II.
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian dan Definisi Wilayah Pesisir Perairan pesisir adalah daerah pertemuan darat dan laut, dengan batas darat dapat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut, seperti angin laut, pasang surut, dan intrusi air laut. Ke arah laut, perairan pesisir mencakup bagian batas terluar dari daerah paparan benua yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar. Definisi wilayah seperti diatas memberikan suatu pengertian bahwa ekosistem perairan pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat beragam, di darat maupun di laut serta saling berinteraksi. Selain mempunyai potensi besar wilayah pesisir juga merupakan ekosistem yang mudah terkena dampak kegiatan manusia. langsung
Umumnya kegiatan pembangunan secara
maupun tidak langsung berdampak merugikan terhadap ekosistem
perairan pesisir (Dahuri et al., 1996). Menurut Dahuri et al. (1996), hingga saat ini masih belum ada definisi wilayah pesisir yang baku. Namun demikian, terdapat kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai (coast line), maka wilayah pesisir mempunyai
dua macam batas (boundaries) yaitu batas yang sejajar garis pantai (long shore) dan batas yang tegak lurus garis pantai (cross shore). Untuk kepentingan pengelolaan, batas ke arah darat suatu wilayah pesisir ditetapkan dalam dua macam, yaitu wilayah perencanaan (planning zone) dan batas untuk wilayah pengaturan (regulation zone) atau pengelolaan keseharian (day-to-day management). Batas wilayah perencanaan sebaiknya meliputi seluruh daerah daratan dimana terdapat kegiatan manusia (pembangunan) yang dapat menimbulkan dampak secara nyata terhadap lingkungan dan sumberdaya di wilayah pesisir dan lautan, sehingga batas wilayah perencanaan lebih luas dari wilayah pengaturan. Dalam day-to-day management, pemerintah atau pihak pengelola memiliki kewenangan penuh untuk mengeluarkan atau menolak izin kegiatan pembangunan. Sementara itu, bila kewenangan semacam ini berada di luar batas wilayah pengaturan (regulation zone), maka akan menjadi tanggung jawab bersama antara instansi pengelola wilayah pesisir dalam regulation zone dengan instansi/lembaga yang mengelola daerah hulu atau laut lepas.
2.2 Peran Sektor Kelautan dalam Pembangunan Sektor kelautan mulai diperhatikan oleh pemerintah dalam pembangunan, sejak PELITA VI rejim Orde Baru. Sebelum itu pemerintah lebih memperhatikan eksploitasi sumberdaya daratan, karena pada masa tersebut daratan masih mempunyai potensi yang sangat besar, terutama hutan.
Namun setelah hutan
7
ditebang habis dan sumber minyak dan gas bumi baru sulit ditemukan di daratan, maka barulah pemerintah Orde Baru mulai berpaling kepada sektor kelautan. Potensi
kelautan Indonesia sangat besar dan beragam, yakni memiliki
17.508 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km dan 5,8 juta km2 laut atau sebesar 70% dari luas total Indonesia. Potensi tersebut tercermin dari besarnya keanekaragaman hayati, potensi budidaya perikanan pantai, laut dan pariwisata bahari. Tetapi sayangnya baru sebagian kecil saja potensi yang dimanfaatkan. Menurut Budiharsono (2001), rendahnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan yang sedemikian besar terutama disebabkan oleh: (1) pemerintah dan masyarakat masih
mengutamakan
eksploitasi
daratan; (2) teknologi
eksploitasi dan eksplorasi lautan memerlukan tingkat teknologi yang tinggi; (3) kualitas sumberdaya manusia yang terlibat dalam sektor kelautan relatif masih rendah, khususnya di perikanan tangkap; (4) introduksi teknologi baru dalam perikanan tangkap, tidak terjangkau oleh nelayan yang kondisi sosial ekonominya rendah; dan (5) sistem kelembagaan yang ada belum mendukung pada pengembangan sektor kelautan. Rendahnya pemanfaatan sektor kelautan tersebut tercermin dari rendahnya sumbangan sektor kelautan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atas harga konstan 1993, yaitu pada tahun 1995 baru sebesar 12,83% (Budiharsono dan Kusumastanto, 1999 dalam Budiharsono , 2001).
