BAB IV GELIAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KOTA MOJOKERTO

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB IV GELIAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KOTA MOJOKERTO

C. Pembangunan Desa Eks-Gelandangan Daerah atau kawasan yang menjadi tempat tinggal eks-gelandangan secara geografis berada di Kota Mojokerto bagian barat. Tempat tinggal eksgelandangan terdiri dari dua lingkungan, yaitu Lingkungan Cakarayam Baru dan Lingkungan Balongcangkring 2166. Kawasan yang menjadi tempat tinggal eksgelandangan ini dikelola di bawah lembaga sosial yang bernama Yayasan Majapahit. Yayasan ini bekerja sama dengan Pemerintah Kota Mojokerto dalam membinan aneka tuna, seperti tuna wisma, gelandangan, pengemis dan tuna susila167. Pendirian Yayasan Majapahit mulai dirintis oleh Lurah Mentikan yang bernama Suwono Blong pada tahun 1966. Pendiriannya diawali dengan keberadaan gelandangan di wilayah teritorial Desa Mentikan sebanyak tujuh kepala keluarga dengan jumlah 21 orang. Keberadaan gelandangan ini, kemudian oleh Lurah Mentikan yang saat itu dijabat oleh Suwono Blong memperbolehkan untuk tinggal di lembaga sosial desa berupa ruangan yang terdapat di Kantor 166

Lingkungan Cakarayam baru secara administratif masuk dalam Kelurahan Mentikan, sedangkan Lingkungan Balongcangkring masuk dalam Kelurahan Pulorejo. Pemakaian istilah lingkungan sama dengan istilah dukuh yang secara administratif wilayahnya berada di bawah desa atau kelurahan. 167

Yayasan Majapahit merupakan sebuah yayasan sosial yang didirikan Oleh Bapak Suwono Blong yang merupakan Lurah Mentikan. Yayasan ini berdiri sejak tahun 1969 yang menaungi dan membina aneka tuna. Arsip Surat Notaris Soebono. 78 Skripsi

KOTA MOJOKERTO PADA MASA PEMERINTAHAN WALIKOTA SAMIOEDIN 1979-1989

SARI RAHMAWATI


79

Kelurahan Mentikan. Pada tahun 1970an, jumlah gelandangan yang tinggal di Yayasan Majapahit semakin meningkat. Peningkatan itu disebabkan karena banyak gelandangan yang berasal dari daerah Kabupaten atau Kota Mojokerto, daerah Krian, dan Sidoarjo yang meminta kepada pengurus yayasan agar diperbolehkan tinggal di Yayasan Majapahit. Adanya jumlah yang semakin meningkat tersebut kemudian pada tahun 1971 dilakukan pemindahan ke lokasi yang baru168. Pemindahan Yayasan Majapahit ke lokasi atau lahan yang baru ini merupakan usaha dari Lurah Suwono Blong yang membeli lahan persawahan dengan dana pribadi169. Pemindahan Yayasan Majaphit ke lahan yang baru ini kemudian di bagi menjadi dua lingkungan, yaitu Lingkungan Cakarayam Baru dan Lingkungan Balongcangkring. Di Lingkungan Cakarayam Baru digunakan untuk menampung aneka tuna seperti tuna wisma, gelandangan, dan pengemis. Kemudian di Lingkungan Balongcangkring digunakan sebagai tempat khusus lokalisasi tunasusila. Awalnya tuna susila ini beredar di dalam Kota Mojokerto yang tersebar di beberapa tempat. Pusat persebaran lokasi tuna susila pada tahun 1970an berada di pasar burung yang berada di Sentanan, oleh masyarakat tempat ini dikenal dengan nama Gang Titi’an. Pada tahun 1972, tuna susila dipindahkan di Lingkungan Balongcangkring yang dibina oleh Lembaga Sosial Yayasan

168

Wahyudi Sudomo, “Rehabilitasi Pondok Sosial Yayasan Majapahit di Mojokerto”, (Skripsi, tidak diterbitkan pada Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Kristen Petra, 1987), hlm. 13. 169

Wawancara dengan Bapak Sentot (50 tahun) pada tanggal 14 Mei 2014 di Cakarayam Baru, RT: 3, RW: 3 Kelurahan Mentikan, Kota Mojokerto.

Skripsi


SARI RAHMAWATI


80

Majapahit170. Sejak pemindahan tuna susila ke kawasan Balongcangkring yang dijadikan sebagai tempat lokalisasi mempunyai ijin yang resmi dari Pemerintah Kota Mojokerto171. Pembangunan baik infrastuktur maupun suprastruktur di Yayasan Majapahit ini sangat lambat karena bantuan dari pemerintah sangat terbatas. Di dua daearah ini kemudian oleh pemerintah bekerja sama dengan pengurus yayasan mendirikan tempat tinggal berupa barak-barak berkotak-kotak yang dibangun dengan dana sumbangan pemerintah daerah dan dana yayasan. Dalam keberlangsungan selanjutnya, Lurah Suwono Blong menggagas untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi kalangan tuna wisma dengan mendirikan wadah arisan yang difungsikan untuk membangun rumah murah bagi para tuna. Arisan itu setiap harinya menyisihkan uang dari pendapatannya sejumlah Rp 100, dikalikan 10 hari dengan jumlah kepala keluarga yang saat itu mencapai 175 kepala keluarga. Sehingga setiap 10 hari sekali berhasil didirikan 1 rumah yang kemudian terus bergilir172. Rumah ini didirikan di atas tanah milik Yayasan Majapahit, sehingga masyarakat yang tinggal di yayasan ini hanya berhak

170

Wawancara dengan Bapak Irfan Sugiyanto (60 tahun) pada tanggal 1 Maret 2014 di Jalan Argopuro 1 Nomor 11 Kota Mojokerto. 171

Wawancara dengan Bapak Sentot (50 tahun) pada tanggal 14 Mei 2014 di Cakarayam Baru, RT: 3, RW: 3 Kelurahan Mentikan, Kota Mojokerto. 172

Wawancara dengan Bapak Edi Meimunandar (54 tahun) pada tanggal 11 Desember 2013 di Kantor Pemerintah Kota Mojokerto Bagian Pembangunan, Jalan Gajah Mada Nomor 145, Kota Mojokerto.

