DEPARTEMEN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL JAKARTA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL NOMOR : P.03/V-PTH/2007 TENTANG PEDOMAN SERTIFIKASI SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL, Menimbang
: bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 26 ayat (6) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2007 tentang Perbenihan Tanaman Hutan, maka perlu menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial tentang Pedoman Sertifikasi Sumber Benih Tanaman Hutan;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; 3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; 4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah;
32
tahun
2004
tentang
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik; 9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
2004
tentang
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
SK-DJ-1>C/DATA/UTG
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; 12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2006; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2007 tentang Perbenihan Tanaman Hutan. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
: Pedoman Sertifikasi Sumber Benih Tanaman Hutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
KEDUA
: Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor 101/Kpts/V/2002 tentang Pedoman Sertifikasi Sumber Benih Tanaman Hutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
KETIGA
: Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
adalah
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 10 Oktober 2007 DIREKTUR JENDERAL,
Ir. DARORI, MM NIP. 080049355 Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Menteri Kehutanan; 2. Para Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan; 3. Para Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal RLPS; 4. Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan seluruh Indonesia; 5. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan seluruh Indonesia 6. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai seluruh Indonesia; 7. Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan seluruh Indonesia;
SK-DJ-1>C/DATA/UTG
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL NOMOR : P. 03 /V-PTH/2007 TANGGAL : 10 Oktober 2007 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang 1. Kebijakan prioritas Departemen Kehutanan saat ini antara lain revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan serta rehabilitasi sumberdaya hutan, menimbulkan peningkatan dinamika pembuatan hutan tanaman baik untuk tujuan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) maupun untuk tujuan industri. 2. Untuk mendukung keberhasilan RHL maupun hutan tanaman industri tersebut, dibutuhkan benih berkualitas. 3. Syarat untuk benih berkualitas adalah berasal dari sumber benih yang berkualitas yang ditandai dengan diberikannya sertifikat sumber benih. 4. Agar sertifikasi sumber benih dapat dilaksanakan pedoman sertifikasi sumber benih tanaman hutan.
dengan baik maka perlu
B. Maksud dan Tujuan Pedoman Sertifikasi Sumber Benih Tanaman Hutan dimaksudkan sebagai acuan bagi Balai Perbenihan Tanaman Hutan serta para pihak terkait dalam pelaksanaan sertifikasi sumber benih. Tujuannya adalah : 1. memberikan jaminan kebenaran informasi tentang klasifikasi sumber yang memenuhi kriteria dan standar.
benih
2. meningkatkan penggunaan benih bersertifikat. C. Ruang Lingkup Pedoman ini berisi kriteria, standar dan prosedur sertifikasi sumber benih tanaman hutan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sertifikasi sumber benih. D. Pengertian 1. Kriteria sumber benih adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sumber benih tanaman hutan. 2. Standar sumber benih adalah spesifikasi teknis sumber benih tanaman hutan yang dibakukan sebagai patokan dalam menentukan mutu sumber benih. 3. Prosedur sertifikasi sumber benih adalah tahapan dan mekanisme dalam pelaksanaan sertifikasi sumber benih tanaman hutan.
