MATAKULIAH PRASARANA WILAYAH DAN KOTA I (PW 09-1303)
PERMASALAHAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR 3 Oleh :
Dr.Ir.Rimadewi Supriharjo,MIP p j ,
Jur. Perencanaan Wilayah y dan Kota FTSP INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA
PERMASALAHAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR • DEMOKRATISASI : tuntutan terhadap pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur
• DESENTRALISASI : ttuntutan t t tterhadap h d pemberdayaan b d daerah d h dalam d l penyediaan infrastruktur
• GLOBALISASI : tuntutan liberalisasi perdagangan dan investasi
• REALITAS SOSIAL-EKONOMI - Pertumbuhan ekonomi rendah - Penanggulangan kemiskinan - Perluasan kesempatan kerja - Regional equity - Tingkat kepercayaan investor rendah
• PERMASALAHAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR • • • • •
Inefisiensi Pengelolaan infrastruktur Monopoli pemerintah dalam pengelolaan infrastruktur Keterbatasan dana Keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah Keterbatasan kemampuan pembiayaan dan pengembangan infrasruktur baik dari sektor publik maupun swasta • Pembayaran hutang luar negeri dan dalam negeri menguras cadangan dana pemerintah
lanjutan
• KETERBATASAN KEMAMPUAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PADA UMUMNYA PADA : - Masalah penyediaan air bersih - Masalah pengelolaan air kotor, limbah, dan persampahan - Masalah telekomunikasi - Masalah listrik - Masalah M l h jaringan j i jalan: j l – Jaringan jalan pada tahun 2000 sepanjang 300.000 km, 140.000 km rusak – Biaya pemakaian jalan sebesar Rp. Rp 200 trilyun, trilyun jauh melebihi kemampuan pemerintah
PERMASALAHAN PENDEKATAN PENGGUNA UNTUK MENGUKUR EFEKTIFITAS
URBAN SERVICE DELIVERY : 1. Perspektif penyedia : servis provider prinsip efisiensi pengelolaan g dan penyediaan yang telah dilakukan : • • • •
Perbaikan pengambilan keputusan Alokasi sumber daya untuk penyediaan pelayanan Perbaikan proses perencanaan Program penyediaan
• • • •
Pengaturan organisasi Kelembagaan penyediaan pelayanan Pengaturan pembiayaan Managemen perkotaan
2. Perspektif pengguna : service user pelayanan y y yang g diterima masyarakat y efektifitas p Belum banyak dilakukan, akibatnya : – Tidak mengetahui efektifitas pelayanan yang diterima masyarakat – Kurang adanya “akurat feed back” dari hasil yang dicapai
USER APPROACH DIPERLUKAN karena : 1. 2 2.
3.
Pelayanan perkotaan vital bagi kehidupan setiap insan warga kota Pelayanan perkotaan bersifat ‘ location spesific spesific’ ( efektifitas pelayanan dipengaruhi lokasi dan masyarakatnya) Æ issue kritis : “distribusi” distribusi Implikasi distribusi : - siapa mendapat benefit - kelompok masyarakat yang kurang k b beruntung t Pelayanan y p perkotaan bersifat ‘ jjurisdiction spesific’ p ( alternatif tingkat efektifitas pelayanan yang berbeda) z z z z
pengaturan organisasi k l b kelembagaan manajemen pembiayaan
z Location spesific p Efektifitas pelayanan ( tergantung dari responsiveness) i ) z Juridiction spesific . z Responsivenes Å-------ÆResources allocation process ( didasarkan atas kebutuhan dan keinginan masyarakat)
EFEKTIFITAS PELAYANAN BUTUH PEMAHAMAN : – – – –
Attitude = sosio, ekonomi, budaya Public behaviour = perilaku Maturity = kematangan Perception and awareness = pandangan masyarakat Timbul alternatif Æ lembaga biaya organisasi penyedia
– Studi yang dilakukan negara berkembang terhadap permasalahan pelayanan perkotaan : • Mengukur / evaluasi efisiensi performance penyedia ( prosedural issue = proses improvement) • Banyaknya management tools (concept) seperti : P3KT, , , dst. MAPATDA,, SPMKD,, PJM,LIDAP,
Penekanan pada : – Strategic planning – Programing & budgeting – Revenue collection – Administration system y – Information system – Multi year budgeting system – Infrastructure I f t t maintenance i t managementt Yang belum dilakukan, pendekatan untuk : – Melihat hasil ( result) – Manfaat (outcome) – Pengaruh kualitas (effectiveness)
URBAN SERVICE DEFICIENCIES MERUPAKAN REFLEKSI DARI RESOURCES CONSTRAINT Tanpa p user approach pp akan terjadi j : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Sukar untuk mengukur kegagalan atau kesuksesan suatu program pelayanan perkotaan Sukar mengambil pelajaran dari pengalaman yang ada Sukar mengadakan koreksi untuk memperbaiki efektiveness Sukar mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk usaha h perluasan l Sukar untuk memonitor pelayanan Sukar mengetahui persepsi dan sikap masyarakat atas pelayanan yang diberikan Sukar menganalisa cost and benefit pelayanan Pengambilan keputusan alokasi sumber daya atas dasar pertimbangan politis
KONSEPSI ENTREPRENEURIAL GOVERNMENT
1 Prinsip community owned 1. government Fokus pada peran serta masyarakat MasyarakatÅ---------------------------Æ Pemerintah mengurangi ketergantungan
Peran Tanggung jawab Pengelolaan/pelayanan
Katalisator Dukungan Kemudahan
2. Prinsip result oriented government Pengukuran outcome (result) Æ orientasi pada hasil – Tujuan, sasaran, policy program yang jelas dari organisasi penyedia – Memakai p performance indicator : – Service output – Service level – Service delivery y standard – Service responsiveness – Service cost (transparant) – Orientasi pelayanan kepada kepuasan pengguna berasaskan prinsip “total quality management” – Implementasi p anggaran gg belanja j yang y g bersifat “performance” atau “outcome budgeting”
3 Prinsip customer driven government 3. Elemen penting dalam customer oriented approach adalah : – Orientasi organisasi penyedia pada karakteristik sosio ekonomi penyedia – Ada p prosedur,, mekanisme untuk menampungp g mengolah keluhan & pendapat pengguna – Adanya garis pertanggung jawaban ((accountability) y) y yang g jjelas dari p pada penyediap y pengguna – Implementasi policy yang transparan dalam y pelayanan y penyediaan – Ada unit organisasi dan program yang khusus menangani keluhan pengguna – pelayan
KONSEP PERFORMANCE MANAGEMENT User approach pp performance p penyedia p y (untuk pengukuran efektifitas)
Effektif bila
: - menerapkan prinsip2 performance - berpegang pada result oriented management
SEKIAN
