TINJAUAN PUSTAKA. Menurut Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah. (2003) wilayah pesisir merupakan interface antara kawasan laut dan darat yang

TINJAUAN PUSTAKA

Kawasan Pesisir Menurut

Menteri

Permukiman

dan

Prasarana

Wilayah

(2003) wilayah pesisir merupakan interface antara kawasan laut dan darat yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lainnya, baik secara biogeofisik maupun sosial ekonomi, wilayah pesisir mempunyai karakteristik yang khusus sebagai akibat interaksi antara proses-proses yang terjadi di daratan dan di lautan. Ke arah darat, wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Dengan memperhatikan aspek kewenangan daerah di wilayah laut, dapat disimpulkan bahwa pesisir masuk ke dalam wilayah administrasi daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota. Provinsi Sumatera Utara terletak pada pesisir geografis antara 1°- 4° LU dan 98° - 100° BT dengan luas areal 711.680 km² (3,72% dari luas areal Republik Indonesia). Pantai Timur Sumatera Utara memiliki garis pantai sepanjang 545 km terdiri dari 7 Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Langkat, Kota Medan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai. Wilayah Pantai Timur Sumatera Utara menurut Nurdin (2004) dapat dikelompokkan menjadi 2 wilayah yaitu:

4 Universitas Sumatera Utara

1. Wilayah up-land adalah kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) yang merupakan daerah belakang yang berpengaruh terhadap ekosistem kawasan dibawahnya (kawasan pantai pesisir hingga laut). Yang termasuk wilayah up-land adalah Kota Medan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten

Langkat,

Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai 2. Wilayah low-land adalah daerah aliran sungai (DAS) yang masih dipengaruhi oleh pasang surut pada keenam Kabupaten/Kota tersebut sampai 4 mil ke arah laut. Peningkatan jumlah penduduk yang hidup di wilayah pesisir memberikan dampak tekanan terhadap sumberdaya alam pesisir seperti degradasi pesisir, pembuangan limbah ke laut, erosi pantai (abrasi), akresi pantai (penambahan pantai) dan sebagainya. Dalam melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan taraf hidupnya, manusia melakukan perubahan-perubahan terhadap ekosistem dan sumberdaya alam sehingga berpengaruh terhadap lingkungan di wilayah pesisir khususnya garis pantai. Kerusakan pantai (abrasi) sepanjang pantai disebabkan oleh fenomena alam dan oleh masyarakat yang mengambil pasir diperairan pantai. Sedangkan penambahan pantai (akresi) disebabkan oleh masyarakat setempat dengan membuat tanggul pantai kearah laut untuk dijadikan sebagai lahan tambak (Tarigan, 2007). Hutan Mangrove Hutan mangrove dikenal juga dengan istilah tidal forest, coastal woodland, vloedbosschen, dan hutan payau (bahasa Indonesia). Selain itu, hutan mangrove oleh masyarakat Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya yang

Universitas Sumatera Utara

berbahasa

Melayu

sering

disebut

dengan

hutan

bakau.

Menurut

Kusmana dkk (2003) Hutan mangrove adalah suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut (terutama di pantai yang terlindung, laguna, muara sungai) yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam. Hutan mangrove merupakan ekosistem yang kompleks terdiri atas flora dan fauna daerah pantai, hidup sekaligus di habitat daratan dan air laut, antara batas air pasang dan surut. Berperan dalam melindungi garis pantai dari erosi, gelombang laut dan angin topan. Tanaman mangrove berperan juga sebagai buffer (perisai alam) dan menstabilkan tanah dengan menangkap dan memerangkap endapan material dari darat yang terbawa air sungai dan yang kemudian terbawa ke tengah laut oleh arus. Hutan mangrove tumbuh subur dan luas di daerah delta dan aliran sungai yang besar dengan muara yang lebar. Di pantai yang tidak ada sungainya, daerah mangrovenya sempit. Hutan mangrove mempunyai toleransi besar terhadap kadar garam dan dapat berkembang di daratan bersalinitas tinggi di mana tanaman biasa tidak dapat tumbuh (Irwanto, 2006). Pembagian kawasan mangrove berdasarkan perbedaan penggenaannya Arief (2003) adalah sebagai berikut: 1. Zona proksimal yaitu kawasan (zona) yang terdekat dengan laut. Pada zona ini biasanya akan ditemukan jenis-jenis Rizophora mucronata, Rizophora apiculata dan Soneratia alba. 2. Zona midle yaitu kawasan (zona) yang terletak di antara laut dan darat. Pada zona ini biasanya akan ditemukan jenis-jenis Sonneratia caseolaris,