SK-DJ-1>C/DATA/UTG
4. Sertifikasi sumber benih adalah proses pemberian sertifikat kepada sumber benih yang menginformasikan keadaan sumber benih yang bermutu. 5. Sertifikat sumber benih adalah dokumen yang menyatakan kebenaran mutu sumber benih tanaman hutan. 6. Famili adalah lot benih yang berasal dari induk yang sekerabat. 7. Jalur Isolasi adalah zona di sekeliling areal produksi benih atau kebun benih untuk mencegah kontaminasi tepungsari yang tidak dikehendaki dari luar. Jalur isolasi berupa tanah kosong atau hutan alam/tanaman dari jenis yang tidak dapat bersilangan dengan jenis tanaman dalam sumber benih. 8. Klon adalah populasi tanaman yang sama genetiknya, yaitu bibit yang dibuat dengan cara pembiakan vegetatif dari satu pohon induk. 9. Pohon plus adalah pohon yang diseleksi berdasarkan satu atau lebih kriteria seleksi. Kriteria seleksi tergantung jenisnya dan tujuan akhir pemanfaatan pohon. 10. Sumber Benih adalah suatu tegakan hutan di dalam kawasan kecuali Cagar Alam serta Zona Inti dan Zona Rimba pada Taman Nasional, dan di luar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi benih berkualitas. 11. Tegakan Benih Teridentifikasi adalah sumber benih dengan kualitas rata-rata yang digunakan untuk menghasilkan benih dan lokasinya dapat teridentifikasi dengan tepat. 12. Tegakan Benih Terseleksi adalah sumber benih dengan pohon fenotipa bagus yang mempunyai sifat penting antara lain : batang lurus, tidak cacat dan percabangan ringan. 13. Areal Produksi Benih adalah sumber benih yang dibangun khusus atau berasal dari tegakan benih teridentifikasi dan/atau terseleksi yang kemudian ditingkatkan kualitasnya melalui penebangan pohon-pohon fenotipa tidak bagus. 14. Tegakan Benih Provenan adalah sumber benih yang dibangun dari benih yang provenannya telah teruji dan diketahui keunggulannya 15. Kebun Benih Klon adalah sumber benih yang dibangun dengan bahan vegetatif antara lain : ranting, tunas, mata tunas, dan lain-lain yang berasal dari pohon plus hasil uji klon atau hasil uji keturunan 16. Kebun Benih Semai adalah sumber benih yang dibangun dengan benih yang berasal dari pohon plus hasil uji keturunan. 17. Kebun Pangkas adalah sumber benih yang dibangun dari bahan yang telah teruji untuk memproduksi materi vegetatif berupa stek, tunas, akar, daun, jaringan tanaman guna perbanyakan bibit unggul tanaman. 18. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan. 19. Kepala Balai adalah Kepala Balai yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan. SK-DJ-1>C/DATA/UTG
20. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan. 21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan 22. Badan Penelitian Pengembangan (Badan Litbang) Kehutanan adalah Badan yang diserahi tugas dan bertanggung jawab terhadap kewenangan keilmuan dalam bidang perbenihan tanaman hutan. 23. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan. 24. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan hutan tanaman pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. BAB II KRITERIA SUMBER BENIH 1. Kriteria sumber benih tanaman hutan yang digunakan dalam sertifikasi sumber benih terdiri dari kriteria yang bersifat umum dan kriteria yang bersifat khusus. 2. Kriteria umum sumber benih tanaman hutan adalah : a. aksesibilitas; b. pembungaan/pembuahan; c. keamanan; d. kesehatan tegakan; e. batas areal; f. dikelola dengan baik. 3. Kriteria khusus sumber benih tanaman hutan didasarkan pada klasifikasi sumber benih yang terdiri dari: a. tegakan benih teridentifikasi; b. tegakan benih terseleksi; c. areal produksi benih; d. tegakan benih provenan; e. kebun benih semai; f. kebun benih klon; dan g. kebun pangkas. 4. Kriteria umum dan kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, kedua-duanya harus dipenuhi untuk menentukan suatu tegakan dapat ditunjuk sebagai sumber benih. Apabila salah satu dari kriteria sumber benih tidak dapat dipenuhi, maka tegakan tersebut tidak dapat disebut sebagai sumber benih. 5. Ketentuan dari kriteria umum mutlak harus dipenuhi pada setiap kelas sumber benih, sedangkan kriteria khusus hanya diberlakukan pada kelas sumber benih tertentu.
