PRASARANA WILAYAH DAN KOTA I PW 09 – 1303 D Dasar Dasar D IInfrastruktur f t kt II Oleh Dr.Ir.Rimadewi Dr Ir Rimade i S Supriharjo,MIP priharjo MIP
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP ITS FTSP-ITS
Latar Belakang Aspek Perencanaan
• Kesulitan penyediaan Infrastruktur disebabkan oleh : • • • •
Keterbatasan dana (pemerintah) Peningkatan jumlah penduduk Krisis ekonomi di era otonomi Euforia otonomi yang kebablasan
• Perkembangan infrastruktur kalah cepat dibandingkan dinamika pertumbuhan yang ada.
Contoh Permasalahan • • • • •
Pelayanan air bersih yang belum merata D i Drainase yang ttambal b l sulam l Banjir diberbagai wilayah Tidak adanya pelayanan yang integrated Sungai masih dianggap sebagai tempat buang sampah • Kesenjangan antara supply dan demand menimbulkan persaingan yang tidak sehat
Pengertian Infrastruktur • Infrastruktur merujuk pada sistim fisik yang menyediakan : • • • • •
Transportasi P Pengairan i Drainase g g gedung g Bangunan Fasilitas publik
• Yang g dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg,1988)
Sistim Infrastruktur • Merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistim sosial dan sistim ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat • Dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur k k d dasar, peralatan-peralatan, l l instalasi-instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial ekonomi masyarakat (Grigg,2000) • Infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem, sehingga memberikan pelayanan publik yang penting.
Hubungan antara sistim Infrastruktur d dengan sistem-sistem i t i t yang lain l i S i lS Sosial System t Economic System Phisical Infrastructure Natural Environment
• Lingkungan alam merupakan pendukung dasar dari semua sistem yang ada • Peran Infrastruktur sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi sangat penting
SOSIAL INFRASTRUKTUR DALAM PERENCANAAN KOTA
1. Keterkaitan sosial infrastruktur dengan kebutuhan penduduk Hubungan keterkaitan ini tergantung dari berbagai aspek : – Fasilitas yyang g dibutuhkan sebagai g keharusan – Dimana penduduk itu berada (lokasi) dan siapa yang akan menggunakan fasilitas tersebut – Keterkaitan antara fasilitas umum dengan permukiman ditentukan oleh jarak antara keduanya dan jarak tiap fasilitas bervariasi – Jarak capai p tidak ada kesamaan p pengaruh, g , cenderung tergantung pada keperluan operasional dan penyebarannya
– Diperlukan ukuran operasional khusus untuk melayani kebutuhan kebutuhan. Misal : Jumlah besaran penduduk yang akan menggunakan fasilitas , dan standar jumlah fasilitas Contoh : Minimal syarat operasional Play group untuk satu buah lingkungan adalah 50 orang anak (3 -5 th) dan 2 orang guru, 4 % dari ju,lah penduduk. Kesimpulan: p basic p penduduk untuk 1 buah p play y group adalah 1250 orang – Yang perlu diperhatikan : • Apa yang menentukan kelayakan besaran • Berapa jumlah orang yang secara bersamaan akan menggunakan • Berapa persen penduduk yang dapat mewakili – Fasilitas dapat ditetapkan berdasar batas “basic penduduk”
2. Area jangkauan pelayanan fasilitas umum d kaitannya dan k it dengan d kepadatan k d t penduduk d d k – Bagaimana kita dapat mendistribusi fasilitas umum dalam satu wilayah/kota ? – Standar ideal adalah jumlah basic penduduk dapat mencapai fasilitas dengan waktu singkat ( jumlah penduduk seimbang dg jumlah fasilitas) – Kenyamanan jarak jalan kaki sekitar 10 menit untuk 700 m, atau 5 menit untuk 350 m – Fasilitas umum harus dalam relatif jangkauan pencapaian i d darii pusatkelompok tk l k penduduk d d k – Letak pusat lingkungan harus dalam satu kesatuan dg pusat distribusi angkutan umum – Daerah yang mempunyai konsentrasi kepadatan penduduk yang tinggi dengan jumlah fasilitas yang besar, jarak capainya tentu terjangkau
3. Standarisasi Fasilitas Umum – Maksud dan tujuan dari standarisasi adalah : 1. Memberikan fasilitas kepada seluruh masyarakat semaksimal mungkin merata 2. Pemeratan kesempatan 3. Pemenuhan kebutuhan
– Latar L t Belakang B l k : Kota merupakan suatu lingkungan yang heterogen secara internal maupun eksternal : Internal : – – – – –
Komposisi penduduk Aktifitas f penduduk Kondisi sosial ekonomi Tingkat pendidikan penduduk Pola transportasi
Eksternal: – Potensi kota – Ciri/karakteristik kota – Ukuran/size kota
– Komponen Utama : – Pihak penyedia – Pihak pemakai
– Aspek yang terkait dlm kebutuhan fasum: – – – – –
Jenjang Æ tingkatan efisiensi pelayanan Jenis Æ fungsi tiap fasilitas Jumlah Æ manifestasi kebutuhan Besaran Æ ukuran ukuran-dimensi-kapasitas dimensi kapasitas Distribusi Æ penyebaran ditentukan besaran wilayah dan besaran pemakai
4. Standar fasilitas umum yang ada di I d Indonesia i Standar yang dikeluarkan oleh : – Departemen Pekerjaan Umum – Dept Pendidikan dan Kebudayaan – DKI Jakarta – Masterplan Surabaya
5. Penerapan Standard pada Lingkungan atau Kota tertentu Tergantung dari : – Tingkat g kebutuhan akan standarisasi – Tingkat pelayanan yang diinginkan – Pola perkembangan wilayah – Potensi pendukung wilayah untu pengadaan fasum – Karakteristik penduduk
6. Aspek Perencanaan Fasilitas umum – Karakteristik wilayah – Topografi – Kedudukan administrasi – Potensi sosio-ekonomi sosio ekonomi wilayah – Besaran wilayah – Luas wilayah – Jumlah penduduk p – Kepadatan penduduk – Karakteristik penduduk – Komposisi – Aktifitas – Tingkat ekonomi – Tingkat pendidikan – Budaya B d d dan adat d t iistiadat ti d t – Sistim transportasi – Utilitas kota – Standard umum untu fasilitas umum di Indonesia
SAMPAI MINGGU DEPAN