Rizhopora alba, Bruguera gymnorrhiza, Avicenia marina, Avicenia officinalis dan Ceriops tagal. 3. Zona distal yaitu zona yang terjauh dari laut. Pada zona ini biasanya akan ditemukan jenis-jenis Heritiera hitoralis, Pongamia, Pandanus spp, dan Hibiscus tiliaceus. Dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, Indonesia mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan

mangrove yang paling tinggi (101 jenis),

sementara itu Victoria – Australia dan Selandia Baru hanya mempunyai satu jenis mangrove (Avicennia marina). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. Keanekaragaman jenis tumbuhan mangrove di beberapa negara No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Negara Indonesia Malaysia (Matang) Thailand Burma Vietnam Filipina Papua New Guinea Brunei Darusalam Quesland (Australia) Fujian (cina) Kyusu (Jepang) Victoria Selandia Baru Fiji

Jumlah Jenis 101 30 92 48 40 78 24 49 33 6 7 1 1 50

Pustaka Kusmana (1993a) Chan (1989) Aksornkoea (1993) Myint and Soe (1985) Ross (1975) Arroyo (1979) Paijman and Rollet (1977) Salleh and de Silva (1989) Well (1983) Peng and Xin Men (1983) Nakasuga (1979) Wells (1983) Chapman (1983) Walting (1986)

Sumber : Cecep Kusmana, 1996

Dalam hal fauna, secara umum hutan mangrove berasosiasi dengan fauna laut dan darat. Fauna darat misalnya monyet ekor panjang (Macaca spp.), biawak (Varanus salvator), burung, ular dan lain-lain. Sedangkan fauna laut didominasi oleh Moluska dan Krustase. Golongan Moluska umumnya didominasi oleh Gastropoda, sedangkan golongan Krustase didominasi Brachyura. Dalam hal ini fauna laut merupakan komponen utama fauna mangrove (Kusmana, 1996).


Perubahan luas hutan mangrove primer menjadi hutan mangrove sekunder disebabkan oleh aktivitas penebangan, baik untuk industri kayu arang maupun kayu bakar dan perancah. Perubahan dari hutan mangrove primer dan sekunder menjadi areal non hutan mangrove diakibatkan oleh konversi, terutama pembukaan areal untuk pertambakan, perkebunan, permukiman dan areal pertanian lainnya. Selain itu, areal hutan mangrove juga berkurang akibat abrasi yang diawali oleh rusaknya tegakan hutan mangrove akibat konversi dan penebangan dalam skala yang besar. Perubahan penggunaan lahan dan dampak budidaya udang tambak di pesisir timur Sumatera Utara antara tahun 1977 dan 1988/1989 disajikan pada Tabel 2. Tabel 2. Perubahan penggunaan lahan dan dampak budidaya udang tambak di pesisir timur Sumatera Utara antara tahun 1977 dan 1988/1989 Dampak terhadap tutupan hutan mangrove/penggunaan lahan antara tahun 1977 dan 1988/1989 Hutan sekunder di lahan bekas hutan primer Hutan sekunder di bekas lahan garapan Hutan gundul di bekas hutan primer Hutan gundul di bekas hutan sekunder Tambak yang sudah ada tahun 1977 Tambak udang yang berlokasi di bekas hutan primer Tambak udang yang berlokasi di bekas hutan sekunder Tambak udang yang berlokasi di bekas lahan garapan Luas total perubahan dari hutan primer dan hutan belukar sekunder Luas garapan yang berlokasi di bekas hutan primer Luas garapan yang berlokasi di bekas hutan sekunder Areal hutan primer dalam luasan < 50 ha Areal hutan sekunder dalam luasan < 50 ha

Langkat

Deli Serdang

Asahan

Labuhan Batu

Total

1.127

1.060

2.879

4.461

9.527

1.262

3.097

1.098

2.363

7.820

72

112

249

106

539

5

43

0

22

70

0

308

0

0

308

2.394

3.078

808

14

6.294

835

696

108

18

1.657

1.233

1.012

137

0

2.382

3.229

3.774

916

32

7.951

1.104

1.184

3.505

1.218

7.011

1.281

403

2.444

913

5.041

1.261

1.329

477

328

3.395

315

1.080

423

16

1.834

Sumber : Onrizal, 2010.


