IV.2.4.2 JARINGAN Perwujudan kondisi ideal sangat bergantung pada tersedianya jaringan komputer antar dinas-dinas dipemerintahan ataupun ketersediaan jarinngan yang dapat menghubungkan antara dinas-dinas tersebut dengan masyarakat umum. Penyediaan jaringan ini harus dapat menekan kesenjangan digital yang mungkin timbul antar daerah ataupun antar masyarakat.
Teknologi jaringan yang dipergunakan adalah dengan menggunakan basis TCP/IP, sedangkan topologinya disesuaikan dengan kondisi masing-masing instansi. Pada dasarnya setiap instansi diharapkan memiliki jaringan internal/lokal instansi untuk mendukung penggunaan aplikasi di masing-masing instansi tersebut. Antar jaringan lokal harus dapat berkomunikasi satu sama lain sehingga dapat membentuk satu kesatuan yang utuh, begitu pula dengan jaringan di kabupaten nantinya.
Akses masuk dan keluar informasi dalam jaringan pemerintahan sedapat mungkin dikontrol melalui satu pintu yang dikelola oleh sentral unit pengelola teknologi informasi. Dengan demikian tingkat keamanan data dan jaringan dapat dikelola dengan baik.
Dalam pembuatannya, jaringan dapat menggunakan media kabel maupun wireless sesuai dengan kebutuhan. Untuk tempat yang berjauhan dan pertukaran data yang kecil, penggunaan jaringan kabel menjadi sangat mahal.
IV.2.4.3 INFRASTRUKTUR PENUNJANG LAINNYA Termasuk dalam infrastruktur penunjang lain untuk mendukung terwujudnya kondisi ideal dalam penerapan teknologi informasi di pemerintahan adalah tersedianya suplai listrik dan jaringan telekomunikasi yang memadai.
Selain dari pada itu, untuk menekan timbulnya kesenjangan digital antar daerah dan masyarakat, perlu diupayakan penyediaan berbagai macam kanal akses informasi. Informasi harus dapat diakses baik melalui komputer-komputer yang tersedia di instansi-instansi pemerintahan, warnet, sekolah, kantor ataupun dari rumah secara on-line. Selain dengan menggunakan komputer, akses terhadap informasi juga dapat memanfaatkan hand phone, web TV, telephone dan sarana-sarana lain.
Pemerintah daerah bekerjasama dengan dunia usaha khususnya berkewajiban untuk membangun kanal akses sebanyak mungkin, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dengan mudah dan murah. IV.2.5 PENDANAAN Investasi dibidang teknologi informasi membutuhkan dana yang relatif besar, sehingga dibutuhkan mekanisme pendanaan yang memadai. Idealnya pendanaan dapat dilakukan melalui dana pemerintah daerah, ataupun dalah hal-hal tertentu dapat bekerjasama dengan dunia usaha untuk membangun jaringan teknologi informasi di daerah-daerah. Pengelolaan pendanaan harus dilakukan secara transparan dan harus dapat dipertanggung jawabkan pada masyarakat.
Pendanaan
dalam
pembangunan
dan
pengelolaan
teknologi
informasi
di
pemerintahan daerah dapat dilakukan sepenuhnya secara internal melalui mekanisme swakelola, atau diserahkan pada pihak ketiga dengan mekanisme kontrak kerja. Sedapat mungkin penyerahan kontrak kerja memperhatikan dan memanfaatkan semaksimal mungkin sumberdaya lokal.
Salah satu bentuk lain alternatif pendanaan adalah dengan melakukan kerjasama antar
pemerintah daerah dalam
pembangunan aplikasi
pemerintahan yang
dibutuhkan, sehingga biaya pengembangan dapat ditanggung secara bersama.
Dari sisi pendanaan juga harus diperhatikan perlunya dana operasional dan perawatan sistem informasi ini. Pada umumnya, selama 5 tahun pertama dibutuhkan dana operasional dan perawatan sebesar 20 % per tahun dari nilai investasi awal.
IV.3. SWOT ANALISIS SWOT analisis (Strength, Weakness, Opportunity and Threat Analysis) dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap pengumpulan data dan tahap analisa internal/external. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan penyebaran kuesioner, sedangkan analisa internal/external meliputi analisa lingkungan internal organisasi yang terdiri dari analisa strength/kekuatan dan weakness/kelemahan dilanjutkan dengan analisa lingkungan eksternal yang terdiri dari analisa opportunity/kesempatan dan analisa threat/ancaman. IV.3.1. Pengumpulan Data: Pengumpulan data bertujuan untuk melihat kondisi saat ini dari SI di Pemprop Kalteng, kendala yang dihadapi dalam menjalankan SI, pandangan para eksekutif tentang SI, keinginan dari para eksekutif dan jajaran dibawahnya mengenai SI di masa datang, untuk itu kami menggunakan 2 macam cara yaitu melalui wawancara dan penyebaran kuesioner.
IV.3.1.1 Wawancara Wawancara bertujuan untuk melakukan survei secara langsung dan mendapat gambaran yang jelas dari para eksekutif di masing-masing unit kerja mengenai bisnis proses disetiap unit, permasalahan dengan sistem yang ada, harapan tentang sistem yang akan dibangun, pertukaran informasi antar unit kerja, frekuensi pengiriman laporan ke pemerintah daerah, permintaan data dari pemerintah daerah yang bersifat insidentil, dll.
Pada saat ini ada sekitar 40 unit kerja dibawah tanggungjawab pemerintah propinsi Kalimantan Tengah. Dari jumlah tersebut dipilih 20 unit kerja yang merupakan representasi dari kondisi seluruh unit kerja. Pemilihan ke-20 unit kerja ini berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh pihak Pemprop Kalteng. Karena tujuannya yang lebih menekankan aspek manajerial, maka wawancara dilakukan terhadap jajaran eksekutif dimasing-masing unit kerja (Kepala Badan, Kepala Dinas dll).
IV.3.1.2 Kuesioner Penyebaran kuesioner bertujuan untuk mendapatkan kondisi sekarang dari sistem informasi yang ada di seluruh unit kerja, disini ditanyakan informasi tentang sistem informasi yang dipakai/pernah dipakai, cara pengolahan data yang sedang berjalan,
kondisi perangkat keras yang dimiliki, kondisi jaringan di masing-masing unit, SDM yang memiliki kemampuan komputer dan berbagai hal lain yang ada hubungannya.
Kuesioner disebarkan ke seluruh unit kerja yang ada. Karena sifatnya yang lebih banyak menekankan masalah teknis, kuesioner ini ditujukkan pada sub unit yang menangani sistem informasi, walaupun ada sebagian kecil dari kuesioner ini yang harus diisi oleh eksekutif. Hasil dari tahap pertama adalah: Kondisi lapangan dilihat dari berbagai aspek (SDM, kelembagaan, perangkat keras/perangkat lunak dll). Bisnis proses yang berjalan dimasing-msing unit Alur pertukaran data dan informasi antar unit kerja.
Detail tentang hasil kuesioner dapat dilihat pada buku lampiran IV.3.2. Analisa Internal / External Analisa internal/external bertujuan untuk membantu organisaisi berkonsentrasi pada kekuatan, meminimalkan kelemahan dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari kesempatan yang ada dengan mempertimbangkan atau menghindari ancaman. Secara garis besar analisa ini dibagi 2, yaitu analisa faktor internal untuk mempelajari kemampuan dari organisasi dengan meng-analisa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dan analisa faktor external untuk melihat faktor-faktor terpenting dari lingkungan dan mengidentifikasikan point-point yang merupakan kesempatan bagi organisasi dan point-point yang merupakan ancaman atau halangan bagi organisasi.
Hasil dari wawancara memberikan gambaran mengenai karakterisitik yang serupa dari seluruh unit kerja, antara lain: Tingkat kebutuhan akan Sistem Informsi yang sangat tinggi Beberapa unit kerja sudah memiliki Sistem Informasi akan tetapi tidak terintegrasi Terjadi inkonsistensi dan duplikasi data pada beberapa unit kerja, sehingga sulit untuk menentukan data yang valid Komitmen yang tinggi dari kalangan eksekutif untuk membangun daerahnya dan kesadaran akan pentingnya Sistem informasi sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut.
Belum optimalnya pendayagunaan unit kerja yang membawahi bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi Kurangnya SDM yang memiliki kemampuan komputer cukup baik Sebagian besar input/masukan bagi proses yang berjalan berasal dari unit kerja tingkat kabupaten Output/keluaran disebarkan pada pemerintah propinsi, unit kerja tingkat kabupaten, masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan laporan tersebut. Laporan berkala kepada pemerintah propinsi diberikan satu tahun sekali sebagai bahan pertanggungjawaban gubernur pada DPRD Sering terjadi permintaan data dari pemerintah propinsi yang bersifat insidentil / dadakan Pertukaran informasi antar unit kerja tergantung dari permintaan unit kerja yang membutuhkan data Perlu adanya kejelasan tanggungjawab, hak atas data dan informasi di unit kerja. Untuk itu perlu ada suatu sistem informasi yang dapat meng-integrasi-kan seluruh data dan informasi yang dimiliki oleh unit-unit kerja
Pada tahap kedua ini, dilakukan analisa situasi dengan menggunakan data yang dikumpulkan selama tahap pertama dengan hasil sebagai berikut: Analisa kekuatan menghasilkan 9 faktor internal yang merupakan kekuatan utama yang dimiliki oleh Pemprop Kalteng. Analisa Kelemahan menghasilkan 9 faktor internal yang merupakan kelemahan utama yang ada di Pemprop Kalteng Analisa
kesempatan
menghasilkan
5
kesempatan
utama
yang
bisa
dimanfaatkan oleh Pemda Kalteng untuk mencapai visi dan misinya. Analisa ancaman menghasilkan 5 ancaman utama yang harus diperhatikan oleh Pemprop Kalteng dalam mencapai visi dan misinya.
IV.3.2.1 Faktor Internal Analisis lingkungan internal dilakukan dengan pencermatan terhadap hasil survei, kuesioner dan wawancara terhadap kalangan eksekutif di Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah yang meliputi kekuatan/strength dan kelemahan/weakness.
IV.3.2.1.1 Strength / Kekuatan
Proses bisnis dan sistematika pertukaran informasi antar Unit Kerja, dengan Kabupaten/kota dan Pusat sudah baku dan jelas Proses bisnis yang mencakupi manajemen pemerintahan, sistem informasi pimpinan, sistem dukungan pengambilan keputusan, pelayanan masyarakat, akses informasi publik (antar instansi pemerintah, antar unit kerja, dan untuk masyarakat atau bisnis) secara manual sudah berjalan baik dan sudah jelas aturan mainnya
Adanya informasi
tercetak
untuk
memperkenalkan Kalteng kepada
masyarakat luas dan pelaku bisnis Informasi yang disebarkan kepada masyarakat luas dan pelaku bisnis berupa Kalimantan Tengah Dalam Angka (Kalimantan Tengah in Figures) yang keluar setiap tahun menggambarkan kondisi pembangunan Propinsi Kalimantan Tengah secara umum. Sedangkan secara detail dikeluarkan brosur-brosur dari setiap unit kerja terkait.
Sudah
terbentuknya
Unit
Kerja
yang
dapat
membantu
dalam
pengembangan dan penerapan teknologi. Untuk penerapan teknologi khususnya TI diperlukan unit kerja penunjang yang dapat memperlancar terlaksananya penerapan dan operasionalnya. Unit kerja yang dimaksud adalah BALITBANG yang dapat membuat kajian teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh Propinsi Kalimantan Tengah, BADIKLAT sebagai Badan yang menangani peningkatan kualitas SDM dilingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah, dan Badan Pengolah Data dan Sistem Informasi yang bertugas mengkoordinir penerapan TI.