Skripsi


SARI RAHMAWATI


81

menempati, merawat dan tidak berhak untuk menjual, sedangkan status tanah tetap menjadi hak milik yayasan173. Gambar. 5. Rancagan Perumahan Tuna Wisma di Yayasan Majapahit

Sumber: Koleksi Badan Arsip Kota Mojokerto

Program yang digagas Suwono Blong ini kemudian dilanjutkan dalam meja kerja Pemerintah Kota Mojokerto. Pada masa pemerintahan Walikota Samioedin berhasil mendirikan sejumlah 9 rumah dibangun di Lingkungan Cakarayam Baru, kemudian program perumahan murah ini diperluas untuk tukang becak di Kota Mojokerto174. Keberhasilan pemeliharaan dan pendirian rumah murah untuk aneka tuna dan tukang becak di Kota Mojokerto ini kemudian mendapatkan penghargaan kalpataru. Pada tahun 1984 Kota Mojokerto menjadi pemenang I tingkat nasional dalam kategori peningkatan kualitas pemukiman dan

173

Wawancara dengan Bapak Sentot (50 tahun) pada tanggal 14 Mei 2014 di Cakarayam Baru, RT: 3, RW: 3 Kelurahan Mentikan, Kota Mojokerto. 174

Wawancara dengan Bapak Edi Meimunandar (54 tahun) pada tanggal 11 Desember 2013 di Kantor Pemerintah Kota Mojokerto Bagian Pembangunan, Jalan Gajah Mada Nomor 145, Kota Mojokerto.

Skripsi


SARI RAHMAWATI


82

martabat manusia. Monumen kalpataru ini kemudian di abadikan di depan Kantor Pemerintah Kota Mojokerto yang berada di Jalan Gajahmada175. Pada tahun 1982, berbagai program pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga

terus dilakukan pemerintah.

Pembinaan yang dilakukan di yayasan ini antara lain program menjahit dengan upaya pemerintah memberikan bantuan berupa mesin jahit serta perlatannya kepada para pengangguran yang terdiri banyak anak putus sekolah, serta bantuan peralatan dan pelatihan pembuatan krupuk176. Untuk bantuan paket mesin jahit dan peralatan perbengkelan sepeda

diberikan kepada para Karang Taruna

Kelurahan Mentikan. Pemberian bantuan ini diserahkan oleh Sumantri yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sub-bagian Direktorat Pemerintah di Balai Kelurahan Mentikan yang terletak di Jalan Brawijaya Kota Mojokerto. Bantuan yang diserahkan ini tidak menjadi hak milik pribadi, tetapi berstatus menjadi milik bersama dan berhak untuk memakai, serta tidak berhak untuk menjual177. Pada tahun 1980an di Yayasan Majapahit ini dibangun satu unit gedung sekolah sebagai tempat belajar anak-anak yang tinggal di yayasan ini. Semula gedung sekolah ini berdinding bambu. Atas kebijakan Walikota Samioedin, gedung sekolah ini dibangun menjadi berdinding tembok. Gedung sekolah yang

175

Wawancara dengan Bapak Edi Meimunandar (54 tahun) pada tanggal 11 Desember 2013 di Kantor Pemerintah Kota Mojokerto Bagian Pembangunan, Jalan Gajah Mada Nomor 145, Kota Mojokerto. 176

Wawancara dengan Bapak Edi Meimunandar (54 tahun) pada tanggal 11 Desember 2013 di Kantor Pemerintah Kota Mojokerto Bagian Pembangunan, Jalan Gajah Mada Nomor 145, Kota Mojokerto. 177

Skripsi

“Karang Taruna Desa Mentikan Dibantu”, dalam Karya Darma, 3 April 1982.


SARI RAHMAWATI


83

berukuran 10 m kali 6 m digunakan untuk menampung pendidikan anak-anak kompleks yang dinaungi oleh Yayasan Majapahit. Pemakainan gedung ini dilakukan secara bergantian. Tidak hanya itu, bantuan berupa alat alat tulis juga sering diterima murid-murid. D. Renovasi Pasar Pasar adalah suatu tempat bertemunya penjual atau lembaga niaga dengan pembeli atau konsumen, yang diusahakan secara berkelompok dan terbuka untuk umum baik yang bersifat sementara atau permanen178. Pasar memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup penduduk Kota Mojokerto, dimana proses distribusi merupakan proses yang sangat penting dalam menyalurkan barang produksi kepada masyarakat yang dilakukan melalui pasar. Dalam hubungannya dengan kekuasaan yang ditimbulkan oleh pelapisan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat, pasar dapat menjadi makna simbolis dari penguasa atau pemerintah. Dengan adanya pasar dapat dikatakan bahwa diwilayah tersebut keamanan terjamin untuk melakukan transaksi. Dengan demikian penguasa atau pemerintah dianggap berhasil memberikan perlindungan terhadap rakyatnya untuk melakukan kegiatan ekonomi secara damai, selain itu pasar juga digunakan sebagai mekanisme kontrol oleh pemerintah yang dapat mempengaruhi pemasukan pajak179.

178

Rudi, P Lilananda, Transformasi Pasar Tradisional Perkotaan di Surabaya, (Surabaya: Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Kristen Petra, Pusat Studi Pemukiman dan Perencanaan, 1997), hlm. 6. 179

Titi Surti Nastiti, Pasar di Jawa: Masa Mataram Kuno Abad VII-XI Masehi, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 2003), hlm. 53.

Skripsi


SARI RAHMAWATI


84

Pasar yang berada di Kota Mojokerto mempunyai letak yang strategis. Pasar Kliwon adalah salah satu pasar yang berada di pusat pertokoan Kota Mojokerto, serta berada pada pada jalur lalu lintas utama di tepi Jalan Majapahit. Kawasan ini merupakan kawasan pecinan yang sejak dulu menjadi pusat perdagangan yang paling ramai di Kota Mojokerto. Sejak awal didirikan, Pasar Kliwon merupakan pasar tradisional yang hanya memiliki beberapa toko dan hanya terdapat tiga los pasar180. Pemerintah Kota Mojokerto memberikan perhatian khusus terhadap Pasar Kliwon. Terlebih dengan kondisi pasar yang tidak teratur telah membuat Pemerintah Kota Mojokerto merencanakan pembangunan di dalam pasar ini. Di Pasar Kliwon terdapat dua jenis pedagang, yang pertama adalah pedagang liar yang sebagian besar merupakan pedagang kecil dengan modal yang sangat terbatas. Keberadaan pedagang kecil ini sulit dihilangkan begitu saja, karena sektor yang tidak mampu menampung mereka. Pedagang jenis ini tidak memerlukan warung tetap atau toko tetapi hanya bermodalkan rombong atau keranjang sunggi. Jenis pedagang lainnya adalah pedagang tetap yang berada di dalam pasar. Pedagang jenis ini termasuk pedagang yang mengerti tentang peraturan pasar, organisasi pasar dan struktur pasar, serta mereka mau di organisir secara baik di dalam pasar181. Untuk mengatasi segala permasalahan pedagang terutama yang ditimbulkan oleh pedagang kecil tersebut Pemerintah Kota 180

“Pasar Kliwon dipugar dengan Rp. 55 Juta”, dalam Jawa Pos, 7 Mei 1979.