SK-DJ-1>C/DATA/UTG
BAB III STANDAR SUMBER BENIH A. Standar sumber benih dari kriteria yang bersifat umum 1. Aksesibilitas Lokasi sumber benih harus mudah dijangkau dan didatangi, sehingga memudahkan untuk pemeliharaan sumber benih, pengunduhan buahnya serta mempercepat waktu pengangkutan. Lokasi sumber benih yang memiliki aksesibilitas yang baik akan meringankan biaya pemeliharaan, pengumpulan serta lebih menjamin mutu benih. 2. Pembungaan/pembuahan Tegakan harus pernah berbunga dan berbuah, kecuali untuk kebun pangkas. 3. Keamanan Tegakan harus aman dari ancaman kebakaran, penebangan liar, perladangan berpindah, penggembalaan dan penjarahan kawasan. 4. Kesehatan tegakan Tegakan harus tidak terserang hama dan penyakit. 5. Batas areal Batas areal harus jelas, sehingga pengumpul benih mengetahui tegakan yang termasuk sebagai sumber benih. 6. Terkelola dengan baik Sumber benih jelas status kepemilikannya serta memiliki indikator manajemen yang baik, seperti pemeliharaan, pengorganisasian, pemanfaatan benih dan lain-lain. B. Standar sumber benih dari kriteria yang bersifat khusus 1. Tegakan Benih Teridentifikasi (TBT) • Asal tegakan berasal dari hutan alam atau hutan tanaman. Apabila tegakan berasal dari hutan tanaman, maka tegakan tersebut tidak direncanakan dari awal untuk dijadikan sebagai sumber benih. • Asal-usul benihnya tidak diketahui. • Jumlah pohon minimal 25 pohon induk. • Kualitas tegakan rata-rata. • Jalur isolasi tidak diperlukan. • Penjarangan tidak diperlukan 2. Tegakan Benih Terseleksi (TBS) • Asal tegakan berasal dari hutan alam atau hutan tanaman. Apabila tegakan berasal dari hutan tanaman, maka tegakan tersebut tidak direncanakan dari awal untuk dijadikan sebagai sumber benih. • Asal-usul benihnya tidak diketahui. • Jumlah pohon minimal 25 pohon induk. • Kualitas tegakan di atas rata-rata. • Jalur isolasi tidak diperlukan. • Penjarangan terbatas pada pohon-pohon yang jelek. SK-DJ-1>C/DATA/UTG
3. Areal Produksi Benih (APB) • Asal tegakan berasal dari hutan alam atau hutan tanaman. Apabila tegakan berasal dari hutan tanaman, maka dapat berasal dari konversi tegakan yang ada atau dibangun khusus untuk APB. • Asal-usul benih untuk tegakan yang dikonversi sebagai APB sebaiknya diketahui. Apabila dibangun khusus untuk APB, asal-usul benih harus diketahui. Lot benih untuk membangun APB minimal berasal dari 25 pohon induk untuk menjaga keragaman genetik. • Jumlah pohon minimal 20 batang dalam satu hamparan setelah penjarangan. • Kualitas tegakan di atas kualitas TBS. • Jalur isolasi diperlukan. • Penjarangan dilakukan untuk mempertahankan pohon-pohon yang terbaik dan meningkatkan produksi benih. 4. Kriteria khusus untuk klasifikasi Tegakan Benih Provenan (TBP), Kebun Benih Semai (KBS), Kebun Benih Klon (KBK) dan Kebun Pangkas (KP) mengacu pada Pedoman yang diterbitkan oleh Kepala Badan. BAB IV PROSEDUR SERTIFIKASI SUMBER BENIH A. Identifikasi dan Deskripsi Calon Sumber Benih 1. Pemilik sumber benih mengajukan permohonan sertifikasi sumber benih kepada Kepala Balai dengan dilampiri dokumen pendukung. 2. Atas dasar permohonan tersebut,: a. Kepala Balai membentuk Tim untuk sumber benih yang diklasifikasikan pada TBT, TBS, dan APB dengan melibatkan unsur terkait dalam kegiatan sertifikasi sumber benih, antara lain UPT Badan Litbang Departemen Kehutanan dan / atau tenaga pakar di bidangnya. b. Kepala Pusat membentuk Tim untuk sumber benih yang diklasifikasikan sebagai TBP, KBS, KBK, dan KP dengan melibatkan unsur terkait dalam kegiatan sertifikasi sumber benih, antara lain Balai dan/atau tenaga pakar di bidangnya. 3. Tim melakukan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan tegakan yang akan diidentifikasi dan melakukan orientasi lapangan (quick tour) untuk menentukan kelayakan sebagai sumber benih. 4. Informasi yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada angka 3 digunakan sebagai bahan untuk memenuhi kriteria umum sumber benih. 5. Hasil orientasi lapangan yang memenuhi kriteria umum sumber benih, Tim dapat menerima tegakan sebagai calon sumber benih, dilanjutkan dengan SK-DJ-1>C/DATA/UTG