Komitmen yg tinggi dari Eksekutif dan staf putera daerah untuk membangun daerahnya Komitmen yang tinggi diperlihatkan oleh Eksekutif dan staf putera daerah untuk mendukung daerahnya dalam pembangunan dan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dengan cara bekerjasama dengan universitas-universitas, dan dengan instansi yang berkompeten di bidangnya.
Tingkat pendidikan yang memadai untuk penerapan TI serta pengalaman
yang cukup untuk pengoperasian komputer Secara umum tingkat pendidikan staf Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah sudah memadai untuk pengoperasian komputer. Lebih dari 30% telah terbiasa mengoperasikan aplikasi berbasis Microsoft Windows.
Infrastruktur komputer dan telekomunikasi yang masih dapat dipakai, kondisi dan jumlahnya mencukupi Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah sudah melakukan investasi yang cukup dalam penerapan TI yang diperlihatkan dengan telah tersedianya infrastruktur komputer dan telekomunikasi secara sporadis di beberapa unit kerja dengan kondisi dan jumlah yang memadai dan masih dapat digunakan untuk operasional sehari-hari. Tetapi antara satu unit komputer dengan yang lainnya dan antar unit kerja belum ada integrasi sistem informasi yang memungkinkan adanya tukarmenukar data.
Jumlah sumber daya listrik dan sambungan telepon untuk penerapan teknologi baru mencukupi Dalam penerapan TI diperlukan sumber daya listrik sebagai sumber tenaga untuk menghidupkan komputer, dan sambungan telepon sebagai media tukar-menukar data dan informasi. Dengan ditunjang oleh pendanaan operasional sehari-hari jumlah sumber daya listrik dan sambungan telepon sangat memadai. Sudah adanya peraturan dan UU awal untuk pengembangan dan pendayagunaan Telematika dan Ortala teknis Undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah untuk pengembangan dan pendayagunaan telematika dan Ortala teknis adalah bekal peraturan yang menjadi kekuatan dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah untuk penerapan TI.
Adanya perguruan tinggi negeri maupun swasta yang dapat menjadi mitra kerja Pemprop Kalteng Propinsi Kalimantan Tengah mempunyai perguruan tinggi sebagai sumber daya yang dapat dijadikan mitra kerja untuk meningkatkan pembangunan. Selain itu adanya kerjasama dengan universitas dapat meningkatkan kualitas pendidikan dari mahasiswa setempat untuk dapat melakukan kajian dan penelitian di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah.
IV.3.2.1.2 Weakness / Kelemahan
Inkonsistensi dan duplikasi data yang mengakibatkan pertukaran data antar unit kerja lamban Secara umum data yang tersedia di Propinsi Kalimantan Tengah inkonsisten, terkadang di sebuah unit kerja data untuk tahun yang sama berbeda angkanya. Duplikasi data juga terjadi di beberapa unit kerja, misalnya saja data tentang biografi penduduk yang ada di beberapa unit kerja dalam pengurusan perijinan (tanggal lahir, pekerjaan, dll).
Sistem pengolahan informasi belum optimal Informasi yang dibutuhkan baik oleh pegawai Pemprop Kalimantan Tengah dan Eksekutifnya maupun oleh masyarakat dan pelaku bisnis belum terolah dengan baik, sehingga menghambat pembangunan. Sedangkan semestinya masyarakat dan pelaku bisnis dapat di berdayakan keberadaannya sebagai alat kontrol pembangunan untuk menuju good governance.
Kesulitan mendapatkan data dari Kabupaten/Kota karena Pemprop tidak mempunyai kewenangan otoritas Dengan adanya Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemprop Kalteng mengalami kesulitan untuk memperoleh data dari Pemerintah Kabupaten/ Kota karena tidak mempunyai wewenang otoritas lagi. Tidak ada perencanaan pengembangan SDM yang sesuai dg kebutuhan pada setiap unit kerja Secara umum kelemahan pada setiap pemerintahan daerah adalah manajemen, baik dibidang perencanaan SDM, perencanaan penerapan Teknologi, maupun manajemen produk hukumnya. Pengembangan SDM belum direncanakan secara baik, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan unit kerjanya.
Beberapa SDM tidak memenuhi kualifikasi sesuai bidang kerjanya Penempatan pegawai di beberapa unit kerja seringkali tidak sesuai dengan bidang kerjanya, sehingga menghambat proses kerja di unit kerja itu sendiri.
Terkadang pula mutasi pegawai tidak sesuai kualifikasi untuk tempat kerjanya yang baru. Dirasakan sangat sayang sekali jika keahliannya tidak dapat didaya gunakan secara optimal untuk kepentingan pembangunan daerah.
Penerapan Teknologi yang terlalu
tinggi tanpa mempertimbangkan
kemampuan SDM serta tanpa dibarengi transfer teknologi Ada beberapa kasus dalam penerapan teknologi, dimana teknologi tersebut terlalu
tinggi.
Penerapannya
tidak
disertai
dengan
mempertimbangkan
kemampuan SDM yang ada. Walaupun sudah ada training untuk penerapannya, tetapi hanya sebatas sebagai operator. Terasa kurang sekali adanya transfer teknologi yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya, sehingga selanjutnya dapat mengelola sendiri teknologi yang diterapkan.
Belum ada standar pengembangan teknologi sehingga distribusinya tidak merata dan tidak terintegrasi satu dengan lainnya Pengembangan TI secara sporadis di beberapa unit kerja tidak mempunyai standar penerapan, sehingga tidak dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya dan mempersulit perawatannya. Pendistribusian infrastruktur komputer dan telekomunikasi di Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah juga tidak merata yang menyebabkan adanya kecemburuan sosial diantara unit kerja dan tidak adanya pemerataan teknologi. Adanya duplikasi hukum & kebijakan di beberapa tempat Menurut hasil survei dan wawancara ada tumpang tindih peraturan daerah Propinsi Kalimantan Tengah, sehingga sangat mengganggu kelancaran pembangunan daerah. Pendanaan hanya berfokus pada proyek saat tahun berjalan sedangkan dana pemeliharaan tidak diperhitungkan Perencanaan pendanaan pembangunan masih berfokus pada proyek saat tahun berjalan dan seringkali dana pemeliharaan diabaikan, sehingga setelah proyek selesai infrastruktur yang telah tersedia dan rusak, tidak dapat digunakan lagi karena dana pemeliharaan tidak ada lagi.
IV.3.2.2 Faktor Eksternal Analisis lingkungan eksternal meliputi peluang dan tantangan
IV.3.2.2.1 Oportunity / Peluang
Mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan Untuk menciptakan good governance di Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah, masyarakat umum dan pelaku bisnis sebagai stakeholders diikut sertakan dalam pembangunan sebagai alat kontrol.
Bekerjasama dengan daerah dan atau instansi lain Di era global ini kerjasama dengan daerah dan instansi lain yang sudah mempunyai pengalaman dalam penerapan TI sangat diperlukan untuk membuka wawasan pegawai dan membuka peluang transfer teknologi, sehingga meningkatkan kualitas sumber daya di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah.
Ikut bersaing di perdagangan bebas Persaingan bebas dan transparansi di era reformasi ini didambakan oleh masyarakat. Persaingan bebas dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menurunkan biaya investasi dan dalam jangka panjang pembiayaan infrastruktur telematika untuk umum di Propinsi Kalimantan Tengah dapat mandiri tidak tergantung dari pemerintah lagi.
Pemanfaatan otonomi daerah Sejalan dengan diberlakukannya upaya peningkatan pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah setempat harus mulai memiliki kebijakan dan kegiatan secara pro-aktif untuk mempromosikan potensi daerahnya masingmasing, terutama dalam hal sumber daya alam (pertanian, perkebunan, hasil hutan dan pertambangan), SDM yang berwawasan luas dalam peningkatan mutu produk dan kwalitas pelayanan/jasa, pembangunan unit usaha yang berorientasi ke industri, pembangunan sarana dan prasarana fisik serta berbagai hal yang merupakan nilai positif daerah tersebut yang dapat menarik minat para investor serta meningkatkan kemudahan dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan sumber daya, sosial budaya dan ekonomi daerah Pemanfaatan
informasi
dapat
dijadikan
komoditas
untuk
meningkatkan
pedapatan daerah dengan cara mempromosikan potensi daerahnya masingmasing sehingga dapat diakses dari manapun dan kapanpun. Potensi daerah merupakan masukan terpenting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah relevan untuk dimasukan sebagai bahan pertimbangan, betapa pentingnya teknologi informasi untuk menunjang potensi tersebut.
IV.3.2.2.2 Threat / Ancaman
Ketidak stabilan politik dan keamanan Pada saat ini dimana kondisi ekonomi dan politik Indonesia masih belum menampakan kestabilannya merupakan ancaman yang sangat signifikan. Kondisi tersebut dapat merubah atau menghambat kebijakan penerapan teknologi yang sedang berjalan.
Kebijakan dari pusat tentang kelembagaan sering berubah-ubah dan belum adanya konsistensi produk hukum nasional Kebijakan dari pusat tentang kelembagaan sering berubah-ubah, yang kadangkala mengakibatkan harus disesuaikannya kebijakan lama yang seringkali memakan waktu sangat lama. Tidak jarang terjadi produk hukum nasional malahan
menghambat pembangunan di
daerah karena
belum adanya
konsistensi produk hukum nasional. Apriori staff Pemprop terhadap teknologi baru Kurang adanya pemahaman global tentang arti pentingnya informasi, baik untuk pemerintah daerahnya maupun masyarakatnya merupakan salah satu penyebab adanya apriori staf Pemprop Kalteng terhadap teknologi informasi. Selain itu staf masih merasa takut dengan teknologi baru sehingga menjadikannya sebuah ancaman.
Adanya daerah lain sebagai kompetitor untuk memikat investor Jika Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah tidak dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan menciptakan regulasi yang memudahkan investor, terutama lokal, dalam berinvestasi di daerahnya, maka daerah lain sebagai kompetitor akan memanfaatkannya. Hal itu merupakan ancaman yang sangat besar.
Berkurangnya SDM berkualitas untuk bekerja diluar pemerintah propinsi Kalimantan Tengah Tenaga profesional di bidang TI sangat diminati perusahaan-perusahaan baik lokal maupun internasional. Mereka menjanjikan penghasilan yang lebih tinggi dan fasilitas yang lebih baik dibandingkan dengan yang dapat diberikan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu seringkali pegawai yang berkualitas tersebut lebih memilih bekerja di luar lingkungan Pemerintahan.
BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI
V.1 TUJUAN, SASARAN V.1.1 Goals/Tujuan Goals adalah tujuan jangka panjang untuk suatu periode tertentu yang harus cukup spesifik dan realistis untuk dicapai. Dalam tahap ini dipelajari berbagai bisnis line/kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Propinsi Kalteng. Dari hasil analisa didapatkan 4 kegiatan utama yang dikelompokkan berdasarkan entity yang berhubungan dengan pemerintah daerah Kalteng, ke-empat entity tersebut adalah masyarakat umum (Government to Citizens), masyarakat bisnis / Government to Business, unit kerja pemerintah lain / Government to Government dan pegawainya Government to Employee. Disamping itu ditambahkan satu aspek lain yang memiliki karakterisitik berbeda tapi memegang peranan sangat penting, yaitu terintegrasinya seluruh sistem.
