

6,451,734.00 79,243,000.00 125,000.00 20,210,000.00 134,825,950.00 3,830,000.00 117,535,950.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

4,170,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

3,300,000.00

Program peningkatan disiplin aparatur

8,500,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

II - 204

Anggaran (Rp)

1,650,000.00 4,340,000.00

8,500,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Rencana Strategis SKPD

19,042,400.00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga Posyandu

64,175,000.00

Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

52,675,000.00

19,042,400.00

5,200,000.00 6,300,000.00

REALISASI KEC JOMBANG

442,912,663.00

KECAMATAN KABUH

278,042,818.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

129,769,837.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

15,389,336.00 1,448,600.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

URUSAN WAJIB

18,875,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

5,163,000.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

2,669,901.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

2,000,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1,275,000.00 10,484,000.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

59,080,000.00

Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

10,010,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3,375,000.00

102,627,000.00 760,000.00 3,225,000.00 91,467,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

6,480,000.00

Program peningkatan disiplin aparatur

3,000,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

3,000,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Rencana Strategis SKPD

II - 205

Anggaran (Rp)

695,000.00

16,814,900.00 16,814,900.00

REALISASI KEC KABUH

252,211,737.00

KECAMATAN KESAMBEN

216,042,000.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

145,508,970.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

11,678,770.00 1,188,500.00 20,650,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

5,666,100.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

3,474,000.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1,205,600.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

1,555,500.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1,640,000.00 14,904,000.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

47,546,500.00

Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

29,400,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

24,658,300.00

6,600,000.00

9,990,000.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3,700,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

1,030,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1,538,300.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

5,400,000.00

Program peningkatan disiplin aparatur

3,150,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

3,150,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Rencana Strategis SKPD Program pembinaan/koordinasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan kecamatan Pembinaan dan Koordinasi Pengamanan Wilayah DAS Brantas

3,000,000.00

20,380,900.00 1,188,000.00 19,192,900.00 9,000,000.00 9,000,000.00

REALISASI KEC KESAMBEN

202,698,170.00

KECAMATAN KUDU

261,000,000.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

132,511,042.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

11,275,232.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

II - 206

Anggaran (Rp)

1,294,000.00 20,650,000.00 5,684,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

3,900,000.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

2,726,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1,440,000.00

3,416,000.00

7,643,810.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

42,032,000.00

Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

32,450,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

77,694,850.00 1,500,000.00 3,795,000.00 65,014,850.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

5,060,000.00

Program peningkatan disiplin aparatur

2,700,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

2,700,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Rencana Strategis SKPD Program pembinaan/koordinasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan kecamatan Pembinaan dan Koordinasi Pengamanan Wilayah DAS Brantas

2,325,000.00

19,441,900.00 595,000.00 18,846,900.00 9,000,000.00 9,000,000.00

REALISASI KEC KUDU

241,347,792.00

KECAMATAN MEGALUH

251,042,818.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

119,823,013.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

12,523,303.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

II - 207

Anggaran (Rp)

2,960,000.00 25,925,000.00 6,047,960.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

URUSAN WAJIB

360,000.00 1,790,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

12,866,750.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

43,140,000.00

Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1,320,000.00

9,590,000.00 3,300,000.00 87,892,000.00 6,000,000.00

Pengadaan Mebeleur

9,290,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

1,200,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

II - 208

Anggaran (Rp)

30,202,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00 700,000.00 35,000,000.00

Program peningkatan disiplin aparatur

3,149,250.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

3,149,250.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Rencana Strategis SKPD

19,955,900.00

Program pembinaan/koordinasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan kecamatan Pembinaan dan Koordinasi Pengamanan Wilayah DAS Brantas

18,000,000.00

19,955,900.00

18,000,000.00

REALISASI KEC MEGALUH

248,820,163.00

KECAMATAN MOJOAGUNG

243,042,000.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

133,771,066.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

13,666,436.00 1,999,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

URUSAN WAJIB

22,800,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

3,017,000.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

3,475,000.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1,600,000.00

17,913,630.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

25,800,000.00

Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

38,100,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

82,342,500.00

1,200,000.00

4,200,000.00

10,600,000.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

5,500,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

8,007,500.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

47,465,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

6,270,000.00

Program peningkatan disiplin aparatur

3,450,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Rencana Strategis SKPD

2,500,000.00 2,000,000.00 3,450,000.00 20,464,900.00 500,000.00 19,964,900.00

REALISASI KEC MOJOAGUNG

240,028,466.00

KECAMATAN MOJOWARNO

268,042,815.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

II - 209

Anggaran (Rp)

145,775,387.00 9,676,997.00 1,699,200.00 20,650,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

4,653,815.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

3,002,875.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

1,600,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1,500,000.00

1,872,000.00

8,526,000.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

66,429,500.00

Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

12,965,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

94,113,625.00

13,200,000.00

6,385,000.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

8,600,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

2,270,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2,755,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

4,460,000.00 69,643,625.00

Program peningkatan disiplin aparatur

3,000,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

3,000,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Rencana Strategis SKPD

II - 210

Anggaran (Rp)

19,954,900.00 19,954,900.00

REALISASI KEC MOJOWARNO

262,843,912.00

KECAMATAN NGORO

251,000,000.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

129,504,901.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

10,712,251.00 837,000.00 21,850,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

9,319,000.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

2,852,400.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

1,555,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1,200,000.00 14,499,250.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

28,130,000.00

Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

30,150,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

74,721,000.00

1,200,000.00

7,200,000.00

5,985,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

3,876,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3,470,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

4,710,000.00

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

0.00 1,680,000.00 55,000,000.00

Program peningkatan disiplin aparatur

3,300,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

3,300,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Rencana Strategis SKPD

18,116,150.00 399,750.00 17,716,400.00

REALISASI KEC NGORO

225,642,051.00

KECAMATAN NGUSIKAN

216,042,818.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor

II - 211

Anggaran (Rp)

136,351,036.00 7,848,331.00 1,896,000.00 22,925,000.00 6,600,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

2,640,000.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

2,486,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1,260,000.00 11,975,705.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

54,357,000.00

Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

22,150,000.00

2,213,000.00

31,150,000.00 8,070,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

4,020,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

9,010,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

5,200,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

1,900,000.00 2,950,000.00 0.00

Program peningkatan disiplin aparatur

2,700,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

2,700,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Rencana Strategis SKPD Program pembinaan/koordinasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan kecamatan Pembinaan dan Koordinasi Pengamanan Wilayah DAS Brantas

II - 212

Anggaran (Rp)

20,417,400.00 1,068,500.00 19,348,900.00 9,175,000.00 9,175,000.00

REALISASI KEC NGUSIKAN

199,793,436.00

KECAMATAN PERAK

196,878,000.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

130,671,016.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

20,396,016.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

URUSAN WAJIB

2,293,000.00 22,678,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

6,000,000.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

4,680,000.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

960,000.00 2,445,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

14,350,000.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

34,789,000.00

Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

20,880,000.00

1,200,000.00

34,690,000.00 12,000,000.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

6,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

1,550,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

6,140,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

6,660,000.00

Program peningkatan disiplin aparatur

3,450,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

3,450,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Rencana Strategis SKPD

2,340,000.00

19,964,900.00 19,964,900.00

REALISASI KEC PERAK

188,775,916.00

KECAMATAN PETERONGAN

198,045,000.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

140,694,985.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

16,972,085.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

II - 213

Anggaran (Rp)

1,774,800.00 20,050,000.00 2,892,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

4,000,000.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1,445,000.00

11,187,100.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

44,339,000.00

Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

37,135,000.00

900,000.00

26,367,000.00 6,000,000.00

Pengadaan Mebeleur

5,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

3,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2,970,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

5,332,000.00

Program peningkatan disiplin aparatur

3,450,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

3,450,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1,700,000.00 2,365,000.00

19,464,900.00 19,464,900.00

REALISASI KEC PETERONGAN

189,976,885.00

KECAMATAN PLANDAAN

203,532,000.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

II - 214

Anggaran (Rp)

135,800,803.00 8,224,803.00 2,380,500.00 22,750,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

6,393,000.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

3,888,000.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1,200,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

1,896,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1,200,000.00 13,002,000.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

44,616,500.00

Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

24,250,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

24,558,900.00

6,000,000.00

4,500,000.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

5,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

7,199,900.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

6,287,500.00

Program peningkatan disiplin aparatur

2,850,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

2,850,000.00

571,500.00 1,000,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Rencana Strategis SKPD

21,101,900.00

Program pembinaan/koordinasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan kecamatan Pembinaan dan Koordinasi Pengamanan Wilayah DAS Brantas

18,000,000.00

1,163,000.00 19,938,900.00

18,000,000.00

REALISASI KEC PLANDAAN

202,311,603.00

KECAMATAN PLOSO

291,042,000.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

137,186,853.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

24,946,035.00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

II - 215

Anggaran (Rp)

1,541,000.00 22,025,000.00 3,000,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

3,368,500.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

3,600,000.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

1,640,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1,200,000.00 14,514,318.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

35,252,000.00

Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

24,100,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

II - 216

Anggaran (Rp)

2,000,000.00

101,350,000.00 11,000,000.00 3,070,000.00 82,080,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

4,000,000.00

Program peningkatan disiplin aparatur

3,250,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

3,250,000.00

1,200,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Rencana Strategis SKPD

25,844,900.00

Program pembinaan/koordinasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan kecamatan Pembinaan dan Koordinasi Pengamanan Wilayah DAS Brantas

18,000,000.00

5,880,000.00 19,964,900.00

18,000,000.00

REALISASI KEC PLOSO

285,631,753.00

KECAMATAN SUMOBITO

202,304,500.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

144,239,225.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

11,131,095.00 1,534,500.00 21,250,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

5,036,800.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

3,585,500.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

867,000.00 2,676,300.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

13,731,530.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

49,041,500.00

Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

26,985,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

26,889,500.00

1,800,000.00

6,600,000.00

5,718,000.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1,800,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

1,051,500.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

11,178,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3,994,500.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

1,797,500.00

Program peningkatan disiplin aparatur

3,450,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

3,450,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Rencana Strategis SKPD

II - 217

Anggaran (Rp)

625,000.00 725,000.00

20,149,400.00 18,943,400.00

REALISASI KEC SUMOBITO

194,728,125.00

KECAMATAN TEMBELANG

216,042,000.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

137,682,997.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

10,577,797.00 2,299,000.00 24,250,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

II - 218

% Capaian

Program/kegiatan

Anggaran (Rp)

Penyediaan Alat Tulis Kantor

5,312,000.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

3,750,000.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

1,500,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

2,400,000.00 13,175,200.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

55,694,000.00

Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

17,115,000.00

1,610,000.00

32,491,000.00 3,500,000.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

6,665,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

8,982,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

7,650,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3,944,000.00

Program peningkatan disiplin aparatur

3,300,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

3,300,000.00

1,750,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Rencana Strategis SKPD

21,327,400.00

Program pembinaan/koordinasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan kecamatan Pembinaan dan Koordinasi Pengamanan Wilayah DAS Brantas

18,000,000.00

1,362,500.00 19,964,900.00

18,000,000.00

REALISASI KEC TEMBELANG

212,801,397.00

KECAMATAN WONOSALAM

262,042,500.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

141,941,317.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

11,422,417.00 1,440,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

URUSAN WAJIB

7,661,000.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

3,084,000.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

44,155,500.00

Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

36,285,000.00

3,373,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

5,717,250.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

4,785,000.00

44.20

II - 219

60,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 20,144,400.00

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

19,048,400.00

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Listrik

45.73

500,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

194.93% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan 384

16,712,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

KANTOR KETAHANAN PANGAN

500

93,487,250.00

2,400,000.00

REALISASI KEC WONOSALAM

243,197.27

1,320,000.00

Pengadaan Mebeleur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

-

1,345,000.00

12,531,400.00

Program peningkatan disiplin aparatur

2

456,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Pengembangan cadangan pangan masyarakat desa pada 200 poktan (kelompok tani) 1 Mantapnya ketahanan 1 Aspek umum Ketahanan pangan Pangan 2 Ketersediaan pangan utama 124,760.96 (ton) 1 Terwujudnya stok pangan pada 500 poktan pada 2013; 2 Pemenuhan kecukupan protein hewani sebesar 45,73 g/hari/orang;

22,241,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

21 Urusan Ketahanan Pangan

Anggaran (Rp)

1,096,000.00 258,572,967.00 2,953,125,000.00 155,500,029.00 16,546,059.00

76.80% Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan

2,185,900.00

96% Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

38,190,000.00

Kendaraan Dinas/Operasional

No

Sasaran URUSAN WAJIB

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

Pemenuhan kecukupan protein hewani sebesar 45,73 g/hari/orang;

% Capaian

Program/kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

10,939,000.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

10,987,500.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

3,999,500.00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

3,491,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

2,032,000.00 18,237,870.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

12,628,000.00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

21,152,600.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

68,251,000.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3,435,600.00

875,000.00 10,800,000.00

17,450,000.00 5,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

20,046,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

13,645,000.00 8,010,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

4,100,000.00

Program peningkatan disiplin aparatur

2,500,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

2,500,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Rencana Strategis SKPD Program Peningkatan Ketahan Pangan Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat Penanganan Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil Pertanian Pengembangan cadangan pangan daerah Pengembangan desa mandiri pangan Pengembangan Lumbung Pangan Desa

II - 220

Anggaran (Rp)

28,805,500.00 3,987,000.00 24,818,500.00 949,395,000.00 13,820,000.00 115,955,000.00 128,368,000.00 62,969,000.00 161,915,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Peningkatan mutu dan keamanan pangan

59,552,000.00

Koordinasi kebijakan perberasan

19,928,000.00

Penyuluhan sumber pangan alternatif

22 Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa

Meningkatnya jumlah sarana informasi pembangunan yang berkualitas

1 Meningkatnya peran 1 Jumlah dana Swadaya serta aktif masyarakat masyarakat dalam dalam proses pembangunan pembangunan

Rp. 40.586 759.000

Rp. 40.020.500.000

108,536,000.00

Uji Laboratorium mutu dan keamanan pangan daerah

49,464,000.00

Pemantauan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan

67,340,000.00

Penyediaan Lumbung Pangan Masyarakat

54,800,000.00

82,307,000.00 24,441,000.00

REALISASI KANTOR KET PANGAN

1,204,451,529.00

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA

3,969,917,800.00

98.60% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

336,680,405.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

27,155,555.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

13,500,000.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

12,237,500.00

4,737,500.00 52,700,000.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

8,243,500.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

3,297,000.00 37,863,300.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

22,031,000.00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

99,999,150.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

II - 221

Anggaran (Rp)

8,115,900.00

0.00 46,800,000.00 144,560,400.00 17,000,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Pengadaan Mebeleur

16,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

67,310,400.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

30,500,000.00 9,500,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

4,250,000.00

Program peningkatan disiplin aparatur

4,500,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4,500,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Rencana Strategis SKPD Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa Pemberdayaan Lembaga Posyandu

55,062,250.00 20,185,450.00 34,876,800.00 1,670,625,565.00 73,456,400.00 65,902,000.00

Pemberdayaan Lembaga dan Ekonomi Masyarakat Perdesaan (Kluster Ekonomi) Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa

17,810,000.00

Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

19,648,000.00

Penyusunan dan Pengolahan Data Profil Desa/Kelurahan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa (PILKADES)

53,951,840.00

Fasilitasi Bantuan Keuangan Untuk Pemberian TPAPD

37,623,375.00

Fasilitasi Bantuan Keuangan Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Fasilitasi Kompensasi Sekdes

1,194,845,950.00

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PKM) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Perdesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

II - 222

Anggaran (Rp)

16,473,000.00

42,640,000.00

0.00 148,275,000.00 84,480,000.00 84,480,000.00 603,203,780.00 83,500,000.00 150,000,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

URUSAN WAJIB

23 Urusan Statistik 1 Meningkatnya akses informasi masyarakat terhadap kebijakan dan program-program pembangunan

24 Urusan Kearsipan 1 Meningkatnya akses informasi masyarakat terhadap kebijakan dan program-program 25 Urusan Komunikasi dan Informatika 1 Meningkatnya akses informasi masyarakat terhadap kebijakan dan program-program pembangunan

Program/kegiatan

1 Jumlah dokumen statistik yang tersedia

Meningkatnya jumlah sarana informasi pembangunan 1 % satker dengan sistem yang kearsipan yangyang baikmemiliki 2 Jumlah SKPD peralatan kearsipan 3 Jumlah kecamatan yang arsip dokumen daerahnya tersimpan 1 Jumlah sarana informasi pembangunan yang berkualitas

4

4

98.5 63

21

21

109

109

89,232,500.00

Lomba Desa

60,000,000.00

Fasilitasi Penataan Pasar Desa

14,470,000.00

Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipatif Pemberdayaan Masyarakat Mendukung TNI Manunggal Memmbangun Desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Pembuatan Database Aparat Pemerintah Desa

71,337,500.00 21,324,500.00 771,280,000.00 312,370,000.00 458,910,000.00 0.00

REALISASI BPMPD

3,670,392,400.00

KANTOR ARSIP & PDE

2,691,922,900.00

100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

899,112,257.00 628,431,151.00 0.00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

36,085,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

21,164,850.00

100.09% Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 100% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 100% Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1,665,000.00

14,384,550.00 7,107,000.00 11,617,500.00 5,370,000.00 29,350,206.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

27,004,500.00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

23,932,500.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

II - 223

113,339,280.00

Lap Site Pembangunan Partisipatif

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

98.41 63

Anggaran (Rp)

93,000,000.00 130,997,000.00

No

Sasaran

26 Urusan URUSANPerpustakaan WAJIB 1 Meningkatnya akses informasi masyarakat terhadap kebijakan dan program-program pembangunan

Indikator Kinerja Meningkatnya jumlah sarana informasi pembangunan yang 1 Jumlah kunjungan masyarakat ke Perpustakaan

Target 2013

86,666

Realisasi 2013

87,355

% Capaian

Program/kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

88,795,000.00

100.78% Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

7,700,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

15,160,200.00 7,775,000.00 8,465,000.00 0.00 8,500,000.00

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

3,500,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

5,000,000.00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pengadaan Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip Pendataan Dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan dan Peralatannya Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca REALISASI KANTOR ARSIP & PDE

II - 224

3,101,800.00

Program peningkatan disiplin aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Rencana Strategis SKPD

URUSAN PILIHAN

Anggaran (Rp)

0.00 0.00 16,240,000.00 16,240,000.00 99,580,200.00 43,973,200.00 55,607,000.00 129,038,100.00 46,900,000.00 82,138,100.00 166,805,500.00 123,415,500.00 34,180,000.00 9,210,000.00 1,450,273,057.00

No 1

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Urusan URUSANPertanian WAJIB 1 Terwujudnya jejaring agribisnis yang kuat dan kokoh

Program/kegiatan DINAS PERTANIAN

1 Tumbuh kembangnya industri olahan di sentra sentra produksi pertanian

Jumlah pemwilayahan komoditas unggulan 2 Terlembaganya sistem kemitraan agribisnis tahun 2 Mantapnya ketahanan 1 2013 Tercapainya nilai NTP sebesar pangan 111 pada tahun 2013 (dengan tahun 2008 sebagai tahun 2 dasar) Produksi tanaman pangan dan hortikultura: 1 Produksi Padi (ton) 2 Produksi Jagung (ton) 3. Produksi Ubi Kayu (ton) 4 Produksi Kedelai (ton) 5 Produksi Bawang Merah (ton) 6 Produksi Cabe 7 Produksi Durian 8 Produksi Jambu 9 Produksi Salak 10 Produksi Mangga 11 Produksi Semangka 3 Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura 1 Produktivitas Padi (kw/ha) 2 Produktivitas Jagung 3 (kw/ha) Produktivitas Ubi Kayu (kw/ha) 4 Produktivitas Kedelai (kw/ha)

9

9

197

188

111

108.2

418.05 193,842

968,914,081.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

104,012,181.00

100% Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional 95.43% Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

97.48% Penyediaan Alat Tulis Kantor

16,976 7,579 108

14,878 9,017 180

97.48% 99.04% 87.64% 118.97% 166.67%

2,657 7,659

4,569 10,197

171.96% 133.14%

173 805 33,541 3,393

290 718 23,985 7,482

167.63% 89.19% 71.51% 220.51%

62.65 5510.00% 140.50

12.75

57.97 6823.00% 176.91

17.67

II - 225

92.53%

8,203,579,398.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

422 195.729

Anggaran (Rp)

6,477,800.00 117,100,000.00 17,798,000.00 25,564,000.00 34,375,000.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

9,532,500.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

4,740,000.00

4,656,500.00

83,150,100.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

116,058,500.00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

137,454,500.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

375,815,900.00

17,645,000.00 290,350,000.00

15,943,000.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

75,386,000.00

Pengadaan Mebeleur

44,422,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

189,395,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

18,169,900.00 32,500,000.00

123.83% 125.91%

Program peningkatan disiplin aparatur

27,750,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

27,750,000.00 34,915,100.00

138.59%

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Rencana Strategis SKPD

34,915,100.00

No

Sasaran URUSAN WAJIB

Indikator Kinerja Produktivitas Kedelai (kw/ha) 5 Produktivitas Bawang Merah (kw/ha) 6 Produktivitas Cabe

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

98.18

70.00

71.30%

28.62

25.15

87.88%

7 Produktivitas Durian

106.00

108.00

101.94%

8 Produktivitas Jambu

15.00

27.00

186.10%

4.00

4.00

94.23%

10 Produktivitas Mangga

71.00

65.00

92.62%

11 Produktivitas Semangka

95.00

89.00

94.14%

9 Produktivitas Salak

1 Jumlah populasi hewan ternak (ekor) 1 Sapi Potong 2 Sapi Perah 3 Kerbau 4 5 6 7

Kuda Kambing Domba Ayam Ras Pedaging

8 Ayam Ras Petelur 9 Ayam Buras 10 Itik 11 Itik manila 2 Jumlah produksi daging dan telur (ton) 3 Jumlah produksi susu (liter)

1 Meningkatnya produksi perkebunan (ton)

7,678,300

7,784,116

76,229

68,926

3,633

3,657

323

319

17 64,774 64,561 4,279,021

14 135,131 63,463 5,055,000

82.35% 208.62% 98.30% 118.13%

1,158,554 1,871,571

1,514,614 1,574,798

130.73% 84.14%

204 61,083 30,766 6,580

181,913 64,239 35,416 5,590

89.02% 105.17% 1.15% 96.12%

1,045,806.56

68.93% 100.66% 98.76%

Program/kegiatan

Anggaran (Rp)

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

245,755,000.00

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Penyuluhan Pemasaran Produksi Pertanian/Perkebunan Guna Menghindari Tengkulak Dan Sistem Ijon Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam Pengadaan Sarana Operasional Laboratorium Pertanian Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

245,755,000.00 99,269,750.00 62,687,250.00

36,582,500.00 373,680,500.00 151,587,000.00 57,643,500.00 90,220,000.00 74,230,000.00 1,933,109,700.00 88,620,000.00 133,915,000.00

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

61,964,000.00

Insfratuktur Pengolahan Lahan Dan Air

98,360,100.00

Pemasyarakatan Teknologi dan Hasil Produksi Pertanian Penyediaan Benih/Bibit Hortikultura

195,197,000.00

Pelatihan dan Bimbingan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Pendampingan Program WISMP

274,579,000.00

150,726,000.00

129,828,600.00

Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah

77,587,000.00

Penyusunan Database Potensi Pertanian

91,527,500.00

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian OPT

273,646,500.00

999,341.99 0.95557059 Water Irigation System Management Project (WISMP)

102,315,000.00

II - 226

254,844,000.00

No

Sasaran URUSAN WAJIB

2

Urusan Kehutanan 1 Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan

2 Nilam (daun kering)

824.23

3 Cengkeh (bunga kering)

765.89

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 60.00 0.07279521 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan Sarana Prasarana Penyuluhan 765.82 100%

4 Kakao (biji kering)

141.30

141.30

474.79 68.97 40.89 1,129.42 1,348.49 974,115.80 26,102.27

474.79 64.31 15.50 962.50 1,431.50 978,023.80 27,369.07

100% 0.93243439 0.37906579 0.85220733 1.06155774 100% 1.04853218

14,100.00 2,500.00 400.00 531.20 404.94 125.00 270.00 810.00 7,432.01 795.92

1.13253012 1.13378685 0.98631488 1.03175682 0.63857569 1.60338635 1.01990708 0.69468268 1.00404753 0.81050916 -

1 Tembakau (daun basah)

5 Kopi (ose kering) 6 Kapuk Randu (serat kapuk) 7 Jambu Mete (mentor) 8 Kelapa (Kopra) 9 Pandan (daun basah) 10 Tebu (ton) 2 Meningkatnya produktivitas hasil perkebunan (kg/Ha) 1 Tembakau (daun basah) 2 Nilam (daun kering) 3 Cengkeh (bunga kering) 4 Kakao (biji kering) 5 Kopi (ose kering) 6 Kapuk Randu (serat kapuk) 7 Jambu Mete (mentor) 8 Kelapa (Kopra) 9 Pandan (daun basah) 10 Tebu (ton) 1 Peningkatan persediaan pangan (ton) 1 Meningkatnya produksi hasil hutan (m3) Hutan dan lahan 2 Rehabilitasi kritis