identifikasi dan deskripsi keadaan tegakan dengan mengisi daftar isian sebagaimana disajikan pada Lampiran II. Untuk yang ditolak, Tim tidak melakukan deskripsi. Khusus untuk TBP, KB, KBK dan KP setelah dilakukan deskripsi keadaan tegakan, dilakukan analisis sesuai dengan Pedoman Standar Sumber Benih TBP, KBS, KBK dan KP yang diterbitkan oleh Kepala Badan. 6. Tim memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Balai atau Kepala Pusat. 7. Apabila hasil rekomendasi dari Kepala Pusat menyatakan bahwa sumber benih tidak termasuk dalam klasifikasi TBP, KBS, KBK dan KP, maka Kepala Balai dapat memproses sertifikasi sumber benih dimaksud ke dalam klasifikasi TBT, TBS atau APB. 8. Kegiatan identifikasi dan deskripsi sumber benih untuk klasifikasi TBT, TBS dan APB diatur tersendiri dalam Petunjuk Teknis Identifikasi dan Deskripsi Sumber Benih yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal. Sedangkan untuk klasifikasi sumber benih TBP, KBS, KBK dan KP diatur tersendiri dalam Pedoman yang diterbitkan oleh Kepala Badan. B. Penerbitan Sertifikat Sumber Benih 1. Kepala Balai menerbitkan sertifikat sumber benih atas dasar laporan Tim atau rekomendasi Kepala Pusat dan disampaikan kepada pemilik sumber benih. 2. Prosedur penerbitan sertifikat sumber benih tanaman hutan sebagaimana disajikan pada skema yang tercantum pada Lampiran III dan Lampiran IV. 3. Format sertifikat sumber benih sebagaimana disajikan pada Lampiran V. 4. Ketentuan tentang sertifikat sumber benih: •
Satu nomor sertifikat sumber benih hanya berlaku untuk satu lokasi sumber benih dan untuk satu jenis tanaman (species).
•
Sertifikat sumber benih tidak berlaku apabila terjadi kerusakan pada sumber benih, perubahan fungsi/status sumber benih, dan tidak produktif lagi.
•
Masa berlaku sertifikat sumber benih 3 (tiga) tahun, setelah itu dapat dievaluasi kembali dengan prosedur yang sama. BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
1. Direktorat Jenderal melakukan pembinaan, pengawasan, pelaksanaan sertifikasi sumber benih terhadap Balai 2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 arahan, pembinaan, pelatihan, dan supervisi.
dan pengendalian
berupa pemberian pedoman,
3. Direktur Jenderal bersama dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas sertifikasi sumber benih. SK-DJ-1>C/DATA/UTG
4. Direktorat Jenderal melakukan pengendalian sumber benih yang dilakukan oleh Balai. 5. Pengendalian sebagaimana dimaksud evaluasi.
pada
terhadap pelaksanaan angka 4
berupa
sertifikasi
monitoring
dan
6. Balai wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap sumber benih yang telah disertifikasi. 7. Balai wajib menyampaikan hasil updating database sumber benih setiap semester kepada Direktorat Jenderal. BAB VI PENUTUP 1. Sumber benih yang telah disertifikasi agar dikelola dengan baik oleh pemilik sumber benih. 2. Rencana pemanfaatan sumber benih baik untuk tujuan komersial maupun untuk keperluan sendiri agar didokumentasikan dan dilaporkan ke Balai.
DIREKTUR JENDERAL,
Ir. DARORI, MM NIP. 080049355
SK-DJ-1>C/DATA/UTG
LAMPIRAN II DEPARTEMEN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL
BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN ………………. ……………….alamat……………….
DATA POKOK SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN A. UMUM 1. Nomor Sumber Benih Nomor Sumber Benih Nomor Lokal
Sumber
Benih
2. Nama Sumber Benih 3. Nama botani 4. Nama daerah (lokal)
5. Pemilik
Nama Institusi, Alamat, Telepon,Fax, E-mail
6. Petugas yang dihubungi
Nama petugas, Institusi, Alamat, Telepon,Fax, E-mail
7. Luas sumberbenih (ha) 8. Tanggal penilaian 9. Pelapor SK-DJ-1>C/DATA/UTG
B. LOKASI 1. Batas wewenang administratif pemerintahan Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa 2. Batas wewenang administratif kehutanan Unit - Dinas KPH – CDK BKPH Blok / Petak 3. Informasi rinci lokasi Bagaimana menuju lokasi
4. Letak geografis Lintang
…..…o ..….. ‘ .……” …..…o ….... ‘ .……” s/d
LS / LU
Bujur
…..…o ..….. ‘ ….…” …..…o ……. ‘ .……” s/d
BT
5. Tinggi tempat
SK-DJ-1>C/DATA/UTG
…………….. m dpl
C. DESKRIPSI, EVALUASI, PERSETUJUAN 1. Surat Keputusan Nomor
Tanggal
2. Keterangan hasil evaluasi dan persetujuan
3. Kelas Sumber Benih Tegakan teridentifikasi
benih
Tegakan benih terseleksi Areal produksi benih Tegakan benih provenan Tegakan benih klon Kebun benih semai Kebun pangkas 4. Hasil uji lokasi (apabila sudah dilakukan)
SK-DJ-1>C/DATA/UTG
D. ASAL 1. Sumber benih Hutan alam
Hutan tanaman
2. Jika hutan tanaman, sebutkan asal benih Hutan alam
Hutan tanaman
Tidak ada informasi
3. Sebutkan asal benih secara lengkap Misalnya, nama sumber benih, zona benih, jumlah pohon induk, kriteria seleksi, jarak antar pohon induk (hutan alam), dsb.
4. Pemanfaatan Sumber benih diseleksi untuk apa ? (konstruksi, getah, bubur kayu, kayu bakar, dsb.)
SK-DJ-1>C/DATA/UTG
E. PRODUKSI BENIH 1.
Musim berbunga
2.
Musim buah masak
Bulan : ………… - ……… Bulan : ………… - ………
Puncak berbunga
Puncak buah masak
Bulan : ………… - ………... Bulan : ………… - …………
3. Jumlah pohon per ha
Batang
4. Luas sumber benih
ha
5. Jumlah pohon dalam sumber benih
Batang
6. Perkiraan produksi benih
Kg
/
Pohon
/
Tahun 7. Total produksi benih
Kg / Tahun
8. Informasi lain produksi buah atau benih Produksi sebelumnya (tidak merata, tidak teratur, sedikit, banyak, dsb).
F. TEGAKAN 1. Kondisi hutan Tinggi rata-rata dan diameter rata-rata, kesehatan pohon, jarak tanam, jumlah pohon per ha (hutan tanaman), jarak antar pohon (hutan alam), pembukaan tajuk, dsb.
SK-DJ-1>C/DATA/UTG
2. Tahun tanam
Tahun tebang habis
3. Status pengamanan Aman, rawan, terancam, keterangan lain.
4. Jalur isolasi Jarak dan arah terhadap tegakan yang sama jenisnya.
5. Keterangan lain Kegiatan khusus untuk meningkatkan produksi atau perlindungan
SK-DJ-1>C/DATA/UTG
G. EKOLOGI 1.
Kondisi lahan Topografi
[ ] Terjal, [ ] Landai, [ ] Datar, [ ] Bervariasi
Arah lereng Tanah
Jenis Tekstur Kedalaman Drainase Bonita PH
Iklim
Type
2. Stasiun metereologi terdekat Lokasi stasiun
Nama Letak geografis
:
Nomor : Lintang : ……..o ……. ’ ……. “ LS / LU Bujur
: ……..o ……. ’ ……. “ BT
Data iklim : Faktor Curah Hujan (mm) S u h u (o C) Penguapan (mm) Kelembaban (%)
SK-DJ-1>C/DATA/UTG
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Ags Sep Okt Nov Des Total
H. REKOMENDASI
………………., …………………… MENGETAHUI, PEMILIK SUMBER BENIH ……………………………
SK-DJ-1>C/DATA/UTG
PELAKSANA KETUA TIM .……………………….
