DEPARTEMEN PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERUMHAN DAN PERMUKIMAN. Kepada Yth : Jakarta, 22 September 2004

DEPARTEMEN PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERUMHAN DAN PERMUKIMAN Jl. Pattimura No. 29 Keb-Baru, Jakarta, 121100, Telp 72797023, Faks. 7232373

Kepada Yth :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Jakarta, 22 September 2004

Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Jenderal Sosial Sekretaris Meneg BUMN Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Bapenas Para Gubernur di seluruh Indonesia Para Bupati di seluruh Indonesia Para Walikota di seluruh Indonesia Para Pejabat Eselon II di lingkungan Ditjen Perkim, Dep. Kimpraswil Para Kepala Dinas yang berwenang di bidang permukiman di tingkat provinsi : di seluruh Indonesia Para kepala Dinas yang berwenang di bidang permukiman di tingkat kabupaten. Para Kepala Dinas yang berwenang di bidang permukiman di tingkat kota di seluruh Indonesia. Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia Ketua Asosiasi Pemerintah kota seluruh Indonesia

Perihal

: Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pola Unit Pelaksana Teknis (UPT) SURAT EDARAN Nomor : 03/SE/DM/04

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA POLA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, yang berfungsi dalam mendukung terselenggaranya pendidikan, keluarga, persamaan budaya, peningkatan kualitas generasi yang akan dating dan berjati diri. Untuk memenuhi kebutuhan pokok akan rumah tinggal yang sangat meningkat, khususnya pada daerah-daerah perkotaan dan daerahdaerah industri, Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) menjadi alternative dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal.

Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) salah satunya dapat dilaksanakan dengan pola Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang didasarkan pada kemampuan atau besarnya penghasilan penghuni, bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan pendapatan maximum sebesar upah minimum kabupaten/kota (UMK) diarahkan oleh Pemerintah melalui APBN/APBD yang tidak mengharapkan pengembalian investasi. Pembangunan Rusunawa pola Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah diharapkan dapat mengatasi beberapa permasalahan permukiman yang ada, dan dapat memberikan peluang dalam peningkatan kualitas masyarakat dalam penyediaan tempat hunian yang layak sesuai tata ruang daerah, menanggulangi lingkungan permukiman perkotaan yang berkembang tidak sehat (kumuh, dan menjembatani masyarakat untuk mendapatkan tempat hunian yang layak dengan cara menyewa sesuai kondisi/kemampuan mereka. Pada tahun 2003 telah di uji coba pembangunan Rusunawa dengan pola Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 8 (delapan) kota di Indonesia meliputi Batam, Tangerang, Cimahi, Surakarta, Yogyakrta, Surabaya, Gresik dan Makassar yang dilakukan oleh Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dengan menggunakan dana APBN, diatas tanah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Porvinsi. Sejalan dengan perkembangan pembangunan Rusunawa di daerah, rasakan perlu adanya Pedoman Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), dengan ini kami sampaikan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pola Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari 3 (tiga) Buku Pedoman. -

Buku I

: Pedoman Tata Laksana Pembentukan Badan Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa. Buku II : Pedoman Tata Laksana Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa; Buku III : Pedoman Tata Laksana Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa;

Pedoman tersebut diatas diharapkan dapat segera dipergunakan untuk Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pola Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah (GN-PSR). Untuk operasionalisasi Pedoman Pelaksanaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pola Unit Pelaksana Teknis (UPT), diharapkan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota agar menindaklanjuti dengan Pedoman Pelaksanaan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing melibatkan unsure-unsur terkait.

Pedoman ini akan menjadi Keputusan Menteri yang sebelumnya akan dilakukan uji public dahulu selama 1 (satu) tahun, untuk itu diharapkan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta pihak-pihak yang terkait dengan mendorong implementasi Pedoman dimaksud untuk memberikan umpan balik/masukan terhadap penyempurnaan pedoman tersebut. Mohon perkenan Bapak/Ibu untuk mendorong implementasi pedoman dimaksud, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Ir. SJARIFUDDIN AKIL NIP : 110015764

Tembusan Yth, : 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Keuangan ; 4. Menteri Sosial; 5. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; 6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas 7. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Dep. Dalam Negeri.

BUKU 1

BADAN PENGELOLA

RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya mengatasi permasalahan kesenjangan dan kebutuhan akan perumahan, Pemerintah telah mencanangkan Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah oleh Presider Republik Indonesia pada Hari Habitat bulan Oktober 2003. Berbagai program telah ditetapkan untuk mendukung Gerakan tersebut antara lain berupa program Pengembangan Perumahan dan Permukiman serta Program Peningkatan Kualitas Permukiman. Dalam rangka peningkatan penyediaan perumahan khususnya pada daerah-daerah perkotaan dan daerah-daerah industri, pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) menjadi alternative pemecahan untuk memenuhi kebututan tempat tinggal di daerah tersebut. Pembangunan Rusunawa dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) pola didasarkan pada kemampuan atau besarnya penghasilan Penghuni. Yakni Pola UPT (Unit Pelaksana Teknis), Pola PMN (Penyertaan Modal Negara) dan Pola Kemitraan. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan pendapatan maksimum sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) diarahkan untuk mendapatkan fasilitas Rusunawa dengan Pola UPT, investasi dilakukan oleh Pemerintah melalui APBN/APBD yang tidak mengharapkan pengembalian investasi. Tanah, bangunan dan fasilitas terbangun merupakan asset Pemerintah yang di kelola oleh dinas terkait dengan membentuk UPT (Unit Pelaksana Teknis). Pembangunan Rusunawa di daerah diharapakn dapat mengatasi beberapa permasalahan permukiman yang ada, dan dapat memberikan peluang dalam peningkatan kualitas masyarakat antara lain : Penyediaan tempat hunian yang layak sesuai tata ruang daerah; Menanggulangi lingkungan permukiman perkotaan yang berkembang tidak sehat (kumuh)

-

Menjembatani masyarakat yang belum mempunai rumah untuk mendapatkan tempat hunian yang layak huni dengan cara menyewa sesuai kondisi/kemampuan mereka.

Uji coba Pembangunan Rusunawa dengan Pola UPT dimulai tahun 2003 pada beberapa Kota di Indonesia oleh Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dengan menggunakan dana Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi. Sejalan dengan perkembangan pembangunan Rusunawa di daerah, perlu disiapkan Pedoman Penyelenggaraan Rusunawa.

Pedoman penyelenggaraan Rusunawa ini terdiri atas : Buku 1 : Pedoman Umum Badan Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa. Buku 2 : Pedoman Umum Tata Laksana Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa. Buku 3 : Pedoman Umum Tata Laksana Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa. Disamping peraturan-peraturan Rumah Susun yang telah ada, Pedoman Penyelenggaraan Rusunawa ini dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan pengelolaan Rusunawa di daerah, sehingga penyelenggaraan Rusunawa tersebut diharapkan dapat lebih efektif. Pedoman Penyelenggaraan Rusunawa ini disampaikan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka melengkapi uji coba pembangunan Rusunawa oleh Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dengan Pola UPT, sekaligus sebagai bahan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Peraturan Daerah (Perda). Jakarta, Mei 2004

Tim Penyusun

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI PENDAHULUAN Latar Belakang Maksud dan Tujuan BADAN PENGELOLA RUSUNAWA 1. : Ruang Lingkup 2. : Acuan Normatif 3. : Istilah dan Definisi 4. : ketentuan badan Pengelola Rusunawa 4.1. Dasar Hukum Pembentukan Badan Pengelola 4.2. Pemilik Rusunawa 4.3. Pengelola Rusunawa 4.4. Kriteria Personil pengelola Rusunawa 4.4.1 Persyaratan Minimum Badan Pengelola Rusunawa 4.4.2 Persyaratan yang diutamakan bagi Kepala Badan Pengelola Rusunawa 4.5. Tugas Para Pelaku Rusunawa 4.5.1 Pemerintah Pusat 4.5.2 Pemerintah Kabupaten/Kota 4.5.3 Badan Pengawas 4.5.4 Badan Pengelola 4.5.5 Lembaga Konsultasi 4.5.6 Tim Pendamping 5 : Tata Laksana Serah Terima Aset dan Pembentukan Badan Pengelola Rusunawa 5.1. Penetapan Status Aset Rusunawa 5.1.1 Penyerahan Proyek Selesai 5.1.2 Penetapan Status Proyek Selesai Sementara 5.1.3 Penetapan Status Tetap Aset Proyek Selesai 5.2. Pembentukan Badan Pengelola Rusunawa 5.2.1 Pembentukan Badan Pengelola sebelum penetapan Status Proyek Selesai Sementara 5.2.2 Pembentukan Badan Pengelola setelah penetapan Status Proyek Selesai Sementara 5.2.3 Tata Laksana Pembentukan Badan Pengelola Rusunawa status tetap Lampiran Daftar Pustaka

PENDAHULUAN Latar Belakang Rumah atau “Papan”, merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Disamping itu juga berfungsi untuk mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, persemaian budaya dan peningkatan kualitas generasi yang akand atang dan berjati diri. Visi penyelenggaraan perumahan dan permukiman diarahkan untuk mengusahakan dan mendorong terwujudnya kondisi setiap orang atau keluarga di Indonesia mampu bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya masyarakat dan lingkungan yang berjati diri, mandiri dan produktif. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia telah menetapkan kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang dirumuskan sebagai berikut : • • •

Melembagakan Tata Laksana Penyelenggaraan perumahan dan permukiman dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan (papan) bagi seluruh lapisan masyarakat, sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Mewujudkan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan guna mendukung pengembangan jati diri, kemandirian dan produktifitas masyarakat.

Khusus untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan mendapatkan maksimum sama dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UM) dan tinggal di lingkungan padat perkotaan, Pemerintah telah melakukan uji coba pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang tidak pulih modal dengan dana APBN.

Untuk penyelenggaraan Rusunawa di Daerah diperlukan Badan Pengelola Rusunawa. Badan ini merupakan suatu badan yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk melaksanakan tugas pengelolaan Rusunawa sesuai dengan Tata Laksana yang ditentukan. Penetapan Badan Pengelola Rusunawa sangat terkait dengan pola pembiayaan pembangunannya. Pola kelembagaan yang ada dapat dibedakan antara lain Unit Pengelola Teknis (UPT), Badan usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Layanan Umum, Koperasi dan Yayasan. Masing-masing pola tersebut memiliki nilai lebih dan kekurangan/ kelemahannya. Mengingat sumber pembiayaan dalam uji coba pembangunan Rusunawa menggunakan dana APBN, maka pola kelembagaan yang digunakan adalah pola Unit Pengelola Teknis (UPT). Berdasarkan ketentuan yang ada, pembentukan badan pengelola harus memenuhi syarat akuntabilitas, sehingga tindakan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dapat dipertanggung jawabkan. Maksud dan Tujuan Pedoman Umum Badan Pengelola Rusunawa dimaksudkan agar lembaga/badan yang dibentuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan Rusunawa. Tujuan dari Pedoman Teknis Badan Pengelola Rusunawa adalah agar Badan Pengelola Rusunawa dapat melaksanakan pengelolaan dan mengatur penghunian secara konsisten, sehingga pemeliharaan asset Rusunawa dan proses penghunian dapat terlaksana dengan baik berkelanjutan.

BADAN PENGELOLA RUSUNAWA

1.

Ruang Lingkup

Pedoman Teknis Pembentukan badan Pengelola Rusunawa dapat digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dibidang kelembagaan Rusunawa, meliputi : a. b. c.

Acuan Normatif Ketentuan Badan Pengelola Rusunawa Tata Laksana Pembentukan Badan Pengelola

2.

Acuan Normatif

-

Undang-undang Nomor. 16 tahun 1985 tentang Rumahan Susun Undang-undang Nomor. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman Undang-undang Nomor. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687). Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Kolusi dan Nepotisme; Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang Nomor. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 – 2004. Undang-undang Nomor. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor. 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun. Peraturan Pemerintah Nomor. 44 tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Th. 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun. Peraturan Menteri PU Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/KPTS/1986 tentang Pedoman Penghapusan Barang/Peralatan di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 01/KPTS/1994 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 05/KPTS/93 tentang pengadaan perumahan dan permukiman dengan dukungan fasilitas kredit pemilikan kapling siap bangun, kredit pemilikan rumah sangat sederhana, kredit pemilikan rumah sederhana dan kredit pemilikan rumah susun sederhana. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 128/KPTS/1995 tentang Petunjuk Pelakasanaan Penyerahan Proyek Selesai di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua BKP4N Nomor 06/KPTS/BKP4N/1995 tentang Pedoman Pembuatan Akta Pendirian AD dan ART Perhimpunan Penghuni Rumah Susun; Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman No. 10/ KPTS/M/1999 tentang Kebijaksanaan dan Strategi Pembangunan Rumah Susun

3.

Istilah dan Definisi

3.1

Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnyab disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimanfaatkan dengan Tata Laksana sewa dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, yang dibangun dengan menggunakan bahan bangunan dan konstruksi sederhana akan tetapi masih memenuhi standard kebutuhan minimal dari aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan, dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan potensi local meliputi potensi fisik seperti bahan bangunan, geologis, dan iklim setempat serta potensi social budaya seperti arsitektur local dan cara hidup.

3.2

Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut Sarusunawa adalah satuan rumah susun sederhana sewa yang tujuan peruntukkan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum

3.3

Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi Rusunawa yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian Rusunawa;

3.4

Badan Pengelola adalah Badan yang bertugas untuk mengelola Rusunawa yang ditetapkan berdasarkan SK pimpinan Pemerintah Daerah;

3.5

Penghuni adalah perseorangan yang bertempat tinggal dalam Sarusunawa yang ditetapkan oleh badan pengelola dalam perjanjian sewa yang disetujui bersama;

3.6

Pemilik Rusunawa Pola UPT dengan Dana APBN adalah Negara yang dikuasakan kepada Departemen Keuangan sebagai otorisator kekayaan Milik Negara dan selanjutnya

dapat dihibahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 3.7

Badan Pengawas adalah Badan yang bertugas sebagai pengawas penyelenggaraan Rusunawa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan pengelolaan aset milik Pemerintah/ Pemerintah Daerah.

3.8

Forum Komunikasi adalah wadah komunikasi antara Badan Pengelola dengan Penghuni dalam memecahkan berbagai persoalan yang terjadi selama proses penyelenggaraan Rusunawa.

3.9

Lembaga Konsultasi adalah Lembaga di luar Badan Pengelola, merupakan lembaga pemerintah di daerah dan/atau non pemerintah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat membantu Badan Pengelola dalam mengatasi persoalanpersoalan penyelenggaraan Rusunawa.