8
2.3 Wilayah Pesisir sebagai Kawasan Strategis/Andalan Dalam kacamata ekonomi wilayah, berbagai kawasan pesisir yang memiliki posisi strategis di dalam struktur alokasi dan distribusi sumberdaya ekonomi disebut memiliki locational rent yang tinggi. Nilai ekonomi kawasan pesisir, selain ditentukan oleh rent lokasi (locational rent), setidak-tidaknya juga mengandung tiga unsur economic rent lainnya, yakni: ricardian rent, environmental rent dan social rent.
Ricardian rent adalah rent berdasarkan
kekayaan dan kesesuaian sumberdaya yang dimiliki untuk berbagai penggunaan aktivitas ekonomi, seperti kesesuaiannya (suitability) untuk berbagai aktivitas budidaya (tambak), kesesuaian fisik untuk pengembangan pelabuhan, dan sebagainya. Environmental rent kawasan kawasan pesisir adalah nilai atau fungsi kawasan yang didasarkan atas fungsinya di dalam keseimbangan lingkungan, sedangkan social rent menyangkut manfaat kawasan untuk berbagai fungsi sosial. Berbagai nilai-nilai budaya masyarakat banyak yang menempatkan kawasan pesisir sebagai kawasan dengan fungsi-fungsi sosial tertentu (Rustiadi, 2001). Di dalam mekanisme pasar, pada umumnya hanya locational dan ricardian rent yang telah terinternalisasi di dalam struktur nilai pasar, akibatnya berbagai fungsi lingkungan dan sosial kawasan pesisir banyak mengalami degradasi dan tidak mendapat penilaian yang semestinya. Peranan strategis wilayah pesisir hanya tercapai jika memenuhi persyaratan-persyaratan berikut: (1) Basis ekonomi (economic base) wilayah yang bertumbuh atas sumberdaya-sumberdaya domestik yang terbaharui (domestic
9
renewable resources), (2) Memiliki keterkaitan ke belakang (backward lingkage) dan ke depan (forward lingkage) terhadap berbagai sektor ekonomi lainnya di daerah yang bersangkutan secara signifikan sehingga perkembangan sektor basis dapat menimbulkan efek ganda (multiplier effect) terhadap perkembangan sektorsektor lainnya di daerah yang bersangkutan, (3) Efek ganda (multiplier effect) yang signifikan dari sektor basis dan sektor-sektor turunan dan penunjangnya dengan penciptaan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat (sektor rumah tangga), sektor pemerintah
lokal/daerah
(sektor
pajak/retribusi)
dan
PDRB
wilayah,
(4) Keterkaitan lintas regional di dalam maupun antar wilayah yang tinggi (inter and inter-regional interaction) akan lebih menjamin aliran alokasi dan distribusi sumberdaya yang efisien dan stabil sehingga menurunkan ketidakpastian (uncertainty), dan (5) Terjadinya learning process secara berkelanjutan yang mendorong terjadinya koreksi dan peningkatan secara terus menerus secara berkelanjutan. Untuk mencapai pembangunan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan secara optimal, berkelanjutan dan andal, salah satu aspek yang sangat penting adalah aspek sosial, ekonomi dan budaya.
Aspek ini mensyaratkan bahwa
masyarakat pesisir sebagai pelaku dan sekaligus tujuan pembangunan wilayah pesisir dan lautan harus mendapatkan manfaat terbesar dari kegiatan pembangunan tersebut. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa sebagian besar keuntungan yang didapatkan justru dinikmati oleh penduduk di luar wilayah pesisir. Oleh
10
karena itu kebijakan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir yang harus diterapkan adalah (Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, 1998): 1.
Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari kegiatan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan.
2.
Meningkatkan peran serta masyarakat pesisir dalam pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan.
3.
Memasyarakatkan pembangunan masyarakat pesisir yang berwawasan lingkungan yang diikuti oleh peningkatan pendapatan.
2.4 Pengertian dan Peranan Ilmu Pembangunan Wilayah Ilmu pembangunan wilayah merupakan ilmu yang relatif masih baru. Budiharsono (2001) menyebutkan bahwa ilmu pembangunan wilayah merupakan wahana lintas disiplin yang mencakup berbagai teori dan ilmu terapan yaitu: geografi, ekonomi, sosiologi, matematika, statistika, ilmu politik, perencanaan daerah, ilmu lingkungan dan sebagainya.