66,896.78

12,450.00 2,205.00 405.55 514.85 634.13 77.96 264.73 1,166.00 7,402.05 982.00 295,000 -

17,402.47

26%

100%

REALISASI DINAS PERTANIAN

DINAS KEHUTANAN & PERKEBUNAN

4,200.00 2465

2,209.18 1,097.03

II - 227

52.60% 44.50%

Anggaran (Rp) 268,948,500.00 199,770,000.00 69,178,500.00 4,328,158,531.00

10,819,898,770.00

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

73,955,600.00

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

73,955,600.00

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Budidaya Tembakau Bimbingan Teknologi Budidaya Tembakau

1,771,598,410.00

Pengembangan Teknologi Panen dan Pasca Panen Komoditi Tembakau Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

1,290,009,000.00

202,145,410.00 279,444,000.00

3,765,036,150.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

URUSAN WAJIB

49,799,000.00 117,150,500.00

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

46,390,400.00

Pengembangan Diversifikasi Tanaman

54,357,250.00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian OPT

139,678,500.00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Komoditi Tembakau Pengembangan Insfrastruktur Pengelolaan Lahan dan Air Pada Daerah Penghasil Bahan Baku Tembakau

968,861,200.00

Pembinaan Usaha Tani Tembakau Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Usaha Tani Cengkeh Bagi Masyarakat di Lingkungan Industri Penghasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran, dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Melalui Bantuan Sarana Produksi Usaha Tani Cengkeh Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan Sarana Prasarana Penyuluhan

II - 228

Anggaran (Rp)

1,641,102,500.00

87,955,000.00 240,695,000.00

419,046,800.00

73,150,000.00 57,050,000.00 16,100,000.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

394,842,500.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

24,478,170.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

14,221,750.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

15,150,300.00

6,285,100.00 82,300,000.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

1,891,500.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan

3,884,000.00

4,529,500.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

83,213,900.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

66,004,100.00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

67,374,180.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1,510,000.00 24,000,000.00 324,380,300.00 63,200,000.00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

28,680,500.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

81,224,000.00

Pengadaan Mebeleur

109,378,500.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

15,435,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

18,227,300.00

Program peningkatan disiplin aparatur

13,750,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

13,750,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Rencana Strategis SKPD

30,293,100.00

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu

289,292,360.00

Optimalisasi PNBP Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hutan

II - 229

Anggaran (Rp)

8,235,000.00

30,293,100.00

46,711,040.00 47,074,425.00 43,466,920.00

Pengembangan Pengujian Dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Program rehabilitasi hutan dan lahan

152,039,975.00 2,695,940,700.00

Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan

110,005,000.00

Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Penyelamat Tebing

65,171,500.00 110,664,000.00

Pembuatan Sumur Resapan

155,929,000.00

Pelestarian Sumber Air

317,452,000.00

Rehabilitasi Daerah Rawan Bencana (Terasering)

169,332,100.00

337,086,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Pengembangan Hutan Tanaman dan Pelestarian Sumber Daya Hutan Inventarisasi Sumber Daya Sektor Kehutanan

URUSAN WAJIB

Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha-usaha Pengolahan Hasil Hutan (PHH) REALISASI DINAS HUTBUN

4

1,162,724,600.00 267,576,500.00 17,420,000.00 17,420,000.00 9,449,659,120.00

Urusan Pariwisata 1 Terwujudnya sistem investasi daerah yang efektif dan efisien

5

Anggaran (Rp)

1 Jumlah kunjungan wisata

1,425,000

1,505,070

Urusan Kelautan dan Perikanan 1. Mantapnya ketahanan 1 Jumlah peningkatan produksi pangan perikanan (ton)

106%

DINAS PETERNAKAN & PERIKANAN

8,984.50

15,945.95

177% Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

379,519,000.00

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

379,519,000.00

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pendataan Masalah Peternakan

345,487,950.00

Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah

119,242,000.00

Updating Data Sapi Potong, Sapi Perah Dan Kerbau Program peningkatan produksi hasil peternakan Pembibitan Dan Perawatan Ternak

18,048,000.00

84,703,200.00 123,494,750.00 3,192,048,487.00 279,334,750.00

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

831,053,650.00

Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat Pembelian dan pendidistribusian vaksin dan pakan ternak Magang Budidaya Ternak Rumansia Kecil

621,638,847.00

Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan IHT dan atau Daerah Penghasil Tembakau Melalui Usaha Budidaya Ternak

II - 230

9,101,441,833.00

39,966,500.00 235,725,140.00 1,184,329,600.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna Program Pemberdayaan Penyuluh Peternakan/Perikanan Lapangan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Peternakan/Perikanan Sarana dan Prasarana Penyuluhan

406,291,500.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

465,520,893.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

53,552,843.00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

58,380,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

24,245,000.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

20,399,950.00

406,291,500.00 69,526,000.00 63,380,500.00 6,145,500.00

4,549,000.00 89,050,000.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

6,700,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

2,956,000.00 20,789,200.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

66,280,000.00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

49,368,900.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

II - 231

Anggaran (Rp)

8,300,000.00

12,350,000.00 48,600,000.00 877,681,100.00 12,500,000.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

44,683,200.00

Pengadaan Mebeleur

12,250,200.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

93,826,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

13,764,000.00 6,000,000.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

URUSAN WAJIB

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

24,900,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Rencana Strategis SKPD

38,085,850.00

Program pengembangan budidaya perikanan

2,039,579,740.00

Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana/Prasarana Budidaya Perikanan Kajian Kawasan Budadaya ikan Magang Budidaya Perikanan Pendataan potensi perikanan

1. Terwujudnya jejaring agribisnis yang kuat dan kokoh

1 Peningkatan volume perdagangan 2 Jumlah pedagang yang ada dipasar (pedagang)

Rp. 86537433,55 9,136

Rp. 95818375,76 8,998

110.72% 98.48%

4,288,000.00 33,797,850.00 150,549,000.00 17,305,000.00 308,519,300.00 1,216,471,510.00 53,288,970.00 254,528,610.00 9,770,750.00

Bimbingan Teknis Budidaya Perikanan

29,146,600.00

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Introduksi pengolahan produk perikanan dan peningkatan konsumsi ikan REALISASI DINAS PETERNAKAN & PERIKANAN

76,625,000.00

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN & PASAR Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

76,625,000.00 7,915,265,520.00 7,705,241,650.00 739,678,341.00 48,651,208.00 14,214,300.00 128,440,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

43,856,450.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

22,888,850.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

II - 232

682,087,700.00 24,900,000.00

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

Urusan Perdagangan

12,570,000.00

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengembangan Bibit Ikan Unggul

6

Anggaran (Rp)

5,776,500.00 14,541,200.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

URUSAN WAJIB

% Capaian

Program/kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

2,720,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

5,500,000.00 89,736,975.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

112,946,000.00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

187,086,858.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

494,179,200.00

8,120,000.00 55,200,000.00

53,240,000.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

44,176,000.00

Pengadaan Mebeleur

63,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

II - 233

Anggaran (Rp)

284,306,700.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

27,271,500.00

Program peningkatan disiplin aparatur

12,125,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

12,125,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Rencana Strategis SKPD

47,424,000.00

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa

53,259,000.00

Fasilitasi Tera Ulang UTTP

29,081,000.00

8,150,000.00 14,035,000.00

17,058,300.00 30,365,700.00

24,178,000.00

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang/Produk

503,972,060.00

Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan

232,287,700.00

Pengembangan pasar lelang daerah

176,820,760.00

94,863,600.00

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kakilima Dan Asongan Program Pengelolaan Pasar Daerah

URUSAN WAJIB

Ketertiban Dan Keamanan Pedagang Pasar

II - 234

Anggaran (Rp) 35,858,138.00 35,858,138.00 4,257,534,332.00 63,460,000.00

No 7

Sasaran Urusan URUSANIndustri WAJIB 1 Terwujudnya jejaring agribisnis yang kuat dan kokoh

Indikator Kinerja

Urusan Ketransmigrasian 1. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup layak

Realisasi 2013

% Capaian

Program/kegiatan Revitalisasi Pasar Daerah

Tumbuhkembangnya industri olahan di sentra-sentra produk pertanian 1 Volume usaha industri kecil dan menengah (Rp) 2 Jumlah industri yang memiliki izin

8

Target 2013

1 Jumlah Transmigran yang diberangkatkan (KK)

Intensifikasi Pendapatan Pasar

Rp. 384.693.807.300

Rp. 415436911000

67.00 -

111%

-

Pembersihan Saluran Dan Selasar di Dalm Pasar Daerah Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pasar Daerah Pembinaan Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar Daerah Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi Sedang/Berat Pasar Daerah

35

63

180%

1,765,218,250.00 374,189,732.00 18,610,000.00 899,078,350.00 20,255,000.00 27,537,000.00 1,089,186,000.00

Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi Penegmbangan sistem inovasi teknologi industri

126,326,000.00

Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi

17,760,000.00

Program pengembangan industri kecil dan menengah

108,566,000.00 459,109,995.00

Pemetaan Ketentuan Hasil Tembakau

27,455,400.00

Pengembangan Industri Kecil Tembakau Dengan Kadar Tar dan Nikotin Rendah Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM) Dengan Usaha Besar Dalam Pengadaan Bahan Baku dan Pemasaran Hasil Tembakau

29,410,000.00

Peningkatan Kualitas, Kompetensi dan Manajerial SDM Pelaku Usaha dan Masyarakat di Lingkungnan IHT dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku IHT Program penataan struktur industri

101,736,395.00

300,508,200.00

24,627,900.00

Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir

24,627,900.00

Program pengembangan sentra-sentra industri potensial Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat

84,987,000.00

REALISASI DISPERINDAGSAR

II - 235

Anggaran (Rp)

84,987,000.00 6,839,080,966.00

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Kondisi perekonomian Kabupaten Jombang Tahun 2013 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun 2014-2015 dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik Perekonomian Daerah.Pada bab ini akan dibahas kinerja perekonomian daerah Pemerintah Daerah berikut dinamika faktor eksternal dan internalnya. Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2015 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumbersumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien. 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Tahun 2015 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi. Berikut arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2015 yang mendasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan yang masih akan dihadapi : 3.1.1. Kondisi Ekonomi Tahun 2013 A. Kondisi Ekonomi Nasional Tahun 2013 Kondisi ekonomi Kabupaten Jombang tidak luput dari pengaruh kondisi ekonomi nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2013 tumbuh sebesar 5,78% dibandingkan dengan tahun 2012. Pertumbuhan terjadi pada semua sektor ekonomi, denganpertumbuhan tertinggi di Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 10,19% dan terendah di Sektor Pertambangan dan Penggalian 1,34%. Sementara, PDB Tanpa Migas tahun 2012 tumbuh 6,25%. Tabel 3.1.

Sumber :Berita Resmi BPS Februari 2014

Perekonomian Indonesia pada tahun 2013 tumbuh sebesar 5,78% dibanding tahun 2012, dimana semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi terjadi padaSektor Pengangkutan dan Komunikasi yang mencapai 10,19 %, diikuti oleh Sektor Keuangan,Real Estat, dan Jasa Perusahaan 7,56 %, Sektor Konstruksi 6,57 %, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 5,93 %, Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih 5,58 %, Sektor IndustriPengolahan 5,56 %, Sektor Jasa-jasa 5,46 %, Sektor Pertanian 3,54 %, dan SektorPertambangan dan Penggalian 1,34 %. Pertumbuhan PDB tanpa migas pada tahun 2013mencapai 6,25% yang berarti lebih tinggi dari pertumbuhan PDB. Sektor dustri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap total pertumbuhan PDB, dengan sumber pertumbuhan sebesar 1,42%. Selanjutnya diikuti oleh Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang memberikan sumber pertumbuhan masing-masing 1,07 % dan 1,03 %. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan IV-2013 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 57,78 %, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 23,83 %, Pulau Kalimantan 8,52 %, Pulau Sulawesi 4,90 % dan sisanya 4,97 %, di provinsi-provinsi lainnya. Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional tahun 2010 – 2012 sebagaimana Tabel berikut. TABEL 3.2.

Sumber: Berita Resmi BPS Februari 2014

A.1.Inflasi Selama tahun 2013(Januari-Desember) inflasi mencapai besaran 8,38% atau terjadi kenaikan indeks dari 135,49 pada bulan Desember2012 menjadi 146,84 pada bulan Desember 2013. Dilihat dari besarnya sumbangan/andil inflasi, selama tahun 2013 kelompok bahan makanan memberikan andil inflasi 11,35%; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 7,45%; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 6,22%; kelompok sandang 0,52%; kelompok kesehatan 3,70%; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 3,91%; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan memberikan sumbangan inflasi 15,36%.

III-2

TABEL 3.3.

Sumber: Berita Resmi BPS Februari 2014

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 2013 dan tingkat inflasi tahun ke tahun(Desember 2013 terhadap Desember 2012) masingmasing sebesar 8,38 persen. Sedangkan tingkatinflasi pada periode yang sama tahun kalender 2011 dan 2012 masing-masing 3,79 persen dan 4,30persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun untuk Desember 2011 terhadap Desember 2010 danDesember 2012 terhadap Desember 2011 masing-masing 3,79 persen dan 4,30 persen. Tabel…

Sumber : Berita Resmi BPS Bulan Februari 2014

B. Kondisi Ekonomi Jawa Timur Tahun 2012 Selama tahun 2013 dunia usaha dihadapkan pada situasi ekonomi yang kurang menguntungkan, disamping kenaikan inflasi, masih tingginya tingkat suku bunga bank juga kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan depresiasi rupiah terhadap dolar . Sehingga secara kumulatif Januari–Desember,ekonomi Jawa Timur tahun 2013 tumbuh 6,55 persen, melambat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012 yang tumbuh 7,27 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,43 persen dengan sumber

III-3

pertumbuhan sebesar 0,81 persen sedangkan terendah sektor pertanian sebesar 1,59 persen dengan kontribusi pertumbuhan 0,22 persen. Sektor konstruksi di Jawa Timur mengalami pertumbuhan sebesar 9,08 persen dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,30 persen, hal ini didorong karena semakin menggeliatnya kelompok ekonomi menengah dan gencarnya penawaran paket kredit properti dengan suku bunga terjangkau. Sektor berikutnya yang mengalami pertumbuhan tinggi adalah sektor perdagangan, hotel & restoran sebesar 8,61 persen dengan sumber pertumbuhan 2,81 persen. Sementara sektor industri pengolahan dan sektor pertanian walau hanya mampu tumbuh masing-masing sebesar 5,59 persen dan 1,59 persen, dengan sumbangan pertumbuhan masing-masing 1,39 persen dan 0,22 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa tiga sektor ekonomi utama Jawa Timur masih dimotori oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, industri pengolahan dan sektor pertanian, yang sumber pertumbuhannya mencapai 4,42 persen. Tabel 3.4. Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha Januari-Desember Tahun 2013 (persen)

Sumber: BPS Jawa Timur Tahun 2014

Struktur perekonomian Jawa Timur tahun 2013 didominasi oleh tiga sektor utama, yaitusektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian yang kontribusi ketiganya sebesar 72,85 %, agak menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012 yang mencapai 72,92 %. Penurunan kontribusi ketiga sektor tersebut, terutama disebabkan menurunnya kontribusi sektor perdagangan sektor pertanian dan sector industry pengolahan. Kontribusi sektor konstruksi naik dari 4,55 % menjadi 4,74 %; sektor listrik, gas dan air bersih turun dari 1,35 % menjadi 1,29 %; dan sektor jasa-jasa turun dari 8,35 persen menjadi 8,09 %. Perkembangan sektor-sektor yang bergerak pada layanan jasa tersebutsangat dibutuhkan guna mendukung sektor riil baik dalam

III-4

berproduksi, distribusi, maupun pemasaran sehingga sektor-sektor non tradable goods seirama dengan perkembangan sektor-sektor riil. Tabel 3.5.

Sumber: BPS Jawa Timur Tahun 2014

Perkembangan ekonomi domestik yang cukup dinamis dan mulai membaiknya perekonomian global khususnya di wilayah Asia merupakan tantangan sekaligus peluang bagi pelaku ekonomi di Jawa Timur dalam menghasilkan produk barang dan jasa yang dapat diminati konsumen nasional maupun global secara kompetitif, pada gilirannya akan mendorong peningkatan nilai tambah di Jawa Timur dan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian Jawa Timur yang diukur dengan besaran PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 nilainya mencapai Rp 1.136,33 triliun. Dengan jumlah penduduk Jawa Timur pada pertengahan tahun 2013 sebanyak 38.363,2 ribu jiwa, maka diperoleh PDRB per kapita Jawa Timur sebesar Rp 29,62 juta, lebih tinggi 12,74 persen dibanding tahun 2012 yang mencapai Rp 26,27 juta, yang berarti kesejahteraan masyarakat Jawa Timur semakin lebih baik. Selama tahun 2013 komponen PDRB penggunaan tumbuh cukup signifikan. Kontribusi pertumbuhan tertinggi adalah konsumsi rumahtangga yang tumbuh sebesar 7,38 % dengan sumber pertumbuhan 5,14 %. Pertumbuhan tertinggi kedua adalah pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh sebesar 6,67 % dengan kontribusi pertumbuhan sebesar 1,21 %. Kenaikan PMTB ini antara lain didorong adanya segmen bisnis perhotelan sehingga pembangunan hotel terutama di kota-kota besar di Jawa Timur terus berjalan.

III-5

Grafik 3.1

Sumber : Berita Resmi BPS Jatim 2014

Ekspor Jawa Timur selama tahun 2013 tumbuh sebesar 6,47 % dengan sumberpertumbuhan sebesar 3,30 %, kenaikan ekspor disamping dipicu kenaikan permintaan barang-barang produksi Jawa Timur seperti perhiasan atau permata, lemak /minyak nabati, bahan kimia organik, kertas dan karton, kayu dan barang dari kayu serta ikan dan udang yang masihmenjadi andalan ekspor Jawa Timur selain itu juga didukung bertambahnya wisatawan mancanegara yang datang ke Jawa Timur utamanya dari Malaysia. Sementara impor tumbuh sebesar 5,38 % dan memberikan kontribusi pertumbuhan sebesar 2,57 %. Barang-barang impor Jawa Timur didominasi bahan bakar mineral, mesin dan alat-alat berat, besi dan baja disamping itu juga banyaknya warga Jawa Timur yang melakukan perjalanan wisata ke luar negeri. Komponen lembaga nirlaba selama 2013 tumbuh 4,15 % dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,03 %, kenaikan ini didorong adanya pemilihan gubernur dan wakilgubernur serta pemilihan bupati dan walikota. Disamping itu juga terjadi kegiatan-kegiatan partai politik jelang pemilihan caleg dan pemilihan presiden-wakil presiden di tahun mendatang. Sedangkan untuk pengeluaran pemerintah tumbuh sebesar 2,27 % dengan sumberpertumbuhan sebesar 0,15 %, kenaikan konsumsi pemerintah ini didorong oleh naiknya belanja pegawai, belanja barang dan belanja bantuan sosial maupun belanja lainnya meskipun kenaikannya tidak signifikan.

III-6

Tabel 3.6

Sumber : Berita Resmi BPS Jatim 2014

B.1.Inflasi Jawa Timur Inflasi Jawa Timur Selama tahun 2013 cukup tinggi dibandingkan dengan tahun 2012, pada akhir tahun 2013 inflasi jawa timur secara kumulatif mencapai 7,59% ini jauh lebih tingg dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya mencapai 4,50%. Kelompok pengeluaran yang mempunyai andil terbesar dalam inflasi Jatim adalah kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan yang mencapai angka 12,60% dan terendah pada kelompok sandang yang mengalami deflasi 1,56%. Grafik 3.2. Andil dan Tingkat Inflasi Desember 2013, Inflasi Tahun Kalender 2013 dan Inflasi Year on YearMenurut Kelompok Pengeluaran (2007=100)

Sumber: BPS Jawa Timur Tahun 2014

III-7

Sepanjang tahun 2013 Jawa Timur mengalami delapan kali inflasi dan empat kali deflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juli sebesar 2,96 %, diikuti Januari, Februari dan Agustus masing -masing sebesar 0,97 %, Maret sebesar 0,89 %, Juni sebesar 0,68 %, Desember 0,60 %, dan terendah terjadi bulan November sebesar 0,19 %. Sedang deflasi tertinggi terjadi pada bulan April sebesar 0,36 %, diikuti bulan Mei sebesar 0,20 % dan deflasi terendah terjadi pad a bulan Oktober sebesar 0,06 %. Inflasi tertinggi selama tahun 2013 terjadi pada bulan Juli 2013 akibat dampak langsung dan efek domino dari kebijakan Pemerintah menaikkan bahan bakar minyak yaitu premium dari Rp. 4.500 naik menjadi Rp. 6.500, Solar dari Rp.4.500 naik menjadi Rp. 5.500 sejak tanggal 22 Juni 2013, sehingga dampak langsung dan efek domino sangat dirasakan pada bulan Juli 2013, tarip tranportasi naik, harga barang juga naik disamping itu juga bertepatan dengan bulan Ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri 1434 Hijriyah sehingga momentum terjadinya inflasi sangat kompleks. Inflasi yang tinggi terjadi pada bulan Agustus karena pada bulan Agustus bertepatan dengan Hari Besar Agama Islam yaitu Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriyah. Inflasi yang cukup tinggi juga terjadi pada bulan Juni karena kebijakanan pemerintah menaikkan BBM diberlakukan sejak tanggal 22 Juni 2013 sehingga mulai tanggal 24 Juni 2013 tarip angkutan dan harga bahan makanan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Tabel….. Sumber : Berita Resmi BPS Jatim 2014

Pada tahun 2013 tercatat beberapa kebijakan pemerintah yang memicu tingginya inflasi. Setelah Pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak sejak tanggal 22 Juni 2013 atau menaikkan harga bahan bakar minyak sebesar 40 %, hal ini menimbulkan dampak secara langsung pada sektor

III-8

transportasi. Selain itu juga menimbulkan efek domino terhadap kenaikan harga kelompok bahan makanan dan sektor lainnya. Grafik 3.2 Inflasi Jawa Timur Tahun 2007-2013

Sumber : Berita Resmi BPS Jatim 2014

C. Kondisi Ekonomi Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014 Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).PDRB dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemakmuran masyarakat yang sudah tercapai sebagai tolok ukur peningkatan kesejahteraan masyarakat.Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun). Dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir perkembangan PDRB Kabupaten Jombang, baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan, menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya nilai tambah barang dan jasa, yang diindikasikan dengan pesatnya peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dari Rp.12,52 trilyun pada tahun 2009 menjadi Rp.14,06 trilyun pada tahun 2010, kemudian menjadi Rp.15,94 trilyun pada tahun 2011 dan menjadi Rp. 18,06 trilyun pada tahun 2012 untuk angka sementara. Sedangkan pada tahun 2013, angka sangat sementara PDRB atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp.20,62 trilyun. Capaian ini jauh melebihi angka PDRB atas dasar harga berlaku yang telah ditargetkan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2012 yaitu sebesar Rp.18,06 trilyun. Selain itu, struktur perekonomian wilayah Kabupaten Jombang juga semakin kokoh yang diindikasikan dengan semakin naiknya PDRB atas dasar harga konstan yaitu sebesar Rp. 5,96 trilyun pada tahun 2009 menjadi Rp.6,33 trilyun pada tahun 2010 menjadi Rp.6,73 trilyun pada tahun 2011, dan naik menjadi Rp. 7,23 trilyun pada tahun 2012 untuk angka sementara. Sedangkan pada tahun 2013 untuk angka sangat sementara, angka PDRB atas dasar angka konstan kembali menunjukkan peningkatan, yaitu sebesar Rp. 7,69 trilyun. Dengan demikian maka capaian pada tahun 2013 ini melebihi angka yang telah ditargetkan di dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2013 yaitu sebesar Rp.20,61 trilyun. Adapun kecenderungan peningkatan PDRB sejak tahun 2009 hingga 2012 adalah sebagaimana berikut:

III-9

Grafik 3.4. Perkembangan PDRB Kabupaten JombangTahun 2008-2012 (Juta Rupiah) ADHB

14060,872

12519,634

2009

15945,609

6327,278

5962,262

2010

ADHK 18065,849

6759,495

2011

20615,588

7230,304

2012*

7693,798

2013**

Sumber: BPS Kabupaten Jombang Tahun 2014, diolah

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang selama kurun waktu empat tahun terakhir terus tumbuh positif. Namun pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi Jombang melambat dan tumbuh negatif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang pada tahun 2013 sebesar 6,41%, sedangkan pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang mencapai 6,97%. Pelambatan laju pertumbuhan ekonomi ini dikarenakan situasi ekonomi yang kurang menguntungkan, disamping kenaikan inflasi, masih tingginya tingkat suku bunga bank dan juga kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), Kenaikan Tarif Dasar Listrik dan juga depresiasi Rupiah terhadap Dolar. Hal tersebut menjadi faktor utama pelambatan ekonomi Jombang selama tahun 2013 yang mengakibatkan lesunya dunia usaha. Perlambatan ekonomi ini tidak hanya dialami oleh Kabupaten Jombang, kondisi secara Nasional dan regional Jawa Timur juga mengalami perlambatan ekonomi. Secara umum seluruh sektor di struktur ekonomi kabupaten Jombang mengalami pertumbuhan positif, hanya empat sektor yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu Sektor pertanian (27,49%), Sektor Pertambangan dan Penggalian (1,15%), Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih (0,87%), dan Sektor Jasa-jasa (10,10%).Kecenderungan laju pertumbuhan ekonomi sejak 2009-2013 adalah sebagai berikut: Grafik 3.5. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2008-2012(%) Jombang