Ke-empat kegiatan utama tersebut kemudian diterjemahkan menjadi goals/tujuan sebagai berikut: Government to Business/Citizens (G-to-B/C): Tersedianya informasi dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat serta fasilitas untuk menampung dan mendayagunakan
masukan
masyarakat
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan dan penyusunan kebijakan secara on-line, efektif, efisien dan akurat Government to Government (G-to-G): Terbentuknya sistem pertukaran data dan informasi antar instansi pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif Government to Employee (G-to-E): Terwujudnya Sistem Informasi yang dapat menjembatani kepentingan Pemprop Kalteng dalam meningkatkan effisiensi pendayagunaan pegawai serta
kepentingan pegawai dalam
memperoleh kesejahteraan. Integrasi Sistem: Terintegrasinya Seluruh Sistem di lingkungan Pemerintah Daerah propinsi Kalimantan Tengah.
V.1.2 Objectives/Sasaran Tahap selanjutnya adalah tahap penentuan objectives, objectives merupakan sasaran-sasaran yang cukup terperinci dan harus dicapai agar goal yang ditentukan dapat terpenuhi. Sebagai titik awal yang sangat penting agar dapat menentukan objectives dengan baik diperlukan pengetahuan tentang unit kerja, proses yang berlangsung didalamnya, hubungan antar organisasi dll. Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan objectives adalah terpenuhinya kaidah SMART (Specific, Measurable, Attainable, Realistic and Time Limit) Dari hasil analisa, ditentukan Objectives sebagai berikut:
Sasaran G-to-B/C 1. Menyediakan sistem penyebaran informasi Pemprop Kalteng untuk masyrakat 2. Menyediakan Sistem Pelayanan Terpadu untuk masyarakat 3. Menyediakan Sistem Pengelolaan Aspirasi Masyarakat 4. Menyediakan Sistem Pengadaan Barang secara On-line
Sasaran G-to-G 1. Menyediakan
manajemen
kelembagaan
dalam
penyediaan
dan
pendistribusian data dan informasi 2. Menyediakan data dan informasi secara digital di masing-masing instansi yang dapat didistribusikan antar instansi sesuai kewenangannya
Sasaran G-to-E 1. Menyediakan fasilitas otomasi perkantoran dalam kegiatan keseharian untuk menuju era paperless 2. Menyediakan berbagai informasi dan sistem aplikasi bagi para pegawai baik yang berkaitan dengan maksud peningkatan kemampuannya maupun untuk peningkatan kesejahteraannya secara online
Sasaran Integrasi Sistem 1. Menyediakan standard sistem pelayanan dan informasi 2. Menyediakan infrastruktur perangkat keras dan lunak yang terintegrasi 3. Menyediakan SI Eksekutif untuk membantu pengambil keputusan
V.2 STRATEGI PENGEMBANGAN Strategi adalah cara yang akan ditempuh oleh suatu organisasi agar objectives dapat tercapai. Strategi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dimulai dengan “Bagaimana cara mencapai sasaran?”, “Apa yang harus dikerjakan agar sasarandapat terpenuhi?” dalam proses penyusunannya, kita harus selalu mempertimbangkan hasil dari analisa situasi, sehingga dapat memanfaatkan kekuatan yang ada secara maksimal, memperbaiki kekurangan yang ada, memanfaatkan kesempatan dan menghindari ancaman. Dengan mempertimbangkan hasil analisa situasi maka strategi yang harus dijalankan untuk mencapai objestives adalah:
V.2.1 Strategi untuk G-to-B/C 1
Menyediakan sistem penyebaran informasi Pemprop Kalteng untuk masyrakat
1.1 Membuat peraturan tentang: Klasifikasi informasi yang bersifat rahasia, public domain dan based on request. Tugas dan tanggungjawab unit kerja yang melakukan koordinasi dengan unit lainnya dalam pengumpulan data kewajiban instansi untuk menyediakan layanan data.
1.2 Penggunaan teknologi internet untuk penyebaran informasi dan pelayanan masyarakat dengan: Membuat website Pemprop Kalteng Menyediakan formulir isian, brosur-brosur, peraturan daerah yang dibutuhkan masyarakat Membuat fasilitas-fasilitas yang dapat meningkatkan pemakaian dan rasa memiliki masyarakat. Menyediakan informasi potensi daerah dan peluang investasi kepada masyarakat
1.3 Meningkatkan kemampuan SDM sehingga dapat mengelola sistem penyebaran informasi secara mandiri: Melalui sosialisasi tentang sistem penyebaran informasi Propinsi Kalteng
Melalui transfer teknologi sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar Melalui pemberian beasiswa untuk melanjutkan pendidikan atau training ke lembaga pendidikan yang kompeten Menyertakan lokal konsultan pada kerjasama dengan pihak-pihak dari luar Kalteng.
1.4 Menyediakan infrastruktur pendukung dengan cara: Bekerjasama dengan Universitas, lembaga, komunitas/praktisi IT setempat ataupun pihak swasta yang berkompeten dan sudah berpengalaman. Menyediakan server, komputer, jaringan, akses ke internet dan berbagai peralatan lainnya Mempertimbangkan aspek ketersediaan “after sales services” secara local
2
Menyediakan Sistem Pelayanan Terpadu untuk masyarakat
2.1 Membuat peraturan tentang: Klasifikasi layanan beserta prioritasnya yang akan dimasukan ke dalam sistem (perijinan, pembayaran pajak, dll). Kewenangan unit kerja yang bertanggungjawab untuk menjalankan sistem pelayanan terpadu Keabsahan data sebagai pengganti pengisian dokumen secara tertulis Legalitas transaksi dengan autentifikasi Pengaturan Pembayaran pada sistem layanan On-line Keamanan transaksi On-line
2.2 Meningkatkan Kemampuan SDM sehingga dapat menangani proses pengisian data, pengelolaan data dan pengelolaan sistem: Melalui transfer teknologi sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar Melalui pemberian beasiswa untuk melanjutkan pendidikan atau training ke lembaga pendidikan yang kompeten Menyertakan lokal konsultan pada kerjasama dengan pihak-pihak dari luar Kalteng.
2.3 Menyediakan infrastruktur pendukung dengan cara: Mengembangkan aplikasi front dan back office Sistem Pelayanan Terpadu Mengembangkan aplikasi on-line Sistem Pelayanan Terpadu Menyediakan server, komputer, jaringan, akses ke internet dan berbagai peralatan lainnya Mempertimbangkan aspek ketersediaan “after sale services” secara local
2.4 Penggunaan Teknologi Internet sebagai media pembayaran (transaksi online)
3
Menyediakan Sistem Pengelolaan Aspirasi Masyarakat
3.1 Membuat peraturan tentang: Pembentukan tim yang beranggotakan para pakar dari berbagai bidang yang dapat mengolah masukan dari masyarakat Penunjukkan unit pelaksana sebagai koordinator pengelola aspirasi masyarakat. Kewajiban penanggungjawab untuk merespons masukan/pertanyaan dari masyarakat
3.2 Meningkatkan Kemampuan SDM sehingga dapat menangani sistem pengelolaan aspirasi masyarakat: Melalui sosialisasi tentang sistem pengelolaan aspirasi masyarakat. Melalui transfer teknologi sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar Melalui pemberian beasiswa untuk melanjutkan pendidikan atau training ke lembaga pendidikan yang kompeten Menyertakan lokal konsultan pada kerjasama dengan pihak-pihak dari luar Kalteng.
3.3 Menyediakan infrastruktur pendukung dengan cara: Mengembangkan aplikasi front dan back office sistem pengelolaan aspirasi masyarakat Mengembangkan masyarakat
aplikasi
on-line
untuk
menampung
aspirasi
Menyediakan server, komputer, jaringan, akses ke internet dan berbagai peralatan lainnya Mempertimbangkan aspek ketersediaan “after sale services” secara local Meningkatkan
ketersedian
pusat-pusat
akses
informasi
dan
penyampaian aspirasi masyarakat
4
Menyediakan Sistem Pengadaan Barang secara On-line
4.1 Membuat peraturan tentang: Keabsahan penggunaan proposal digital Tatacara pengadaan barang secara On-line Persyaratan jenis barang yang bisa diadakan secara On-line Tender secara On-line
4.2 Menyediakan infrastruktur pendukung dengan cara: Mengembangkan aplikasi front dan back office sistem pengadaan barang Mengembangkan aplikasi On-line sistem pengadaan barang
4.3 Meningkatkan kemampuan SDM tentang mekanisme pengadaan barang secara On-line
4.4 Penggunaan teknologi internet sebagai media pengadaan barang.
V.2.2 Strategi untuk G-to-G 1
Menyediakan
manajemen
kelembagaan
dalam
penyediaan
dan
pendistribusian data dan informasi 1.1 Membuat peraturan daerah tentang: Pembentukan sub-unit kerja arsip & pengolahan data elektronik di setiap unit kerja Tanggungjawab
penyediaan
dan
keakuratan
data
pemerintahan propinsi Kalteng Rekapitulasi data dan informasi untuk kebutuhan eksekutif Standarisasi pertukaran data
dalam
Koordinasi dengan instansi teknis yang berwenang dalam penyediaan teknologi informasi Pembentukan dan pemberdayaan perpustakaan daerah sebagai pusat arsip dan dokumentasi
1.2 Melakukan kajian ulang terhadap proses kerja di instansi masing-masing guna pemanfaatan teknologi informasi secara optimal
1.3 Meningkatkan kemampuan SDM sehingga dapat membentuk suatu manajemen kelembagaan yang baik melalui: Peningkatan
kerjasama
komunitas/praktisi
IT
dengan
setempat
Universitas,
ataupun
pihak
lembaga,
swasta
yang
berkompeten Penyamaan persepsi dan lemampuan tentang teknologi informasi
2
Menyediakan data dan informasi secara digital di masing-masing instansi
yang
dapat
didistribusikan
antar
instansi
sesuai
kewenangannya 2.1 Membuat peraturan daerah tentang: Kebijakan satu pintu gateway di PDE untuk akses ke jaringan global Data dan informasi yang akan dipertukarkan. Kewajiban setiap unit kerja untuk memberikan rekapitulasi ke bank data propinsi di PDE
2.2 Meningkatkan kemampuan SDM melalui: Pelatihan komputer untuk semua pegawai Pemda Transfer teknologi dan pelatihan pada setiap pengadaan sistem informasi Menggalakkan jabatan fungsional komputer bagi pegawai yang bertanggung jawab terhadap pengolahan data Pemanfaatan SDM lokal untuk pemgembangan sistem informasi
2.3 Menyediakan infrastruktur pendukung dengan cara: Meyediakan aplikasi sistem informasi di masing-masing instansi secara bertahap Menyediakan jaringan LAN antar dinas secara bertahap dan
menggunakan teknologi internet untuk distribusi data Pertukaran data antar intansi dengan menggunakan XML Menyediakan perangkat keamanan data (security) yang memadai di masing-masing instansi yang berhubungan langsung dengan jaringan luar.
V.2.3 Strategi untuk G-to-E 1
Menyediakan fasilitas otomasi perkantoran dalam kegiatan keseharian untuk menuju era paperless
1.1 Membuat peraturan daerah tentang: Pedoman Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Otomasi Perkantoran.
1.2 Mengoptimalkan pendayagunaan unit kerja penanggungjawab Sistem Otomasi Perkantoran baik dilingkungan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. 1.3 Menyediakan infrastruktur pendukung dengan cara: Mengadakan perangkat lunak sistem otomasi perkantoran. Mengadakan perangkat keras, serta perangkat penunjang lain yang dibutuhkan bagi seluruh jajaran Pemprop Kalteng
1.4 Meningkatkan kemampuan SDM bidang teknologi informasi sehingga mampu
membangun,
mengoperasikan,
merawat
serta
dapat
mengembangkan Sistem Otomasi Perkantoran pada unit kerja masingmasing.