181

“Pembentukan Bank Pasar: Untung dan Ruginya”, dalam Pewarta Surabaya, 11 Agustus 1952. mengutip Takun Musdha Wirhantoro, “Pasar Wonokromo 19501955”, (Skripsi, tidak diterbitkan pada Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, 2007), hlm. 34-35.

Skripsi


SARI RAHMAWATI


85

Mojokerto pada tahun 1978 mengambil kebijakan untuk mengatur kembali kondisi Pasar Kliwon agar teratur dan tertata dengan baik. Pada akhir tahun 1978, pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan pembaharuan (renovasi) terhadap pasar Kliwon yang dibangun dengan dana Inpres tahun 1977 dimana pembangunannya dimulai sejak tanggal 6 November 1978. Pemugaran Pasar Kliwon dilakukan oleh CV Sinar Mojokerto. Pada waktu pemugaran atau renovasi ini kemudian didirikan 6 los pasar berukuran 7 meter kali 21 meter dengan konstruksi besi dan beratap asbes bergelombang serta dilengkapi dengan kantor, kamar mandi dan WC182. Gambar. 6. Renovasi Pasar Kliwon tahun 1979

Sumber: Koleksi Badan Arsip Kota Mojokerto

Pasar Kliwon yang awalnya hanya mempunyai beberapa toko. Pasca renovasi memiliki 16 toko atau bedak yang masing-masing berukuran 3,5 kali 5 meter dan 2 toko atau bedak berukuran 3,5 kali 6 meter. Bangunan Pasar kliwon 182

“Pasar Kliwon Untuk Menampung Golongan Ekonomi Lemah”, dalam Surabaya Post, 12 Maret 1981.

Skripsi


SARI RAHMAWATI


86

setelah di renovasi juga dilengkapi dengan saluran got-got untuk pembuangan air, pemasangan instalasi listrik, serta pengaspalan jalan di sekeliling pasar183. Jumlah pedagang yang dapat ditampung dalam Pasar Kliwon semakin banyak, yaitu sejumlah 115 orang dengan rincian untuk pedagang yang akan menempati los sebanyak 97 orang, untuk pedagang kios sebanyak 18 orang184. Sedangkan yang dimanfaatkan untuk pedagang kaki lima yang berupa pedagang kain menempati bedak berukuran 3,5 meter kali 5 meter, dan ditambah 2 bedak berukuran 3,5 meter kali 6 meter. Pembagian tempat dan toko serta bedak diatur dengan rincian untuk palen, buku-buku dan buah-buahan sebanyak 23 orang yang semula menempati pinggir-pinggir pasar lama185. Gambar. 7. Pasar Kliwon Setelah di Renovasi tahun 1979

Sumber: Jawa Pos, 7 Mei 1979

183


184

“Pasar Kliwon Untuk Menampung Golongan Ekonomi Lemah”, dalam Surabaya Post, 12 Maret 1981. 185

Skripsi



SARI RAHMAWATI


87

Pembangunan Pasar Kliwon menurut laporan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto menghabiskan dana sebesar Rp 55.000.000 termasuk biaya peluncuran. Pembangunan selesai pada tanggal 30 April 1979, kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 1979 Pasar Kliwon diresmikan. Dalam peresmian itu dihadiri oleh Samioedin selaku Walikota Mojokerto, Pembantu Gubernur di Surabaya Susanto Hariasmono beserta istrinya, Bupati Fatchurrochman beserta istrinya. Para calon penghuni pasar juga hadir unruk menyaksikan acara peresmian Pasar Kliwon yang baru. Pemakaian Pasar Kliwon secara resmi ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Ibu Susanto. Setelah penandatangan prasasti kemudian panitia melepaskan

balon

untuk memeriahkan acara peresmian Pasar Kliwon yang baru186. Selain kebijakan perbaikan Pasar Kliwon, pada masa pemerintahan Walikota Samioedin juga mengambil kebijakan untuk melakukan penataan di Pasar Tanjung Kota Mojokerto. Pasar Tanjung pada tahun 1960an pernah mengalami kebakaran. Renovasi pasca kebakaran di Pasar Tanjung telah dilakukan pada masa pemerintahan Walikota Chabib Sjarbini. Renovasi pasar dilakukan atas kesepakatan kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta. Pihak swasta berperan sebagai pemodal yang membiayai seluruh pembangunan, tetapi pedagang nantinya harus membayar sewa los dengan sistem mencicil selama tiga tahun187.

186

“Pasar Kliwon Untuk Menampung Golongan Ekonomi Lemah”, dalam Surabaya Post, 12 Maret 1981. 187

Wawancara dengan Bapak Irfan Sugijanto (60 tahun) pada tanggal 2 Maret 2014 di Jalan Argopuro 1 Nomor 11 Wates, Kota Mojokerto.

Skripsi


SARI RAHMAWATI


88

Pada masa pemerintahan Walikota Samioedin tidak banyak mengambil kebijakan pembangunan terhadap Pasar Tanjung. Perbaikan terfokus pada pembentukan tim khusus pengaturan penempatan pedagang di Pasar Tanjung yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1982 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 511.2/ 344/ 416.31/ 82188. Susunan keanggotaan tim khusus pengaturan penempatan pedagang Pasar Tanjung itu antara lain: Tabel. 9. Susunan Keanggotaan Tim Pengaturan Penempatan Pedagang Pasar Tanjung Jabatan Pelindung

Nama H. R. Moch. Samioedin B.A

Penasehat

-

Ketua

Drs. Slamet Harijadi

Wakil Ketua

Drs. Masdra M. Jasin

Sekretaris Anggota-anggota

Drs. Achmad Salim Sawardi A. Syakir Mukti, S.H Y. Danang Sumarto Soetrisno Poernomo, S Sri Hadi Sedjati, B. A M. I. Subono, B. A.

Instansi Walikota Mojokerto Badan Pertimbangan Kota Mojokerto Sekretaris Kota Mojokerto Kepala Inspektorat Kota Mojokerto Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto Kepala Bagian Pembangunan Kota Mojokerto Kepala Sub. Bag Ketertiban Kota Mojokerto Kepala Unit Pasar Kota Mojokerto Kepala Masrkas wilayah pertahanan Sipil Kota Mojokerto Kepala bagian perekonomian Kota Mojokerto Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Kota Mojokerto.

Sumber: Tabel diolah dari Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Mojokerto Nomor HK. 32 Tahun 1982.

