KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH NOMOR : 409/KPTS/TAHUN 2002
TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA SWASTA DALAM PENYELENGGARAAN DAN ATAU PENGELOLAAN AIR MINUM DAN SANITASI Menimbang
a. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur, Pemerintah mengikutsertakan badan usaha swasta untuk membangun dan mengelola infrastruktur, antara lain meliputi bidang air bersih, air limbah dan sampah; b. bahwa sesuai ketentuan pasal 13 Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor KEP.319/PET/10/1998 tentang Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur, pimpinan Departemen/LPND menetapkan lebih lanjut ketentuan tentang kerjasama tersebut dibidangnya masing-masing; c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut dipandang perlu menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Penyelenggaraan dan atau Pengelolaan Air Minum dan atau Sanitasi.
Mengingat
1. Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; 2. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 3. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 4. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi; 6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur; 7. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang, Susunan Organisasi Tugas Departemen; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2001 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA SWASTA DALAM PENYELENGGARAAN DAN ATAU PENGELOLAAN AIR MINUM DAN ATAU SANITASI
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan : (1) Penyelenggaraan dan atau Pengelolaan Air Minum adalah merupakan kegiatan investasi yang meliputi atau sebagian dari pengadaan/penyediaan/pengelolaan air baku, pengolahan air/mata air/sumur bor, perpipaan dan atau managemen sistem air minum. (2) Penyelenggaraan dan pengelolaan sanitasi adalah merupakan kegiatan investasi yang meliputi atau sebagian dari pengadaan, penyediaan, pengelolaan pencemaran ke badan air, sistem persampahan, air limbah dan atau air kotor (3) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha milik pemerintah yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan dan pengelolaan Air Minum dan atau Sanitasi; (4) Badan Usaha Swasta adalah badan hukum Indonesia atau perusahaan asing yang diizinkan beroperasi di Indonesia; (5) Dinas Teknis adalah Dinas yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi yang berada di Propinsi atau Kabupaten/Kota; (6) KPS atau Kerjasama Pemerintah dan Swasta adalah kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta yang dilakukan berdasarkan suatu perjanjian kerjasama penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi; (7) Pemerintah adalah perangkat Pemerintah Pusat yang terdiri dad Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah atau salah satu darinya; (8) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota Pasal 2 (1) (2)
Pedoman KPS dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi dimaksudkan sebagai acuan dalam mewujudkan penyelenggaraan fasilitas air minum atau sanitasi melalui KPS Pedoman KPS dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi bertujuan agar penyelenggaraan KPS dapat berlangsung secara transparan, kompetitif dan adil serta dapat dipertanggung-jawabkan BAB II PENYELENGGARAAN KPS Pasal 3
(1)
(2)
Pelaksanaan kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dilakukan sesuai dengan ketentuan Keppres No. 7 tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur serta pedoman dan petunjuk teknis yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Menteri. Penanggung Jawab kegiatan investasi KPS adalah a) Bupati/Walikota/Gubernur untuk kerjasama yang berada atau merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota/Propinsi. b) Pimpinan BUMN/BUMD atau Badan-badan lain yang telah mendapatkan pelimpahan wewenang dad Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Walikota/Bupati
Pasal 4 (1)
Kerjasama pemerintah dan badan usaha swasta dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi meliputi tahapan persiapan, pengadaan, pengikatan, monitoring dan pengakhiran investasi
(2)
Tahapan KPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a) melaksanakan identifikasi kegiatan investasi penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi, b) melaksanakan atau menyiapkan pra studi kelayakan kegiatan investasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta, c) menyiapkan institusi yang menangani penyelenggaraan kerjasama Pemerintah dan Swasta d) menyiapkan peraturan bagi pelaksanaan kerjasama Pemerintah dan Swasta. e) mendapatkan persetujuan untuk pelaksanaan kerjasama Pemerintah dan Swasta. f) melaksanakan proses prakualifikasi bagi calon penawar (investor), g) melaksanakan seleksi terhadap penawaran melalui pelelangan terbuka, h) menetapkan pemenang kerjasama Pemerintah dan Swasta. i) menyusun perjanjian kerjasama Pemerintah dan Swasta. j) melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama Pemerintah dan Swasta. k) melaksanakan pengaturan tefiadap pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan investasi I) melaksanakan monitoring kegiatan investasi . m) menyiapkan proses alih milik
(3)
Pelaksanaan kegiatan KIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti Petunjuk Teknis yang tercantum pada lampiran Keputusan Menteri ini, yang merupakan satu kesatuan pengaturan dalam keputusan ini, meliputi : a)
Petunjuk Teknis Penyiapan Kegiatan Investasi KPS
b)
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Prakualifikasi Kegiatan Investasi KIPS
c)
Petunjuk Teknis Pelelangan Kegiatan Investasi KIPS
d) e)
Petunjuk Teknis Penyiapan Perjanjian KPS Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengaturan, Monitoring dan Alih Milik Kegiatan Investasi KPS Pasal 5
Untuk pelaksanaan pedoman KIPS dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi perlu dibuat Peraturan Daerah yang didasarkan pada ketentuan - ketentuan dalam Keputusan Menteri ini BAB III PEMBINAAN TEKNIS Pasal 6
(1) (2)
Menteri bertanggungjawab atas pembinaan teknis dalam rangka pelaksanaan pedoman KPS dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi. Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a) Training,diseminasi, sosialisasi dan temu usaha b) Pemberian bantuan berupa dukungan teknis kepada Pemerintah Daerah secara terbatas dalam bentuk pendampingan atau penasehatan dan koordinasi antara instansi terkait c) Pemberian fasilitasi proses KPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku BAB IV KETENTUAN LAIN Pasal 7
(1) (2)
Keputusan Menteri dan peraturan lain dibawahnya yang telah ada dan tidak bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tetap berlaku selama belum diadakan ketetapan yang baru berdasarkan Keputusan Menteri ini. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan Menteri ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
Lampira n1: BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 (1) (2)
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Keputusan Menteri ini disebarluaskan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan atau dapat ditaksanakan.
Ditetapkan di :
JAKARTA
Pada Tanggal : 3-12-2002
-----------------------------------------MENTERI PERMUKIMAN DAN PRaSARANA WILAYAH
SOENARNO
PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA SWASTA DALAM PENYELENGGARAAN DAN ATAU PENGELOLAAN AIR MINUM DAN ATAU SANITASI
PETUNJUK TEKNIS PENYIAPAN KEGIATAN INVESTASI KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (KPS)
Jakarta, 3 Desember 2002
DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI & INVESTASI PUSAT PENGEMBANGAN INVESTASI
PETUNJUK TEKNIS PENYIAPAN KEGIATAN INVESTASI KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA I. DESKRIPSI 1.1 Maksud dan Tujuan Petunjuk Teknis Penyiapan Kegiatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dimaksudkan sebagai acuan dalam mempersiapkan kegiatan KPS, khususnya dalam penyelenggaraaan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi. Tujuan dari petunjuk teknis ini adalah untuk memberi kemudahan bagi semua aparat pada institusi pemerintah baik di Pusat maupun di Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD dan Dinas-Dinas terkait dalam mempersiapkan kegiatan KPS dalam penyelenggaraaan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi di suatu daerah. 1.2
Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Penyiapan Proyek KPS meliputi : 1. Tahap Penyusunan Identifikasi Kegiatan 2. Tahap Penyusunan Pra Studi Kelayakan 3. Tahap Penyiapan Kelembagaan 4. Tahap Penyiapan Aspek Pengaturan 5. Sosialisasi
1.3 Pengertian 1. Identifikasi Kegiatan adalah gambaran singkat yang menjelaskan adanya kebutuhan air minum dan atau sanitasi di suatu wilayah yang mempunyai indikasi untuk dikerjasamakan dengan investor swasta dan mengusulkan bentuk kerjasama yang akan di KPS kan. 2. Pra Studi Kelayakan adalah suatu kajian yang disusun oleh Dinas Teknis/BUMD selaku Penanggung Jawab Kegiatan untuk meneliti apakah kenyataan investasi yang diusulkan layak untuk dilaksanakan dari segi teknis, keuangan, kelembagaan, lingkungan dan hukum. 3. Penyiapan Kelembagaan adalah suatu tahapan dimana Pemerintah Daerah mempersiapkan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta yang terdiri dari : a. Tim KPS b. Tim Pelelangan c. Tim Monitoring d. Badan Pengatur 4. Penyiapan Aspek Pengaturan adalah suatu tahapan dimana Pemerintah Daerah rnempersiapkan kerangka pengaturan yang mendukung penyelenggaraan kerjasama Pemerintah dan Swasta yang mungkin dalam bentuk PERDA 5. Sosialisasi dan Promosi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberi informasi kepada kelornpok masyarakat, pihak eksekutif, legislative dan para investor tentang rencana kegiatan KPS sehingga diharapkan dapat mengetahui, memahami, menyetujui / menerima, mendukung suatu kegiatan investasi KPS tersebut.
II. 2.1
KETENTUAN - KETENTUAN Ketentuan Umum 1. Semua kegiatan investasi air minum dan atau sanitasi yang akan dibangun dan atau dikelola melalui KPS perlu memiliki studi pra kelayakan investasi yang lengkap yang disyahkan oleh penanggung jawab kegiatan. 2. Hasil studi pra kelayakan yang dimaksud diatas bersifat terbuka bagi semua peminat KPS namun tidak mengikat dan merupakan salah satu unsur dari dokumen pelelangan dari rencana kegiatan KPS 3. Pada tahap penyiapan kegiatan KPS, pemerintah Kota/Kabupate n/Propinsi perlu menentukan bentuk KPS dan menyiapkan kerangka pengaturan serta kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan KPS. 4. Kelembagaan KPS terdiri dari Unit KPS dan Badan Pengatur yang sebaiknya bersifat tetap dan Tim Pendukung KPS yang bersifat sementara seperti tim Pra FS, Tim Prakualifikasi, Tim Pelelangan dan Tim Monitoring. 5. Tim KPS merupakan unsur pelaksana dalam organisasi Pemerintah Kota/Kabupaten di bidang promosi, pelaksanaan dan pengembangan KPS. Dilihat kebutuhannya Unit KPS Daerah dapat merupakan Unit yang bersifat tetap. 6. Tim Pendukung KPS harus terdiri dari berbagai disiplin ilmu/keahlian yang dapat terdiri dari disiplin teknik, keuangan, hukum, kelembagaan, sosial ekonomi atau disiplin lain sesuai dengan kebutuhan yang berasal dari berbagai instansi terkait seperti Sekda, Bappeda, Dinas Teknis, BUMD dan lain-lain. 7. Badan pengatur merupakan suatu unit yang independen bebas intervensi semua pihak yang bertugas: • Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kesepakatan kerjasama; •
Mengendalikan dan mengawasi kualitas layanan (kinerjanya)
•
Pusat informasi dan penerimaan keluhan dari semua pihak
•
Penyelesaian bila terjadi sengketa antara pihak
•
Konsultasi publik dan mensosialisasikan kesepakatan-kesepakatan yang akan diimplementasikan kepada semua pihak
• Menjaga keharmonisan perjanjian kerjasama 8. Badan pengatur bisa bersifat nasional, regional atau daerah disesuaikan dengan kesepakatan yang ada dan keperluannya. Penjelasan mengenai Badan Pengatur secara rinci diatur dalam buku "Kerangka Badan Pengatur'' yang diterbitkan oleh Badan Pembina Konstruksi dan Investasi Dep. Kimpraswil. 9. Kegiatan sosialisasi dan promosi harus dilakukan sebelum dan sesudah pelaksanaan proses pelelangan serta selama kerjasama untuk memberikan pengertian dan pemahaman serta menyamakan persepsi guna mendapatkan persetujuan dan dukungan dari stakeholder.