Hutan mangrove di pesisir pantai timur Sumatera Utara yang terletak di sistem lahan KJP (kajapah) dan PTG (putting) disusun oleh 20 jenis flora mangrove, dengan jenis paling dominan adalah Avicenia marina yang merupakan jenis pionir. Tumbuhan mangrove yang dijumpai hanya berada pada tingkat semai dan pancang, sedangkan tingkat pohon tidak dijumpai, sehingga tergolong hutan mangrove muda. Parameter tanah dan kualitas air yang penting bagi pertumbuhan mangrove, secara umum tidak melampaui ambang batas yang diperkenankan, kecuali potensi pirit yang terdapat di kedua sistem lahan yang akan mengancam pertumbuhan mangrove jika tidak segera teratasi, karena bersifat racun bagi tumbuhan (Kusmana dan Onrizal, 2008). Fungsi Mangrove Mangrove mempunyai berbagai fungsi. Fungsi fisiknya yaitu untuk menjaga kondisi pantai agar tetap stabil, melindungi tebing pantai dan tebing sungai, mencegah terjadinya abrasi dan intrusi air laut, serta sebagai perangkap zat pencemar. Fungsi biologis mangrove adalah sebagai habitat benih ikan, udang, dan kepiting untuk hidup dan mencari makan, sebagai sumber keanekaragaman biota akuatik dan nonakuatik seperti burung, ular, kera, kelelawar, dan tanaman anggrek, serta sumber plasma nutfah. Fungsi ekonomis mangrove yaitu sebagai sumber bahan bakar (kayu, arang), bahan bangunan (balok, papan), serta bahan tekstil, makanan, dan obat-obatan (Gunarto, 2004). Hutan mangrove sebagai suatu ekosistem di daerah pasang surut, kehadirannya sangat berpengaruh terhadap ekosistem-ekosistem lain di daerah tersebut. Pada daerah ini akan terdapat ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun, dan ekosistem estuari yang saling berpengaruh antara ekosistem


yang satu dengan lainnya. Dengan demikian, terjadinya kerusakan/gangguan pada ekosistem yang satu tentu saja akan mengganggu ekosistem yang lain. Sebaliknya keberhasilan

dalam

pengelolaan

(rehabilitasi)

hutan

mangrove

akan

memungkinkan peningkatan penghasilan masyarakat pesisir khususnya para nelayan dan petani tambak karena kehadiran hutan mangrove ini merupakan salah satu

faktor

penentu

pada kelimpahan

ikan

atau

berbagai

biota

laut

lainnya (Sudarmadji, 2001). Hutan mangrove tidak hanya merupakan ekosistem berbagai jenis ikan, udang, kepiting, kerang, reptil dan mamalia, tetapi akarnya yang kuat mampu menahan gelombang, abrasi pantai dan intrusi air laut. Bahkan akarnya mampu menetralkan berbagai senyawa beracun yang terbawa air laut. Disamping itu hutan mangrove juga menjadi tempat berkembang biaknya satwa liar seperti elang Bondol (Halistur indus), burung raja udang (Halcyon chloris), belibis (Dendrocygna SP), dan teruwok (Amaurornis phoenicurus). Bahkan monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) dan bekantan (Nasalis larvatus) juga hidup di hutan mangrove. Sejak dahulu, mangrove digunakan sebagai kayu bakar bagi penduduk local (Ambarwulan dkk, 2003). Gambaran Kerusakan Ekosistem Mangrove Pada dasawarsa ini terjadi penurunan luasan dan kualitas hutan mangrove secara drastis.

Ironinya, sampai sekarang tidak ada data aktual yang pasti

mengenai luasan hutan mangrove, baik yang kondisinya baik, rusak maupun telah berubah bentang lahannya, karena umumnya hutan mangrove tidak memiliki boundary yang jelas. Estimasi kehilangan hutan selama tahun 1985 s/d tahun 1997 untuk pulau Sumatera sebesar 3.391.400 ha atau sebesar 61 %. Contoh