Oleh karena itu ilmu pengetahuan
wilayah setidaknya perlu ditopang oleh 6 pilar analisis, yaitu: (1) analisis biogeofisik; (2) analisis ekonomi; (3) analisis sosiobudaya; (4) analisis kelembagaan; (5) analisis lokasi; (6) analisis lingkungan. Rustiadi et al. (2002) menyebutkan bahwa lingkup kajian perencanaan pengembangan wilayah sangat luas, sebagai bidang kajian yang membentang dari
11
lingkup ilmu yang bersifat multidisiplin, mencakup bidang-bidang ilmu mengenai fisik, sosial ekonomi hingga manajemen. Dari sisi proses kajian pembangunan mencakup hal-hal mengenai: (1) aspek pemahaman, yakni aspek yang menekankan pada upaya memahami fenomena fisik alamiah hingga sosial ekonomi di dalam dan antar wilayah, dalam konteks ini pengetahuan mengenai teknik-teknik analisis dan model-model sistem merupakan alat (tools) penting yang perlu dipahami, untuk mengenal dan mendalami permasalahan-permasalahan maupun potensipotensi pembangunan wilayah, (2) aspek perencanaan, mencakup proses formulasi masalah, teknik-teknik desain dan pemetaan hingga perencanaan, dan (3) aspek kebijakan, mencakup pendekatan-pendekatan evaluasi, perumusan tujuan-tujuan pembangunan serta proses melaksanakannnya, mencakup proses-proses politik, administrasi, dan manajerial pembangunan. Secara harfiah, Rustiadi et al. (2002) menyebutkan bahwa regional science dapat dipandang sebagai ilmu yang mempelajari aspek-aspek dan kaidah-kaidah kewilayahan, dan mencari cara-cara yang efektif dalam mempertimbangkan aspekaspek dan kaidah-kaidah tersebut ke dalam proses perencanaan pengembangan kualitas hidup dan kehidupan manusia. didefinisikan
sebagai
‘ilmu
Dalam hal ini regional science tidak
yang mempelajari bagaimana merencanakan
pembangunan di suatu wilayah’, karena pengertian demikian tidak memberikan spesifikasi yang jelas terhadap bidang keilmuan regional science. Secara ilustrasi, walaupun kata ‘ di suatu wilayah’ itu dihilangkan, kita tetap bisa menangkap suatu pemahaman bahwa setiap pembangunan pasti dilakukan pada suatu wilayah atau
12
areal tertentu.
Padahal penambahan kata ‘wilayah’ ini dimaksudkan untuk
memberikan kekhasan bahwa regional science adalah bidang ilmu yang berbeda dengan bidang-bidang ilmu perencanaan pembangunan lainnya, yakni dengan adanya penekanan terhadap pentingnya pertimbangan dimensi kewilayahan. Selanjutnya
Budiharsono
(2001)
menyebutkan
pentingnya
ilmu
pembangunan wilayah dalam konteks pembangunan di Indonesia dan wilayah pesisir pada khususnya, dikarenakan : 1. Indonesia
merupakan
negara kepulauan,
dimana kegiatan-kegiatan
pembangunan saat ini dipusatkan di bagian barat. Konsentrasi demikian menimbulkan isu pengembangan wilayah ‘outer island’ yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai masalah yang berdimensi wilayah. 2. Pembangunan masa lalu lebih menitikberatkan pada pembangunan daratan dari lautan, sehingga pembangunan pesisir relatif tertinggal. Masyarakat pesisir relatif lebih miskin dari wilayah daratan lainnya.
Kondisi ini
diperburuk dengan posisi politik nelayan yang relatif lemah dibanding dengan posisi lainnya. 3. Letak geografis Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh faktor geologis dan ekologis yang menyebabkan keragaman lingkungan. 4. Keragaman kultural menyebabkan adanya perbedaan persepsi terhadap pembangunan. 5. Sifat pembangunan politik di Indonesia yang diwarnai oleh kekuatan politik wilayah.