188

Skripsi

Arisp Nomor HK. 32 Tahun 1982. Koleksi Badan Arsip Kota Mojokerto


SARI RAHMAWATI


89

Pembentukan tim khusus tersebut mempunyai tugas antara lain: 1. Mengadakan pengaturan penempatan terhadap kios/ toko/ bedak dan los pasar tanjung di sebelah timur, barat dan selatan. 2. Mengadakan rumusan sistim pembayaran sewa menyewa kios/ toko/ bedak/ dan los pasar tanjung di sebelah timur, barat dan selatan. 3. Melaporkan

dan

mempertanggung

jawabkan

mengenai

hasil

pelaksanaan tugas pengaturan tempat dan sistim pembayaran kepada Walikota Mojokerto189. Atas kebijakan walikota dengan pembentukan tim khusus pengaturan penempatan pedagang di Pasar Tanjung di sebelah timur digunakan sebagai tempat atau kios buah-buahan, disebelah utara dekat dengan pintu masuk pasar ditempati sebagai kios pedagang pakaian dan sejenisnya, di bagian barat digunakan sebagai tempat kios pedagang palawija, sayur-sayuran, daging dan lain-lain, dibagian tengah digunakan sebagai tempat toko/kios grosir kebutuhan sehari-hari190. C. Perluasan Wilayah Kota Istilah perluasan dipakai untuk menggambarkan sebuah daerah yang mengalami pertambahan luas secara administratif. Dalam hal ini tidak dipakai istilah pemekaran karena dalam istilah “pemekaran daerah” lazim digunakan untuk menggambarkan fenomena pertambahan daerah otonom baru dimana dalam 189

Arsip Nomor HK. 32. Tahun 1982, Koleksi Badan Arsip Kota Mojokerto.

190


Skripsi


SARI RAHMAWATI


90

proses tersebut terjadi perpisahan atau perpecahan suatu wilayah untuk membentuk unit administrasi lokal baru191. Wilayah Kota Mojokerto sejak ditetapkan menjadi daerah otonomi kota kecil berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950192 merupakan sebuah kota terkecil di Jawa Timur. Luas wilayah Kota Mojokerto pada tahun 1950 adalah 7,25 km2. Dari luas wilayah tersebut, Kota Mojokerto yang hanya terdiri dari satu kecamatan yaitu Kecamatan Kota Mojokerto yang membawahi 12 kelurahan. Pada tahun 1974, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 statusnya berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto. Selama beberapa kali mengalami perubahan status hingga tahun 1981, wilayah Kota Mojokerto tetap dan tidak mengalami

perkembangan dalam arti perluasan

wilayah193. Peta wilayah kota Mojokerto sebelum mengalami perluasan wilayah dapat dilihat pada gambar 8.

191

H. R. Makagansa, Tantangan Pemekaran Daerah, (Yogyakarta: FusPad, 2008), hlm. 17. 192

Arisp Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 tahun 1982 tentang perubahan batas wilayak Kotamadya Mojokerto. 193

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya, Karya Lima Tahun DPRD Kotamadya Dati II Mojokerto (Kurun Waktu Tahun 1977-1982) Sebagai Wakil Rakyat, (Mojokerto: Pemerintah Kotamadya Mojokerto, 1982), hlm. 28.

Skripsi


SARI RAHMAWATI


91

Gambar. 8. Peta Kota Mojokerto Sebelum Perluasan Wilayah (1950-1981)

Sumber: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya, Karya Lima Tahun DPRD Kotamadya Dati II Mojokerto (Kurun Waktu Tahun 1977-1982) Sebagai Wakil Rakyat, (Mojokerto: Pemerintah Kotamadya Mojokerto, 1982), hlm.17.

Wilayah Kota Mojokerto yang sempit dengan penduduk yang terus berkembang dengan pesat. Urbanisasi yang selalu menjadi problem kota yang disebabkan adanya keterpusatan kesempatan kerja di kota. Jumlah penduduk di Kota Mojokerto pada tahun 1971 sejumlah 57.295 jiwa, jumlah ini kemudian terus mengalami kenaikan. Pada tahun 1979 menjadi 66.289 jiwa, tahun 1980 sejumlah 68.507, kemudian pada tahun 1981 menjadi 68.642 jiwa194. Mojokerto sendiri yang hanya terdiri satu kecamatan dengan luas wilayah hanya 7,25 km²,

194

Slamet Harijadi, Satu Dasawarsa Pengabdianku, (Mojokerto: Pemerintah Kotamadya Mojokerto, 1989), hlm. 4.

Skripsi


SARI RAHMAWATI


92

jika dikalkulasi kepadatan penduduk saat itu mencapai 9000 jiwa/ km2, dengan keadaan penduduk yang hampir 80% berada di wilayah kota195. Adanya perkembangan penduduk yang terus mengalami kenaikan tersebut pasti akan mempengaruhi perkembangan kota. Kepadatan penduduk ini juga telah menjadi menghambat pembangunan yang terbentur masalah tersedianya tanah. Kepadatan penduduk Kota Mojokerto sebelum perluasan wilayah tersaji dalam tabel berikut: Tabel. 10. Data Penduduk Wilayah Kota Mojokerto Tahun 1980 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kelurahan Magersari Gedongan Purwotengah Kauman Mentikan Sentanan Balongsari Jagalan Miji Kranggan Wates Kedundung Jumlah

Luas (Ha) 32,892 14,679 13,469 18,635 18,900 13,850 82,660 16,555 39,600 113,307 132,095 228,575 725,417

Jumlah Penduduk 6. 121 Jiwa 3.180 Jiwa 3.031 Jiwa 4.390 Jiwa 7.628 Jiwa 4.031 Jiwa 8.015 Jiwa 4.825 Jiwa 8.327 Jiwa 9.576 Jiwa 3.840 Jiwa 5.543 Jiwa 68.507 Jiwa

Sumber: Slamet Harijadi, Satu Dasawarsa Pengabdianku, (Mojokerto: Pemerintah Kotamadya Mojokerto, 1989), hlm. 2.

195

“Mojokerto Kota terpadat penduduknya”, dalam Surabaya Post, 6 februari 1980. Kepadatan penduduk di Kota Mojokerto telah melebihi kepadatan penduduk Kota Surabaya yang saat itu sekitar 7000 jiwa/km2 dan Kota jakarta yang mencapai sekitar 6000 jiwa/km“.

Skripsi


SARI RAHMAWATI


93

Usaha perluasan wilayah Kota Mojokerto sudah muncul sejak masa pemerintahan Walikota Chabib Sjarbini dan pada masa pemerintahan Walikota Soehartono196.