kasus lokal di kawasan Hutan Mangrove Kabupaten Langkat dan Deli Serdang (termasuk Serdang Bedagai) yang diteliti dilaporkan oleh Purwoko dan Onziral (2001) yang menyatakan bahwa berdasarkan kondisi ekosistem yang dijumpai tersebut, kawasan mangrove tersebut sudah tidak memungkinkan lagi bagi vegetasi dan satwa untuk berlindung dan beregenerasi secara alami. Gambaran kerusakan ekosistem pesisir juga bisa dilihat dari kemerosotan sumber daya alam yang signifikan di kawasan pesisir, baik pada ekosistem hutan pantai, ekosistem perairan, fisik lahan dan lain-lain, yang berakibat langsung pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kasus-kasus adanya

keluhan penurunan hasil tangkapan oleh nelayan menurut laporan Ramli dan Purwoko (2003) terjadi di beberapa tempat seperti di Pantai Cermin, Pantai Labu, Secanggang, Pantai Pandan dan Sei Berombang. Di Kabupaten Serdang Bedagai, hutan mangrove umumnya memiliki tingkat keterbukaan wilayah yang tinggi dan relatif dekat dengan sentra-sentra kegiatan perekonomian masyarakat. Kondisi ini membuat hutan mangrove di Kabupaten Serdang Bedagei memiliki

interaksi sosio-ekosistem yang tinggi.

Menurut Purwoko dan Onrizal (2002), interaksi yang tinggi antara masyarakat dengan kawasan hutan biasanya membawa dampak yang cukup serius terhadap ekosistem kawasan maupun terhadap fungsi dan keunikannya. Dari satu sisi, hal ini mengindikasikan bahwa keterlibatan sektor kehutanan dalam perekonomian dan kontribusinya terhadap perekonomian rakyat sudah cukup intensif. Namun di sisi yang lain, dampak degradasi ekosistem mangrovenya terhadap perekonomian wilayah pesisir secara keseluruhan jauh lebih serius.

Padahal kelestarian

ekosistem mangrove mutlak harus tetap dipelihara sebagai satu-satunya cara untuk


mempertahankan peran, fungsi serta keseimbangan ekosistem kehidupan di sekitar kawasan pesisir. Penyebab Kerusakan Hutan Mangrove Kerusakan hutan mangrove merupakan permasalahan yang kompleks yang terdapat pada berbagai level kegiatan yang pada akhirnya mempengaruhi ekosistem mangrove secara menyeluruh. Permasalahan-permasalahan utama yang melatar belakangi terjadinya degradasi hutan mangrove di Sumatera Utara menurut Passaribu (2004) tidak terlepas dari : 1. Tingkat pendapatan masyarakat yang relatif rendah Kebanyakan masyarakat di kawasan pesisir bekerja sebagai nelayan tradisional. Meskipun cukup potensial namun tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir relatif masih rendah jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Hal ini disebabkan terbatasnya peralatan yang dimiliki nelayan tradisional yang mengakibatkan penurunan hasil tangkap dan penghasilan nelayan. Dalam satu bulan nelayan tradisional hanya efektif bekerja 20 hari. Untuk mengisi waktu saat tidak melaut nelayan melakukan pekerjaan sampingan untuk menambah pendapatan seperti beternak kepiting, ikan kerapu dan mencari kayu bakar. Pencarian kayu bakar dilakukan di hutan mangrove di sekitar mereka dengan penebangan yang tidak memenuhi aturan sehingga mengakibatkan percepatan kerusakan. 2. Penebangan liar (illegal logging) Kayu mangrove termasuk bahan baku terbaik dalam pembuatan arang, yang bernilai ekonomi untuk dipasarkan di dalam negeri dan di ekspor ke luar negeri terutama Jepang. Dampak dari tingginya nilai arang bakau di pasaran


mengakibatkan masyarakat mendirikan dapur arang yang beroperasi secara liar. Untuk memenuhi bahan bakar tidak jarang masyarakat melakukan penebangan liar di kawasan lindung dan sempadan pantai yang seyogianya terlarang bagi pengambilan kayu. Izin yang dikeluarkan bagi pengusaha dapur arang sebanyak 42 izin tetapi terdapat 250 dapur arang lainnya yang beroperasi secara liar di Kabupaten Langkat. 3. Pembukaan tambak udang secara liar Peningkatan harga udang di pasaran nasional sejak tahun delapan puluhan, menyebabkan banyak masyarakat membuka lahan tambak di daerah pantai yang menimbulkan konversi lahan. Kawasan mangrove berubah menjadi hamparan tambak dan kerusakan mangrove di perparah oleh kurangnya kesadaran pengusaha dan masyarakat dalam melakukan pelestarian di daerah lindung dan sempadan. Pembukaan tambak tidak hanya dilakukan di kawasan hutan produksi yang secara umum diperkenankan, juga dijumpai oknum-oknum tertentu melakukan ekstensifikasi tambak sampai ke hutan lindung. 4. Persepsi yang keliru tentang mangrove Banyak masyarakat maupun birokrat yang berhubungan dengan bidang kesehatan mempunyai pandangan yang keliru tentang mangrove. Mangrove dianggap sebagai tempat kotor untuk tempat bersarang dan berkembang biak nyamuk malaria, lalat dan berbagai jenis serangga lainnya. Hal ini telah mendorong terjadinya pembabatan mangrove yang berlebihan untuk mengatasi timbulnya wabah penyakit.


5. Lemahnya penegakan hukum Pada dasarnya telah banyak peraturan perundangan yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi sumberdaya mengrove melalui cara-cara pengelolaan yang didasarkan pada prinsip-pirnsip kelestarian namun demikian belum dibarengi dengan pelaksanaan penegakan hukum yang memadai. Sehingga dari waktu ke waktu semakin banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tanpa adanya upaya penegakan hukum yang berarti. Sistem Informasi Geografis (SIG) Pengertian dan fungsi SIG Sistem informasi geografis (SIG) adalah Suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis dan sumberdaya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk memasukan, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis (UNDP, 2007). SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisa dan akhirnya memetakan hasilnya. Data yang akan diolah pada SIG merupakan data spasial yaitu sebuah data yang berorientasi geografis dan merupakan lokasi yang memiliki sistem koordinat tertentu, sebagai dasar referensinya. Sehingga aplikasi SIG dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti; lokasi, kondisi, trend, pola dan pemodelan. Kemampuan inilah yang membedakan SIG dari sistem informasi lainnya. Sistem Informasi Geografis mempunyai tiga fungsi utama yaitu : (1) menyimpan, mengelola dan mengintegrasikan sejumlah data spasial yang telah


diambil, (2) mengartikan dan menganalisis data komponen geografis yang berhubungan secara khusus, (3) mengorganisasikan dan mengelola sejumlah data dengan berbagai cara sehingga informasi dapat diperoleh dengan mudah oleh para pengguna (Budiyanto, 2002). Sistem Informasi Geografis (SIG) sudah cukup lama dikenal sejak awal tahun 1960 di Kanada dan Amerika Serikat, yang saat itu banyak digunakan untuk keperluan Land Information System. Saat ini SIG sudah banyak digunakan untuk keperluan lain seperti pengembangan wilayah, perpetaan, lingkungan dan sebagainya. SIG mulai dimanfaatkan di Indonesia pada awal tahun 1980 terutama dalam pembuatan peta, pengelolaan wilayah, analisis lingkungan dan agraria. Teknologi ini pada dasarnya memiliki ciri dapat memasukkan, menyimpan, mengolah dan menyajikan data dalam suatu sistem komputer, dengan data dapat berupa gambar maupun tulisan atau angka (Sukojo, 2003). Komponen dasar dalam penggunaan SIG Menurut Anam (2005), komponen yang membangun SIG ada lima bagian yaitu : 1. Perangkat Lunak (Software) Komponen software ini mencakup didalamnya adalah software GIS dan juga perangkat software pendukung lainnya yaitu operating system dan software database lainnya seperti oracle. 2. Perangkat Keras (Hardware) Hardware komputer ini digunakan untuk mendukung bekerjanya GIS. Dan juga komponen hardware pendukung lainnya diantaranya adalah plotter, printer, scanner dan digitizer.


3. Sumberdaya Manusia Untuk menjalankan GIS diperlukan operator komputer GIS, untuk pembuatan aplikasi GIS dibutuhkan ahli programmer, untuk mendesain suatu sistem GIS diperlukan ahli analisis system GIS. 4. Data Komponen ini sangat menentukan kualitas informasi dari output GIS. Pemahaman sistem data, termasuk didalamnya adalah sistem referensi spasial. 5. Metode Metode adalah prosedur atau ketentuan pembangunan GIS. Sub-sistem SIG Anam (2005) menyatakan bahwa Sistem Informasi Geografis pada dasarnya dapat dirinci menjadi tiga sub sistem yang saling terkait, yaitu : 1. Input Data Input data dalam SIG terdiri dari data grafis atau data spasial dan data atribut. Kumpulan data tersebut disebut database. Database tersebut meliputi data tentang posisinya di muka bumi dan data atribut dari kenampakan geografis yang disimpan dalam bentuk titik-titik, garis atau vektor, area dan piksel atau grid. Sumber database untuk SIG secara konvensional dibagi dalam tiga kategori : a. Data atribut atau informasi numerik, berasal dari data statistik, data sensus, catatan lapangan dan data tabuler lainnya. b. Data grafis atau data spasial, berasal dari peta analog, foto udara dan citra penginderaan jauh lainnya dalam bentuk cetak kertas. c. Data penginderaan jauh dalam bentuk digital, seperti yang diperoleh dari satelit (Landsat, SPOT, NOOA).


2. Pemrosesan Data Pemrosesan terdiri dari manipulasi dan analisis data. Fungsi dari manipulasi dan analisis data dilakukan untuk kepentingan geometrik yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pencarian lokasi atau luas areal yang sesuai dengan kriteria tertentu atau dapat pula dalam pencarian informasi yang ada dalam suatu tempat tertentu. Manipulasi dilakukan dengan rotasi, pengubahan dan penskalaan koordinat, konversi koordinat geografi, registrasi, analisis spasial dan statistik. Analisis data yang ada pada database dilakukan dengan menggunakan overlaying beberapa layer tematik yang berkaitan. 3. Output Data Output dari SIG dapat berupa peta hasil cetak warna, peta digital, dan data tabuler. Peta hasil cetak dapat berupa peta garis (dengan menggunakan plotter) maupun peta biasa (dengan menggunakan printer).

Sistem Satelit Landsat Satelit Landsat merupakan salah satu satelit sumber daya bumi yang dikembangkan oleh NASA dan Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat. Satelit ini terbagi dalam dua generasi yakni generasi pertama dan generasi kedua. Generasi pertama adalah satelit Landsat 1 sampai Landsat 3. Satelit generasi kedua adalah satelit membawa dua jenis sensor yaitu sensor MSS dan sensor Thematic Mapper (TM). Kelebihan sensor TM adalah menggunakan tujuh saluran, enam saluran terutama dititikberatkan untuk studi vegetasi dan satu saluran untuk studi geologi Tabel 2. Sedangkan landsat TM mempunyai band 7, untuk deskripsi singkat


tentang kegunaan masing-masing band dapat dilihat pada Tabel 3. Terakhir kalinya akhir era 2000- an NASA menambahkan penajaman sensor band pankromatik yang ditingkatkan resolusi spasialnya menjadi 15m x 15m sehingga dengan kombinasi didapatkan citra komposit dengan resolusi 15m x 15 m. Tabel 2. Saluran Citra Landsat TM Kisaran Saluran Kegunaan Utama Gelombang (µm) Penetrasi tubuh air, analisis penggunaan lahan, 1 0,45 – 0,52 tanah, dan vegetasi. Pembedaan vegetasi dan lahan. Pengamatan puncak pantulan vegetasi pada saluran hijau yang terletak diantara dua saluran penyerapan. Pengamatan ini dimaksudkan untuk 2 0,52 – 0,60 membedakan jenis vegetasi dan untuk membedakan tanaman sehat terhadap tanaman yang tidak sehat Saluran terpenting untuk membedakan jenis 3 0,63 – 0,69 vegetasi. Saluran ini terletak pada salah satu daerah penyerapan klorofil Saluran yang peka terhadap biomasa vegetasi. Juga untuk identifikasi jenis tanaman. 4 0,76 – 0,90 Memudahkan pembedaan tanah dan tanaman serta lahan dan air. Saluran penting untuk pembedaan jenis tanaman, 5 1,55 – 1,75 kandungan air pada tanaman, kondisi kelembapan tanah. Untuk membedakan formasi batuan dan untuk 6 2,08 – 2,35 pemetaan hidrotermal. Klasifikasi vegetasi, analisis gangguan vegetasi. 7 10,40 – 12,50 Pembedaan kelembapan tanah, dan keperluan lain yang berhubungan dengan gejala termal. Studi kota, penajaman batas linier, analisis tata 8 Pankromatik ruang Sumber : Lillesand dan Kiefer, 1979


Tabel 3. Deskripsi Singkat Band Dalam Landsat TM7 dan Kegunaannya Band Contoh aplikasi Pemetaan wilayah pantai dan perairan, pembuatan batimetri, pemetaan 1 sedimentasi 2 Pemetaan vegetasi, identifikasi reflektansi klorofil 3 Identifikasi absorbsi klorofil, pembedaan spesies tumbuhan, dan biomasa 4 Spesiaes vegetasi, biomasa, kelembaban tanah Pembatasan fenomena tanah dan tumbuhan, pemetaan wilayah 5 pemukiman Pemetaan evapotranspirasi, pemetaan suhu permukaan, kelembaban 6 tanah Geologi, pemetaan tipe batuan dan mineral, pembatasan badan air, 7 pemetaan tingkat kelembaban tumbuhan Sumber : Indrawan Suryadi, 2007

Citra penginderaan jauh sangat bermanfaat untuk pemetaan liputan lahan pesisir karena daerah yang sulit dijangkau dengan survei terestrial dapat dipetakan dengan menggunakan citra.

Dengan menggunakan citra, subyektifitas dalam

pengukuran obyek bisa ditekan, meskipun dalam proses klasifikasi ketelitiannya juga masih sangat tergantung pada keahlian, pengalaman maupun pengenalan akan wilayah kajian yang dimiliki oleh interpreter. Semakin baik pengetahuan interpreter mengenai karakteristik citra dan kondisi penutup lahan di wilayah kajian, maka hasil klasifikasi akan semakin teliti. Namun demikian, ketelitian hasil juga sangat tergantung pada resolusi spasial citra. Sebagai contoh, citra satelit Landsat dengan ukuran piksel 30 x 30 meter (900 m2), maka obyek pada luasan satu piksel yang lebih kecil dari ukuran tersebut tidak dapat dirinci lagi. Kelas obyek yang muncul adalah obyek yang dominan (Ambarwulan dkk, 2003). Aplikasi SIG Penggunaan GIS telah banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti : pertanian, militer, pemasaran, industri, transportasi, lingkungan, dan kehutanan. Salah satu aplikasi penggunaaan GIS banyak digunakan dalam pengelolaan


sumber daya alam karena GIS merupakan suatu alat manajemen yang ampuh untuk perencanaan dan pengelolaan. Beberapa aplikasi GIS dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam antara lain : perubahan penggunan lahan, inventarisasi hutan, penilaian dampak lingkungan, perencanaan jalan, pelacakan spesies

terancam punah,

kemampuan klasifikasi penilaian dan penggunaan

lahan (Rahmawaty, 2002). Salah satu aplikasi GIS untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan yang telah dilakukan oleh Rahmawaty (2009) pada DAS Besitang Sumatera Utara dengan membandingkan perubahan lahan tahun 1990 , 2001 dan 2006. Kemudian Purwoko dkk (2006) menggunakan GIS untuk analisis perubahan fungsi lahan di Kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat dengan menggunakan citra satelit Landsat hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penurunan luas areal hutan mangrove primer yaitu sebesar 4.905,98 ha (64,27%). Sementara,

terdapat

peningkatan

luas

pada

bentuk-bentuk

penutupan

lahan/penggunaan ruang seperti hutan mangrove sekunder sebesar 4123,89 ha (54,04%), tambak sebesar 350,51 ha (4,55%), badan air sebesar 102,53 ha (1,34%), lahan kosong 291,45 ha (3,82%) dan pemukiman sebesar 37,47 ha (0,48%). Sistem Informasi Geografis (SIG) banyak digunakan dalam bidang ilmu penelitian, salah satunya untuk mengetahui perubahan luasan mangrove di pantai timur Ogan Komering Ilir (OKI) provinsi Sumatera Selatan menggunakan data citra Landsat TM diperoleh bahwa distribusi dan luasan mangrove mengalami penurunan, karena adanya konversi besar-besaran dalam kurun waktu 11 tahun (1992-2003). Penurunan luas mangrove tersebut diiringi dengan meningkatnya


luas pemukiman dan lahan terbuka, serta timbulnya kelas baru pada daerah mangrove yaitu pertambakan. Kondisi luasan total hutan mangrove di sepanjang Pantai Timur OKI pada tahun 1992 sebesar 56.418,57 ha, 8 tahun kemudian (2000) menyusut menjadi 47.781 ha lalu pada tahun 2003 luasannya hanya 32.021, 64 ha (Ridho dkk, 2006).


TINJAUAN PUSTAKA. Menurut Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah. (2003) wilayah pesisir merupakan interface antara kawasan laut dan darat yang

Recommend Documents