2.2
Ketentuan Teknis 1. Kandungan antara lain:
yang terdapat dalam dokumen identifikasi kegiatan investasi mencakup
a). Cakupan dan besaran pekerjaan b). Perkiraan biaya investasi dan pentahapannya
c). Bentuk KPS d). Manfaat investasi dan manfaat KPS e). Kriteria-kriteria yang akan dipakai Untuk penyusunan dokumen identifikasi ini dibutuhkan waktu maksimum 2 bulan 2. Kandungan yang terdapat dalam dokumen pra studi kelayakan meliputi : a) Cakupan dan besaran kegiatan KPS b) Perkiraan biaya investasi dan atau penyelenggaraan dan pengelolaan c) Bentuk KPS (BOOT, BOO, Konsesi, Service kontrak, Kerjasama operasi dan Management, dll. d) Perkiraan pengembalian investasi (jangka waktu KPS) dan formulasi tarifnya. e) Manfaat KIPS f) Analisa resiko g) Informasi lain sesuai sektomya Untuk penyusunan dokumen pra studi kelayakan dibutuhkan waktu maksimum 3 bulan. 3. Tim KIDS diharapkan menjadi promotor dan `think tank' KIPS bagi suatu Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut : a). Mendata dan mencatat BUS yang sedang, berminat dan berpotensi menjadi mitra swasta; b). Mempromosikan kegiatan-kegiatan pelayanan yang akan di-KPS-kan termasuk dokumendokumen yang diperlukan untuk kegiatan tersebut; c). Memberikan bimbingan dan panduan kepada Dinas-dinas Teknis dan BUMD dan kepada tim-tim pendukung lainnya dalam pelaksanaan KPS; d). Mengidentifikasikankebutuhan pengembangan peraturan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi KPS; e). Memberikan penyuluhan kepada seluruh stake holder. III.
3.1
TAHAPAN PELAKSANAAN Pelaksanaan penyiapan kegiatan Kerjasama dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: Penyusunan Identifikasi Kegiatan 1. Melakukan kajian mengenai lokasi dan kondisi fisik daerah pelayanan, gambaran kondisi prasarana dan sarana yang ada di daerah kegiatan. 2. Melakukan kajian permintaan atau keinginan masyarakat akan pelayanan yang dibutuhkan ditinjau dari aspek sosial ekonomi, perkembangan kepadatan, distribusi maupun pengelompokan penggunaannya. 3. Menentukan jenis dan besaran investasi yang akan diusulkan dengan mempertimbangkan permintaan dan ketersediaan fasilitas serta kemampuan yang ada. 4. Menentukan struktur usulan investasi yang meliputi struktur hukum, peraturan, pengelolaan, teknis dan keuangan yang secara keseluruhan dapat menjelaskan tentang perlunya investasi swasta; 5. Memperkirakan besarnya anggaran biaya pembangunan, penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan dengan prakiraan pendapatan yang akan diperoleh dari investasi yang ditanamkan. 6. Melakukan tinjauan awal kelayakan keuangan investasi termasuk formulasi tarifnya. 7. dll disesuaikan dengan kebuituhan dari sektor yang bersangkutan.
3.2
Penyusunan Pra Studi Kelayakan 1. Melakukan kajian gambaran kondisi fisik sosial ekonomi, teknis dan finansial investasi 2. Melakukan kajian sistem penyelenggaraan dan pengelolaan infrastruktur yang ada serta penilaian kinerja fasilitas pelayanan yang ada. 3. Melakukan Survai Kebutuhan nyata. 4. Menyusun kerangka pengembangan dan parameter perencanaan pembangunan yang meliputi a). Rencana wilayah usaha dan daerah pelayanan bagi pengembangan kegiatan; b). Strategi pengembangan kegiatan investasi; c). Proyeksi kebutuhan 5. Melakukan proyeksi permintaan yang mencakup: a). Pola perkembangan daerah pelayanan b). Sasaran kegiatan c). Pertumbuhan kebutuhan yang diantisipasi d). Perkiraan pendahuluan permintaan masa mendatang 6. Memberikan uraian mengenai ketersediaan fasilitas pelayanan yang ada 7. Melakukan tinjauan terhadap altematif teknis yang meliputi: a). Garis besar solusi teknis alternatif untuk memenuhi permintaan b). Garis besar penyempurnaan fasilitas untuk masing- masing alternatif c). Tinjauan dampak sosial-ekonomi dari alternatif d). Penyiapan perkiraan biaya anggaran umum dari alternatif yang diajukan 8. Melakukan tinjauan lingkungan awal yang akan memberikan suatu rekomendasi perlu tidaknya AMDAL dalam kegiatan tersebut. 9. Menentukan Bentuk Kerjasama Pemerintah dan Swasta yang sesuai dengan kegiatan investasi yang akan di KPS kan. 10. Melakukan analisis keuangan untuk mengetahui iklim pengembalian investasi yang saling menguntungkan, termasuk struktur tarifnya. 11. Menjelaskan dasar-dasar hukum yang terkait dengan pelaksanaan KPS (aspek pengaturan dan kelembagaan) 12. Melakukan pembagian alokasi resiko dan tanggung jawab 13. Menjelaskan mengenai pengaturan pengadaan KPS yang meliputi uraian kegiatan yang akan dilakukan, jadwal pelaksanaan masing-masing kegiatan serta penanggung jawab kegiatan. a). Memberikan rekomendasi b). Apakah investasi secara teknis layak c). Apakah investasi secara finansial layak d). Apakah investasi secara keuangan layak sebagai kegiatan kerjasama e). Alternatif mana yang disarankan dan mengapa.
3.3
Penyiapan Kelembagaan Pembentukan Tim KPS dan Tim Pendukung KPS dilakukan oleh Walikota/Bupati atau Gubernur berdasarkan Surat Keputusan Walikota/Bupati atau Gubernur sesuai kewenangannya;
3.4
Penyiapan Aspek Pengaturan Pemerintah Kota/Kabupaten/Provinsi mengusulkan Peraturan penyelenggaraan KPS antara lain : 1. Perda tentang Pengadaan dan Pelaksanaan KPS di Daerah 2. Perda tentang Pelayanan Umum dan Tarif Pelayanan 3. Perda tentang Badan Pengatur (sesuai keperluan) 4. Perda tentang Lingkungan Hidup
3.5
Sosialisasi Proses sosialisasi dapat dilaksanakan dalam bentuk: 1. Penyuluhan kepada masyarakat 2. Kampanye melatui koran, radio dan televisi (jika perlu) 3. Program HUMAS 4. Pemahaman KPS pada seluruh "stake holder" 5. Pemahaman tentang bentuk-bentuk kerjasama.
IV.
KETENTUAN PENUTUP
Daerah
mengenai
1. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur kemudian dalam Tata Cara Penyiapan Kegiatan Investasi Pemerintah dan Swasta 2. Petunjuk Teknis ini disebarluaskan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan atau dilaksanakan.
PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN U5AHA SWASTA DALAM PENYELENGGARAAN DAN ATAU PENGELOLAAN AIR MINUM DAN ATAU SANITASI
PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PRAKUALIFIKASI KEGIATAN INVESTASI KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (KPS)
Jakarta, 3 Desember 2002
DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI & INVESTASI PUSAT PENGEMBANGAN INVESTASI
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PRAKUALIFIKASI KEGIATAN INVESTASI KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA I. DESKRIPSI 1.1 Maksud dan Tujuan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Prakualifikasi Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dimaksudkan untuk memberikan landasan pelaksanaan prakualifikasi dalam pemilihan Badan Usaha Swasta (BUS) yang memiliki kemampuan manajemen, teknis dan keuangan yang dapat diikutsertakan pada pelelangan KPS dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi. Tujuan dari Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi Penanggung Jawab Kegiatan dalam melaksanakan proses prakualifikasi pemilihan Badan Usaha Swasta untuk penyelenggaraan KPS dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi. 1.2
Ruang Lingkup Lingkup Petunjuk Teknis Prakualifikasi meliputi: 1. Penyiapan Dokumen Prakualifikasi 2. Pelaksanaan Prakualifikasi
1.3
Pengertian 1. Kegiatan prakualifikasi adalah kegiatan seleksi awal Badan Usaha Swasta yang berminat dalam penyelenggaraan KPS 2. Dokumen Prakualifikasi adalah dokumen yang disiapkan untuk menyeleksi Badan Usaha Swasta pada proses prakualifikasi. 3. Pengumuman Prakualifikasi adalah kegiatan pelaksanaan pengumumari melalui media massa cetak dan atau elektronik domestik atau internasional untuk mengundang pihak swasta dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan KPS. 4. Pemasukan dokumen prakualifikasi adalah pelaksanaan penyampaian dokumen prakualifikasi dalam amplop tertutup yang sudah dilengkapi oleh Badan Usaha Swasta kepada Panitia Lelang sesuai jadwal yang ditetapkan. 5. Penilaian dokumen prakualifikasi adalah pelaksanaan evaluasi terhadap dokumen prakualifikasi yang diajukan Badan Usaha Swasta sesuai dengan kriteria penilaian yang meliputi kelengkapan administrasi, pengalaman perusahaan yang retevan, kapasitas yang befiubungan dengan kemampuan personalia, peralatan, serta keuangan untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dad sektornya. 6. Penetapan peserta lulus prakualifikasi adalah menetapkan Badan Usaha Swasta yang lulus dalam prakualifikasi yang disusun dalam bentuk daftar pendek. 7. Pengumuman,- peserta lulus prakualifikasi adalah mengumumkan daftar badan usaha swasta yang lulus prakualifikasi dalam bentuk daftar pendek yang dapat diikutsertakan dalam proses pelelangan
II. KETENTUAN - KETENTUAN 2.1 Ketentuan Umum 1. Kegiatan Prakualifikasi harus diumumkan secara terbuka melalui media massa 2. Semua persyaratan yang ditentukan Panitia Prakualifikasi dalam Dokumen Undangan Prakualifikasi berlaku untuk semua peserta Prakualifikasi, tidak ada diskriminasi berdasarkan Kebangsaan dan lainnya dan atau dengan cara-cara yang tidak obyektif dan atau bertentangan dengan hukum di Indonesia. 3. Para peserta prakualifikasi dapat berbentuk perusahaan tunggal atau konsorsium 4. Batas akhir waktu dan tanggal penyerahan dokumen prakualifikasi selambatlambatnya 30 (tiga puluh) had kalender sejak pengambilan dokumen prakualifikasi; calon penawar yang menyerahkan dokumen prakualifikasi melewati batas waktu yang telah ditetapkan, dokumen akan dikembalikan tanpa dibuka. 5. Permintaan klarifikasi oleh BUS peserta prakualifikasi mengenai dokumen prakualifikasi disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) had kalender sebelum batas waktu penutupan pengajuan pendaftaran prakualifikasi. 6. Tanggapan Panitia Prakualifikasi akan diberikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) had setelah menerima permintaan klarifikasi dad BUS. 7. Panitia prakualifikasi wajib menyelesaikan prakualifikasi terhadap calon penawar potensial maksimum dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kalender setelah penutupan tanggal prakualifikasi 8. Panitia Prakualifikasi harus mendiskualifikasi BUS apabila ditemukan bahwa informasi yang disampaikannya ternyata : a) b} c)
tidak benar atau palsu. secara mated tidak akurat atau tidak lengkap. tidak akurat atau tidak lengkap, sepanjang kekurangan dimaksud tidak bersifat mated, namun BUS tidak bisa segera melengkapi/ memperbaiki kekurangan dimaksud sebagaimana diminta oleh Panitia
9. Untuk terciptanya persaingan yang terbuka di dalam penyelenggaraan pelelangan maka pada waktu penutupan pemasukan dokumen prakualifikasi, BUS yang memasukkan dokumen minimal 2 BUS dan jika: a). Pada waktu penutupan pemasukan dokumen prakualifikasi ternyata kurang dan 2 BUS yang memasukkan dokumen prakualifikasi maka harus dilakukan perpanjangan waktu pemasukan dokumen maksimum 14 hari. b). Setelah diadakan perpanjangan waktu ternyata BUS yang berminat masih kurang dari 2 BUS maka harus diadakan prakualifikasi ulang dan apabila setelah diadakan prakualifikasi ulang ternyata masih kurang dari 2 BUS maka prakualifikasi sah untuk dilanjutkan. 10. Penentuan peserta BUS yang masuk dalam daftar pendek didasarkan pada nilai batas minimal atau peringkat dari peserta prakualifikasi 11. Masa sanggah bagi peserta prakualifikasi yang didiskualifikasi maupun yang tidak masuk dalam daftar pendek adalah 7 had kalender setelah peserta menerima hasil prakualifikasi.
2.2
Ketentuan Teknis Dokumen prakualifikasi berisi informasi berikut : 1. Penjelasan singkat pekerjaan yang akan dilaksanakan meliputi lingkup kegiatan, lokasinya, jadwal waktu yang diusulkan dan jangka waktu kerja sama 2. Daftar persyaratan-persyaratan administrasi, teknis dan keuangan yang harus diajukan oleh BUS terdiri dan : a). Surat pernyataan minat untuk mengikuti Prakualifikasi b). Kelengkapan Administrasi (akte notaris pendirian perusahaan) c). Informasi tentang perusahaan BUS d). Informasi tentang kesesuaian bidang usaha dengan lingkup pekerjaan kegiatan investasi e). nformasi tentang kecukupan keahlian dan pengalaman serta kemampuan untuk menangani pekerjaan yang sesuai dengan lingkup pekerjaan investasi f). Indikasi tentang upaya-upaya dan potensi yang dimiliki guna menjamin kualitas pelaksanaan investasi sesuai dengan kinerja yang ditentukan g) Keadaan keuangan Badan Usaha Swasta (Laporan Keuangan tiga tahun terakhir yang diaudit oleh akuntan publik) h). ndikasi tentang pilihan langkah pendanaan pembangunan dan rencana investasi, termasuk informasi penyandang dana dan kreditur pendukung, serta bukti kinerja perusahaan dalam investasi. i). Bentuk asosiasi atau konsorsium yang diajukan untuk melaksanakan kegiatan investasi. 3. Kriteria Penilaian Prakualifikasi 4. Penjelasan mengenai tanggal, tempat dan waktu penyerahan prakualifikasi yang telah diisi oleh Badan Usaha Swasta yang berminat
dokumen
Tugas Panitia Prakualifikasi : 1. Menyiapkan rencana/program kerja pelaksanaan pengadaan; 2. Menyiapkan dokumen prakualifikasi, termasuk ringkasan kegiatan dan kriteriakriteia yang akan digunakan untuk mengevaluasi dokumen prakualifikasi; 3. Mempersiapkan dan mengumumkan Undangan Prakualifikasi; 4. Menerima dan mengevaluasi pendaftaran prakualifikasi serta menyiapkan daftar BUS lulus prakualifikasi; 5. Melaporkan hasil prakualifikasi kepada Penanggung Jawab Kegiatan dan Bupati/Walikota/ Gubemur; 6. Menerima dan menanggapi sanggahan atas hasil prakualifikasi 7. Menyiapkan Berita Acara penetapan peserta lulus prakualifikasi 8. Mengumumkan daftar pendek (short list) secara tertulis kepada peserta lulus prakualifikasi 9. Mengadministrasikan semua dokumen yang terkait dan menyerahkannya kepada Penanggung Jawab Kegiatan dan salinannya kepada Tim KIDS. Kriteria penilaian kualifikasi : Atas dasar kebutuhan akan informasi diatas, maka penilaian terhadap kualifikasi peserta prakualifikasi dapat didasarkan pada contoh kreteria penilaian berikut ini :
a. b.
c. d. e. f. g.
Kesesuaian bidang usaha untuk melaksanakan lingkup pekerjaan dan pelayanan yang direncanakan. Pengalaman melaksanakan pekerjaan untuk proyek serupa dalam 10 tahun terakhir dan pemikiran tetang rancangan dan desain proyek serta rencana pelaksanaan pembangunan dan pengelolaannya Langkah pendanaan untuk fase pembangunan amaupun operasi proyek, termasuk dukungan dari penyandanng dana atau kreditor potensial pemikiran tentang tariff dan kepemilikan asset proyek. Kinerja keuangan perusahaan berdasarkan neraca perusahaan yang sudah diaudit akuntan public Skema penjaminan kualitas yang diusulkan guna memenuhi tolok ukur kinerja yang disebutkan dalam uraian singkat proyek Kelengkapan persyaratan administrasi yang ditentukan dalam dokumen prakualifikasi. Bentuk asosiasi atau konsorsium yang diajukan untuk melaksanakan proyek yang direncanakan.
III. 3.1
TAHAPAN PELAKSANAAN Pembentukan Panitia Prakualifikasi Tugas Panitia Prakualifikasi mulai dad proses penyiapan dokumen prakualifikasi sampai mengumumkan daftar pendek
3.2
Penyiapan Dokumen Prakualifikasi
3.3
Pengumuman Prakualifikasi 1. Menyiapkan pengumuman undangan prakualifikasi yang dengan jelas mengindikasikan : a) Nama dan lokasi kegiatan b) Nama, alamat, nomor telepon dan faksimile dari penanggungjawab c) Nama dari personil yang dapat dihubungi dan dimana dokumen prakualifikasi dapat diperoleh d) Waktu dan tanggal dari penutupan prakualifikasi dan prosedur bagi calon peminat untuk menyerahkan permohonan prakualifikasi. e) Ketentuan apakah penawaran dilakukan berdasarkan sistem satu atau dua tahap 2. Menyampaikan format Man tersebut ke media massa (media cetak dan elektronik) domestik atau internasional
3.4
Pemasukan dokumen Prakualifikasi 1. Membuka/menerima pendaftaran bagi perusahaan yang berminat untuk mengikuti proses prakualifikasi 2. Menyerahkan paket dokumen prakualifikasi kepada peserta prakualifikasi 3. Menerima kembali dokumen prakualifikasi yang telah diisi oleh peserta prakualifikasi sesuai dengan jangka waktu pengembalian yang telah ditentukan. 4. Menyusun berita acara pemasukan dokumen prakualifikasi
3.5
Penilaian Dokumen Prakualifikasi 1. Membuka dokumen prakualifikasi yang telah diajukan peserta prakualifikasi.
2. Melakukan evaluasi atau penilaian terhadap dokumen prakualifikasi yang telah diajukan peserta prakualifikasi. Dokumen prakualifikasi yang telah diisi oleh pemohon/pendaftar akan dievaluasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan 3. Panitia prakualifikasi membuat kriteria yang akan dipakai disesuaikan dengan kegiatan investasi yang akan dilakukan dan disebarluaskan kepada semua pihak 4. Menyusun berita acara penilaian dokumen prakualifikasi 3.6
Penetapan Peserta Lulus Prakualifikasi 1. Menetapkan peserta lulus prakualifikasi berdasarkan hasil evaluasi sesuai dengan kritreria penilaian yang ditetapkan. 2. Menyusun berita acara penetapan peserta lulus prakualifikasi
3.7
Pengumuman Peserta Lulus Prakualifikasi 1. Menyusun daftar pendek (shortlist) 2. Mengumumkan daftar pendek secara tertulis kepada peserta lulus prakualifikasi 3. Memberikan masa sanggah bagi peserta prakualifikasi yang didiskualifikasi yaitu 15 hari setelah peserta menerima berita didiskualifikasi.
IV.
KETENTUAN PENUTUP 1. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur kemudian dalam: •
Tata cara Prakualifikasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta.
•
Spesifikasi Teknis Prakualifikasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta.
• Metode Uji / Evaluasi Prakualifikasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta. 2. Petunjuk Teknis ini disebarluaskan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan atau dilaksanakan.
Lampiran 3 : PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA 51NASTA DALAM PENYELENGGARAAN DAN ATAU PENGELOLAAN AIR MINUM DAN ATAU SANITASI
PETUNJUK TEKNIS
PELELANGAN KEGIATAN INVESTASI KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (KPS)
Jakarta, 3 Desember 2002
DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI & INVESTASI PUSAT PENGEMBANGAN INVESTASi
PETUNJUK TEKNIS PELELANGAN KEGIATAN INVESTASI KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA I. DESKRIPSI 1.1 Maksud dan Tujuan Petunjuk Teknis Pelelangan dimaksudkan untuk memberikan landasan pelaksanaan pelelangan dalam rangka kerjasama pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan badan usaha swasta dalam penyelenggaraan dan pengelolaan air minum dan atau sanitasi. secara adil, terbuka, transparan, kompetitif, dan bertanggunggugat Tujuan dari petunjuk teknis ini adalah untuk memberi kemudahan bagi semua aparat pada institusi pemerintah baik di Pusat maupun di Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD dan Dinas-dinas terkait dalam pelaksanaan pelelangan KPS dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi. 1.2
Ruang Lingkup Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini mencakup: 1. Penyiapan dokumen pelelangan 2. Pelaksanaan pelelangan.