13
6. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang merupakan antisipasi terhadap maraknya tuntutan lepasnya beberapa daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Diharapkan pemerintah dapat membangun sesuai kebutuhan dan kemampuannya sendiri. 7. Pembangunan
Indonesia masih bersifat sektoral, sehingga hasil yang
dicapai tidak optimal.
Pengembangan wilayah merupakan program menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada dan memberikan kontribusi kepada pembangunan suatu wilayah. Konsep pengembangan wilayah adalah suatu upaya dalam mewujudkan keterpaduan penggunaan sumberdaya dengan penyeimbangan dan penyerasian pembangunan antar daerah, antar sektor serta antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah (Anwar, 1999).
2.5 Konsep Ruang dan Wilayah Ruang atau kawasan sangat penting dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan karena merupakan wadah yang utama di wilayah pesisir. Ruang adalah wadah kehidupan manusia beserta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya meliputi bumi, air dan ruang angkasa sebagai satu kesatuan.
Konsep ruang
mempunyai beberapa unsur, yaitu: (1) jarak, (2) lokasi, (3) bentuk, dan (4) ukuran. Konsep ruang sangat berkaitan erat dengan waktu, karena pemanfaatan bumi dan
14
segala kekayaannya membutuhkan organisasi/pengaturan ruang dan waktu. Unsurunsur tersebut di atas secara bersama-sama menyusun unit tata ruang yang disebut wilayah (Budiharsono, 2001). Selanjutnya Budiharsono (2001) menyebutkan definisi wilayah sebagai suatu unit geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secara internal dalam dimensi ruang yang merupakan wadah bagi kegiatan-kegiatan sosial ekonomi yang memiliki keterbatasan serta kesempatan ekonomi yang tidak sama. Disamping itu, perlu pula diperhatikan bahwa kegiatan sosial ekonomi dalam ruang dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap kegiatan lainnya. Rustiadi et al. (2002) membagi konsep wilayah atas enam jenis. Adapun konsep enam jenis wilayah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Konsepkonsep wilayah klasik, yang mendefinisikan wilayah sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik dimana komponen-komponen dari wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional; (2) Wilayah homogen, yaitu wilayah yang dibatasi berdasarkan pada kenyataan bahwa faktor-faktor dominan pada wilayah tersebut bersifat homogen, sedangkan faktor-faktor yang tidak dominan bisa bersifat heterogen. Pada umumnya wilayah homogen sangat dipengaruhi oleh potensi sumberdaya alam dan permasalahan spesifik yang seragam.
Dengan
demikian konsep wilayah homogen sangat bermanfaat dalam penentuan sektor basis perekonomian wilayah sesuai dengan potensi/daya dukung utama yang ada dan pengembangan pola kebijakan yang tepat sesuai dengan permasalahan masing-
15
masing wilayah; (3) Wilayah nodal, menekankan perbedaan dua komponenkomponen wilayah yang terpisah berdasarkan fungsinya. konsep wilayah nodal diumpamakan sebagai suatu ”sel hidup” yang mempunyai inti dan plasma. Inti adalah pusat-pusat pelayanan/pemukiman, sedangkan plasma adalah daerah belakang (hinterland);
(4) Wilayah sebagai sistem, dilandasi atas pemikiran
bahwa komponen-komponen di suatu wilayah memiliki keterkaitan dan ketergantungan satu sama lain dan tidak terpisahkan; (5) Wilayah perencanaan adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan terdapatnya sifat-sifat tertentu pada wilayah baik akibat sifat alamiah maupun non alamiah sehingga perlu perencanaan secara integral; (6) Wilayah administratif-politis, berdasarkan pada suatu kenyataan bahwa wilayah berada dalam satu kesatuan politis yang umumnya dipimpin oleh suatu sistem birokrasi atau sistem kelembagaan dengan otonomi tertentu. wilayah yang dipilih tergantung dari jenis analisis dan tujuan perencanaannya. Sering pula wilayah administratif ini sebagai wilayah otonomi. Artinya suatu wilayah yang mempunyai suatu otoritas melakukan keputusan dan kebijaksanaan sendiri-sendiri dalam pengelolaan sumberdaya-sumberdaya di dalamnya.