Gagasan

Walikota

Chabib

Sjarbini

untuk

terlaksananya

pembangunan kota diperlukan perluasan wilayah kota untuk dua kecamatan lagi. Untuk menunjang gagasannya tersebut, Walikota Chabib Sjarbini mendatangkan tim riset dan perencanaan dari ITB yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Marga dan Instansi lintas sektor setempat. Tim riset dan perencanaan Kota Mojokerto ini menghasilkan sebuah masterpalan dan menyimpulkan bahwa Kota Mojokerto akan diperluas dengan dua kecamatan lagi. Secara alami perluasan itu bergerak ke arah timur atau selatan. Wacana perluasan wilayah kota tersebut semakin kuat dengan dibentuknya BAPEDA melalui Surat Keputusan Nomor 28/11/1969 tertanggal 24 Februari 1969. Namun rencana ini gagal karena terdapat beberapa proses dan prosedur yang harus ditaati dengan mengacu pada Instruksi Gubernur197. Menurut Gubernur Jawa Timur perluasan fisik wilayah administrasi Kota Mojokerto dan kota lainnya harus berjalan melalui proses konstitusi, dimana pelaksanaannya mengacu pada Instruksi Gubernur Nomor PM.012.4/142/1978 tanggal 19 Oktober 1978, upaya perluasan wilayah Kota Mojokerto kembali dilakukan masa pemerintahan Walikota Soehartono. Meskipun instruksi dan

196

Chatib Sarbini merupakan Walikota Mojokerto periode tahun 1968-1974, dan Soehartono merupakan walikota Mojokerto periode tahun 1974-1979, kemudian walikota setelahnya adalah Samioedin tahun 1979-1989. Wahyudi, Seraut Wajah Kota Mojokerto dalam Sorotan Pers, (Mojokerto: Pemerintah Kotamadya Mojokerto, 1982), hlm. 261. 197

Abdullah Masrur, Birokrat Tanpa Keberanian Tanpa Hati Nurani, (Bogor: Swawedar 69, 2001), hlm. 86.

Skripsi


SARI RAHMAWATI


94

wacana perluasan sudah matang dilakukan, namun kesepakatan antara bupati dan walikota juga gagal dilakukan. Pada tahun 1978, berdasarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: PM. 012.4/1421/1978 tanggal 19 Oktober 1978 tentang usaha dan upaya pemekaran wilayah daerah, atas instruksi gubernur ini kemudian Kepala Dearah Tingkat II Kabupaten dan Kota Mojokerto mengadakan tukar pendapat tentang persiapan-persiapan pemekaran kota, baik sebagai pihak yang akan menyerahkan atau menerima. Dalam pertemuan ini kedua-duanya telah sepakat untuk menyerahkan 6 desa, meskipun kesepakatan antara dua belah pihak telah dicapai namun masalah pemekaran kota belum ada keputusan yang konkrit dari pemerintah pusat198. Sampai pada masa pemerintahan Walikota Soehartono berakhir, rencana perluasan wilayah Kota Mojokerto belum dilakukan, kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan Walikota Samioedin. Usaha perluasan Wilayah yang dilakukan pada masa pemerintahan Walikota Samioedin dilakukan dengan menugaskan Masdra M. Jasin untuk menemui pemerintah pusat dan tim ahli di Jakarta. Hasil yang diperoleh dalam pertemuan itu adalah perluasan wilayah akan dilakukan ke arah selatan meliputi Desa Sooko, Japan, Jampirogo, kemudian ke arah barat ke Desa Surodinawan, Prajurit Kulon, ke arah timur ke Desa Meri199. Ketika Masdra M. Jasin kembali ke Mojokerto, Walikota Samioedin pada tanggal 5 Maret 1979 di depan muspida Kota dan Kabupaten Mojokerto memaparkan hasil dari wacana pemerintah pusat 198

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto, log. cit.

199


Skripsi


SARI RAHMAWATI


95

yang mengarahkan agar perluasan wilayah dilakukan ke daerah Kecamatan Sooko dan Puri. Perluasan ini belum mendapat persetujuan dari Bupati Mojokerto, karena beberapa aset kabupaten banyak terdapat di daerah Kecamatan Sooko. Kondisi ini menimbulkan sedikit konflik, terlebih lagi banyak

media yang

mengekspose. Kondisi ini membuat Bupati Fatchurrohman tersinggung dan terkesan memperlambat proses perluasan wilayah Kota Mojokerto200. Usaha perluasan wilayah kembali di bahas dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten dan Kota Mojokerto ke 35. Dalam sidang tersebut Bupati Mojokerto memutuskan bahwa berdasarkan pertimbangan tentang batas wilayah, perluasan dilakukan ke arah barat dan timur. Perluasan tidak mungkin dilakukan ke utara sungai brantas, karena dapat mengganggu kelangsungan perbatasan tersebut. Juga tidak dilakukan ke arah timur karena akan terbentur pada desa-desa yang merupakan daerah industri penting yang telah di rencanakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto201. Hasil kesepakatan perluasan wilayah ini tidak sesuai dengan wacana pemerintah pusat, karena perluasan wilayah tidak mungkin dilakukan ke wilayah Kecamatan Sooko bagian selatan yang banyak terdapat aset milik Kabupaten Mojokerto. Kesepakatan yang diperoleh antara Bupati dan Walikota Mojokerto dengan memasukkan 6 desa. Enam desa tersebut terdiri dari 2 desa yang berasal dari Kecamatan Puri yaitu Desa Gunung Gedangan dan Desa Meri. kemudian 4 200

Wawancara dengan Bapak Abdullah Masrur (62 tahun) pada tanggal 11 desember 2013 di Jalan Sawunggaling Nomor 14 Kota Mojokerto. 201

“Pemekaran Wilayah Kotamadya Mojokerto dibahas DPRD”, Surabaya Post, tanggal 7 Maret 1979,

Skripsi


dalam

SARI RAHMAWATI


96

desa berasal dari Kecamatan Sooko diantaranya adalah Desa Surodinawan, Desa Blooto, Desa Pulorejo, dan Desa Prajurit Kulon202. Pada tahun 1982, kesepakatan akhir antara Walikota Mojokerto dan Bupati Mojokerto tercapai dengan kesepakatan bahwa Kota Mojokerto terdiri dari dua kecamatan yang dibagi menjadi Kecamatan Mojokerto Barat yang berkedudukan di Prajurit Kulon, dan Kecamatan Mojokerto Timur yang berkedudukan di Kecamatan Magersari. Kecamatan Prajurit kulon terdiri dari Kelurahan Kauman, Mentikan, Miji, Kranggan, Pulorejo, Prajurit Kulon, Blooto dan Surodinawan. Sedangkan Kecamatan Magersari terdiri dari Kelurahan Magersari, Gedongan, Purwotengah, Sentanan, Balongsari, Jagalan, Wates, Kedundung, Gunung gedangan, dan Meri. 203. Perluasan wilayah Kota Mojokerto ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1982 tentang perubahan wilayah dan batas Kota Mojokerto yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto204. Peta wilayah dan batas Kota Mojokerto pasca peruasan wilayah dapat dilihat pada gambar 9. Berdasarkan peraturan tersebut wilayah Kota Mojokerto terbagi menjadi 2 kecamatan, 18 kelurahan dan 65 lingkungan. Daftar nama seluruh kelurahan dan lingkungan di Kota Mojokerto dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