1.5 Melakukan sosialisasi berkelanjutan dalam rangka pemanfaatan sistem perkantoran secara online 2
Menyediakan berbagai informasi dan sistem aplikasi bagi para pegawai
baik
yang
berkaitan
dengan
maksud
peningkatan
kemampuannya maupun untuk peningkatan kesejahteraannya secara online 2.1 Membuat peraturan daerah tentang: Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Aplikasi Sistem
Kepegawaian.
2.2 Membangun berbagai sistem aplikasi yang berkaitan dengan Sistem Kepegawaian serta Sistem Penunjang Kesejahteraan Pegawai secara online
2.3 Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan serta diklat bagi semua pegawai dilingkungan Pemprop Kalteng agar dapat memanfaatkan fasilitas online yang telah dibangun
V.2.4 Strategi untuk Integrasi Sistem 1
Menyediakan standard sistem pelayanan dan informasi Membuat peraturan daerah tentang:
1.1
Pembinaan
Pengembangan
SI
kabupaten/kotamadya
dengan
menggunakan referensi tingkat propinsi Pembentukan badan telematika daerah Wewenang unit terkait sehingga dapat mengeliminir duplikasi data Standar sistem pelayanan dan informasi Standarisasi protokol, pertukaran data, keamanan dll Penggunaan open source dan open sistem Legalitas transaksi elektronik dengan otentifikasi Penanggungjawab data rekap Kewajiban unit kerja untuk memberikan data rekap Pemberdayaan unit kerja pengolahan data dan sistem informasi sebagai penyelenggara serta penanggungjawab jaringan komunikasi data
2
Menyediakan
infrastruktur
perangkat
keras
dan
lunak
yang
terintegrasi 2.1 Mengkoordinasikan pengembangan sistem pelayanan dan informasi dari seluruh unit kerja dengan cara: Mempertimbangkan aspek user friendly, struktur informasi dalam pengembangan portal Pembenahan database sektoral
Membuat sistem informasi yang dinamis dan terpadu Menerapkan standarisasi protokol dan pertukaran data Membuat sistem keamanan berlapis yang handal Mempertimbangkan aspek keamanan data yang dikirim melalui media komunikasi on-line/secure elektronik transaction 2.2 Menyediakan SDM ahli pada sistem layanan maupun pemeliharaan keseluruhan dengan cara Meningkatkan kemampuan SDM yang sudah ada Melakukan kerjasama
dengan
Universitas/Badan/Lembaga baik
pemerintah maupun swasta Melakukan rekrutmen pegawai baru secara nasional/internasional Memasukkan computer literacy pada kurikulum sekolah Mendorong universitas untuk membuka jurusan TI Mendorong pihak swasta untuk mendirikan lembaga pendidikan komputer Mendayagunakan Badiklat untuk pelatihan TI secara umum bagi aparat pemerintahan Melakukan sosialisasi SIMDA melalui media elektronik dan cetak Memanfaatkan media elektronik dan cetak yang ada dalam meningkatkan kemampuan dan pengertian masyarakat mengenai TI secara umum.
2.3 Merencanakan
suatu
sistem
pembiayaan
jangka
panjang
yang
berkelanjutan untuk menjamin kelangsungan SIMDA baik itu dana pemeliharaan maupun pengadaan 3
Menyediakan SI Eksekutif untuk membantu pengambil keputusan
3.1 Menyediakan rekapitulasi data
dan informasi bagi
para eksekutif
pemerintahan
3.2 Menyediakan fasilitas diskusi interaktif bagi para eksekutif pemerintahan
V.3 PROGRAM-PROGRAM YANG DIPRIORITASKAN Dengan melihat seluruh strategi yang dipaparkan diatas, ada beberapa program yang perlu diprioritaskan karena terdapat pada banyak goals. Program-program yang diprioritaskan tersebut antara lain: Penyusunan dan pengesahan Peraturan Daerah yang mendukung RI SIMDA Pembenahan duplikasi data Pembuatan jaringan backbone yang menjadi jalur utama komunikasi RI SIMDA Pembuatan Sistem Informasi Eksekutif untuk mendukung kinerja pemerintah propinsi Peningkatan kemampuan pegawai tentang komputer baik yang bersifat umum maupun untuk mempersiapkan kader-kader yang akan mengembangkan dan merawat sistem yang sudah dibangun.
BAB VI RENCANA PENGEMBANGAN
VI.1. Definisi Jaringan komputer adalah suatu sistem hardware dan software yang dibutuhkan untuk menghubungkan komputer-komputer yang berguna untuk pertukaran data, penggunaan bersama suatu peralatan maupun berkas.
Jaringan
komputer
merupakan
sebuah
infrastruktur yang
dibutuhkan
untuk
menjalankan aplikasi yang digunakan oleh banyak orang maupun instansi sekaligus sebagaimana halnya Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Daerah (SIMDA). Jaringan komputer dapat dianggap sebagai infrastruktur jalan yang menghubungkan satu instansi dan instansi lainnya di mana data dan informasi akan bersirkulasi di atasnya.
Dari berbagai jenis jaringan komputer, jenis yang paling populer adalah jaringan TCP/IP dimana masing-masing komputer diberi nomor identifikasi yang disebut nomor IP sebagai alamat yang membedakannya dengan komputer lain. Nomor IP terdiri dari 12 angka dengan format sebagai berikut aaa.bbb.ccc.ddd (misalnya 202.2.11.55). Setiap kelompok yang terdiri dari tiga angka (aaa atau bbb atau ccc atau ddd) dapat diisi dengan angka dari 1 sampai 254.
Komputer-komputer yang tergabung dalam suatu jaringan mempunyai nomor IP yang mirip sebagai mana alamat dari rumah-rumah dalam suatu kompleks perumahan. Jaringan komputer disebut kelas C, jika nomor IP dari masing-masing komputer hanya dibedakan di 3 angka terbelakang (misalnya 202.2.11.ddd, dengan ddd berbeda antara satu komputer dan komputer lainnya). Dengan demikian suatu jaringan kelas C hanya dapat menampung 254 komputer. Jaringan komputer disebut kelas B, jika 6 angka terakhir berbeda-beda (misalnya 202.2.ccc.ddd). Jaringan kelas B dapat menampung 64770 komputer.
Untuk memudahkan pengelolaan, biasanya jaringan kelas B dibuat terdiri dari beberapa jaringan kelas C dengan ditambah satu router seperti terlihat pada Gambar VI.1. Router digunakan sebagai penghubung antar jaringan komputer yang berbeda.
Jaringan kelas C Jaringan kelas C
Router
Jaringan kelas B
Jaringan kelas C
Gambar VI.1: Jaringan kelas B
VI.2. Asumsi-asumsi dasar Dalam mendisain sistem jaringan komputer untuk SIMDA, selain asas-asas pengembangan SIMDA digunakan juga asumsi-asumsi sebagai berikut : 1. Kesiapan yang tidak sama dari masing-masing perangkat pemerintahan dalam upaya mengimplementasikan SIMDA 2. Sebagai wujud dekonsentrasi wewenang, ada kemungkinan bahwa sistem informasi di suatu dinas didatangkan dari pemerintahan pusat dalam upaya koordinasi data di tingkat departemen
VI.3. Tujuan dan Sasaran Tujuan disediakannya Jaringan Komputer dalam SIMDA disesuaikan dengan misi teknologi informasi itu sendiri seperti yang terdapat pada bab II.3 yakni untuk memperlancar arus data dan informasi antar perangkat guna peningkatan efisiensi.
Sasaran-sasaran pengembangan jaringan komputer yang ingin dicapai disesuaikan dengan goals yang ingin dicapai dalam SIMDA yakni : Terhubungkannya setiap perangkat pemerintahan secara permanen dalam sistem jaringan komputer yang handal, murah dan flexible Tersedianya akses informasi bagi masyarakat dan pegawai serta eksekutif yang mendukung terlaksananya pemerintahan yang efektif dan transparan melalui teknologi WEB
VI.4. Infrastrultur Jaringan Komputer VI.4.1. Saluran fisik / hardware Jaringan tersendiri (Privat Network) Terbatasnya kemampuan SDM di bidang TI mengarahkan pemilihan jaringan komputer SIMDA adalah jaringan tersendiri (privat network) yang terpisah dengan infrastruktur internet yang telah ada. Pemilihan tersebut juga didukung oleh tata-letak gedung-gedung perangkat Pemprop. Kalimantan Tengah yang seluruhnya terletak dalam kota Palangkaraya. Keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan jaringan terpisah adalah : Keamanan jaringan yang lebih terjamin Pentahapan pengembangan yang tidak tergantung pada pihak lain
Dengan terjadinya konvergensi data multimedia, jaringan ini akan dapat menampung juga percakapan telephony melalui teknologi Voice Over IP (VoIP). Dengan jaringan tersendiri maka akan dapat dikurangi biaya telepon antar dinas dalam lingkungan Pemprop. Kalimantan Tengah.
Pemilihan penggunaan infrastruktur yang telah dilakukan oleh inisiatif-inisiatif swasta / BUMN dengan menggunakan teknologi Virtual Privat Network (VPN) seperti yang dianjurkan dalam dokumen Sistem Informasi Nasional (Sisfonas) akan dapat dilaksanakan di masa yang akan datang untuk menghubungkan kantor-kantor pemerintahan provinsi dengan kantor-kantor pemerintah lain yang letaknya jauh karena membutuhkan lebih banyak SDM dengan tingkat kompetensi yang tinggi. Topologi jaringan komputer SIMDA Topologi makro jaringan komputer SIMDA pada Gambar VI.2, menggambarkan penggunaan media kabel dan radio secara bersamaan untuk membentuk jaringan utama (back-bone) yang menghubungkan masing-masing gedung di lingkungan pemerintahan propinsi Kalimantan Tengah. Secara garis besar pemilihan media tersebut adalah : Media
kabel
digunakan
untuk
menghubungkan gedung-gedung
yang
berdekatan Media radio digunakan untuk menghubungkan gedung yang letaknya berjauhan
Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi menjadi pintu keluar-masuk data dari SIMDA ke luar Pemprop. Kalimantan Tengah, termasuk hubungan SIMDA ke internet melalui Internet Service Provider (ISP).
