MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH,

PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEDOMAN PENENTUAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAN PEKERJAAN UMUM (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001) MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, perlu disusun pedoman untuk menentukan Standar Pelayanan Minimal di bidang Penataan Ruang, Perumahan Dan Permukiman dan Pekerjaan Umum sebagai acuan Pemerintah Propinsi dalam menetapkan Standar Pelayanan Minimal bagi Daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan; b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri; Mengingat : 1. Undang-undang RI No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 1999 No. 60, TLN No. 3839); 2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (LN RI Tahun 2000 No. 54 TLN No. 3952); 3. Keputusan Presiden RI No. 228/M Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kabinet Gatong Royong; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WIlAYAH TENTANG PEDOMAN PENENTUAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENATAN RUANG, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAN PEKERJAAN UMUM. Kesatu: Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal di bidang Penataan Ruang, Perumahan Dan Permukiman dan Pekerjaan Umum diselenggarakan untuk mendukung penyediaan permukiman, pangan, aksesbilitas dan jaminan peruntukan ruang merupakan kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota. Kedua : Dalam Keputusan Menteri ini bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi muatan substansi sebagai berikut : a. Bidang Penataan Ruang b. Bidang Perumahan dan Permukiman c. Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Pengairan, Jalan, dan Prasarana dan Sarana Dasar Perkotaan dan Perdesaan. Ketiga : Pemerintah Propinsi daIarn menetapkan Standar Pelayanan Minimal di bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum mengacu pada Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini. Keempat : Penetapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh Pemerintah Propinsi dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

1

Kelima: Penetapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat dapat disesuaikan secara berkala berdasarkan evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal, yang lebih rendah dari tahun- tahun sebelumnya. Keenam : Pedaman Penentuan Standar Pelayanan Minimal ini akan disempurnakan dan ditingkatkan secara bertahap sesuai, dengan perkembangan kemampuan dan kebutuhan Daerah. Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal18 Desember 2001 MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH, SOENARNO

Tembusan disampaikan kepada yth : 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; 3. Menteri Kehakiman dan HAM: 4. Sekretaris Kabinet RI: 5. Para Gubernur di seluruh Indonesia: 6. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Kimpraswil 7. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Departemen Kimpraswil

2

Lampiran Nomor Tanggal

: Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah : 534/KPTS/M/2001 : 18 Desember 2001

PEDOMAN PENENTUAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) STANDAR PELAYANAN NO. BlDANG PELAYANAN

KUANTITAS

INDIKATOR

CAKUPAN 1 I A. 1.

2 PERMUKIMAN PERKOTAAN PRASARANA LINGKUNGAN : Jaringan Jalan a. Jalan Kota

b. Jalan Lingkungan

c. Jalan Selapak 2.

Air Limbah

3

• Panjang jalan/jumlah penduduk • Kecepatan ratarata • Luas jalan/luas kota • Ratio panjang jalan dengan luas wilayah

4

TINGKAT PELAYANAN 5

KUALITAS 6

• Panjang jalan • Kecepalan rata- • Akses ke semua • bagian kota rata 15 s.d 20 0,6 km/1.000 dengan mudah km/jam. penduduk • Ratio luas jalan 5% darl luas wilayah. • Panjang 40-60 m/Ha dengan • lebar 2-5 m.

KETERANGAN 7

Untuk daerah yang prasarana tranportasinya sebagian menggunakan angkutan sungai, dapat diperhitungkan secara tersendiri

• Ratio panjang • Panjang 50-l10 jalan dengan luas m/Ha dengan wilayah lebar0,8-2 m • 80% dari jumlah • Sarana sanitasi • Separasi antara • System onsite lebih • Tingkat greywater{mand diarahkan untuk kot penduduk kota/ individual dan Penyediaan i,cucian) thd perkotaan komunal : asedang kecil dgn sarana sanitasi - Toilet black water kepadatan rata-rata > terhadap jumlah = 200 jiwa/ha,dgn RT/Jamban/ (kakus) penduduk/kota/per taraf muka air tanah MCK kotaan (mixed • Penyaluran - Septik Tank > 2 m, dan potensi sanitation system) black water cost recovery yang dan kualitas • Penanganan yang baik ke belum mendukung Penanganan lumpur tinja septik tank, untuk fullsewerage untuk tanpa ada system. mendukung kebocoran dan onsite system : bau - Truk Tinja • Tidak ada - PLT rembcsan langsung/pence maran air tinja dari septik tank ke air tanah. • Efisien removal BOD dan SS >=85%

3

STANDAR PELAYANAN NO. BlDANG PELAYANAN 1

2

INDIKATOR 3

KUANTITAS TINGKAT CAKUPAN PELAYANAN 4 5

KUALITAS 6

KETERANGAN 7

• Tidak ada komplain thd permintaan penyedolan dan pengangkutan lumpur tinja • Pengolahan lumpur tinja selanjutnya di IPLT • Sistem ofsite lebih • Sistem onsite : • Tidak ada diarahkan untuk kota separasi antara Modular/full metro besar dengan grey water thd Sewerage kepadatan rata-rata black System terdiri >= 200 jiwa/ha, dgn water,tetapi dari jaringan disain sewarage taraf muka air tanah sewer dan < 2m, dan potensi dapat bersatu IPAL. cost recovery belum dengan storm mendukung u/ full sewer sewerage sistem (perlu FS) -

