6 II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tata Ruang dan Konflik Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Laut Menurut UU No. 26 tahun 2007, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang didefinisikan sebagai wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Untuk memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan terhadap suatu ruang atau wilayah diperlukan perencanaan terhadap penataan ruang, yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara. Perencanaan tata ruang sendiri lebih terfokus pada pemanfaatan ruang daratan itu sendiri, karena di wilayah inilah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya berinteraksi menjaga keseimbangan ekosistem. Artinya perencanaan tata ruang tidak dapat dipisahkan dari usaha-usaha menjaga kelestarian lingkungan, keseimbangan ekosistem dan bermuara pada tercapainya kenyamanan hidup bagi segenap penghuninya (BKTRN 2004). Ruang laut memungkinkan adanya lebih dari satu pemanfaatan dalam ruang yang sama. Permukaan laut dapat dimanfaatkan sebagai jalur pelayaran, sedangkan ruang kolom air dapat dimanfaatkan sebagai lokasi penangkapan ikan, lokasi selam wisata bahari atau wilayah konservasi dan ruang dipermukaan dasar laut dapat dipergunakan untuk meletakkan kabel ataupun pipa bawah laut. Disamping itu, tanah di bawah dasar laut dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pertambangan (Rais et al. 2004). Adanya berbagai kepentingan dalam pemanfaatan ruang laut sering menimbulkan konflik pemanfaatan ruang di laut. Hal ini terjadi karena laut belum ditata secara baik sebagaimana tercermin pada kebijakan terkait dengan
7 pengelolaan laut yang berkembang selama ini. Pengelolaan laut secara sektoral masih belum serasi, karena didasarkan pada kepentingan masing-masing (Rais et al. 2004). Konflik tata ruang pada umumnya merupakan konflik antara kepentingan konservasi dan pembangunan ekonomi di beberapa kawasan pesisir, terutama yang padat penduduk dan tinggi intensitas pembangunannya. Konflik-konflik ini banyak terjadi antara lain di Pantai Timur Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Riau, Pantai Utara (Pantura) Jawa, Bali, Bontang, Ujung Pandang, dan Muara Sungai Aijkwa (pesisir sebelah selatan Irian). Eksploitasi sumberdaya pesisir di daerah tersebut sudah mencapai tingkat yang dapat mengancam kapasitas keberlanjutan (sustainable capacity) dari ekosistem pesisir untuk mendukung pembangunan ekonomi selanjutnya (Maskun 1996). Pada sisi lain, luasnya sumberdaya pesisir dan lautan menimbulkan permasalahan, berupa ketidakterpaduan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir. Pada skala tertentu hal ini dapat menyebabkan atau memicu konflik antar kepentingan sektor, swasta dan masyarakat. Kegiatan yang tidak terpadu itu selain kurang bersinergi juga sering saling mengganggu dan merugikan antar kepentingan, seperti kegiatan industri yang polutif dengan kegiatan budidaya perikanan yang berdampingan (Rais et al. 2004). Keputusan terhadap konflik kepentingan dalam kegiatan pemanfaatan ruang yang terjadi antara para pelaku pembangunan dapat diselesaikan melalui pendekatan musyawarah dan media partisipatif lainnya (Maskun 1996).
2.2. Batasan Wilayah Pesisir Definisi wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan (Dahuri et al. 2004). Ditinjau dari garis pantai, wilayah pesisir memiliki dua macam batas yaitu batas yang sejajar garis pantai dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai. (Soegiharto 1976, diacu dalam Dahuri et al. 2004) mengemukakan bahwa definisi wilayah pesisir yang digunakan di Indonesia adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, kearah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang
8 surut, angin laut dan perembesan air asin, sedangkan kearah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mendefinisikan wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Dalam suatu wilayah pesisir terdapat satu atau lebih sistem lingkungan (ekosistem) dan sumberdaya pesisir. Ekosistem yang terdapat di wilayah pesisir terdiri dari ekosistem alami (terumbu karang, hutan bakau, padang lamun, dst.) dan ekosistem buatan (tambak, sawah, kawasan pariwisata, dst.). Sumberdaya di wilayah pesisir terdiri dari sumberdaya alam yang dapat pulih meliputi sumberdaya perikanan, rumput laut, terumbu karang, hutan bakau, padang lamun, serta sumberdaya alam yang tidak dapat pulih seperti minyak dan gas, mineralmineral serta bahan tambang lainnya. Sumberdaya pesisir penting bagi ekonomi, sosial budaya dan tradisi masyarakat lokal serta media pertahanan-keamanan (Idris et al. 2007). Dalam studi ini, pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir didekati dengan konsep bahwa wilayah pesisir memiliki sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainability principles) mengingat kegiatan yang dikembangkan adalah kegiatan yang bergantung pada sumberdaya alam (resources-based economy). Dengan kata lain, pengembangan kawasan pesisir harus mempertimbangkan faktor ketersediaan sumberdaya dan kelayakan ekologis.
2.3. Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Berkelanjutan Dahuri et al. (2004) menyatakan bahwa pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan yang berkelanjutan dapat dilakukan secara langsung dengan melibatkan daya dukung keseimbangan ekosistem dan lautan. Aspek keberlanjutan dari kegiatan ekowisata pesisir dan laut tidak terlepas dari sejauh mana daya dukung kawasan secara ekologis dan sosial ekonomi mampu menopang kegiatan tersebut.