1.3
Pengertian 1. Dokumen Pelelangan adafah dokumen yang disediakan kepada semua peserta yang lulus prakualifikasi yang secara jelas menetapkan peraturan pelelangan dan minimal harus menyertakan Pedoman Pengajuan Penawaran (PPP), pra studi kelayakan, dan rancangan Perjanjian Kerjasama. 2. Dokumen Penawaran adalah dokumen usulan yang diajukan oleh peserta lelang untuk melengkapi Pedoman Pengajuan Penawaran yang mencakup dokumen usulan teknis dan keuangan. 3. Panitia Lelang adalah panitia yang melaksanakan kegiatan lelang untuk penyelenggaraan dan atau pengelolaan infrastruktur bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah melalui kerjasama pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan badan usaha. 4. Pedoman Pengajuan Penawaran adalah bahan acuan bagi peserta lelang dalam penyusunan penawaran yang tanggap dan responsif yang minimal mencakup gambaran kegiatan yang dikerjasamakan, tolok ukur, persyaratan keuangan, alokasi resiko, tata cara pengajuan penawaran, serta kriteria (teknis dan keuangan) dan prosedur penilaian. 5. Pelelangan adalah kegiatan pemilihan Badan Usaha Swasta yang telah lulus prakualifikasi untuk melaksanakan kegiatan kemitraan. 6. Tolok Ukur adatah standar kinerja minimum yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha Swasta dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama yang meliputi aspek teknis dan keuangan.
II. KETENTUAN-KETENTUAN 2.1 Ketentuan Umum 1. Proses pengadaan KPS dilakukan dengan cara pelelangan. 2. Penanggung Jawab Kegiatan KIDS membentuk Panitia Lelang. 3. Panitia Lelang menyiapkan Dokumen Pelelangan yang disahkan oleh Penanggung Jawab Kegiatan KPS.
4. Panitia Lelang wajib menyediakan Dokumen Pelelangan kepada semua peserta yang lulus prakualifikasi. 5. Badan Usaha Swasta atas inisiatif sendiri dapat memprakarsai kegiatan Kerjasama yang akan diproses melalui pelelangan yang adil, terbuka, transparan, kompetitif dan bertanggung-gugat dengan ketentuan sebagai berikut: a). Penanggung Jawab Kegiatan KIDS dapat memberikan kompensasi terhadap hasil studi kelayakan atau memberikan hak tambahan nilai dalam proses pelelangan kepada pemrakarsa. Kompensasi atau tambahan nilai tersebut dirundingkan dan tidak boieh lebih besar dari yang secara wajar diperlukan untuk menghargai prakarsa dan biaya yang telah dikeluarkan, dengan didukung oleh dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. b). Tambahan nilai bagi pemrakarsa kegiatan KPS dalam evaluasi pelelangan besarnya ditentukan oleh Penanggung Jawab Kegiatan KPS dan harus diumumkan secara terbuka dan transparan kepada semua peserta lelang dengan ketentuan bahwa: 1) pemrakarsa telah mengajukan studi kelayakan dan hasilnya telah disetujui oleh Penanggung Jawab Kegiatan KIPS; 2) pemrakarsa telah lulus prakualifikasi, c). Penanggung Jawab berhak menggunakan, melakukan perubahan, dan mengumumkan kepada publik hasil studi kelayakan setelah tercapai kesepakatan tentang penambahan nilai sebagai kompensasi prakarsa studi kelayakan. d). Jika tidak tercapai kesepakatan antara Penanggung Jawab Kegiatan KIDS dengan Badan Usaha tentang tambahan nilai dalam lelang atau besarnya kompensasi atas studi kelayakan, atau jika Pemerintah danlatau Pemerintah Daerah memutuskan untuk tidak mengadakan perundingan, maka kegiatan KIDS dapat ditawarkan dalam pelelangan yang adil, transparan, terbuka, kompetitif, dan bertanggung-gugat dengan menggunakan hasil studi kelayakan baru yang tidak boleh melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atas studi kelayakan milik pemrakarsa. 6. Penawaran dan dokumen lainnya yang diserahkan oleh penawar dan hal yang berhubungan dengan penawaran harus disiapkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila dalam pelaksanaan pelelangan terjadi perselisihan, dokumen yang dijadikan acuan adalah dokumen dalam Bahasa Indonesia. 7. Penawaran dan dokumen lainnya yang diserahkan oleh penawar harus mengikuti format yang telah ditentukan ° oleh Panitia lengkap dengan data elektronik. 8. Informasi tambahan, penjelasan, pembetulan kesalahan atau perubahan terhadap dokumen pelelangan harus diberikan kepada peserta lelang secara tertulis dan resmi. 9. Apabila perlu, semua penawar dapat diberikan tambahan waktu sesuai kesepakatan yang ditetapkan dalam rapat peMjelasan pelelangan. Perubahan tersebut hanya dilakukan 1 (satu) kali. 10. Panitia Lelang akan mengadakan Rapat Penjelasan Pra Pelelangan tidak kurang dari 7 (tujuh) hari kalender dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dikeluarkannya Undangan Pelelangan. 11. Penyerahan Dokumen Penawaran paling cepat 30 (tiga puluh) hari kalender dan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal dikeluarkannya Dokumen Pelelangan, tergantung tingkat kesulitan, skala, dan kondisi kesiapan proyek. 12. Peserta lelang menyerahkan Dokumen Penawaran kepada Panitia Lelang sesuai dengan tempat, tanggal, dan waktu yang ditentukan dalam Dokumen
Pelelangan dan atau addendumnya. Panitia Lelang wajib menjaga, mengamankan, dan tidak diperkenankan membuka Dokumen Penawaran sampai waktu pembukaan yang telah ditetapkan. 13. Panitia Lelang dapat menolak penawaran yang diajukan oleh Badan Usaha Swasta dan dapat mengadakan pelelangan ulang. 14. Penanggung Jawab Kegiatan KPS wajib menolak suatu penawaran yang tanggap dari salah satu peserta lelang yang mengajukan, menawarkan, memberi, atau menyetujui akan memberi secara langsung maupun tidak langsung kepada pejabat atau karyawan manapun yang sedang dipekerjakan atau pernah dipekerjakan oleh Penanggung Jawab Kegiatan KPS atau instansi pemerintah lainnya suatu pemberian dalam bentuk apapun, tawaran pekerjaan atau barang, jasa atau benda apa pun lainnya, sebagai perangsang berkenaan dengan tindakan atau keputusan yang akan diambil atau prosedur yang akan diikuti oleh Penanggung Jawab Kegiatan KPS sehubungan dengan penilaian penawaran. 15. Panitia Lelang dapat melakukan pelelangan ulang jika penawaran yang diajukan tidak memenuhi persyaratan yang ada dalam Dokumen Pelelangan atau hanya terdapat kurang dari dua penawaran yang memenuhi syarat atau dua penawaran yang mempunyai hubungan kepemilikan. Apabila setelah dilakukan pelelangan utang temyata hanya terdapat kurang dari dua penawaran yang memenuhi persyaratan maka proses pelelangan dapat dilanjutkan. 16. Surat jaminan penawaran peserta yang tidak menang dalam peletangan akan dikembalikan setelah tanggal penetapan pemenang, dan apabila peserta mengundurkan diri setelah memasukkan Dokumen Penawaran maka surat jaminan penawaran tersebut menjadi milik negara. 17. Panitia Pelelangan menanggapi sanggahan BUS yang tidak berhasil dalam pelelangan (jika ada) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima sanggahan. 2.2 2.2.1
KetentuanTeknis Dokumen Pelelangan Dokumen Peletangan harus secara jelas menetapkan peraturan pelelangan dan harus minimal menyertakan hal-hal sebagai berikut : 1) Undangan Pelelangan yang mencantumkan nama Kegiatan KPS, narna alamat, nomor telepon dan fax panitia lelang, contact person, waktu dan tempat pengambilan dokumen pelelangan serta pelaksanaan rapat penjelasan (aanwijzing). 2) Pedoman Pengaiuan Penawaran (PPP) yang berisi : A. Pendahuluan yang memuat tentang maksud dan tujuan dari penyusunan PPP B. Petunjuk Bagi Para Peserta Pelelangan: a). Ikhtisar Gambaran KPS berisi uraian ringkas mengenai kegiatan investasi yang berisikan penjelasan umum dan tujuan investasi, ruang lingkup, hasil yang diharapkan, masyarakat yang akan menikmati, rancangan dan standar kinerja minimum; b) Prosedur pengajuan penawaran yang mencakup masa berlaku penawaran; cara pemasukan penawaran (satu/dua amplop); tanggal, batas waktu dan tempat pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran; prosedur pembukaan Dokumen Penawaran; jaminan penawaran dan masa berlakunya dari bank pemerintah yang nilainya ditetapkan oleh Panitia Lelang. c) Keterangan Minimum
•
Persyaratan administratif yang harus memuat : (i) surat penawaran yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, atau oleh seluruh direktur anggota konsorsium jika ada; (ii) surat kuasa yang memuat nama lengkap, jabatan, dan alamat orang yang diberi kuasa; (iii) Surat jaminan penawaran; (iv) surat pernyataan kesediaan dari bank untuk mendukung pembiayaan investasi jika peserta lelang telah mendapatkan kontrak kerjasama; • Ringkasan Eksekutif; ikhtisar tentang penawaran teknis lebih kurang lima halaman; • Kualifikasi Teknis, Manajemen, dan Keuangan peserta pelelangan untuk melakukan perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan kegiatan investasi dalam rangka perjanjian Kerjasama Pemerintah-BUS; • Pendekatan Kerja; menggambarkan pendekatan peserta lelang terhadap kelayakan operasional dan teknis yang meliputi gambaran bagaimana mengembangkan, mengelola, melaksanakan, dan memelihara prasarana dan sarana, termasuk : (i) rencana pembangunan; (ii) standar konstruksi; (iii) rencana manajemen dan operasional; (iv) rencana pemeliharaan; (v) rencana dokumentasi asset; (vi) pendekatan teknis dan administratif; (vii) jadwal implementasi; • Rencana Investasi dan Proyeksi Keuangan; • Kemampuan dan Sumber Pendanaan tentang dukungan pembiayaan kegiatan investasi apabila peserta lelang telah mendapat persetujuan; dan kontribusi modal. • Standar Kinerja; memuat pengertian dan menuhan peserta lelang terhadap Tolok Ukur yang telah ditetapkan; • Pengembalian investasi dengan tingkat pengembalian yang wajar dan perumusan tarif yang dipakai • Konsep hubungan kerja; menunjukkan langkah-langkah yang diusulkan peserta lelang untuk mengadakan hubungan dengan pemanfaat; • Konsep sosialisasi dan hubungan masyarakat; menunjukkan gambaran langkah-langkah yang diusulkan peserta lelang untuk meningkatkan pelayanan; • Pengembangan sumber daya manusia; menggambarkan kebijakan bidang SDM bagi eksekutif, staf manajemen, dan staf operasional; • Laporan Kinerja; menggambarkan pengertian dan cara peserta lelang untuk memenuhi persyaratan laporan kinerja, yaitu Laporan Keuangan dan Kemajuan Rencana Usaha (Business Plan) yang meliputi pelaksanaan fisik investasi dan aspek operasional; d). Penanganan asset meliputi asset yang telah ada maupun yang akan dibangun oleh Badan Usaha Swasta harus jelas pengaturannya. e). Kebutuhan dana penanggungjawab Kegiatan KPS yang meliputi royalty, sewa asset (kompensasi asset), biaya supervisi, biaya badan regulator (bila dibutuhkan), biaya independen auditor f) Terminasi atau pengakhiran; pengaturan mengenai pengakhiran yang dapat terjadi pada masa kerjasama berjalan atau pada akhir masa kerjasama. g) Pinalti; pengaturan mengenai sanksi apabila tidak memenuhi tolok ukur yang ditetapkan h) Kriteria Penilaian; ketentuan yang berisikan bobot penilaian untuk mengevaluasi dokumen penawaran BUS i). Prosedur Penilaian; ketentuan yang mengatur tahapan dan tata cara penilaian dokumen penawaran BUS .