202

“Enam Desa Baru Untuk Kodya Mojokerto”, dalam Karya Darma, 17 Maret

1979 203

“Kodya Mojokerto Akan Menjadi Dua Kecamatan”, dalam Surabaya Post, 13 maret 1979. 204

Slamet Harijadi, Satu Dasawarsa Pengabdianku, (Mojokerto : Pemerintah Kota Mojokerto, 1989), hlm. 3-4.

Skripsi


SARI RAHMAWATI


97

Tabel. 11. Daftar Wilayah Kelurahan dan Lingkungan Kota Mojokerto Pasca Perluasan Tahun 1982 Kecamatan 1.

Kelurahan

Magersari

1. Meri 2. Gunung Gedangan 3. Kedundung 4. Balongsari 5. Jagalan 6. Sentanan 7. Purwotengah 8. Gedongan 9. Magersari 10. Wates

2. Prajurit Kulon

1. Surodinawan 2. Kranggan 3. Miji 4. Prajurit Kulon 5. Blooto 6. Mentikan

7. Kauman 8. Pulorejo

Lingkungan Meri, Kuwung, dan Trosobo. Gedangan, Gununganyar, Kedungturi, Kuti, dan Keboan. Balongrawe, Sekarputih, Randegan, dan Kedundung. Sumolepen, Balongcok, Gembongsari dan Mangunsari. Jagalan dan Kalimati. Sentanan Kidul dan Sentanan Lor. Galuhan, Pangeranan, Purwosari. Gedongan Timur dan Gedongan Barat. Magersari, Suronatan, Margosari, dan Mulyosari. Wates, Karanglo, Banjaranyar, Bancang, Perumnas Wates Timur, Perumnas Wates tengah, dan Perumnas Wates Barat. Surodinawan, Pekuncen, Murukan dan Kedungmalang. Kranggan, Suratan, Pekayon dan Penarip. Miji, Miji Baru, Sinoman, Kedungkwali. Prajurit Kulon. Blooto, Kemasan, Trenggilis. Mentikan, Sidomulyo, Cakarayam, dan Cakarayam Baru. Kauman, Sidogede, dan Keradenan Balongkrai, Balongcangkring I, Balongcangkring 2, Pulowetan dan Pulokulon.

Sumber : BPS dan Bapeda Kotamadya Mojokerto, Kotamadya Mojokerto Dalam Angka 1991,(Mojokerto: Badan Pusat Statistik Kotamadya Mojokerto, 1991), hlm. 3-4.

Skripsi


SARI RAHMAWATI


98

Gambar. 9. Peta Kota Mojokerto Pasca Perlusan Wilayah (1982)

Sumber: diedit dari Slamet Harijadi, Satu Dasawarsa Pengabdianku, (Mojokerto: Pemerintah Kotamadya Mojokerto, 1989), hlm. 2.

Keterangan gambar 10: Kecamatan Prajurit Kulon terdiri dari: 1 2 3 4

: Kelurahan Pulorejo : Kelurahan Blooto : Kelurahan Prajurit Kulon : Kelurahan Surodinawan

5 6 7 8

: Kelurahan Miji : Kelurahan Kranggan : Kelurahan Mentikan : Kelurahan Kauman

Kecamatan Magersari terdiri dari: 9 10 11 12 13 14

Skripsi

: Kelurahan Sentanan : Kelurahan Jagalan : Kelurahan Purwotengah : Kelurahan Gedongan : Kelurahan Magersari : Kelurahan Balongsari

15 : Kelurahan Wates 16 : Kelurahan Kedundung 17 : Kelurahan GunungGedangan 18 : Kelurahan Mentikan


SARI RAHMAWATI


99

Mengacu pada gambar 9, dapat dilihat wilayah Kota Mojokerto sebelum mengalami perluasan wilayah, batas wilayahnya di tunjukkan dengan garis berwarna coklat. Batas wilayah Kota Mojokerto pasca perluasan wilayah ditunjukkan dengan garis titik-titik paling luar. Batas wilayah yang berubah adalah batas sebelah selatan, barat dan timur. Perubahan batas wilayah Kota Mojokerto sebelum dan pasca perluasan dapat di lihat pada tabel di bawah ini. Tabel. 12. Batas-Batas Wilayah Kota Mojokerto Sebelum dan Sesudah Perluasan Wilayah Batas-Batas Utara

Timur

Selatan

Barat

Sebelum perluasan Sungai Brantas, daerah Kecamatan Gedeg dan daerah Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Daerah Kecamatan Mojoanyar meliputi Desa Lengkong, Desa Kepuhanyar, dan Desa Gebang Malang, Kabupaten Mojokerto. Daerah Kecamatan Puri meliputi Desa Meri dan Desa Gunung Gedangan. Daerah Kecamatan Sooko yang meliputi Desa Sooko

Sungai Brangkal dan daerah Kecamatan Sooko meliputi Desa Prajurit Kulon, Desa Surodinawan dan Desa Pulorejo, Kabupaten Mojokerto.

Sesudah perluasan Sungai Brantas, daerah Kecamatan Gedeg dan daerah Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Daerah Kecamatan Mojoanyar yang meliputi Desa Lengkong, Desa Kepuhanyar, Desa Jabon dan Desa Gebang Malang, Kabupaten Mojokerto. Daerah Kecamatan Puri meliputi Desa Jabon, Desa Kenanten, Desa Banjaragung. Daerah Kecamatan Sooko meliputi Desa Sooko, Desa Wringinrejo dan Desa Sambiroto, Kabupaten Mojokerto. Daerah Kecamatan Sooko meliputi Desa Ngingas Rembyong dan Desa Mojoranu, Kabupaten Mojokerto.

Sumber : diolah dari Wawancara dengan Bapak Irfan Sugiyanto (60 tahun) pada tanggal 2 Maret 2014 di Jalan Argopuro 1 Nomor 11 Wates, Kota Mojokerto.