5.28% 5.01%

Jatim

6.68% 6.12%

2009

2010

7.24%

7.22% 6.83%

6.97%

6.55% 6.41%

2011

2012*

2013**

Sumber: BPS Kabupaten Jombang Tahun 2013, diolah

*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

III-10

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang selama lima tahun terakhir mengalami kemajuan dan pertumbuhan yang positif dan dapat dikatakan mengalami laju pertumbuhan yang baik dibanding beberapa daerah disekitar Kabupaten Jombang. Kondisi yang positif ini tidak terlepas dari dukungan kebijakan Pemerintah, baik pusat, provinsi maupun Kabupaten Jombang sendiri. Selama periode lima tahun terakhir (2008-2012)bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang mencapai 6,91%.Walaupun masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai 6,42%, namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang masih diatas dari daerahdaerah yang berdekatan dengan Jombang, seperti Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri.Perkembangan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2012 tersaji pada grafik berikut: Grafik 3.6. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa TimurTahun 2012

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2013

C.1. Inflasi Kabupaten Jombang Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang secara umum. Laju inflasi yang tidak terkendali dapat memicu penurunan daya beli masyarakat, terutama oleh masyarakat miskin yang tidak memiliki tabungan. Selain itu, tingginya laju inflasi juga memberikan dampak semakin melebarnya tingkat distribusi pendapatan di masyarakat.Inflasi yang tinggi juga berpotensi menghambat investasi produktif.Hal ini karena tingginya tingkat ketidakpastian (mendorong investasi jangka pendek) dan tingginya bunga.Dan secara makro, dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi terhambat. Kondisi inflasi yang terjadi di wilayah Kabupaten Jombang dalam lima tahun terakhir adalah sebesar 5,21% pada tahun 2009, sebesar 5,83% pada tahun 2010, sebesar 6,15% pada tahun 2011.Sedangkan besaran inflasi pada tahun 2012,dengan angka sementara, adalah sebesar 5,9215%. Untuk angka sangat sementara tahun 2013, besaran inflasi Kabupaten Jombang diperkirakan mencapai 7,24%. Perkembangan inflasi di Kabupaten Jombang selama lima tahun terakhir tersaji dalam grafik berikut: III-11

Grafik 3.7. Perkembangan Inflasi di Kabupaten JombangTahun 2009-2013(%) Perkembangan Inflasi Kabupaten Jombang 2009-2013 Jombang 6.96% 5.21%

6.15%

Jatim 7.59% 7.24%

5.92%

5.83% 4.09%

4.50%

0.49% 2009

2010

2011

2012

2013

Sumber: BPS Kabupaten Jombang dan BPS Jawa Timur Tahun 2013, diolah

*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Capaian ini berada di atas target inflasi yang telah ditetapkan di dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2012 sebesar 3.5-5.5 %. C.2. Struktur Ekonomi Kabupaten Jombang Sejak tahun 2007, struktur perekonomian di wilayah Kabupaten Jombang masih didominasi oleh sektor dominan yang selama ini menjadi penyangga utama struktur perekonomian di wilayah Kabupaten Jombang yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-jasa lain. Selanjutnya berdasarkan angka sangat sementara perhitungan PDRB Kabupaten Jombang tahun 2013, terlihat bahwa kontribusi sektor tertinggi PDRB Kabupaten Jombang pada tahun 2013 adalah dari sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 37,88%; disusul kemudian sektor pertanian sebesar 26,17%, sektor industri pengolahan sebesar 10,78%; sektor jasa-jasa sebesar 11,43%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 4,55%, sektor angkutan dan komunikasi sebesar 4,85%; sektor bangunan sebesar 2,47%; sektor pertambangan dan penggalian sebesar 1,23%; sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 1,01%. Hal ini bisa dilihat dari tabel sebagai berikut : Tabel 3.7. Perkembangan Kontribusi Sektor Ekonomi Berdasarkan PDRB ADHK NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SEKTOR

2012*

2013**

27.19% 1.51% 10.79% 1.02% 1.85% 36.90% 4.73%

26.17% 1.46% 10.78% 1.01% 1.87% 37.88% 4.85%

-1.02% -0.05% -0.01% -0.01% 0.01% 0.99% 0.13%

4.45% 4.55% 11.56% 11.43% Sumber: BPS Kabupaten Jombang Tahun 2014, diolah

0.10% -0.14%

PERTANIAN PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN INDUSTRI PENGOLAHAN LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH BANGUNAN PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN JASA-JASA *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara III-12

Selisih

Memperhatikan tabel diatas, terlihat bahwa peranan keempat sektor tersebut telah mengalami pergeseran. Pada tahun 2013, berdasarkan hasil proyeksi BPS Kabupaten Jombang (angka sangat sementara) nampak bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran mulai menggeser dominasi sektor pertanian. Kontribusi masing-masing sektor adalah: Grafik 3.8. Kontribusi Sektor-sektor Usaha PDRB Tahun 2013**) PERTANIAN 11%

5%

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

26%

5%

INDUSTRI PENGOLAHAN 1% 11%

LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH BANGUNAN

38% 1% 2%

PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN

Sumber: BPS Kabupaten Jombang Tahun 2014, diolah **) Angka Sangat Sementara

Sebagaimana tersaji pada grafik diatas, maka dapat diketahui bahwa kontribusi sektor lapangan usaha terbesar adalah dari sektor perdagangan, hotel dan restoran.Sedangkan kontribusi terkecil adalah dari sektor listrik, gas, dan air bersih. 3.1.2. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 (Prediksi Ekonomi Tahun 2014) Kinerja ekonomi nasional maupun regional Jawa Timur pada tahun 2013 mengalami perlambatan, perekonomian Jawa Timur pada tahun 2013 lebih rendah dibandingkan pada tahun 2012, tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Jatim sebesar 6,55 % sedangkan pada tahun 2012 mencapai 7,22 %. Namun kondisi Jawa Timur masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional yang pada tahun 2013 hanya mencapai 5,78%. Tabel 3.8. Perkembangan dan Ekonomi Makro Tahun 2013

Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga, pemerintah dan kinerja investasi swasta Jatim menjadi sumber pendorong pertumbuhan. Meningkatnya konsumsi rumah tangga di tahun 2013didorong perbaikan daya beli masyarakat seiring bertambahnya kelompok usia produktif. Di sisi III-13

lain, pertumbuhan belanja investasi pemerintah dan swasta pun meningkat di tengah upaya percepatan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan minat investor luar dan dalam negeri, khususnya pada sektor industri pengolahan. Namun, transaksi perdagangan Jawa Timur mengalami penurunan akibat melambatnya ekspor impor dalam negeri, sedangkan luar negeri relatif tumbuh membaik. Di sisi lain, minat investasi relatif membaik dengan diselesaikannya beberapa proyek infrastruktur besar semisal Jalan Tol Mojokerto – Kertosono, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pacitan, Sistem PenyediaanAir Minum (SPA), Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) serta Penyelesaian Tahap IV Jalan Lintas Selatan (JLS). Dengan diresmikannya PLTU Pacitan menambah supply listrik di Jawa Timur sehingga mendorong kondisi surplus energi yang berpotensi meningkatkan minat investasi khususnya pembangunan pabrik Smelter di tahun 2014. Dari sisi penawaran, perlambatan ekonomi disebabkan menurunnya kinerja 3 (tiga) sektor utama. Menurunnya luas lahan dan pergeseran musim tanam turut mempengaruhi tingkat produktivitas hasil tani sehingga pada akhirnya menekan pertumbuhan sektor pertanian. Di sisi lain, belum membaiknya transaksi ekspor impor luar negeri dan penurunan marjin dunia usaha akibat kenaikan biaya produksi turut mempengaruhi perlambatan sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Tabel 3.9 PERTUMBUHAN EKONOMI SISI PENAWARAN PROVINSI JAWA TIMUR

Sumber : BPS Jawa Timur Kinerja ekonomi Kabupaten Jombang tidak jauh berbeda dengan kinerja ekonomi Jawa Timur, juga mengalami perlambatan dibandingkan denga tahun 2012, dimana pada tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi Jombang mencapai 6,97%, sedangkan tahun 2013 berdasarkan angka sangat sementara BPS hanya mencapai 6,41%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang di sebabkan karena kondisi makro baik regional maupun nasional, tekanan ekonomi selama tahun 2013 mulai dari kenaikan BBM, TDL dan faktor cuaca yang mengakibatkan pergeseran musim tanam yang mengakibatkan tekanan pada sektor pertanian.

III-14

Tabel 3.10 PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN JOMBANG No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sektor

PERTANIAN PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN INDUSTRI PENGOLAHAN LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH BANGUNAN PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN JASA-JASA PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

2011 2,90% 3,24% 5,74% 5,19% 5,76% 10,47% 10,47% 10,62% 5,06% 6,83%

2012* 3,02% 3,37% 6,29% 6,06% 6,79% 10,30% 10,70% 10,70% 5,17% 6,97%

2013** 2,41% 2,95% 6,33% 5,42% 7,14% 9,26% 8,79% 8,79% 5,14% 6,41%

Sumber : BPS Jombang 2014 *) **)

: Angka Sementara : Angka Sangat Sementara

Dengan melihat tabel diatas dapat terlihat bahwa seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Jombang mengalami penurunan. Sektor Pertanian dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang beberapa tahun ini sebagai penopang ekonomi Jombang juga mengalami pertumbuhan yang negatif. Hanya sektor Industi Pengolahan dan Sektor Bangunan yang mengalami pertumbuhan positif dibanding tahun 2012. Kondisi perlambatan dari sisi penawaran sama halnya yang dialami oleh kondisi regional Jawa Timur, yang desebakan oleh menurunnya kinerja 3 (tiga) sektor utama. Menurunnya luas lahan dan pergeseran musim tanam turut mempengaruhi tingkat produktivitas hasil tani sehingga pada akhirnya menekan pertumbuhan sektor pertanian. Di sisi lain, belum membaiknya kondisiregional dan nasional dari sisi ekspor impor luar negeri dan penurunan marjin dunia usaha akibat kenaikan biaya produksi turut mempengaruhi perlambatan sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran selama tahun 2013. A. Propek Ekonomi 2014 Disepanjang tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Jatim diproyeksikan tumbuh pada rentang 6,4% - 6,8% (yoy). Perkiraan pertumbuhan ekonomi Jatim tahun 2014 ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 (6,5%, yoy). Pertumbuhan ini diyakini masih yang tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Darisisi permintaan, penopang utama pertumbuhan ekonomi masih berasal darikonsumsi masyarakat seiring tingginya daya beli dan dominannya proporsi usia produktif di Jawa Timur. Selain itu, konsumsi rumah tangga dan Pemerintah pada tahun 2014 didorong oleh kenaikan permintaan akibat pelaksanaan Pemilu 2014. Sementara itu, kenaikan tarif komponen pembentuk biaya produksi di tahun 2013 terindikasi berdampak pada kinerja sektor riil Jawa Timur di sepanjang tahun 2014. Tekanan di dunia usaha diperkirakan memperlemah kinerja investasi. Namun demikian, adanya realisasi beberapa proyek infrastruktur Pemerintah seperti mulai beroperasinya Teluk Lamong, rencana pembangunan empat buah smelter serta Tol Trans Jawa diperkirakan mampu menahan laju perlambatan investasi tersebut. Pembaikan perekonomian global dan regional sepanjang tahun ini secara optimis mampu meningkatkan ekspor Jawa Timur di tahun 2014. Di sisi penawaran, hampir seluruh sektor mampu tumbuh positif dibanding tahun 2013, kecuali sektor bangunan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Pada tahun 2014, tekanan sektor industri III-15

pengolahan mampu dikompensasi dengan tingginya permintaan pra dan pasca Pemilu, sehingga masih tumbuh positif. Sementara itu, sektor bangunan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan diperkirakan relatif melambat. Adanya kebijakan pengetatan kepemilikan rumah berpotensi untuk menahan pertumbuhan sektor konstruksi. Di sisi lain, kebijakan peningkatan suku bunga acuan dan pembatasan penyaluran kredit oleh bank berpotensi memperlambat pertumbuhan sektor keuangan, terutama subsektor bank. Secara keseluruhan faktor tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan dengan capaian di tahun sebelumnya. Pada akhir tahun 2014, inflasi Jawa Timur diproyeksikan berada di kisaran 4,84% - 5,34% atau kembali pada sasaran nasional yang sebesar 4,5% + 1%. Beberapa hal yang terjadi pada tahun 2014 yang berpotensi turut mempengaruhi inflasi antara lain : 1. Volatile Foods Tekanan berkurang seiring dengan tidak adanya kendala impor hortikultura. Meskipun demikian, produksi lokal diproyeksikan berkurang sebagai dampak terjadinya bencana alam di awal tahun 2014 seperti banjir di beberapa daerah di Jawa Timur serta erupsi Gunung Kelud. 2. Administered Price Inflasi relatif stabil karena tidak adanya rencana kenaikan harga BBM.Tekanan kenaikan harga LPG 12 kg di awal tahun dan kenaikan BBM di Tw III-2013 diproyeksi termoderasidi Tw III-2014 melalui penyesuaian indeks base year IHK. Namun perlu diwaspadai rencana kenaikan tarif tenaga listrik yang akan dilaksanakan pada Mei 2014 termasuk pula dampak lanjutannya terhadap kelompok inflasi lainnya. 3. Core Inflation Tekanan inflasi berpotensi meningkat karena ekspektasi masyarakat dengan adanya Pemilu pada April 2014 dan penyesuaian UMP. Adanya Pemilu tahun 2014 meningkatkan ekspektasi masyarakat akan tingginya aktivitas perekonomian sehingga dapatmendorong kenaikan harga. Selain itu, tingkat harga komoditas internasional yang masih berfluktuatif dan adanya titik keseimbangan baru Rupiah juga berpotensi meningkatkan biaya produksi industri yang sebagian bahan bakunya impor sehingga menjadi salah satu sumber kenaikan harga. Dengan mengacu pada uraian tersebut, secara ringkas hal-hal yang mendasarproyeksi inflasi tahun 2014 yaitu : Downward Risk  Hilangnya dampak base year IHK untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) sehingga inflasi kelompok transportasi, keuangan dan jasa keuangan diperkirakan akan kembali pada polanormalnya yaitu di kisaran 2% - 4% (yoy)  Inflasi kelompok bahan makanan juga diperkirakan relatif stabil di kisaran 7% - 8% yang dipicu tidak adanya kendala impor sehingga masih dapat menutupi pasokan domestik yang diperkirakan sedikit terganggu sebagai dampak pergeseran masa tanam (faktor cuaca) dan keterbatasan sarana dan prasarana pertanian (pupuk, benih, dll).  Ketersediaan cadangan pangan (beras) oleh Bulog  Sentra produksi di Jawa Timur telah memiliki kualitas yang baik dan produktivitas tinggi,namun masih memerlukan dukungan pemerintah untuk pengembangannya (intensifikasi pertanian).

III-16

Kondisi ekonomi Kabupaten Jombang tahun 2014 tidak terlepas dari kondisi ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2014 merupakan tahun politik dimana dan ini memberikan efek positif dan negatif, sisi positifnya adalah adanya pemilu pada tahun 2014 mendorong dari sisi permintaan karena akan terjadi konsumsi yang tinggi dari masyrakat. Dari sisi negatifnya terjadi pada perlambatan investasi dimana para investor masih wait and see, dimana masih menunggu siapa yang akan menjadi pemimpin pada periode kedepan. Situasi ini merupakan kondisi yang dialami secara nasional, yang juga akan berimbas pada Kabupaten Jombang. Didalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang tahun 2014, asumsi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang diperkirakan tumbuh 6,8% - 7.0%. Namun dengan melihat realisasi angka sementara dari BPS untuk tahun 2013 yang hanya mencapai 6,41% dan situasi global baik nasional dan provinsi Jawa Timur maka asumsi tersebut bisa dikatakan asumsi pesimis. Sedangkan asumsi optimis terhadap pertumbuhan ekonomi Jombang berdasarkan kondisi dan perhitungan sangat sementara pertumbuhan ekonomi Jombang antara 6.0% - 6,5% dengan tingkat inflasi berada diantara 4,5%-5%. Tantangan yang dihadapi kabupaten Jombang selama tahun 2014 adalah : 1. Situasi global baik nasional maupun regional Jawa Timur. Belum membaiknya kondisi perdagangan khususnya ekspor. 2. Situasi politik pada tahun 2014. Dimana pada tahun ini merupakan tahun politik bagi masyarakat Indonesia dimana Pemilihan umum dan Pemilihan Presiden, dimana situasi ini memperlambat pertumbuhan terutama dari sisi investasi, namun meningkatkan dari sisi konsumsi masyarakat. 3. Kondisi infrastruktur Jalan baik jalan Nasional, Provinsi maupun Kabupaten di kabupaten Jombang yang sebagian dalam kondisi sedang dan rusak, akan menjadi tantangan perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama dari sisi kelancaran alur distribusi pangan. Dari beberapa asumsi diatas jelas terlihat bahwa tantangan ekonomi tahun 2014 semakin berat, terutama dalam mempersiapkan komponen pembangunan agar masyarakat Jombang siap dalam mengahadapi pergeseran ekonomi yang semakin cepat. Tahun 2014 merupakan tahun awal dari masa transisi pemerintahan Kabupaten Jombang, yang akan beradampak pada pola pembangunan daerah yang akhirnya bermuara pada kesejahteraan ekonomi masyarakat. Antisipasi dari hal tersebut adalah memperkuat pondasi dari perencanaan pembangunan yang tetap berbasis pada RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2009-2025. 3.1.3. Prospek Perekonomian Kabupaten Jombang Tahun 2015 Kabupaten Jombang merupakan Kabupaten yang berada di persimpangan arus lalu lintas yang menghubungkan antara Surabaya sebagai pusat pemerintahan Jawa Timur dengan Kabupaten Lain yang berada disisi sebelah barat. Oleh karena itu, potensi Jombang sangat strategis dalam arus perdagangan. Kondisi tersebut juga terlihat dalam struktur ekonomi Jombang, dimanaSektor Perdaganganmendominasi dalam struktur ekonomi Kabupaten. Tahun 2015 secara nasional merupakan tahun pertama dari pemerintahan baru, dimana akan terdapat kebijakan-kebijakan baru yang mewarnai pemerintahan Indonesia. Secara nasional tahun 2015 merupakan awal dari RPJMN 2015-2019, dimana periode ini masuk tahapan ke tiga dari RPJMN 2005-2025 yang mempunyai tahapan pembangunan “ Memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh Dengan Menekan-kan Pembangunan

III-17

Kompetitif Perekonomian yang Berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek ”. Adapun tantangan yang dihadapi pada tahun 2015 terdapat tantangan dari eksternal dan dalam negeri sendiri. Secara eksternal tantangan pembangunan pada tahun 2015 khususnya dalam bidang ekonomi adalah : 1. Membaiknya ekonomi Amerika Serikat dan Eropa, yang mengakibatkat Arus Modal Asing Berbalik ke Negara Maju, dan Berakhirnya siklus panjang harga komoditas tinggi sehingga mempersulit upaya pengurangan defisit transaksi berjalan. 2. Melepaskan Indonesia dari Jerat negara berpendapatan menengah (Middle Income Trap). 3. Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean ( Asean Economy Community) yang akan dimulai pada tahun 2015, yang berakibat pada peningkatan daya saing nasional. Sedangkan tantangan yang dihadapi dari dalam negeri atau secara nasional adalah : 1. Struktur perekonomian Indonesia masih belum kokoh dan rentan terhadap gejolak global. a. Struktur industri manufaktur masih dangkal b. Ketergantungan terhadap impor barang modal dan bahan baku setengah jadi masih tinggi 2. Iklim usaha dan investasi, serta kepastian hukum masih belum optimal dalam memberikan kemudahan dan kepastian Investasi. 3. Terjadinya perlambatan penurunan kemiskinan dan pengangguran 4. Kesenjangan antar kelompok masyrakat masih tinggi, demikian juga kesenjangan antar wilayah masih tinggi. Dari beberapa tantangan pembangunan ekonomi diatas baik dari dalam maupun dari luar, maka arah kebijakan ekonomi secara nasional adalah : 1. Peningkatan Daya saing, terutama untuk menghadapi dimulainya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 2. Meneruskan neraca transaksi berjalan 3. Memperkuat landasan pembangunan agar tidak masuk dalam jebakan Negara Berpendapatan Menengah (Midle Income Trap). Dari beberapa tantangan dan kebijakan pembangunan ekonomi tersebut pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2015 diperkiran naik dibandingkan tahun 2014, ini disebabkan karena dengan membaiknya ekonomi Amerika Serikat yang berdampak pada membaiknya ekspor nasional. Kondisi secara nasional ini juga berdampak baik bagi perekonomian Jawa Timur secara umun dan khususnya Kabupaten Jombang. Pada tahun 2015 diperkiran pertumbuhan ekonomi Jatim akan meningkat dibandingkan tahun 2014, ini dikarenan dengan semakin membaiknya ekonomi global yang berpengaruh sangat besar terhadap ekonomi Jatim. Tantangan ekonomi pada tahun 2015 bagi Jawa Timur adalah dimulainya Asean Economy Community 2015 (AEC 2015), dimana AEC 2015 merupakan dimulainya perdagangan bebas dikawasan ASEAN. Jawa Timur sebagai salah satu sentra industri di Indonesia khususnya di bidang produksi pertanian, industri berat dan sektorsektor manufaktur yang lain, seperti industri pengolahan, perikanan dan peternakan, tentunya dapat mengharapkan manfaat dari fasilitasi perdagangan ASEAN tersebut. Berbagai daerah di propinsi ini, yang memiliki komoditi atau produk unggulan dapat mengharapkan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto, apabila daerah tersebut mampu untuk menghasilkan produk yang siap III-18

diekspor ke negara -negara ASEAN. Inti dari akan dilaksanakannya AEC 2015 adalah peningkatan daya saing baik daya saing pengolahan SDA, Industri maupun SDM. Kesiapan Jawa Timur untuk menyambut tantangan global tersebut terlihat dalam focus program peningkatan ekonomi Jatim : 1. Peningkatan Produksi/ Produktivitas menuju surplus 5 Juta 2. Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan Surplus Beras, Daging dan Gula 3. Hilirisasi Industri Dan Subtansi Bahan Baku/ Penolong Impor 4. Pengembangan Agroindustri berbasis kerakyatan (AgropolitanMinapolitan) 5. Penguatan 26 Kantor Perwakilan Dagang (KPD) 6. Pengembangan Industri Pengolahan Non-Agro 7. Pemberdayaan KOPWAN 8. Pengembangan Kemitraan PMDN dan PMA Dari fokus program tersebut dapat terlihat bahwa upaya dalam peningkatan daya saing Jawa Timur sangat diutamakan. Dan hal tersebut yang membuat dengan adanya AEC 2015 bakanlah sebuah tantangan bagi Jawa Timur, tapi merupakan Peluang yang harus di capai. Dengan optimisme dari Pemerintah Jawa Timur tersebut maka Kabupaten Jombang yang merupakan bagian dari penyumbang ekonomi Jawa Timur harus siap dengan tantangan yang berkembang secara nasional dan regional Jawa Timur. Ekonomi Jombang selama lima tahun kebelakang didominasi oleh Sektor Pertanian dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Namun dalam tiga tahun ini terdapat pertumbuhan pada sektor Industri dan Sektor Jasa-jasa, ini merupakan efek dari berkembangnya perkembangan ekonomi Jawa Timur yang merupakan sentara industri di Indonesia baik industri kecil dan menengah maupun industri besar. Tahun 2015 diperkiran ekonomi Jombang akan meningkat dibanding tahun 2014, diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang berkisar diantara 6,4% - 6,7% dengan tingkat inflasi antar 4%-4,5%.Untuk menyambuat tantangan ekonomi nasional dan juga Jawa Timur dan juga menjaga agar peningkatan ekonomi di Jombang meningkat, maka pada tahun 2015 ditetapkan pembangunan kebijakan pembangunan ekonomi Jombang adalah : 1. Penguatan Ketahanan Pangan; Dengan meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perluasan produk agroindustri, peningkatan daya saing produk industri pengolahan, pengembangan ekowisata, agrowisata, wisata budaya, serta peningkatan pengetahuan dan skill pelaku ekonomi serta penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat. Menjaga ketahanan pangan daerah melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan dengan pemberdayaan lumbung pangan desa untuk mewujudkan desa mandiri pangan serta diversifikasi pangan 2. Peningkatan Peran Koperasi Dan Umkm; Meningkatkan produktivitas dan akses UMKM pada sumberdaya produktif termasuk mendorong dan memfasilitasi kemitraan usaha antara pengusaha besar dan menengah dengan pelaku usaha mikro dan kecil. 3. Penumbuhan Kawasan Strategis Dan Cepat Tumbuh, DanPelestarian Kearifan Dan Budaya Lokal.