Kantor Gubernur dan Sekretariat Daerah
Bapesifora Bagian Verifikasi Data
S O C IS C
Connecting Point
T S Y
S M E
C IS C O SY S T E MS
Connecting Point
Connecting Point
Connecting Point
Connecting Point
Connecting Point
Bapesifora
Bappeda
Dinas Pekerjaan Umum
Balitbangda
Dinas Pariwisata
IS C
S O
T S Y
S M E
IS C
S O
T S Y
S M E
C
C IS
Y S O
E T S
S M
C
O C IS
Y S
E T S
S M
C
O C IS
Y S
E T S
S M
ISP/Internet Kantor dekat Bapesifora
IS C
S O C
T S Y
M E
S
C
Kantor dekat Bapesifora
IS C
S O C
T S Y
M E
Kantor dekat Bappeda
S
O C IS
Y S
E T S
S M
Kantor dekat PU
IS C
S O
T S Y
S M E
Kantor dekat Bappeda
IS C
S O
T S Y
S M E
IS C
Kantor dekat PU
IS C
S O
T S Y
Kantor dekat Balitbangda
S M E
S O
T S Y
S M E
Kantor dekat Balitbangda
IS C
S O
T S Y
S M E
Kantor dekat Pariwisata
IS C
S O
T S Y
S M E
Kantor dekat Pariwisata
C
O C IS
Y S
E T S
S M
Gambar VI.2: Topologi Jaringan Komputer SIMDA
Kebijakan satu pintu mempunyai beberapa keuntungan antara lain : Kemudahan pengorganisasian jaringan Kemudahan pengelolaan komunikasi Kemudahan pengelolaan keamanan jaringan Dibutuhkan lebih sedikit SDM
Detil topologi jaringan di Dinas pada Gambar VI.3, menggambarkan topologi di sebuah gedung yang dihubungkan melalui kabel. Dalam gambar terlihat adanya kemungkinan 1 gedung memiliki beberapa subnet kelas C jika dirasakan terlalu besar jika dilihat dar struktur organisasi dan jumlah pegawai.
Pintu keluar-masuk jaringan komputer di suatu gedung dalam jaringan SIMDA adalah sebuah gateway-router yang juga terhubung ke gedung-gedung lain dalam lingkup pemerintahan propinsi. Gateway-router berfungsi untuk mengarahkan paket-paket data ke jaringan kabel / radio yang sesuai dengan tujuannya. Dengan demikian dapat dikurangi trafik data di jaringan utama yang akan meningkatkan kualitas penggunaan jaringan SIMDA.
Dari kantor / Gedung lain
Ke kantor / gedung lain
PSTN Modem Gateway / router E th e rn e t
7 x 8 x 9 x
0 x 1 x 1 1 2 x
x 7
x 8
x 9
x 0 1
x 1
x 2 1
x 1
x 2
x B 4 3 x
x 5
x 6
C A
7 1 8 9 0 1 1 2 2 3 1 4 5 6 1 x 2 x 3 x A 4 x 5 x 6 x
th e E r n t e
Server Interface basis-data 7 x 8 x 9 x 1 0 x 1 x 1 2 x
x 7
x 8
x 9
1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x A
x 1
x 2
x 3
x 0 1
1 x 1 x 2
x 4
x 5
7 x 8 x 9 x 1 0 x 1 x 1 2 x
x 7
x 8
x 9
1 x 2 x 3 x A 4 x 5 x 6 x
x 1
x 2
x B 4 3 x
x 0 1
1 x 1 x 2
C 8 9 7 1 0 1 1 2 A
2 3 4 1 5 6
x 6
B
D a ta G e ne ral
t h E r n e t e
Server Basis-data
C 8 9 7 1 0 1 1 2 A
2 3 4 1 5 6
x 5
x 6
Jaringan kelas C
Jaringan kelas C
Gambar VI.3: Detil topologi jaringan di Dinas
Gateway-router dapat juga berfungsi untuk memfilter data-data yang tidak ditujukan pada pengguna di gedung tersebut (firewall). Peralatan ini akan dapat berfungsi mencegah segala upaya yang bertujuan melumpuhkan server-server yang terletak di dalam gedung tersebut.
Gateway-router tetap akan dalam kewenangan Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi, sehingga perubahan konfigurasi maupun perbaikan kerusakan adalah menjadi tanggung jawab Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi.
Pengembangan sistem informasi dalam masing-masing kantor menjadi tanggung jawab masing-masing dan harus berkoordinasi dengan Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi.
Modem digunakan sebagai saluran cadangan untuk berkomunikasi dengan Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi jika terjadi masalah dengan jaringan utama atau sebelum jaringan utama operasional. Gambar VI.4 menggambarkan topologi jaringan di dalam Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi. Jaringan di Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi terbagi menjadi 2 yakni subnet yang digunakan untuk mengelola keseluruhan jaringan SIMDA dan subnet internal yang digunakan untuk kebutuhan internal.
Pada subnet yang pertama terdapat komputer yang digunakan oleh administrator jaringan untuk mengawasi status, merubah konfigurasi dan memperbaiki jaringan SIMDA. Komputer ini harus dilengkapi dengan perangkat lunak yang sesuai dan
t h E r n e t e
diproteksi dengan password agar tidak digunakan oleh yang tidak berkepentingan.
x 8 x 9 x 1 7 0 x 1 x 1 2 x
x 8 x 9 x 1 0 7 x 1 x 1 2 x
x 2 x 3 x 1 A 4 x 5 x 6 x
x 2 x 3 x 1 B 4 x 5 x 6 x
C 7 8 9 1 0 1 2 1 2 3 4 5 6
th e E rn e t
A
x 7
x 9 x 1 0 8 x 1 x 1 2 x
x 7
x 8
x 1 0 9 x 1 1 x 1 2 x
x 1
x 3 x 4 x 5 x 6 x 2 A
x 1
x 2
x 4 x 5 x 6 x 3 B
C 7 8 9 0 1 2 1 A 1 2 3 4 5 6
D at G en era l
Gambar VI.4: Topologi jaringan Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi
Subnet pertama dilengkapi juga dengan komputer yang digunakan oleh administrator basis data untuk mengawasi dan merawat basis data resume yang digunakan oleh manajemen pemerintahan propinsi Kalimantan Tengah dalam pembuatan keputusan.
Unit kerja ini bertanggung jawab atas basis data eksekutif dan sistem informasi eksekutif yang akan digunakan oleh manajemen pemerintahan propinsi Kalimantan Tengah dalam pembuatan keputusan. Aspek kecepatan jaringan (bandwidth) Dalam Gambar VI.2: Topologi jaringan komputer SIMDA terlihat bahwa terdapat 2 tipe
jaringan yakni : 1. Jaringan sekunder yang menghubungkan komputer-komputer dalam subnet kelas C dalam masing-masing kantor. 2. Jaringan utama (Backbone) yang menghubungkan antar kantor
Jaringan sekunder biasanya digunakan sharing printer, file dan pertukaran data internal kantor. Sedangkan jaringan utama digunakan pada saat seorang pengguna komputer ingin memperoleh data dari luar kantornya seperti dari kantor lain atau dari luar kalangan Pemprop Kalteng melalui internet.
Dengan adanya gateway-router di antara jaringan utama dan jaringan sekunder maka kepadatan pertukaran data sudah terisolasi di masing-masing jaringan. Dengan demikian kecepatan jaringan utama ( bandwidth ) tidak perlu bertambah secara proporsional dengan jumlah subnet.
Kecepatan jaringan yang paling populer saat ini adalah 10 Mbps (Ethernet 10baseT) yang dapat digunakan pada masing-masing subnet. Untuk jaringan utama yang komunikasi
antar-kantor
dapat
digunakan
kecepatan
100
Mbps
(Ethernet
100baseTX), walaupun mulai diperkenalkan adanya kecepatan 1000 Mbps (Ethernet 1000baseFX).
Kabel yang digunakan untuk jaringan sekunder adalah kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) category 5 yang dapat dibeli secara mudah. Jaringan utama menggunakan kabel UTP category 5e atau fiber-optic bila jarak antara 2 gateway router lebih dari 100 m.
Saluran maya / lojik Secara fisik komputer-komputer yang tergabung dalam SIMDA dikelompokkan dalam subnet-subnet kelas C. Adakalanya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan beberapa pengguna komputer dari subnet yang berbeda harus bekerjasama dan bertukar informasi maupun file. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi Virtual LAN (VLAN) yang didapat dengan mengkonfigurasi gateway-router. Dengan VLAN komputer-komputer yang terletak pada subnet-subnet yang berbeda seolaholah dalam suatu subnet yang sama hingga mudah untuk bertukar informasi. Koordinasi antar pengguna komputer dari subnet yang berbeda-beda dapat juga dilakukan dengan menggunakan software groupware berbasis teknologi WEB (seperti Kantaya, eBdesk, Cybozu) yang dipasang di salah satu WEB server. Teknologi WEB digunakan karena dapat diakses oleh seluruh pengguna
Server-server yang ada di Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi Selain fisik kabel atau radio yang menghubungkan komputer-komputer dalam SIMDA, agar jaringan bisa berjalan dengan diperlukan juga beberapa komputer yang dapat memberikan layanan pada pengguna (server) yakni : 1. Domain Name Server (DNS) yang digunakan untuk merubah alamat komputer dari format bilangan www.xxx.yyy.zzz menjadi kata-kata yang lebih mudah diingat seperti www.kalteng.go.id. Secara otomatis DNS akan diminta oleh masing-masing komputer pada saat pengguna menggunakan komputer tersebut. DNS pemprop Kalteng bukan saja menangani nama-nama komputer server di kalangan Pemprop. tetapi juga menangani nama-nama komputer di luar Pemprop. Sehingga DNS Pemprop. Kalteng harus tersambung dengan DNS server di penyedia jasa internet (ISP). Dengan demikian DNS Pemprop. Kalteng akan selalu terbarukan (up-date) dan dapat juga memperkenalkan server-server Pemprop.Kalteng ke luar. 2. Proxy Server yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara data-data internet. Dengan proxy server, data-data yang diperoleh seseorang dari internet akan disimpan untuk sementara waktu, sehingga jika ada orang lain yang membutuhkan data yang sama, maka data dapat diberikan langsung tanpa mengakses lagi jaringan internet di luar Pemprop. Kalteng. Dengan demikian kebutuhan band-width koneksi internet dapat dikurangi dan biaya dapat direduksi.
3. Mail Server digunakan agar masing-masing pegawai di Pemprop. Kalteng dapat memiliki e-mail sendiri-sendiri. Dengan adanya e-mail, pegawai dapat berkomunikasi dengan lebih cepat dan murah. Dengan kemajuan teknologi, pengguna tidak saja menggunakan e-mail untuk pertukaran informasi dalam rupa text, tetapi juga dalam bentuk gambar, mengirimkan file data dan lain sebagainya. 4. WEB Server WEB Server di Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi digunakan untuk menampilkan informasi-informasi baik ke dalam maupun ke luar lingkungan Pemprop. WEB Server ini merupakan satu-satunya pintu masuk bagi kalangan luar Pemprop. untuk mendapatkan informasi. Walaupun WEB server ini terletak di Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi, datadata maupun halaman-halaman WEBnya dapat terletak di masing-masing kantor dinas / badan / biro.
Server-server yang terletak di kantor perangkat pemerintah daerah Server-server yang terletak di kantor perangkat pemerintah daerah adalah server yang berhubungan dengan sistem informasi manajemen (SIM) di kantor tersebut. SIM tersebut dibuat atas inisiatif Pemprop. Kalteng atau atas inisiatif departemen pemerintah pusat.
Agar tidak terjadi duplikasi, maka sistem informasi yang sudah ada maupun yang akan dikembangkan oleh masing-masing instansi karena permintaan dari pemerintah pusat harus dilengkapi dengan Web Database Server. Server ini bertugas menjembatani basis data yang telah ada agar dapat diakses oleh pengguna lain dalam jaringan SIMDA melalui teknologi WEB dan XML. Dengan demikian basis data yang telah dibangun oleh sistem informasi yang sudah ada, maupun oleh sistem informasi yang didatangkan dari pemerintah pusat juga dapat digunakan dalam SIMDA tersebut.