3). Pra Studi Kelayakan: diatur dalam Petunjuk Teknis Penyiapan Kegiatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta 4). Rancanpan Perianiian Keriasama; diatur dalam Petunjuk Teknis Penyiapan Perjanjian Kerjasama 2.2.2
Kriteria Evaluasi Kriteria Penilaian Administrasi Didasarkan Pada: a). Struktur kepemilikan modal atau kepengurusan perusahaan harus memastikan bahwa peserta lelang tidak berada dalam satu kendali pemilik modal atau kepengurusan perusahaan sehingga tidak memungkinkan kolusi di antara peserta lelang yang akan merugikan Pemerintah. b). Isi dokumen Penawaran untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaiannya dengan ketentuan Dokumen Penawaran. c). Dokumen penting lainnya seperti akta pendirian perusahaan, Surat Izin Usaha, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut adalah benar, jelas, dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kriteria Penilaian Teknis Didasarkan Pada : a). Pendekatan kegiatan investasi; menggambarkan pendekatan peserta lelang terhadap kelayakan operasional dan kelayakan teknis Kerjasama sebagai ringkasan dari studi kelayakan yang dibuat peserta lelang. b). Penyelenggaraan menggambarkan bagaimana peserta lelang menyelenggarakan kegiatan investasi secara teknis sesuai lingkup pekerjaan. c). Desain-dasar (basic design) yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan kriteria teknis dan standar lingkungan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penawaran. d). Rencana teknis yang diusulkan, apakah sudah mempertimbangkan hasil survei atau penelitian lapangan dan apakah sudah disusun jadwal pelaksanaannya. e). Pengaturan organisasi yang diusulkan; pengaturan operasi dan pemeliharaan harus dijabarkan dengan jelas agar menjamin kinerja yang direncanakan sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. f). Operasional; menggambarkan bagaimana peserta lelang mengelola, mengoperasikan, dan memelihara aset investasi untuk mencapai kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan sesuai dengan standar kinerja operasional. g) Rencana pembiayaan: • Perhitungan biaya harus lengkap dengan memperhitungkan semua pembiayaan mulai dari penyiapan desain konstruksi, dan pengoperasiannya termasuk perkiraan dana cadangan (contingency) untuk menutup kemungkinan kenaikan biaya (cost overrun), keterlambatan pekerjaan dll. • Perhitungan biaya harus mencakup pembiayaan personel/tenaga ahli, biaya operasi dan pemeliharaan, besarnya modal kerja dan peruntukannya, biaya penggantian dan perbaikan selama masa pembangunan dan pengoperasian, termasuk perolehan lisensi, izin serta pajak-pajak. h). Analisis keuangan : • Menggunakan prinsip "discounted present value"; tingkat suku bunga (discount rate) yang dipergunakan dalam perhitungan adalah discount rate "Sertifikat Bank Indonesia" untuk 3 (tiga) bulan pada tanggal yang telah disepakati atau discount rate lain yang telah disetujui;
•
i). j) k).
I). m). n). o).
Proyeksi keuangan yang dipergunakan dalam menyusun periawaran harus sesuai dengan ketentuan desain teknis (basic design) dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan yang dilengkapi dengan data elektronik beserta rumusannya serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan pada dokumen pelelangan. • Proyeksi keuangan dari semua penawaran dievaluasi terhadap periode masa kerjasama sebagaimana yang tertulis pada Dokumen Pelelangan. • Mata uang yang dipergunakan untuk evaluasi penawaran adalah Rupiah Indonesia, apabila terdapat komponen yang menggunakan mata uang asing, maka nilai tukar yang dipakai untuk membandingkan adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pemasukan Dokumen Penawaran atau tanggal lain yang ditetapkan pada Dokumen Pelelangan. • Konsistensi antara jadwal pelaksanaan proyek, proyeksi keuangan dan bantuan pemerintah sebagai bagian dari usulan keuangan yang sudah dinyatakan secara tepat dan jelas serta diperhitungkan dalam analisis. Kemampuan keuangan; memperlihatkan keterangan keuangan yang memadai untuk mengembangkan komponen investasi. Standar Kinerja; memuat pengertian dan pemenuhan peserta lelang terhadap standar kinerja. Struktur tarif; menunjukkan gambaran mengenai struktur tarif yang diusulkan peserta lelang yang harus menjamin pengembalian biaya. Struktur tarif tersebut dapat mengacu, tetapi tidak harus, kepada Permendagri Nomor 2 Tahun 1998. (khusus untuk sektor air minum) Konsep Hubungan Pelanggan; menunjukkan langkah-langkah yang diusulkan peserta lelang untuk mengadakan hubungan dengan para pelanggan. Konsep Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat; menggambarkan langkahlangkah yang diusulkan peserta lelang untuk meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih. Rekrutmen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; menggambarkan mengenai kebijakan di bidang SDM mulai dari rekrutmen sampai pengembangan bagi eksekutif, staf manajemen, dan staf operasional. Laporan Kinerja; menggambarkan pengertian dan cara peserta lelang untuk memenuhi persyaratan dad Laporan Kinerja, yaitu Laporan Keuangan dan Laporan Teknis yang meliputi pelaksanaan fisik investasi, aspek operasional, dan pelayanan terhadap kinerja.
Kriteria Penilaian Keuangan Didasarkan Pada: Perhitungan pengembalian investasi yang sesuai dengan pedoman yang tertulis pada Dokumen Pelelangan. III.
TAHAPAN PELAKSANAAN Tahapan yang harus dilakukan dalam proses pelelangan Kegiatan Kerjasama adalah sebagai berikut : 1. Penyiapan Dokumen Pelelangan, sesuai dengan yang telah diatur dalam Ketentuan Teknis butir 2.2.1. 2. Konsultasi Awal dengan BUS, untuk mendapatkan kesepakatan format Pedoman Pengajuan Penawaran dan Konsep Perjanjian Kerjasama
3.
Penyampaian Surat Undangan dan Dokurnen Pelelangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi atau yang masuk dalam Daftar Pendek. 4. Pelaksanaan Rapat Penjelasan (aanwijzing) 5. Penyusunan Dokumen Penawaran (Proposal): Dokumen Penawaran atau proposal harus disiapkan oleh para peserta lelang dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Isi dan format dokumen ini harus memuat hal-hal yang ditentukan dalam Pedoman Pengajuan Penawaran. 6. Penyerahan Dokumen Penawaran: Dokumen Penawaran atau proposal diserahkan kepada panitia pada waktu dan tanggal yang telah ditetapkan. 7. Pembukaan Dokumen Penawaran: Panitia pelelangan membuka dokumen penawaran di depan peserta pelelangan. Peserta pelelangan tidak dapat melakukan perbaikan, perubahan atau mengganti penawaran setelah Dokumen Penawaran dibuka. Penawaran dinyatakan gugur apabila salah satu dari kelengkapan administrasi Dokumen Penawaran tidak dipenuhi dan akan dimasukkan dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran. 8. Evaluasi dan Penilaian Dokumen Penawaran : Panitia Pelelangan akan mengevaluasi Dokumen Penawaran Teknis dengan menggunakan kriteria penilaian sebagaimana diuraikan pada Pedoman Pengajuan Penawaran. Hasil evaluasi Penawaran Teknis akan diumumkan kepada seluruh peserta lelang. Hanya Penawaran Keuangan dari peserta lelang yang mengajukan Penawaran Teknis dengan skor yang sama atau lebih dari skor minimum yang disepakati yang akan dibuka di hadapan peserta lelang. 9. Klarifikasi adalah tahapan dimana Panitia Pelelangan meminta penjelasan terhadap Badan Usaha peserta pelelangan tentang hal-hal yang tidak jelas atau tidak konsisten dalam penawaran Badan Usaha tsrsebut. 10. Penetapan Peringkat Peserta Pelelangan, ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan klarifikasi terhadap peserta pelelangan. 11. Pelaksanaan Negosiasi adalah tahapan dimana Panitia Pelelangan bersama Badan Usaha dimungkinkan melakukan negosiasi biaya untuk meperoleh harga yang optimal bagi kedua belah pihak. Negosiasi dilakukan dengan BUS peringkat pertama dan apabila tidak dicapai kesepakatan, dapat dilakukan negosiasi dengan BUS peringkat selanjutnya. Mated negosiasi tidak menyangkut masalah tolok ukur yang tercantum dalam Dokumen PPP. 12. Penetapan Pemenang, Setelah dicapai kesepakatan dalam klarifikasi/ negosiasi dengan BUS, Panitia Pelelangan menyampaikan calon pemenang kepada Penanggung Jawab KPS untuk ditetapkan sebagai pemenang. IV.
KETENTUAN PENUTUP 1. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur kemudian dalam : - Tata cara Penyusunan Pengajuan Proposal Kerjasama Pemerintah dan Swasta. - Spesifikasi Teknis Kerjasama Pemerintah dan Swasta. - Metode Uji / Evaluasi Proposal Kerjasama Pemerintah dan Swasta 2. Petunjuk Teknis ini disebarluaskan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan atau dilaksanakan.