III-19

Pembangunan infrastruktur untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar di bidang kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, pekerjaan umum, perhubungan dan irigasi serta untuk meningkatkan aksesibilitas guna memperlancar aliran investasi dan produksi dalam rangka menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan kebijakan pembangunan ekonomi diatas dapat memberikan jawaban akan tantangan yang berkembang secara nasional dan regional pada tahun 2015. Terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat berdasarkan analisis perkembangan ekonomi yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Dengan kebijakan keuangan daerah yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan secara efektif turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan keuangan daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi kebutuhan pelayanan pendidikan, kesehatan serta infrastruktur dasar. Efektivitas kebijakan pembangunan daerah yang berupa program dan kegiatan tertuang dalam RKPD Tahun 2015 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah serta penentuan skala prioritas belanja daerah agar kebutuhan minimal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terealisasi. Dalam implementasinya,pelaksanaan pembangunan dibiayai dari APBD serta sumbersumber pendanaan yang bersumber dari APBN, dana swadaya masyarakat dan kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Resposibility (CSR) karena APBD hanya sebagai motor penggerak perekonomi daerah. APBD mencerminkan Kapasitas fiskal daerah yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Indikator kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan dapat diukur dengan pendekatan indikator moneter dan non moneter. Indikator moneter mengukur kesejahteraan masyarakat berdasarkan pendekatan pendapatan per kapita. Perkembangan APBD dan PDRB per kapita Kabupaten Jombang pada periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 tersaji dalam tabel berikut: Tabel 3.9. Perkembangan APBD dan PDRB Per Kapita Kab. JombangTA 2009-2013 TAHUN

APBD

Pertumbuhan APBD (%)

PDRB per kapita ADHB

Pertumbuhan (%)

ADHK

ADHB

ADHK

2009

924.017.847.667

10,55

9.284.243

4.421.462

10,35

4,88

2010

1.001.954.919.162

8,43

11.693.937

5.262.177

25,95

19,01

2011

1.212.775.368.903

14,12

13.261.407

5.621.637

13,40

6,83

2012

1.397.450.431.602

15,23

14.821.322

5.935.164

11,76

5,58

2013

1.559.047.056.626

14,35

16.836.377

6.282.734

13,60

5,86

Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2014

III-20

Grafik 3.9. Pertumbuhan APBD dan PDRB Per Kapita (ADHB) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2009-2013 30

25.95

25 20 15

14.12 13.4 10.55 10.35

10

15.23 11.76

14.35 13.6

8.43

5 0 2009

2010

2011

2012

2013

Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2013

Grafik 3.10. Pertumbuhan APBD dan PDRB Per Kapita (ADHK) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2009-2013 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

19.01 14.12

15.23

14.35

10.55 8.43 6.83 4.88

2009

2010

2011

5.86

5.58

2012

2013

Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2013

Perkembangan pendapatan per kapita per tahun masyarakat Kabupaten Jombang yang dicerminkan melalui perkembangan PDRB per kapita selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan per kapita mengalami perkembangan yang dinamis, dimana secara besaran PDRB per kapita mengalami peningkatan namun secara pertumbuhan tidak selalu tumbuh positif. Hal tersebut ditunjukkan dalam gambar di atas bahwa PDRB per kapita (ADHK) tahun 2010 mencapai Rp. 5.262.177,-atau tumbuh sebesar 19,61% dibandingkan tahun 2009. Pada tahun 2011 PDRB per kapita mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 5.621.637,- namun pertumbuhannya hanya sebesar 6,83% dibandingkan tahun 2010. Tahun 2012 PDRB perkapita mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2011 menjadi sebesar 5.935.164 namun pertumbuhannya turun menjadi sebesar 5,58%, dan pada tahun 2013, PDRB perkapita mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2012menjadi sebesar 6.282.734 dan tumbuh sebesar 5,86%. Fluktuasi pertumbuhan PDRB perkapita terjadi pada tahun 2010 ini terjadi III-21

karena kebijakan Nasional tentang pendataan kependudukan atau sensus penduduk. Berdasarkan tabel dan gambar di atas, dapat pula dibandingkan laju pertumbuhan APBD dan PDRB per kapita. Fluktuasi pertumbuhan APBD yang terjadi dalam periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 tidak diikuti oleh pertumbuhan PDRB per kapita. Pada analisis pertumbuhan APBD dengan PDRB perkapita ADHK terlihat adanya kontradiksi pertumbuhan antara pertumbuhan APBD dengan pertumbuhan PDRB per kapita (ADHK). Pertumbuhan rata-rata APBD per tahun yang mencapai 12,54% tidak diikuti dengan pertumbuhan PDRB per kapita yang baru mencapai rata-rata sebesar 8,43%. Kenaikan pertumbuhan tertinggi PDRB perkapita adalah pada tahun 2010 ini dikarenakan kebijakan nasional tentang pendataan kependudukan atau sensus penduduk, dimana dari hasil sensus penduduk pada tahun 2010 penduduk Kabupaten Jombang hanya 1.202.407 jiwa, dimana pada tahun 2009 BPS merilis penduduk Kabupaten Jombang sejumlah 1.348.82 jiwa. Sedangkan pada analisis pertumbuhan APBD dengan PDRB per kapita ADHB terlihat bahwa PDRB per kapita ADHB, hanya pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan positif dan pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami penurunan pertumbuhan sampai dengan tahun 2012. Pada tahun 2013 sedikit mengalami pertumbuhan sebesar 5,86%. Memperhatikan data PDRB per kapita ADHB dan perhitungan inflasi yang terjadi pada periode tersebut, nampak bahwa kenaikan PDRB per kapita ADHB pada tahun 2008 dipengaruhi oleh inflasi yang berkisar 7,17 – 9,2%. Grafik 3.11. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2009-2013

Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2013

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa korelasi PDRB perkapita dengan APBD Kabupaten Jombang adalah menunjukkan bahwa peningkatan APBD juga diimbangi dengan peningkatan pendapatan penduduk berdasarkan PDRB, yang bermuara pada kemampuan ekonomi masyarakat dalam perannya sebagai salah satu elemen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang. Dari tabel dan grafik diatas dapat kita lihat perkembangan pertumbuhan APBD dan PDRB perkapita yang selalu beriringan walau dalam rata-rata pertahunnya pertumbuhan APBD lebih tinggi dari pada PDRB perkapita. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya APBD

III-22

Kabupaten Jombang maka PDRB perkapita Kabupaten Juga akan meningkat pula. 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Hasil perhitungan kerangka pendanaan yang menggunakan pendekatan realisasi APBD Tahun 2009-2013, dengan memperhatikan perkembangan pengalokasian anggaran pada P-APBD 2014, kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, maka asumsi pendapatan tahun 2015 diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 5,37% dibandingkan dengan proyeksi pendapatan daerah tahun 2014. Proyeksi tersebut didasarkan pada hasil perhitungan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama lima tahun yang lalu sebesar 13,92%. Secara berlanjut, pertumbuhan pendapatan daerah diharapkan mengalami peningkatan kualitas pertumbuhan pendapatan dengan akselerasi pendapatan pada tahun berikutnya. Lonjakan tersebut seiring dengan implementasi pendaerahan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan berbagai upaya intensifikasinya. Proyeksi kenaikan pendapatan daerah tersebut merupakan agregat dari proyeksi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), peningkatan dana perimbangan dan peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD yang terdiri dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah diproyeksikan tumbuh sebesar 18,45% pada tahun 2015 dan untuk tahun-tahun selanjutnya diharapkan mengalami pertumbuhan yang berkualitas. Dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 11,77% dengan asumsi besaran alokasi Dana Alokasi khusus diproyeksikan tetap atau mengalami pertumbuhan nol. Dengan membaiknya kualitas pertumbuhan pendapatan terutama pendapatan asli daerah, diharapkan kualitas belanja daerah dapat memenuhi arahan pembangunan daerah pada periodesasi RPJMD Tahun 2015 yang merupakan periode kedua RPJMD tahun 2014-2018. Pada tahun 2015, pembangunan diarahkan padapemantapan kualitas infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang pertumbuhan kawasan.Dengan perencanaan yang lebih baik, diharapkan program dan kegiatan prioritas dalam belanja daerah dapat diarahkan untuk pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditargetkan. 3.2.2.Arah Kebijakan Keuangan Daerah Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan harus dapat dikelola secara efektif dan efisien untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan arah kebijakan keuangan, baik kebijakan pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah yang dibiayai dari APBD hanya merupakan salah satu pengungkit dalam mencapai tujuan pembangunan daerah karena peran Pemerintah Daerah dalam struktur ekonomi tidak begitu dominan. Perencanaan pendapatan daerah pada tahun 2015 dihitung dengan mempertimbangkan rata-rata pertumbuhan selama lima tahun anggaran, realisasi pendapatan tahun 2015, proyeksi pada perubahan APBD tahun 2014 serta kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi. Proyeksi Pendapatan daerah tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai sebagai berikut:

III-23

1. Pendapatan asli daerah (PAD) diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 18,84% dengan asumsi dan penjelasan sebagai berikut:  Beberapa komponen PAD diproyeksikan mengalami pertumbuhan berkisar pada angka 6%, kecuali untuk Pajak Bumi dan Bangunan yang diproyeksikan mengalami kenaikan diatas 10% dengan upaya intensifikasi dan updating data wajib pajaknya.  Untuk komponen retribusi daerah khususnya pada komponen retribusi jasa umum mengalami pertumbuhan negatif pada proyeksi P-APBD 2014 karena ada kebijakan penghapusan pungutan biaya pengurusan dokumen kependudukan, diantaranya kartu keluarga, Kartu tanda penduduk, akte kelahiran, Perkawinan, Kematian, Perceraian, Pengakuan Anak, dan sebagainya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2014 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi dan Pembebasan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil.  Untuk komponen lain-lain PAD yang sah, pada proyeksi P-APBD 2014, proyeksi APBD 2015 dan Proyeksi 2016, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 khususnya pada rekening jasa giro dan bunga deposito mengalami pertumbuhan yang negatif, karena diasumsikan bahwa dana yang ada dapat digunakan secara optimal untuk pelaksanaan program dan kegiatan. 2. Dana perimbangan diproyeksikan meningkat 11,77% dengan asumsi pertumbuhan dana alokasi umum dan bagi hasil pajak/bukan pajak dana alokasi khusus tumbuh pada range 6-7% dan dana alokasi khusus diasumsikan tetap atau pertumbuhan 0%. 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diasumsikan meningkat sebesar 2,96% dengan asumsi:  Dana Hibah dari Pemerintah Pusat terkait penerusan hibah daerah ke PDAM sesuai dengan Perjanjian Penerusan Hibah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor:PPH61/PK/2013 tanggal 17 Juli 2013 akan dapat direalisasikan karena batas akhir pencairan pada tahun 2015. PDAM selama tahun 2014 dan 2015 berupaya keras untuk memenuhi persyaratan atas hibah tersebut yakni berupa sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (SR MBR) minimal sebanyak 2000 sambungan.  Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur diasumsikan tetap sama dengan alokasi bantuan keuangan khusus tahun 2014.  Alokasi untuk dana penyesuaian dan otonomi khusus diasumsikan sama dengan alokasi tahun 2014. Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah tahun 2015, kebijakan pendapatan daerah tahun 2015 diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan terutama dana perimbangan serta penambahan pendapatan dari sektor pajak daerah yaitu PBB-P2. Perencanaan pendapatan daerah dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya serta mendapat dukungan dari masyarakat yang dilakukan secara terencana, dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian dan segala aspek kendala, potensi dan cakupan pelayanan yang ada sehingga tidak membebani masyarakat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini dilaksanakandalam rangka peningkatan kemandirian daerah dalam penyediaan anggaran. Penyediaan anggaran daerah III-24

setiap tahunnya atau pembiayaan mandiri (Self Financing) diharapkan semakin meningkat sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan semakin tahunakan semakin berkurang. Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah tahun 2015, maka kebijakan pendapatan daerah tahun 2015diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkanpenerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi). Beberapa langkah strategis untuk mendukung pencapaian target ini antara lain dilakukan dengan: 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah serta Optimalisasi Aset Daerah, yang diupayakan melalui:  Perbaikan manajemen dengan harapan setiap potensi pendapatan daerah dapat direalisasikan. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan perbaikan serta penyederhaan sistem dan prosedur baik pada internal Pemerintah Daerah maupun pada BUMD.  Peningkatan Investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi berlangsungnya investasi.  Mengoptimalkan secara bertahap potensi Pajak Bumi BangunanPedesaan dan Perkotaan dengan melakukan pendataan ulang sesuai kondisi eksisting dan dilakukan penyesuaian data Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP);  Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya  Memberikan kepastian hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat secara berkala dan berkelanjutan kepada wajib pajak.  Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan yang telah dimiliki  Perbaikan pelayanan perijinan di seluruh tingkatan pelayanan  Inventarisasi aset daerah serta upaya optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; 2. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi HasilDana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik–baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena bergantung pada pemerintah pusat. Sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program– program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan DAK. Bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan demikian semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mendorong peningkatan aktivitas perekonomian. 3. Membangun sinergitas program pembangunan daerah yang bisa dibiayai dana hibah maupun bantuan keuangan mengingat berdasarkan evaluasi selama lima tahun anggaran pendapatan dana hibah dan bantuan III-25

keuangan Kabupaten Jombang menunjukkan pertumbuhan yang positif dan telah menjadi kepercayaan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sebagai pelaksana dana hibah dan bantuan keuangan, baik yang bersumber dari dana dalam negeri maupun dana luar negeri. Proyeksi keuangan daerah adalah merupakan perkiraan keuangan daerah yang meliputi Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja dan Anggaran Pembiayaan pada tahun 2015 dan tahun 2016 sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Proyeksi didasarkan pada perkembangan APBD pada beberapa tahun terakhir dengan melihat rata-rata pertumbuhan per tahunnya. Pendapatan daerah pada tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp.1.775.165.206.650,00. Proyeksi Pendapatan Daerah dalam RKPD tahun 2015 dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

III-26

Tabel 3.10 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012-2013 dan Target/Proyeksi Tahun 2014-2016 Jumlah No.

Uraian

1

2

1.1

Pendapatan asli daerah

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1

254.241.455.285,00

239.750.581.010,61

Pajak daerah

31.887.920.746,03

36.927.594.067,89

53.172.537.925,00

54.500.237.925,00

65.347.539.001,00

Retribusi daerah

25.495.452.458,00

32.329.180.044,00

29.883.946.525,00

30.847.433.105,00

33.669.356.312,54

2.322.379.159,31

2.448.620.039,26

3.096.914.883,39

3.008.855.255,00

3.065.769.298,41

104.683.601.371,42

113.386.284.088,44

169.552.145.981,00

165.884.929.000,00

137.667.916.398,66

997.447.923.900,00

1.060.053.279.863,00

1.141.492.605.471,00

1.137.052.114.847,00

1.237.105.301.223,99

93.684.408.900,00

96.238.306.863,00

87.034.332.471,00

79.527.612.197,00

98.503.920.037,49

809.295.635.000,00

920.097.938.000,00

1.007.166.193.000,00

1.057.524.502.650,00

1.138.601.381.186,50

94.467.880.000,00

43.717.035.000,00

47.292.080.000,00

277.384.270.168,00

322.466.022.434,00

403.012.598.108,30

363.615.110.618,50

363.497.896.549,75

1.137.805.600,00

1.101.409.750,00

1.392.121.500,00

1.172.140.687,50

1.054.926.618,75

66.214.842.515,00

76.372.776.932,00

92.556.492.711,30

79.797.591.931,00

79.797.591.931,00

175.386.824.000,00

225.489.404.000,00

282.545.378.000,00

282.545.378.000,00

282.545.378.000,00

34.517.420.000,00

19.030.455.000,00

26.418.647.000,00

127.378.053,00

471.976.752,00

99.958.897,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1.439.221.547.802,76

1.567.610.980.536,59

1.800.210.748.893,69

1.754.908.680.750,50

1.840.353.778.784,35

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Dana perimbangan Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Dana alokasi khusus Lain-lain pendapatan daerah yang sah Hibah

1.3.4 1.3.5 1.3.7

Proyeksi /Target Proyeksi /Target pada Tahun Rencana pada Tahun (n+1) 6 7

255.705.545.314,39

Dana alokasi umum

1.3.3

Tahun Berjalan (n-1Proyeksi P-APBD) 5

185.091.678.239,59

1.2.3

1.3.1

Realisasi Tahun 2013 4

164.389.353.734,76

1.2.2 1.3

Realisasi Tahun 2012 3

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**) Pendapatan bagi hasil lainnya dari profinsi JUM LAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)

Sumber : DPPKAD Kabupaten Jombang Tahun 2014 III-27

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Kebijakan Belanja Daerah tahun 2015 dilakukan dengan: 1. meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja, optimalisasi pendekatan efisiensi (rasio efisiensi antara perolehan pendapatan dengan belanja operasionalnya) dan efektivitas (rasio efektivitas antara input yang digunakan dengan output dan manfaat yang dihasilkan guna menghasilkan kesesuaian kinerja) serta sistem pelaporan yang akuntabel. 2. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable cost secara terukur dan terarah, yaitu:  Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor yang efisien (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan service kendaraan bermotor);  Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan Tupoksi SKPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, perencanaanpengendalian dan evaluasi secara tepat guna;  Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD; 3. Peningkatan aktifitas keuangan daerah yang didukung perencanaan dan evaluasi rasio penyerapan dana per triwulan untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah melakukan manajemen alokasi dana yang sudah tersedia dalam triwulan I sampai dengan IV. 4. Menjaga kesehatan fiskal melalui APBD yang ekspansif dengan cara pengendalian defisit APBD sesuai ketentuan dan meningkatkan pendapatan daerah; Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakankebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut : o Kebijakan belanja tidak langsung tahun 2015 adalah: 1. Mengalokasikan kenaikan anggaran untuk kenaikan gaji pokok PNS dan tunjangan sebesar 5% dan accres 2,5% untuk mutasi PNS termasuk kenaikan gaji pokok dan berkala serta kenaikan tunjangan keluarga. 2. Memperkuat alokasi dana ke Pemerintah Desa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa serta dalam rangka akselerasi atau percepatan pembangunan desa yang dilakukan dengan penambahan alokasi dana desa sampai dengan 200 juta per desa dan peningkatan ekonomi produktif desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebesar 100 juta per desa. III-28

3. Mengendalikan anggaran belanja pegawai dengan proporsi sebesar 50% terhadap total belanja dan tetap dapat mengakomodir pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. 4. Belanja hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada peraturan perundangan 5. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan dengan prinsip proporsional, pemerataan,dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana; 6. Peningkatan efektivitas belanja bantuan keuangan dan bagi hasil kepada masyarakat dengan pola alokasi yang bersifat pemberdayaan masyarakat secara proporsional o Kebijakan belanja langsung tahun 2015 adalah: 1. Dalam merencanakan program dan kegiatan harus memperhatikan RPJMD tahun 2014-2018 dan pentahapan pada tahun 2015 sebagai tahapan kedua RPJMD, dengan melihat capaian pentahapan pada tahun sebelumnya; 2. Perencanaan program dan kegiatan juga diupayakan untuk dapat mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur melalui sinkronisasi, integrasi dan sinergitas program/kegiatan; 3. Memenuhi ketentuan Undang-undang tentang proporsi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan minimal 20% dari belanja daerah serta anggaran urusan kesehatan minimal sebesar 10% dari total belanja daerah diluar gaji. 4. Pengalokasian biaya untuk peningkatan infrastruktur jalan serta pengalokasian biaya perencanaan untuk peningkatan infrastruktur pada tahun berikutnya. 5. Belanja modal diarahkan untuk dapat menjadi sumber pemasukan kembali bagi daerah. 6. Menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran khususnya terkait kebijakan pagu indikatif desa sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 11 tahun 2014 tentang pagu indikatif Desa. Adapun realisasi dan proyeksi belanja daerah tahun dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

III-29

2012 sampai

Tabel 3.11. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012-2013 dan Target/Proyeksi Tahun 2014-2015 Jumlah No.

Uraian

Realisasi Tahun 2012

Realisasi Tahun 2013

2

3

4

1 2.1

Proyeksi /Target Proyeksi Tahun pada Tahun Rencana Berjalan Tahun 2014 (n) 2015 5 6

Proyeksi /Target pada Tahun (n+1) Tahun 2016 7

Belanja Tidak Langsung

2.1.1 Belanja pegawai

751.858.914.981

857.200.046.732

975.642.523.660

992.128.774.435

978.049.692.845

55.332.870.367

86.724.676.066

57.430.696.083

28.514.281.490

52.128.696.083

8.068.830.000

5.322.850.000

20.875.340.697

5.607.500.000

20.875.340.697

64.813.994.953

77.236.032.470

83.313.117.300

119.164.527.300

136.195.651.500

88.885.000

174.771.300

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

880.163.495.301

1.026.658.376.568

1.138.261.677.740

1.146.415.083.225

1.188.249.381.125

47.026.127.168

80.028.032.548

50.671.081.911

45.145.552.581

47.939.215.028

2.2.2 Belanja barang dan jasa

241.473.480.584

235.387.735.592

422.654.939.624

376.565.687.588

399.868.036.546

2.2.3 Belanja modal JUM LAH BELANJA C LANGSUNG

194.719.288.694

216.972.911.919

417.991.693.776

372.410.954.697

395.456.203.662

483.218.896.446

532.388.680.059

891.317.715.310

794.122.194.866

843.263.455.236

1.363.382.391.747

1.559.047.056.627

2.029.579.393.050

1.940.537.278.091

2.031.512.836.361

2.1.2 Belanja bunga 2.1.3 Belanja subsidi 2.1.4 Belanja hibah 2.1.5 Belanja bantuan sosial Belanja bagi hasil kepada 2.1.6 Provinsi/ Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa* 2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/

2.1.8 Belanja tidak terduga JUM LAH BELANJA TIDAK B LANGSUNG 2.2 Belanja Langsung 2.2.1 Belanja pegawai

D

TOTAL JUM LAH BELANJA

Sumber : DPPKAD Kabupaten Jombang Tahun 2014

III-30

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan Daerahberasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Fungsi pembiayaan adalah sebagai penyeimbang antara pendapatan dengan belanja. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran 2013, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Tahun 2014 diarahkan untuk : a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu yang ditentukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor.125/PMK.07/2013 tentang batas maksimal kumulatif defisit APBD, batas maksimal defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah tahun anggaran 2014. b. Mengalokasikan penyertaan modal pada Badan Usaha milik daerah untuk memenuhi amanat peraturan daerah tentang penyertaan modal. Adapun realisasi, target/proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Jombang tahun anggaran 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

III-31

Tabel 3.12. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2012-2013 dan Target/Proyeksi Tahun 2014-2016 No.