3.10 Tim Pendamping adalah Lembaga di luar Badan Pengelola merupakan lembaga pemerintah di daerah dan/atau non pemerintah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat membantu Penghuni dalam proses interaksi social ekonomi dan budaya di lingkungan Rusunawa. 3.11 Harga Sewa adalah jumlah atau nilai dalam bentuk uang sebagai pembayaran atas penghunian Rusunawa untuk jangka waktu tertentu yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

4.

Ketentuan Badan Pengelola Rusunawa

4.1 Dasar Hukum Pembentukan Badan Pengelola Pembentukan Badan Pengelola harus mengacu pada acuan normative serta sesuai dengan : 1) Peraturan Daerah setempat 2) Keputusan walikota/Bupati (Mengacu pada Perda pada butir a di atas) serta menetapkan instansi daerah sebagai Pembina teknis dalam pengelolaan Rusunawa.

3)

Keputusan Menteri Kimpraswil pada status proyek selesai sementara, pada saat pembentukan UPT Pusat.

4.2 Pemilik Rusunawa 1)

2)

Selama belum dilaksanakan proses serah terima aset tetap kepada Pemerintah Daerah, unsure pemilik bangunan Departemen Keuangan sedangkan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Pemerintah Pusat) bertindak selaku pengguna barang. Setalah proses serah terima aset tetap dari Menteri Keuangan kepada Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pemilik Rusunawa adalah Pemerintah Kabupaten/Kota.

4.3 Pengelola Rusunawa 1)

2)

3)

4)

Pengelola Rusunawa adalah Pengguna Barang Milik Negara dalam hal ini adalah Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Setelah ada penyerahan aset tetap bangunan Rusunawa, dari Departemen Keuangan selaku Pengatur Pengelolaan Barang ke Pemerintah Daerah maka Pengguna Barang adalah Pemerintah Daerah. Sambil menunggu proses serah terima aset tetap Rusunawa, Pemerintah Daerah dapat menunjuk Instansi/Dinas Daerah sebagai pengelola Rusunawa Selanjutnya Instansi/Dinas Daerah sebagai pengelola Rusunawa dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan Rusunawa Apabila dipandang perlu, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat bekerja sama dengan mitra usaha dalam mengelola Rusunawa.

4.4

Kriteria Personil Pengelola Rusunawa

4.4.1

Persyaratan Minimum Badan Pengelola RUSUNAWA

1)

Untuk Kepala Badan Pengelola yang bertugas sebagai pengelola Keuangan Negara, disyaratkan seorang PNS

2)

3)

4.4.2

a)

b)

c) d) e) f) g)

h)

dengan pangkat/golongan minimal Penata Muda/III-a, berpendidikan minimal SLTA. Untuk Bendahara/Bagian Keuangan, disyaratkan seorang PNS yang pernah menjabat Bendahara/pengalaman bidang keuangan atau yang telah mempunyai brevet Bendaharawan (telah lulus kursus bendaharawan) Selain Kepala Badan Pengelola dan Bendahara dapat ditunjuk personil non PNS.

Persyaratan yang diutamakan bagi Kepala Badan Pengelola RUSUNAWA Mempunyai kemampuan manajerial dasar (perencanaan dan penganggaran, organisasi, melaksanakan rencana dan mengendalikan pelaksanaan, mengevaluasi hasil) Memiliki kemampuan mengelola konflik, berkomunikasi dan negosiasi dengan stakeholder/instansi terkait Rusunawa yang dikelola Profesional, tegas, meyakinkan, enerjik serta sehat jasmani dan rohani Memiliki kemampuan kewirausahaan, kereatif dan kemampuan bekerja secara konsisten dalam struktur yang ada. Memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai berbagai peraturan dan ketentuan tentang pengelolaan Rusunawa Mempunyai daya/kemampuan analitik yang baik Mempunyai pengetahuan tentang jenis pengeluaran seperti untuk asuransi, pajak, security, overhead dan jenis pengeluaran lainnya Berpendidikan D3/Sarjana.

4.5 Tugas Para Pelaku Rusunawa Para pelaku Rusunawa meliputi unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Pengawas, Penghuni, Lembaga

Konsultasi, Badan Pengelola dan Tim Pendamping dengan tugas masingmasing antara lain sebagai berikut : 4.5.1

Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat yang terkait dengan pengelolaan Rusunawa terdiri dari : Menteri Keuangan, Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP), Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman, Pemimpin proyek dan Pemimpin Bagian proyek dengan tugas sebagai berikut : 1)

Menteri Keuangan mengatur pengelolaan Barang Milik Negara

2)

Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah selaku pengguna barang mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah

3)

Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman membantu Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman.

4)

Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap nilai proyek selesai yang akan diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah.

5)

Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek bertanggung jawab baik dari segi keuangan dan segi fisik atas pelaksanaan proyek/bagian proyek sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Isian Proyek (DIP)

4.5.2

Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas antara lain sebagai berikut : 1) Mengembangkan pola kelembagaan dalam pembiayaan, pengelolaan dan peraturan pendukung 2) Menyusun buku Juklak dan Juknis untuk Pedoman Pengelolaan Rusunawa bersama Badan Konsultasi dan Badan Pengawas.

3) 4) 5)

Melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap badan usaha dibidang Rusunawa Memfasilitasi dalam bentuk subsidi biaya operasi dan pemeliharaan untuk menyelenggarakan Rusunawa. Menunjuk instansi daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Badan Pengelola Rusunawa antara lain mencakup : a) Penetapan standar pelayanan minimal bagi penghuni/ penyewa Rusunawa b) Penetapan standar harga sewa per-unit menurut tipe, luas, letak dan fasilitas sesuai dengan Peraturan Daerah

4.5.3

Badan Pengawas

Badan Pengawas Rusunawa mempunyai tugas antara lain sebagai berikut : 1) Membantu Kepala Daerah dan pemilik aset dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan Rusunawa. 2) Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan bangunan gedung, serta bangunan pelayanan umum 3) Melakukan pemeriksaan dan memonitor pelaksanaan fisik pengelolaan rusunawa yang dilaksanakan, baik secara swakelola maupun kepada pihak ke tiga. 4) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah, dan Pemilik Aset. 5) Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Kepala Daerah dan Pemilik Aset

4.5.4

Badan Pengelola

Badan Pengelola mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

1)

Menyusun perencanaan dan program pengelolaan meliputi teknis operasi dan pemeliharaan, sebagai acuan dalam melaksanakan tugas; 2) Menyusun rencana anggaran operasi dan pemeliharaan untuk kegiatan pengelolaan tahunan dalam bentuk Daftar Isian Kegiatan (DIK) Suplemen yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah; 3) Melaksanakan kegiatan rutin perawatan dan perbaikan fisik gedung serta sarana dan prasarana lingkungan. 4) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, penyempurnaan, penyediaan utilitas (listrik, gas, air bersih) 5) Melaksanakan kegiatan penyewaan, penanganan pelanggan, pembinaan penghuni, keamanan dan ketertiban lingkungan. 6) Melakukan kerjasama kemitraan dengan pihak ke tiga untuk melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan gedung dan prasarana, apabila diperlukan; 7) Melaksanakan kegiatan administrasi penghunian dan pengelolaan, 8) Menerima uang sewa dan penerimaan lainnya, serta menyetorkan ke Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 9) Melaksanakan pemasaran dan promosi untuk tercapainya tingkat hunian Rusunawa 10) Melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya 11) Melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemilik Aset dan Badan Pengawas secara rutin mengenai posisi keuangan, administrasi, dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya.

4.5.5

Lembaga Konsultasi

Lembaga Konsultasi mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

1) 2)

Membantu Badan Pengelola dalam melakukan koordinasi antar lintas sektoral dalam pengemban tugas penyelenggaraan Rusunawa. Memberikan saran dan pertimbangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penyelenggaraan Rusunawa, atas permintaan Badan Pengelola,

4.5.6

Tim Pendamping

Tim pendamping mempunyai tugas antara lain sebagai berikut : 1) Mendampingi penghuni dalam proses kehidupan dan penghidupan di Rusunawa serta bertindak selaku mediator antara Penghuni dengan Badan Pengelola apabila diperlukan; 2) Melakukan pendampingan kepada penghuni termasuk memberikan sarana dan pertimbangan kepada para penghuni dalam menjalankan usahanya; 3) Membantu Penghuni dalam mengembangkan pola pembiayaan dan pengelolaan usaha bersama agar diperoleh pola yang paling menguntungkan dan efisien dalam pelaksanaannya.

5.

Tata Laksana Penetapan Status Aset dan Pembentukan Badan Pengelola Rusunawa

Tata laksana penetapan status aset bangunan dan sarana prasarana pendukung, serta Pembentukan Badan Pengelola Rusunawa mengikuti Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 128/KPTS/1995 tentang Petunjuk pelaksanan Proyek selesai di Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/ 1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara sebagai berikut : 5.1 Penetapan Status Aset Rusunawa 5.1.1

Penyerahan Proyek Selesai

Proses pelaksanaan penyerahan Proyek Selesai adalah sebagai berikut : 1) Pemimpin Bagian Proyek membuat Laporan umum proyek selesai (sesuai formulir PPS-1 pada lampiran 1) 2)

Pemimpin Bagian Proyek membuat usulan penyerahan proyek selesai kepada Pemimpin Proyek (sesuai formulir PPS-2 pada lampiran 2),

3)

Pemimpin Proyek menyampaikan usulan penyerahan proyek selesai kepada atasan pemimpin proyek/Dirjen Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (sesuai formulir PPS-5, lampiran 3),

4)

Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman memberikan persetujuan usulan penyerahan proyek selesai dari Pemimpin Proyek.

5.1.2

Penetapan Status Proyek Selesai Sementara

Proses penatapan status Proyek Selesai sementara adalah sebagai berikut : 1) Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman mengusulkan penetapan proyek selesai kepada Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (sesuai formulir PPS-6 pada lampiran 4) 2)

Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah menetapkan status proyek selesai sementara (sesuai formulir PPS – 7, pada lampiran 5), ditindak lanjuti dengan : a) Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara Proyek Selesai dari Menteri Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah kepada Pemerintah Daerah sambil menunggu proses penetapan status tetap oleh Menteri Keuangan (sesuai formulir PPS – 8, pada lampiran 6) b) Surat Perintah Alih Kepengurusan Barang dari Pengurus Lama (Proyek) dengan Pengurus Baru (Rutin) (sesuai formulir PPS – 9, pada lampiran 7) c) Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris dari Pengurus Lama (Proyek) kepada Pengurus Baru (Rutin) sesuai formulir PPS – 10, pada lampiran 8)

5.1.3

Penetapan Status Tetap Aset Proyek Selesai

Proses penetapan status proyek tetap aset proyek selesai adalah sebagai berikut : 1) Permohonan audit terhadap aset proyek selesai dari Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman kepada Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP). 2)

Usulan status tetap aset proyek selesai dari menteri permukiman dan prasarana wilayah kepada menteri keuangan.

3)

Persetujuan/penetapan status tetap aset proyek selesai oleh Menteri Keuangan.

4)

Penerbitan surat Keputusan penghapusan dan penyerahan hibah kekayaan proyek selesai oleh Menteri Permukiman dan Prasarana wilayah berdasarkan penetapan status tetap dari Menteri Keuangan.

5)

Penyerahan aset Rusunawa dari Eselon I (Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman) Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah kepada Bupati/Walikota.

5.2

Pembentukan Badan Pengelola Rusunawa

5.2.1 Pembentukan Badan Pengelola sebelum penetapan Status proyek Selesai Sementara Setelah pembangunan Rusunawa selesai dilaksanakan, dan belum ada penetapan status proyek selesai sementara oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah pengelolaan aset Rusunawa dapat dilakukan sebagai berikut : 1)

Pemimpin Bagian Proyek atau Pemimpin Proyek yang prasarana dan sarana penunjangnya bertanggung jawab pengelolaan atas aset yang telah dibangun.

2)

Pemimpin Bagian Proyek atau Pemimpin Proyek selaku pengurus barang perlu membentuk Unit Pengelola Barang dari unsur Bagian Proyek atau Proyek yang ada, bertugas

mengoperasikan dan memelihara aset sesuai dengan aturan yang ditetapkan. 3)

Pemimpin Bagian proyek dapat mengajukan usulan kepada atasan proyek (Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman) untuk menunjuk Kuasa Pengelola aset Rusunawa dari unsur Pemerintah Daerah dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan aset Rusunawa.

4)

Pemimpin Bagian Proyek atau Pemimpin Proyek dapat menunjuk Kuasa Pengelola Rusunawa dari unsur Pemerintah Daerah disertai berita acara kuasa pengelolaan dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan aset Rusunawa setelah mendapatkan persetujuan dari atasan proyek.

5)

Kuasa pengelola aset Rusunawa dari Unsur Pemerintah Daerah adalah Dinas Teknis yang menangani perumahan dan Permukiman, ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

6)

Dinas Teknis Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk penyelenggaraan pengelolaan Rusunawa.

5.2.2

Pembentukan Badan Pengelola setelah Penetapan Status Proyek Selesai Sementara

Setelah status proyek selesai sementara ditetapkan oleh menteri permukikan dan prasarana wilayah, maka pengelolaan aset Rusunawa dapat dilakukan sebagai berikut : 1)

Menteri, Permukiman dan Prasarana wilayah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan pengelolaan sementara berupa Unit Swadana/Penerimaan Negara Bukan Pajak berbentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat di Daerah.

2)

Kuasa Pengelola aset Rusunawa dari unsur bagian Proyek/Proyek yang telah melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan rusunawa, dapat diusulkan oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah sebagai Unit Pengelola Teknis Pusat di Daerah.

3)

5.2.3

1)

2)

Menteri Keuangan Menetapkan Unit Pelaksana Teknis Pusat di Daerah sebagai Unit Swadana/Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk pengelolaan sementara Rusunawa.

Tata Laksana Pembentukan Badan Pengelola Rusunawa status tetap

Setelah Menteri Keuangan memberikan persetujuan / penetapan status tetap aset proyek selesai dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan penghapusan dan penyerahan hibah kekayaan proyek selesai oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah. Bupati/Walikota dapat menentukan bentuk Badan Penagelola sesuai dengan kebututahan daerah setempat yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

Lampiran -1

LAPORAN UMUM PR OYEK SELESAI PRO

I.

PENDAHULUAN 1. 2.

II.

Sejarah lahirnya Proyek Ruang Lingkup Proyek

PENJELASAN 1. 2. 3. 4.

Tahap Perencanaan Tahap Desain Tahap Konstruksi E&P

III. PEMBIAYAAN 1.

Yang bersumber dari APBN (Rupiah Murni/BLN)

IV. HASIL KEGIATAN PROYEK V.

PERHITUNGAN AKHIR PROYEK

VI. LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU Supaya dilampiri hal-hal selengkap-lengkapnya disesuaikan bidangnya antara lain untuk penyelesaiannya. 1. 2. 3. 4. 5.