VI.4.2. Pengelolaan Jaringan Komputer Jaringan komputer dengan basis TCP/IP yang digunakan dalam jaringan SIMDA membutuhkan pengelolaan yang ketat mengingat terbatasnya resource (nomor IP) dan kompleksitas pertukaran data antar lembaga. Selain itu untuk mendukung kelancaran SIMDA dan memberikan bantuan teknis pada masing-masing perangkat pemerintahan perlu dibangun suatu unit pelaksana di bawah Unit Kerja Pengolahan
Data dan Sistem Informasi. Tolak ukur keberhasilan dari unit teknis ini diukur dalam “Service Level Guarantee” atau tingkat kualitas penggunaan jaringan terjamin.
Unit teknis tersebut akan bertanggung jawab atas 3 hal yakni : 1. Network Management 2. Sistem Security 3. Audit dan Kontrol teknologi Network manajemen akan meliputi pekerjaan-pekerjaan seperti tercantum di bawah ini. Pada pelaksanaannya, network manajemen akan berkaitan erat dengan masalah sistem security. 1. Pendistribusian IP bagi setiap komputer di masing-masing kantor 2. Pendaftaran subnet baru 3. Konfigurasi gateway-router di setiap kantor 4. Pengembangan untuk peningkatan kualitas jaringan
Sistem security akan meliputi pekerjaan-pekerjaan seperti : 1. Konfigurasi firewall di setiap gateway-router terutama untuk subnet yang mempunyai server-server 2. Konfigurasi firewall di Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi yang membatasi jaringan SIMDA dan jaringan luar 3. Mensosialisasikan virus-virus baru yang timbul dan perbaikan yang diperlukan untuk masing-masing program antivirus 4. Mengisolasi komputer atau server yang terkena virus agar tidak mengganggu dan merusak komputer lain
Aspek Audit dan Kontrol meliputi pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan : 1. Membuat dan mensosialisasikan juklak-juklak yang berhubungan dengan SIMDA 2. Melakukan audit dalam jangka waktu tertentu pada setiap subnet yang ada 3. Mengkoordinasikan pembakuan nama data yang akan digunakan oleh seluruh perangkat pemerintahan propinsi
VI.4.3. Perkiraan Biaya Pengembangan Infrastruktur Perkiraan biaya untuk pengembangan sistem informasi dan unit kerja yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut:
Pengadaan Perangkat Keras (Server, Komputer dan Peripheral) No
UNIT ORGANISASI
Orang 419
PC 96
25 6 80 48
9 6 19 12
2 2 2 2
2 5 6 5
2 2 2 2
2 5 6 5
1 1 1 1
1 1 1 1
99 91.5 159 121.5
52 38 121 47
13 9 27 13
2 2 10 2
4 3 7 4
2 2 2 2
4 3 6 4
1 1 1 1
1 1 1 1
124 101.5 361 124
10 Badan Pemberdayaan Masyarakat 11 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 12 Badan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa & Polisi Pamong Praja 13 Badan Pertanahan Propinsi
11 95 94 136
5 21 22 30
2 2 2 2
4 5 6 4
2 2 2 2
4 5 6 4
1 1 1 1
1 1 1 1
84 166.5 174 209
14 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 15 Badan Pusat Statistik 16 Dinas Kesejahteraan Sosial 17 Dinas Pekerjaan Umum
-65 53 249
7 15 15 53
2 2 2 2
6 1 5 5
2 1 2 2
6 1 5 5
1 1 1 1
1 1 1 1
99 125.5 136.5 326.5
18 Dinas Koperasi dan Usaha kecil, Menengah 19 Dinas Kependudukan dan Transmigrasi 20 Dinas Kesehatan 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
69 35 626 31
16 10 131 10
2 2 2 2
5 5 6 6
2 2 2 2
5 5 6 6
1 1 1 1
1 1 1 1
141.5 111.5 719 114
84 72 65 23
20 17 16 8
2 2 2 2
4 5 6 5
2 2 2 2
4 5 6 5
1 1 1 1
1 1 1 1
159 146.5 144 101.5
7 451 208
5 7 42
2 2 2
4 6 6
2 2 2
4 6 6
1 1 1
1 1 1
84 99 274
1 Kantor Gubernur 2 Badan Pengawasan Daerah 3 Badan Penanaman Modal Daerah 4 Badan Pendidikan dan Latihan 5 Badan Pengelola dan Pelestarian Lingkungan Hidup Daerah 6 Badan Kepegawaian Daerah 7 Badan Kepemudaan dan Keolahragaan 8 Badan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Daerah 9 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
22 Dinas Tenaga Kerja 23 Dinas Pertambangan dan Energi 24 Dinas Pendapatan Daerah 25 Dinas Kehewanan 26 Dinas Pariwisata dan Seni Budaya 27 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 28 Dinas Kehutanan
Server Printer 2 5
Scanner 3
Hub Switch Hub Lain-Lain Jumlah 4 1 2 547
29 Dinas Pertanian 30 Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi 31 Dinas Perkebunan 32 Dinas Kelautan dan Perikanan
234 79 ---
26 19 7 7
2 2 2 2
4 6 6 6
2 2 2 2
4 6 6 6
1 1 1 1
1 1 1 1
189 159 99 99
33 Kantor Penghubung Pemerintah Daerah
--
5
2
1
1
1
1
1
158
65
156
33
34
75.5 5,765
JUMLAH TOTAL
718 74 Tabel VI.1: Biaya pengadaan perangkat keras
Keterangan untuk estimasi harga Harga PC : @ Rp 5.000.000,Harga Server : @ Rp 20.000.000,Harga Printer : @ Rp 2.000.000,Harga Scanner : @ Rp 2.000.000,Harga Hub : @ Rp 500.000,- dan Harga Switch Hub : @ Rp 2.000.000,Lain-lain(Kabel,RJ45 Connector,Tang RJ45,Ongkos pasang) : Rp 5.000.000,-
No
Keterangan
Jumlah
Satuan
Harga/unit(Juta)
Subtotal(Juta)
1
Gateway-router dng WAN port, min 4 ethernet port 10/100 Mbps dan 1 telephone port
32
unit
20
640
2 3
Switch-hub unmanaged, min 8 port Wave-LAN 100 Mbps
1 10
unit unit
2 75
2 750
4 5
Kabel back-bone Cat.6 (100 000 meter) Aksesoris (Terminal konektor, Resistor)
334 1
gulung paket
1 10
334 10
6
Pekerjaan umum mekanik / listrik
1
paket
400
400
TOTAL
Tabel VI.2: Biaya pengadaan back-bone
2 136
VI.5. Infostruktur dan Aplikasi-aplikasi dalam SIMDA VI.5.1. Pertukaran data Teknologi WEB dan XML menjadi tulang punggung metodologi pertukaran data antar lembaga di SIMDA. Sebagaimana diusulkan oleh World Bank dalam laporannya, dilihat dari sisi pelayanan yang dapat diberikan, teknologi WEB dapat digunakan dalam tahapan-tahapan berikut yakni : 1. Publikasi peraturan-peraturan yang ada, jadwal waktu maupun data-data lain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun pengguna dari instansi lain dalam lingkup Pemprop. Kalimantan Tengah 2. Interaksi pengguna dapat memberikan masukkan tentang publikasi yang telah dilakukan 3. Transaksi pengguna dapat memasukkan data-data yang diperlukan dalam mengajukan permohonan ijin melalui komputer
Dalam tahapan berikutnya dimana dibutuhkan pertukaran data antar basis data maka dapat digunakan teknologi XML di mana diperlukan terlebih dahulu pembakuan : 1. pemegang kewenangan dan penanggung-jawab suatu data 2. istilah / penamaan data tersebut (tagging) 3. tingkat hirarki yang diperbolehkan mengetahui data tersebut Diharapkan dengan demikian, konsistensi dan integritas data dalam lingkungan pemerintahan propinsi Kalimantan Tengah dapat terjaga.
VI.5.2. Pengembangan Situs Web Pengembangan situs Web Kalteng berkelanjutan dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan konten isi dan fungsinya : Situs Web Info umum (statis) Situs Web Info formulir Situs Web interaktif Situs Web transaksi on-line
Situs Web Info Umum :
Pengembangan situs WEB Info Umum Pemrop Kalteng di tahun 2004 bertujuan untuk menyampaikan informasi-informasi yang bersifat statis pada masyarakat. Aktivitas ini dilakukan guna peningkatan transparansi dan pelayanan masyarakat. Diharapkan masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk kehidupannya sehari-hari. Informasi-informasi statis yang tidak perlu diperbaharui dalam interval waktu yang pendek, seperti misalnya : Peraturan-peraturan daerah Mekanisme perijinan dan pengurusan surat-surat Kalteng dalam angka Cara-cara perhitungan pajak
Situs Web Info Formulir : Diadakannya situs Web ini bertujuan untuk memberikan peningkatan pelayanan pada masyarakat. Pada situs ini masyarakat dapat mengambil formulir permohonan elektronik seperti misalnya permohonan ijin usaha, formulir pembayaran pajak, dll.
Situs Web Interaktif : Di tahun 2004 setelah disahkannya Perda tentang penanggung-jawab kesediaan data dan selesainya pengembangan sistem informasi eksekutif, maka situs WEB dapat menampilkan data-data yang lebih baru yang terdapat di basis data eksekutif. Dengan tampilan ini diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan daerah dan diharapkan investor dapat tertarik dengan menyaksikan tingkat transparansi di Pemprop Kalimantan Tengah. Pengembangan situs WEB ini dilakukan di Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi dengan melibatkan sekretariat daerah, sekretariat DPRD. Diharapkan di tahun 2004 sudah terdapat hubungan permanen dari Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi ke internet sehingga situs WEB Kalteng dapat disimpan di Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi. Dengan diletakkannya situs WEB Kalteng di Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi, diharapkan keamanan basis data eksekutif yang menjadi sumber informasi dapat ditingkatkan.
VI.5.3. Basis data Untuk memanfaatkan data-data yang sudah tersedia di masing-masing institusi dapat digunakan teknologi WEB. Teknologi WEB dengan arsitektur three-tiers (3-tingkat)
memungkinkan pemisahan komputer server basis-data dan server WEB yang menampilkan data-data tersebut pada pengguna melalui penjelajah internet.
Pembangunan basis data adalah tanggung jawab masing-masing instansi dan dapat merupakan inisiatif yang berasal dari pemerintah pusat. Sistem informasi yang dibuat atas inisiatif dari pemerintah pusat harus dilengkapi dengan basis data yang memungkinkan penggunaan arsitektur 3-tiers. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan dari hasil survei dan wawancara di pemerintah propinsi Kalteng pada akhir Desember 2002 lalu, basis data yang dibutuhkan oleh pemerintahan propinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya terdiri dari 33 basisdata. Detail ke 33 basisdata tersebut beserta kandungan isi dan unit kerja yang bertanggungjawab dapat dilihat pada lampiran II.
Sistem penamaan dari basis data yang digunakan disesuaikan dengan fungsi dari basisdata yang bersangkutan, misalkan basisdata yang berisi data rekapitulasi dari masing-masing unit kerja dan digunakan oleh kepala daerah, sekertaris daerah dan sekertaris dewan untuk pelaporan, pengambilan keputusan dan pembuatan rencana strategis pemerintah daerah diberi nama “basisdata eksekutif”. Basisdata yang berisi informasi dunia usaha berupa klasifikasi, nama, badan usaha, investor dll diberi nama “basisdata badan usaha”.
Disamping itu ada beberapa basisdata yang karena pertimbangan pentingnya posisi basisdata tersebut, maka dipisahkan dari basisdata induknya, seperti “basisdata epidemilogi” yang sebenarnya bisa digabungkan dengan “basisdata institusi dan tenaga kesehatan” menjadi “basisdata kesehatan”.