1 3.1

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

3.2

2 Penerimaan pembiayaan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN Pengeluaran pembiayaan

3.2.1

Pembentukan dana cadangan

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6

Penyertaan modal (Investasi) daerah 3.2.3 Pembayaran pokok utang 3.2.4 Pemberian pinjaman daerah JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3.2.2

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO

Jumlah

5

Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (n) 2015 6

235.468.644.157

190.978.597.340

Realisasi Tahun Realisasi Tahun Tahun Berjalan 2012 2013 2014 3 160.830.924.453

4 214.067.716.949

Proyeksi /Target pada Tahun (n+1) 2016 7 175.000.000.000

17.500.000.000

182.141.239

152.831.381

300.000.000

150.000.000

150.000.000

100.000.000 161.013.065.692

231.720.548.330

235.868.644.157

191.128.597.340

175.150.000.000

5.000.000.000

6.500.000.000

5.500.000.000

5.500.000.000

22.784.504.800

5.000.000.000

6.500.000.000

5.500.000.000

5.500.000.000

183.797.570.492

226.720.548.330

229.118.644.157

172.650.000.000

167.650.000.000

15.000.000.000 6.000.000.000 1.784.504.800

Sumber: DPPKAD Kabupaten Jombang Tahun 2014

III-33

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG 2015 Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas. Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) programprogram unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal.Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas.Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah.Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya (performance maintenance).Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat pentingnya daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya.Sebagai suatu strategi pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan daerah.Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioitas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya. Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain: a. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap MDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja. b. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD. c. Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah. d. Korelasinya terhadap isu--isu strategis daerah. Oleh karena itu, Kabupaten Jombang sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Namun demikian dalam rangka pembangunan daerah, Kabupaten Jombang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Provinsi Jawa Timur serta Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap memperhatikan sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan Nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi sesuai agar prioritas dan sasaran pembangunan daerah dapat berjalan selaras dengan target capaian pembangunan yang sudah ditetapkan baik ditingkat Nasional maupun Provinsi. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 IV - 1

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengharuskan adanya sinkronisasi antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Sinkronisasi dilaksanakan melalui pengaturan tata cara maupun prosedur penyusunan perencanaan pembangunan dan Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). 4.1. Rancangan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2015 Penyusunan RKPD Kabupaten Jombang tahun 2015 tentunya juga harus memperhatikan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2015, agar Arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah selarah dengan target capaian pembangunan nasional, sehingga sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Jombang dapat sejalan dengan capaian pembangunan nasional. Dilihat dari kondisi makro ekonomi nasional pada tahun 2015, melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2013 sebesar 5,78% serta neraca transaksi berjalan nasional yang masih defisit tentunya berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional di tahun 2015. Oleh karena itu sesuai dengan amanat didalam RPJP tahun 2005-2025 bahwa arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2015-2019 di arahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat, arah kebijakan tersebut tentunya harus didukung dengan penguatan reformasi pembangunan dan percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan agar visi dan misi yang telah ditetapkan di dalam RPJMN 2015-2019 dapat tercapai dengan baik. Namun dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan tahun 2015, tentunya tidak lepas dari permasalahan/tantangan internal dan eksternal yang nantinya menjadi arah kebijakan dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional, antara lain : Tabel 4.2. Tantangan Internal serta Eksternal Ekonomi Indonesia Tahun 2015 TANTANGAN INTERNAL

TANTANGAN EKSTERNAL

1. Struktur perekonomian Indonesia 1. Pemulihan ekonomi AS yang ditandai masih belum kokoh dan rentan gejolak dengan penguranga stimulus moneter global, misalnya : (tapering off)serta perekonomian Eropa secara perlahan lepas dari krisis. a. Struktur industri manufaktur yang masih dangkal 2. Melepaskan Indonesia dari jerat Negara berpendapatan rendah (Middle b. Ketergantungan terhadap impor Income Trap) barang modal dan bahan setengah jadi masih tinggi 3. Pelaksanaan masyarakat ekonomi ASEAN (ASEAN Economy Community) 2. Iklim usaha dan investasi, serta akan mulai tahun 2015 kepastian hukum masih belum optimal dalam memberikan kemudahan dan kepastian investasi 3. Terjadinya perlambatan penurunan kemiskinan dan pengangguran 4. Kesenjangan antar kelompok masyarakat masih tinggi, demikian juga, kesenjangan antar wilayah juga masih tinggi. Sumber : Rancangan RKP Tahun 2015, diolah

IV - 2

Melihat permasalahan dan tantangan dalam pembangunan nasional, pemerintah melalui rencana kerja pembangunan tahun 2015 dengan tema ”Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Peningkatan Daya Saing Nasional”, diharapkan dapat menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan mampu mensejahterakan masyarakat, hal itu dapat dilihat dari unsur unsur pokok dalam tema RKP tahun 2015, yaitu : 1. Reformasi pembangunan : a. Percepatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam b. Mengurangi ketergantungan impor barang modal dan bahan baku c. Kepastian hukum dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan 2. Peningkatan daya saing nasional : a. Memperbaiki neraca transaksi berjalan b. Memperkuat landasan pembangunan sebagai upaya agar tidak terjebak dalam Middle Income Trap(Negara berpendapatan rendah) Dari tema dan unsur-unsur pokok yang menjadi arah serta kebijakan pembangunan nasional tersebut disusun 8 (delapan)prioritas pembangunan nasional tahun 2015. Sinkronisasi prioritas pembangunan dengan isu strategis yang ada tersaji dalam matrik berikut: Tabel 4.3. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2015 No.

PRIORITAS Sosial kehidupan

ISU STRATEGIS

1

Pembangunan budaya dan beragama

1. Sistem jaminan sosial nasional (demand dan supply) 2. Penurunan angka kematian ibu dan bayi 3. Pengendalian jumlah penduduk 4. Sinergi percepatan penanggulangan kemiskinan 5. Reformasi pembangunan pendidikan

2

Pembangunan Ekonomi

3

Pembangunan Penyediaan 1. Penguatan konektivitas Nasional : Sarana dan prasarana a. Keseimbangan pembangunan antar wilayah b. Pendorong pertumbuhan ekonomi c. Pembangunan transportasi massal perkotaan 2. Peningkatan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar : a. Peningkatan rasio elektrifikasi nasional b. Peningkatan akses air minum dan sanitasi c. Penataan perumahan/permukiman 3. Peningkatan ketahanan air

1. 2. 3. 4.

Transformasi sektor dalam arti luas Peningkatan daya saing tenaga kerja Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi Peningkatan efisisensi sistem logistik dan distribusi

IV - 3

No.

PRIORITAS

ISU STRATEGIS

4

Pembangunan Pengelolaan SDA dan lingkungan hidup

5

Pembangunan Ilmu 1. Perkuatan kapasitas IPTEK pengetahuan dan teknologi

6

Pembanguna Politik

1. Konsolidasi demokrasi

7

Pembangunan dan keamanan

Pertahanan

1. Percepatan pembangunan MEF dengan pemberdayaan industri pertahanan 2. Peningkatan ketertiban dan kemanan dalam negeri

8

Pembangunan Hukum dan aparatur

1. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas 2. Pencegahan dan pemberantasan korupsi

9

Pembangunan wilayah dan tata ruang

1. Pembangunan daerah tertinggal perbatasan 2. Pengelolaan resiko bencana 3. Sinergi pembangunan perdesaan

1. 2. 3. 4.

Perkuatan ketahanan pangan Peningkatan ketahanan energy Percepatan pembangunan kelautan Peningkatan keekonomian keanekagaman hayati dan kualitas lingkungan hidup

dan

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2015, diolah

4.2. Rancangan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Keberhasilan perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Timur tidak lepas dari keberhasilan pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah.Oleh karena itu, sinkronisasi arah kebijakan dan strategi pembangunan di tingkat Provinsi sangat penting dan strategis dalam perumusan maupun pencapaian target dan sasaran pembangunan di daerah.Skenario dalam pengembangan pembangunandi Provinsi Jawa Timur di bagi menjadi beberapa klaster kewilayahan yang bertujuan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru dan keserasian hubungan antar wilayah yang ditopang seluruh sektor-sektor yang berkontribusi secara berkualitas sesuai dengan endowment daerah. Dalam hal ini Kabupaten Jombang termasuk dalam arah pengembangan klaster regional kelud yang mana arah pengembangannya lebih difokuskan kepada: 1. Peningkatan pusat-pusat pertumbuhan baru 2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 3. Pembangunan tempat sampah regional berteknologi tinggi ramah lingkungan 4. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa 5. Pengendalian alih fungsi kawasan pertanian 6. Pengembangan energi baru terbarukan 7. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan 8. Pembangunan infrastruktur transportasi 9. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana 10. Pengembangan kegiatan perkotaan (sesuai arahan RTRW) 11. Pengembangan sumber daya alam unggulan secara optimal Namun secara keseluruhan arah kebijakan Provinsi Jawa Timur yang di tuangkan di dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019, yaiu : IV - 4

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan 2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing berbasis agribisnis/agroindustri, dan industrialisasi 3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang 4. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik 5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmonisasi sosial. Berdasarkan arah kebijakan Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019, maka tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2015 lebih dititikberatkan ”Penguatan Kemandirian Ekonomi Jawa Timur Melalui Pembangunan Industri Hulu Hilir, Agrobisnis dan Agroindustri, UMKM Serta Infrastruktur”,dengan unsur-unsur yang mendukung arah dan kebijakan pembangunan tahun 2015, antara lain: 1. Kemandirian ekonomi a. Pengurangan ketergantungan terhadap impor bahan baku dan bahan penolong serta barang jadi b. Penguatan daya saing daerah baik sumber daya manusia maupun produk daerah c. Peningkatan Perdagangan LN (Export) dan Surplus Neraca Perdagangan DN 2. Pembangunan industri hulu-hilir a. Pengembangan industri dasar (smelter, aromatik, kimia) b. Pengembangan hilirisasi industri c. Peningkatan produk bahan baku/penolong domestik 3. Pengembangan agrobisnis dan agroindutri, UMKM a. Peningkatan produktivitas pertanian b. Pengembangan agroindustri diarahkan pada sentra-sentra produksi 4. Pembangunan infrastruktur a. Regulasi pendukung penguatan kemandirian ekonomi b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (kelancaran arus barang dan jasa) dan peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat serta pengurangan disparitas antar wilayah c. Peningkatan Infrastruktur keuangan dalam hal meningkatkan porsi kredit kepada UMKM melalui bank umum, bank UMKM dan bank BPR Kabupaten/kota. Melalui unsur-unsur tema RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2015, sinkronisasi prioritas pembangunan antara program dan kegiatan yang dilaksanakan antara Nasional, Provinsi maupun Kabupaten diharapkan akan mampu untuk mensejahterakan masyarakat serta menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan tepat sasaran, adapun prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2015, yaitu :

IV - 5

Tabel 4.4. Prioritas Pembangunan Jawa Timur Tahun 2015 Prioritas

Fokus Kegiatan

1. Pembangunan ekonomi

1. Perkuatan kemandirian pangan 2. Pemberdayaan 5.000 lembaga ekonomi perempuan (fungsional/non fungsional) dan koppontren, LMDH dan kopkar 3. Pengembangan agroindustri dan industrialisasi 4. Penguatan 26 kantor perwakilan dagang (KPD) 5. Kemitaan PMA dan PMDN

2. Pembangunan infrastruktur jalan

1. 2.

3. Pembangunan prasarana dan fasilitasi perhubungan

1. Pembangunan prasarana dan fasilitasi perhubungan 2. Pembangunan dan pemeliharaan fasiltas perkeretaapian 3. Dukungan sarana prasarana transportasi

4. Pembangunan prasarana sumberdaya air

1. Pendayagunaan sumber daya air (pembangunan embung geomembran 80 unit, normalisasi waduk/embung secara rutin dan percepatan pembangunan waduk) 2. Pengendalian daya rusak air (pembebasan lahan dan penyusunan DED, AMDAL floodway plangwot

5. Pembangunan prasarana keciptakaryaan

1. Pembangunan rusun sewa 2. Renovasi rumah tidak layak huni sebanyak 20.000 unit 3. Bantuan stimulan PSU untuk 10 kawasan perumahan dan permukiman 4. Pengembangan teknologi tepat guna 5. Pengelolaan air minum dan sanitasi 1. Mendukung wajib belajar 12 tahun 2. Mengembangkan SMK dengan community college, pendidikan vokasi berkelanjutan dan akademi komunitas 3. Pengembangan SMK mini

6. Pembangunan pendidikan

Peningkatan jalan dan jembatan Pembangunan JLS

7. Pembangunan kesehatan

1. Peningkatan polindes menjadi ponkesdes 2. Peningkatan kapasitas posyandu dengan mendirikan taman posyandu 3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita (UKBM) 4. Meningkatkan pencapaian Universal Child Immunization (UCI)

8. Pembangunan ketenagakerjaan

1. Memperluas lapangan kerja 2. Peningkatan kualitas dan produktifitas SDM 3. Afiliasi SMK Mini dengan SMK  Tenaga Kerja Terakreditasi 4. Penempatan dan perluasan kerja sektor formal dan informal, termasuk penciptaan wirausaha baru 5. Memperbanyak Balai Latihan Kerja Berstandar Internasional; 6. Membangun sistem jaringan informasi ketenagakerjaan; 7. Kemitraan strategis antara Sekolah Menengah

IV - 6

Prioritas

Fokus Kegiatan Kejuruan dengan Perusahaan. 8. Program Magang bagi peserta di Balai Latihan Kerja (BLK) untuk magang di perusahaan.

9. Reformasi administrasi birokrasi dan layanan publik

1. Pada aspek regulasi : penyusunan Perda/Pergub tentang penerapan standar pelayanan (SPM, SOP dan SPP) 2. Pada aspek SDM : dikklat aparatur 3. Pada Aspek Teknologi Informasi : Penerapan e-Goverment mulai aspek Perencaan s/d Pengawasan (on line dengan BPK) untuk efisiensi Kerja, termasuk e – PROCUREMENT melalui UPT Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 4. Pada Aspek Kontrol : Pelibatan Masyarakat dan Perguruan Tinggi dalam Aspek Pengawasan

4.3. Rancangan Prioritas Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2015 Penyusunan RKPD Kabupaten Jombang tahun 2015 merupakan rencana pembangunan tahun kedua dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 dan juga periodesasi ketiga dalam tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025.Tujuan pembangunan yang diamanatkan dalam RPJPD tahun 2005-2025 adalah ”Memantapkan Kawasan Strategis dan Mengembangkan Produk Potensi Lokal Yang Berbasis Agribisnis”. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya arah kebijakan tersebut, maka ditetapkan tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015, yaitu:”Pemantapan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Pertumbuhan Kawasan ”, dengan unsur-unsur pokok sebagai berikut: 1. Percepatan infrastruktur jalan Kabupaten dan jalan Desa 2. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan usaha tani dan jalan produksi 3. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan JIDES dan JITUT 4. Percepatan pembangunan di kawasan agropolitan 5. Pembangunan/rehabilitasi ringan/sedang/berat SD dan lapangan olah raga 6. Pengadaan sarana dan prasarana produksi 7. Pembangunan/rehabilitasi sumur dangkal pertanian/perkebunan 8. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum/air bersih 9. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan lingkungan 10. Pembangunan saluran drainase/trotoar Memperhatikan perkembangan asumsi ekonomi makro daerah tahun 2013 berdasarkan angka sangat sementara BPSyang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang mengalami penurunan di bandingkan tahun 2012 sebesar 6,97% dengan inflasi 5,92% sedangkan tahun 2013 sebesar 6,41%, dengan nilai inflasi sebesar 7,24%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan kondisi makro baik regional maupun nasional yang kurang baik, hal itu bisa dilihat dari kenaikan BBM, tarif dasar listrik dan faktor cuaca yang mengakibatkan pergeseran musim tanam yang mengakibatkan tekanan pada sektor pertanian. Namun pada IV - 7

tahun 2014 dan tahun 2015 proyeksi pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 6,0-6,5% tahun 2014 dan 6,4-6,7% pada tahun 2015 dengan tingkat inflasi 4,5-5% tahun 2014 dan 4-4,5% pada tahun 2015. Asumsi makro tersebut tentunya didukung dengan adanya kebijakankebijakan pemerintah daerah yang pro rakyat, misalnya kebijakan Pagu Indikatif Desa (PID), percepatan penuntasan infrstruktur jalan Kabupaten dan jalan desa serta implementasi kartu jombang sehat. Dengan adanya kebijakankebijakan tersebut diharapkan pemerataan pembangunan dan pendapatan per kapita masyarakat dapat meningkat yang nantinya diikuti dengan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang semakin menurun serta mengurangi tingkat disparitas antar wilayah dan mempersempit disparitas/kesenjangan sosial. Sebagaimana arahan pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 bahwa pada periodesasi tahap ketiga tahun 2014-2018 pembangunan daerah ditujukan untuk Memantapkan Kawasan Strategis dan Mengembangkan Produk Potensi Lokal Yang Berbasis Agribisnis. Tahap ini ditujukan untuk mamantapkan kemajuan daerah dan mengembangkan kesejahteraan. Dinamika ekonomi yang atraktif pada tahap sebelumnya dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi yang berskala Nasional. Tahapan ini juga ditandai dengan makin dominannya peranan pengetahuan dan penguasaan teknologi serta diarahkan pada upaya optimal pendayagunaan potensi sumber daya. Kemajuan yang dicapai menjadikan daerah memiliki daya saing. Seiring dengan upaya tersebut, visi dan misi di dalam RPJMD Tahun 2014-2018 diarahkan untuk dapat mewujudkan ”Jombang Sejahtera Untuk Semua”, melalui 4 (empat) misi, yaitu : 1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan beragama, dengan fokus meliputi : a. Memperbaiki sikap & perilaku masyarakat sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan beragama & bernegara b. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial c. Meningkatkan kapasitas pemuda dan olah raga d. Melestarikan seni dan budaya daerah e. Meningkatkan pemberdayaan, kualitas hidup, serta perlindungan perempuan dan anak 2. Mewujudkan layanan dasar yang terjangkau, dengan fokus meliputi : a. Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan bagi masyarakat jombang b. Meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Jombang c. Mengendalikan pertumbuhan penduduk d. Mewujudkan ketahanan pangan daerah 3. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, dengan fokus meliputi : a. Menjadikan agribisnis sebagai penyangga perekonomian daerah b. Meningkatkan pertumbuhan wilayah di kawasan strategis cepat tumbuh c. Mewujudkan sentra-sentra industri d. Mengembangkan pariwisata daerah e. Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa f. Memperluas kesempatan kerja g. Meningkatnya kesempatan berusaha

IV - 8

4. Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan, dengan fokus meliputi : a. Terwujudnya infrastruktur dasar yang memadai b. Mewujudkan pelayanan transportasi yang handal c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah d. Mewujudkan pengelolaan komunikasi dan informatika yang akuntabel e. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup f. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan fokus meliputi : a. Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang profesional b. Meningkatkan kualitas layanan perijinan c. Peningkatan kualitas layanan kependudukan d. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan desa Dari arah kebijakan dan sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan didalam RPJPD tahun 2005-2025 maupun RPJMD tahun 2014-2018 maka Keselarasan antara prioritas, sasaran pembangunan, arah kebijakan dan strategi pembangunan dengan program yang akan dilaksanakan selama tahun 2015 beserta indikatornya tersaji dalam tabel berikut:

IV - 9

TABEL 4.1 SINKRONISASI PRIORITAS PEMBANGUNAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 PRIORITAS PEMBANGUNAN 1

PP01 Peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan dan infrastruktur daerah

SASARAN 2 Memantapkan kawasan agropolitan

ARAH KEBIJAKAN 3 Peningkatan kuaitas dan kapasitas penanganan jalan dan jembatan sebagai infrastruktur penunjang di kawasan agropolitan

STRATEGI 4 Meningkatkan struktur, rehabilitasi, pemeliharaan, dan penanganan bangunan pelengkap jalan di kawasan agropolitan

PROGRAM PEMBANGUNAN 5

Peningkatan penataan Meningkatkan perencanaan kawasan permukiman kumuh dan revitalisasi kawasan perkotaan kumuh perkotaan Peningkatan prasarana dan sarana permukiman yang berkualitas

Peningkatan kecukupan dan kelayakan atribut persandangan jalan

SKPD

7

8

Ruas jalan desa yang dilakukan rehabilitasi

2 ruas

[1030200] Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan

[1.03.40] Program Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Desa Penghubung Antar Permukiman

Ruas jalan desa yang dilakukan peningkatan/ rekonstruksi struktur

17 ruas

[1030200] Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan

[1.03.58] Program Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Desa Penghubung Antar Permukiman di Kawasan Agropolitan

Ruas jalan desa yang dilakukan peningkatan di kawasan agropolitan

5 ruas

[1030200] Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan

[1.03.90] Program Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan di Kawasan Agropolitan

Panjang jalan yang ditingkatkan di kaawasan agropolitan

12 ruas

[1030100] Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

[1.03.91] Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan di Kawasan Agropolitan

Jumlah Duiker yang dibangun di kawasan agropolitan Panjang jalan yang direhabilitasi di kawasan agropolitan Permukiman kawasan kumuh yang dilakukan penataan

[1030100] Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

1 ruas

[1030100] Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

1 kawasan

[1030200] Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan

Ruas jalan lingkungan permukiman yang dibangun

127 ruas

[1030200] Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan

[1.03.47] Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Di Lingkungan Permukiman

Ruas jalan lingkungan permukiman yang dilakukan pemeliharaan

22 ruas

[1030200] Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan

[1.03.43] Program Perencanaan Umum Jalan dan Jembatan

Jumlah dokumen perencanaan teknis yang disusun

1 dokumen

[1030100] Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

[1.03.44] Program Pengawasan dan Pengendalian

Tersusunnya dokumen laporan pengawasan dan pengendalian

1 dokumen

[1030100] Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

[1.03.52] Program Pengembangan Kinerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Permukiman

Meningkatkan rehabilitasi [1.03.46] Program Pembangunan Jalan dan dan pemeliharaan prasarana Jembatan Di Lingkungan Permukiman dan sarana di lingkungan permukiman perkotaan

Meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan lampu penerangan jalan

TARGET

[1.03.39] Program Rehabilitasi Jalan Desa Penghubung Antar Permukiman

[1.03.98] Program Rehabilitasi Jalan di Kawasan Agropolitan Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman

INDIKATOR

IV - 10

PRIORITAS PEMBANGUNAN

SASARAN

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

PROGRAM PEMBANGUNAN

1

2

3

4

5

[1.03.45] Program Peningkatan Peralatan dan Perbekalan Peningkatan cakupan pemukiman dengan sarana sanitasi komunal yang layak

Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi dasar bagi masyarakat miskin

[1.03.48] Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik

Meningkatkan penyediaan MCK komunal di kawasan perkotaan dan perdesaan

[1.04.21] Program Pengembangan dan Pengelolaan Perumahan

INDIKATOR

Tersedianya peralatan dan perbekalan yang optimal Jumlah MCK komunal yang dibangun Jumlah lokasi pengembangan prasarana, sarana dan utilitas perumahan formal

TARGET

SKPD

7

8

100%

[1030100] Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

11 lokasi

[1030200] Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan

2 lokasi

[1030200] Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan

Pembangunan Fisik [1030200] Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan 100 %

Peningkatan cakupan layanan Meningkatkan cakupan [1.03.50] Program Pengembangan Kinerja persampahan dan daerah layanan penanganan Pengelolaan Persampahan penanganan limbah cair persampahan domestik

Terwujudnya TPA sanitary landfill yang optimal

Peningkatan cakupan pelayanan air minum di daerah rawan air bersih

Meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi air bersih di daerah rawan air bersih serta pemeliharaan sambungan distribusi air bersih perdesaan

[1.03.51] Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum/Air Bersih

Tereksplorasinya sumber air di kawasan rawan air bersih

6 lokasi

[1030200] Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan

Peningkatan penataan drainase perkotaan

Meningkatkan penataan serta operasi dan pemeliharaan drainase perkotaan

[1.03.80] Program Pembangunan Drainase/Trotoar

Tertatanya saluran drainase/trotoar diperkotaan dan pedesaan

88 lokasi

[1030200] Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan drainase

[1.03.81] Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Trotoar

Optimalisasi fungsi drainase/trotoar di perkotaan dan pedesaan

16 lokasi

[1030200] Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan

Meningkatkan jumlah serta luasan pemakaman umum daerah Meningkatkan hunian yang layak bagi masyarakat miskin

[1.04.22] Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Jumlah lokasi pemakaman yang tertata Jumlah RTLH yang direhabilitasi

5 lokasi

[1030200] Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan [1030200] Dinas Pekerjaan Umum Cipta

[1.03.54] Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Peningkatan penyediaan pemakaman umum daerah Peningkatan kuantitas dan kualitas rumah yang layak huni

[1.04.23] Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Terwujudnya pembinaan dan pengawasan di bidang jasa konstruksi

Peningkatan kapasitas jasa konstruksi daerah

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan bagi pengusaha jasa konstruksi

Meningkatnya kualitas infrastruktur yang andal

Peningkatan penanganan kondisi jalan kabupaten dan jalan desa yang mengalami rusak ringan dan rusak berat

Mengoptimalkan percepatan [1.03.59] Program Pemeliharaan Rutin Jalan perbaikan jalan kabupaten dan jalan desa yang mengalami rusak ringan sampai dengan rusak berat

IV - 11

Pertamanan

250 rtlh

Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan

Jumlah penyedia jasa konstruksi yang dilakukan pembinaan Panjang jalan kabupaten yang dilakukan pemeliharaan rutin

20 penyedia

14 ruas

[1030200] Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan [1030100] Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

PRIORITAS PEMBANGUNAN

SASARAN

1

2

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

PROGRAM PEMBANGUNAN

3 4 5 Peningkatan keberlangsungan Meningkatkan pembangunan [1.03.61] Program Rehabilitasi Jalan pengoperasian fungsi jalan bangunan pelengkap jalan kabupaten serta pemeliharaan jalan kabupaten untuk menambah umur manfaat dan umur ekonomis jalan Peningkatan kecukupan dan kelayakan atribut persandangan jalan

Meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan lampu penerangan jalan

SKPD

7

8

4 ruas

[1030100] Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

[1.03.62] Program Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan

Panjang jalan kabupaten yang dilakukan peningkatan

33 ruas

[1030100] Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

[1.03.63] Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan

Panjang jalan kabupaten yang dengan patok ruang milik jalan Terwujudnya pelayanan laboratorium kebinamargaan yang optimal Jumlah penerangan jalan umum yang terpasang Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor

[1.07.27] Program Penerangan Jalan Umum Meningkatkan rehabilitasi [1.07.20] Program peningkatan kelaikan dan pemeliharaan prasarana pengoperasian kendaraan bermotor dan sarana di tempat uji kir kendaraan

Pengembangan manajemen tranportasi massal yang terintegrasi antar pusat-pusat layanan