Lampiran 4 : PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA SWASTA DAl.AM PENYELENGGARAAN DAN ATAU PENGELOLAAN AIR MINUM DAN ATAU SANITASI
PETUNJUK TEKNIS
PENYIAPAN PERJANJIAN KEGIATAN INVESTASI KEJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (KPS)
Jakarta, 3 Desember 2002
DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI & INVESTASI PUSAT PENGEMBANGAN INVESTASI
PETUNJUK TEKNIS PENYIAPAN PERJANJIAN KEGIATAN INVESTASI KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA I. DESKRIPSI 1.1 Maksud dan Tujuan Petunjuk Teknis Perjanjian Kerjasama dimaksudkan untuk memberikan landasan penyiapan perjanjian kerjasama dalam rangka kerjasama pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan badan usaha swasta (KPS) dalam penyelenggaraan dan a atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi. Tujuan dari Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan kernudahan bagi semua aparat pada institusi pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah, BUMN/BUMD dan Dinas-dinas terkait dalam penyusunan dokumen perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi. I. 2.
Ruang Lingkup Ruang,lingkup Petunjuk Teknis ini mencakup: 1. Penyiapan Dokumen Perjanjian Kerjasama 2. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama 3. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
1.3.
Pengertian 1. Perjanjian Kerjasama adalah dokumen yang memuat kesepakatan hukum tertulis antara Penanggung Jawab Kegiatan, investasi KPS dengan BUS yang berisi tentang hak dan kewajiban dasar dari kedua belah pihak dan akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kerjasama. 2. Penandatanganan Dokumen Perjanjian Kerjasama adalah penandatangan dokumen perjanjian kerjasama yang telah disusun dan disetujui oleh pihak-pihak yang akan melakukan kerjasama. 3. Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan adalah pemenuhan semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak sebelum perjanjian kerjasama berlaku efektif secara keseluruhan. 4. Pemberlakuan Tanggal Efektif adalah pemberlakuan dimulainya pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan efektif. 5. Pengesahan Dokumen Perjanjian Kerjasama adalah pengesahan dokumen perjajian yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak melakukan kerjasama oleh notaris untuk mendapatkan akte perjanjian kerjasama.
I I . K E T E N T U A N - K E T E N T U A N
2.1.
Ketentuan Umum 1. Syarat sahnya perjanjian yaitu: a). adanya kesepakatan b). kecakapan c). suatu hal tertentu
d), sebab yang "halal" 2. Kerjasama dilaksanakan dengan itikad baik dalam suatu hubungan yang saling mempercayai dan terbuka untuk keuntungan bersama termasuk masyarakat pemakai. 3. Keuntungan, resiko dan kewajiban yang terkait terbagi secara seimbang diantara para pihak 4. Tidak ada satu pihak pun yang memperoleh keuntungan secara tidak wajar atas pihak lain 5. Sistem dan sifat hukum perjanjian : Sistem Terbuka, Hukum Pelengkap (optional law). Asas Kebebasan Berkontrak, dan Asas Konsensualisme 2.2.
Ketentuan Teknis 1. Hal-hal pokok yang ada di dalam dokumen perjanjian kerjasama adaiah: a. Pendahuluan Rincian hukum sebagai landasan kerjasama Garis besar kerangka hukum untuk persyaratan pendahuluan Hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan tambahan b. Pengertian dan definisi • Pengertian-pengertian tertentu • Definisi dan penafsiran c. Lingkup kegiatan investasi •
Rincian lingkup kerjasama yang menyeluruh dan pentahapan investasinya
•
Lingkup tugas masing-masing pihak Persyaratan Pendahuluan
d. Persyaratan Pendahuluan • Isi persyaratan pendahuluan • Pemberitahuan pemenuhan persyaratan pendahuluan • Jangka waktu pemenuhan • Kegagalan dalam memenuhi persyaratan pendahuluan e. Jaminan Pelaksanaan dimaksudkan Jaminan Sementara • Nilai jaminan pelaksanaan • Pengembalian jaminan penawaran Pemyataan dan Jaminan f. Pernyataan dan Jaminan • Pernyataan dan Jaminan Pihak Pertama • Pernyataan dan Jaminan Pihak Kedua • Pernyataan sumber dana g. Jangka waktu perjanjian kerjasama •Tanggal Efektif •Jangka waktu •Perpanjangan h. Rencana Kegiatan Investasi i. Hak dan Kewajiban • Hak dan kewajiban masing-masing pihak • Kewajiban pada saat pengakhiran • Kondisi dimana perjanjian dapat ditambah atau dikurangi • Resiko yang harus dipikul oleh para pihak j. Standar Kinerja • Target teknis dan kualitas pelayanan yang ditetapkan
• Pengawasan terhadap standar dan persyaratan teknis dan kualitas yang ditetapkan • Kewajiban-kewajiban para pihak dalam menjaga standar kualitas pelayanan k. Pengembalian Investasi • Perhitungan pengembalian investasi dengan nilai pengembalian yang wajar. I. Sanksi • Dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian kerjasama m. Pengawasan • Tugas Penanggung Jawab KPS untuk mengawasi pelaksanaan kerjasama n. Audit • Pengawasan kinerja keuangan oleh akuntan publik yang independen o. Pengalihan aset • Pengaturan mengenai pengalihan aset kepada pihak swasta • Jaminan bahwa pihak swasta akan melaksanakan pengelolaan aset dengan baik • Masa pengalihan aset Penyerahan kembali aset kepada pihak • pemerintah p. Keadaan memaksa atau force majeure •Jenis dan bentuk-bentuk peristiwa yang dapat dikategorikan force majeure •Hak dan tanggung jawab pihak yang terkena force majeure q. Pengakhiran kerjasama •Hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian •Hak dan tanggung jawab para pihak yang mengakhiri perjanjian r. Penyelesaian Perselisihan • Pengaturan terhadap penyelesaian perselisihan • Pengajuan kepada badan arbitrasi bilamana musyawarah tidak memperoleh kesepakatan. s. Ketentuan lain • Hal-hal menyangkut kerahasiaan • Perubahan perjanjian • Hal-hal yang menyangkut ganti rugi Kekuatan mengikat dari isi perjanjian • 2. Persyaratan pendahuluan dapat berupa: • Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond): Pemenang Lelang menyerahkan suatu Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) yang diterbitkan oleh Bank yang bonafid dengan jangka waktu dan besaran nilai sesuai kesepakatan bersama dan didasarkan pada besaran investasi. • Jaminan Asuransi Aset • Kelengkapan Staf Administrasi dan Operasional: Penunjukan bukti oleh pemenang lelang tentang kelengkapan staf administrasi dan operasional yang diperlukan untuk pelaksanaan Kerja Sama; • Jaminan Pendanaan: Bukti tentang dukungan pendanaan investasi sesuai dengan rencana investasi Pemenang Lelang dalam Usulan Finansial dari Bank dan atau lembaga keuangan yang bonafid; • Persetujuan terhadap Perjanjian Kerjasama • Perijinan Pemerintah: Semua Perijinan Pemerintah yang diperlukan dan relevan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, jika ada, telah diperoleh
•
• • • • •
salah satu atau semua Pihak dan setelah Tanggal Efektif akan tetap berlaku penuh; dan Sertifikat Pemyataan dan Jaminan: Pemyataan dan Jaminan Masingmasing Pihak secara material adalah benar dan tepat pada saat dan sejak Tanggal Efektif dan setiap Pihak telah menerima sertifikat kebenaran dan ketepatan tersebut yang ditandatangani oleh wakil yang sah dari masingmasing Pihak. Petunjuk Pelaksanaan Operasional Untuk Pelaksanaan Proses Sosialisasi Kegiatan KPS Kesepakatan terhadap format dan prosedur laporan kinerja dan laporan yang akan disampaikan kepada pihak kedua Escrow Account, jika ada Inventarisasi dan survei kondisi aset, jika ada
3. Ketentuan mengenai waktu dalam pemenuhan persyaratan pendahuluan adalah sebagai berikut. • Jangka waktu pemenuhan persyaratan pendahuluan untuk masing-masing pihak maupun perpanjangannya ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antar pihak. Pada umumnya jangka waktu penetapan persyaratan pendahuluan adalah 3-12 bulan, tergantung jenis dan jangka waktu perjanjian kerjasama. Untuk kontrak yang sederhana seperti manajemen kontrak jangka waktu pemenuhan persyaratan pendahuluan adalah 3 bulan sedangkan untuk kontrak konsesi 6-12 bulan. • Apabila kedua belah pihak telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dan melengkapi Persyaratan Pendahuluan, maka Perjanjian Kerja Sama berlaku efektif dan pelaksanaan Kerja Sama dapat segera dilaksanakan oleh Mitra Swasta dalam waktu 10 (sepuluh) Hari sejak ditandatangani Berita Acara Pemberlakuan Perjanjian Kerja Sama Efektif tersebut. III. TAHAPAN PELAKSANAAN 3.1 Penyusunan Perjanjian Kerjasama 1. Latar belakang diadakannya suatu transaksi perlu dipahami sehingga dapat ditetapkan garis yang jelas mengenai target yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak. 2. Skema transaksi yang dipilih dan akan diaplikasikan oleh para pihak hendaknya perlu diperhatikan unsur-unsur penentu, dimana skema transaksi tersebut harus layak atau memungkinkan baik dari segi hukum atau peraturan perundangundangan dan teknis pelaksanaan. 3. Skema transaksi yang telah dipilih kemudian dapat dituangkan ke dalam mated dokumen kerjasama, lengkap dengan beberapa aspek terkait yaitu teknis, keuangan, komersial, dan hukum. 3.2
Pelaksanaan Penyelesaian Mated Perjanjian Kerjasama Pelaksanaannya dilakukan setelah ditentukan pemenang dari tahapan pelelangan. 1. Mengatur strategi pembahasan dengan menetapkan posisi, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak penandatangan perjanjian 2. Mengidentifikasi masing-masing permasalahan yang ingin diselesaikan 3. Menentukan waktu pertemuan 4. Menyiapkan perjanjian kerjasama dan mated yang akan diangkat dalam negosiasi. 5. Menyiapkan undangan pembahasan
6. Mengundang pihak-pihak yang akan melakukan pembasan 7. Mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak pelaku kerjasama 8. Mendiskusikan permasalahan teknis, keuangan, sumber daya manusia / personil, serta hukum yang perlu disesuaikan lebih lanjut dalam dokumen perjanjian kerjasama 9. Mencatat materi yang telah disepakati di dalam diskusi dan membuat berita acara kesepakatan 10. Menentukan jadwal pertemuan selanjutnya (jika diperlukan). 3.4
Finalisasi Dokumen Perjanjian Kerjasama
3.5
Penandatangan Perjanjian Kerjasama 1. Mempersiapkan dokumen perjanjian kerjasama yang telah disepakati berikut dengan kesepakatan persyaratan pendahuluan, pemenuhannya, dan jangka waktu pemenuhan 2. Meneliti kembali mated dokumen perjanjian dan menyesuaikannya dengan semua berita acara kesepakatan yang ada 3. Menandatangani dokumen perjanjian kerjasama
3.6
Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan dan Pemberlakuan Tanggal Efektif 1. Meneliti kembali butir-butir persyaratan pendahuluan seta jangka waktu yang diperlukan untuk memenuhinya 2. Pemenuhan persyaratan pendahuluan dilakukan sesuai dengan alokasi tanggung jawab masingmasing pihak penandatangan perjanjian kerjasama 3. Komunikasi antar kedua belah pihak perlu dilakukan secara kontinu sehingga semua pihak dapat saling membantu dalam pemenuhan persyaratan. pendahuluan terutama butir-butir yang berkaitan terhadap kedua belah pihak 4. Sanksi dengan pemutusan sepihak dapat terjadi bila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sampai batas waktu pemenuhan yang telah disepakati
3.7
Pengesahan Dokumen Perjanjian Kerjasama 1. Menyiapkan dokumen perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani 2. Mengajukan dokumen perjanjfan ke notaris 3. Pengesahan dokumen oleh notaries 4. Notaris mengeluarkan akte perjanjian kerjasama
IV. KETENTUAN PENUTUP 1. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur kemudian dalam standar dokumen perjanjian kerjasama kegiatan investasi pemerintah dan swasta. 2. Petunjuk Teknis ini disebarluaskan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan atau dilaksanakan.
PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA SWASTA DALAM PENYELENGGARAAN DAN ATAU PENGELOLAAN AIR MINUM DAN ATAU SANITASI
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGATURAN, MONITORING DAN ALIH MILIK KEGIATAN INVESTASI KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (KPS)
Jakarta, 3 Desember 2002
DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI & INVESTASI PUSAT PENGEMBANGAN INVESTASI
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGATURAN, MONITORING DAN ALIH MILIK KEGIATAN INVESTASI KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA I. DESKRIPSI 1.1. Maksud dan Tujuan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengaturan Monitoring dan Alih Milik dimaksudkan untuk memberikan landasan pelaksanaan monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (kontrak) KPS (Kerjasama Pemerintah-Swasta) dan alih milik aset dari Badan Usaha Swasta kepada Pemerintah setelah masa kerjasama berakhir. Tujuan dari Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi Penanggung Jawab kegiatan dalam melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerjasama KPS dan alih milik aset investasi KPS dalam pembangunan dan atau pengetolaan air minum dan atau sanitasi. 1.2.
Ruang Lingkup 1. Pengaturan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama 2. Monitoring Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama 3. Terminasi dan Alih Milik
1.3.
Pengertian
1.3.1. Pengaturan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama 1. 2. 3.
Pengaturan pelaksanaan perjanjian kerjasama adalah merupakan pengaturan untuk terlaksananya kegiatan perjanjian kerjasama agar sesuai dengan kualitas dan kinerja seluruh kesepakatan yang ada. Pengaturan pelaksanaan perjanjian kerjasama adalah merupakan kegiatan unsur pengendalian dan unsur pengawasan terhadap realisasi implementasinya. Pengaturan pelaksanaan perjanjian kerjasama adalah merupakan unsur penerimaan semua keluhan dan penyelesaian semua perselisihan yng mungkin terjadi dad masing-masing stake holder.
1.3.2. Monitoring Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama 1. Pemantauan pelaksanaan perjanjian kerjasama adalah kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang pencapaian kinerja pekerjaan sesuai Perjanjian Kerjasama. 2. Evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama adalah kegiatan pemantauan proses pelaksanaan pekerjaan tentang pencapaian kinerja pekerjaan sesuai Perjanjian Kerjasama. 1.3.3. Terminasi dan Pelaksanaan Alih Milik 1 Terminasi adalah berakhimya Perjanjian Kerjasama. yang disebabkan masa kerjasama berakhir, cidera janji oleh salah satu pihak, keadaan memaksa (force majeure), atau hal lainnya sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama. 2 Alih milik merupakan proses pengalihan seluruh aset milik pengelola/swasta yang dibangun selama masa kerjasama kepada Pemerintah saat Perjanjian Kerjasama berakhir.
3 Tim Alih Milik adalah tim yang dibentuk untuk melakukan penilaian aset kerjasama dan menyiapkan bahan-bahan pengakhiran aset kerjasama dari swasta kepada pemerintah. 4 Penilaian Aset adalah penilaian yang dilakukan oleh tim penilai tefiadap aset yang dibangun dan atau dikelola mitra swasta / Badan Usaha Swasta selama masa kerjasama. 5 Kesepakatan isi dokumen alih milik adalah kesepakatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini tim alih milik dan pihak swasta mengenai aset yang akan dialih-milikkan. 6 Penyusunan dokumen alih milik adalah proses menyusun isi mated dokumen alih milik oleh tim alih milik dan pihak swasta. 7 Penandatanganan dokumen alih milik adalah penandatangan tefiadap dokumen alih milik yang telah disusun dan disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 8 Pelaksanaan alih milik adalah proses pelaksanaan alih milik aset dari pihak swasta kepada Pemerintah atau Badan Usaha Milik Pemerintah. setiap pasal dalam dokumken perjanjian kerjasama yang ada. II. KETENTUAN-KETENTUAN 2.1
Ketentuan Umum
2.1.1 Pengaturan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama A. Pembentukan, Pengorganisasian, dan Pembiayaan Unit Pengatur a) Pembentukan Unit Pengatur harus merupakan unit yang independen, bebas dari interfensi, yang bertugas mengawasi dan mengendalikan implementasi dari dokumen perjanjian kerjasama. b) Unit Pengatur beranggotakan unsur eksekutif, investor, wakil masyarakat pemakai c) Pembiayaan Unit Pengatur dibebankan pada unsur tarif yang berlaku B. Dokumen Pengatur Perjanjian Kerjasama a) Dokumen yang menjadi dasar pengaturan adalah dokumen perjanjian kerjasama yang telah disepakati. b) Dalam melakukan pengaturanb, Unit Pengatur harus betul-betul memahami setiap pasal dalam dokumen kerjasama yang ada. 2.1.2 Monitoring Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama A. Pembentukan, Pengorganisasian, dan Pembiayaan Unit Monitoring a) Pembentukan Unit Monitoring atau penugasan unit struktural tertentu bertugas untuk menjalankan fungsi monitoring dilakukan oleh Bupati (untuk Kabupaten)/ Walikota/Gubernur (untuk Kota) berdasarkan suatu Surat Keputusan BupatilWalikota/ Gubernur; b) Unit Monitoring atau yang ditugasi menjalankan fungsi monitoring merupakan unsur pelaksana dalam organisasi Pemerintah Daerah. Subordinasi fungsi Unit/Tim Monitoring bisa dilakukan kepada suatu institusi struktural yang sudah ada atau dengan membentuk unit/institusi khusus yang ditugasi untuk menjalankan fungsi dimaksud;
c) Unit Monitoring terutama beranggotakan unsur Pemerintah Kabupaten/Kota. Apabila diperlukan, dalam keanggotaan unit ini bisa disertakan unsur-unsur sesuai kebutuhan di Daerah; d) Rencana anggaran biaya bagi kegiatan operasional Tim Monitioring, yang penyediaannya dianggarkan dalam APBD, di antaranya bisa dilakukan dengan menyisihkan sebagian penghematan biaya dan atau pendapatan (royalti) yang diterima Pemerintah Kota/Kabupaten berkenaan dengan pelaksanaan KPS. e) Untuk tingkat provinsi diatur sesuai kewenangannya B. Kualifikasi Personel Unit Monitoring yang Diperlukan a. Diprioritaskan kepada personil yang berpendidikan Teknik, Ekonomi, Sosial dan Hukum atau sesuai sektornya b. Memiliki cukup minat/ketertarikan pada Perjanjian Kerjasama, khususnya yang berkenaan dengan KPS dan/atau swastanisasi; dan c. Memiliki minat untuk mengembangkan profesi sebagai ahli (spesialis atau jabatan fungsional). C. Dokumen Dasar Monitoring Perjanjian Kerjasama a. Dokumen-dokumen yang menjadi dasar monitoring Perjanjian Kerjasama adalah (1) Perjanjian Kerjasama dan (2) laporan pelaksanaan BUS. b. Dalam melakukan pemantauan, Tim Monitoring harus mengetahui hal-hal yang perlu dipantau yaitu Standar Kinerja (aspek teknis dan keuangan) serta administrasi pelaksanaan kerjasama. 2.1.3 Terminasi dan Alih Milik A. Perpanjangan atau Pembaruan Pada Saat Pengakhiran Selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal Pengakhiran, Pemerintah wajib memberitahu Mitra Swasta secara tertulis apabila mereka bermaksud memperpanjang atau memperbaharui Perjanjian Kerjasama. B. Pengalihan Pada Saat Pengakhiran dan Pemutusan Aset-aset yang dialihkan atau yang sedang dialihkan telah bebas dan bersih dari setiap gadai, biaya atau beban; system dan komponen Fasilitas dalam keadaan baik, kerusakan dan keausan yang wajar dikecualikan. 2.2
Ketentuan Teknis
2.2.1 Pengaturan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama A. Tugas dan Fungsi Unit Pengatur a. Memberikan klarifikasi dan pemahaman kepada pihak-pihak terkait, terutama Badan Usaha Swasta (BUS) dan Penaggung Jawab Kegiatan (PJK) dan masyarakat pemakai ten tang segala hal yang diperlukan dan akan dilaksanakan berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama; b. Mengingatkan dan menegur pihak-pihak dimaksud pada butir di atas tentang pemenuhan kewajiban yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak;
c. Menerima dari pihak-pihak terkait di dalam Perjanjian Kerjasama dan dari pelanggan serta masyarakat pada umumnya segala keluhan dan atau laporan tentang adanya penyimpangan pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerjasama d. Memberikan pilihan solusi sebagai sarana untuk penyelesaian permasalahan penyimpangan pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerjasama dan memusyawarahkannya dengan pihak-pihak terkait untuk menghasilkan kesepakatan penyelesaiaannya; e. Melakukan sosialisasi, pemahaman dan penyuluhan kepada seluruh stake holder mencakup: program, progres dan rencana implementasi dari setiap pasal dalam dokumen perjanjian kerjasama sehingga tidak terjadi hambatan dalam implementasinya terutama masalah perijinan, tarif, dll. 2.2.2
Monitoring Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama A. Tugas dan Fungsi Tim Monitoring a. Memonitor pemenuhan kewajiban dari pihak-pihak di dalam Perjanjian Kerjasama, dalam hal ini BUS dan PJK sesuai tahapan pelaksanaan yang ditentukan di dalam Perjanjian Kerjasama; b. Menyiapkan sistem dan format pelaporan untuk mendukung pelaksanaan fungsi monitoring dimaksud pada butir-butir di atas dan menjamin kelangsungan pelaksanaannya; c. Menghimpun dan mempelajari laporanlaporan pelaksanaan Perjanjian Kerjasarna dan melakukan pengecekan jika ada penyimpangan dad ketentuan-ketentuan di dalam kotrak; d. Menguasai segala ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama untuk dapat mengklarifikasi secara jelas dan melakukan fungsi monitoring sebagaimana dimaksud pada butir-butir di atas; e. Menerima Berita Acara Kemajuan Pekerjaan; f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsi dan tugas kepada Walikota/Bupati selaku Penanggung Jawab Kegiatan KPS.