Untuk mencegah terjadinya duplikasi data pada beberapa unit kerja, maka beberapa unit kerja yang memerlukan data yang sama harus menggunakan basisdata yang sama juga. Sehingga satu basisdata dapat digunakan oleh beberapa unit kerja untuk membangun sistem informasinya. Tabel hubungan antara basisdata dengan unit kerja penggunanya dapat dilihat di lampiran I
Seperti terlihat pada lampiran II, masing-masing basisdata memiliki penanggungjawab. Secara umum unit kerja penanggungjawab adalah unit kerja pengguna basisdata tersebut atau jika basisdata tersebut digunakan oleh beberapa unit kerja maka penanggungjawabnya adalah unit kerja yang paling banyak menggunakannya. Pengecualian diberikan pada basisdata eksekutif dan beberapa basisdata yang digunakan oleh (hampir) seluruh unit unit kerja seperti “basisdata keuangan” dan “basisdata geografis”, basisdata-basisdata ini ditangani oleh Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi Daerah. VI.5.4. Sistem Informasi Untuk dapat memanfaatkan basisdata yang diterangkan diatas dalam rangka meningkatkan kinerja, efektivitas dan efisiensi unit kerja maka direncanakan adanya suatu sistem informasi terpadu yang menghubungkan seluruh instansi pemerintah di lingkungan pemerintah propinsi Kalimantan Tengah.
Secara umum berdasarkan kepemilikan dan penggunanya sistem informasi yang dipergunakan oleh unit kerja dapat di klasifikasikan menjadi 3 kelompok: -
SI yang dipergunakan oleh unit kerja itu sendiri
-
SI yang dipergunakan oleh beberapa unit kerja
-
SI yang dipergunakan oleh seluruh unit kerja
SI yang dipergunakan oleh unit kerja itu sendiri, dipergunakan untuk menangani informasi yang ada dilingkungan masing-masing, penanggungjawabnya adalah unit kerja itu sendiri.
SI yang dipergunakan oleh beberapa unit kerja, biasanya berisi informasi yang memiliki karakteristik yang sama bagi lebih dari satu unit kerja misalnya SI geografis, atau yang dimanfaatkan oleh lebih dari satu unit kerja misalnya SI eksekutif, penanggungjawabnya adalah unit kerja yang memberikan kontribusi paling besar pada SI tersebut.
SI yang dipergunakan oleh seluruh unit kerja, adalah SI yang dipergunakan oleh seluruh unit
kerja
seperti
SI
Kepegawaian,
SI
Keuangan,
SI
Pengelolaan
Proyek.
Penanggungjawabnya adalah unit kerja yang memberikan kontribusi paling besar pada SI tersebut.
Detail mengenai sistem informasi yang digunakan oleh sebuah unit kerja beserta basisdata dan uraiannya dapat dilihat pada lampiran III. Perlu diingat bahwa jika sebuah sistem informasi menggunakan basisdata tertentu, bukan berarti bahwa seluruh isi basisdata dimanfaatkan akan tetapi mungkin saja hanya sebagian dari basisdata yang berhubungan dengan unit kerja tersebut seperti yang dapat dilihat dari uraian pada masing-masing unit kerja. Dilihat dari fungsinya, maka SI bagi unit kerja dilingkungan Pemprop. Kalimantan Tengah diklasifikasikan menjadi 3 kelompok: -
G-to-B/G-to-C, seperti SI Koperasi dan UKM, SI Perindustrian dan Perdagangan, SI Perijinan, SI Tenaga Kerja dll.
-
G-to-E, seperti SI Pertanian, SI Kehutanan, SI Geografis dll
-
G-to-G, seperti SI Eksekutif, SI Kepemerintahan, SI Kepegawaian dll.
Detail dari klasifikasi tersebut dapat dilihat pada lampiran IV Pembagian diatas diambil dari penekanan yang ada pada setiap SI, jadi bukan berarti bahwa SI Kesehatan hanya memiliki unsur G-to-B/G-to-C saja akan tetapi juga G-to-E dan G-to-G.
VI.5.5. Perkiraan Biaya Pengembagan Infostruktur Perkiraan biaya untuk pengembangan sistem informasi dan unit kerja yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut No
Nama Sistem Informasi
1
Situs web awal Kalteng
2
SI Eksekutif manual
3 4 5 6
SI Pendidikan dan Latihan SI Penelitian dan Pengembangan Daerah SI Pengawasan Daerah SI Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa & Polisi Pamomg Praja SI Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup SI Pemberdayaan Masyarakat SI Kepemudaan dan Olahraga SI Penghubung Pemda SI Koperasi dan UKM
7 8 9 10 11
Biaya (Juta) 102 142 74 74 74 74 74 74 74 74 74
Penanggung Jawab Badan Pengolahan Data & Sistem Informasi Daerah Badan Pengolahan Data & Sistem Informasi Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Penilitian dan Pengembangan Daerah Badan Pengawasan Daerah Badan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa & Polisi Pamomg Praja Badan Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Masyarakat Badan Kepemudaan dan Olahraga Badan Kantor Penghubung Pemda Dinas Koperasi dan UKM
12 13
SI Pariwisata dan Seni Budaya SI Perijinan
82 82
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
SI Kehutanan SI Pertanian SI Kelautan dan Perikanan SI Pertambangan dan Energi SI Kehewanan SI Perhubungan dan Telkom SI Pekerjaan Umum SI Perindustrian dan Perdagangan SI Kesejahteraan Sosial SI Perkebunan SI Tenaga Kerja SI Kependudukan & Transmigrasi SI Penanaman Modal Daerah SI Pertanahan SI Pengolahan Data & SI SI Perpustakaan & Arsip Daerah SI Statistik SI Kepegawaian SI Eksekutif
82 154 154 154 154 196 196 196 180 154 142 116 142 104 142 142 142 316 326
33 34 35 36
SI Pendapatan Daerah SI Kesehatan SI Pendidikan & Kebudayaan SI Keuangan
310 302 302 526
37
SI Pengelolaan Proyek
526
38
SI Pemerintahan
388
39 40
SI Geografis Instalasi aplikasi Groupware (eg. Kantaya) JUMLAH
703 10 7,333
Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Badan Pengolahan Data & Sistem Informasi Daerah Dinas Kehutanan Dinas Pertanian Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Kehewanan Dinas Perhubungan dan Telkom Dinas Pekerjaan Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Kesejahteraan Sosial Dinas Perkebunan Dinas Tenaga Kerja Dinas Kependudukan & Transmigrasi Badan Penanaman Modal Daerah Badan Pertanahan Badan Pengolahan Data & SI Badan Perpustakaan & Arsip Daerah Badan Pusat Statistik Badan Kepegawaian Daerah Badan Pengolahan Data & Sistem Informasi Daerah Dinas Pendapatan Daerah Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Badan Pengolahan Data & Sistem Informasi Daerah Badan Pengolahan Data & Sistem Informasi Daerah Badan Pengolahan Data & Sistem Informasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tabel VI.3: Perkiraan biaya pengembangan infostruktur
VI.6. Pengelolaan Sumber Daya Manusia VI.6.1. Spesifikasi Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola sistem informasi di lingkungan Pemprop Kalteng harus memenuhi spesifikasi berikut:
No
Jenis
Spesifikasi
1.
Administrator
Memanaje user dengan memberikan password dan user id,
sistem
memberikan fasilitas-fasilitas perangkat lunak yang dapat dijalankan oleh user, serta hak-hak user lainnya. Memelihara dan memonitor sistem yang berjalan.
2.
Administrator
Memberikan atau menolak ijin akses database kepada pengguna
3.
4.
basisdata
yang membutuhkan, dan memonitor perkembangan data.
Administrator
Memanaje keamanan sistem komputer dari pihak-pihak yang
security
tidak berkepentingan
Sistem Analis
Memberikan layanan konsultasi internal dan studi kelayakan
dan Desain
untuk analisa dan membuat model organisasi. Membuat analisa bisnis dan desain sistem dari unit kerjanya jika memerlukan sistem informasi.
5.
Administrator
Membangun, memelihara dan memonitor infrastruktur jaringan di
jaringan
lingkungan unit kerjanya. Memberikan konsultasi tentang jaringan kepada staf di lingkungan unit kerjanya yang membutuhkan.
6.
Programmer
Mengimplementasikan Sistem Inormasi Manajemen, situs-situs dll
7.
Teknisi Radio
Menangani Radio Wave LAN yang ada di lingkungan Pmprop.
Wave LAN
Kal. Teng.
Teknisi Komputer
Menangani dan merawat komputer serta jaringan yang ada di unit
8.
kerja masing-masing. 9.
User (operator)
Pengguna sistem dan aplikasi yang berjalan, sehingga memungkinkan lancarnya staf memberikan informasi kepada atasannya. Tabel VI.4: Spesifikasi sumber daya manusia
VI.6.2. Kebutuhan SDM Pengembangan SDM menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi SIMDA di pemerintah propinsi Kalimantan Tengah. Total SDM yang dibutuhkan untuk keseluruhan perangkat pemerintahan propinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai
radio
1
2
Sekretariat Daerah
1
0
0
1
0
6
1
3
3
Dinas Kehutanan
1
0
2
1
1
2
6
0
3
4
Dinas Pertanian
1
0
2
1
1
2
5
0
2
5
Dinas Pertambangan
1
0
2
1
1
2
5
0
3
Wave LAN Teknisi listrik
Teknisi
0
Programmer
1
Desain
0
Security
0
Administrator
0
Sistem
0
Administrator
0
Basisdata
Sekretariat Gubernur
Administrator
1
Jaringan
Nama Lembaga Administrator
No
Teknisi komputer
Sistem Analis dan
berikut :
3
1
0
2
1
1
2
5
1
3
Pekerjaan
1
0
2
1
1
2
6
1
3
Perindustrian
1
0
2
1
1
2
6
0
3
1
0
2
1
1
2
4
0
3
Wave LAN Teknisi listrik
Teknisi
radio
Teknisi komputer
0
Desain
6
Security
2
Administrator
1
Sistem
1
Administrator
2
Basisdata
0
Administrator
1
Jaringan
Programmer
Sistem Analis dan
Nama Lembaga Administrator
No
& Energi 6
Dinas Kelautan dan Perikanan
7
Dinas
Perhubungan
dan Telekomunikasi 8
Dinas Umum
9
Dinas
dan Perdagangan 10
Dinas Koperasi dan Usaha
kecil,
menengah 11
Dinas Kesehatan
1
0
2
1
1
2
6
1
3
12
Dinas Kesejahteraan
1
0
2
1
1
2
5
0
3
1
0
2
1
1
2
4
0
3
Sosial 13
Dinas
Pendidikan
dan Kebudayaan 14
Dinas Perkebunan
1
0
2
1
1
2
6
1
3
15
Dinas Pariwisata dan
1
0
2
1
1
2
4
1
2
Seni Budaya 16
Dinas Tenaga Kerja
1
0
2
1
1
2
5
0
3
17
Dinas
1
0
2
1
1
2
5
0
3
Pendapatan
Daerah 18
Dinas Kehewanan
1
0
2
1
1
2
5
0
3
19
Dinas Kependudukan
1
0
2
1
1
2
5
1
3
1
0
2
1
1
2
5
0
2
0
0
2
1
1
2
2
0
2
1
0
2
1
1
2
6
1
3
dan Transmigrasi 20
Badan Kepegawaian Daerah
21
Badan Pengawasan Daerah
22
Badan Perlindungan
2
1
0
2
1
1
2
5
1
3
1
0
2
1
1
2
3
0
2
1
0
2
1
1
2
5
0
2
1
0
2
1
1
2
4
0
2
Pertanahan
1
0
2
1
1
2
4
0
2
Pengolahan
1
5
8
1
1
2
6
1
3
1
0
2
1
1
2
4
0
2
0
2
1
1
2
1
0
1
1
0
2
1
1
2
1
0
1
1
0
2
1
1
2
1
0
1
1
0
2
1
1
2
1
0
1
Wave LAN Teknisi listrik
Teknisi
radio
Teknisi komputer
0
Desain
5
Security
2
Administrator
1
Sistem
1
Administrator
2
Basisdata
0
Administrator
1
Jaringan
Programmer
Sistem Analis dan
Nama Lembaga Administrator
No
Masyarakat, Kesatuan Bangsa & Polisi Pamong Praja 23
Badan
Pendidikan
dan Latihan 24
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
25
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
26
Badan
Penanaman
Modal Daerah 27
Badan Pengelola dan Pelestarian Lingkungan Hidup
28
Badan Propinsi
29
Badan Data
dan
Sistem
Informasi Daerah 30
Badan Pemberdayaan Masyarakat
31
Badan Perpustakaan
1
dan Arsip Daerah 32
Badan Kepemudaan dan Keolahragaan
33
Badan
Kantor
Penghubung Pemerintah Daerah 34
Badan Pusat Statistik
Wave LAN Teknisi listrik
148
radio
Teknisi komputer
64
Teknisi
Programmer
Desain
Sistem Analis dan
Security
Administrator
Sistem
Administrator
Basisdata
Administrator
Jaringan
Nama Lembaga Administrator
No
Daerah TOTAL
33
5
70
33
32
10
82
Tabel VI.5: Kebutuhan SDM
VI.6.3. Training yang dibutuhkan Di awal implementasi SIMDA terlebih dahulu harus disiapkan personil di bidang administrasi jaringan dan basis data. Persiapan ini dapat berupa penerimaan pegawai baru atau melalui program pelatihan bagi pegawai yang sudah diseleksi. Diharapkan pada awal tahun 2004 sudah terdapat pegawai yang mempunyai kompetensi untuk mengawasi pengembangan sistem informasi eksekutif.