9 Suatu kawasan pembangunan termasuk pesisir dan laut, secara ekologis berkelanjutan apabila sumberdaya alamnya dapat dipelihara secara stabil, tidak terjadi eksploitasi secara berlebihan terhadap sumberdaya yang dapat diperbaharui dan pengembangan pemanfaatan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui secara memadai (Dahuri et al. 2004). Gunn (1988) mengemukakan bahwa untuk mencapai pembangunan pariwisata bahari yang optimal dan berkelanjutan harus mampu memenuhi empat aspek,
yaitu
meningkatkan
mempertahankan kesejahteraan
kelestarian
masyarakat
dan
setempat,
keindahan menjamin
lingkungan, kepuasan
pengunjung dan meningkatkan keterpaduan dan pembangunan masyarakat di sekitar kawasan pengembangan ekowisata bahari.
2.4.
Definisi Pariwisata, Wisata Bahari dan Wisata Pantai Pariwisata merupakan sebuah bentuk kegiatan rekreasi. Pariwisata adalah
segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. Pariwisata menurut UU Kepariwisataan No. 9 Tahun 1999 Pasal 1 (5) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidangnya. (Holloway dan Plant 1989, diacu dalam Yulianda 2007) mengemukakan bahwa pariwisata merupakan kegiatan perpindahan atau perjalanan orang secara temporer dari tempat mereka biasanya bekerja dan menetap ke tempat luar, guna mendapatkan kenikmatan dalam perjalanan atau di tempat tujuan. UI, ITB, UGM (1997) menyatakan bahwa penyelenggaraan pengembangan pariwisata harus menggunakan prinsip berkelanjutan dimana secara ekonomi memberikan keuntungan, memberikan kontribusi pada upaya pelestarian sumberdaya alam, serta sensitif terhadap budaya masyarakat lokal. Oleh karena itu pengembangan pariwisata harus berpegang pada prinsip-prinsip dasar sebagai berikut : A. Prinsip Keseimbangan Pengelolaan pariwisata harus didasarkan pada komitmen pola keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial budaya dan konservasi.
10 B. Prinsip Partisipasi Masyarakat Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan usaha pariwisata. C. Prinsip Konservasi Memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan (alam dan budaya). Pengembangan harus diselenggarakan secara bertanggung jawab dan mengikuti kaidah-kaidah ekologi serta peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat. D. Prinsip Keterpaduan Pengelolaan pariwisata harus direncanakan secara terpadu dengan memperhatikan ekosistem dan disinerjikan dengan pembangunan berbagai sektor. E. Prinsip Penegakan Hukum Pengelolaan pariwisata harus dikembangkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada, serta dilaksanakan dengan penegakan hukum maupun peraturan yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan pariwisata. Dengan demikian, pengembangan pariwisata di pesisir dan laut hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan di atas agar dapat dinikmati tidak hanya oleh generasi sekarang, tetapi juga generasi yang akan datang. Peraturan Menteri Nomor: Km.67/Um.001/Mkp/2004 menyatakan bahwa tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil, Pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat di daerah tujuan saat ini dengan tetap menjaga dan meningkatkan kesempatan pemenuhan kebutuhan dimasa yang akan datang. Pembangunan pariwisata berkelanjutan dicitrakan menjadi patokan dalam pengaturan sumberdaya sehingga kebutuhan ekonomi, sosial dan estetik tercapai,
dengan
tetap
menjaga
integritas
budaya,
proses-proses
dan
keanekaragaman hayati. Perkembangan pariwisata telah mampu memberikan berbagai keuntungan sosial, ekonomi dan lingkungan pada berbagai wilayah pesisir. Kecenderungan wisatawan untuk menikmati wisata di wilayah pesisir telah mendorong pertumbuhan
11 di wilayah tersebut, mengakibatkan pula semakin banyaknya masyarakat terlibat dalam kegiatan pariwisata seperti peningkatan fasilitas dan aksesibilitas (Zia 2006). Wisata bahari adalah jenis wisata minat khusus yang memiliki aktivitas yang berkaitan dengan kelautan, baik di atas permukaan laut (marine), maupun kegiatan yang dilakukan di permukaan laut (submarine). Menurut Direktorat Jendral Pariwisata, wisata bahari disebut juga wisata minat khusus yaitu suatu bentuk perjalanan wisata yang mengunjungi suatu tempat karena memiliki minat atau tujuan khusus terhadap suatu objek atau kegiatan yang dapat ditemui atau dilakukan di lokasi atau daerah tujuan wisata. Wisata bahari merupakan wisata lingkungan (eco-tourism) yang berlandaskan daya tarik bahari di lokasi atau kawasan yang didominasi perairan atau kelautan. Wisata pantai merupakan bagian dari wisata pesisir yang memanfaatkan pantai sebagai objek wisata. Dahuri et. al (2004) mendefinisikan pariwisata pantai sebagai kegiatan rekreasi yang dilakukan di sekitar pantai. Pariwisata semacam ini sering diasosiasikan dengan tiga ‘S” yaitu Sun, Sea, Sand artinya jenis pariwisata yang menyediakan keindahan dan kenyamanan alami dari kombinasi cahaya matahari, laut dan pantai berpasir putih. Pembangunan pariwisata bahari dan pantai pada hakikatnya adalah upaya mengembangkan dan memanfaatkan potensi objek serta daya tarik sumberdaya di kawasan pesisir dan lautan Indonesia, berupa kekayaan alam yang indah seperti pantai yang landai dan berpasir putih, keragaman flora dan fauna seperti terumbu karang dan berbagai jenis ikan hias. Beberapa jenis kegiatan wisata bahari dan wisata pantai pada saat ini sudah dikembangkan
oleh
pemerintah
dan
swasta,
diantaranya
wisata
alam,
pemancingan, berenang, selancar, berlayar, rekreasi pantai dan wisata pesiar. Wisata pantai terdiri dari dua kategori yaitu kategori rekreasi dan wisata mangrove (Yulianda 2007).