Skripsi


SARI RAHMAWATI


100

Pasca perluasan wilayah Kota Mojokerto pada tahun 1982, luas Kota Mojokerto juga mengalami perubahan dari 7,25 km2 menjadi 16,48 km2. Luas Kota Mojokerto itu terdiri dari: tanah sawah seluas 9,02 km2, tanah tegalan seluas 0,64 km2, tanah pekarangan seluas 6,08 km2, tanah lainnya seluas 0,72 km2205. Selain luas wilayah Kota Mojokerto berubah, jumlah penduduk juga mengalami perubahan. Jumlah penduduk Kota Mojokerto wilayah Kecamatan Prajurit Kulon dan Kecamatan Magersari dapat dilihat dapa tabel di bawah ini. Tabel. 13. Daftar Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelurahan/ Desa dalam wilayah Kecamatan Prajurit Kulon Pada Tahun 1982 : No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kelurahan / Desa

Luas (Ha)

Jumlah Penduduk 3.842 Jiwa 3.225 Jiwa 2.091 Jiwa 7.625 Jiwa 4.390 Jiwa 2.181 Jiwa 8.327 Jiwa 9.576 Jiwa 41.576 Jiwa

Desa Pulorejo 142,335 Desa Prajuritkulon 119,530 Desa Surodinawan 145,875 Kelurahan Mentikan 18,900 Kelurahan Kauman 18,635 Desa Blooto 170,065 39,600 Kelurahan Miji Kelurahan Kranggan 113,307 Jumlah 776,267 Sumber : Sumber: Slamet Harijadi, Satu Dasawarsa Pengabdianku, (Mojokerto: Pemerintah Kotamadya Mojokerto, 1989), hlm. 3.

205

Skripsi

Harijadi, op.cit., hlm. 3.


SARI RAHMAWATI


101

Tabel. 14. Daftar Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelurahan/ Desa Dalam Wilayah Kecamatan Magersari Tahun 1982 : No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kelurahan / Desa Desa Gunung Gedangan Desa Meri Kelurahan Kedundung Kelurahan Wates Kelurahan Magersari Kelurahan Balongsari Kelurahan Jagalan Kelurahan Sentanan Kelurahan Purwotengah Kelurahan Gedongan Jumlah

Luas (Ha) 170,455 164,841 228,575 132,095 32,892 82,860 16,555 13,469 13,469 14,679 870,271

Jumlah Penduduk 2.964 Jiwa 2.881 Jiwa 5.543 Jiwa 3.840 Jiwa 6.121 Jiwa 8.015 Jiwa 4.825 Jiwa 4.031 Jiwa 3.031 Jiwa 3.180 Jiwa 44.431 Jiwa

Sumber: Slamet Harijadi, Satu Dasawarsa Pengabdianku, (Mojokerto: Pemerintah Kotamadya Mojokerto, 1989), hlm. 4.

D. Realisasi Kota Mojokerto Sebagai Kota Budiparindra Pembangunan Kota Mojokerto menjadi Kota Budiparindra pada masa pemerintahan Walikota Samioedin tidak dapat berjalan lancar karena terdapat beberapa aspek yang tidak terpenuhi. Dalam bidang pendidikan dari tingkat taman kanank-kanak hingga perguruan tinggi Kota Mojokerto masih tergolong kota yang masih dalam tahap perkembangan. Jumlah gedung sekolah mengalami pertambahan jumlah, namun pertambahan tersebut tidak terlalu besar. Adapun pertumbuhan jumlah sekolah yang terdapat di Kota Mojokerto sejak tahun 1979 hingga 1989 adalah sebagai berikut:

Skripsi


SARI RAHMAWATI


102

Tabel. 15. Jumlah Lembaga Pendidikan di Kota Mojokerto Tahun 1979-1989 No. 1.

Tingkatan

1979/1980

1983/1984

1988/1989

Taman kanak-kanak

22

31

36

2.

Sekolah dasar negeri dan swasta

44

60

64

3.

Sekolah menegah pertama

16

20

22

4.

Sekolah menegah atas

10

22

26

Sumber : Slamet Harijadi, Satu Dasawarsa Pengabdianku, (Mojokerto: Pemerintah Kotamadya Mojokerto, 1989), hlm. 39.

Kemajuan dalam bidang pendidikan di Kota Mojokerto pada masa pemerintahan Walikota Samioedin juga ditunjukkan dengan adanya Universitas Unsuri atau Sunan Giri Surabaya yang membuka cabang di Mojokerto. Pembukaan Universitas Sunan giri cabang Mojokerto ini dilakukan di Gedung Nasional Majapahit oleh wakil rektor I yaitu Mardjiin Syam. Peresmian ini dilakukan dengan melantik mahasiswa baru tahun akademik 1979-1980206. Dalam bidang pariwisata belum dapat diwujudkan di Kota Mojokerto pada masa pemerintahan Walikota Samioedin. Pada tahun 1980an Kota Mojokerto tercatat hanya mempunyai satu tempat yang bisa dijadikan masyarakat sebagai tempat rekreasi yakni Kolam Pemandian Sekarsari. Kolam pemandian ini merupakan kolam pemandian yang secara langsung dikelola oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Dalam perkembangannya kemudian pengunjung di Kolam Renang Sekarsari belum ramai dikunjungi oleh masyarakat karena minimnya

206

“Mojokerto Kini Mempunyai Perguruan Tinggi”, dalam Surabaya Post, 29 September 1979. Pembukaan Universitas ini menurut Ansor Cholil dikarenakan di Kota Mojokerto telah berdiri sejumlah kurang lebih 25 SMA baik negeri maupun swasta, namun belum memiliki perguruan tinggi satupun.

Skripsi


SARI RAHMAWATI


103

fasilitas yang terdapat di pemandian ini. Kondisi pengunjung yang kurang memenuhi target ini mempengaruhi pendapatan yang masih rendah. Untuk intensifikasi fasilitas agar pendapatan meningkat kemudian pengelolaan pemandian ini sejak tanggal 1 April 1980 dipindahkan kepada Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil yang saat itu di jabat oleh Poernomo207. Pemindahan ini dilakukan agar pengunjung semakin banyak dan pendapatan meningkat. Upaya perwujudan Kota Mojokerto sebagai Kota Pariwisata yang dilakukan Walikota Samioedin adalah meremajakan taman yang terdapat di alunalun Kota Mojokerto. Alun-Alun Kota Mojokerto awalnya hanya terdapat tugu peringatan kemerdekaan atau Proklamasi ini dibuat pada tahun 1949 menjelang penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia (RIS) pada tahun 1949. Kemudian pada perkembangan selanjutnya monumen tersebut dihancurkan dan diganti dengan tugu baru. Pada masa pemerintahan Walikota Samioedin, renovasi alun-alun dilakukan hanya sebatas pada perbaikan taman untuk menarik banyak pengunjung dan menjadi salah satu alternatif wisata murah bagi masyarakat Kota Mojokerto208. Perwujudan Kota Mojokerto sebagai kota pariwisata juga dapat dilihat melalui tempat-tempat publik yang terdapat di Kota Mojokerto salah satunya adalah Hotel Slamet dan Pusat Perbelanjaan Kranggan yang dikenal masyarakat sebagai kawasan Shopping Center Kranggan209.