2.6 Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
16
Paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi perlu digandeng dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pembangunan
berkelanjutan
didefinisikan
oleh
World
Commission
on
Environment and Development, adalah “pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merusak atau menurunkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya”. Konsep pembangunan yang berkelanjutan telah menjadi kesepakatan hampir seluruh bangsa-bangsa di dunia sejak KTT Bumi di Rio de Janeiro 1992. Dengan demikian, secara ekologis terdapat empat persyaratan utama yang dapat menjamin tercapainya pembangunan berkelanjutan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan: (1) keharmonisan spasial, (2) pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan, (3) membuang limbah sesuai dengan kapasitas asimilasi lingkungan, dan (4) mendesain dan membangun prasarana dan sarana sesuai dengan karakteristik serta dinamika ekosistem pesisir dan lautan (Dahuri, 1996). Ketika kita memanfaatkan wilayah (perairan) pesisir sebagai tempat untuk pembuangan limbah, maka harus ada jaminan bahwa jumlah total dari limbah tersebut tidak boleh melebihi kapasitas asimilasinya (assimilative capacity). Dalam hal ini, yang dimaksud dengan daya asimilasi adalah kemampuan suatu ekosistem pesisir untuk menerima jumlah limbah tertentu sebelum ada indikasi terjadinya kerusakan lingkungan dan atau kesehatan yang tidak dapat ditoleransi. 2.7 Proses Hierarki Analitik (Analitycal Hierarchy Process/AHP)
17
Proses Hierarki Analitik (PHA) atau dalam Bahasa Inggris disebut Analytical Hierarchy Process (AHP), pertama kali dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli matematika dari Universitas Pittsburg, Amerika Serikat pada tahun 1970-an. AHP pada dasarnya didisain untuk menangkap secara rasional persepsi orang yang berhubungan sangat erat dengan permasalahan tertentu melalui prosedur yang didesain untuk sampai pada suatu skala preferensi diantara berbagai set alternatif.
Analisis ini ditujukan untuk membuat suatu model
permasalahan yang tidak mempunyai struktur, biasanya ditetapkan untuk memecahkan masalah yang terukur (kuantitatif), masalah yang memerlukan pendapat (judgement) maupun pada situasi yang kompleks atau tidak terkerangka, pada situasi dimana data, informasi statistik sangat minim atau tidak ada sama sekali dan hanya bersifat kualitatif yang didasari oleh persepsi, pengalaman ataupun intuisi. AHP ini juga banyak digunakan pada keputusan untuk banyak kriteria, perencanaan, alokasi sumberdaya dan penentuan prioritas dari strategistrategi yang dimiliki pemain dalam situasi konflik (Saaty, 1993). AHP merupakan analisis yang digunakan dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan sistem, dimana pengambil keputusan berusaha memahami suatu kondisi sistem dan membantu melakukan prediksi dalam mengambil keputusan. Dalam menyelesaikan persoalan dengan AHP ada beberapa prinsip dasar yang harus dipahami antara lain:
18
a. Dekomposisi, setelah mendefinisikan permasalahan/persoalan, maka perlu dilakukan dekomposisi, yaitu: memecah persoalan yang utuh menjadi unsurunsurnya, sampai yang sekecil-kecilnya. b. Comparative Judgement, prinsip ini berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkatan diatasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP, karena akan berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen. Hasil dari penilaian ini lebih mudah disajikan dalam bentuk matriks Pairwise Comparison. c. Synthesis of Priority, dari setiap matriks pairwise comparison vektor eigen (ciri) – nya untuk mendapatkan prioritas lokal, karena matriks pairwise comparison terdapat pada setiap tingkat, maka untuk melakukan global harus dilakukan sintesis diantara prioritas lokal.
Prosedur melakukan sintesis
berbeda menurut bentuk hierarki. d. Logical Consistency, konsistensi memiliki dua makna. Pertama adalah bahwa obyek-obyek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai keseragaman dan relevansinya.
Kedua adalah tingkat hubungan antara obyek-obyek yang
didasarkan pada kriteria tertentu.
Pendekatan AHP menggunakan skala Saaty mulai dari nilai bobot 1 sampai dengan 9. Nilai bobot 1 menggambarkan “sama penting”, ini berarti bahwa nilai atribut yang sama skalanya, nilai bobotnya 1, sedangkan nilai bobot 9
19
menggambarkan kasus atribut yang “penting absolut” dibandingkan dengan yang lainnya. Skala Saaty dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. Skala Banding Secara Berpasangan (Saaty, 1993) Tingkat Kepentingan 1 3 5
Definisi Kedua elemen sama penting Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lain Elemen yang satu lebih penting daripada elemen yang lain
7
Satu elemen jelas lebih penting dari elemen lainnya
9
Satu elemen mutlak lebih penting daripada elemen yang lainnya
2,4,6,8
Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangaan yang berdekatan Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j, maka j mempunyai nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan i
Kebalikan
Penjelasan Dua elemen mempunyai pengaruh yang sama besar terhadap tujuan Pengalaman dan penilaian sedikit mendukung satu elemen dibanding elemen yang lainnya Pengalaman dan penilaian sangat kuat mendukung satu elemen dibanding elemen yang lainnya Satu elemen dengan kuat didukung dan dominan terlihat dalam praktek Bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan Nilai ini diberikan bila ada dua kompromi diantara dua pilihan
Beberapa keuntungan menggunakan AHP sebagai alat analisis adalah (Saaty, 1993): 1. AHP memberi model tunggal yang mudah dimengerti, luwes untuk beragam persoalan yang tidak terstruktur. 2. AHP memadukan rancangan deduktif dan rancangan berdasarkan sistem dalam memecahkan persoalan kompleks.
20
3. AHP dapat menangani saling ketergantungan elemen-elemen dalam satu sistem dan tidak memaksakan pemikiran linier. 4. AHP mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk memilah-milah elemen-elemen
suatu
sistem
dalam
berbagai
tingkat
berlainan
dan
mengelompokkan unsur yang serupa dalam setiap tingkat. 5. AHP memberi suatu skala dalam mengukur hal-hal yang tidak terwujud untuk mendapatkan prioritas. 6. AHP melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan berbagai prioritas. 7. AHP menuntun ke suatu taksiran menyeluruh tentang kebaikan setiap alternatif. 8. AHP mempertimbangkan prioritas-prioritas relatif dari berbagai faktor sistem dan memungkinkan orang memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan-tujuan mereka. 9. AHP tidak memaksakan konsensus tetapi mensintesis suatu hasil yang representatif dari penilaian yang berbeda-beda. 10. AHP memungkinkan orang memperhalus definisi mereka pada suatu persoalan dan memperbaiki pertimbangan dan pengertian mereka melalui pengulangan. Di dalam AHP, penetapan prioritas kebijakan dilakukan dengan menangkap secara rasional persepsi orang, kemudian mengkonversi faktor-faktor yang intangible (yang tidak terukur) ke dalam aturan yang biasa, sehingga dapat dibandingkan. Adapun tahapan dalam analisis data sebagai berikut (Saaty, 1993):
21
1. Identifikasi
sistem,
yaitu
untuk
mengidentifikasi
permasalahan
dan
menentukan solusi yang diinginkan. Identifikasi sistem dilakukan dengan cara mempelajari referensi dan berdiskusi dengan para pakar yang memahami permasalahan, sehingga diperoleh konsep yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. 2. Penyusunan struktur hierarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan sub tujuan, kriteria dan kemungkinan alternatif-alternatif pada tingkatan kriteria yang paling bawah. 3. Perbandingan berpasangan, menggambarkan pengaruh relatif setiap elemen terhadap masing-masing tujuan atau kriteria yang setingkat diatasnya. Teknik perbandingan
berpasangan
yang
digunakan
dalam
AHP
berdasarkan
“judgement” atau pendapat dari para responden yang dianggap sebagai “ key person“. Mereka dapat terdiri atas: 1) pengambil keputusan; 2) para pakar; 3) orang yang terlibat dan memahami permasalahan yang dihadapi. 4. Matriks pendapat individu, formulasinya dapat disajikan sebagai berikut:
A = (aij) =
C1 C2 ......... Cn
C1 1 1/a12 . 1/a1n
C2 a12 1 . 1/a2n
......... ......... ......... ......... .........
Cn A1n A2n . 1
Dalam hal ini C1, C2, ..... Cn adalah set elemen pada satu tingkat dalam hierarki. Kuantifikasi pendapat dari hasil perbandingan berpasangan membentuk
22
matriks n x n. Nilai aij merupakan nilai matriks pendapat hasil perbandingan yang mencerminkan nilai kepentingan Ci terhadap Cj. 5. Matriks pendapat gabungan, merupakan matriks baru yang elemen-elemennya berasal dari rata-rata geometrik elemen matriks pendapat individu yang nilai rasio inkonsistensinya memenuhi syarat. 6. Pengolahan horisontal, yaitu : a) Perkalian baris; b) Perhitungan vektor prioritas atau vektor ciri (eigen vektor); c) Perhitungan akar ciri (eigen value) maksimum, dan d) Perhitungan rasio inkonsistensi. Nilai pengukuran konsistensi diperlukan untuk menghitung konsistensi jawaban responden 7. Pengolahan vertikal, digunakan untuk menyusun prioritas pengaruh setiap elemen pada tingkat hierarki keputusan tertentu terhadap sasaran utama. 8. Revisi Pendapat, dapat dilakukan apabila nilai rasio inkonsistensi pendapat cukup tinggi (>0,1). Beberapa ahli berpendapat jika jumlah revisi terlalu besar, sebaiknya responden tersebut dihilangkan. Jadi penggunaan revisi ini sangat terbatas mengingat akan terjadinya penyimpangan dari jawaban yang sebenarnya.
2.8 Sistem Informasi Geografis (GIS) Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem komputer yang mempunyai kemampuan pemasukan, pengambilan, analisis data dan tampilan data geografis yang sangat berguna bagi pengambilan keputusan. Sistem Informasi Geografis
23
dirancang untuk secara efisien memasukkan, menyimpan, memperbaharui, memanipulasi, menganalisa dan menyajikan semua jenis informasi yang berorientasi geografis (ESRI, 1990).
Perencanaan spasial atau keruangan di
wilayah pesisir lebih kompleks dibandingkan dengan perencanaan spasial di daratan (Dahuri, 1997), karena (1) perencanaan di daerah pesisir harus mengikutsertakan semua aspek yang berkaitan baik dengan wilayah daratan maupun lautan, (2) aspek daratan dan lautan tersebut tidak dapat dipisahkan secara fisik oleh garis pantai. Kedua aspek tersebut saling berinteraksi secara terus menerus dan bersifat dinamis seiring dengan proses-proses fisik dan biogeokimia yang terjadi, (3) bentang alam daerah pesisir berubah secara cepat bila dibandingkan dengan wilayah daratan. Secara praktis penerapan SIG untuk pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan adalah (1) Konsep pembangunan Basis data, (2) Penentuan Ketersediaan Wilayah Pesisir (Coastal Use Availability), dan (3) Penentuan Wilayah pesisir untuk pengembangan. Tipe Penggunaan SIG dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan secara terpadu dapat dilihat pada Gambar 1. Sebagai contoh dalam pembuatan model SIG untuk pariwisata memisahkan analisis untuk bagian darat dengan parameter: kelas lereng, ketinggian, sumberdaya air, penutupan lahan, aman bencana, yang kesemuannya disusun menurut derajat pengaruhnya pada suatu perlakuan tertentu (Tim Kerja Survey Dasar Sumber Alam Laut, 1995).
24
Informas i Keruangan T ujuan Perencanaan Keseimbangan dari :
Prospek eksploitasi
Mempertemukan keinginan masyarakat
Mengakomodasi Keberadaan
Prospek : Lokasi Sumberdaya Kualitas Sumberdaya Aliran Sumberdaya
Keinginan : Rencana Tertulis Rencana Tidak Tertulis
Keberadaan : Penggunaan lahan / laut
Keputusan : Analis is : Kepentingan Dan / atau
Pengembangan Pemanfaatan
Konflik
Pemantauan dan Perlindungan
Apa - Jika
Pemecahan Konflik
Gambar 1. Tipe Penggunaan SIG dalam Pengelolaan Pesisir (Gunawan, 1998).
25