LAMPIRAN III Diagram Alir Prosedur Sertifikasi Sumber Benih (Tegakan Teridentifikasi, Tegakan Terseleksi dan Areal Produksi Benih)
7b
7a Pemohon Sertifikat SB
Pemberitahuan
1 6b
6a BPTH
5b 2 Tim
5a
Laporan Tim
3 Tidak
Laporan Tim Lolos Identifikasi ?
Ya
4a
Deskripsi
SK-DJ-1>C/DATA/UTG
4b
LAMPIRAN IV Diagram Alir Prosedur Sertifikasi Sumber Benih (Tegakan Benih Provenan, Kebun Benih Semai, Kebun Benih Klon dan Kebun Pangkas) 10a
10b
Pemohon
Sertifikat SB
Pemberitahuan
1 9a
Ya
BPTH
8
9b
Tidak
2 7
Rekomendasi Ya/Tidak
Litbang
6b
3 6a Tim
Laporan Tim
4 Deskripsi
Ya
5a
SK-DJ-1>C/DATA/UTG
Lolos Identifikasi ?
Tolak
5b
LAMPIRAN V
DEPARTEMEN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SERTIFIKAT SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN
Nomor : …………………. Dengan ini kami menerangkan bahwa sumber benih : …………..…………………………………………………………… Nomor Sumber Benih Luas areal
: ………………………………… : …………….. hektar
Jenis tanaman
: ::…………………….…..
Asal Benih
: …………………………………………………….…………
Pemilik/Pengelola Alamat
: ……………………………………………..…………… : …………………………………………….………… ……………………….. Telepon : …….………….
Lokasi : a. Desa/RPH
: …………………………..….. / ……………..……
b. Kecamatan/BKPH
: …………………………..….. / …………………….
c. Kabupaten/KPH
: …………………………….... / …..………………..
d. Propinsi/Unit
: ………………………….…... / …………………..
e. Letak Geografis
: - Garis Lintang : ..o ..’ ….” - ...o ...’ ...” L… - Garis Bujur
:...o ..’ ...” - ....o ...’ ...” BT
f. Ketinggian Tempat : ………… meter dari permukaan laut. telah memenuhi persyaratan sebagai sumber benih dengan klasifikasi : Demikian sertifikat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ……………., ……..…………. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN Sertifikat ini berlaku s/d : …………………………. dengan catatan : 1. Tidak ada perubahan fungsi/status 2. Sumber benih tersebut masih produktif SK-DJ-1>C/DATA/UTG
KEPALA BALAI
………………………………. NIP. …………………
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TENTANG SERTIFIKASI SUMBER BENIH I. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman; c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 10/Menhut-II/2007 tentang Perbenihan Tanaman Hutan; d. Peraturan Direktur Jenderal rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor P. 03/V-PTH/2007 tentang Pedoman Sertifikasi Sumber Benih Tanaman Hutan. II. Uraian Kegiatan A. Urutan 1. Pemilik sumber benih mengajukan permohonan sertifikasi sumber benih kepada Kepala Balai dengan dilampiri dokumen pendukung ........... 1 hari 2. Atas dasar permohonan tersebut : a. Balai membentuk Tim untuk sumber benih yang Kepala diklasifikasikan pada TBT, TBS dan APB dengan melibatkan unsur terkait dalam kegiatan sertifikasi sumber benih, antara lain UPT Badan Litbang Departemen Kehutanan dan / atau tenaga pakar di bidangnya ..... 1 hari. b. Kepala Balai membuat surat kepada Kepala Pusat untuk menilai sumber benih yang diklasifikasikan sebagai TBP, KBS , KBK dan KP ....... 1 hari. c. Kepala Pusat membentuk Tim yang melibatkan unsur terkait dalam kegiatan sertifikasi sumber benih, antara lain Balai dan / atau tenaga pakar di bidangnya ............ 1 hari 3. Tim melakukan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan tegakan yang akan diidentifikasi dan melakukan orientasi lapangan (quick tour) untuk menentukan kelayakan sebagai sumber benih............. 1- 3 hari. 4. Tim memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Balai atau Kepala Pusat .............. 1 hari 5. Atas dasar laporan Tim : a. Kepala Balai atau Kepala Pusat menelaah hasil identifikasi dan Deskripsi Tim Sertifikasi Sumber Benih .............. 1 hari. b. Kepala Pusat merekomendasikan kepada Kepala Balai calon sumber benih............ 1 hari. 6. Atas dasar telaahan sebagaimana tersebut dalam point e.1 dan rekomendasi kepala Pusat point e.2, Kepala menerbitkan sertifikat sumber benih atau membuat surat penolakan calon sumber benih ............. 1 hari. B. Unit Kerja Petugas Terkait 1. 2. 3. 4.
Pemilik Sumber Benih BPTH Badan Litabang Kehutanan Perguruan Tinggi
C. Waktu Penyelesaian 8-9 hari. SK-DJ-1>C/DATA/UTG
TANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TENTANG SERTIFIKASI SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN
No
Tahapan Kegiatan
1
Pemilik sumber benih mengajukan permohonan BPTH melakukan koordinasi dgn perguruan tinggi dan litbang untuk pembentukan TIM sertifikasi sumber benih Tim sertifikasi melakukan identifikasi calon sumber benih dan memberitahukan hasilnya kepada pemilik sumber benih berupa penerimaan atau penolakan. Apabila diterima Tim melakukan deskripsi
2
3
4
5
Unit Penyelesaian Pemilik Sumber Benih sebagai BPTH pemohon
Tim Sertifikasi
Tim melaporkan hasil identifikasi dan deskripsinya ke Kepala BPTH dan Kepala BPTH menelaah, menolak atau menerbitkan sertifikat. BPTH mendistribusikan, mengarsipkan surat penolakan atau penerbitan sertifikat
Batas waktu maksimal penyelesaian (Hari kerja) 1 hari 1 hari
1 - 3 hari (*)
2 hari
1 hari
Jumlah
Keterangan :
6 – 8 hari
: Operation yaitu proses kegiatan penyusunan konsep surat dinas : Inspektion yaitu konsep surat dinas telah diperiksa baik kualitas
maupun kuantitasnya : Storage yaitu kegiatan penyimpanan / pengarsipan
: Transportation yaitu arus surat dinas (*) : Waktunya tergantung jarak lokasi antara lokasi calon Sumber Benih dengan BPTH
SK-DJ-1>C/DATA/UTG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TENTANG SERTIFIKASI SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN (Tegakan Benih Provenan, Kebun Benih Semai, Kebun Benih Klon dan Kebun Pangkas) Unit Penyelesaian No
Tahapan Kegiatan
1
Pemilik sumber benih mengajukan permohonan Kepala BPTH membuat surat kepada Kepala Pusat Kepala Pusat membentuk Tim Sertifikasi Sumber Benih
2 3 3
4
5
6
Pemilik Sumber Benih sebagai pemohon
BPTH
Kepala Pusat
Tim Sertifikasi
Batas waktu maksimal penyelesaian (Hari kerja) 1 hari 1 hari 1 hari
Tim sertifikasi melakukan identifikasi calon sumber benih dan orientasi lapangan untuk menentukan kelayakan sumber benih
1 - 3 hari (*)
Tim melaporkan hasil identifikasi dan deskripsinya ke Kepala Pusat dan Kepala Pusat menelaah hasil identifikasi dan deskripsi Tim Kepala Pusat merekomendasikan kepada Kepala Balai
2 hari
1 hari
Kepala BPTH menerbitkan sertifikat atau menerbitkan surat penolakan sumber benih
Jumlah
Keterangan :
9 hari
: Operation yaitu proses kegiatan penyusunan konsep surat dinas : Inspektion yaitu konsep surat dinas telah diperiksa baik kualitas
maupun kuantitasnya : Storage yaitu kegiatan penyimpanan / pengarsipan
: Transportation yaitu arus surat dinas (*) : Waktunya tergantung jarak lokasi antara lokasi calon Sumber Benih dengan BPTH
SK-DJ-1>C/DATA/UTG