Meningkatakan pengembangan angkutan masal menuju ke pusatpusat pendidikan dan daerah terpencil

Peningkatan kualitas prasarana penunjang transportasi daerah

Meningkatkan penyediaan [1.07.22] Program Peningkatan Prasarana dan prasarana transportasi yang Fasilitas Transportasi LLAJ layak bagi pengguna angkutan massal

Peningkatan sarana penunjangan keamanan dan keselamatan pengguna jalan

Meningkatkan pemasangan fasilitas dan rambu jalan pada ruas-ruas jalan kabupaten

Peningkatan pembinaan dan pengawasan teknis bagi operator dan pengusaha transportasi daerah

TARGET

Panjang jalan kabupaten yang dilakukan rehabilitasi

[1.03.78] Program Penyelenggaraan Laboratorium Kebinamargaan

Terwujudnya pelayanan Peningkatan prasarana dan transportasi yang handal, sarana penunjang uji kir berdaya saing, dan memberikan kendaraan nilai tambah

INDIKATOR

[1.07.21] Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Pengembangan/ peremajaan trayek angkutan massal

Jumlah terminal/ subterminal/ halte yang dibangun/ dikembangkan

[1.07.23] Program Pengendalian, Pengamanan Jumlah rambu-rambu dan RPPJ Lalu Lintas dan Peningkatan Fasilitas yang disediakan Perlengkapan Jalan

[1030100] Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

100%

[1030100] Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

248 titik

[1030100] Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

18.000 kendaraan [1070100] Dinas Perhubungan dan Komunikasi bermotor 12 bulan

[1070100] Dinas Perhubungan dan Komunikasi

2 Unit halte

[1070100] Dinas Perhubungan dan Komunikasi

160 buah

[1070100] Dinas Perhubungan dan Komunikasi

Meningkatkan penataan dan [1.07.25] Program Pengelolaan Perparkiran penertiban sempadan jalan yang digunakan untuk fasilitas parkir

Terwujudnya pelayanan perparkiran di tepi jalan umum

12 bulan

[1070100] Dinas Perhubungan dan Komunikasi

Meningkatkan koordinasi [1.07.28] Program Peningkatan Kesadaran dan dan singkronisasi Keselamatan Lalu Lintas penyelenggaraan manajemen transportasi di daerah

Terlaksananya koordinasi forum lalu lintas dan angkutan jalan dan pengelolaan kebijakan transportasi

12 bulan

[1070100] Dinas Perhubungan dan Komunikasi

IV - 12

PRIORITAS PEMBANGUNAN

SASARAN

1

2

PP02 Penguatan ketahanan pangan

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

PROGRAM PEMBANGUNAN

INDIKATOR

TARGET

SKPD

7

8

3 Peningkatan kemudahan aksesibilitas bagi pengguna transportasi umum massal

4 Meningkatkan pengembangan transportasi yang berkelanjutan, bagi pengguna transportasi umum masal di perkotaan yang padat dan terjangkau serta efisien, berbasis masyarakat dan terpadu dengan rencana pengembangan wilayah

Terwujudnya penataan kawasan Penyediaan infrastruktur strategis cepat tumbuh penunjang kawasan sekitar interchange tol

Penataan dan pengembangan manajemen sistem transportasi di wilayah interchange tol

Meningkatnya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal

Peningkatan manajemen penyelenggaraan komunikasi dan informasi yang terpadu di seluruh wilayah kabupaten

Meningkakan pembinaan [1.25.19] Program Pengembangan Komunikasi dan pengawasan bagi dan Informatika pengguna komunikasi dan informatika serta partisipasi aktif kelompok informasi masyarakat

Meningkatkan produktivitas pertanian untuk mendukung perekonomian daerah

Meningkatkan efisiensi usaha Fasilitasi alat mesin tani Perkebunan pertanian penunjang penerapan teknologi tepat guna

[2.01.49] Program Pengelolaan Lahan Tanaman Tercapainya peningkatan panjang Perkebunan jalan usaha tani dalam kondisi baik

Meningkatkan daya dukung lahan dan lingkungan bagi usahatani

Pengembalian seluruh limbah pertanian ke lahan pertanian

[2.01.59] Program Pengelolaan Lahan Tanaman Tercapainya peningkatan jalan Pertanian usaha tani dalam kondisi baik

Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana ketersediaan air irigasi serta kondisi jaringan irigasi

Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif

[1.03.42] Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Jumlah GHIPPA yang dilakukan pembinaan

15 Lembaga

[1030100] Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana ketersediaan air irigasi serta kondisi jaringan

Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana jaringan irigasi secara berkelanjutan

[1.03.72] Program Perencanaan Umum Jaringan Irigasi

Tersediannya dokumen perencanaan jaringan irigasi

3 dokumen

[1030100] Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana ketersediaan air irigasi serta kondisi jaringan irigasi

Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif

[1.03.75] Program Pengelolaan Jaringan Irigasi Persentase air irigasi untuk

100%

[1030100] Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

Memantapkan kawasan agropolitan

5

[1.07.29] Program Pembinaan dan Pengelolaan Tersusunnya dokumen tatralok dan 1 dokumen evaluasi [1070100] Dinas Perhubungan dan Sistem Transportasi Darat Komunikasi updating data tatralok

[1.07.30] program pembangunan sarana dan Tertatanya manajemen transportasi prasarana perhubungan pada Kawasan Sekitar di wilayah interchange tol Interchange Tol

1 dokumen DED

Meningaktnya persentase pengembangan komunikasi dan informatika

[1070100] Dinas Perhubungan dan Komunikasi

[1070100] Dinas Perhubungan dan Komunikasi

23 km

[2020100] Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2.76%

[2010100] Dinas Pertanian

di kawasan perkebunan

pertanian pada sistem irigasi

IV - 13

PRIORITAS PEMBANGUNAN

SASARAN

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

PROGRAM PEMBANGUNAN

1

2

3

4

5

[1.03.76] Program Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi

INDIKATOR

Jumlah bangunan irigasi yang dipelihara

Jumlah bangunan irigasi yang direhabilitasi [1.03.87] Program Pembangunan Jalan dan Ruas jalan lingkungan yang Jembatan Di Lingkungan Permukiman Kawasan terbangun di kawasan agropolitan [1.03.77] Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Peningkatan kuaitas dan kapasitas penanganan jalan dan jembatan sebagai infrastruktur penunjang di kawasan agropolitan

Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana ketersediaan air irigasi serta kondisi jaringan irigasi

Meningkatkan struktur, rehabilitasi, pemeliharaan, dan penanganan bangunan pelangkap jalan di kawasan agropolitan

Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana jaringan irigasi secara berkelanjutan di kawasan agropolitan

SKPD

7

8

1 dam;

[1030100] Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

3 dam;

[1030100] Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

5 ruas

[1030200] Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan

Agropolitan

[1.03.88] Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Di Lingkungan Permukiman Kawasan Agropolitan

Ruas jalan yang direhabilitasi di kawasan agropolitan

2 ruas

[1030200] Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan

[1.03.96] Program Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi di Kawasan Agropolitan

Jumlah bangunan irigasi yang dilaksanakan operasi dan pemeliharaan di kawasan agropolitan

1 dam

[1030100] Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

1 dam;

[1030100] Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

Jumlah bangunan irigasi yang direhabilitasi/ dipelihara di kawasan agropolitan Penguatan pasokan pangan Penyusunan dan pembuatan [1.21.16] Program Penguatan Ketersediaan dan Tercukupinya Ketersediaan energi untuk memenuhi kebutuhan peta ketersediaan pangan Cadangan Pangan perkapita per hari [1.03.97] Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kawasan Agropolitan

Terwujudnya ketersediaan dan cadangan pangan daerah

TARGET

4200 gr/kap/hr

[1210100] Kantor Ketahanan Pangan

seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya

daerah sentra produksi

Terjaminnya distribusi dan akses pangan daerah

Penyediaan informasi Informasi harga, pasokan, dan akses pangan di daerah

Penyediaan SDM [1.21.17] Program Peningkatan Distribusi dan kabupaten/kota yang Akses Pangan mampu mengumpulkan data/informasi dan menganalisa harga, distribusi, dan akses pangan

Meningkatnya persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan

90%

[1210100] Kantor Ketahanan Pangan

Terwujudnya penganekaragaman dan keamanan pangan daerah

Mewujudkan pola konsumsi dan pemanfaatan pangan yang memenuhi kaidah mutu, keanekaragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan

Penyediaan data pendukung [1.21.18] Program Penganekaragaman Pangan konsumsi pangan (Data Pola Konsumsi Pangan) serta 2) Penyusunan Peta Pola Konsumsi Pangan

Meningkatnya persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

86

[1210100] Kantor Ketahanan Pangan

IV - 14

PRIORITAS PEMBANGUNAN 1

SASARAN

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

PROGRAM PEMBANGUNAN

2 3 Penanganan kerawanan pangan Peningkatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di daerah

4 Penguatan kelembagaan untuk penanganan rawan pangan

Terwujudnya penganekaragaman dan keamanan pangan daerah

Mewujudkan pola konsumsi dan pemanfaatan pangan yang memenuhi kaidah mutu, keanekaragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan

Peningkatan PKS [1.21.20] Program Peningkatan Keamanan (Pengetahuan, Keterampilan, Pangan dan Sikap) konsumsi pangan pada masyarakat

Terwujudnya peningkatan populasi dan produksi hasil peternakan

Meningkatkan produksi dan Optimalisasi penerapan produktivitas sub sektor teknologi peningkatan peternakan berbasis teknologi produksi peternakan dan keunggulan sumberdaya lokal

Meningkatkan produktivitas pertanian untuk mendukung perekonomian daerah

Mengembangkan usaha Peternakan sebagai komoditas ekonomi produktif yang mandiri dan berdaya saing berbasis agribisnis

Memantapkan kawasan agropolitan

Membangun dan memperkuat Pola kemitraan dan akses pasar produk pertanian

Meningkatkan produktivitas pertanian untuk mendukung perekonomian daerah

INDIKATOR

5

[1.21.19] Program Penanganan Kerawanan Pangan

TARGET

SKPD

7

8

Meningkatnya persentase penanganan daerah rawan pangan

65%

[1210100] Kantor Ketahanan Pangan

Meningkatnya persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

85%

[1210100] Kantor Ketahanan Pangan

Angka kejadian penyakit ternak

291.934 ekor

[2050100] Dinas Peternakan dan Perikanan

Fasilitasi akses permodalan [2.01.22] Program peningkatan produksi hasil dari perbankan atau peternakan bantuan sosial dan program lainnya dari pemerintah

Tercapainya populasi ternak ruminansia

364.200 ekor

[2050100] Dinas Peternakan dan Perikanan

Penyediaan informasi pasar dan pasokan

[2.01.23] Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Tercapainya jumlah kemitraan jaringan pemasaran hasil produksi peternakan

5 inti dan 115 plasma

[2050100] Dinas Peternakan dan Perikanan

Meningkatkan produksi dan Penerapan standarisasi produktivitas sub sektor untuk produk peternakan peternakan berbasis teknologi dan keunggulan sumberdaya lokal

[2.01.24] Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

Tercapainya jumlah bibit sapi unggul bersertifikat

500 ekor

[2050100] Dinas Peternakan dan Perikanan

Meningkatkan produktivitas pertanian untuk mendukung perekonomian daerah

Meningkatkan efisiensi usaha Fasilitasi dan pembinaan tani Peternakan/Perikanan penanganan pasca panen

[2.01.25] Program Pemberdayaan Penyuluh Peternakan/Perikanan Lapangan

Tercapinya jumlah kelompok ternak/ ikan binaan

11 kelompok

[2050100] Dinas Peternakan dan Perikanan

Meningkatkan kesejahteraan petani

Menjadikan kelembagaan petani sebagai basis penyuluhan

Aktualisasi data kelembagaan petani

[2.01.26] Program Peningkatan Kesejahteraan Tercapainya NTP Subsektor Petani Tanaman Pangan Tanaman Pangan

Pembinaan kelembagaan petani

[2.01.30] Program pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan

[2.01.21] Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

IV - 15

110

Rasio penyuluh pertanian yang mendapatkan pelatihan : Pelatihan 1 kali

30%

Pelatihan 2 kali

30%

Pelatihan > 3 kali

40%

[2010100] Dinas Pertanian

[2010100] Dinas Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN

SASARAN

ARAH KEBIJAKAN

1

2

3

STRATEGI

PROGRAM PEMBANGUNAN

4 5 Bimbingan teknis bagi petani [2.01.31] Program Peningkatan Kesejahteraan

INDIKATOR

NTP Subsektor Perkebunan

TARGET

SKPD

7

8

107.0

Petani Perkebunan Meningkatkan produktivitas pertanian untuk mendukung perekonomian daerah

Meningkatkan efisiensi usaha Fasilitasi penerapa teknologi [2.01.34] Program peningkatan produksi tani Perkebunan tepat guna spesifik lokasi perkebunan (LL, Lab. Terpadu, kaji terap dll)

Meningkatnya produksi tanaman perkebunan

Meningkatkan kesejahteraan petani

Mengoptimalkan kegiatan penyuluhan pertanian

Jumlah kelompok binaan yang bermitra

Meningkatkan produktivitas pertanian untuk mendukung perekonomian daerah

Meningkatkan efisiensi usaha Fasilitasi dan pembinaan tani Perkebunan penanganan pasca panen

[2.01.50] Program Pembangunan Infrastruktur Panjang saluran irigasi tersier yang Pengelolaan air Tanaman Perkebunan dibangun

Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana ketersediaan air irigasi serta kondisi jaringan irigasi

[2.01.60] Program Pembangunan Infrastruktur Tercapainya Indeks pertanaman Pengelolaan air Tanaman Pertanian

Peningkatan fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana jaringan irigasi secara berkelanjutan

[2.01.35] Program pemberdayaan penyuluh perkebunan lapangan

[2020100] Dinas Kehutanan dan Perkebunan

tebu 961.446 ton; [2020100] Dinas Kehutanan dan tembakau 52.142,72 Perkebunan ton; kopi 520 ton; cengkeh 842,4 ton; kakao 153,64 ton 2 Kelompok

[2020100] Dinas Kehutanan dan Perkebunan

4,13 km

[2020100] Dinas Kehutanan dan Perkebunan

215

[2010100] Dinas Pertanian

13 unit

[2010100] Dinas Pertanian

[2.01.62] Program Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Sumur Dangkal Pertanian [2.01.63] Program Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Sumur Dangkal Perkebunan=55 [2.01.66] Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian

Tercapainya peningkatan sarana prasarana air (sumur dangkal)

Tercapainya produktivitas tanaman padi 59 ku/Ha; [2010100] Dinas Pertanian pangan jagung 70,5 Ku/Ha; kedelai 17 Ku/Ha Meningkatnya produksi pertanian padi 436.207 ton ; [2010100] Dinas Pertanian tanaman pangan jagung 205.326 Ton ; kedelai 8.424 Ton

Meningkatkan daya dukung lahan dan lingkungan bagi usahatani

Peningkatan pemanfaatan agens hayati oleh petani

Memantapkan kawasan agropolitan

Membangun dan memperkuat Pola kemitraan dan akses pasar produk pertanian

Fasilitasi pola kemitraan antara pelaku utama dan pelaku usaha

Meningkatkan produktivitas pertanian untuk mendukung perekonomian daerah

Meningkatkan efisiensi usaha Menggali dan tani mengoptimalkan potensi pertanian

[2.01.67] Program peningkatan penerapan teknologi pertanian

Meningkatkan daya dukung lahan dan lingkungan bagi usahatani

Peningkatan penambahan bahan organik ke lahan pertanian

[2.01.68] Program peningkatan produksi pertanian

Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana ketersediaan air irigasi serta kondisi jaringan irigasi

Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana jaringan irigasi secara berkelanjutan

[2.01.70] Program Rehabilitasi Infrastruktur Pengelolaan Air Tanaman Pertanian

IV - 16

Tercapainya peningkatan sarana prasarana air (sumur dangkal) Tercapainya jumlah pola kemitraan jaringan pemasaran hasil produksi pertanian

Tercapainya Indeks pertanaman

[2020100] Dinas Kehutanan dan Perkebunan

4 pola kemitraan

215

[2010100] Dinas Pertanian

[2010100] Dinas Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN

SASARAN

1

2

Memantapkan kawasan agropolitan

Meningkatkan produktivitas pertanian untuk mendukung perekonomian daerah

Memantapkan kawasan agropolitan

PP03 Peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

3 4 Meningkatkan efisiensi usaha Diseminasi pemanfaatan tani Perkebunan teknik budidaya produktivitas tinggi yg berlanjut

PROGRAM PEMBANGUNAN

INDIKATOR

5

TARGET

SKPD

7

8

[2.01.74] Program peningkatan penerapan teknologi perkebunan

Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan

Fasilitasi dan pembinaan penanganan pasca panen

[2.01.77] Program Rehabilitasi Infrastruktur Pengelolaan Air Tanaman Perkebunan

Panjang JITUT yang terehabilitasi

Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana ketersediaan air irigasi serta kondisi jaringan irigasi

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif

[2.01.85] Program Peningkatan Pengelolaan kelembagaan Irigasi Partisipatif

Meningkatnya jumlah kelembagaan P3A yang mampu mengelola irigasi secara partisipatif

Meningkatkan daya dukung lahan dan lingkungan bagi usahatani

Peningkatan pemanfaatan agens hayati oleh petani

[2.01.86] Program peningkatan daya dukung lahan, air dan lingkungan pertanian

Luas sawah yang ditingkatkan kadar BO 1%

40 Ha naik 0,25% [2010100] Dinas Pertanian

Meningkatkan fungsi dan peran Kawasan agropolitan sebagai sentra produksi, pemasaran dan kunjungan agrowisata

Konservasi pohon induk dan [2.01.88] Program pengembangan kawasan gerakan masal penanaman/ agropolitan cluster hortikultura budidaya komoditas unggulan di Kawasan agropolitan

Tercapainya produktivitas hortikultura di kawasan agropolitan

Cabe 40,32 ku/ha, [2010100] Dinas Pertanian tomat 31,67 ku/Ha; durian 53,09 kg/pohon

Mengembangkan produk turunan/ olahan komoditas pertanian

Peningkatan Penerapan teknologi pengolahan hasil pasca panen pertanian

Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan berbasis teknologi dan keunggulan sumberdaya lokal

Peningkatan kerjasama [2.05.20] Program pengembangan budidaya dengan balai penelitian perikanan dalam rangka tranfer teknologi untuk peningkatan produktivitas hasil ikan

Tercapainya produksi ikan budidaya

Optimalisasi penerapan teknologi peningkatan produksi perikanan

[2.05.23] Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pasar pengumpul distribusi

Meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Meningkatkan perencanaan pembangunan dan pengembangan pasar pengumpul distribusi

Terwujudnya pelayanan Peningkatan akses layanan pendidikan yang terjangkau bagi pendidikan anak usia dini, seluruh masyarakat pendidikan dasar, dan pendidikan menengah

tebu 82.650 kg/ha/th; [2020100] Dinas Kehutanan dan kopi 635 kg/ha/th; Perkebunan cengkeh 418 kg/ha/th; kakao 567 kg/ha/th [2020100] Dinas Kehutanan dan 137 m Perkebunan

[2.01.89] Program Pengembangan produk hasil Terwujudnya produk beras oleh agribisnis menjadi bahan jadi atau setengah kelompok tani jadi

21 lembaga

500 ton

[2010100] Dinas Pertanian

[2010100] Dinas Pertanian

15.769 ton

[2050100] Dinas Peternakan dan Perikanan

Tercapainya konsumsi makan ikan

16,7 kg/kap/th

[2050100] Dinas Peternakan dan Perikanan

[2.06.24] Program Sistem Resi Gudang

Berfungsinya program sistem resi gudang

3 kali

[1.01.15] Program Pendidikan Anak Usia Dini

APK PAUD

IV - 17

95.51%

[2060100] Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

[1010100] Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN

SASARAN

ARAH KEBIJAKAN

1

2

3

STRATEGI

4 5 Meningkatkan ketersediaan [1.01.18] Program Pendidikan Non Formal sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah dalam jumlah dan kualitas yang memadai Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu bagi masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan mengikuti pendidikan formal

Meningkatnya kualitas pendidikan

PROGRAM PEMBANGUNAN

Peningkatan kualitas lulusan Meningkatkan kompetensi pendidikan dasar dan pendidik dan tenaga menengah kependidikan Mengembangkan jiwa kewirausaha-an di lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal

[1.01.19] Program Pendidikan Luar Biasa

INDIKATOR

Angka Melek Huruf

Persentase SLB mendapatkan fasilitasi

[1.01.20] Program Peningkatan Mutu Pendidik Meningkatnya presentase guru dan Tenaga Kependidikan PAUD yang bersertifikasi [1.01.22] Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Persentase sekolah yang terakreditasi A Persentase sekolah yang terakreditasi B Persentase sekolah yang terakreditasi C Meningkatnya angka kelulusan SD

Terwujudnya pelayanan Peningkatan akses layanan pendidikan yang terjangkau bagi pendidikan anak usia dini, seluruh masyarakat pendidikan dasar, dan pendidikan menengah Meningkatnya kualitas pendidikan

Peningkatan kualitas lulusan Mengembangkan jiwa pendidikan dasar dan kewirausaha-an di lembaga menengah pendidikan, baik formal maupun non formal

Terwujudnya pelayanan Peningkatan akses layanan pendidikan yang terjangkau bagi pendidikan anak usia dini, seluruh masyarakat pendidikan dasar, dan pendidikan menengah Meningkatnya kualitas pendidikan

Menyediakan beasiswa pendidikan dasar dan menengah bagi siswa dari keluarga tidak mampu

Menyediakan beasiswa pendidikan dasar dan menengah bagi siswa dari keluarga tidak mampu

Peningkatan kualitas lulusan Mengembangkan jiwa pendidikan dasar dan kewirausaha-an di lembaga menengah pendidikan, baik formal maupun non formal

TARGET

SKPD

7

8

99.35%

[1010100] Dinas Pendidikan

100%

[1010100] Dinas Pendidikan

24.20%

[1010100] Dinas Pendidikan

16.58%

[1010100] Dinas Pendidikan

71.14 12.28 99.89%

[1010100] Dinas Pendidikan

97.78%

[1010100] Dinas Pendidikan

Meningkatnya angka kelulusan SMP

98.02%

[1010100] Dinas Pendidikan

[1.01.27] Program Peningkatan Akses Layanan Meningkatnya prosentase SMA Pendidikan Menengah dalam kondisi baik

91.60%

[1010100] Dinas Pendidikan

Meningkatnya angka kelulusan SMA

98.62%

[1010100] Dinas Pendidikan

[1.01.24] Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 6 tahun [1.01.25] Program Peningkatan Akses Layanan Persentase sekolah SMP dalam Pendidikan Dasar 9 tahun kondisi baik

[1.01.26] Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 9 tahun

[1.01.28] Program Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah

IV - 18

PRIORITAS PEMBANGUNAN

SASARAN

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

PROGRAM PEMBANGUNAN

1

2

3

4

5

Menyediakan sarana dan prasarana penunjang mutu pendidikan yang berkualitas

[1.01.34] Program Pembangunan/peningkatan Peningkatan penyediaan sarana lapangan olah raga sekolah dasar dan prasarana sekolah dasar [1.01.38] Program Peningkatan Prasarana Penunjang Mutu Pendidikan Menengah [1.01.39] Program Peningkatan Sarana Penunjang Mutu Pendidikan Menengah

Meningkatnya kualitas pendidikan

Meningkatkan kualitas lulusan Mengembangkan jiwa pendidikan dasar dan menengah kewirausahaan di lembagalembaga pendidikan baik formal maupun non forma

Terwujudnya pelayanan Peningkatan akses layanan pendidikan yang terjangkau bagi pendidikan anak usia dini, seluruh masyarakat pendidikan dasar, dan pendidikan menengah

Meningkatnya Angka Harapan Hidup

Menyediakan beasiswa pendidikan dasar dan menengah bagi siswa dari keluarga tidak mampu

Peningkatan akses dan Peningkatan pelayanan kualitas pelayanan kesehatan kesehatan dasar dan rujukan

INDIKATOR

Persentase sekolah SMA memenuhi standar sarpras Persentase sekolah SMA memenuhi standar sarpras

TARGET

SKPD

7

8

90%

[1010100] Dinas Pendidikan

91.60%

[1010100] Dinas Pendidikan

91.60%

[1010100] Dinas Pendidikan

[1.01.40] Program Pengembangan Pendidikan Meningkatnya persentase sekolah terakreditasi A di semua jenjang Inklusi

[1010100] Dinas Pendidikan

[1.01.43] Program Peningkatan Akses Layanan Peningkatan jumlah sekolah dasar Pendidikan Dasar 6 Tahun (Rehabilitasi ringan) yang dilakukan rehabilitasi ringan

92.00%

[1010100] Dinas Pendidikan

[1.01.44] Program Peningkatan Akses Layanan Persentase sekolah dasar dalam Pendidikan Dasar 6 tahun (Rehabilitasi kondisi baik sedang/berat)=30 [1.01.45] Program Peningkatan Akses Layanan Rasio kelas per siswa Pendidikan Dasar 6 tahun (Pembangunan)=31