• Tidak ada blokade dan/atau kebocoran sewerage • Efisiensi removal BOD,SS IPAL >90% dan E-coli >= 99,9%

Kriteria Disain/Perencanaan : − Debit air = 70 - 80% konsumsi air bersih − Pengendapan lumpur tinja 0,2-0,3 lr/or/hari − Sarana sanitasi individual u/IKK − Sarana sanitasi komunal> IKK − MCK di tempat Umum untuk 100-250 ribu Orang − Truk tinja @ m3u/10000KK − Modul IPLT disiapkan u/ pelayanan 100.000 jiwa: kolom lumpur, oxydation ditc/ponds, sludge thickener, digester dan sludge drying bed; keb.lahan = 2ha/100.000 jiwa.

4

STANDAR PELAYANAN NO. BlDANG PELAYANAN

KUALITAS

INDIKATOR

CAKUPAN 1

3.

2

Drainase dan Pengen dalian Banjir

3

• Luas genangan banjir tertangani di daerah perkotaan dan KuaIitas penanganan

4

TINGKAT PELAYANAN 5

KUALITAS

6

KETERANGAN

7 − Sistem offsite sesuai dengan rekomendasi FS dan hasil DED perhitungan debit ab, jaringan dan dimensi sewer, dan sistem PAL (mis : Tricking, − Filter, Activated Sludge, Oxydation Ponds, RBC) Lihat kembali SK SNI T07- 1989-f Kep DJCK No. 07/KPTS/1999 ƒ Indikasi penanganan : - Genangan < 10 Ha, penanganan drainase mikro - Genangan > 10 Ha, penanganan drainase makro

- Tidak terjadi • Tidak ada • Di lokasi lagi genangan genangan banjir genangan banjir bila di daerah dengan : terjadi kota/perkotaan> - Tinggi genangan; genangan 10 Ha tinggi rala-rata > genangan rata 30 cm rata<30 cm, - Lama lama genangan ƒ Kriteria Disain/Input genangan > Perencanaan : < 2jam. 2jam - Saluran Primer/ Frekuensi kejadian Frekwensi kejadian banjir < 2 Makro drainage banjr > 2 kaIi kalisetahun u/kawasan strategls, selahun perdagangan,industri, permukiman, u/penanganan > 10 ha, PUH 10-25 tahun - Saluran sekunder u/ penanganan genangan> 10 Ha, PUH 10-25 tahun - Saluran Tersier, u/ penanganan genangan <10 ha, PUH 2.5 th ⋅ Bangunan-Bangunan Drainase bangunan terjunan, polder, gorong-gorong, sodetan, jalan inspeksi, rumah pompa, sumur resapan, dll. Lihat lebih : SK SNI M 181989 u/ Standar/Metode Perhitungan debit banjir

5

STANDAR PELAYANAN NO. BlDANG PELAYANAN

INDIKATOR

KUALITAS CAKUPAN

1 4.

2 Persampahan

3 ƒ Tingkat penanganan generasi sampah thd jumlah penduduk kota/perkotaan dan Kualitas Penanganan

4 ƒ 80 % dari jumlah Penduduk kota/Perkotaan dilayani oleh Sistem DK/PDK dan sisanya 2096 dapat ditangani secara saniter (on-site system)

KUALITAS

KETERANGAN

TINGKAT PELAYANAN 5 6 Prioritas ƒ Penanganan penanganan sampah onsistem site dilakukan persampahan : secara saniter ƒ 100% individual u/kawasan composting, pusat kota/CBD separasi dan pasar sampah ƒ 100% u/diambil jiwa/kawasan pemulung. permukiman dgn ƒ Penanganan sampah oleh kepadatan> 100 sistem jiwa/ha rata-rata DKlPDK 80% u/kawasan dilakukan permukiman secara perkotaan ƒ 100% terintegrasi u/penanga-nan (pewadahanlimbah induslri Pengumulanƒ 100% u/ penaGerobak 1 nganan limbah m3/Transfer B3/medicalwast penanganan e Akhir); ƒ Tempat Kapasitas pewadahan tersedia ƒ Pengumpulan dan pengangkutan sampah dilakukan secara reguler. ƒ Tidak ada penanganan akhir sampah secara open dumping ƒ Tidak ada pembuangan sampah secara liar ƒ Tingkat composting dan daur ulang sampah minimal 10% ƒ Penanganan akhir sampah setidaknya dengan controlled lanfil

7 ƒ Pembakaran sampah onsite harus dihindari ƒ Kriteria Disain/Input Perencanaan ƒ Generasi sampah 2,5.3 lt atau 0,5-0,6 kg/org/hari Bin sampah 50 lt/200 m sidewalk jalan protokol atau/ 100 m ditempat keramaian umum ƒ Gerobak 1 m3/200 KK ƒ Kontalner 1 m3/ 200 KK ƒ Transfer Depo 25200 m2 u/4004000 KK ƒ Truk Sampah 6 m3/700 KK 8m3/1000 kk ƒ Arm Roll Truck+kontainer 8m3/1000 KK ƒ Compactor truck 8 m3/1200 KK ƒ Steet Sweeper ƒ Ritasi Pengangkutan 2-6 rit/hari ƒ 1TPA 100.000 penduduk, peraIatan berat: buldozer, Wheel Loader, Excavetor ƒ CompOsting : Individual, Vermi komopos, UDPK , ƒ Daur Ulang diarahkan. u/ perkuatan jarigan konsumen, pemulung, lapak dan industri daur ulang. ƒ Opsi penanganan medicasl waste incinerator.