207

Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaa Kota Mojokerto Nomor HK. 44 tahun

1980. 208

Wawancara dengan Bapak Yazid Qohar (64 tahun) pada tanggal 9 Maret 2014 di Miji Gang 3, Kota Mojokerto. 209

Skripsi

Harijadi, op. cit., hlm. 31.


SARI RAHMAWATI


104

Dalam bidang industri, Kota Mojokerto tidak memiliki banyak perusahaan, hanya terdapat beberapa perusahaan yang secara geografis berada di dalam Kota Mojokerto, diantaranya yaitu PT Bokormas, PT Dragon, PT Barsindo, serta home industri yang tersebar di beberapa daerah di Kota Mojokerto. Pada tahun 1980an terdapat beberapa daerah yang memiliki home industri, diantaranya industri sepatu yang bayak berdiri di Kedungkwali dan Penarip, industri dandang yang berada di Desa Suratan210. Untuk menunjang home industri yang berada di Desa Wates dan Kedundung, pemerintah memperluas jaringan listrik untuk menunjang pendapatan home industri. Untuk Desa Kedundung dengan daya 76.650 VA sedangkan untuk Desa Wates dengan daya 16.550 VA211. Konsep yang terakhir adalah konsep Kota Mojokerto sebagai kota perdagangan. Dalam bidang perdagangan Kota Mojokerto tidak mempunyai komoditi andalam yang dapat dikirim ke daerah lain. Aktivitas perdagangan di Kota Mojokerto terjadi di dibeberapa pasar tradisinal, diantaranya Pasar Tanjung Anyar, Pasar Kliwon, Pasar Pon, Pasar Kranggan, serta di beberapa jalan yang menjadi pusat pertokoan seperti Jalan Majapahit. Aktivitas perdagangan yang terjadi di pasar tradisional ini masih didominasi oleh pedagang-pedagang kecil yang sering kali menimbulkan masalah. Sedangkan aktivitas perdagangan yang menempati ruko-ruko sepanjang jalan hampir 70% didominasi oleh etnis China.

210

Wawancara dengan Bapak Irfan Sugijanto (60 tahun) pada tanggal 2 Maret 2014 di Jalan Argopuro 1 Nomor 11 Wates, Kota Mojokerto. 211

Skripsi

“Industri Kecil Gunakan Tenaga Listrik”, dalam Radar Kota, 8 April 1980.


SARI RAHMAWATI


105

E. Masa Akhir Pemerintahan Walikota Samioedin Masa pemerintahan Samioedin sebagai Walikota Mojokerto berakhir pada tanggal 15 Januari 1989. Sebelum jabatannya berakhir Samioedin telah memperjuangkan pemindahan Kantor Pemerintah Kota Mojokerto yang semula berada di Jalan Hayam Wuruk, Kota Mojokerto. Menurut perencanaan kantor ini akan dipindahkan ke Lapangan Balongsari yang berada Jalan Gajah Mada212. Pemindahan ini dilakukan karena kantor pemerintahan Kota Mojokerto yang berada di Jalan Hayam Wuruk terlalu sempit dan letaknya yang kurang strategis213. Upaya Walikota Samioedin untuk membangun Kantor Pemerintah Kota Mojokerto yang baru itu tidak berhasil karena terdapat beberapa hambatan. Hambatan tersebut terutama dalam hal dana pembangunan yang saat itu subsidi dari pemerintah pusat untuk penyelenggaraan pembangunan Kota Mojokerto masih sangat minim. Di akhir masa pemerintahan Walikota Samioedin hanya berhasil memperlebar Jalan Gajahmada menjadi dua jalur, jalan ini nantinya akan menjadi jalan utama

menuju kantor pemerintahan Kota Mojokerto. Dalam

pembangunan jalan tersebut swadaya masyarakat sangat tinggi, swadaya itu diwujudkan masyarakat dalam bentuk penyerahan tanah masyarakat yang terkena

212

Lapangan Balong sari merupakan satu-satunya lapangan olahraga yang dimiliki Kota Mojokerto, ketika muncul kebijakan pemindahan kantor pemerintahan Kota Mojokerto, pada masa Walikota Samioedin telah merintis pembangunan Gelora A. Yani sebagai pengganti dari lapangan Balongsari yang akan digunakan untuk kantor pemerintah Kota mojokerto. Wawancara dengan Bapak Dzakir Mukti (70 tahun) pada tanggal 2 Maret 2014 di Balongsari Gang 8 Nomor 2 Kota Mojokerto. 213


Skripsi


SARI RAHMAWATI


106

pelebaran Jalan Gajah Mada. Tanah masyarakat yang terkena pelebaran Jalan Gajah Mada tidak mendapat uang pengganti dari pemerintah Kota Mojokerto, hal ini terjadi karena tidak adanya dana untuk membayar ganti rugi214. Pada akhir masa pemerintahan Walikota Samioedin juga belum berhasil menetralisir peralihan fungsi sungai sinoman I dan sinoman II, pada awalnya sungai sinoman ini merupakan sungai yang digunakan sebagai sarana irigasi yang mengairi daerah pertanian di Kota Mojokerto sebelah timur, kemudian ada perkembangannya daerah pertanian tersebut berubah menjadi pemukiman warga atau perumahan. Perubahan fungsi Sungai Sinoman dari sarana irigasi menjadi sarana pembuangan sampah masyarakat, kondisi ini menimbulkan masalah karena sungai ini bermuara di wilayah kabupaten. Hingga akhir masa jabatan Walikota Samioedin belum bisa menangani masalah ini215.

214

Wawancara dengan Bapak Irfan Sugijanto (60 tahun) pada tanggal 2 Maret 2014 di Jalan Argopuro 1 Nomor 11 Wates, Kota Mojokerto. 215

Wawancara dengan Bapak Yazid Qohar (64 tahun) pada tanggal 9 Maret 2014 di Miji Gang 3, Kota Mojokerto.

Skripsi


SARI RAHMAWATI

BAB IV GELIAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KOTA MOJOKERTO

Recommend Documents