Manual Pemeliharaan & Operasional Gambar Skematika Bangunan Peta Lokasi Proyek Selesai Bukti Hak Tanah Kartu Investaris Barang

Bentuk Surat Usulan Penyerahan Proyek Selesai Dari Pemimpin Bagian Proyek Kepada Pemimpin Proyek (Formulir PPS – 2 ) Nomor Lampiran

: ...................... : ......................

Kepada Yth. Pemimpin Proyek ........................... di........................ Perihal : Usulan Penyerahan Sebagian Proyek Selesai/Seluruh Proyek Selesai. Sehubungan dengan telah selesainya sebagian/seluruh Bagian Proyek yang kami laksanakan, serta sesuai dengan pasal 81 Keppres No. 16 Tahun 1994. Bersama ini kami sampaikan dengan hormat usulan penyerahan sebagian/seluruh Proyek Selesai tersebut dibawah ini : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Nama Proyek Nama Bagian Proyek Nama Pekerjaan Lokasi Pekerjaan DIP Nomor Sumber Biaya Realisasi Anggaran Nilai Asset Kelompok Barang Alasan Permohonan Kelengkapan

: : : : : : : : : : :

........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................

Demikian atas persetujuan usulan penyerahan sebagian/seluruh bagian Proyek Selesai kami ucapkan terima kasih. .....................tgl.................. Mengetahui Pemimpin Bagian Proyek Atasan Langsung

...........................

........................................

Tembusan : 1. Pejabat Eselon 1 bersangkutan (selaku atasan) 2. Pembina Teknis 3. Ka. Kanwil PU Setempat 4. Pertinggi

Bentuk Surat Usulan Penyerahan Proyek Selesai Dari Pemimpin Proyek Kepada Atasan Pemimpin Proyek (Formulir PPS – 5 ) Nomor Lampiran

: ...................... : ......................

Kepada Yth. Atasan Pemimpin Proyek (Pejabat Eselon I yang bersangkutan) Perihal : Usulan Penyerahan Sebagai/Seluruh Proyek Selesai Sehubungan dengan telah selesainya sebagian/seluruh Bagian Proyek Selesai pada Bagian Proyek...................... dan memperhatikan usulan penyerahan sebagian/seluruh*) Proyek Selesai oleh Pemimpin Bagian Proyek ..............No........tanggal .............dan Persetujuan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum No. .......tanggal ........serta sesuai dengan Pasal 81 Keppres No. 16 Tahun 1994, bersama ini kami sampaikan dengan hormat usulan penyerahan sebagian/seluruh Proyek Selesai tersebut di bawah ini : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Nama Proyek Nama Bagian Proyek Nama Pekerjaan Lokasi Pekerjaan DIP Nomor Sumber Biaya Realisasi Anggaran Nilai Asset Kelompok Barang Alasan Permohonan Kelengkapan

: : : : : : : : : : :

........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................

Demikian atas persetujuan usulan penyerahan sebagian/seluruh bagian Proyek Selesai kami ucapkan terima kasih. .....................tgl................ Mengetahui Pemimpin Proyek Atasan Langsung

........................................ Tembusan : 1. Pembina Teknis 2. Ka. Kanwil PU Setempat 3. Pertinggi

*) Coret yang tidak perlu

Bentuk Surat Usulan Penetapan Status Sementara Dari Eselon I Kepada Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (Formulir PPS – 6 )

Nomor Lampiran

: ...................... : ......................

Kepada Yth. Bapak Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Perihal : Usulan Penetapan Status Sementara Proyek Selesai Sehubungan dengan telah selesainya sebagian/seluruh*) Proyek ........serta sesuai usulan Pemimpin Proyek .........No. .....tanggal ......dan mempelajari hasil laporan Panitia Penilai dengan hormat kami ajukan hal-hal sebagai berikut : 1.

Mengusulkan Proyek / Bagian Proyek .....................sebagai Proyek Selesai dengan status sementara

2.

Menunjuk satuan organisasi sebagai unit pengelola dengan kewajiban : .............................................................................................. ..............................................................................................

3.

Kekayaan Proyek Selesai tetap dimiliki/dikuasai Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dan menunjuk status organisasi.......................menjadi instansi Pengurus Barang.

4.

(Lain-lain yang diperlukan)

Demikian usulan untuk mendapatkan status sementara, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jakarta, tanggal : ................ Pejabat Eselon I

...................................... NIP. .............. Tembusan : 1. Pembina Teknis 2. Biro Perlengkapan 3. Biro Keuangan 4. Kepala Kantor Wilayah PU Setempat 5. AtasanLangsung 6. Calon Pengelola 7. Proyek 8. Arsip

Bentuk Surat Usulan Penetapan Status Sementara Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (Formulir PPS – 7) Nomor Lampiran

: ...................... : ......................

Kepada Yth. Saudara Pejabat Eselon I Perihal : Penetapan Status Sementara Proyek Selesai berdasarkan Keppress 16 Pasal 81 Tahun 1994 dan memperhatikan serta mempelajari Surat Saudara No. .......tanggal ........., dengan ini menyatakan : 1. Proyek/Bagian Proyek...........................ditetapkan pengelola dengan kewajiban untuk menyediakan biaya pemeliharaan dan biaya operasional serta melaksanakan pengelolaannya. 2. Menujuk........................sebagai pengelola dengan kewajiban untuk menyediakan biaya pemeliharaan dan biaya operasional serta melaksanakan pengelolaannya. 3. Kekayaan Proyek Selesai tetap dimiliki/dikuasai Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dan sebagai instansi Pengurus Barang ditunjuk .................. 4. Untuk Tertib Administrasi Saudara Dirjen/Pejabat Eselon I agar mengatur : 1. Penyerahan pengelolaan Proyek Selesai tersebut butir dua yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pengelolaan (PPS – 8) 2. Penyerahan Kekayaan Proyek Selesai butir tiga yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Alih Kepengurusan Barang (PPS – 9) 5. (Lain-lain yang dianggap perlu) Demikian penetapan ini dibuat untuk dilaksanakan. Jakarta, tanggal : ................ Sekretaris Jenderal a/n Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah

............................... NIP Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Menteri Keuangan 3/n Dirjen Anggaan 2. Pembina Teknis 3. Biro Perlengkapan 4. Biro Keuangan 5. Biro Perencanaan 6. Kepala Kantor Wilayah ................ 7. Pemimpin Proyek / Bagian Proyek 8. Unit Pengelola yang bersangkutan

Bentuk Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sebagian/Seluruh Proyek Selesai (Formulir PPS – 8) BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN Berdasarkan Surat Penetapan Status Sementara Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.........., tanggal........., pada hari ini tanggal.........tahun ......bertempat di kantor................ Yang bertanda tangan di bawah ini : ...............................

:

.......................................Menteri Permukaan dan Prasarana Wilayah yang diangkat dengan Surat Keputusan ....................................berkedudukan di ..........................selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

...............................

:

...............................yang diangkat dengan Surat Keputusan ..................................berkedudukan di ............................selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Setelah melakukan penelitian dan penilaian atas barang inventaris serta dokumen pendukungnya terhadap bagian/seluruh Proyek Selesai pada bagian proyekproyek...............yang dibuat PIHAK KESATU, kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan serah terima pengelolaan barang milik kekayaan pada proyek selesai tersebut, sesuai Keppres 16 Tahun 1994 Pasal 81 dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima dari PIHAK KESATU atas pengelolaan barang inventaris dari sebagian/seluruh Proyek Selesai pada Bagian Proyek/Proyek......... Pasal 2 Penyerahan pengelolaan yang dimaksud dalam pasal i berupa kelompok barang sebagai berikut : 1.

Kelompok : .....................................

2.

Kelompok : .....................................

3. Kelompok : .....................................

Pasal 3 Sebagai kelengkapan dari Berita Acara Serah Terima ini dilampirkan : 1.

Daftar perincian barang inventaris golongan barang bergerak (Form PPS-14)

2.

Daftar perincian barang inventaris bidang jalan (Form PPS-16)

3.

Daftar perincian barang inventaris bidang jalan (Form PPS-16)

4.

Daftar Rekapitulasi Barang Inventaris (Form PPS-17)

5.

Daftar Perincian Bahasa Sisa (Form PPS-18)

6.

Daftar serta Dokumen Pendukung lainnya antara lain : As Built Drawing, Bukti Tanah Pasal 4

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan biaya pemeliharaan dan biaya operasional serta melaksanakan pengelolaannya. Dalam rangka pengalihan pengelolaan proyek selesai dalam status sementara ini Departemen Pekerjaan Umum membantu penyediaan dananya paling lama dalam waktu satu tahun. Kepengurusan barang inventaris yang dikelola tersebut tetap berada di lingkungan Departemen pekerjaan Umum pada unit kerja.................................. Berita Acara ini dibuat dalam rangkap.......................................................asli dan tembusannya mempunyai kekuatan yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(...........................)

(...........................)

Pasal 3

Sebagai kelengkapan dari Berita Acara serah terima ini dilampirkan : 1.

Daftar perincian barang inventaris golongan barang tidak bergerak (Form PPS-14)

2.

Daftar perincian barang inventaris golongan barang bergerak (Form PPS-15)

3.

Daftar perincian barang inventaris bidang jalan (Form PPS-16)

4.

Daftar Rekapitulasi Barang Inventaris (Form PPS-18)

5.

Daftar Perincian Bahan Sisa (Form PPS-18)

6.

Daftar serta Dokumen Pendukung lainnya antara lain : As Built Drawing, Bukti Tanah, KIB, Manual E & P, Manual Peralatan Pasal 5

PIHAK KESATU berkewajiban untuk menyediakan biaya pemeliharaan dan biaya operasional serta melaksanakan pengelolaannya. Dengan dilaksanakannya serah terima pengelolaan sebagai mana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut diatas, maka tanggung jawab pengelola berakhir kepada pihak KEDUA. Kepengurusan barang inventaris yang dikelola tersebut tetap berada dilingkungan Departemen pekerjaan Umum pada unit kerja.................................. Berita Acara ini dibuat dalam rangkap.......................................................asli dan tembusannya mempunyai kekuatan yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(......................)

(......................)

Bentuk Surat Perintah Alih Kepengurusan Barang (Formulir PPS – 9) SURAT PERINTAH.........................................1) ......................................... .............................................1) Menimbang : a.

Bahwa dengan selesainya dengan selesainya sebagian/seluruh proyek selesai pada ......................., serta sesuai ketetapan status sementara Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No...............tanggal...............(diisi alasanalasan Alih Kepengurusan Barang)

b.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu dilakukan Alih kepengurusan barang inventaris dari ............(instansi yang akan menyerahkan barang) kepada ................(instansi yang akan menerima barang);

c.

Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat perintah.

Mengingat : 1.

Keputusan Presiden No. 16 tahun 1994 (tentang.....................)

2.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 128/KPTS/1995 (tentang proyek selesai)

3.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/KPTS/1986 tentang Pelaksanaan Inventarisasi Barang Kekayaan/Milik Negara di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. MEMERINTAHKAN :

KEPADA : 1. ..................................................................................... Yang selanjutnya disebut TERSEBUT SATU; (yang menyerahkan) 2. ..................................................................................... Yang selanjutnya disebut TERSEBUT DUA; (yang menyerahkan)

UNTUK :

TERSEBUT SATU menyerahkan kepada TERSEBUT DUA dan TERSEBUT DUA menerima dari TERSEBUT SATU barang-barang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Perintah ini, dengan ketentuan :

a.

Penyerahan tersebut merupakan serah terima kepengurusan barang dan dalam pelaksanaan harus dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang;

b.

TERSEBUT dan TERSEBUT DUA melaporkan pelaksanaan serah terima barang tersebut kepada........................

c.

Sejak Berita Acara Serah Terima Barang inventaris tersebut ditanda tangani, maka kepengurusan barang selanjutnya dialihkan dari TERSEBUT SATU kepada TERSEBUT DUA;

d.

TERSEBUT SATU mencoret catatan barang tersebut dari buku Inventaris barang (BIB) dan selanjutnya melaporkan barang tersebut dalam laporan Mutasi Barang Triwulan Kurang (LMB-K);

e.

TERSEBUT DUA mencatat barang tersebut dalam Buku Inventaris Barang (BIB) dan selanjutnya melaporkan barang Triwulan Tambah (LMB-T);

g.

Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab.

TURUNNYA : Surat Perintah ini disampaokan kepada Yth : 1.

Bapak Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (sebagai Laporan)

2.

Kepala Biro Perlengkapan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

3.

.....................(pelaksana IKMN tingkat Penguasa Barang)

4.

.....................(instansi lain yang dianggap perlu) DITETAPKAN DI : ........................... PADA TANGGAL : ........................... ......................................................... ......................................................... NIP...............................

Keterangan : *) diisi nama jabatan pemberi perintah

Bentuk Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris (Formulir PPS – 10) BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Berdasarkan Surat Perintah ..............................(Pembina Barang/ Penguasa/Sub Penguasa Barang), No. ............................... Tanggal ...................yang bertanda tangan dibawah ini : 1.

Nama Jabatan

: ................................................ : ........................................ ...................................... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ............................................ yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2.

Nama Jabatan

: ............................................... : ..................................... .................................. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ............................................ yang selanjutnya 65disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan Serah Terima Barang Inventaris dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA, menerima dari PIHAK KESATU barang inventaris sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini. Pasal 2 Sejak Berita Acara ini ditandatangani maka tanggung jawab pengurusan barang inventaris tersebut sebagai kekayaan Negara beralih dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA. Pasal 3

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap ………………………1) satu lembar/berkas dipegang oleh PIHAK KESATU dan satu lembar/berkas dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan selebihnya untuk tembusan. …………………, …………200…..

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(……………………...)

(……………………...)

MENGETAHUI/MENYETUJUI (atasan pejabat yang melakukan serah terima)

Tembusan disampaikan kepada Yth : 1.

Bapak Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (sebagai laporan)

2.

Kepala Biro Perlengkapan Permukiman dan Prasarana Wilayah

3.

……………………….(Pelaksana IKMN) tingkat Pengusaha Barang)

4.