6

STANDAR PELAYANAN NO. BlDANG PELAYANAN

KUALITAS

INDIKATOR

CAKUPAN 1

2

3

4

KUALITAS

KETERANGAN

TINGKAT PELAYANAN 5

6 7 ƒ Pengangkutan dan ƒ Konsep 3R penanganan Akhir sudah Limbah B3 diterapkan di dilakukan secara industri ƒ Medical Waste terpisah. Lihat lebih ditangani lanjut : SK-SNI-Tsecara swakel. 12-1991-03 Ttg oleh RS. tastacara Pengelolaan Sampah Permukiman, SKSNI 192454-1991 dan SK SNI T 131990 tentang Tatacara Pengelolaan Sampah Perkotaan

B.

SARANA LINGKUNGAN

1.

Sarana Niaga

ƒ Tingkat ƒ Setiap ketersedian Kecamatan kebutuh-an primer dan sekunder

2.

Sarana Pendidikan

ƒ Jumlah anak usia ƒ Satuan wilayah ƒ Minimal tersedia ƒ Bersih, mudah dicapai, tidak : sekolah yang kota Sedang/ - 1 unit TK u/ bising, jauh dari tertampung Kecil ƒ Satuan Wilayah setiap 1.000 sumber penyakit, sumber Kota Besar/ penduduk - 1 unit SD u/ bau/sampah, Metro setiap 6.000 dan pencemaran penduduk lainnya - 1 unit SLTP u/ setiap 25.000 penduduk - 1 unit SLTA u/ setiap 30.000 penduduk - Minimal sama dengan kota sedang/keci, juga tersedia 1 unit Perguruan Tinggi untuk setiap 70.000 penduduk

Minimal tersedia 1 ƒ Mudah diakses (satu) pasar untuk setiap 30.000 penduduk

7

STANDAR PELAYANAN NO. BlDANG PELAYANAN

INDIKATOR

KUALITAS CAKUPAN

1 3.

4.

5.

2 Sarana Pelayanan Kesehatan

3 ƒ Sebaran fasilitas pelayanan kesehatan/jangkauan pelayanan ƒ Tingkat harapan hidup

KUALITAS

KETERANGAN

TINGKAT PELAYANAN

4 5 6 ƒ Satuan wilayah ƒ Minimal tersedia ƒ Lokasi di pusat lingkungan/ Kabupaten/Kota : - 1 unit Balai kecamatan Pengobatan/3.0 bersih, mudah 00 jiwa dicapai, tenang, - -1 Unit BKIA/RS jauh dari sumber Bersalin/10.000- penyaki, sumber 30.000 jiwa bau/ sampah, - 1 unit dan pencemaran Puskesmas/ lainnya 120.000 jiwa - 1 unit Rumah Sakit/ 240.000 jiwa - Usia rata-rata penduduk 65-75 thn Sarana Pelayanan ƒ Jangkauan dan ƒ Satuan wilayah ƒ Minimal tersedia Umum tingkat pelayan-an Kabupaten/Kota : - 1 unit Kantor Polisi/ 30.000 jiwa - 1 unit Lembaga Pemasyarakatan / 1.000.000 – 2.000.000 jiwa - 1 unit Kantor Pos/ 120.000 jiwa - 1 Unit Kantor Telepon/Telegra p/ 1.000.0002.000.000 jiwa - 1 unit Terminal Angkutan/ 500.0002.000.000 ƒ Bersih, mudah ƒ Satuan wilayah ƒ Tersedia : Sarana Ruang ƒ Penduduk terdicapai, terawat, Kabupaten/Kota - Taman Terbuka Hijau (Taman layani ƒ % ruang terbuka lingkungan u/ indah dan dan Pema-kaman hijau dalam suatu setiap 250 jiwa nyaman Umum) - Taman kawasan ƒ % ruang terbuka Kecamatan u/ hijau yang fungsetiap 120.000 sional jiwa - Taman Kota u/ ƒ Penyebaran ruang setiap 480.000 terbuka hijau jiwa - Pemakaman setiap 120.000 jiwa

7

8

STANDAR PELAYANAN NO. BlDANG PELAYANAN

INDIKATOR

KUALITAS CAKUPAN

1 6.

2 3 Sarana Sosial/Budaya ƒ Jangkauan pelayanan

KUALITAS

KETERANGAN

TINGKAT PELAYANAN

4 5 6 ƒ Satuan wilayah ƒ Minimal Tersedia ƒ Bersih, tenang, teduh, mudah Kabupaten/Kota : - 1 unit tempat dicapai Ibadah/ 2500 jiwa - 1 unit Perpustaka-an/ 1.000.0002.000.000 jiwa

7

C

UTILITAS UMUM

1.