B. Laporan Pelaksanaan a. LAPORAN ADMINISTRASI meliputi: i.
Bukti pemenuhan Persyaratan Pendahuluan, untuk mengetahui Perjanjian Kerjasama sudah dapat dilaksanakan;
ii. Bukti Asuransi Aset, untuk mengetahui mitra swasta telah mengasuransikan aset Pemda iii. Bukti Pemeliharaan Aset, sehingga kondisi aset tetap seperti pada waktu diserahkan dengan bukti salinan pemeliharaan aset; iv. Daftar Inventaris Aset pada saat pengalihan aset kepada mitra swasta dan dan digunakan untuk penilaian pada saat penyerahan kembali kepada Pemda; dan v. Bukti Pembayaran Bagian Pendapatan Pemda.
b. LAPORAN KEMAJUAN (PROGRESS) meliputi: i. Kemajuan Pelaksanaan pembangunan, yang didasarkan dari rencana proyeksi layanan/Perjanjian Kerja-sama ii. Kemajuan Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan, sesuai dengan konsep operasional pelayanan; iii. Kemajuan Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan sarana dan prasarana yang didasarkan pada standar prosedur operasi yang berlaku; iv. Kemajuan Pelaksanaan Pelatihan, sesuai dengan uraian dad rencana kebutuhan karyawan; dan v. Kemajuan Pelaksanaan Pembayaran Bagian Pendapatan Pemda, untuk mengetahui kinerja mitra swasta dalam membayar royalti sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan. c. LAPORAN KINERJA meliputi: i. Kualitas Pelayanan, untuk mengetahui pelayanan yang dilakukan oleh mitra swasta berdasarkan pendapat masyarakat. Pendapat tersebut dapat diperoleh dad adanya keluhan pengguna jasa atau masyarakat; dan ii. Pembayaran Bagian Pendapatan Pemda. iii. Berdasarkan waktu penyerahan, laporan terdiri dari laporan bulanan dan laporan tahunan. Apabila diperlukan, maka dapat dibuat laporan khusus yang berkaitan dengan kejadian-kejadian luar biasa (force majeure). 2.2.3 Terminasi dan Alih Milik A. Sertifikat Penyelesaian Pengelolaan berisi informasi : a. Tanggal pelaksanaan serah terima atau pemberitahuan had dan tanggal yang menyatakan Perjanjian Kerjasama telah selesai dan siap dialihkan; b. Penyerahan dan penerimaan dokumen pendukung berupa pedoman pengelolaan dan pemeliharaan yang diperbaharui sesuai Perjanjian Kerjasama; c. Hasil pemeriksaan dan catatan kegiatan investasi yang dilakukan oleh Wakil dari Penanggung jawab Kegiatan KPS bersama-sama dengan para wakil pihak yang bersangkutan pada waktu dan tanggal yang ditetapkan; d. Hal-hal yang akan diperiksa meliputi pengecekan atas pernyataan dari para wakil pihak yang bersangkutan, bahwa Perjanjian Kerjasama telah selesai dan bahwa pekerjaan perbaikan yang disyaratkan telah dilaksanakan, bahwa catatan yang diperlukan tersedia, bahwa sarana seluruhnya berfungsi dan telah melewati pengujian ahir yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama; e. Catatan tentang kekurangan Kegiatan KPS; f. Penerimaan pekerjaan oleh panitia atau perlunya perbaikan untuk kekurangan yang ada. B. Konsep Dokumen Alih Milik berisi : a. Aset yang dialihmilikkan meliputi kapasitas, jenis, dan kondisi termasuk ketersediaan suku cadang; b. Rencana biaya yang diperlukan untuk pengelolaan dan pemeliharaan setelah alih milik; c. Hasil evaluasi terhadap SDM yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Pemerintah; d. Tata cara alih milik.
III.
TAHAPAN PELAKSANAAN
3.1.
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA 1.
Penyiapan mated pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan investasi
2.
Untuk penyiapan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan investasi terlebih dahulu melakukan penyiapan dan penyusunan mated pemantauan dan pengendalian pelaksanaan KPS. Penyusunan dokumen rinci pelaksanaan Setelah menyusun mated pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kerjasama, kemudian dilakukan penyusunan dokumen rinci untuk pelaksanaan pengelolaan.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan investasi. Penyusunan dokumen pengoperasian dan pemeliharaan serta tata cara pengalihan pemilikan Dokumen tata cara pengoperasian, pemeliharaan serta tata cara pengalihan disiapkan dan disusun sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Setelah sertifikat penyelesaian konstruksi diterbitkan maka pengelolaan sarana dan pemberian layanan jasa kepada masyarakat umum secara resmi dapat dilaksanakan, dengan tingkat kualitas dan kuantitas sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana/sistem secara harian akan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian. Pelaksanaan pengujian,pemeriksaan dan audit berkala Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan audit secara berkala ditujukan untuk menjamin pemenuhan Perjanjian Kerjasama yang ketat dan bahwa standar kualitas dan kuantitas dipenuhi. Pelaksanaan pelatihan personil Selama pelaksanaan pengelolaan, perlu dilakukan pelatihan bagi personil bagian sarana. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana/sistem sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama. Penyiapan peralatan dan sarana untuk alih milik. Penyiapan sarana fisik dan semua peralatan untuk kepentingan alih milik dilaksanakan menjelang akhir tahap pengelolaan. Pelaksanaan pengujian peralatan dan sarana alih milik. Setelah peralatan dan sarana disiapkan untuk alih milik, kemudian dilakukan pengujian dan pemeriksaan sesuai Perjanjian Kerjasama. Pengujian, pemeriksaan dan penerbitan sertifikat pra alih milik Sertifikat Penyelesaian Pengelolaan diberikan setelah persyaratan Perjanjian Kerjasama dipenuhi dan siap dialih milikkan. Pemantauan pelaksanaan pelaporan kegiatan investasi Pemantauan pelaksanaan pelaporan kegiatan investasi dilakukan terhadap pemantauan administrasi dan pemantauan pelaksanaan investasi. Pelaksanaan audit terhadap realisasi penyelenggaraan Pelaksanaan -audit terhadap pelaksanaan penyelenggaraan dan pengoperasian dilakukan setiap tahun.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
23. 24.
3.2.
Penyiapan Pelaporan tentang penyelesaian kegiatan investasi. Dalam 6 (enam) bulan setelah penyelesaian kegiatan investasi, dibuat laporan penyelesaiannya yang berisikan saran-saran dan hal lain yang dapat dipetik selama pelaksanaan kegiatan investasi mulai dari laporan atas persiapan, penyelenggaraan sampai pengelolaan fasilitas tersebut.
ALIH MILIK 1. Pembentukan Tim Alih Milik
Tahapan kegiatan pembentukan tim alih milik adalah sebagai berikut: a). Menyusun Tim Alih Milik yang beranggotakan tim profesional berbagai cabang ilmu yang berpengalaman di bidang hukum, peraturan, teknis, keuangan, sosial dan ekonomi; b). Menyiapkan Surat Keputusan Tim Alih Milik dad penanggung jawab kegiatan KPS; c). Menyampaikan SK Tim Alih Milik kepada yang bersangkutan. 2. Penilaian Aset Tahapan kegiatan penilaian aset adalah sebagai berikut: a). Melakukan penelitian dan penilaian semua komponen sarana/sistem yang termasuk dalam Perjanjian Kerjasama kerjasama. Penilaian harus dilakukan terhadap kondisi atau kinerja dan usia sisa masing-masing komponen sesuai tolok ukur yang disepakati; b). Menghitung perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk operasi dan pemeliharaan, rutin dan non rutin selama usia sisa; c). Menilai ketersediaan suku cadang untuk saranalsistem yang secara teknis mungkin telah usang; d). Melakukan evaluasi ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki Badan Usaha Milik Pemerintah, apakah SDM-nya sudah memiliki keahlian dan mampu mengoperasikan dan memelihara aset jika telah dialihmilikkan; e). Melakukan evaluasi terhadap efisiensi pengelolaan selama kerjasama berlangsung. 3. Kesepakatan Isi Dokumen Alih Milik. Tahapan kegiatan kesepakatan isi dokumen alih milik adalah sebagai berikut : a). Menyiapkan isi dokumen alih milik; b). Membahas dan menyepakati isi dokumen alih milik. 4. Penyusunan Dokumen Alih Milik Tahapan penyusunan dokumen alih milik adalah sebagai berikut : a). Menyiapkan mated dokumen alih milik; b). Mengkaji mated dokumen alih milik apakah sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam kesepakatan; c). Menyusun dokumen alih milik. 5. Penandatanganan Dokumen Alih Milik. Tahapan kegiatan Penandatanganan Dokumen Alih Milik adalah sebagai berikut: a). Menyiapkan dokumen alih milik yang akan ditandatangani; b). Meneliti kembali dokumen alih milik apakah sudah sesuai dengan isi dokumen alih milik yang disepakati; c). Menandatangani Dokumen Alih Milik 6. Pelaksanaan Alih Milik
Tahapan kegiatan pelaksanaan alih milik adalah sebagai berikut : a). Menyiapkan dan mengajukan ijin pemeriksaan / pengujian terhadap semua aset kerjasama untuk kepentingan alih milik; b). Melakukan pengujian dan pemeriksaan sarana fisik dan semua peralatan untuk kepentingan alih milik terhadap sesuai Perjanjian Kerjasama; c) Menyiapkan Sertifikat Penyelesaian.
V. KETENTUAN PENUTUP 1. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur kemudian dalam : Tata Cara Monitoring dan alih milik KPS Metode Uji Monitoring dan Alih Milik KPS Kerangka Badan Pengatur Air Minum dan Sanitasi 2. Petunjuk Teknis ini disebarluaskan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan atau dilaksanakan.