……………………….(instansi lain yang dianggap perlu)

Keterangan : disesuaikan dengan kebutuhan 2) bila dianggap perlu 1)

BUKU 2

TATA LAKSANA PENGELOLAAN

RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

KATA PENGANTAR Sebagai upaya mengatasi permasalahan kesenjangan dan kebutuhan akan perumahan, Pemerintah telah mencanangkan Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah oleh Presiden Republik Indonesia pada Hari Habitat bulan Oktober 2003. berbagai program telah ditetapkan untuk mendukung Gerakan tersebut antara lain berupa program Pengembangan Perumahan dan Permukiman serta Program Peningkatan Kualitas Permukiman. Dalam rangka peningkatan penyediaan perumahan khususnya pada daerah-daerah perkotaan dan daerah-daerah industri, pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) menjadi alternatif pemecahan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal di daerah tersebut. Pembangunan Rusunawa dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) pola didasarkan pada kemampuan atau besarnya penghasilan Penghuni. Yakni Pola UPT (Unit Pelaksana Teknis), pola PMN (Pernyataan Modal Negara) dan Pola Kemitraan. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan pendapatan maksimum sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota UPT, investasi dilakukan oleh Pemerintah melalui APBN/APBD yang tidak mengharapkan pengembalian investasi. Tanah, bangunan dan fasilitas terbangun merupakan aset Pemerintah yang di kelola oleh dinas terkait dengan membentuk UPT (Unit Pelaksana Tugas). Pembangunan Rusunawa di daerah diharapkan dapat mengatasi beberapa permasalahan permukiman yang ada, dan dapat memberikan peluang dalam peningkatan kualitas masyarakat antara lain : -

Penyediaan tempat hunian yang layak sesuai tata ruang daerah; Menanggulangi lingkungan permukiman perkotaan yang berkembangn tidak sehat (kumuh) Menjembatani masyarakat yang belum mempunyai rumah untuk mendapatkan tempat hunian yang layak huni dengan cara menyewa sesuai kondisi/kemampuan mereka.

Uji coba Pembangunan Rusunawa dengan Pola UPT dimulai tahun 2003 pada beberapa Kota di Indonesia oleh Departemen

Permukiman dan Prasarana Wilayah dengan menggunakan dana APBN, diatas tanah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi. Sejaraln dengan perkembangan pembangunan Rusunawa di daerah, perlu disiapkan Pedoman Penyelenggaraan Rusunawa. Pedoman Penyelenggaraan Rusunawa ini terdiri atas : Buku 1 : Pedoman Umum Badan Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa; Buku 2 : Pedoman Umum Tata Laksana Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa; Buku 3 : Pedoman Umum Tata Laksana Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa. Disamping peraturan-peraturan Rumah Susun yang telah ada, Pedoman Penyelenggaraan Rusunawa ini dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan pengelolaan Rusunawa di daerah, sehingga penyelenggaraan Rusunawa tersebut diharapkan dapat lebih efektif. Pedoman. Penyelenggaraan Rusunawa ini disamping kepada Pemerintah Daerah dalam rangka melengkapi uji coba pengembangan Rusunawa oleh Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dengan Pola UPT, sekaligus sebagai bagan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Peraturan Daerah (Perda) Jakarta, Mei 2004

Tim Penyusun

DAFTAR ISI Kata Pengantar i Daftar Isi

ii

PENDAHULUAN Latar Belakang iv Maksu dan Tujuan

iv v

TATA LAKSANA PENGELOLAAN RUSUNAWA 1. : Ruang Lingkup

1

2.

:

Acuan Normatif

1

3.

:

Istilah dan Definisi

2

4.

:

Ketentuan Pengelolaan Rusunawa 4.1. Pemasaran Rusunawa 4.2. Penetapan Penghuni Rusunawa 4.2.1 Kriteria Penghuni Rusunawa 4.2.2 Proses Seleksi Calon Penghuni 4.3. Pembayaran Sewa Rusunawa 4.3.1. Besarnya Harga Sewa 4.3.2. Sistem Pembayaran Sewa 4.3.3. Waktu Pembayaran 4.4. Hak dan Kewenangan Pengelola 4.4.1 Hak Pengelola 4.4.2 Kewenangan Pengelola 4.5. Kewajiban Pengelola 4.6. Sanksi Pengelola 4.7. Operasi dan Pemeliharaan Rusunawa 4.7.1 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan 4.7.2 Biaya Operasi dan Pemeliharaan 4.8. Administrasi dan Keuangan 4.9. Konsultasi dan Komunikasi 4.10.Sistem Pengelolaan

3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7

5.

:

Tata Laksana Pengelolaan Rusunawa 5.1. Pemasaran 5.2. Penetapan Penghuni Rusunawa

7 7 7

5.2.1 Pendaftaran Calon Penghuni Rusunawa 5.2.2 Penetapan Penghuni 5.3. Operasi dan Pemeliharaan 5.3.1 Penyusunan Program 5.3.2 Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan 5.3.3 Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan 5.4. Administrasi dan Keuangan 5.4.1 Administrasi penghunian Rusunawa 5.4.2 Administrasi keuangan Rusunawa 5.4.3 Penetapan Harga Sewa 5.4.4 Pelaporan Administrasi dan Keuangan 5.5. Konsultasi dan Komunikasi 5.5.1 Konsultasi 5.5.2 Komunikasi Lampiran Daftar Pustaka

PENDAHULUAN

Latar Belakang Rumah atau “Papan”, merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Disamping itu juga berfungsi untuk mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, persemaian budaya dan peningkatan kualitas generasi yang akan dating dan permukiman diarahkan untuk mengusahakan dan mendorong terwujudnya kondisi setiap orang atau keluarga di Indonesia mampu bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya masyarakat dan lingkungan yang berjati diri, mandiri dan produktif. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia, telah menetapkan kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang dirumuskan sebagai berikut : •

Melembagakan system penyelenggaraan perumahan dan permukiman dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama.

•

Mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan (papan) bagi seluruh lapisan masyarakat, sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia.

•

Mewujudkan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan guna mendukung pengembangan jati diri, kemandirian dan produktifitas masyarakat.

Pedoman Tata Laksana Pengelolaan Rusunawa ini disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan dan pengalaman-pengalaman yang terkait dengan tugas dan fungsi pengelolaan, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai ketentuan pelaksanaan tugas oleh organisasi atau Badan Pengelola Rusunawa.

Beberapa aspek yang melandasi Tata Laksana Pengelolaan Rusunawa antara lain : • Aspek penghunian yang meliputi penentuan kelompok sasaran dan penetapan penghunian, administrasi dan keuangan, serta halhal lain yang terkait dengan penghunian agar tercipta tata laksana penghunian yang diharapkan. • Aspek keamanan dan kenyamanan bagi penghuni yang meliputi hal-hal yang terkait dengan perlindungan dan pelayanan bagi penghuni sehingga Rusunawa tersebut tetap layak huni • Aspek fisik bangunan yang meliputi pemeliharaan dan perbaikan bangunan. Pedoman Umum Tata Laksana Pengelolaan Rusunawa ini disusun untuk melengkapi pelaksanaan uji coba pembangunan Rusunawa dengan pola UPT dari Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Maksud dan Tujuan Pedoman Umum Tata Laksana Pengelolaan Rusunawa dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepad Badan Pengelola agar dapat memenuhi tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pengelolaan Rusunawa. Tujuan dari Pedoman Umum Tata Laksana Pengelolaan Rusunawa adalah agar penyelenggaraan Rusunawa berjalan secara konsisten dan betul-betul dapat terlaksana tepat kepada kelompok sasaran, pemeliharaan asset Rusunawa dapat terlaksana dengan baik, sehingga penyelenggaraan Rusunawa menjadi berkelanjutan.

TATA LAKSANA PENGELOLAAN RUSUNAWA

1.

Ruang Lingkup

Pedoman Umum Tata Laksana Pengelolaan Rusunawa, dapat digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan dibidang Pengelolaan Rusunawa meliputi : a. b. c.

Acuan Normatif Ketentuan pengelolaan Rusunawa Ketentuan Tata Laksana Pengelolaan Rusunawa

2.

Acuan Normatif

-

Undang-undang Nomor. 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun Undang-undang Nomor. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 1997 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687) Undang-undang nomor. 22 tahun 1999 tentang Pemeliharaan Daerah. Undang-undang Nomor 34 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-undang Nomor 3 tahun 2000 tentang Perubahan Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang Nomor. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 Undang-undang Nomor. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor. 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatn dan Belanja Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Th. 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun. Peraturan Menteri PU Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/KPTS/1986 tentang Pedoman Penghapusan Barang/Peralatan di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 01/KPTS/1994 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 05/KPTS/93 tentang pengadaan perumahan dan permukiman kredit pemilikan rumah sangat sederhana, kredit pemilikan rumah sederhana dan kredit pemilikan rumah susun sederhana. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 128/KPTS/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Proyek Selesai di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua BKP4N Nomor 06/KPTS/BKP4N/1995 tentang Pedoman Pembuatan Akta Pendirian AD dan ART Perhimpunan Penghuni Rumah Susun; Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman No. 10/ KPTS/1999 tentang kebijaksanaan dan Strategi Pembangunan Rumah Susun.

3.

Istilah dan Definisi

31.

Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dlam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertical dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimanfaatkan dengan satuan yang masing-masing dapat dimanfaatkan dengan Tata Laksana sewa dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, yang dibangun dengan menggunakan bahan bangunan dan konstruksi sederhana akan tetapi masing memenuhi standard kebutuhan minimal dari aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamaan, dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan potensi local meliputi potensi fisik seperti bahan bangunan, geologis, dan iklim setempat serta potensi social budaya seperti asritektur lokal dan cara hidup.

3.2

Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut Sarusunawa adalah satuan rumah susun sederhana sewa yang tujuan peruntukkan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian, yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.

3.3

Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi Rusunawa yang meliputi kebijakan penataan pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian Rusunawa;

3.4

Badan Pengelola adalah Badan yang bertugas untuk mengelola Rusunawa yang ditetapkan berdasarkan SK pimpinan Pemerintah Daerah;

3.5

Penghuni adalah perseorangan yang bertempat tinggal dalam Sarusunawa yang ditetapkan oleh Badan pengelola dalam perjanjian sewa yang disetujui bersama;

3.6

Pemilik Rusunawa Pola UPT dengan Dana APBN adalah Negara yang dikuasakan kepad Departemen Keuangan sebagai otorisator kekayaan Milik Negara dan selanjutnya dapat dihibahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

3.7

Badan Pengawas adalah Badan yang bertugas sebagai pengawas penyelenggaraan Rusunawa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan pengelolaan asset milik Pemerintah/ Pemerintah Daerah.

3.8

Forum Komunikasi adalah wadah komunikasi antara Badan Pengelola dengan Penghuni dalam memecahkan berbagai persoalan yang terjadi selama proses penyelenggaraan Rusunawa.

3.9

Lembaga Konsultasi adalah Lembaga di luar Badan Pengelola, merupakan lembaga pemerintah di daerah dan/atau non pemerintah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat membantu Badan Pengelola dalam mengatasi persoalanpersoalan penyelenggaaan Rusunawa.

3.10

Tim Pendamping adalah Lembaga di luar Badan Pengelola, merupakan lembaga pemerintah di daerah dan/atau non pemerintah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat membantu Penghuni dalam proses interaksi social ekonomi dan budaya di lingkungan Rusunawa.

3.11

Harga Sewa adalah jumlah atau nilai dalam bentuk uang sebagai pembayaran atas penghunian Rusunawa untuk jangka waktu tertentu.

4.

Ketentuan Pengelolaan Rusunawa

Ketentuan Tata Laksana Pengelola Rusunawa dapat dilakukan dengan cara : 4.1 Pemasaran Rusunawa Pemasaran Rusunawa dilaksanakan dengan memperlihatkan ketentuan sebagai berikut : 1)

Penetapan target penghuni dan strategi pemasaran dilaksanakan sesuai dengan misi pembangunan Rusunawa.

2)

Penentuan atarif sewa dan penghuni dilaksanakan sesuai kondisi social ekonomi masyarakat dan daya tarik Rusunawa itu sendiri.

3)

Penyesuaian dan peningkatan kapasitas pengelolaan Rusunawa disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan pasar.

4)

Penetapan strategi promosi dan criteria seleksi calon penghuni.

4.2

Penetapan Penghuni Rusunawa

4.2.1.

Kriteria Penghuni Rusunawa

Ditetapkan dan dipilih melalui Tata Laksana dan prosedur yang layak dan adil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 4.2.2.

Proses Seleksi Calon Penghuni

Pendaftaran dan penetapan penghuni ditetapkan berdasarkan kondisi & situasi spesifik yang berkembang / terjadi disuatu lokasi dengan ketentuan sebagai berikut : 1) 2)

Pendaftaran dilakukan di Kantor Badan Pengelola Rusunawa setempat. Penetapan penghuni disesuaikan dengan ketentuan peruntukkan Rusunawa.

4.3

Pembayaran Sewa Rusunawa

4.3.1

Besarnya Harga Sewa 1)

2)

3)

4.3.2

Harga Sewa Rusunawa hanya untuk biaya hunian Rusunawa, tidak termasuk biaya pemakaian listrik, air, gas, dan biaya-biaya lainnya. Besarnya harga sewa Rusunawa diperhitungkan untuk menutup biaya Operasi dan Pemeliharaan Rusunawa. Besarnya harga sewa tidak boleh melebihi sepertiga dari pendapatan penghuni.

Sistem Pembayaran Sewa

Pembayaran sewa menggunakan system terpisah antara hunian Rusunawa dan sarana pendukung hunian, mengingat penggunaan air listrik masing-masing penghuni akan berbeda.

4.3.3

Waktu Pembayaran

Batas akhir pembayran ditetapkan secara tegas sesuai dengan jadwal pembayaran lain yang terkait. 4.4

Hak dan Kewenangan Pengelola

4.4.1

Hak Pengelola

Pengelola berhak untuk menerapkan hal-hal yang dipandang perlu sesuai dengan peraturan pengelolaan Rusunawa untuk masing-masing daerah antara lain : 1)

Menarik uang sewa, rekening air, listrik dan lainnya dari penghuni

2)

Mengenakan sanksi atas pelanggaran penghunian oleh penghuni

3)

Melaksanakan penertiban penghunian

4)

Melaksanakan pemutusan aliran listrik dan air bersih apabila penghuni menunggak kewajiban uang sewa pemakaian listrik atau air bersih.

5)

Melaksanakan sangsi denda atas keterlambatan pembayaran yang menjadi kewajiban penghuni sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

6)

Melaksanakan tidakan persuasi/peneliti kepada penghuni atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

4.4.2

Kewenangan Pengelola

Pengelola mempunyai kewenangan yang cukup dalam pengelolaan Rusunawa agar dapat berjalan secara baik sesuai peraturan yang berlaku, meliputi : 1)

Melakukan seleksi, kontrak kerja, dan pengawasan dengan mitra kerja.

2)

Menyusun rencana operasi dan pemeliharaan secara terpadu

3)

Inspeksi regular dan insidentil

4)

Menetapkan calon penghuni dan pemutusan kontrak penghunian

4.5

Kewajiban Pengelola

Pengelola berkewajiban untuk : 1) Menyediakan fasilitas Rusunawa antara lain : listrik, air bersih dan pengelolaan sampah. 2)

Melakukan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan secara teratur terhadap seluruh elemen dan komponen satuan rusunawa.

3)

Menjaga keamanan lingkungan, menempatkan tenaga Satpam di komplek Rusunawa, dan menjalin kerjasama dengan aparat keamanan.

4)

Mewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur serta lestari disampaikan oleh penghuni

5)

Menanggapi permintaan/keluhan atas laporan yang disampaikan oleh penghuni.

6)

Menyetorlam biaya utilities dari penghuni kepada instansi yang terkait antara lain PLN, PDM, PD Kebersihan.

7)

Memberikan penjelasan pelatihan dan bimbingan tentang pencegahan, pengamanan, penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan keadaan darurat lainnya kepada penghuni.

8)

Memberikan layanan ibadah untuk mayoritas penghuni

9)

Memberikan tempat layanan duka cita apabila ada yang meninggal dunia.

10) Menyediakan 1 unit hunian untuk hunian darurat apabila terjadi sesuatu pada unit yang ditempati penghuni. 11) Mengembalikan uang jaminan dari penghuni, apabila terjadi putus kontrak sewa penghunian antara Badan Pengelola dan Penghuni sesuai peraturan yang ditetapkan. 4.6

Sanksi Pengelola

Sanksi dikenakan pada pengelola apabila kinerja tidak sesuai dengan perencanaan, meliputi : 1)

Perencanaan operasional (penerapan Tata Laksana dan prosedur serta kewajiban),

2)

Perencanaan teknis (kelayakan hasil pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana pendukungnya).

Apabila pengelolaan dilakukan oleh Aparat Pemerintah Daerah, maka sanksi dikenakan sesuai dengan peraturan dan per-undangan yang berlaku. 4.7

Operasi dan Pemeliharaan Rusunawa

4.7.1

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan

Kegiatan operasi dan pemeliharaan Rusunawa dilaksanakan secara efektif dan efisien agar Rusunawa beserta perlengkapannya dapat dimanfaatkan dengan layak, sesuai dengan target umur teknis penggunaan bangunan serta keamanan dan kenyamanan penghuni dapat terpelihara. Kegiatan operasi dan pemeliharaan harus dilaporkan secara berkala oleh Badan Pengelola kepad Pemilik Aset Rusunawa dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 4.7.2

Biaya Operasi dan Pemeliharaan

Ketentuan biaya operasi dan pemeliharaan Rusunawa adalah sebagai berikut : 1) Sebelum penetapan status proyek selesai dan pengelolaan sementara, Proyek/Kuasa Pelaksana Pengelolaan di Daerah dapat menggunakan hasil sewa untuk biaya Operasi dan Pemeliharaan. Apabila biaya operasi dan pemeliharaan sudah disediakan melalui DIP tahun berjalan, maka hasil sewa harus disetor ke Kas Negara. 2)

Pada status pengelolaan sementara, Badan Pengelola merupakan Unit Pelaksana Teknis/Unit Swadana PNBP Pusat yang ada di Daerah, maka biaya operasi dan pemeliharaan melalui mekanisme Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIK-S), dimana pendapatan sewa harus disetor ke Kas Negara dan sebagai Unit PNBP dapat memperoleh ke Kas Negara dan sebagai Uunit PNBP dapat memperoleh biaya operasi dan pemeliharaan sesuai anggaran yang disetujui melalui Bendahara Pengeluaran.

3)

Pada status pengelolaan tetap, Badan Pengelola sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui suatu Peraturan Daerah. Uang hasil sewa akan disetor ke Kas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis akan mendapat biaya operasi dan pemeliharaan Rusunawa melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah UPT sebagai bagian Dinas Daerah akan mendapat Anggaran Pendapatan dan Belanja UPT setiap tahun. 4.8

Administrasi dan Keuangan

Penata usahaan dan pertanggung jawaban keuangan mengikuti Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sedangkan piñata usahaan administrasi lainnya mengikuti peraturan daerah setempat.

4.9

Konsultasi dan Komunikasi

Konsultasi dan komunikasi dilakukan dengan prinsip kesetaraan antara Badan Pengelola dengan Penghuni melalui Forum Komunikasi.

4.10

Sistem Pengelolaan

Sistem pengelolaan Rusunawa dapat dilakukan secara swakelola dan atau kontrak. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat dilakukan secara swakelola dapat diselenggarakan secara kontrak dengan mengacu pada peraturan perundangan mengenai pengadaan barang dan jasa Pemerintah 5.

Tata Laksana Pengelolaan Rusunawa

5.1

Pemasaran

Hal-hal yang perlu dilakukan oleh Badan Pengelola dalam kegiatan pemasaran, antara lain : 1) Menetapkan strategi serta melakukan berbagai kegiatan promosi secara teratur dan sistematis meliputi : a) Kerjasama dengan Pengusaha/Koperasi b) Koordinasi dengan Instansi terkait c) Sosialisasi ke kelompok sasaran 2)

Menyusun Program Promosi yang meliputi : a) Menyusun Program Kegiatan b) Menyusun jadwal kegiatan c) Menyusun materi/bahan d) Menyusun anggaran biaya e) Menunjuk Pelaksana

5.2 Penetapan Penghuni Rusunawa 5.2.1

Pendaftaran Calon Penghuni Rusunawa

Badan Pengelola menyelenggarakan pendaftaran dengan proses sebagai berikut : 1) Menyampaikan persyaratan pendaftaran kepada calon penghuni Rusunawa. 2)

Mengumumkan rencana penghunian kepada kelompok sasaran

3)

Menentukan lokasi dan waktu pendaftaran

4)

Menyiapkan materi/bahan yang diperlukan

5)

Menyiapkan petugas pendaftaran

6)

Menyiapkan formulir daftar calon penghuni seperti pada Lampiran -1

5.2.2

Penetapan Penghuni

Penetapan penghuni dilakukan melalui prosedur 1) Menyeleksi daftar calon penghuni yang telah mendaftar 2)

Menetapkan penghuni sesuai dengan daftar pada Lampiran -2

3)

Mengumumkan penetapan penghuni

4)

Mendaftar penghuni dengan syarat membayar uang sewa sesuai dengan Lampiran -3

5)

Membayar uang jaminan sebesar 3 (tiga) bulan uang sewa

6)

Menandatangani perjanjian sewa dan pernyataan penghunian

7)

Menyampaikan surat pengantar penghunian Rusunawa kepada ketua lingkungan sesuai Lampiran – 4

8)

Memberikan Berita Acara Pembatalan penghunian kepada calon penghuni yang tidak memenuhi syarat sesuai Lampiran -5

5.3 Penetapan Penghuni Rusunawa

5.3.1

Penyusunan Program

Lingkup penyusuan program terdiri dari pemeliharaan, perbaikan penyempurnaan dan inspeksi, dengan mempertimbangkan : 1) Sasaran yang harus dipenuhi 2) Ketentuan pelaksanaan, 3) Prosedur yang harus diikuti, 4) Standar yang telah ditetapkan, 5) Jadwal/waktu yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan, 6) Menetapkan/menunjuk konsultan apabila diperlukan. 5.3.2

Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan

Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan dilaksanakan sebagai berikut : 1) Menyusun daftar komponen gedung Rusunawa yang harus dioperasikan dan dipelihara, seperti : Instalasi air bersih, air buangan, listrik, gas, telephon, antenna televise, dan lain-lain. 2)

Menyusun daftar periksa (check list) atas komponen gedung Rusunawa sesuai table pada Lampiran -6

3)

Membuat jadwal rencana operasi dan pemeliharaan sesuai table pada Lampiran – 7

4)

Melakukan pemeriksaan secara periodic dan melaporkan hasilnya sesuai dengan table pada lampiran -8.

5)

Melakukan sosialisasi kepada penghuni tentang rencana pemeliharaan dan perbaikan.

6)

Melakukan pemeliharaan dan perbaikan apabila ada kerusakan dan melaporkan hasilnya sesuai table pada

5.3.3

Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan

Pelaporan dilaksanakan oleh Badan Pengelola dengan uraian sebagai berikut : 1) Membuat laporan operasi dan pemeliharaan disampaikan minimal satu kali setiap bulannya dengan menyatakan

Lampiran -6 s/d Lampiran -9 dan sekurang-kurangnya berisi tentang : a) Rencana kegiatan dan biaya b) Hasil pelaksanaan kegiatan c) Realisasi biaya pelaksanaan 2)

Menyampaikan laporan kepada pemilik aset dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5.4

Administrasi dan Keuangan

5.4.1

Administrasi penghunian Rusunawa

Administrasi penghunian Rusunawa meliputi : 1) 2)

3)

Mengadimistrasikan jumlah penghuni (jumlah KK dan anggota keluarganya) sesuai dengan table pada Lampiran -3 Meodata dan menetapkan perubahan anggota keluarga penghuni berdasarkan laporan dan pernyataan tertulis perkembangan penghunian dari kepala keluarga penghuni. Meregistrasi penghunian untuk mendapatkan data penghuni dan kondisi unit hunian terakhir dilakukan dalam periode tahunan.

5.4.2

Administrasi keuangan Rusunawa

Administrasi keuanan Rusunawa mengikuti status pengelolaan Rusunawa, yaitu : 1)

Pengelolaan Rusunawa oleh Proyek/Kuasa Pengelola di Daerah : a) Proyek/Kuasa Pengelola di Daerah menyusun Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan untuk operasi dan pemeliharaan Rusunawa dalam 1 (satu) tahun diajukan kepada atasan Pemimpin Proyek/Eselon I (Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman) untuk disetujui. b)

Atasan Pemimpin Proyek (Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan agar Anggaran Operasi dan Pemeliharaan Rusunawa tersebut masuk ke dalam DIP tahun berjalan atau ABT/revisi.

2)

3)

Pengelolaan Rusunawa oleh UPT Pusat yang ada di Daerah : a) UPT pengelola Rusunawa menyusun Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan UPT berupa DIK Suplemen. Rencana anggaran belanja dan pendapatan tersebut diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran cq. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran) untuk disetujui. b)

Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah menetapkan Bendaharawan Penerima Rusunawa di daerah berdasarkan usulan dan rekomendasi dari Bupati/Walikota yang bertugas menerima pembayaran dari seluruh penghuni baik uang sewa maupun penerimaan lain dan menyetorkannya ke Kas Umum Daerah.

c)

Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah menetapkan Bendaharawan Pengeluaran Rusunawa di daerah berdasarkan usulan dan rekomendasi dari Bupati/Walikota yang bertugas mengajukan SPP ke Kas Umum Daerah sesuai anggaran belanja yang telah disetujui untuk keperluan Operasi dan Pemeliharaan Rusunawa.

d)

Melakukan pembukuan keuangan setiap bulan meliputi penerimaan pembayaran sewa, penerimaan kas dan pembiayaan kegiaan

Pengelolaan Rusunawa oleh Badan Pengelola yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah, prosedur administrasi dan keuangan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBD

5.4.3

Penetapan Harga Sewa Rusunawa

Proses penetapan harga sewa Rusunawa sesuai dengan status pengelolaan Rusunawa sebagai berikut : 1)

Pengelolaan oleh Proyek/Kuasa Pelaksana Pengelolaan di Daerah dilakukan sebagai berikut : a) Penetapan harga sewa dilakukan berdasarkan rencana dan perhitungan Biaya Operasi dan Pemeliharaan,

yang tidak boleh melebihi 30% Upah Minimum Kabupaten/ Kota. b)

Apabila uang sewa yang diterima tidak dapat mencukupi biaya operasi dan pemeliharaan, maka Pemerintah Pusat memberikan subsidi melalui APBN.

2)

Pengelolaan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat di Daerah, dilakukan sebagai berikut : a) Unit Pelaksana Teknis sebagai Badan Pengelola mengusulkan harga sewa kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran) bersamaan dengan pengajuan Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIK-S) yang besarnya sesuai dengan perhitungan kebutuhan operasi dan pemeliharaan Rusunawa. b) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran) memberikan persetujuan tentang Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIK-S) dan besaran harga sewa Rusunawa.

3)

Setelah penyerahan aset tetap dari Menteri Keuangan sebagai Pemilik dan Pengatur Pengelolaan Kekayaan Milik Negara kepada Pemerintah Daerah, maka penetapan harga sewa dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah.

5.4.4

Pelaporan Administrasi dan Keuangan

Pelaporan dilaksanakan oleh Badan pengelola dengan uraian sebagai berikut : 1) Membuat Laporan bulanan administrasi penghunian meliputi a) Data penghuni yang terdiri dari jumlah kepala keluarga dan anggota keluarga, dengan menyertakan Lampiran 8. b) Perubahan anggota keluarga penghuni berdasarkan laporan dan pernyataan tertulis perkembangan penghunian dari kepala keluarga penghuni. c) Kondisi Unit Hunian terakhir 2)

Membuat Laporan Bulanan dan Tahunan Adminitrasi Keuangan meliputi

a)

3) 4)

Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan UPT berupa DIK Suplemen, setiap tahun b) Penerimaan pembayaran sewa, penerimaan kas dan pembiayaan kegiatan, setiap bulan Membuat Laporan Besarnya harga sewa Menyampaikan laporan kepada Pemilik Aset dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5.5

Konsultasi dan Komunikasi

5.5.1 Konsultasi Konsultasi antara Badan Pengelola dengan Penghuni dilakukan secara timbal balik melalui rapat konsultasi dalam forum komunikasi antara pengelola Rusunawa, Penghuni Rusunawa & pihak-pihak yang berkepentingan lainnya agar Rusunawa tetap dalam kondisi yang kondusif sesuai dengan kebutuhan. 5.5.2

Komunikasi

Badan Pengelola melakukan komunikasi dengan para pelaku sebagai berikut : 1) Melakukan komunikasi secara periodic dengan penghuni 2)

Melakukan komunikasi dengan pemilik aset

3)

Melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

4)

Melakukan komunikasi dengan RT/RW dan masyarakat sekitar Rusunawa untuk mengatasi masalah lingkungan

5)

Membentuk paguyuban masyarakat Rusunawa, yang didahului pendataan dan identifiaksi penghunian selengkap mungkin atas penghuni Rusunawa oleh Badan Pengelola, antara lain : nama Kepala Keluarga dan anggota pekerjaan, keahlian, penghasilan, usia, agama, pendidikan dan lain-lain, dengan pola pembinaan sebagai berikut : a) Paguyuban Penghuni Rusunawa yang dipimpin oleh Ketua Paguyuban, yang bertanggung jawab kepada Pengelola Rusunawa, dan bertugas melakukan Koordinasi dengan Koordinator Blok/Gedung dalam pembinaan penghuni yang berfungsi sebagai pengganti lembaga RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga).

b)

c)

Koordinator Blok/Gedung Rusunawa bertanggung jawab kepada Ketua Paguyuban yang dipimpin oleh Ketua Koordinator blok yang bertugas melakukan koordinasi dengan Koordinator Lantai dalam pembinaan Penghuni. Koordinasi lantai Rusunawa dipimpin oleh Ketua Koordinator yang berhubungan langsung dengan Penghuni agar mudah dipantau oleh Pengelola dan Instansi Kelurahan

6)

Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Daerah melalui :

a)

Sosialisasi maksud dan tujuan Paguyuban masyarakat Penghuni Rusunawa dengan penjelasan-penjelasan tentang perlunya, mengapa, untuk apa dsb. Mengadakan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama didalam lingkungan hunian Rusunawa. Membentuk Panitia Pelaksana untuk melaksanakan Rapat konsultasi/forum komunikasi Penghuni Rusunawa, dengan membuat anggaran, tata tertib, dan lain-lain. Di dalam paguyuban dibentuk pengurus yang terdiri Ketua, Sekretaris dan Bendahara, masing-masing pesertanya terdiri dari wakil antar Blok Hunian.

b) c)

d)

7)

Melakukan pembinaan kepada penghuni di lingkungan Rusunawa melalui rapat konsultan/forum komunikasi diantara para pelaku untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan hunian untuk menciptakan rasa memiliki dalam menjaga aset Rusunawa.

No.

Nama

No. Pendaftaran Alamat Telepon

DAFTAR CALON PENGHUNI

Penghasilan/Gaji

Keterangan Persyaratan Calon Penghuni

Lampiran -1

Nomor Urut

Nama

Nomor Pendaftaran Tipe Lantai

DAFTAR PENETAPAN PENGHUNI

Blok

FORM -

Keterangan

Lampiran -2

Nomor Urut

Nama

DAFTAR PENGHUNI

Blok

Alamat Lantai No.

Periode : .......................:.......................

Pekerjaan Jumlah Penghuni

FORM -

Keterangan

Lampiran -3

Nama Umur

Hubungan dengan Penyewa

Keterangan

Mengetahui : Ketua Lingkungan ..........

(................................)

Jakarta, ..............200........ Pengelola

Demikian keterangan ini kami sampaikan untuk diketahui, atas perhatian dan kerjsamanya diucapkan terima kasih.

Mohon yang bersangkutan dicatat sebagai warga Saudara

No.

Adalah benar bersangkutan sebagai penyewa Rumah Susun Sederhana Sewa lokasi........ ....... lantai .......No.

Dengan ini menerangkan bahwa Nama : ............................... Umur : ............................... Agama : ............................... Pekerjaan : ...............................

Kepada Yth. Ketua Lingkungan. ...................

SURAT PENGANTAR

Lampiran -4

Lampiran -5

No. Formulir

BERITA ACARA PEMBATALAN CALON PENGHUNI RUMAH SUSUN

Pada hari ini...................tanggal................Tahun Dua ribu ....................... Kami Petugas Rusunawa unit 1) Nama Jabatan

:

2) Nama Jabatan

.................... : .......................................... : .......................................... : :

.......................................... ..........................................

Telah melakukan proses pembatalan sepihak kepada Calon Penghuni : Nama Jabata/Pekerjaan No. Formulir Pendaftaran No. S.I.P No. Penunjukkan Tanggal

: : : : : :

............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. .............................................

Karena yang bersangkutan tidak mengindahkan surat-surat kami : 1)

Nomor Perihal

: :

......................................Tanggal................................ ...................................................................................

2)

Nomor Perihal

: :

......................................Tanggal................................ ...................................................................................

3)

Nomor Perihal

: :

......................................Tanggal................................ ...................................................................................65

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab ....................................200....

Diperiksa :

Dibuat

Ka. Urusan

1. ..........................(Tanda tangan) 2. ..........................(Tanda tangan) DIKETAHUI/DISYAHKAN Kepala Unit

..................................... Tembusan : 1. Untuk yang bersangkutan 2. Ka. Biro

Tanggal :

Kepada

Dari

:

( ................. )

:

Kaur ........... Kaur ........... Kaur ........... Kaur ...........

Kepala Unit

UNIT .........................................

PENGELOLA RUSUNAWA

Tanggal :

( ................. )

HASIL PEMERIKSAAN RENCANA PENANGGULANGAN KERUSAKAN/GANGGUAN ESTIMASI BIAYA

Form No :

Lampiran -8

:

( ........................ )

Kaur ........... Kaur ........... Kaur ........... Kaur ...........

Kepala Unit

Tembusan : ......................(sebagai laporan)

Tanggal :

Dikirimkan/disampaikan Kepada :

Dari

UNIT .........................................

PENGELOLA RUSUNAWA

( ......................)

( ......................)

Staf Urusan ..........................

( ................. )

Dibuat oleh : Staf Urusan ..........................

Tanggal :

( ......................)

Ka. Urusan ..........................

Diperiksa oleh :

(Diisi oleh Kepala Urusan........................................)

LAPORAN PERBAIKAN KERUSAKAN / GANGGUAN

DIKETAHUI OLEH :

Form No :

Lampiran -9

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya mengatasi permasalah kesenjangan dan kebutuhan akan perumahan, Pemerintah telah mencanangkan gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah oleh Presiden Republik Indonesia pada Hari Habitat bulan Oktober 2003. Berbagai program telah ditetapkan untuk mendukung Gerakan tersebut antara lain berupa program peningkatan kualitas permukiman. Dalam rangka peningkatan penyediaan perumahan khususnya pada daerah-daerah perkotaan dan daerah-daerah industri, pembanguan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) menjadi alternative pemecahan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal di daerah tersebut. Pembangunan Rusunawa dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) pola didasarkan pada kemampuan atau besarnya penghasilan Penghuni. Yakni pola UPT (Unit Pelaksana Teknis), pola PMN (Pernyataan Modal Negara) dan Pola Kemitraan. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan pendapatan maximum sebesar upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) diarahkan untuk mendapatkan fasilitas Rusunawa dengan Pola UPT, investasi dilakukan oleh Pemerintah melalui APBN/APBD yang tidak mengharapkan pengembalian investasi. Tanah, bangunan dan fasilitas terbangun merupakan aset pemerintah yang di kelola oleh dinas terkait dengan membentuk UPT (Unit Pelaksana Tugas). Pembangunan Rusunawa di daerah diharapkan dapat mengatasi beberapa permasalahan permukiman yang ada dan dapat memberikan peluang dalam peningkatan kualitas masyarakat antara lain : -

Penyediaan tempat hunian yang layak sesuai tata ruang daerah; Menanggulangi lingkungan permukiman perkotaan yang berkembang tidak sehat (kumuh) Menjembatani masyarakat yang belum mempunyai rumah untuk mendapatkan tempat hunian yang layak huni dengan cara menyewa sesuai kondisi/kemampuan mereka.

Uji coba pembangunan Rusunawa dengan Pola UPT dimulai tahun 2003 pada beberapa Kota di Indonesia oleh Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dengan menggunakan dana APBN, diatas tanah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi. Sejalan dengan perkembangan pembangunan Rusunawa di daerah perlu disiapkan Pedoman Penyelenggaraan Rusunawa. Pedoman Penyelenggaraan Rusunawa ini terdiri atas : Buku 1 : Pedoman Umum Badan Pengelola Rumah Susun Sederhana Swa; Buku 2 : Pedoman Umum Tata Laksana Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa; Buku 3 : Pedoman Umum Tata Laksana Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa. Disamping peraturan-praturan Rumah Susun yang telah ada, Pedoman Penyelenggaraan Rusunawa ini dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan pengelolaan Rusunawa di derah, sehinga penyelenggaraan Rusunawa tersebut diharapkan dapat lebih efektif. Pedoman Penyelengaraan Rusunawa ini disampaikan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka melengkapi uji coba pembangunan Rusunawa oleh Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dengan Pola URT, sekaligus sebagai bahan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Peraturan Daerah (Perda)

Jakarta, 2004

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar Isi PENDAHUUAN Latar Belakang Maksud dan Tujuan

i iii iv iv v

TATA LAKSANA PENGHUNIAN RUSUNAWA 1. : Ruang Lingkup

1

2.

:

Acuan dan Definisi

1

3.

:

Isilah dan Definisi

2

4.

:

Ketentuan Penghunian Rusunawa 4.1 Status Penghunian 4.2. Persyaratan Penghuni 4.3. Hak Penghuni 4.4. Kewajiban Penghuni 4.5. Tata Tertib Penhunian 4.6. Larangan bagi Penghuni 4.6.1 Administrasi 4.6.2 Faslitas Sarusunawa 4.6.3 Kebersihan dan Keamanan 4.6.4 Konstruksi 4.7. Sanksi bagi Penghuni

3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6

5.

:

Tata Laksana Penghunian Rusunawa 5.1 Prosedur Penghunian Rusunawa 5.2 Tata Tertib Penghunian 5.3 Pemanfaatan Ruang

7 7 7 8

Lampiran Daftar Pustaka

PENDAHULUAN

Latar Belakang Rumah atau “Papan”, merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Disamping itu juga berfungsi untuk mendukung terselenggaranaya pendidikan keluarga, persemaian budaya dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang dan berjati diri. Visi penyelenggara perumahan dan permukiman diarahkan untuk mengusahakan dan mendorong terwujudnya kondisi setiap orang atau keluarga di Indonesia mampu bertanggung jawab dalam memenuhi permukian yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya masyarakat dan lingkungan yang berjati diri, mandiri dan produktif. Dalam rangka tersebut, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia, menetapkan kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang dirumuskan sebagai berikut : •

Melembagakan sistem penyelenggaraan perumahan dan permukiman dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama.

•

Mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan (papan) bagi seluruh lapisan masyarakat, sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia.

•

Mewujudkan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan guna mendukung pengembangan jati diri, kemandirian dan produktifitas masyarakat

Berbagai permasalahan penghunian di rumah susun sederhana yang ada saat ini pada umumnya disebabkan karena : • Kurang lengkapnya peraturan tata laksana penghunian • Kurangnya komunikasi antara pengelola dan penghuni • Tidak diterapkannya peraturan yang ada secara konsisten • Kurangnya kesadaran para penghuni dalam mentaati peraturan penghunian

Penghunian Rusunawa umumnya sangat beragam sehingga aturanaturan yang diterapkan harus jelas dan tegas agar dapat dihindari kesalahan pahaman dalam pengertian peraturan tersebut. Sikap saling menghormati dan menghargai antar penghuni harus ditumbuhkan agar tercipta suasana dan kondisi yang harmonis di lingkungan Rusunawa. Pedoman Umum Tata Laksana Penghunian Rusunawa ini disusun untuk melengkapi pelaksanaan uji coba pembangunan Rusunawa dengan pola UPT. Dari Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, khususnya untuk mempertegas dan memperjelas kewenangan penghuni dalam mendapatkan hak-haknya dan sekaligus melaksanakan kewajibannya. Maksud dan Tujuan Pedoman Umum Tata Laksana Penghunian Rusunawa ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Badan Pengelola dan Penghuni agar dapat memenuhi tugas dan fungsinya masing-masing dalam penyelenggaraan penghunian Rusunawa. Tujuan dari Pedoman Umum Tata Laksana Penghunian Rusunawa adalah agar dapat berjalan secara konsisten dan betul-betul dapat terlaksana tepat kepada kelompok sasaran, sehingga penyelenggaraan Rusunawa menjadi berkelanjutan.

TATA LAKSANA PENGHUNIAN RUSUNAWA

1.

Ruang Lingkup

Pedoman Umum Tata Laksana Penghunian Rusunawa digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengaturan tentang penghunian Rusunawa meliputi : 1) Acuan Normatif 2) Ketentuan Penghunian Rusunawa 3) Tata Laksana Penghunian Rusunawa

2. -

-

-

Acuan Normatif Undang-undang Nomor. 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun; Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Undang-undang Nomor. 20 Tahuhn 1997 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undangundang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor. 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri;

-

-

-

-

-

-

-

-

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Th. 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun. Peraturan Menteri PU nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/KPTS/1986 tentang Pedoman Penghapusan Barang/Peralatyan di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Keputusan Menteri Negara Peruahan Rakyat No. 01/KPTS/1994 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 05/KPTS/93 tentang pengadaan perumahan dan permukiman dengan dukungan fasilitas kredit pemilikan kapling siap bangun, kredit pemilikan rumah sangat sederhana, kredit pemilikan rumah sederhana dan kredit pemilikan rumah susun sederhana. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 128/KPTS/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Proyek Selesai di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua BPP4N Nomor 06/KPTS/BKP4N/1995 tentang Pedoman Pembuatan Akta Pendirian AD dan ART Perhimpunan Penghuni Rumah Susun; Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman No. 10/ KPTS/M/1999 tentang Kebijaksanaan dan Strategi Pembangunan Rumah Susun.

3.

Istilah dan Definisi

3.1

Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian

- bagian yang di strukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun bertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimanfaatkan dengan Tata Laksana sewa dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, yang dibangun dengan menggunakan bahan bangunan dan konstruksi sederhana akan tetapi masih memenuhi standard kebutuhan minimal dari aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan, dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan fotensi lokal meliputi potensi fisik seperti bahan bangunan, geologis, dan iklim setempat serta potensi sosial budaya seperti arsitektue local danc ara hidup. 3.2

Satuan Rumah Susun Sederhana, yang selanjutnya disebut Sarusunawa adalah satuan rumah susun sederhana sewqa yang tujuan peruntukkan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian, yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.

3.3

Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi Rusunawa yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian Rusunawa;

3.4

Badan pengelola adalah Badan yang bertugas untuk mengelola Rusunawa yang ditetapkan berdasarkan SK pimpinan Pemerintah Daerah;

3.5

Penghuni adalah perseorangan yang bertempat tinggal dalam Sarusunawa yang ditetapkan oleh badan pengelola dalam perjanjian sewa yang disetujui bersama;

3.6

Pemilik Rusunawa Pola UPT dengan Dana APBN adalah Negara yang dikuasakan kepada Departemen Keuangan sebagai otorisator kekayaan Milik Negara dan selanjutnya dapat dihibahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

3.7

Badan Pengawas adalah Badan yang bertugas sebagai pengawas penyelenggaraan Rusunawa sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi dalam pengawasan pengelolaan asset milik Pemerintah/Pemerintah Daerah. 3.8

Forum Komunikasi adalah wadah komunikasi antara Badan Pengelola dengan Penghuni dalam memecahkan berbagai persoalan yang terjadi selama proses penyelenggaraan Rusunawa.

3.9

Lembaga Konsultasi adalah Lembaga di luar Badan Pengelola, merupakan lembaga pemerintah di daerah dan.atau non pemerintah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat membantu Badan Pengelola dalam mengatasi persoalanpersoaan penyelenggaraan Rusunawa.

3.10

Tim Pendamping adalah Lembaga di luar Badan Pengelola, merupakan lembaga pemerintah di daerah dan/atau non pemerintah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat membantu Penghuni daam proses interaksi sosial ekonomi dan budaya di lingkungan Rusunawa.

3.11

Harga Sewa adalah jumlah atau nilai dalam bentuk uang sebagai pembayaran atas penghuni Rusunawa untuk jangka waktu tertentu.

4.

Ketentuan Penghunian Rusunawa

4.1 Status Penghunian Status penghunian Rusunawa adalah sewa yang ketentuannya diatur dengan peraturan perundang yang berlaku. 4.2 Persyaratan Penghunian Penghuni harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1)

Status penghuni adalah : a.

Warga Negara Indonesia

b.

Belum memiliki rumah / tempat tinggal dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah / Lurah setempat

dan/atau Pimpinan Perusahaan dimana penghuni bekerja.

2) 3)

c.

Penduduk musiman yang dibuktikan dengan Kartu Penduduk Musiman

d.

Pekerja yangb berpenghasilan maksimum sebesar Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK)

Sanggup memenuhi kewajiban pembayaran Tata Tertib/ketentuan penghunian serta sanksi yang diberikan. Bersedia mentaati dan memenuhi Tata Tertib/ketentuan penghunian serta sanksi yang diberikan.

4.3 Hak Penghuni Penghuni diberikan hak dengan ketentuan sebagai berikut : 1)

Menempati 1 (satu) unit hunian untuk tempat tinggal

2)

Menggunakan/memakai fasilitas barang dan benda bersama

3)

Mendapat layanan kamanan dan kenyamanan tempat dalam lingkungan hunian antara lain penempatan Satpam dikomplek Rusunawa

4)

Menyampaikan keberatan / laporan atas layanan kondisi, tempat dan lingkungan hunian yang kurang baik.

5)

Menyampaikan fasilitas air bersih, penerangan, gas apabila ada jaringan gas dan jasa kebersihan.

6)

Mendapat laynan perbaikan atas kerusakan fasilitas yang ada.

7)

Mendapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang pencegahan, pengamanan, penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan keadaan darurat lainnya.

8)

Mempunyai hak berusaha seperti mendirikan koperasi dan kegiatan ekonomi lainnya dilingkungan Rusunawa sesuai lokasi dengan lokasi yang telah ditetapkan serta peraturan yang berlaku.

9)

Menerima kembali uang jaminan pada saat penghunian berakhir dan atau bila terjadi putus kontrak penghunian yang bukan karena pembatalan sepihak

10) Mempunyai tempat mushola 11) Pelayanan tempat duka cita apabila ada yang meninggal dunia 12) Menempati ruang/Unit Hunian cadangan yang disiapkan oleh Badan Pengelola apabila karena sesuatu hal Unit Hunian yang ditempati dinyatakan oleh Penghuni dan Badan Pelaksana tidak dapat digunakan. 13) Membentuk kelompok hunian (RT/RW) yang dapat dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi/sosialisasi tentang kepentingan bersama. 4.4 Kewajiban Penghuni Penghuni diwajibkan untuk mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1) Membayar uang jaminan sebesar 3 (tiga) bulan uang sewa atau sesuai dengan ketentuan Badan Pengelola. 2)

Membayar uang sewa dan segala iuran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3)

Membayar rekening listrik, air bersih, dan rekening lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

4)

Membuang sampai ditempat yang teah ditentukan secara rapih dan teratur sesuai petunjuk badan pengelola

5)

Memelihara tempat hunian, benda serta fasilitas bersama sebaikbaiknya.

6)

Melaporkan kejadian, kejanggalan, kerusakan bangunan dan perlengkapan lainnya yang dapat membahayakan penghuni

7)

Membayar ganti rugi setiap kerusakan akibat kelalaian penghuni

8)

Bersedia mematuhi ketentuan tata tertib yang ditetapkan oleh pengelola

9)

Mengosongkan/menyerahkan tempat hunian dalam keadaan baik kepada pengelola pada saat perjanjian penghunian berakhir dan atau bila terjadi putus kontrak.

10) Menciptakan lingkungan kehidupan yang harmonis

11) Melaporkan tamu peghuni yang akan menginap, kepada pengelola dalam waktu 1 x 24 jam 12) Mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan pengelola secara sukarela 13) Mengatur parker bagi penghunian yang meletakkan kendaraannya di area Rusunawa yang telah ditetapkan.

4.5 Tata Tertib Penghunian Penghunian harus mengikuti ketentuan sebagai berikut : 1)

Tempat hunian luas 21m2, maksimum dapat dihuni 4 orang

2)

Calon penghuni yang telah menanda tangani kontrak selambatlambatnya satu bulan harus sudah menghuni/bertempat tinggal di Rusunawa.

3)

Perjanjian penghunian dibuat jangka waktu 1 tahun dan bisa diperpanjang sampai 3 kali atau lebih dengan alas an yang dapat diterima sesuai dengan peraturan yang ditetapkan di Daerah.

4.6

Larangan Bagi Penghuni

4.6.1 Administrasi Penghuni dilarang untuk melakukan hal-hal 1)

Memindahkan hak sewa kepada Pihak ke-3 dengan alasan apapun

2)

Menyewa lebih dari satu unit hunian

3)

Menggunakan unit hunian sebagai tempat usaha/gudang

4)

Mengisi unit hunian melebihi ketentuan tata tertib

4.6.2

Fasilitas Sarusunaa

Penghuni dilarang untuk : 1)

Merusak fasilitas bersama yang ada dilingkungan Rusunawa

2)

Menambah / merubah instalasi listrik, air dan sarana lainnya (seperti AC, Online Rig, Radio CB, dan sebagainya) tanpa ijin tertulis dari pengelola.

3)

Menggunakan lift (bila ada) pada saat terjadi kebakaran

4)

Menjamur di luar tempat yang telah ditentukan

5)

Memelihara binatang peliharaan kecuali ikan hias di dalam aquarium

6)

Mengganggu keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kesusilaan seperti berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, membuat maksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat dan membuang sampah tidak pada tempatnya.

7)

Menyimpan atau meletakkan barang / benda dikoridor, tangga/ tempat-tempat yang mengganggu / menghalangi kepentingan bersama.

8)

Menjemur kain atau pakaian selain di tempat yang telah disediakan

9)

Mengadakan kegiatan organisasi yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan di dalam lingkungan Sarusunawa.

4.6.3

Kebersihan dan Keamanan

Penghuni dilarang untuk : 1)

Memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran.

2)

Membuang tisu, pembalut atau benda lain ke dalam saluran air kamar mandi/WC

3)

Menempatkan barang ditepi bangunan yang membahayakan penghuni lain

4)

Menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan baker atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain.

4.6.4

Konstruksi

Penghuni dilarang untuk : 1)

Merubah bentuk bangunan Rusunawa tanpa ijin tertulis pengelola seperti : mamaku, melubangi dinding, membongkar langit-langit.

2)

Meletakkan barang-barang melampaui batas/kekuatan daya dukung lantai yang ditentukan

4.7 Sanksi Bagi Penghuni Bagi penghuni yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan akan dikenakan sanksi sebagai berikut : 1)

Apabila penghuni melanggar ketentuan/larangan dan kewajiban maka perjanjian sewa dapat dibatalkan secara sepihak dan uang jaminan penghuni menjadi hak pengelola

2)

Penyewa dalam waktu 1 (satu) bulan belum menempati huniannya, maka uang jaminan dipotong oleh pengelola sebesar 20% per bulan, apabila dalam waktu 3 bulan belum menempati juga kontrak dapat dibatalkan

3)

Kelalaian penghuni yang menimbulkan kerugian menjadi tanggung jawab penghuni.

4)

Tidak membayar uang sewa unit hunian selama 3 bulan berturut harus keluar dari Rusunawa.

5)

Tidak membayar rekening listrik dan air bersih, gas, sampai pada tanggal yang ditetapkan setiap bulannya dilakukan pemutusan sementara oleh pengelola.

6)

Penghuni yang telah melanggar perjanjian sewa –menyewa dan tidak bersedia mengosongkan tempat hunian, pengelola dapat meminta bantuan Instansi yang berwenang untuk menyelesaikannya.

5.

Tata Laksana Penghunian Rusunawa

5.1 Prosedur penghunian Rusunawa Prosedur penghunian Rusunawa dilakukan sebagai berikut :

1)

mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah cq Badan Pengelola sesuai formulir pada lampiran –1, Lampiran –2, Lampiran –3, dan Lampiran –4 dengan menyertakan photo copy : a)

Kartu Tanda Pengenal (KTP)

b)

Surat Nikah

c)

Phasfoto ukuran 4 x 6 dua lembar

d)

Kartu Kepala Keluarga

e)

Surat Keterangan Berpenghasilan

2)

Memenuhi panggilan wawancara dengan badna pengelola mengisi surat perjanjian sewa sesuai dengan lampiran –5

3)

Mengisi surat perjanjian sewa sesuai dengan lampiran –5

4)

Menyatakan sanggup memenuhi Tata Tertib/ketentuan penghunian serta sanksi yang diberikan sesuai lampiran –6

5)

Menerima surat ijin penghunian Rusunawa dari Badan Pengelola sesuai Lampiran –7

5.2

Tata Tertib Penghunian

Penghuni harus mengikuti tata tertib penghunian sebagai berikut : 1) Melaporkan perubahan anggota penghuni (pindah/masuk) dalam waktu maksimum 2 x 24 jam 2)

Menciptakan keamanan, kenyamanan dan estetika (kebersihan dan kerapihan) tempat dan lingkungan hunian masing-masing

3)

Memadamkan listrik, menutup kran air dan gas, apabila meninggalkan tempat.

4) 5)

Menjaga suara radio dan televise jangan sampai mengganggu tetangga Melaporkan kepada ketua lingkungan dan pengelola apabila penghuni meninggalkan/mengosongkan tempat hunian untuk sementara.

6)

Menjalin hubungan kekeluargaan antar sesame penghuni.

7)

Meminta ijin kepada tetangga/penghuni lain dan badan pengelola apabila akan menggunakan peralatan, perbaikan/renovasi yang bersifat umum.

8)

Mencegah kegiatan transaksi, baik sebagai pemakai, pengedar, Bandar obat-obat terlarang NAPZA, dan melaporkan kepada BP/ Ketua RT.

9)

Menempatkan kendaraan Penghuni/Tamu penghuni pada tempat parker/lokasi yang telah ditetapkan

5.3 Pemanfaatan Ruang Dalam memanfaatkan ruang Rusunawa sebaiknya mengindahkan halhal sebagai berikut : 1)

Pemindahan dan perubahan lokasi benda bersama hanya dapat dilakukan oleh pengelola.

2)

Memanfaatkan kolong perabotan/furniture menjadi tempat penyimpan dengan membuat laci-laci sehingga menjadi perabot multi fungsi,

3)

Penataan barang atau perabotan/furniture jangan menghalangi bukaan jendela/menghambat masuknya cahaya dan udara,

4)

Pilihlah tanaman dalam pot yang tinggi tidak lebih dari 75 cm, yang bukan merupakan tanaman rambat/berduri.

5)

Disarankan adanya pemisahan ruang/sekat antara ruang tidur orang tua dan anak.

6)

Ruang lantai dasar dapat digunakan untuk Usaha, tempat beribadah dan ruang serba guna.

Lampiran -1 No. Formulir

FORMULIR PENDAFTARAN Permohonan Menghuni Rusunawa

Yang bertanda tanga dibawah ini : Nama

:

..............................

Alamat

:

............................................................ ............................................................

Tempat Tanggal Lahir

:

..............................

Nomor KTP Status tempat tinggal

: :

.............................. sewa kontrak

numpang

Fasilitas Perusahaan

Lain-lain

Jumlah Keluarga/Pengikut Pekerjaan Alamat Pekerjaan

: : :

............. orang ................................. Gaji : Rp.................../Bln .......................................................................... ..........................................................................

Berita ini kami mengajukan permohonan menyewa Rusunan Tipe ..........Lantai........ dengan cara pembayaran bulanan. Kami telah melengkapi permohonan ini berupa

: 1 Surat pernyataan 2 Data permohonan & kependudukan 3 Surat keterangan bekerja dan belum memiliki rumah

Diketahui : Kelurahan atau Kantor Tempat Bekerja

Pemohon

....................

.................... No. Formulir

BUKTI PENDAFTARAN & PERMOHONAN MENYEWA UNIT HUNIAN RUSUNAWA Nama Pemohon

: .............................

Alamat

: ...................................................... ...................................................... Petugas Pendaftaran

..........................

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, hari.....................Tanggal, ..............bulan ................Tahun ................... Saya yang bertanda tangan di bwah ini : Nama

:

......................................................................

Nomor KTP/Tanggal

:

......................................................................

Tempat/Tgl. Lahir

:

......................................................................

Pekerjaan

:

......................................................................

Status

:

......................................................................

Alamat

:

...................................................................... ......................................................................

Selaku pemohon/Calon penghuni Rumah Susun ....................................dengan ini menyatakan sebagai berikut : 1.

Sederhana

Sewa

a. b.

Bahwa saya memohon menyewa unit hunian type 21, lantai ........... Bahwa saya sanggup dan bersedia membayar sewa unit dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp.............

c.

Bahwa saya sanggup membayar uang jaminan sewa sebesar Rp............... Uang jaminan tersebut dapat diiambi setelah dipotong tunggakan-tunggakan yang apabila unit hunian saya kembalikan dalam keadaan kosong dan baik, atau bila mana Hak Sewa saya tidak diperpanjang lagi.

d.

Bahwa saya sanggup dan bersedia mematuhi segala ketentuan-ketentuan dan tata cara penghunian di Rusunawa.

2.

Bahwa saya setuju jangka waktu sewa ruang hunian dimaksud selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal .........sampai dengan tanggal..........

3.

Pernyataan dan keterangan ini kami sanggupi dan patuhi, selama kami sebagai penyewa Rusunawa.

4.

Bahwa Unit hunian tersebut akan dihuni sebanyak maksimal 4 (empat) orang yang seluruhnya menjadi tanggung jawab dan nama-nama penghuni serta sebagai berikut :

No

Nama

Umur

Hubungan dengan Penyera

1.

.........................

................

...................................

2.

.........................

................

...................................

3.

.........................

................

...................................

4.

.........................

................

...................................

5.

.........................

................

...................................

Keterangan

5.

Apabila ada hal-hal yang tidak benar atau tidak kami sanggupi tikemudian hari, maka pengelola mempunyai hak untuk setiap saat melaksanakan

6.

Bahwa selama menjadi penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa saya beserta seluruh keluarga / penghuni yang menjadi tanggung jawab saya tersebut butir 2 diatas akan selalu mematuhi segala ketentuan Tata Tertib yang telah ditetapkan.

7.

Bahwa saya dan seluruh keluarga/penghuni yang menjadi tanggung jawab saya adalah benar dan sesungguhnya bekelakuan baik serta tidak pernah tersangkut perkara kriminal dan tidak pernah menjadi anggota organisasi terlarang.

8.

Bahwa bilamana dikemudian ternyata saya dan anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab saya, ternyata : a. b. c.

9.

Melanggar ketentuan tata tertib penghunian dan atau Tidak mentaati kewajiban membayar uang sewa (menunggak dan atau) Terbukti terdapat hal-hal yang bertentangan terhadap isi pernyataan saya tersebut di atas.

Dengan tidak mengurangi isi ketentuan perjanjian sewa menyewa rumah apabila kami menunggak sewa maupun kewajiban lainnya, maka kami memberi kuasa kepada bendaharawan/pembayaran gaji kami pada instansi/Perusahaan..........................untuk memotong gaji sewa sebesar tunggakan dan kewajiban lainnya selanjutnya akan disetorkan kepada Pengelola di tempat.

Demikian pernyataan ini saya buat di atas kertas bermaterai cukup dan kemudian untuk itu, saya bubuhi tandatangan pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Yang Membuat Pernyataan Materai Rp. 6.000

..........................................

Lampiran -3

SURAT KETERANGAN BEKERJA DAN BELUM MEMILIKI RUMAH Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa : Nama

:

........................................................

Umur/Tanggal Lahir

:

........................................................

KTP No. Alamat Rumah

: :

........................................................ ........................................................ ........................................................

Pekerjaan

:

........................................................

Nama Tempat Bekerja

:

........................................................

Alamat Tempat Bekerja

:

........................................................

Adalah benar : 1. Bekerja pada kantor/perusahaan seperti tertera di atas dengan status : .........Gaji/honor Rp. ..................... (...............................................................) 2. per Bulan Rp. ..................... (...............................................................) 3. Tinggal di Alamat di atas dengan status : Mengontrak Menyewa Menumpang Surat keterangan ini digunakan untuk permohonan menyewa RUSUNAWA..

Nama

:

Jabatan :

DIKETAHUI

DIKETAHUI

LURAH Cap Kantor

PIMPINAN TEMPAT KERJA Cap Kantor Nama

:

Jabatan :

Lampiran -4

DATA PERMOHONAN DAN KEPENDUDUKAN (DPK) FORM

01

Nama Lengkap

:

..................................

02

Tempat & Tanggal Lahir

:

..................................

03.

Warga Negara

:

..................................

04.

Agama/Kepercayaan

:

..................................

05.

Menikah/Belum Menikah

:

..................................

06.

Alamat/Tempat Tinggal

:

..................................

07

Status Tempat Tinggal

:

..................................

08.

Pekerjaan Permohonan

:

..................................

09.

Alamat Tempat Kerja

:

..................................

10.

Penghasilan Rata-rata per Bulan

: Tetap Rp. Tambahan . Rp ..........

11.

Pekerjaan Istri/Suami Pemohon

:

..................................

12.

Penghasilan Istri/Suami Pemohon

:

..................................

13.

Alamat Pekerjaan Istri/Suami Pemohon

:

.......................................

14.

No. KTP Pemohon

:

..................................

15.

No. KTP Suami/Istri Pemohon

:

..................................

Lampiran

:

Foto Copy KTP

.........200 PEMOHON

Foto Cop ....................

PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA Nomor : .....................................

Pada hari ini ...................................tanggal........................Tahun dua ribu empat, yang bertanda tangan dibawah ini : 1.

Tuan ................................., Jabatan Kepala Unit. Pelaksana Teknis Rusunawa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perumahan dan Permukiman, yang berkedudukan di .............selanjutnya disebut PIHAK PETAMA

2.

Tuan ................................., Pekerjaan .................... bertempat tinggal di ........................................, Kartu Tanda Penduduk Nomor ..................................., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Para pihak dahulu menerangkan : 1.

Bahwa PIHAK KEDUA telah sepakat kepada PIHAK PERTAMA untuk menyewa rumah susun sederhana sewa, sebagaimana PIHAK KEDUA telah mengajukan pendaftaran dan permohonan Nomor formulir......................................., tanggal ..........................

2.

Bahwa PIHAK PERTAMA telah menyetujui permohonan PIHAK KEDUA sebagaimana surat penunjukkan penghunian, Nomor............tanggal .............., Surat izin Penghunian Rumah Susun sederhana Sewa Nomor.....................Tanggal.............................

3.

PIHAK KEDUA sepakat dan tunduk kepada seluruh tata tertib serta ketentuanketentuan yang berkaitan dengan sistem dan prosedur penyewaan Rusunawa, serta seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia.

4.

PIHAK KEDUA sepakat kepada PIHAK PERTAMA bahwa selama jangka waktu ............................, tidak boleh menyewakan kembali kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pengelola Rusunawa.

MAKA kedua belah pihak dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bersepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Kata-kata yang tercantum dalam perjanjian ini harus diartikan : 1.

Perjanjian Sewa menyewa Rumah susun sederhana sewa berarti perjanjian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, dan tidak mengenal adanya pihak lain dalam perjanjian ini merupakan pengalihan sewa menyewa kepada pihak lain.

2.

Sewa Menyewa Rusunawa berarti perjanjian ini termasuk senya perubahan, penambahan dan atau semua lampiran-lampirannya yang semuanya merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

3.

Biaya rumah susun sewa semua rekening listerik, rekening PDAM, rekening pemakaian Gas Negara, iuran Keamanan & iuran pengelolaan yang harus dibayar oleh Penyewa/penghuni.

4.

Penyewa adalah penghuni/penyewa yang membayar biaya sewa dan telah mendapat persetujuan tertulis dari Pengelola Rusunawa untuk dapat menempati dan bertempat tinggal sementara untuk jangka waktu didalam perjanjian ini. Pasal 2 BIAYA SEWA

1.

PIHAK KEDUA wajib membayar sewa rumah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. ......................... ( ...........................) per ................. yang harus dibayar pada bulan jatuh tempo, serta uang jaminan sewa sebesar Rp. ...........(...................) pada saat perjanjian sewa menyewa ditanda tangani oleh penyewa.

2.

Seluruh transaksi pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA wajib memberikan bukti kuitansi pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebagai bukti pembayaran sah atas perbuatan sewa yang telah dilaksanakan.

3.

Apabila pembayaran Sewa-menyewa mengalami keterlambatan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo yang wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA, aka PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total sewa kepada PIHAK PERTAMA.

4.

Bahwa PIHAK PERTAMA berhak untuk meninjau kembali biaya sewa pada saat perpanjangan sewa berikutnya kepada PIHAK KEDUA. Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian sewa menyewa ini berlangsung maka PIHAK PERTAMA berhak dan berkewajiban : 1.

PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan pemeriksaan dan perbaikan secara teratur dan mendadak terhadap saluran air hujan, saluran air limbah, saluran limbah tinja, saluran listrik, dinding luar dan penerangan jalan / tangga menuju ruangan penyewa/penghuni, pipa-pipa plumping, pipa gas.

2.

PIHAK PERTAMA berkewajiban menjaga keamanan dilingkungan rumah susun sederhana sewa, menjaga kualitas lingkungan yang bersih hujau dan asri.

3.

PIHAK PERTAMA berkewajiban menegur PIHAK KEDUA bila dianggap perlu apabila PIHAK KEDUA membuat kegaduhan/kerusuhan dan atau pengrusakan fasilitas rumah susun.

4.

PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan sanksi-sanksi pelanggaran tata tertib rumah susun kepada PIHAK KEDUA bila hal itu terjadi.

5.

PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemungutan iuran-iuran lain, pemeliharaan, keamanan dan uang sewa serta denda.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian sewa menyewa ini berlangsung maka PIHAK KEDUA berhak dan berkewajiban : 1.

Menempati satuan rumah susun sewa yang dimaksud untuk keperluan tempat tinggal sebagaimana dimaksud Pasal 1 akta Perjanjian ini.

2.

Berhak untuk menggunakan fasilitas umum di lingkungan kompleks rumah susun sewa.

3.

Membayar sewa dan segala iuran yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.

Membayar rekening listrik, air bersih (PDAM dan Gas sesuai dengan pemakaian PIHAK KEDUA dan ketentuan berlaku.

5.

Membuang sampah setiap hari pada tempat yang disediakan untuk itu, dengan membungkusnya kedalam plastik secara rapih dan tidak berantakan.

6.

Wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila kedatangan tamu dari luar yang akan menginap di ruangan PIHAK KEDUA dalam waktu 1 x 24 jam.

Pasal 5 LARANGAN-LARANGAN Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian sewa menyewa ini berlangsung maka PIHAK KEDUA dilarang : 1.

Menyewakan atau memindah tangankan rumah sewa dimaksud kepada pihak lain dengan alasan apapun.

2.

Melakukan perubahan/perombakan bangunan rumah sewa dimaksud dalam bentuk apapun.

3.

Menyimpan/mengijinkan penyimpanan segala bahan bersifat eksplosive, segala bahan kimia yang mudah terbakar atau bahan lainnya yang dapat menyebabkan bahaya terhadap rumah susun sederhana sewa atau penghuni lainnya.

4.

Melakukan perbuatan perjudian atau bermain dengan menggunakan taruhan uang atau barang, perbuatan meminum minuman keras.

5.

Membawa minuman keras, mengajak orang lain untuk minum-minuman keras.

6.

Melakukan perbuatan maksiat yang melanggar kesusilaan umum dan agama.

7.

Mengadakan pertemuan untuk berbuat pelanggaran kriminal, terorisme dan politik.

8.

Melakukan perbuatan onar, berkelahi dengan penghuni lain dilingkungan kompleks rumah susun sewa.

9.

Memelihara hewan peliharaan anjing, kucung binatang primata binatang liar lainnya, kecuali burung dalam sangkar, ikan aquarium.

10. Membawa, meletakkan, menaruh benda barang yang beratnya melampaui batas yang telah ditentukan sehingga dapat membahayakan konstruksi bangunan rumah susun sewa. 11. Membuang barang atau segala sesuatu secara sembarangan lebih-lebih dari tingkat atas ke bawah.

12. Mengganggu dan segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat perbaikan/pemeliharaan ruangan rumah susun. 13. Menghalangi, menutup atau meletakkan barang di ruang umum, tangga dan tempat fasilitas bersama lainnya. 14. Melakukan kegiatan transaksi atau memakai dan atau menyalahgunakan Narkotika dan obat-obatan keras yang dilarang oleh Undang-undangh Narkotika dan penyalahgunaan obat bius.

Pasal 6 PENGALIHAN

Perjanjian Sewa Menyewa ini tidak dapat dialihkan baik untuk sebagian maupun untuk keseluruhannya dengan alasan apapun. Pasal 7 SANKSI-SANKSI 1.

PIHAK KEDUA sepakat apabila PIHAK KEDUA lalai atau disengaja melakukan pelanggaran Pasal (4) dan Pasal (5), maka seketika itu juga Perjanjian Sewa Menyewa ini menjadi batal demi hukum, dan PIHAK KEDUA bersedia memberi penggantian kerugian kepada PIHAK PERTAMA sebesar jaminan Sewa.

2.

Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak ditanda-tanganan perjanjian ini PIHAK KEDUA tidak atau belum melaksanakan hunian, maka PIHAK PERTAMA secara sepihan dapat membatalkan Akta Perjanjian Sewa menyewa ini, dan uang sewa berikut jaminan sewa yang telah disetorkan dan diterima PIHAK PERTAMA akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah dipotong biaya administrasi sebesar 50%.

3.

PIHAK KEDUA sepakat dan segera meninggalkan ruangan satuan rumah susun dengan seluruh barang-barang miliknya dalam jangka waktu 7 (tujuh) dan setelah memutuskan sewa dan menyerahkan kuncu beserta seluruh perlengkapan rumah kepada PIHAK PERTAMA. Pasal 8

PIHAK KEDUA sepakat untuk menyampingkan Pasal 1266 Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam rangka pembatalan sepihak oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam perjanjian sewa menyewa rumah susun sewa.

Pasal 9 DOMISILI

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memilih domisili yang tetap dan tidak berubah kepada Kantor Kepanititeraan Pengadilan Negeri Kota..................dimana lokasi rumah susun didirikan.

Pasal 10 PERSELISIHAN

Setiap sengketa, perbedaan pendapat ataupun tuntutan salah satu pihak terhadap hal-hal yang timbul berkenaan dengan kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan musyawarah. Demikian Akta Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

(___________)

PIHAK PERTAMA KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA RUSUNAWA

(___________)

TATA TERTIB PENGHUNI RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)

1) 2)

3)

4) 5) 6) 7) 8)

9) 10) 11)

12) 13) 14)

Penghuni adalah penyewa yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa Tempat penghunian luas 18 m2, hanya diperkenankan dihuni maksimum 3 orang dewasa atau 2 orang dewasa dan 2 anak dibawah umum 9 tahun Tempat hunian luas 21 m2, hanya diperkenankan maksimum 4 orang dewasa atau 2 orang dewasa dan 3 anak dibawah umum 9 tahun. Melaporkan perubahan anggota penghuni (pindah/masuk) dalam waktu maksimum 2 x 24 jam Menciptakan keamanan dan estetika (kebersihan dan kerapihan) tempat dan lingkungan hunian Apabila meninggalkan tempat, listrik sebaiknya dipadamkan, pastikan kran air dan gas tertutup. Menjaga suara radio dan televisi jangan sampai mengganggu tetangga. Yang meninggalkan/mengosongkan tempat hunian untuk sementara harus melaporkan kepada Ketua Lingkungan dan Pengelola Menjalin hubungan kekeluargaan antar sesama penghuni Pengerjaan peralatan, perbaikan/renovasi yang bersifat umum, harus seijin tetangga/penghuni lain dan pengelola Saling menjaga dan memenuhi kegiatan transaksi atau memakai dan/atau penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang, yang dilarang oleh Undang-undang Perjanjian penghunian dibuat jangka waktu satu tahun dan bisa diperpanjang sebanyak-banyaknya tiga kali Menghuni/tamu penghuni yang membawa kendaraan menempatkan pada tempat parkir/lokasi yang telah ditetapkan. Ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rusunawa dan diberlakukan oleh pengelola setempat. .......................................,........200... Menyetujui Pemohon

......................................

Lampiran

SURAT IJIN PENGHUNIAN RUSUNAWA No. Formulir

Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa No. : Maka kepada yang tersebut dibawah ini : Nama

:

.......................................

Pekerjaan

:

.......................................

Alamat

:

.......................................

(sebelumnya)

:

.......................................

Telah diserahkan 1 (satu) set kunci rumah No : .......................Lantai : ...................Blok : .................dalam keadaan baik, sehingga karena itu yang bersangkutan berhak dan diijinkan menempati/menghuni rumah tersebut terhitung sejak tanggal surat iini penghunian ini dikeluarkan. Penghunian rumah adalah sesuai daftar keluarga/pengikut terlampir.

........................20........ Pimpinan Kantor Pengelola

....................................

Catatan : Surat ijin penghunian (SIP) ini agar disimpan dengan baik dan diperlihatkan apabila petugas atau pihak yang berwajib mendatangi unit hunian saudara