Air Bersih

2.

Pemadam Kebakaran ƒ Frekuensi ƒ Satuan wilayah ƒ Minimal tersedia ƒ Selalu tersedia ƒ Sesuai SK MENKES No. ƒ Waktu tanggap air u/ Kabupaten/Kota : ƒ Tingkat Kepe- Hidran kota pada pemadaman api 416/MENKES/PER/IX dulian terhadap setiap jarak 200 /1990 ƒ Standar WHO bahaya kebakaran m di tepi jalan ƒ Kep. Meneg PU No. atau berupa 11/KPTS/2000 tandon air tentang Manajemen (kolam, air Penanggulangan mancur, sungai Kebakaran di dan reservoar, Perkotaan dsb) - Akses bagi pema-daman ƒ Melayani ke kebakaran u/ tempat lingkungan kebakaran <15 permukiman - 1 pos menit kebakaran/ 90.000 jiwa - 2 mobil kapasitas 4.000 lt/pos jaga - 1 org satlakar/ 1000 penduduk

ƒ Penduduk terlayani ƒ Tingkat debit pelayanan/orang ƒ Tingkat Kuali-tas Air Minum

ƒ 55 – 75% pen- ƒ 60-220 duduk terlayani lt/org/hari, u/permukiman di kawasan perkotaan ƒ 30-50 lt/org/hari, /u lingkungan perumahan ƒ Memenuhi standar air bersih

ƒ Sesuai SK MENKES No. 416/MENKES/PER/IX /1990 ƒ Standar WHO

9

STANDAR PELAYANAN NO. BlDANG PELAYANAN

KUALITAS

INDIKATOR

CAKUPAN 1 III.

1.

2.

3.

2 3 PERMUKIMAN PERDESAAN PRASARANA LINGKUNGAN a. Jaringan Jalan ƒ Ratio panjang jalan dengan luas wilayah b. Jalan Setapak ƒ Ratio panjang jalan dengan luas wilayah Air Limbah ƒ Prosentase penduduk terlayani

Persampahan

4

ƒ Panjang 25-50 m/Ha dengan lebar 2-5 m ƒ Panjang 35-70 m/Ha dengan lebar 0,8 - 2 m ƒ 50-70% penduduk terlayani ƒ 80-90% penduduk terlayani untuk daerah dgn kepadatan >300 jiwa/Ha, dengan asumsi - produksi lumpur tinja 40 lt/org/ thn - produksi air limbah 85-175 lt/org/thn

KUALITAS

KETERANGAN

TINGKAT PELAYANAN 5

6

ƒ Mobil tinja 4 m3 ƒ BOD < 30 mg/lt digunakan untuk ƒ SS < 30 mg/lt pelayanan ƒ Maks 120.000 jiwa, IPLT Sistem kolom dengan debit 50 m3/hari u/ pelayanan 100.000 jiwa ƒ Pengosongan lumpur tinja 5 thn sekali ƒ Mobil tinja melayani 2 tangki septik tank setiap hari ƒ 60-80% produksi ƒ Mobil tinja 4 m3 ƒ Tidak ƒ Prosentase sampah (80digunakan untuk mencemari produk sampah lingkungan 90% komersial pelayanan tertangani ƒ Maks 120.000 ƒ Tingkat timbun-an dan 50-805 jiwa, IPLT sampah permukima, ƒ Lama timbunan 100% untuk per- Sistem kolom sampah dengan debit 50 mukiman m3/hari u/ dengan pelayanan kepadatan 100 100.000 jiwa jiwa/Ha) terlayani dengan ƒ Pengosongan lumpur tinja 5 asumsi : - timbunan thn sekali ƒ Mobil tinja sampah 2-35 ltr/orang/hr untuk melayani 2 non komersial tangki septik dan 0,2-0,6 tank setiap hari lt/m2/hr untuk komersial

7

ƒ SK SNI T-07-1989-F ƒ Kep DJCK No. 07/KPTS/1999

ƒ SK SNI M-36-199103 ƒ SNI-19-2454-1391 ƒ SNI 03-3241-1994 ƒ Kep DJCK No. 07/KPTS/1999

10

STANDAR PELAYANAN NO. BlDANG PELAYANAN

KUALITAS

INDIKATOR

CAKUPAN 1 IV. A. 1.

2 PENGEMBANGAN PERUMAHAN PERMUKIMAN PERUMAHAN Data dan Informasi a) Pendataan

b)

2.

3

4

ƒ Tingkat Akurasi ƒ Data jumlah Data penduduk ƒ Tingkat Manfa-at ƒ Data Rumah data (kondis, ukuran, ƒ Kemudahan akses status tanah jenis) ƒ Data kebutuhan rumah ƒ Data tingkat kemampuan masya-rakat (sewa/beli) ƒ Data potensi (manusia, alam, finansial dan tanah) Informasi ƒ Akurasi Informasi ƒ Tanah, rumah, Perumahan dan ƒ Kemudahan akses Prasarana, ƒ Keterbukan Permukiman utilitas umum, (transparan) fasos, fasum ƒ Tata kawasan permukiman

Rumah

- Desa - Kondisi Fisik - Kelurahan Rumah - Kawasan - Harga Satuan (beli & sewa) - Daya beli & sewa masyara-kat - Rusun mendekati tempat ker-ja

KUALITAS

KETERANGAN

TINGKAT PELAYANAN 5

Tersedia data Peru-mahan di tingkat : - Kabupaten/Kota - Kecamatan - Kelurahan

6

7

ƒ UU No. 4 Th. 1992 tentang Perumahan & Permukiman Jenis : Rumah vertikal, horisontal, inti, tumbuh, permanen, temporer, dll

ƒ Tersedianya Infor-masi perumahan dan permukiman di tingkat Kabupaten /Kota, kecamatan, kelurahan ƒ NSPM ƒ Informasi desai instrumen pembi-ayaan : - Conventional Mortgage - Non Conventional Mortgage - UU No. 4/1992 - Pelayanan infor- - Akurat - Sederhana - PP No. 44/1994 masi tentang (penghunian oleh harga dan sewa - Mudah diakses bukan pemilik) rumah, tanah - Kepmen PU No. 20 - Prosedur KPTS/1986 perolehan Pedoman Teknik rumah/tanah - Pedoman teknis Pembangunan rumah layak Perumahan huni sesuai Sederhana Tidak dengan Bersusun tingkatan - RS/RSS

11

STANDAR PELAYANAN NO. BlDANG PELAYANAN

KUALITAS

INDIKATOR

CAKUPAN 1

2

3.

Lingkungan (Aman, sehat, harmonis, berkelanjutan)

4.

Pemberdayaan Masyarakat

3

- Pencemaran air, tanah, udara - Penyebaran penyakit - Kriminalita, konflik, benca-na alam keba-karan - Ruang terbuka hijau dan arsitektur lokal - Daya dukung lingkungan - Keterlibatan seluruh stakehoulders - Tanggung jwab & wewenang Pemda & masyarakat - Kemudahan utk mendapatkan sumberdaya - Kesetaraan - Pendampingan dengan dukungan - TPM dan KP (konsultan Pembangunan) - Lembaga Masyarakat Mandiri - Forum Perumahandan Permukiman sebagai bagian dari forum kota

4

KUALITAS

KETERANGAN

TINGKAT PELAYANAN 5 - Rusuna (Rumah Susun Sederhana) - Rusunawa (Rumah Susun Sewa)

- Desa - Kelurahan

- Peraturan Daerah - Koordinasi & Pembinaan - Pembinaan Kelembagaan - Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan

- Desa - Kelurahan - Kawasan

-

6

-

Aman Sehat Harmonis Berkelanjutan

7 - Permen PU No. 54/PRT/1991 tentang Pedoman Teknik Pembangu-nan Perumahan Sangat Sederhana - SNI 03-1997-1990 - SNI 03-1978-1990 - SNI 03-1979-1990 - Permen PU No. 60/PRT/1992 ttg Persyaratan Teknis Pembagian Rusun - Resolusi PBB No. 43/181 (Adequate Sheller for all, Sustainable Human Settlements)

- Sesuai dengan - Permen PU No. Sosialisasi Pedoman potensi dan 60/PRT/1991 Pelatihan kebutuhan Persyaratan Teknis Bimbingan masyarakat Pemba-ngunan Pendampingan/ Peruma-han Konsultasi Bertumpu pada Teknis kelompok

12

STANDAR PELAYANAN NO. BlDANG PELAYANAN

INDIKATOR

KUALITAS CAKUPAN

1 5.

2 3 ƒ Efisien & transPembiayaan paran dalam Perumahan a) Efisiensi pasar & waktu dan biaya penyehatan industri proses perizinan ƒ Keterjangkauan perumahan - Izin Lokasi masyarakat - IMB berpendapatan - Sertifikasi menengah ke - Market Value bawah u/ memeliki rumah ƒ Stabilnya suku bunga kredit kepemilikan rumah

KUALITAS

KETERANGAN

TINGKAT PELAYANAN

4 5 ƒ Kepastian biaya - Semua golongan & waktu masyarakat ƒ Persyaratan yang masuk administrasi dalam kriteria ƒ Konsumen (individu, badan sosial, dll) ƒ Kriteria konsumen (tingkat pendapa-tan, lama kredit, besaran kredit, tipe rumah, harga rumah maksimum) ƒ Nasional b) Pengembangan ƒ Termobilisasi-nya ƒ Besaran prosen- ƒ Dapat mencapai tase porsi APBD semua target dan dana dari daerah Propinsi dan grup pendayagunaan u/ pembiayaan kabupaten/kota ƒ Minimal 50 % sistem pembiayaan perumahan ƒ Tersedianya dari total u/ pembiayaan beragam skim penduduk yang perumahan ƒ Pemanfaatan pembiayaan berhak sebagian dana perumahan menerima jangka panjang subsidi per (misalnya tahun Jamsoste, Taspen) ƒ KPR u/ berbagai golongan masya-rakat (forma, informal) ƒ KPR bersubsidi u/ golongan masyarakat dengan pendapatan Rp. 300 ribu – Rp. 800 ribu per bulan ƒ Informasi dapat ƒ Tersedianya c) Pemberdayaan ƒ Makin banyak informasi industri diakses dengan Pelaku Pembiayaan bank (nasional, Perumahan mudah perumahan regional) terlibat ƒ Minimal satu sebagai financial ƒ Lembaga keuangan Bank lembaga intermediary ƒ Terbukanya keuangan dan Non bank berbagai lembaga propinsi keuangan yang dapat diakases dengan mudah oleh masyarakat

6 Cepat Sederhana Pasti

7 - KPR Fasilitas RS/RSS adalah Kepmen : Kimpraswil No. 172/KPTS.N2001 juncto No. 458/KPTS/M/2001 ttg Perubahan Kepmen No. 172/KPTS/M/2001 ttg Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas KP-KSB

- KP-RS dan KP-RSS

Akurat

13

STANDAR PELAYANAN NO. BlDANG PELAYANAN

INDIKATOR

KUALITAS CAKUPAN

1

6.

2 3 d) Pelembagaan ƒ Tersedianya dana pembiayaan pasar jangka pan-jang di sekunder pasar sekunder/ fasilitas likuiditas ƒ Terbitnya perangkat peraturan & undang-undang yang terkait dg pembiayaan perumahan melalui pasar sekunder ƒ Berdirinya dan beroperasinya lembaga pembiayaan pasar sekunder ƒ Jumlah perizinan Pemanfaatan yang ditangani ƒ Transparansi a) Penggunaan ƒ Waktu proses b) Pengelolaan c) Pemeliharaan dan Perawatan

B

PERMUKIMAN

1.

Kasiba/Lisiba

KUALITAS

4 5 6 ƒ Investasi lem- ƒ 100% kebutuhan - mudah dan baga keuangan ƒ Semua lembaga cepat dan pemerintah keuangan yang - jelas dan dapat ƒ Undang-undang melayani KPR dilaksanakan Sekuritas ƒ Penyampaian undang-undang Sita jamin ƒ Nasional

ƒ Penyusunan tata cara/prosedur izin pengguna ƒ Penyusunan standar operasional/standar pengelolaan ƒ Penyusunan standar teknik pemeliharaan dan perawatan

ƒ Badan Pengelola ƒ Lahan minimal u/3000 unit Kawasan ƒ Rencana rumah (Kasiba terperinci tata dan Lisiba) ƒ Jaringan Primer ruang kawasan ƒ Jumlah izin lokasi dan Sekunder pembangunan Prasarana Perumahan di luar sebagai arahan Kasiba dan Lisiba- perencanaan BS kawasan ƒ Data kebutuhan rumah ƒ Data tingkat kemampuan masya-rakat (sewa/beli) ƒ Data potensi (manusia, alam, finansial dan tanah)

KETERANGAN

TINGKAT PELAYANAN

Tersedianya izin penggunaan bangunan Tersedianya standar opersional dan pedoman teknis pengelolaan Tersedianya stan-dar teknis pemeli-haraan, perawatan

- Kemudahan perizinan - Sosialisasi peraturan - Tersedianya jaringan primer, sekunder dan sertifikasi terjamin - Harga terkendali - Koordinasi - Pengawasan dan Evaluasi - Pelayanan Administrasi Pertanahan - Pemasaran - Transaksi (jualbeli)

-

7 Kepmen Keuangan RI No. 132/KMK.014/1998 tentang Perusahaan Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumahan

Mudah dipahami Tepat waktu Trasnparan Informatif

- Transparan - Cepat - Tersedia rumah dalam satu kawasan bagi seluruh lapisan masyarakat - Sederhana - Adil - Kompetisi

Dalam PP 80 Thn 1999 ttg Kasiba & Lisiba BS. Disebut Pola Hunian Berim-bang : 1:3:6 Dasar hukumnya adalah SKB Mendagri, Men PU, Menpera : No. 648.384 Thn 1992 No. 739/KPTS/1992 No. 09/KPTS/1992 ttg Pedoman Pengembangan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian yang berimbang dengan ketentuan lebih lanjutnya a/ Kepmenpera selaku Ketua BKP4N No. 04/KPTS/BKP4N/1995

14

STANDAR PELAYANAN NO. BlDANG PELAYANAN

INDIKATOR

KUALITAS CAKUPAN

1

2.

2

3

4 ƒ Kapling tanah matang 1000 unit rumah (lisiba BS) ƒ Jaringan Primer & Sekunder Prasarana lingkungan minimal 25% dari Kasiba

KETERANGAN

5

6

7

Pengembangan dan Penataan Lingkungan Permukiman a) Revitalisasi Ling- ƒ Aktifitas kawasan ƒ Desa/Kelurahan ƒ Kawasan kungan Perumahan dan kegiatan ekonomi dan Permukiman Masyarakat ƒ Daftar bangunan b) Pelestarian Lingku- yang dilindungi ngan Permukiman dan lingkungan Tradisional perumahan tradisional (jati diri) c) Konservasi/ Revitalisasi Kawasan cagar Budaya

3.

KUALITAS

TINGKAT PELAYANAN

ƒ Kondisi lingkungan

- Rencana dan Program Sosia, Ekonomi, Budaya - Prosedur Revitalisasi - Prosedur pelesta-rian bangunan - Sosialisasi Rencana dan Program - Pedoman dan Prosedur Pengembangan dan Penataan lingkungan permukiman

-

Fungsional Aman/selamat Sehat Serasi dengan ling-kungan

Prasarana Lingkungan a) Jaringan Jalan 1) Jalan Lingkungan ƒ Kondisi jalan ƒ Biaya Perawatan 2) jalan Setapak

b) Air Limbah 1) Air Limbah Setempat

ƒ Prosentase produk terlayani

ƒ Panjang 40-60 m/ Ha dengan lebar 2 - 5 m ƒ Panjang 40-60 m/ Ha dengan lebar 2 - 5 m

- Kecepatan rata- - Akses ke semua - Pedoman Teknis Prasarana Jalan lingkungan rata 5 s/d 10 Perumahan 1998 permukiman km/jam - dapat diakses mobil pemadam kebakaran

- tangki septik dan - BOD<30 mg/l ƒ 50 s/d 70% - SS < 30 mg/l MCK penduduk ƒ 80 s/d 90% disesuaikan oleh penduduk u/ masyarakat daerah dengan - Mobil tinja 4 m3 kepadatan >300 digunakan untuk pelayanan maks jiwa/Ha 120.000 jiwa

SK SNI T-07-1989-F Kep. Dirjen CK No. 07/KPTS/1999 - Dgn asumsi produksi lumpur tinja 50 - Produksi air limbah85-1751/org/hr

15

STANDAR PELAYANAN NO. BlDANG PELAYANAN

KUALITAS

INDIKATOR

CAKUPAN 1

2

3

4

ƒ 50 s/d 80% c)Drainase/Pengenda- - Prosentase daerah lian Banjir daerah genangan genangan tertangani - lama genangan - tinggi genangan - frekwnsi genangan - prosentase produk sampah tertangani - lama genangan - tinggi genangan - frekwnsi genangan d) Persampahan

- prosentase produk sampah tertangani

KUALITAS

KETERANGAN

TINGKAT PELAYANAN 5 - IPLT Sistem kolam dengan debit50 m3/hari - Pengosongan lumpur tinja 5 tahun sekali - Mobil tinja melayani 2 tangki septic setiap hari - Pemeliharaan saluran drainase - penataan prasarana dan sarana lingkungan permukiman

- 60% s.d 80% produk sampah (80%-90% komersial dan 50%-80% permukiman, 100% u/ permukiman dengan kepadatan 100 jiwa/ha) terlayani dengan asumsi : - Timbunan sampah 2,5 – 3,5 lt/org 75% samapah domestik, 25% sampah non domestik -

6

- Tinggi genangan <30 cm - lama genangan/2 jam - frekwensi genangan - maks. 2kali setahun

7

SK SNII T-07-1990-F

pewadahan : kantong plastik bekas u/ setiap sumber sampah pengumpulan ; gerobak samapah 1 m3/1000 penduduk terlayani, dumptruck 6m3/10.000 tranfers depo dng 100-250 m2 u/ 30.000 penduduk. Pengangkutan : Dump truck 6 m3 u/ 10.000 pendudukan pemindahan : transfer depo dng 100-150 m2 u/ 30.000 terlayani dng radius 400-600 m

16

STANDAR PELAYANAN NO. BlDANG PELAYANAN

KUALITAS

INDIKATOR

CAKUPAN 1

2

e). Penerangan jalan umum

4.

3

- Lingkungan permukiman terlayani

Sarana Lingkungan - kelengkapan a). Sarana Lingkungan Sarana niaga

b). Sarana Pendidikan - jumlah anak usia sekolah yang tertampung - sebaran fasilitas pendidikan - kelengkapan sarana pendidikan c) Sarana Pelayanan Kesehatan

- Sebaran fasilitas pelayanan kesehatan/jangka uan pelayanan kesehatan/jangka uan pelayanan - Tingkat harapan hidup

d) Sarana Pelayanan Umum

- jangkauan dan tingkat pelayanan

4

KUALITAS

KETERANGAN

TINGKAT PELAYANAN 5 - tempat - pembuangan akhir (TPA) menggunakan sistem ”contolled landfill” pada lokasi yang tidak produktif bagi pertanian, muka air tanah cukup dalam dan jenis tanah kedap air.

6

7

- satuan - kuat penyinaran Neufer Architect Data - kuat penyinaran lingkungan dng < 500 lux dng jumlah tinggi > 5 m dari penduduk < muka tanah 30.000 orang - satuan - minimal tersedia - mudah diakses - kepmen PU no. lingkungan dng 1 (satu) pasar u/ 20?KPTS/1986 - SNI no. 03-1733jumlah setiap 30.000 1989 tentang Tata penduduk penduduk Cara Perencanaan <30.000 jiwa Kawasan Perumahan Kota - satuan Minimal tersedia : - Bersih, mudah lingkungan dgn - 1 unit TK u/ dicapai, tidak setiap 1.000 jumlah bising, jauh dari penduduk penduduk sumber - 9 SD, 3 SLTP, 1 penyakit, <30.000 jiwa SMU sumber bau sampah dan pencemarana lainnya Lokasi di pusat - Satuan Minimal tersedia : lingkungan/keca lingkungan dng - 1 unit Balai Pengobatan/3.0 matan bersih, jumlah 00 jiwa tanah jauh dari penduduk - 1 unit BKIA/RS sumber <30.000 jiwa Bersalin/10.000 penyakit, - 1 unit Pos sumber bau Pemadam sampah dan Kebakaran pencemarana lainnya - Satuan Minimal tersedia : lingkungan dng - 1 unit kantor polisi/30.000 jumlah jiwa penduduk - 1 unit Kantor <30.000 jiwa Pos Pembantu - 1 unit Kantor Bank Cab. pembantu

17

STANDAR PELAYANAN NO. BlDANG PELAYANAN

INDIKATOR

KUALITAS CAKUPAN

1

5.

KUALITAS

KETERANGAN

6 bersih, mudah di capai, terawat, indah dan nyaman

7

TINGKAT PELAYANAN

2 3 4 5 Tersedianya : e). Sarana Ruang - Penduduk terlayani - satuan - % ruang terbuka lingkungan dng - taman terbuka (Taman, jika dalam suatu lingkungan u/ jumlah Pemakaman Umum kawasan setiap 250 jiwa penduduk dan Parkir) - % ruang terbuka - 0.3 <30.000 jiwa hijau yang m2/penduduk fungsional dari luas - Penyebaran ruang kawasan terbuka hijau (taman, olah raga, bermain) - 0.2 m2/penduduk dari luas kawasan (pemakaman umum) - Parkir lingkungan 3% dari luas kawasan dng jml 2500 org f). Sarana Sosial - Jangkauan - Satuan nimal tersedia : Budaya Pelayanan lingkungan dng - 1 unit tempat ibadah (1,2 jumlah m2/jema’ah) penduduk<30.0 - 1 unit 00 jiwa perpustakaan lingkungan - 55 s.d 75% - 60-220 Utilitas umum - penduduk a). Air Bersih penduduk lt/org/hari, u/ terlayani - tingkat debit terlayani permukiman pelayanan/orang perkotaan - 30-50 lt/org/hari/ - tingkat kualitas air untuk minum lingkungan perumahan - memenuhi stnadar air bersih b. pemadam Kebakaran - Frekwensi - Satuan Minmal tersedia : - Waktu tanggap - 1 hidaran ling. lingkungan - Tingkat kepedulian Pada setiap dengan jumlah terhadap bahaya jarak 200 di tepi penduduk kebakaran jalan atau <30.000 jiwa berupa tandon air (kolam, air mancur, sungai, danau, reservoar, dsb)

warna, bau dan - sesuai SK Men Kes rasa no. 416/MEN/KES/Per/IX /1990

selalu tersediaair u/ pemadaman api Melayani ke tempat kebakaran < 15 menit

Standar WHO sesuai SK Men Kes no. 4156/MEN/KES/Per/I X/1990 Standar WHO Kep. Meneg PU no. 11/KPTS/2000 tentang Manajemen PenanggulanganKeb akaran di Perkotaan

18

STANDAR PELAYANAN NO. BlDANG PELAYANAN

KUALITAS

INDIKATOR

CAKUPAN 1

6.

2

Penanggulangan bencana

3

- jumlah pengungsi - jumlah konflik sosial - kinerja Satkorlak dan Satlak PBP - Peran Serta masyarakat - Pendapatan masyarakat

4

- kerusuhan masal - bencana alam - kebakaran - kecelakaan

KUALITAS

KETERANGAN

TINGKAT PELAYANAN 5 - Akses bagi pemadaman kebakaran u/ linkg. Permukiman - 2 mobil pompa kapasitas 4000 ltr/ pos jaga - 1 orang satlakar/ 1000 penduduk - 1 pos minimal luas lahan 200m2 melayani 3 kelurahan - tanggap darurat - rekonsiliasi - Rehab. Non fisik - Rehab fisik - Rehab. Usaha ekonomi masyarakat

6

-

7

cepat tanggap adil manusiawi

Catatan : 1. Nilai Kualitas SPM yang diberikan berdasarkan analisis terhadap kajian pada beberapa propinsi. 2. Metoda kajian belum sepenuhnya mengikuti kaidah penetapan SPM 3. Belum diperoleh Nilai Dasar (baseline) kualitas SPM sebagai dasar penilaian kerja 4. Diusulkan penerapan SPM ini dilakukan secara bertahap (tahapan ditentukan oleh Pemerintah Daerah dengan berkonsultasi dengan Pemerintah), dengan dua cara : a. Menyesuaikan Nilai Kualitas SPM berdasarkan kemajuan Pemerintah Daerah b. Menerapkan Nilai Kualitas SPM diatas pada cakupan wilayah tertentu 5. Sejalan dengan pelaksanaan cara yang dipilih, Pemerintah harus segera menerbitkan NSPM untuk mendukung proses pencapaian SPM dan melakukan kajian secara nasional untuk menetapkan Nilai dasar (baseline) untuk masa yang akan datang dimana Nilai kualitas SPM benar-benar mewakili harapan masyarakat terhadap tingkat pelayanan prasarana jalan.

19