92.00%

[1010100] Dinas Pendidikan

1:28

[1010100] Dinas Pendidikan

[1.02.15] Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya Obat untuk pelayanan kesehatan dasar

100

[1020100] Dinas Kesehatan

[1.02.16] Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar (non maskin) Menurunnya penyalahggunaan bahan berbahaya pada makanan

60

[1020100] Dinas Kesehatan

24

[1020100] Dinas Kesehatan

Cakupan desa siaga aktif

100

[1020100] Dinas Kesehatan

100

[1020100] Dinas Kesehatan

15%

[1020100] Dinas Kesehatan

38/100.000 pddk

[1020100] Dinas Kesehatan

78

[1020100] Dinas Kesehatan

[1.02.17] Program Pengawasan Obat dan Makanan [1.02.19] Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Balita gizi buruk yang mendapat perawatan [1.02.21] Program Pengembangan Lingkungan Penerapan tatanan desa sehat [1.02.20] Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Sehat [1.02.22] Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Perbaikan status gizi masyarakat

[1.02.23] Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

IV - 19

Menurunnya angka kesakitan (Insindens Rate) DBD Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN

SASARAN

ARAH KEBIJAKAN

1

2

3

STRATEGI 4 Pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular serta penyehatan lingkungan Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

PROGRAM PEMBANGUNAN

INDIKATOR

5

SKPD

7

8

35

[1020100] Dinas Kesehatan

11 per 1000 KH

[1020100] Dinas Kesehatan

40

[1020100] Dinas Kesehatan

1316

[1020100] Dinas Kesehatan

91

[1020100] Dinas Kesehatan

[1.02.35] Program Peningkatan Kesehatan dan Menurunnya angka kematian bayi keselamatan anak

11.9

[1020100] Dinas Kesehatan

[1.02.36] Program Pelayanan Kesehatan RSUD Persentase capaian SPM layanan Ploso kesehatan rujukan di RSUD Ploso

80%

[1020300] Rumah Sakit Umum Daerah Ploso

[1.02.25] Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya [1.02.29] Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

TARGET

Menurunkan angka kematian anak balita

Cakupan pelayanan kesehatan pra lansia dan lansia [1.02.31] Program pengawasan dan Meningkatnya jumlah industri pengendalian kesehatan makanan rumah tangga pangan (IRTP) yang mempunyai sertifikat penyuluhan keamanan pangan (SPKP) sebanyak 816 IRTP pada akhir tahun 2018 [1.02.34] Program Peningkatan Kesehatan dan Menurunnya angka kematian ibu [1.02.30] Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

keselamatan ibu

Persentase capaian jumlah kunjungan rawat kunjungan rawat jalan dan rawat inap 6,072% dan [1.02.43] Program Peningkatan Aparatur inap RSUD Ploso rawat jalan Jumlah tenaga dokter yang 2012,903% Kesehatan mempunyai kompetensi [1.02.45] Program Peningkatan Kualitas kegawatdaruratan Persentase capaian SPM layanan 85% Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Jombang kesehatan rujukan RSUD Jombang [1.02.37] Program Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso

PP04 Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan

Terwujudnya toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat

Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kondusifitas daerah

Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan

[1.13.22] Program Partisipasi Sosial Masyarakat Jumlah tokoh perintis

Memulihkan fungsi sosial masyarakat penyandang masalah kesejahteraan masyarakat

Peningkatan upaya pencegahan permasalahan sosial

Meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS

[1.13.23] Program Penangan PMKS

Peningkatan aksesibilas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi

Meningkatkan kuantitas dan [1.13.24] Program Penyediaan Sarana dan kualitas prasarana dan Prasarana Sosial sarana pelayanan sosial

kepahlawanan yang teridentifikasi

IV - 20

[1020300] Rumah Sakit Umum Daerah Ploso [1020100] Dinas Kesehatan [1020200] Rumah Sakit Umum Daerah

Pengusulan nama [1130100] Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tokoh

Meningkatnya persentase PMKS yang mendapatkan pemberdayaan

10%

[1130100] Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Meningkatnya kapasitas pelayanan kesejahteraan sosial

390 orang yang mendapatkan pelayanan

[1130100] Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PRIORITAS PEMBANGUNAN

SASARAN

ARAH KEBIJAKAN

1

2

3

STRATEGI 4 Meningkatkan pemberdayaan, rehabilitasi, pemberian jaminan dan perlindungan PMKS

PROGRAM PEMBANGUNAN

INDIKATOR

5

TARGET

SKPD

7

8

[1.13.25] Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial akftif melakukan pelayanan kesejahteraan sosial

60%

[1130100] Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

[1.14.15] Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Persentase peserta pelatihan yang mendapatkan pekerjaan

85%

[1130100] Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Mengembangkan kewirausahaan

[1.14.16] Program Peningkatan Kesempatan Kerja

31%

[1130100] Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Meningkatkan hubungan industrial

Meningkatkan kondisi dan mekanisme hubungan industrial

[1.14.17] Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Meningkatnya persentase pencari kerja yang ditempatkan menurunnya jumlah kasus perselisihan hubungan industrial

9 kasus

[1130100] Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa

[1.22.17] Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa

Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah desa

Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat desa

Meningkatkan potensi

Menurunnya jumlah pengangguran

Mendorong terciptanya Meningkatkan ketersediaan kesempatan kerja yang seluas- dan kualitas data dan luasnya informasi ketenagakerjaan

Meningkatnya persentase desa menetapkan RPJMDes dan RKPDes

85%

[1220100] Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Meningkatkan kapasitas [1.22.18] Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa aparatur pemerintah desa

Meningkatnya persentase aparatur desa yang terlatih

80%

[1220100] Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Menguatkan SDM pariwisata [1.22.20] Program melalui pelatihan yang Pembentukan/Pengembangan BUMdes relevan dan berkelanjutan

Persentase desa memiliki BUMDes

100%

[1220100] Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Meningkatnya persentase LKM yang mendapat pelatihan, meningkatnya persentase LKM Pengurus LPMD yang terlatih, jumlah posyandu aktif (meningkatnya persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas sosial) Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Desa terhadap Pelayanan Pemdes

100%

[1220100] Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

80%

[1220100] Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

[1.22.21] Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa [1.22.23] Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa

Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah desa

Fasilitasi penyerahan urusan [1.22.25] Program Penyerahan Urusan pemerintahan yang menjadi Pemerintahan yang menjadi Kewenangan kewenangan Kabupaten ke Kabupaten ke Desa Desa

Meningkatkan produktivitas pertanian untuk mendukung perekonomian daerah

Meningkatkan kesehatan hewan dan kualitas produk peternakan

Peningkatan peran serta [2.01.46] Program Pembinaan Lingkungan masyarakat serta pemangku Sosial Bidang Peternakan dan Perikanan kepentingan dalam pengelolaan lingkungan peternakan

Menurunnya jumlah pengangguran

Meningkatkan kapasitas, ketrampilan, dan sikap perilaku pencari kerja

Meningkatkan peran dan fungsi lembaga ketenagakerjaan

[2.08.18] Program Pengembangan Kerjasama dengan Wilayah Pengiriman Transmigran

IV - 21

Terciptanya lapangan usaha baru melalui pembinaan kemampuan dan keterampilan usaha budidaya ternak dan bantuan sarana produksi meningkatnya jumlah Transmigran yang ditempatkan

[1220100] Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

160 petani

40 org

[2050100] Dinas Peternakan dan Perikanan

[1130100] Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PRIORITAS PEMBANGUNAN 1

PP05 Peningkatan peran koperasi dan UMKM

SASARAN

ARAH KEBIJAKAN

2 3 Peningkatan Kesempatan dalam Menciptakan iklim berwirausaha kelembagaan dan usaha UMKM yang kompetitif dan kondusif Menciptakan iklim kelembagaan dan usaha UMKM yang kompetitif dan kondusif

STRATEGI

PROGRAM PEMBANGUNAN

INDIKATOR

4 Fasilitasi akses permodalan UMKM

[1.15.15] Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

Terwujudnya produk UMKM berdaya saing

Peningkatan pemahaman prinsip-prinsip UMKM kepada stakeholders

[1.15.16] Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Fasilitasi sarana dan prasarana pengembangan UMKM

5

7

8

[1150100] Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Meningkatnya jumlah wirausaha baru

128 WUB

[1150100] Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

[1.15.17] Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah [1.15.18] Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Tersedianya jaringan pemasaran hasil (kemitrran usaha)

5 UMKM

[1150100] Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

686 kop aktif

[1150100] Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Jumlah koperasi di wilayah agropolitan

Tercapainya jumlah koperasi aktif;

Peningkatan sosialisasi peran dan fungsi kelembagaan koperasi

Meningkatkan fungsi dan peran Kawasan agropolitan sebagai sentra produksi, pemasaran dan kunjungan agrowisata

Pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat di Kawasan agropolitan

[1.15.20] PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA EKONOMI MASYARAKAT DI KAWASAN AGROPOLITAN

Mewujudkan kemandirian Penguatan kelembagaan dan perempuan dalam perekonomian pemberdayaan koperasi wanita

Peningkatan sosialisasi peran dan fungsi kelembagaan koperasi wanita

[1.15.22] Program pemberdayaan perempuan persentase Koperasi wanita yang melalui koperasi wanita diberdayakan

Peningkatan Kesempatan dalam Revitalisasi kelembagaan berwirausaha koperasi

Fasilitasi akses permodalan dan pasar bagi koperasi

[1.15.23] Program Peningkatan Kualitas Usaha Meningkatnya jumlah koperasi Koperasi sehat

Meningkatnya jaringan pemasaran industri

Fasilitasi pola kemitraan antara pelaku utama dan pelaku IKM

[2.06.15] Program perlindungan konsumen dan Meningkatnya persentase kualitas pengamanan perdagangan barang yang berdar di masyarakat

Penyediaan informasi pasar dan pasokan bagi IKM

[2.06.18] Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Tercapainya volume perdagangan

[2.06.19] Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

Peningkatan jumlah PKL dan asongan yang terbina Tercapainya PAD pasar daerah

Membangun dan memperkuat Pola kemitraan dan akses pasar produk

SKPD

2 produk UMKM

Revitalisasi kelembagaan koperasi Memantapkan kawasan agropolitan

TARGET

121 [1150100] Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

319 Kopwan

[1150100] Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

50 Kop

[1150100] Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

75%

[2060100] Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

sesuai standar yang berlaku

[2.06.20] Program Pengelolaan Pasar Daerah

$ 343,061,723.00 [2060100] Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

876 PKL

[2060100] Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

Rp. 3.534.070.000 [2060100] Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

Tumbuh-kembangnya sentrasentra industri olahan

Membangun dan memperkuat sentra-sentra industri

Fasilitasi sarana dan prasarana produksi IKM

[2.07.15] Program peningkatan kapasitas iptek Meningkatnya kapasitas iptek sistem produksi sistem produksi

Peningkatan kualitas dan keberagaman produk IKM

[2.07.16] Program pengembangan industri kecil dan menengah

Tercapainya volume usaha industri kecil dan menengah

Meningkatkan daya saing produk IKM

[2.07.18] Program penataan struktur industri

Tercapainya penataan struktur industri yang baik

IV - 22

154 sentra IKM

[2060100] Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

432,054,387,000 [2060100] Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

100 IKM

[2060100] Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

PRIORITAS PEMBANGUNAN

SASARAN

ARAH KEBIJAKAN

1

2

3

PP06 Penguatan daya dukung Meningkatnya kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lingkungan hidup

Peningkatan peran serta lembaga dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

STRATEGI 4 Peningkatan diversifikasi pasar dan pemasaran produk IKM

INDIKATOR

5

[2.07.19] Program pengembangan sentrasentra industri potensial

Meningkatkan [1.08.25] Program Penataan Lingkungan pemberdayaan dan pelatihan bagi lembaga serta masyarakat dalam pengelolaan

Peningkatan penerapan Menigkatkan ketersediaan prinsip-prinsip pembangunan peralatan penunjang yang berkelanjutan pemantauan kualitas lingkungan hidup

Peningkatan peran serta lembaga dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

PROGRAM PEMBANGUNAN

[1.08.26] Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

SKPD

7

8

Tercapainya pengembangan sentrasentra industri potensial

5 Sentra IKM

[2060100] Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

Jumlah sekolah yang mengikuti program adiwiyata

100 sekolah

[1080100] Badan Lingkungan Hidup

Jumlah dokumen informasi lingkungan hidup yang disusun

2 dokumen

[1080100] Badan Lingkungan Hidup

61%

[1080100] Badan Lingkungan Hidup

Meningkatkan pengendalian [1.08.27] Program Pengendalian Pencemaran pencemaran dan perusakan dan Perusakan Lingkungan Hidup lingkungan pada air serta udara di wilayah saluran irigasi primer dan sekunder serta simpul-simpul kepadatan transportasi maupun perusahaan

Menurunnya beban pencemar air sungai di 18 titik pantau berdasarkan baku mutu parameter kunci

Menigkatkan ketersediaan peralatan penunjang pemantauan kualitas lingkungan hidup

Jumlah lokasi sarana imbuhan air tanah

[1.08.28] Program Perlindungan dan Konservasi dan Sumber Daya Alam

TARGET

[1080100] Badan Lingkungan Hidup

Meningkatkan [1.08.30] Program Peningkatan Peranserta pemberdayaan dan pelatihan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup bagi lembaga serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Jumlah kelompok masyarakat yang 6 pokmas; 60 kader [1080100] Badan Lingkungan Hidup berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup

Pelatihan dan pendampingan [2.02.15] Program pemanfaatan potensi penerapan teknik sumber daya hutan agroforestry

Produksi hasil hutan kayu

Penetapan lokasi prioritas [2.02.16] Program rehabilitasi hutan dan lahan rehabilitasi hutan dan lahan serta design model pelaksanaannya

Berkurangnya lahan kritis

Pelatihan dan pendampingan [2.02.19] Program pembinaan dan penertiban kemampuan manajerial dan industri hasil hutan teknis pelaku usaha industri hasil huan

Terwujudnya industri hasil hutan yang berkelanjutan

IV - 23

2.200 m3

[2020100] Dinas Kehutanan dan Perkebunan [2020100] Dinas Kehutanan dan Perkebunan

1 unit

[2020100] Dinas Kehutanan dan Perkebunan

PRIORITAS PEMBANGUNAN

SASARAN

ARAH KEBIJAKAN

1

2

3

STRATEGI

PROGRAM PEMBANGUNAN

4 5 Penetapan lokasi prioritas [2.02.23] Program rehabilitasi hutan dan lahan rehabilitasi hutan dan lahan (TEBING) serta design model pelaksanaannya

INDIKATOR

Tercapainya penyelamatan tebing

[2.02.24] Program rehabilitasi hutan dan lahan Tersedianya Sumur Resapan (unit) (RESAPAN)

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

PP07 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan

Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan aspiratif

Meningkatkan ketersediaan dokumen kajian pendukung perencanaan pembangunan daerah

7

8

2

[2020100] Dinas Kehutanan dan Perkebunan

10

[2020100] Dinas Kehutanan dan Perkebunan [2020100] Dinas Kehutanan dan Perkebunan

[2.02.27] Program rehabilitasi hutan dan lahan Tersedianya Gullyplug (Gullyplug)

[2020100] Dinas Kehutanan dan Perkebunan

[2.02.34] Program pembinaan dan peningkatan Meningkatnya kapasitas pengelola kelembagaan kelompok tani hutan rakyat kelembagaan kelompok (KTHR) [1.06.16] Program Kerjasama Pembangunan Meningkatnya persentase

2 kelompok

[2020100] Dinas Kehutanan dan Perkebunan

82.5%

[1060100] Badan Perencanaan Pembangunan

82.5%

[1060100] Badan Perencanaan Pembangunan

75%

[1060100] Badan Perencanaan Pembangunan

90%

[1060100] Badan Perencanaan Pembangunan

Meningkatnya persentase ketersediaan laporan koordinasi perencanaan bidang sosial budaya

90%

[1060100] Badan Perencanaan Pembangunan

Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen penelitian yang dihasilkanpersentase Meningkatnya ketersediaan laporan koordinasi perencanaan bidang fisik prasarana Persentase kesesuaian rencana program dengan realisasi program

75%

[1060100] Badan Perencanaan Pembangunan

90%

[1060100] Badan Perencanaan Pembangunan

75%

[1060100] Badan Perencanaan Pembangunan

kerjasama pembangunan

Meningkatnya persentase ketersediaan laporan hasil peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan Meningkatkan koordinasi [1.06.21] Program perencanaan pembangunan Tersediannya dokumen pedoman perencanaan pembangunan daerah perencanaan daerah (RPJMD, daerah RKPD, dan KUA/PPAS) Meningkatkan ketersedian [1.06.22] Program perencanaan pembangunan Meningkatnya persentase dokumen perencanan ekonomi ketersediaan laporan koordinasi pembangunan daerah perencanaan bidang ekonomi Meningkatkan ketersediaan [1.06.23] Program perencanaan sosial dan dokumen kajian pendukung budaya perencanaan pembangunan daerah

[1.06.26] Program Penelitian Dan Pengembangan [1.06.31] Program Perencanaan Prasarana Sarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Peningkatan kualitas monitoring, evaluasi dalam implementasi program dan kegiatan

SKPD

[2.02.25] Program rehabilitasi hutan dan lahan Tersedianya Dam Penahan (Dam Penahan)

[1.06.20] Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi

TARGET

Meningkatkan pengendalian [1.06.32] Program Pengendalian evaluasi dan evaluasi pelaksanaan kinerja program pembangunan daerah

IV - 24

PRIORITAS PEMBANGUNAN 1

SASARAN

ARAH KEBIJAKAN

2 3 Meningkatnya cakupan layanan Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

STRATEGI 4 Mengembangkan sistem pemeliharaan data kependudukan dan pencatatan sipil

PROGRAM PEMBANGUNAN 5

[1.10.15] Program Penataan Administrasi Kependudukan

Meningkatkan ketersediaan [1.10.16] Program Penataan Administrasi sarana prasarana pelayanan pencatatan Sipil kependudukan dan pencatatan sipil

Terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum

Peningkatan kualitas SDM Linmas dan Satpol PP

meningkatkan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

INDIKATOR

Cakupan Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan

Terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum

Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kondusifitas daerah

Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum

Akta kelahiran; Akta kematian; Akta perkawinan; Akta perceraian; Akta pengakuan anak. [1.19.15] Program peningkatan keamanan dan Meningkatnya jumlah linmas kenyamanan lingkungan terlatih

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan

[1.19.17] Program pengembangan wawasan kebangsaan

Tidak terjadi konflik SARA di Jombang

Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan

[1.19.18] Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Meningkatkan pemahaman [1.19.20] Program peningkatan masyarakat terhadap pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) peraturan perundangan yang berlaku

100%

[1100100] Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

[1100100] Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

65% 30% 72% 100% 100% 140 orang

[1190100] Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

[1190100] Badan Kesatuan Bangsa Politik Tidak terjadi kerawanan daerah dan Perlindungan Masyarakat

Menurunnya jumlah kenakalan remaja

menurun 1%

[1190100] Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Menurunnya angka kriminalitas

8.36

[1190100] Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Meningkatnya persentase pemilih menggunakan hak pilihnya

Terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum

[1.19.24] Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Tidak terjadi AGHT

IV - 25

8

[1190100] Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

[1.19.21] Program pendidikan politik masyarakat

meningkatkan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

7

Tidak ada kasus SARA

Meningkatnya kesadaran politik Peningkatan kesadaran Meningkatkan peran partai masyarakat politik dan berdemokrasi bagi politik dan organisasi masyarakat kemasyarakatan dalam kehidupan berdemokrasi Peningkatan kualitas SDM Linmas dan Satpol PP

SKPD

Cakupan Penerbitan Akta-Akta Pencatatan Sipil, yang meliputi

[1.19.16] Program pemeliharaan Tidak terjadi kerawanan daerah kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Terwujudnya toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat

TARGET

[1190100] Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Tidak terjadi AGHT [1190100] Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

PRIORITAS PEMBANGUNAN 1

SASARAN 2 Terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

3 4 Peningkatan kepatuhan Memantau pelanggaran dan masyarakat terhadap penegakan perda dan peraturan perundangan yang perkada berlaku

PROGRAM PEMBANGUNAN 5

[1.19.25] Program Peningkatan pemahaman Menurunnya kasus pelanggaran aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap HAM peraturan perundang-undangan

TARGET

SKPD

7

8

101 pelanggaran

[1190100] Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah

25%

[1190200] Satuan Polisi Pamong Praja

[1.19.27] Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Persentase peningkatan penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum

75%

[1190200] Satuan Polisi Pamong Praja

60 personil

[1190200] Satuan Polisi Pamong Praja

Meningkatkan kewaspadaan [1.19.26] Program Peningkatan kepatuhan dini dan pengendalian terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan gangguan dan ketentraman Kepala Daerah umum

Menurunnya dampak bencana

INDIKATOR

Peningkatan kualitas SDM Linmas dan Satpol PP

Meningkatkan kemampuan aparatur satpol PP

[1.19.28] Program Peningkatan SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja

Meningkatnya persentase polisi pamong praja terlatih

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana

Penyusunan data dan informasi dalam rangka identifikasi daerah potensi bencana

[1.19.29] Program pencegahan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan kebakaran

Menurunnya persentase ancaman bencana (Jumlah Kejadian bencana/Desa rawan bencana) > 103/175= 58,86% Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana

Meningkatkan kapasitas [1.19.30] Program tanggap darurat manajemen penanggulangan penanggulangan bencana dan kebakaran bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi)

[1.19.31] Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Terdampak Bencana

Meningkatnya prosentase kerusakan yang terehabilitasi (struktural/non-struktural) dan terekonstruksi (struktural) Meningkatnya rasio perda yang ditetapkan terhadap program legislasi daerah

Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif

Penataan regulasi daerah dan Meningkatkan komunikasi produk hukum daerah dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi

Peningkatan kualitas monitoring, evaluasi dalam implementasi program dan kegiatan

Membangun komunikasi dan [1.20.16] Program peningkatan pelayanan kerjasama dengan berbagai kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah kekuatan yang ada di masyarakat

Meningkatnya persentase tingkat pelayanan kedinasan KDH/ WKDH

Mewujdkan pengelolaan keuangan & aset daerah yang handal

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang seimbang

Peningkatan prosentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Meningkatnya prosentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

[1.20.15] Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

[1.20.19] Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

IV - 26

49%

[1190300] Badan Penanggulangan Bencana Daerah

90%

[1190300] Badan Penanggulangan Bencana Daerah

[1190300] Badan Penanggulangan 60% daerah terdampak bencana Bencana Daerah rekonstruksi

85%

[1200300] Sekertariat DPRD

90%

[1200410] Bagian Umum

302 Desa

[1200800] Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

PRIORITAS PEMBANGUNAN 1

SASARAN 2 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih

ARAH KEBIJAKAN 3 Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah

STRATEGI

PROGRAM PEMBANGUNAN

4 5 Meningkatkan pengawasan [1.20.20] Program peningkatan sistem akuntabilitas keuangan dan pengawasan internal dan pengendalian kinerja pemerintah daerah pelaksanaan kebijakan KDH

INDIKATOR

Menurunnya bobot dan jumlah temuan

TARGET

SKPD

7

8

4,320

[1200500] Inspektorat

28 Org Auditor

[1200500] Inspektorat

Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

[1.20.21] Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Bertambahnya jumlah pejabat fungsional auditor yang jenjang kariernya meningkat berdasar sertifikasi kealian, sehingga meningkatkan kualitas pengawasan

Peningkatan tertib administrasi perizinan dan meningkatan partisipasi masyarakat di bidang perizinan

[1.20.23] Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Tersusunnya sistem informasi perzinan

[1.20.26] Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Meningkatnya persentase ketersediaan produk hukum yang ditetapkan

90%

[1200406] Bagian Hukum

Meningkatkan fasilitasi [1.20.37] Program fasilitasi administrasi penyelenggaraan peringatan kesejahteraan rakyat hari besar agama dan nasional

Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan hari besar agama dan nasional

90%

[1200401] Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Meningkatkan koordinasi administrasi pemerintahan

Total capaian laba BUMD

Terwujudnya kepastian pelayanan perizinan bidang usaha

Meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan

Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindiih dan kondusif

Penataan regulasi daerah dan Meningkatkan ketersediaan produk hukum daerah produk hukum yang implementatif

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi

Peningkatan kualitas monitoring, evaluasi dalam implementasi program dan kegiatan

[1.20.38] Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan BUMD

Rp. 7.140.030.925 [1200404] Bagian Administrasi Perekonomian

Terkendalinya tingkat inflasi daerah

5,0 - 6,0

Meningkatnya persentase ketersediaan laporan rekomendasi bidang sumber daya alam

90%

[1200405] Bagian Administrasi Sumber Daya Alam

[1.20.45] Program Fasilitasi/Koordinasi Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Bidang Energi ketersediaan laporan rekomendasi

90%

[1200405] Bagian Administrasi Sumber Daya Alam

90%

[1200405] Bagian Administrasi Sumber Daya Alam

85%

[1200402] Bagian Administrasi Pembangunan

[1.20.43] Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah dan Pembangunan Meningkatkan fasilitasi [1.20.44] Program Fasilitasi/Koordinasi penyelenggaraan peringatan Pengembangan dan Pengelolaan Bidang hari besar agama dan Sumber Daya Alam nasional

Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Teraksesnya 1 [1200700] Badan Pelayanan Perizinan aplikasi SimYaniz

[1.20.46] Program Fasilitasi/Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Bidang Pertanian [1.20.47] Program Fasilitasi/Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan

IV - 27

bidang energi Meningkatnya persentase ketersediaan laporan rekomendasi bidang pertanian Meningkatnya persentase tertib administrasi pembangunan

[1200404] Bagian Administrasi Perekonomian

PRIORITAS PEMBANGUNAN 1

SASARAN

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

PROGRAM PEMBANGUNAN

INDIKATOR

TARGET

SKPD

7

8

2 Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

3 Meningkatkan kinerja SKPD

4 Melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja SKPD

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi

Peningkatan kualitas monitoring, evaluasi dalam implementasi program dan kegiatan

Meningkatkan koordinasi administrasi pemerintahan

Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Peningkatan kualitas layanan fasilitasi dan koordinasi dan koordinasi di tingkat penyelenggaraan kecamatan pemerintahan oleh kecamatan

Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindiih dan kondusif

Penataan regulasi daerah dan Meningkatkan komunikasi produk hukum daerah dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat

Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

[1.20.52] Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Meningkatnya informasi ketentuan di bidang cukai

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi

Peningkatan kualitas monitoring, evaluasi dalam implementasi program dan kegiatan

Meningkatkan koordinasi administrasi pemerintahan

[1.20.53] Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Prosentase rokok yang dilekati atau tidak dilekati cukai ilegal

Terwujudnya toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat

Peningkatan kualitas Fasilitasi peningkatan pemahaman dan pengamalan kualitas sarana dan agama masyarakat prasarana ibadah dan lembaga keagamaan

[1.20.54] Program Peningkatan Sarana Prasarana Ibadah serta Lembaga Keagamaan

Meningkatnya persentase sarana yang dibantu

90%

[1200401] Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Meningkatnya persentase fasilitasi penyaluran beasiswa

70%

[1200401] Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

230 paket

[1200409] Bagian Perlengkapan

5

[1.20.48] Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat

77.35

[1200408] Bagian Organisasi

[1.20.49] Program Peningkatan Fasilitasi/Koordinasi Administrasi Pemerintahan

Presentase kecamatan yang berkinerja baik

90%

[1200403] Bagian Administrasi Pemerintahan

90%

Seluruh Kecamatan

85%

[1200300] Sekertariat DPRD

Meningkatnya persentase ketersediaan laporan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan [1.20.51] Program Fasilitasi Perumusan Produk wilayah Meningkatnya persentase kajian Hukum DPRD naskah akademik terhadap rancangan peraturan daerah inisiatif [1.20.50] Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan

Terwujudnya pelayanan Peningkatan akses layanan pendidikan yang terjangkau bagi pendidikan tinggi seluruh masyarakat

Meningkatkan fasilitasi [1.20.55] Program Penyediaan Beasiswa penyediaan beasiswa Perguruan Tinggi bagi Keluarga Tidak Mampu perguruan tinggi bagi yang Berprestasi keluarga tidak mampu yang berprestasi

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi

Peningkatan kualitas monitoring, evaluasi dalam implementasi program dan kegiatan

Meningkatkan fasilitasi pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah secara elektronik

[1.20.56] Program Fasilitasi Peningkatan dan Meningkatnya realisasi pengadaan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah barang dan jasa pemerintah daerah

Meningkatkan kualitas manajemen SDM aparatur

Mengembangkan sistem pengangkatan, penempatan dan pemberhentian sesuai dengan

[1.20.57] Program Pembinaan Aparatur

SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

30 media

[1200407] Bagian Humas

[1200404] Bagian Administrasi Perekonomian

secara elektronik

IV - 28

persentase aparatur mempunyai sasaran kerja pegawai (SKP) berkategori baik

90%

[1200600] Badan Kepegawaian Daerah

PRIORITAS PEMBANGUNAN

SASARAN

ARAH KEBIJAKAN

1

2

3

Mewujdkan pengelolaan keuangan & aset daerah yang handal

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang seimbang

STRATEGI 4 Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan daerah melalui pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan jenjang pendidikan pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja

PROGRAM PEMBANGUNAN 5

[1.20.58] Program Pengembangan Aparatur

Peningkatan PAD khususnya [1.20.59] Program Peningkatan dan pajak daerah Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli

[1.20.60] Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik

Peningkatan Prosentase [1.20.61] Program Peningkatan dan keakuratan data neraca aset Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Milik

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang seimbang

Peningkatan pelayanan perbendaharaan dengan terbitnya SPD dan SP2D sesuai perencanaan anggaran kas SKPD

SKPD

7

8

90%

[1200600] Badan Kepegawaian Daerah

Meningkatnya PAD khususnya pajak daerah

226,337,274,252

[1200800] Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Penetapan Perda APBD Tepat Waktu;

Tepat waktu (5 bulan dari awal proses sampai disahkan)

[1200800] Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Meningkatnya prosentase keakuratan data neraca aset

75%

[1200800] Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Peningkatan pelayanan perbendaharaan dengan terbitnya SPD dan SP2D sesuai perencanaan anggaran kas SKPD

80%

[1200800] Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah

[1.20.62] Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Manajemen Perbendaharaan Daerah

Penyusunan Laporan [1.20.63] Program peningkatan dan keuangan daerah yang pengembangan Pelaporan keuangan daerah akurat dan memenuhi standar serta Penyampaian laporan keuangan daerah yang tepat waktu setiap tahunnya

Meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan

Meningkatnya persentase ketersediaan pegawai berdasarkan analisis beban kerja

TARGET

Daerah Penetapan Perda APBD Tepat Waktu;

Terwujudnya kepastian pelayanan perizinan bidang usaha

INDIKATOR

[1200800] Dinas Pendapatan, Tersusunnya laporan keuangan Tersusunnya daerah yang akurat dan memenuhi Laporan Keuangan Pengelolaan Keuangan dan Aset standar serta Penyampaian Daerah Tahun 2014 laporan keuangan daerah yang tepat waktu setiap tahunnya

Penyusunan dan pemanfaatan sistem informasi layanan publik, aplikasi perizinan dan meningkatkan sdm pelayanan perizinan

[1.20.64] Program validasi dokumen perizinan Tercapainya tingkat akurasi

Peningkatan validasi dokumen perizinan

[1.20.65] Program peningkatan mutu pelayanan perizinan

80%

[1200700] Badan Pelayanan Perizinan

1 monev

[1200700] Badan Pelayanan Perizinan

persyaratan yang diajukan pemohon

IV - 29

Teraplikasinya ISO 9001 2008 dalam peningkatan mutu perizinan

PRIORITAS PEMBANGUNAN

SASARAN

ARAH KEBIJAKAN

1

2

3

STRATEGI 4 Peningkatan tertib administrasi perizinan dan meningkatan partisipasi masyarakat di bidang perizinan

PROGRAM PEMBANGUNAN

INDIKATOR

5

[1.20.66] Program Pelayanan perizinan penanaman modal

Penyelesaian izin penanaman modal

TARGET

SKPD

7

8

1200 izin

[1200700] Badan Pelayanan Perizinan

Pengawasan perijinan, [1.20.67] Program Peningkatan Tertib penyelesaian pengaduan Administrasi Perizinan masyarakat dan pendataan, sosialisasi dan kajian peraturan perizinan

Tertibnya administrasi perizinan

80%

[1200700] Badan Pelayanan Perizinan

Peningkatan tertib administrasi perizinan dan meningkatan partisipasi masyarakat di bidang perizinan

[1.20.68] Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dibidang perizinan

Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk mengajukan izin

75%

[1200700] Badan Pelayanan Perizinan

Persentase hasil evaluasi kelembagaan yang ditindaklanjuti

100%

[1200408] Bagian Organisasi

Mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Penataan sistem dan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Penataan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang ada

[1.20.69] Program Pembinaan dan penataan kelembagaan

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi

Peningkatan kualitas monitoring, evaluasi dalam implementasi program dan kegiatan

Meningkatkan fasilitasi pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah secara elektronik

[1.20.70] Program Pengadaan Barang dan Jasa Meningkatnya realisasi pengadaan Melalui ULP barang dan jasa pemerintah daerah

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi

Peningkatan kualitas monitoring, evaluasi dalam implementasi program dan kegiatan

Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

[1.23.15] Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih

Meningkatkan tata kelola kearsipan

Meningkatkan penyelamatan [1.24.16] Program penyelamatan dan dan pelestarian pelestarian dokumen/arsip daerah dokumen/arsip daerah

Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah

Meningkatkan kerjasama informasi dengan mass media dan lembaga lainnya

[1.25.15] Program Pengembangan Komunikasi, Meningkatnya persentase Informasi dan Media Massa dokumentasi dan visualisasi

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah

[1.25.18] Program kerjasama informasi dengan Meningkatnya persentase mas media kerjasama informasi dengan mass

230 paket

[1200409] Bagian Perlengkapan

90%

[1060100] Badan Perencanaan Pembangunan

132 instansi

[1240100] Kantor Arsip PDE dan Perpustakaan

secara elektronik Tersedianya data statistik untuk perencanaan daerah

Meningkatnya persentase instansi yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku

81.00%

[1200407] Bagian Humas

12 media

[1200407] Bagian Humas

kegiatan pembangunan

[1.25.20] Program Peningkatan Jaringan Komunikasi dan Informasi

IV - 30

media Meningkatnya persentase instansi terkoneksi internet

332 instansi

[1240100] Kantor Arsip PDE dan Perpustakaan

PRIORITAS PEMBANGUNAN 1

SASARAN 2 Meningkatnya minat baca masyarakat

ARAH KEBIJAKAN 3 Peningkatan kualitas dan kapasitas perpustakaan

STRATEGI 4 Meningkatkan jumlah dan koleksi buku perpustakaan daerah

PROGRAM PEMBANGUNAN 5

8

Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran

61 Unit Kerja

Semua SKPD

Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan Tercapainya disiplin aparatur

100%

Semua SKPD

100%

Semua SKPD

Tercapainya dukungan aparatur dalam pelayanan Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan Meningkatnya jumlah peraturan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak

100%

Semua SKPD

100%

Semua SKPD

85%

[1120100] Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Meningkatnya persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dan jumlah lembaga pemerhati perempuan dan anak [1.11.17] Program Peningkatan Kualitas Hidup Meningkatnya persentase Cakupan dan Perlindungan Perempuan SPM layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan

100%

[1120100] Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

100%

[1120100] Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pembinaan dan pemberdayaan organisasi perempuan

[1.11.18] Program peningkatan peran serta dan Meningkatknya persentase kesetaraan jender dalam pembangunan organisasi perempuan yang dibina

100%

[1120100] Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Meningkatkan pembinaan, kepesertaan, dan kemandirian ber-KB

[1.12.15] Program Keluarga Berencana

Meningkatnya rasio peserta KB dengan pasangan usia subur

76,80%

[1120100] Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk

[1.12.16] Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Menurunnya rasio persentase perkawinan pertama wanita < 20 tahun

100.00%

[1120100] Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Meningkatkan pembinaan ketahanan keluarga

[1.12.18] Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Persentase anggota keluarga tribina dan UPPKS yang ber-KB

100%

[1120100] Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Meningkatkan KIE tentang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak

Fasilitasi kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak

Pengendalian pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang

7

[1240100] Kantor Arsip PDE dan Perpustakaan

[x.xx.05] Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terkendalinya pertumbuhan penduduk

SKPD

83.730 Orang

[x.xx.03] Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan kualitas hidup serta penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak

TARGET

Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan daerah

[1.26.15] Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Meningkatnya kualitas Meningkatnya kinerja pelayanan Meningkatkan monitoring dan [x.xx.01] Program Pelayanan Administrasi manajemen penyelenggaraan SKPD evaluasi terhadap kinerja SKPD Perkantoran pemerintahan dan pembangunan [x.xx.02] Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya kesetaraan dan PP08 Peningkatan peran keadilan gender pemuda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

INDIKATOR

[x.xx.07] Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD [1.11.15] Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

[1.11.16] Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

IV - 31

PRIORITAS PEMBANGUNAN

SASARAN

ARAH KEBIJAKAN

1

2

3

Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olah raga

PP09 Penumbuhan kawasan strategis dan cepat tumbuh

4 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan

PROGRAM PEMBANGUNAN

INDIKATOR

5

TARGET

SKPD

7

8

[1.12.24] Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

Meningkatnya persentase Bina Keluarga Balita-PosyanduPendidikan Anak Dini Usia

100%

[1120100] Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

[1.12.25] Program Pengendalian Penduduk

1.73%

[1120100] Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

40%

[1180100] Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

40 atlit

[1180100] Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

4 sarana cabor

[1180100] Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Peningkatan budaya dan prestasi olah raga

Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi dan olahraga rekreasi

[1.18.16] Program peningkatan peran serta kepemudaan

Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan

Pembinaan pemuda dan organisasi kepemudaan

[1.18.20] Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Menurunnya rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga Meningkatnya persentase organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan Meningkatnya Jumlah atlit berprestasi olah raga

Pembinaan pemuda dan organisasi kepemudaan

[1.18.21] Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana OR

Penataan dan pengembangan pusat pergudangan

[1.03.82] Program Pengembangan kawasan prioritas

Terwujudnya optimalisasi pengembangan dan fasilitasi kawasan prioritas

Terwujudnya penataan kawasan Optimalisasi penataan dan strategis cepat tumbuh pengembangan kawasan prioritas

Terwujudnya kesesuaian dan keterpaduan perwujudkan pembangunan yang berkelanjutan

STRATEGI

Pembebasan Tanah [1030200] Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan

Terwujudnya optimalisasi pengembangan infrastruktur penunjang pada Kawasan Sekitar Interchange Tol

DED

[1030200] Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan

Terwujudnya optimalisasi pengembangan infrastruktur penunjang pada Kawasan Industri Ploso [1.05.17] Program Pengendalian Pemanfaatan Terkendalinya pemanfaatan ruang Ruang sesuai rencana tata ruang

DED

[1030200] Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan

Penyediaan infrastruktur penunjang kawasan sekitar interchange tol

Penataan dan [1.03.84] Program Pengembangan pengembangan infrastruktur Infrastruktur Penunjang pada Kawasan Sekitar penunjang di Kawasan Interchange Jalan Tol Sekitar Interchange Tol

Penyediaan infrastruktur penunjang kawasan industri ploso

Penataan dan [1.03.85] Program Pengembangan pengembangan infrastruktur Infrastruktur Penunjang pada Kawasan Industri penunjang di Kawasan Ploso Industri Ploso

Peningkatan penyelenggaraan pemanfaatan ruang dalam rangka menunjang pembangunan yang berkelanjutan

Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan dan pengawasan pemanfaatan ruang

Meningkatkan perencanaan, [1.05.18] Program Perencanaan Tata Ruang pengendalian dan pengawasan dalam pemanfaatan pengunaan lahan sesuai dengan arahan pola maupun struktur ruang

IV - 32

Tersedianya pedoman dalam kebijakan penataan ruang wilayah

21 kecamatan

[1060100] Badan Perencanaan Pembangunan

78%

[1060100] Badan Perencanaan Pembangunan

PRIORITAS PEMBANGUNAN

SASARAN

ARAH KEBIJAKAN

1

2

3

STRATEGI

PROGRAM PEMBANGUNAN

4 5 Meningkatkan pengendalian [1.05.19] Program Pemanfaatan Ruang dan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan rencana detail tata ruang Meningkatkan partisipasi [1.05.21] Program Pengendalian Rencana Rinci dan peran serta masyarakat Tata Ruang dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Terwujudnya kerjasama, promosi, dan pelayanan penanaman modal

Memantapkan kawasan agropolitan

INDIKATOR

Rekomendasi keterangan rencana kota yang diterbitkan

Meningkatnya sarana dan prasarana informasi rencana pemanfaatan ruang

TARGET

SKPD

7

8

250 berkas

[1030200] Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan

24 desa/ peta

[1030200] Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan

1,5 ha

[1030200] Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan

Peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan

Meningkatkan penyedian ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan

[1.05.22] Program Pengelolaan Ruang Terbuka Meningkatnya persentase RTH Hijau yang dikembangkan

Meningkatkan efektivitas promosi potensi penanaman modal daerah

Peningkatan kuantitas dan kualitas promosi potensi penanaman modal daerah (Gelar potensi daerah, gathering, dsb)

[1.16.15] Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Meningkatnya jumlah investor yang 22 PMA dan PMDN [1160100] Kantor Penanaman Modal dan masuk (PMDN/PMA) (13 PMA dan 9 Promosi Potensi Daerah PMDN)

Meningkatkan iklim investasi Peningkatan pelayanan dan realisasi investasi di bidang penanaman modal daerah yang kualitas dan kuantitas memadai

[1.16.16] Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

[1160100] Kantor Penanaman Modal dan Tercapainya Nilai Investasi (PMDN Rp. dan PMA) 12.760.185.021.678 Promosi Potensi Daerah

Meningkatkan fungsi dan peran Kawasan agropolitan sebagai sentra produksi, pemasaran dan kunjungan agrowisata

Intensifikasi pembinaan kelembagaan petani di kawasan agropolitan

[2.01.37] PROGRAM PENGEMBANGAN Tercapainya produksi dan KAWASAN AGROPOLITAN CLUSTER TANAMAN produktivitas tanaman pangan di PANGAN kawasan agropolitan

[2010100] Dinas Pertanian

Pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat di Kawasan agropolitan

[2.01.40] PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN CLUSTER PETERNAKAN [2.01.53] Program Rehabilitasi Infrastruktur Kawasan Agropolitan cluster tanaman pangan

[2050100] Dinas Peternakan dan Perikanan

Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana ketersediaan air irgasi serta kondisi jaringan irigasi

Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana jaringan irigasi secara berkelanjutan di kawasan agropolitan

Meningkatnya persentase produksi dan produktivitas ternak di kawasan agropolitan

Tercapainya prosentase infrastruktur pertanian yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan agropolitan

[2.01.61] Program Pembangunan Infrastruktur Tercapainya peningkatan Kawasan Agropolitan cluster tanaman pangan infrastruktur pertanian di kawasan

agropolitan dalam kondisi baik

IV - 33

10%

[2010100] Dinas Pertanian

20%

[2010100] Dinas Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN

SASARAN

1

2

Meningkatnya kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Memantapkan kawasan agropolitan

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

3 Meningkatkan fungsi dan peran Kawasan agropolitan sebagai sentra produksi, pemasaran dan kunjungan agrowisata

4 Membangun dan merehabilitasi infrastruktur komoditas unggulan di kawasan agropolitan

Peningkatan penerapan prinsip-prinsip pembangunanyang berkelanjutan

Menigkatkan ketersediaan peralatan penunjang pemantauan kualitas lingkungan hidup

Meningkatkan fungsi dan peran Kawasan agropolitan sebagai sentra produksi, pemasaran dan kunjungan agrowisata

PROGRAM PEMBANGUNAN

INDIKATOR

5

[2.01.83] Program Pengembangan Kawasan Agropolitan cluster perkebunan

Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan di kawasan agropolitan

[2.03.18] Program Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan

Persentase kawasan pertambangan yang diawasi

8

kopi 635 kg/ha/th; [2020100] Dinas Kehutanan dan Perkebunan cengkeh 418 kg/ha/th; kakao 567 kg/ha/th 40%

Tercapainya nilai ekspor

lokasi komoditas unggulan

Penyediaan informasi pasar dan pasokan bagi IKM

Memantapkan kawasan agropolitan

Meningkatkan perencanaan pembangunan dan pengembangan pasar pengumpul distribusi

Fasilitasi akses informasi [2.06.23] Program Penataan dan penyediaan pasar, ketersediaan produk, pasar pengumpul distribusi di kawasan dan jadwal panen agropolitan komoditas/ produk

Pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah

Penguatan terhadap kelompok dan pelaku seni dan budaya lokal

[1.17.15] Program Pengembangan Nilai Budaya Meningkatnya persentase

Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya lokal

[1.17.17] Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Peningkatan sarana dan prasarana kesenian

[1.17.18] Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Meningkatkan potensi

7

Jumlah rumah tangga yang 105 RTM mendapatkan layanan sambungan listrik Meningkatnya persentase produksi Produksi ikan 7.930 dan produktivitas ikan di kawasan ton; Produktivitas agropolitan 233.56 ton/ha

Membangun dan memperkuat Pola kemitraan dan akses pasar produk

Meningkatnya potensi wisata daerah

SKPD

[2.03.20] Program Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Energi Tidak Terbarukan Gerakan masal pemanfaatan [2.05.26] PROGRAM PENGEMBANGAN teknologi tepat guna spesifik KAWASAN AGROPOLITAN CLUSTER PERIKANAN

Meningkatnya jaringan pemasaran industri

PP10 Pelestarian kearifan dan Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah budaya lokal

TARGET

Mengembangkan dan membangun pusat-pusat wisata unggulan

[2.06.17] Program peningkatan dan pengembangan ekspor

IV - 34

[1030100] Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan [2050100] Dinas Peternakan dan Perikanan

92.743.268 (US$) [2060100] Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

Meningkatnya rasio produk agropolitan yang didistribusikan

kelompok seni dan budaya yang mendapatkan fasilitasi Meningkatnya jumlah event seni dan budaya

Meningkatnya jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, [2.04.15] Program pengembangan pemasaran Meningkatnya serta kerjasamajumlah budaya kunjungan pariwisata wisata

Meningkatkan pemasaran [2.04.16] Program pengembangan destinasi dan jaringan pariwisata serta pariwisata kerjasama antar daerah Menguatkan SDM pariwisata [2.04.17] Program pengembangan Kemitraan melalui pelatihan yang relevan dan berkelanjutan

[1080100] Badan Lingkungan Hidup

26%

[2060100] Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

6%

[1180100] Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

50 event

[1180100] Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

2 kali kerjasama budaya 1,430,000 orang

[1180100] Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata [1180100] Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Meningkatnya jumlah obyek wisata 1 lokasi (tirta wisata) [1180100] Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Meningkatnya jumlah media promosi pariwisata

3 media (cetak, elektronik, dan event)

[1180100] Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan maupun keluaran program (outcome), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2015 disusun dengan memperhatikan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015 merupakan gambaran rencana prioritas

pembangunan

Pemerintah

Kabupaten

Jombang

yang

akan

dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015. Perumusan program dan kegiatan tahun 2015 telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan mulai dari proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat desa, tingkat kecamatan, forum SKPD serta tingkat kabupaten. Dimana pelaksanaan Kegiatan

musrenbang

bertujuan

mempertemukan

aspirasi

masyarakat

maupun stakeholder pembangunan dengan perencanaan teknokratik yang telah disusun Pemerintah Kabupaten Jombang. Dalam

upaya

meningkatkan

akuntabilitas

proses

perencanaan

pembangunan dalam musrenbang serta memperkuat sinkronisasi prioritas pembangunan

daerah,

maka

Pemerintah

Kabupaten

Jombang

telah

menetapkan kebijakan Pagu Indikatif Desa (PID). Kebijakan PID telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pagu Indikatif Desa Tahun 2014. Dengan kebijakan PID, aspirasi masyarakat yang dibahas

dalam

musrenbang

kecamatan

dan

sesuai

dengan

prioritas

pembangunan daerah ditetapkan sebagai kegiatan prioritas yang secara berkelanjutan menjadi agenda pembahasan dalam tahapan musrenbang sampai

penetapan

RKPD.

Rencana

program

dan

pembangunan tahun 2015 tersaji dalam tabel berikut :

kegiatan

prioritas

BAB VI PENUTUP Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2015 merupakan dokumen induk untuk perencanaan pembangunan tahunan yang tidak hanya memuat program dan kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015 menjadi acuan dalam menyusun Renja SKPD, kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD (KUA dan PPAS) tahun anggaran 2015 serta penyusunan RAPBD Kabupaten Jombang Tahun 2015, sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah sangat tergantung pada sikap

mental,

tekat

serta

semangat

dan

disiplin

dari

penyelenggara

pemerintahan dan peran serta aktif dari masyarakat, sehingga diharapkan mampu untuk menjawab peluang dan kesempatan yang ada, agar dapat meminimalisir permasalahan yang muncul sebagai tantangan dan hambatan di masa mendatang. Selain itu juga bagi SKPD wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi,

efektifitas,

transparan,

akuntabel

dan

partisipatif

dalam

melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan, yang dalam pelaksanaannya diharapkan masyarakat juga ikut mengawasi dan sekaligus berpartisipasi dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Sangat disadari bahwa RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015 bukanlah suatu dokumen yang sangat sempurna, namun dengan acuan dan panduan ini diharapkan dapat mampu mengimplementasikan aspirasi masyarakat, baik yang diperoleh lewat penjaringan aspirasi maupun melalui sistem kompilasi dari hasil perencanaan yang ada. Semoga RKPD ini dapat memberikan landasan berpijak dalam menyusun anggaran dan melaksanakan program pembangunan di Kabupaten Jombang.

BUPATI JOMBANG

NYONO SUHARLI WIHANDOKO