Jenis training yang dibutuhkan untuk pengelolaan jaringan SIMDA dibagi berdasarkan jenis tenaga ahli yang dibutuhkan oleh masing-masing dinas dan badan yang ada dilingkungan Pemprop. Kalteng seperti terlihat pada tabel berikut ini :
Pelatihan jaringan meliputi bidang-bidang : - Network Administrator Teori jaringan TCP/IP, ethernet (IEEE 802.3) Konfigurasi peralatan-peralatan jaringan : gateway, router, bridge, server Sistem Operasi (Linux, Windows, Unix, WinBi) E-mail server, Web Server, DNS Server, Proxy Server Network Security Trouble Shooting
- Network Management Sistem Operasi (Linux, Windows, Unix, WinBi) Desain jaringan (TCP/IP, cabling) E-mail server, Web Server Network Security
WAN/LAN
- Administrator Jaringan Sistem Operasi (Linux, Windows, Unix, WinBi) E-mail server, Web Server, DNS Server, Proxy Server Network Security Trouble Shooting - Security Firewall Enkripsi data Public Key
- Teknisi Komputer Sistem Operasi (Linux, Windows, Unix, WinBi) Desain jaringan (TCP/IP, cabling) WAN/LAN Perangkat keras
Pelatihan basisdata meliputi bidang-bidang : - Sistem Analis dan Desain Analisa dan Desain Sistem Konsep basisdata Managemen organisasi
- Administrator Sistem Sistem Operasi (Linux, Windows, Unix, WinBi) Konsep basisdata SQL Perangkat lunak basisdata
- Administrator Basisdata Sistem Operasi (Linux, Windows, Unix, WinBi)
Konsep basisdata SQL Backup and Recovery Performance tuning Perangkat lunak basisdata
- Programmer Sistem Operasi (Linux, Windows, Unix, WinBi) Konsep basisdata SQL C, Java PHP/CGI/Perl/ASP HTML, XML
Bersamaan dengan pengembangan Sistem Informasi Eksekutif di tahun 2004, diadakan pelatihan Pengenalan Komputer bagi para pimpinan di jajaran perangkat pemerintah propinsi Kalimantan Tengah dan sekertaris dewan perwakilan rakyat daerah yang meliputi eselon I, II dan III serta para pegawai yang akan ditunjuk sebagai trainer. Pelatihan ini meliputi berbagai hal seperti : Introduksi umum Sistem Informasi, termasuk berbagai macam model lisensi Pengenalan komputer : CPU, diskette, CD-ROM, mouse dll Pengenalan Sistem Operasi komputer : MS Windows, Linux, WinBi Pengenalan Program aplikasi umum: pengolah kata, pengolah tabel, presentasi, penjelajah internet, e-mail Pengenalan internet, e-mail, perangkat lunak groupware (Kantaya) Pengenalan Program aplikasi khusus : Sistem Informasi Eksekutif
Pelatihan untuk analis dan programmer WEB dilaksanakan hingga selesai pada tahun 2004 dengan harapan agar mereka yang sudah dilatih akan mampu merawat situs WEB www.kalteng.go.id yang sudah dipindahkan ke dalam jaringan SIMDA dan agar mereka mampu mengembangkan sendiri atau melakukan supervisi dalam pengembangan situs WEB tersebut maupun pengembangan WEB server yang melengkapi Sistem InformasiSistem Informasi di kalangan perangkat pemerintahan propinsi Kalimantan Tengah. Pelatihan tersebut meliputi berbagai hal seperti :
Konsep jaringan internet (ARPANET) termasuk pendaftaran domain agar dikenal dalam jaringan internet Konfigurasi berbagai WEB server : Internet Information Service (IIS), Apache
VI.6.4. Perkiraan Biaya Training Perkiraan biaya untuk training adalah sebagai berikut No.
Jenis Training
1
Administrator Jaringan
2
Administrator
Tenaga Ahli
Lama
Jumlah
Lama
Harga
(Orang)
Training
Kelas
Keseluruhan
(Juta)
33
1 Minggu
3
3 Minggu
66
5
3 Minggu
1
3 Minggu
25
Basisdata 3
Administrator Sistem
70
1 Minggu
7
3 Minggu
70
4
Administrator Security
33
1 Minggu
3
3 Minggu
33
5
Sistem Analis dan
32
1 Minggu
4
2 Minggu
32
Desain 6
Programmer
64
1 Minggu
7
3 Minggu
64
7
Teknisi Komputer
148
1 Minggu
10
3 Minggu
72
8
Teknisi Radio Wave
10
1 Minggu
1
1 Minggu
5
LAN 9
Teknisi Listrik
82
2 Hari
5
1 Minggu
11.85
10
Pengenalan Komputer
66
1 Minggu
7
3 Minggu
33
Jumlah
543
48
411.85
Tabel VI.6: Perkiraan biaya training
VI.7. Kelembagaan dan Perundang-undangan VI.7.1. Peraturan Daerah tentang SIMDA Pengembangan kelembagaan dan perundang-undangan adalah hal-hal yang pertama harus dilakukan dalam implementasi SIMDA. Perundangan di bidang ini dibutuhkan sebagai landasan hukum yang akan menjaga kesinambungan dan memperjelas partisipasi, tanggung-jawab dan hak dari masing-masing perangkat pemerintahan propinsi Kalimantan Tengah dalam pengoperasian SIMDA.
Beberapa hal yang perlu dibuatkan landasan hukumnya adalah :
1. SOP proses pengusulan proyek-proyek sistem informasi 2. Tugas dan Wewenang unit kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi dalam pengembangan, implementasi dan operasional SIMDA, serta 3. Tanggung-jawab dan wewenang masing-masing perangkat pemerintahan propinsi Kalimantan Tengah dalam pengadaan data-data yang dibutuhkan. 4. Keamanan dam legalitas transaksi, perlindungan privacy 5. Tenaga Fungsional Komputer
Pemerintah Provinsi Usulan Proyek Pertimbangan
UK Pengolahan Data dan Sistem Informasi
Ditolak / Diterima
Koordinasi Pelaksanaan
Unit Kerja
RISIMDA
Gambar VI.5: Proses Pengusulan Proyek Sistem Informasi
Pada Gambar VI.5 proses pengusulan proyek sistem informasi untuk kebutuhan intenal suatu unit kerja mengikuti alur sebagai beikut. Unit kerja mengusulkan proyek kepada pemerintah provinsi Pemerintah meminta masukkan dari unit kerja pengolahan data dan sistem informasi (UKPDSI) tentang kelayakan proyek yang diusulkan UKPDSI mempelajari usulan proyek SI dan membandingkan dengan RISIMDA lalu memberikan pertimbangan pada pemerintah provinsi Pemerintah provinsi memutuskan apakah usulan proyek tersebut layak atau tidak Hasil uji kelayakan dikirim ke pemerintah provinsi Pemerintah provinsi menyampaikan keputusan ditolak atau diterima pada unit kerja yang bersangkutan
Jika usulan proyek diterima, pada saat proyek berjalan harus tetap berkoordinasi dengan unit kerja pengolahan data dan informasi
VI.7.3. Struktur Organisasi Unit Kerja Pengolahan Data dan Informasi Di lihat dari sektor kelembagaan seperti terlihat pada Gambar VI.6 diberikan usulan mengenai struktur dari unit kerja pengolahan data dan sistem informasi. Mengingat strategis dan pentingnya posisi unit kerja tersebut dimana unit kerja tersebut akan berhubungan langsung dengan bada-badan dan dinas-dinas yang berada dilingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah, maka sebaiknya unit kerja pengolahan data dan sistem informasi berada pada tingkatan eselon yang sama dengan badan/dinas.
Usulan struktur organisasi Pengolahan Data dan Informasi berdasarkan tugas dan fungsi dari unit kerja adalah :
KEPALA BADAN PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI
KEPALA BAGIAN
KEPALA BAGIAN
KEPALA BAGIAN
BAGIAN PELAYANAN TEKNOLOGI
BAGIAN AUDIT DAN KEBIJAKAN
BAGIAN PELAYANAN INFORMASI
Kepala Sub Bagian
Kepala Sub Bagian
Kepala Sub Bagian
Kepala Sub Bagian
Kepala Sub Bagian
Kepala Sub Bagian
Subag Pendukung Teknologi
Subag Telekomunikasi
Subag Audit Teknologi
Subag Pengembangan Kebijakan
Subag Sistem Informasi
Subag Manajemen Informasi
Pusat Konsultasi Help Desk
Pusat Pelayanan Mail dan Direktori
Data Warehousing dan Mining
Pusat Pelayanan Akses Komputer Jarak Jauh
Merencanakan dan Mengembangkan Kebutuhan piranti keras dan lunak di lingkungan Pemprop Kalteng
Manajemen Portal
Pendukung Komputasi untuk Eksekutif
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Baru dan Penerapannya
Integrasi Sistem Informasi
Pendukung Pengambil Keputusan
Pengadaan Training
Pengamanan Jaringan
Pengembangan Piranti Lunak
Manajemen Performa Sistem Informasi
Pusat Konsultasi Teknologi
Pusat Pelayanan Operasional Jaringan
Manajemen Solusi Teknologi Informasi
Administrasi Server Manajemen Data
Tugas dan Fungsi
Gambar VI.6: Usulan Struktur Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi
