BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO

2014-2019 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 Jl. Jawa No. 31 Mojokerto

1

Renja Bappeko Mojokerto Tahun 2015

RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO 2014-2019

BAB I. PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Perencanaan

pembangunan

daerah

adalah

proses

penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan

di

dalamnya,

guna

pemanfaatan

dan

pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana

Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (RenstraSKPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto, sedangkan penyusunan Renstra-SKPD disusun oleh SKPD

sesuai dengan tugas dan

kewenangannya. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana

tindakan

dan

kegiatan mendasar yang dibuat untuk

diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap SKPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap SKPD untuk jangka

waktu

lima

tahun.

Renstra

SKPD

disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra I- 1


SKPD terdiri dari tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan Renstra SKPD,

penyusunan

rancangan

Renstra

SKPD,

penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD dan penetapan Renstra SKPD. Satuan penyusunan

Kerja

Perangkat

Daerah (SKPD)

Renstra SKPD yang memuat

visi,

melakukan misi,

tujuan,

sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Perencanaan

Untuk

mendukung pelaksanaan

Pembangunan

Kota

Mojokerto

tupoksi Badan

diperlukan

suatu

dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan

pembangunan jangka

menengah kota yaitu RPJMD Kota Mojokerto 2014-2019. Renstra

merupakan

komitmen

Badan

Perencanaan

Pembangunan Kota Mojokerto yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya

dalam

kebijakan

perencanaan

pembangunan

kota

Mojokerto serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang

dan

ancaman

yang

dihadapi

dalam

rangka

mendukung pencapaian visi Kota Mojokerto. Visi Pemerintah Kota Mojokerto 2014-2019 adalah : “Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral”.

I- 2


1.2.

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan

Kota

Mojokerto

berdasarkan

pada

peraturan-

perundangan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Perencanaan

Nomor

25

Pembangunan

Tahun

2004

tentang

Sistem

Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

I- 3


6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor

140,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pedoman

Pemerintah

Nomor

Penyusunan

65

Tahun

2005

tentang

dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 11. Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2010-2014; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang I- 4


Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 15. Peraturan Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

54

Tahun

2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur. 17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah

(RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019; 19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa

TImur Tahun 2015; 20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025; 21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 04 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012-2032 22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Mojokerto Tahun 2009-2014 23. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Mojokerto Tahun 2015.

I- 5


1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud

disusunnya

RENSTRA

Badan

Perencanaan

Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi Badan Perencanaan Pembangunan Kota sebagai arah dan pedoman bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Badan

Perencanaan

Pembangunan

Kota

Mojokerto

dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan lima tahun kedepan yang berhubungan

dengan

proses

perencanaan

dan

pengendalian

disusunnya

Renstra

Badan

Perencanaan

pembangunan; Adapun

tujuan

Pembangunan Kota Mojokerto 2014-2019 yaitu : a. Meningkatkan kualitas perencanaan memberikan

landasan

penentuan

pembangunan program

dan

dengan kegiatan

tahunan secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel. b. Menjamin program

adanya dan

Pembangunan

konsistensi

kegiatan Kota

perencanaan

dan

pemilihan

prioritas

Badan

Perencanaan

Mojokerto

dengan

perencanaan

pembangunan daerah. c. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran. d. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi publik.

1.4.

Sistematika Penulisan Sistematika

penulisan

Renstra

Badan

Perencanaan

Pembangunan Kota MojokertoTahun 2014-2019 disusun sebagai berikut :

I- 6


Bab I

Pendahuluan Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab II

Gambaran Pelayanan Bab ini berisikan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto, Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto, Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto,

Tantangan

Pelayanan

Badan

dan

Peluang

Perencanaan

Pengembangan

Pembangunan

Kota

Mojokerto. Bab III

Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pada Bab ini berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab ini berisikan Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan. Bab V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bab ini berisikan Penjelasan Umum dari Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

dan

Pendanaan

Indikatif. Bab VI Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab

ini

berisi

inidkator

Pembangunan Kota

kinerja

Mojokerto

Badan

Perencanaan

yang secara

langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. I- 7


Bab VII Penutup

I- 8


Contents BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................................... 1

I- 9

RENSTRA BADAN PERENCANAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO 2014-2019

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO

2.1.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Pembentukan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto merupakan Lembaga Teknis Kota sebagai unsur penunjang Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Mojokerto. Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Dan Pembangunan Kota Mojokerto yang bisa dijelaskan sebagai berikut: 1. Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan,

mengatur,

membina,

mengendalikan,

mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kota di bidang perencanaan pembangunan.

2. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan penyusunan

perencanaan

program,

urusan

keuangan,

kepegawaian, umum dan mengkoordinasikan secara teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan badan serta melaksanakan

II - 1


tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program badan; b. Penyiapan bahan dalam rangka Penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban ; c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana; d. Pengelolaan

administrasi

kepegawaian,

keuangan

dan

perlengkapan; e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ; f.

Penyiapan

data

informasi,

kepustakaan,

hubungan

masyarakat dan inventarisasi; g. Pelaksanaan

koordinasi

terhadap

kegiatan

yang

dilaksanakan di lingkungan badan.

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : a. Sub Bagian Penyusunan Program; b. Sub Bagian Keuangan ; c. Sub Bagian Kepegawaian dan umum.

Sub bagian - sub bagian dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas : a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana kerja ; b. Menyiapkan

bahan

penyusunan

peraturan

perundang-

undangan di bidang Perencanaan dan Pembangunan ;

II - 2


c. Menyiapkan bahan pembinaan dan tata laksnana badan ; d. Menyusun dan menyimpan laporan kegiatan badan; e. Melaksanakan

koordinasi

dalam

rangka

perencanaan

program kerja dan rencana kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan; f. Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pelaksnaan program kerja ; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Menghimpun dan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ; b. Melakukan pengelolaan keuangan anggaran badan ; c. Mengurus pembayaran gaji, keuangan perjalanan dinas dan keuangan lainnya ; d. Menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan ; e. Melaksanakan

tugas-tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas : a. Menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian serta

data

kegiatan

yang

berhubungan

dengan

bahan

penyusunan

rencana

kepegawaian; b. Melakukan

penyiapan

kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta pengelolaan administrasi kepegawaian; c. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kegiatan pemberian informasi dan hubungan masyarakat;

II - 3


d. Menyusun

rencana

pengelolaan

barang

kebutuhan milik

dan

badan

melaksnakan

serta

mengurus

pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor ; e. Melaksanakan

tugas-tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pendataan dan Pelaporan Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, menghimpun data, melakukan analisa dan penilaian,

melaksnakan

Standar

Pelayanan

Minimal

kota,

menyusun laporan, menyelenggarakan kerjasama dan pemberian dukungan penyelenggaraan dan pengembangan statistik serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. Penyiapan penyusunan penetapan pedoman dan standar perencanaan;

pembangunan

kota,

kecamatan

dan

kelurahan; b. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembanguan kota; c. Pelaksanaan

monitoring,

evaluasi

dan

pengendalian

program-program pembangunan ; d. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal kota ; e. Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga dan pemberian dukungan ; f. penyelenggaraan dan pengembangan statistik dasar, survei antar sensus dan statistik sektoral ; g. Penyusunan laporan hasil perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban Walikota.

II - 4


Bidang Pendataan dan Pelaporan terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang yaitu : a. Sub Bidang Pengumpulan dan Analisis Data; b. Sub Bidang Pelaporan.

Sub bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah

dan

bertanggungjawab

kepada

Kepala

Bidang

Pendataan dan Pelaporan.

Sub Bidang Pengumpulan dan Analisis Data mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan penyususnan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan kota, kecamatan dan kelurahan; b. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan kota; c. Menyusun rencana APBD bersama-sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal kota; e. Menyiapkan koordinasi

bahan antar

penyelenggaraan

lembaga

dan

kerjasama

pemberian

dan

dukungan

penyelenggaraan dan pengembangan statistik; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas : a. Menyiapkan

bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan program-program pembanguan kota ;

II - 5


b. Menyusun

laporan

pelaksanaan

hasil

program

penilaian,

perencanaan

pembangunan

sebagai

dan

bahan

masukan pada pimpinan; c. Menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban Walikota; d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan, instansi terkait, dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam rangka merumuskan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah di bidang pembangunan ekonomi secara menyeluruh dan terpadu serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek dibidang

pertanian,

penanaman

modal,

perindustrian

dan

perdagangan,

pertambangan

dan

energi

serta

pengembangan koperasi dan pengusaha kecil menengah; b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, penanaman modal, pertambangan dan energi serta pengembangan koperasi dan pengusaha kecil menengah; c. Pelaksanaan sinkronisasi lingkungan

pemerintah

perencanaan program kegiatan daerah

dan

masyarakat

dan

II - 6


kelembagaan non pemerintah yang berkaitan dengan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, penanaman modal, pertambangan dan energi serta pengembangan koperasi dan pengusaha kecil menengah; d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga non pemerintah, instansi terkait dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; e. Pelaksanaan monitoring, pengawasan dan pengendalian dibidang

pertanian,

penanaman

modal,

perindustrian

dan

perdagangan,

pertambangan

dan

energi

serta

pengembangan koperasi dan pengusaha kecil menengah; f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang yaitu : a. Sub Bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi b. Sub Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.


dan

bertanggungjawab

kepada

Kepala

Bidang

Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

Sub Bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dibidang pertanian, pertambangan dan energi ;

II - 7


b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pertanian, pertambangan dan energi ; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program

kegiatan

lingkungan

pemerintah

daerah

dan

instansi terkait yang berkaitan dengan bidang pertanian, pertambangan dan energi ; d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga non pemerintah, instansi terkait yang berkaitan dengan bidang pertanian, pertambangan dan energi ; e. Menyiapkan

bahan

monitoring,

pengawasan

dan

pengendalian dibidang pertanian, pertambangan dan energi ; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka

menengah

dan

jangka

pendek

dibidang

perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal ; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang

perindustrian, Perdagangan dan

Penanaman Modal ; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program

kegiatan

lingkungan

pemerintah

daerah

dan

instansi terkait yang berkaitan dengan Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal ; d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga non pemerintah, instansi terkait yang berkaitan

II - 8


dengan bidang perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal ; e. Menyiapkan pengendalian

bahan

monitoring,

pengawasan

dan

dibidang perindustrian, Perdagangan dan

Penanaman Modal ; f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang

Perencanaan

Fisik,

Prasarana

dan

Tata

Ruang

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam rangka merumuskan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah menyeluruh dan terpadu serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Tata Ruang

mempunyai

fungsi : a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dibidang perencanaan tata ruang, permukiman, perhubungan, pengairan dan prasarana perkotaan; b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang perencanaan

tata

ruang,

permukiman,

perhubungan,

pengairan dan prasarana perkotaan; c. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan lingkungan

pemerintah

daerah

masyarakat

dan

kelembagaan non pemerintah yang berkaitan dengan

II - 9


bidang perencanaan tata ruang, permukiman, perhubungan, pengairan dan prasarana perkotaan; d. Pelaksanaan monitoring, pengawasan dan pengendalian dibidang

perencanaan

tata

ruang,

permukiman,

perhubungan, pengairan dan prasarana perkotaan; e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Tata Ruang terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang yaitu : a. Sub Bidang Perencanaan tata Ruang dan Pemukiman b. Sub Bidang Perhubungan dan Pengairan


dan

bertanggungjawab

kepada

Kepala

Bidang

Perencanaan Fisik, Prasarana dan Tata Ruang.

Sub

Bidang

Perencanaan

Tata

Ruang

dan

Pemukiman

mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dibidang perencanaan tata ruang dan pemukiman ; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang perencanaan tata ruang dan pemukiman ; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di lingkungan pemerintah daerah dan instansi terkait yang berkaitan dengan bidang perencanaan tata ruang dan pemukiman ;

II - 10


d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga non pemerintah, instansi terkait dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; e. Menyiapkan pengendalian

bahan dibidang

monitoring, perencanaan

pengawasan tata

dan

ruang

dan

pemukiman ; f. Menyiapkan

bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas ; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Perhubungan dan Pengairan mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dibidang perencanaan prasarana perkotaan, perhubungan dan pemukiman; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang perencanaan prasarana perkotaan, perhubungan dan pemukiman; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di lingkungan pemerintah daerah dan instansi terkait yang berkaitan dengan bidang perencanaan prasarana perkotaan, perhubungan dan pemukiman; d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga non pemerintah, instansi terkait dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas; e. Menyiapkan

bahan

monitoring,

pengawasan

dan

pengendalian dibidang perencanaan prasarana perkotaan, perhubungan dan pemukiman; f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;

II - 11


g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan fisik, Prasarana dan Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dalam rangka merumuskan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah di bidang

perencanaan

pembangunan

sosial

budaya

secara

menyeluruh dan terpadu serta melaksankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud bidang perencanaan pembangunan sosial budaya mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dibidang agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial; b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial; c. Pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di lingkungan pemerintahan daerah dan masyarakat dan kelembagaan non pemerintah yang berkaitan bidang

agama,

pendidikan,

kesehatan,

dengan

kebudayaan,

kependudukan dan kesejahteraan sosial; d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan, instansi terkait dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; e. Pelaksanaan monitoring, pengawasan dan pengendalian dibidang

agama,

pendidikan,

kesehatan,

kebudayaan,

kependudukan dan kesejahteraan sosial;

II - 12


f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya terdiri atas 2 (dua) sub bidang yaitu : a. Sub

Bidang

Agama,

Pendidikan,

Kesehatan

dan

Kebudayaan b. Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan sosial


dan

bertanggungjawab

kepada

Kepala

Bidang

Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya.

Sub

Bidang

Agama,

Pendidikan,

Kesehatan

dan

Kebudayaan mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang agama, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di lingkungan pemerintah daerah dan instansi terkait yang berkaitan dengan bidang agama, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan; d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga non pemerintah, instansi terkait dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas; e. Menyiapkan

bahan

monitoring,

pengawasan

dan

pengendalian dibidang agama, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan;

II - 13


f.

Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan pembangunan Sosial budaya sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka

menengah

dan

jangka

pendek

dibidang

kependudukan dan kesejahteraan sosial; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang kependudukan dan kesejahteraan sosial; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di lingkungan pemerintah daerah dan instansi

terkait

yang

berkaitan

dengan

bidang

kependudukan dan kesejahteraan sosial; d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga

non

pemerintah,

instansi

terkait

dan

masyarakatdalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; e. Menyiapkan

bahan

monitoring,

pengawasan

dan

pengendalian dibidang kependudukan dan kesejahteraan sosial; f.

Menyiapkan

bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya sesuai dengan bidang tugasnya.

II - 14


Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto dengan mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto, terdiri dari : a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto b. Sekretariat, membawahi : 1) Sub Bagian Penyusunan Program 2) Sub Bagian Keuangan 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum c. Bidang Pendataan dan Pelaporan, membawahi : 1) Sub Bidang Pengumpulan dan Analisa Data 2) Sub Bidang Pelaporan d. Bidang Perencanaan Pembanguna Ekonomi, membawahi : 1) Sub Bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi 2) Sub Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal. e. Bidang

Perencanaan

Fisik,

Prasarana

dan

Tata

Ruang,

membawahi: 1) Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pemukiman 2) Sub Bidang Perhubungan dan Pengairan f. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, membawahi : 1) Sub Bidang Pendidikan Agama, Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan. 2) Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial. g. Kelompok Jabatan Fungsional

II - 15


Sedangkan gambaran tentang bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto dalah sebagai berikut :

KEPALA

SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

BIDANG PENDATAAN DAN PELAPORAN

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

SUB BIDANG PENGUMPULAN DAN ANALISA DATA.

SUB BIDANG PERTANIAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI

SUB BIDANG PELAPORAN

SUB BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PERENCANAAN FISIK, PRASARANA DAN TATA RUANG

SUB BIDANG PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMUKIMAN SUB BIDANG PERHUBUNGAN DAN PENGAIRAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA

SUB BIDANG AGAMA, PENDIDIKAN KESEHATAN DAN KEBUDAYAAN SUB BIDANG KEPENDUDU KAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Gambar 2.1. Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto (Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2008)

II - 16


Setiap

pimpinan

unit

kerja

dalam

Lingkungan

Badan

Perencanaan dan Pembangunan Kota Mojokerto wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun antar unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya masingmasing. Setiap

pimpinan

unit

kerja

dalam

Lingkungan

Badan

Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.

2.2.

Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Secara keseluruhan jumlah personil Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto sampai dengan 2014 adalah sebanyak 32 orang. Komposisi pegawai menurut pendidikan dalam organisasi Badan

Perencanaan

Pembangunan

Kota

Mojokerto

adalah

sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut : Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pendidikan S2 S1 D3 SMA SMP SD

Jumlah (orang) 9 13 1 8 0 1

Jenis Kelamin Laki Laki Perempuan 5 4 8 5 1 2 6 0 1 -

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto

Komposisi pegawai menurut kepangkatan dalam organisasi Badan

Perencanaan

Pembangunan

Kota

Mojokerto

adalah

sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.2:

II - 17


Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Kepangkatan Pangkat IVc IVb Iva IIId IIIc IIIb IIIa IId IIc IIb IIa

Jumlah (Orang) 1 1 5 9 2 3 3 1 4 2 1


Komposisi pegawai menurut eselon dalam organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut : Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon Eselon Jumlah (orang) IIb 1 IIIa 1 IIIb 4 Iva 11 Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto

Komposisi

pegawai

berdasarkan

keikutsertaan

diklat

kepemimpinan dalam organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut: Tabel 2.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Diklat Yang Diikuti Pendidikan Jumlah (orang) Diklat Pimpinan Tk II 1 Diklat Pimpinan Tk III 6 Diklat Pimpinan Tk IV 10 Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto

II - 18


Untuk menjalankan operasional tugas pokok dan fungsi, Badan

Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto difasilitasi sejumlah asset yang masih berfungsi secara baik. Rincian asset yang masih dipakai di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto bisa dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.5 Data Asset Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto NO 1 1 2

NAMA BARANG/JENIS BARANG 2 Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan Bangunan Gedung Kantor Permanen

MERK/TYPE

TAHUN

3

4

KEADAAN JUMLAH BARANG BARANG 5 6

1984

Baik

1

1984

Baik

1

3

Kursi Tamu

1993

4 5 6

Lemari Besi/Brankas Meja Kerja Pejabat Eselon II Rak Kayu

Solingen

1995 1999 2000

7

Kursi Lipat

Elephant

2000

8

Kursi Lipat

Elephant

2000

9

Kipas Angin

Maspion

2000

10

Stasion Wagon

Suzuki/ST-150

2001

11

Kursi Tamu diruang Pejabat Eselon III

Elite

2001

12

Lemari Kayu

VIP

2002

13

Kipas Angin

National

2002

14

Rak Kayu

15

Kursi Lipat

16 17 18 19

AC Split AC Split AC Split AC Split

20

Meja kerja Pegawai Non Struktural

21 22

Meja Rapat Pesawat telephone

2003 Sankin

2003

Panasonic National National Panasonic

2003 2003 2003 2003

Aztec

2003

Panasonic

2003 2003

Kurang Baik Baik Baik Baik Kurang Baik Kurang Baik Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Baik Kurang Baik Baik Baik Baik Baik Kurang Baik Baik Baik

1 1 1 1 3 11 1 1 2 2 1 1 32 1 1 1 1 1 16 1

II - 19


23

Kaca Hias

2003

24

Kursi Tamu

2004

25 26

Loudspeaker Loudspeaker

Ozaki Gentus

2004 2004

27

Lemari Besi/Brankas

Brother

2005

28 29

Sepeda Motor Karaoke

Suzuki/FD125XSD Tens

2005 2005

30

Note Book

Toshiba satelite

2005

31

Kursi Lipat

Phonix

2005

32

Kursi Kerja Pejabat Eselon II

Isabel

2005

33

Filling Kabinet/Metal

Brother

2006

34

Filling Kabinet/Metal

Brother

2006

35

Lemari Kaca

36

White Board

Sansiba

2006

37

Kursi Lipat

Elephant

2006

38

Kursi Lipat

Elephant

2006

39

Kursi Lipat

Sankin

2006

40

Kipas Angin

Icipan

2006

41 42

Camera Film Camera Film

Pentax Canon

2006 2006

43

Printer

HP Laserjet 1020

2006

44 45 46 47 48

Meja Kerja Eselon III Meja Kerja Eselon III Meja Kerja Eselon III Meja Kerja Eselon IV Meja Kerja Eselon IV

Briyer

2006 2006 2006 2006 2006

49


2006

50


2006

51

Kursi Kerja Pejabat Eselon III

2006

52

Kursi Kerja Pejabat Eselon IV

2006

2006

Baik Kurang Baik Baik Baik Kurang Baik Baik Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Baik Baik Kurang Baik Baik Baik Baik Baik Baik Kurang Baik Kurang Baik

1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 3 1 1 1 14 7 18 1 1 1 1 1 2 2 3 11 14 6 3

Kurang Baik

4

II - 20


53

Kursi Kerja Pegawai Non Struktural

2006

54

White Board

2007

55

2007 2007

Baik

1

57

Handy Cam Peralatan Komputer Mainframe lain-lain Monitor

Kurang Baik Kurang Baik Baik

2007

1

58

Filling Besi/Metal

59 60 61 62 63 64 65 66 67

AC Split PC Unit/Komputer PC Note Book Printer Printer Printer Scanner Scanner Dongkrak Mekanik

68

Filling Besi/Metal

69 70 71 72 73 74

Mesin Penghisap Debu/Vacum Lemari Es AC Split AC Split AC Split Kursi Putar

75

Tangga Aluminium

76

Note Book

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Note Book Printer Peralatan Jaringan lain-lain Peralatan Jaringan lain-lain Mesin Jilid Facsimile Lemari Kayu Lemari Es AC Split Kompor Gas Alat Dapur lainnya Alat Dapur lainnya Alat Dapur lainnya

Baik Kurang Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Kurang Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Kurang Baik Kurang Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

56

Software RKPD+KUA+PPAS Canon (LCD Proyektor) Brother

2008

Changhong LG Dell Vostro a 840 HP Laserjet P1006 HP Laserjet P1006 HP Laserjet P1006

2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008

Epson Brother

2009

Panasonic/MC3920 Panasonic/17 XX TCL/MODEL TAC 18CS/Z TCL/MODEL TAC 18CS/Z TCL/MODEL TAC 18CS/Z Moreno/055

2009 2009 2009 2009 2009 2009

Leader/DF

2009

Fujitsu/T5750

2009

HP Laserjet Color

Panasonic/937 Lemari makan Polytron/PR211SM Panasonic/PC-PC18KKP Miyako/KG-202 ST Cosmos/CRJ-325 TS Maxim Philip

2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

7 1 1

2 1 3 1 1 1 6 1 1 1 4 1 1 1 4 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

II - 21


90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

Tabung Gas Televisi Printer Mesin Ketik Elektronik Meja Rapat Kursi Biasa Mainframe Lap Top Note Book Note Book Hard Disk Monitor Monitor Printer Peralatan Personal Komputer Lainlain Server Unintemuptible Power Supply (UPS) Mesin Jilid Sound System Lemari Besi/Brankas Alat Penghancur Kertass Meja Rapat Kursi Tamu Lap Top Note Book/tablet Monitor Printer Printer Hard Disk eksternal Kursi Kerja Pejabat Eselon II Layar Proyektor Bangunan Global Positioning System Kursi Putar Note Book Note Book Note Book Note Book

128

Note Book

129

Note Book

104 105 106

Tabung Pertamina Polytron/52UV81 Epson Stylus/TX300F Brother/GX-6750

2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

1 1 1 1 8 45 1 1 1 1 1 1 1 1

Desktop Memory

2011

Baik

1

HP Proliant/110GB

2011

Baik

1

2011

Baik

1

2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

1 1 1 1 8 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 2

2013

Baik

1

2013

Baik

1

ES 1000 Satelite/ Pro L640

SATA III LCD TV LCD TV

LG Brother

ASUS/UX32VD Samsung/Galaxy Tab 2 Sony Vaio/sv13125CVR Sony Vaio/sv13125CVR Sony Vaio/sv13137PG Black ASUS ZEENBOOK/UX42VS

II - 22


130

Note Book

Sony Vaio/SVE14-128CV Toshiba satelite M840 3630 QM Fuji Xerox/Ducoprint M2058 Samsung/CLX-3175FN Brother/MFC-7360 Brother/MJF-J5910DW Brother/MJF-J6710DW Brother/MFC-J5910 Brother/MFCj6710DW+Modif

131

Note Book

132

Printer

133 134 135 136 137

Printer Printer Printer Printer Printer

138

Printer

139 140 141 142 143

Meja Kerja Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis Switcher/Menara Antena Lain-lain Camera Photo Micrograph Note Book

144

Note Book

145

Desktop PC

146

Note Book/tablet

147 148 149 150 151 152

UPS Prolink Pro 700 Printer LG Slim Portable DVD Writer Almari (1 Set) Kamera (CCTV) AC Split

Canon/EOS 60D ASUS Note Book X450JF Sony Vaio SVF143195GB Lenovo Idea Center H530S Samsung Note 10.1 2014 Epson L 110

Panasonic CU-PC18MKF

2013

Baik

2

2013

Baik

1

2013

Baik

1

2013 2013 2013 2013 2013

Baik Baik Baik Baik Baik

1 1 2 1 1

2013

Baik

1

2013 2013 2013 2013 2014

Baik Baik Baik Baik Baik

5 5 1 1 3

2014

Baik

2

2014

Baik

1

2014

Baik

1

2014 2014 2014 2014 2014 2014

Baik Baik Baik Baik Baik Baik

1 1 1 1 1 6


2.3.

Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannnya berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto.

II - 23


Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto

No.

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi

Realisasi Capaian Tahun ke-

Target Indikator 2009

2010

2011

2012

2013

Penyusunan buku Potret Sosial Ekonomi Kota Mojokerto/Mojokerto Dalam Angka (MDA)

Potret sosial ekonomi Kota Mojokerto tahun 2008

80 buku

80 buku

80 buku

80 buku

80 buku

Data pokok pembangunan Kota Mojokerto tahun 2008

80 buku

80 buku

80 buku

80 buku

80 buku

2.

Penyusunan Profil Daerah

Buku profil daerah

-

50 eksemplar

-

-

3.

Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

Terlaksananya pelatihan tentang Sistem Evaluasi dan Pelaporan bagi SKPD penerima dana Tugas Pembantuan dan Instansi Vertikal penerima dana APBN

-

-

4 SKPD dan 9 Instansi Vertikal

3 SKPD dan 9 Instansi Vertikal

5 eksemplar 4 SKPD dan 9 Instansi Vertikal

4.

Pengembangan Jaringan Data Spasial Daerah

Tersedianya data dan informasi berbasis GIS

-

-

1 set

1 set

1 paket

5.

Penyusunan Manajemen Sistem Informasi Perencanaan Berbasis IT

1.Tersedianya program SIPPDA berbasis web 2. Tersedianya aplikasi Sistem Informasi Pusat Data dan Informasi Berbasis Web

-

-

1 paket

1 paket

1 paket

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1.

Perencanaan teknis DAK Bidang Pendidikan 9 Paket

2.

Perencanaan Teknis DAK Bidang Kesehatan 3 Paket

3.

Perencanaan Teknis DAK Bidang Infrastruktur jalan 4 paket Perencanaan Teknis DAK Bidang Infrastruktur Air Bersih 3 Paket

4.

3 buku dan 1 gambar 3 buku dan 1 gambar 3 buku dan 1 gambar 3 buku dan 1 gambar

II - 24


5.

Perencanaan Teknis DAK Bidang Pertanian 1 Paket

6.

Perencanaan Teknis DAK Bidang Lingkungan Hidaup 1 Paket Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Dinas P &K Perencanaan Teknis Rehabilitasi Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Perencanaan Teknis Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Perencanaan Teknis Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air & Badan-Badan Sungai Perencanaan Teknis Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Perencanaan Teknis Perbaikan Trotoar Sekitar AlunAlun Kota Mojokerto Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 6 Paket

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15. Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran dan Paving di Surodinawan Rehab Gedung DIKOPINDO 16. Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Pedesaan 4 Paket 17. Perencanaan Teknis Rehab Sedang/Berat Kantor DKP 18. Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Pulorejo Atas 19. Penyelidikan Air Tanah Rencana Pemandian Kedungsari

3 buku dan 1 gambar 3 buku dan 1 gambar 3 buku dan 1 gambar 3 buku dan 1 gambar 3 buku dan 1 gambar 3 buku dan 1 gambar 3 buku dan 1 gambar 3 buku dan 1 gambar 3 buku dan 1 gambar 3 buku dan 1 gambar 3 buku dan 1 gambar 3 buku dan 1 gambar 3 buku dan 1 gambar 3 buku dan 1 gambar 3 buku dan 1 gambar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II - 25


1. Buku perencanaan tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh 2. Buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Siap Bangun untuk Perkembangan Permukiman Kecamatan Magersari dan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Monitoring, evaluasi dan pelaporan DAK Bidang Infrastruktur Air Bersih

7

Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

8

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

9

Penyusunan Rancangan RPJMD

Buku RPJMD Kota Mojo-kerto Tahun 2009 - 2014

10

Penyusunan Rancangan RKPD

Tersusunnya dokumen Rancangan RKPD Tahun 2009 – 2013

150 Eksemplar 70 eksemplar

11

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Terlaksananya musrenbang tahun 2012

12

Penetapan RKPD

13

Penyusunan Keciptakaryaan

14

15 16

RPIJM

Bidang

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Monitoring, Evaluasi,dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian RENSTRA SKPD

-

3 buku

-

3 buku

2 dokumen

-

3 buku

2 dokumen

-

-

-

-

-

-

50 eksemplar

50 eksemplar

40 eksemplar

40 eks

-

1 kota

1 kota

1 Kota

1 kota

Buku RKPD Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013

-

60 eksemplar

60 eksemplar

60 eksemplar

60 eks

Tersusunnya RPIJM bidang keciptakaryaan

3 buku

3 buku

2 dokumen

2 dokumen

3 buku

Tersusunnya dokumen LKPJ WalikotaTahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,

100 buku

100 buku

Tersusunnya buku LKPJ AMJ Walikota Mojokerto tahun 2009-2013

60 buku

60 buku

60 buku

60 buku

60 buku

Tersedianya laporan monev tahun 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013

80 buku

50 buku

40 buku

40 Buku

5 buku

Dokumen RENSTRA SKPD

-

35 Dokumen

-

-

-

100 buku

100 buku

100 buku

17

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja

Tersusunnya Renja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto 2012

-

-

5 bendel

5 bendel

5 bendel

18

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan

Tersusunnya dokumen RPJM Kelurahan

-

-

60 eksemplar

-

-

II - 26


19

Penyusunan Masterplan Data Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersusunnya dokumen masterplan data perencanaan pembangunan

-

-

45 buku

-

-

20

Evaluasi RPJMD

Tersedianya dokumen evaluasi RPJMD tahun 2009-2014

-

-

50 eksemplar

-

50 eksemplar

21

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Instansi yang mengikuti pelatihan SIEVAP

14 instansi

-

-

-

-

22

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Tersedianya Buku Indikator Makro Sosial dan Ekonomi Kota Mojokerto 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012

70 buku

70 buku

70 eksemplar

70 eksemplar

70 eks

23

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Terlaksananya koordinasi antar SKPD terkait bidang perencanaan pembangunan ekonomi

-

-

-

4 kali

4 kali

Tersedianya data tentang investasi

-

-

-

10 dokumen

10 dok

Tersedianya dokumen rencana pembangunan ekonomi Kota Mojokerto

-

75 eksemplar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 eksemplar

-

-

Bukucetak biru pengembangan penanaman modal Kota Mojokerto

-

-

24 26

Koordinasi dan Sinkronisasi Program Investasi Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah

27

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Buku rencana pembangunan pertanian Kota Mojokerto

-

28

Penyusu-nan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penana-man Modal Kota Mojokerto


-

Penyusunan Master Plan Penanggulangan Kemiskinan

Tersedianya dokumen penanggulangan kemiskinan

-

29

30

Penyusunan Data Potensi Ekonomi


60 Eksemplar 60 eksemplar 60

-

eksemplar 31 32

Koordinasi dan Sinkronisasi Program Investasi Penyusunan Pemetaan Daerah Rawan Pangan

Tersedianya data investasi

-

-

10 buku

-

-

Tersedianya peta daerah rawan pangan

-

-

50 buku

-

-

II - 27


33

Koordinasi Penyusunan Master Plan Kesehatan

Buku Master Plan Kesehatan

-

40 Eksemplar

-

-

-

34

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Biudaya

Buku Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

-

40 Eksemplar

-

8 exp

30 exp

35

Koordinasi Penyusunan Master Plan Pendidikan

Buku Master Plan Pendidikan

-

40 Eksemplar

-

-

-

1.Buku monitoring dan evaluasi a) Bidang pendidikan 36

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

b) Bidang kesehatan c) Bidang sosial budaya

40 buku -

-

40 buku 40 buku

9 kali

2. Terlaksananya koordinasinya perencanaan pembangunan bidang sosial budaya


II - 28


Berdasarkan uraian data di atas dapat dijelaskan bahwa dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan dengan pendekatan yang prima dan handal

(reliability),

tanggap

(responsif),

dengan

keyakinan

(confidence), peduli (empati), dan berwujud (tangible), memanfaatkan teknologi data dan informasi yang sedang dikembangkan sehingga menghasilkan produk-produk rencana dan dokumen rencana yang lebih

implementatif.

implementatif,

Pencapaian

perlu dukungan

produk-produk manajemen

rencana

dalam

yang

peningkatan

kapasitas perencanaan sumber daya manusia sesuai tugas dan fungsinya di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto.

2.4.

Tantangan

dan

Peluang

Pengembangan

Pelayanan

Badan

Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Peningkatan

kuantitas

dan

kualitas

pelayanan

yang

diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto menghadapi sejumlah permasalahan seperti masih terbatasnya sumber daya manusia yang ahli dalam perencanaan dan masih adanya penempatan sumber daya manusia di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensinya. Melihat fenomena tersebut maka keinginnan untuk mengembangkan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto

merupakan suatu

keharusan. Untuk mendesan rencana peningkatan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto harus memperhatikan aspek rencana tata ruang kota dan aspek lingkungan hidup strategis. Rencana Struktur Wilayah Kota Mojokerto digambarkan dalam bentuk (1) Arahan Pengembangan dan Distribusi Penduduk; (2) Rencana Sistem Pusat-Pusat Pelayanan; (3) Rencana Sistem Jaringan Transportasi; dan (4) Rencana Sistem Jaringan Utilitas. Pengembangan penduduk Kota Mojokerto diarahkan mengikuti rencana

struktur

dan

pola

ruang.

Selain

itu

pengendalian

II - 29


pertambahan penduduk di kawasan pusat kota dilakukan dengan upaya pembatasan pembangunan perumahan baru pada kawasan tertentu atau dengan meningkatkan pajak untuk lahan dan bangunan. Hal ini bertujuan juga untuk mengarahkan perkembangan penduduk ke luar kawasan pusat kota yaitu pada kawasan-kawasan yang relatif masih sangat rendah tingkat kepadatan dan penggunaan lahannya masih banyak berupa lahan kosong, diawali dengan menyiapkan prasarana/sarana dasar (jalan, jaringan utilitas serta fasilitas sosial dan fasilitas umum). Dalam konteks rencana struktur ruang Kota Mojokerto terdiri atas rencana sistem pusat-pusat pelayanan yang terdiri Pusat Pelayanan Kota dan Subpusat Pelayanan Kota. Kondisi yang akan dihadapi Kota Mojokerto pada masa yang akan datang adalah semakin terbatasnya lahan perkotaan akibat pertumbuhan penduduk yang diikuti oleh kebutuhan akan perumahan dan permukiman serta penyediaan

sarana

dan prasarana

pendukungnya. Selain itu, keterpaduan pemanfaatan ruang kota masih perlu ditingkatkan seperti terminal, pasar dan sistim transportasi sehingga menyebabkan kesemrawutan kota dan kemacetan lalu lintas. Untuk itu diperlukan pengembangan sistem merupakan kebutuhan utama yang

perlu

diperhatikan

dalam

pembangunan

daerah

perlu

pengembangan sistem transportasi terpadu untuk memperlancar kegiatan produksi, distribusi barang dan jasa serta peningkatan aksesibilitas bagi manusia ataupun barang dan jasa. Pengembangan sistem transportasi di Kota Mojokerto harus memperhatikan sistem transportasi wilayah yang lebih luas dan untuk memfasilitasi pergerakan orang dan barang dari

ke wilayah Gerbangkartasusila

yang juga semakin meningkat. Untuk menangkap peluang bagi pengembangan kota/Kabupaten sekitarnya maka Mojokerto dapat dikembangkan

sebagai

Kota

pengumpan

(feeder

city)

yang

mengumpulkan dan kemudian mendistribusikan barang dan jasa dari

II - 30


kawasan produsen untuk didistribusikan ke kota-kota sekitar sesuai dengan kapasitas dan kemampuan sarana transportasinya. Rencana Tata Ruang kota mojokerto mendapat tantangan dari kota-kota sekita seperti, Gresik selatan yang akan membangun kota baru

meliputi

Kecamatan

Driyorejo,

Wringinanom,

Menganti.

Balongpanggang, Kedamaian, Benjeng dan Cerme.Demikian halnya, rencana pembangunan Bandara Internasional di Tikung Lamongan meskipun masih tahap studi kelayakan, haruslah diwaspadai. Perkembangan Sidoarjo Barat yang meliputi Kecamatan Wonoayu, Prambon, Krian, Balongbendo, Tulangan, Krembung dan Tarik juga harus diperhitungkan. Yang tidak kalah penting adalah pertumbuhan Kota baru Mojosari sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto akan berkonsekuensi menarik banyak potensi dari Kota Mojokerto. Tabel 2.7 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Mojokerto

No

1

Rencana Ruang

Struktur

Pusat Pelayanan Kota

Struktur Ruang Saat Ini

Pengaruh Rencana Struktur Ruang Indikator Program terhadap Kebutuhan Pemanfaatan Ruang Pelayanan Badan pada Periode Perencanaan Perencanaan Berkenaan Pembangunan Kota Mojokerto

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto

Pusat pemerintahan (Civic Centre)

Kantor Walikota Kota Mojokerto, tepatnya di Jl.Gajah Mada.

Sesuai Pusat perdagangan dan jasa (Central Bussines Distric (CBD) Pusat kesehatan

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang, Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL, Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

Kelurahan Mentikan, Kelurahan Sentanan, Kelurahan Purwotengah, dan Kelurahan Kauman Kelurahan Surodinawan

II - 31


SPK A diutamakan untuk perkantoran, pendidikan, peribadatan, perdagangan dan jasa, pariwisata, olahraga rekreatif, dan industri kecil/industri rumah tangga

2

3

Subpusat Pelayanan Kota (SPK)

Pusat Lingkungan (PL)

Sesuai

Sesuai

SPK B kegiatan utamanya pusat pemerintahan lokal, perkantoran, pendidikan, kesehatan, olahraga, industri kecil/industri rumah tangga, dan pertanian SPK C dengan kegiatan utama yaitu pusat pemerintahan lokal, perdagangan dan jasa, industri kecil/ industri rumah tangga, dan pertanian

Kegiatan Utama perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, RTH kota, peribadatan, dan sentra industri keci

Menghubungkan kawasan permukiman dalam wilayah kota dan antar kawasan permukiman wilayah kota dengan kawasan perbatasan. 4

Rencana pembangunan flyover

Sesuai

Memperhatikan perkembangan wilayah yang memungkinkan menjadi embrio-embrio pertumbuhan bagi wilayah Kota Mojokerto

Kelurahan Balongsari, Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Magersari, Kelurahan Gedangan, Kelurahan Purwotengah, Sosialisasi Peraturan Kelurahan Sentanan, Perundang-undangan Kelurahan Jagalan, tentang Rencana Tata Kelurahan Miji Ruang, Kebijakan Kelurahan tentang RDTRK, Prajuritkulon, RTRK, dan RTBL, Kelurahan Pulorejo, Penyusunan Rencana Kelurahan Blooto, Teknis Ruang Kawasan dan Kelurahan Surodinawan Kelurahan Kedundung, Kelurahan Gunung Gedangan, Kelurahan Wates, dan Kelurahan Meri Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang, Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL, Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

Kelurahan Magersari dan Kelurahan Gedongan Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kauman dan Kelurahan Purwotengah, Kelurahan Jagalan dan Kelurahan Sentanan


Magersari dan Kenanten di Jl. Bypass serta pengembangan jaringan jalan baik arteri primer-arteri sekunder, kolektor, dan jalan lokal

Membuka akses jalan-jalan baru sesuai dengan perkembangan wilayah.

II - 32


Menata hierarki dan kelas jalan untuk mendukung pengaturan perizinan guna lahan. Membangun sarana dan prasarana pendukung transportasi darat yang terpadu dengan sistem jaringan jalan sebagai pendukung sistem sarana angkutan umum

5

Penunjang sistem transportasi

Rencana 6 pembangunan jembatan

Rencana pengembangan 7 dan/atau pelebaran jembatan

8

Sistem jaringan energi/kelistrikan

Sesuai

Sesuai

Dikembangkan terminal tipe B yang sudah ada saat ini menjadi tipe A

Terdiri dari 2 unit

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang, Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL, Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang, Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL, Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

Terminal Kertajaya

Sungai Brantas dan Sungai Brangkal, jembatan yang menghubungkan kawasan Pulorejo dan Blooto Jembatan Jl. Tribuwana Tungga Dewi, Jembatan Prajurit Kulon Gg. 6, Jembatan Lespadangan, Jembatan Jl. KH. Usman, dan Jembatan Tropodo, Meri

Sesuai

Jumlah unit


Sesuai

Rencana pengembangan sistem jaringan energi ini meliputi : jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi, pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi tenaga listrik, dan pengembangan energi alternative

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang, Kebijakan Kota Mojokerto tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL, Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

II - 33


9

10

Sistem jaringan Sesuai telekomunikasi

Pengembangan dan pemerataan jaringan telepon kabel yang menjangkau seluruh wilayah kota, dan pengaturan jaringan telepon tanpa kabel serta pembangunan menara telekomunikasi bersama


Sistem jaringan Sesuai sumberdaya air

Pengembangan sungai, jaringan irigasi, sistem jaringan air baku untuk air bersih, dan sistem pengendalian daya rusak air


Sistem penyediaan air minum kota, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem persampahan kota, sistem drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, jalur evakuasi bencana, dan sistem proteksi kebakaran


Sistem jaringan 11 infrastruktur Sesuai perkotaan

Sumber: Hasil Analisis

Sedangkan dari aspek kajian lingkungan hidup strategis, Pengendalian dampak pembangunan terhadap lingkungan merupakan salah

satu

langkah

preventif

untuk

menjaga

ketertiban

dan

kenyamanan. Menurunnya daya dukung dan kualitas lingkungan ditandai dengan meningkatnya pencemaran air dan udara dapat menimbulkan bencana alam serta masalah lingkungan lainnya seperti banjir dan longsor. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran, perhatian

dan

pembangunan efektivitas

kepedulian yang

penataan

tidak ruang

terhadap

berwawasan dan

lingkungan, lingkungan,

lemahnya

aktivitas rendahnya

pengawasan

dan

pengendalian.

II - 34


Tabel 2.8 Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kota Mojokerto

No

Aspek Kajian

Kapasitas daya dukung dan daya 1 tampung lingkungan hidup untuk pembangunan

2

Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup

Implikasi Terhadap Pelayanan Badan Ringkasan KLHS Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Merencanakan Terjadi penurunan daya dukung penyediaan dan lingkungan meskipun peningkatan kualitas Lingkungan masih mampu prasarana/sarana menampung perkembangan dasar (jalan, jaringan pembangunan dan pertumbuhan utilitas serta fasilitas penduduk sosial dan fasilitas umum). Bahan bakar minyak yang dipakai kendaraan bermotor saat ini menghasilkan zat beracun seperti CO2, CO, HC, NOX, dan debu. Kesemuanya dapat menyebabkan gangguan pernapasan, kanker, bahkan sampai dengan kemandulan. Telah banyak bukti bahwa anakanak dan para lanjut usia merupakan kelompok yang mempunyai resiko tinggi di dalam peristiwa pencemaran udara, Anak-anak lebih peka terhadap infeksi saluran Perencanaan Ruang pemafasan dibandingkan Terbuka Hijau dengan orang dewasa, dan fungsi paru-paru nya juga berbeda. Para usia lanjut masuk di dalam kategori kelompok resiko tinggi karena penyesuaian kapasitas dan fungsi paru-paru menurun, dan pertahanan imunitasnya melemah, karena kapasitas paru-paru dari pendenta penyakrt jantung dan paru-paru juga rendah. kelompok ini juga sangat peka terhadap pencemaran udara

Catatan Bagi Perumusan Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Mengarahkan perkembangan penduduk ke luar kawasan pusat kota, yaitu pada kawasan-kawasan yang relatif masih sangat rendah tingkat kepadatan dan penggunaan lahannya masih banyak berupa lahan kosong

Pembatasan usia kendaraan bermotor, Pengembangan taman kota

II - 35


Kinerja layanan/jasa 3 ekosistem

Efisiensi 4 pemanfaatan sumber daya alam

Tingkat kerentanan dan kapasitas 5 adaptasi terhadap perubahan iklim

Taman dan pemakaman merupakan sarana kota yang bersifat mendukung kenyamanan dan keindahan kota yang mengandung nilai sosial yang tinggi. Taman dibutuhkan selain untuk keindahan, juga sebagai Ruang Terbuka Hijau yang dapat memberikan oksigen bagi kehidupan. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang – ruang yang terbuka dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk areal kawasan maupun dalam bentuk areal memanjang atau jalur dimana di dalam penggunaan lebih bersifat terbuka dan tanpa bangunan. Ruang Terbuka hijau terdiri dari Ruang Terbuka Hijau Publik merupakan Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah Kota Mojokerto yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum Pemkot Kota Mojokerto telah merencanakan Program dan Kegiatan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan Sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan Secara morfologi Kota Mojokerto berada pada dataran rendah atau dengan kata lain merupakan daerah bawah yang telah menjadi jalur aliran sungai dari daerah pegunungan. Hal demikian ditambah dengan perilaku negatif para aktor atau kelembagaan pengelolaan kota terhadap lingkungannya, seperti penebangan hutan (pohon), alih fungsi lahan hijau (lindung) untuk kawasan terbangun, sebagai mana diketahui bahwa pohon (tanaman) berfungsi sebagai penyerap air kedalam tanah, akhirnya dari proses tersebut secara tidak langsung dapat menyebabkan terjadinya banjir

Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Pengembangan taman kota, Evaluasi status lingkungan hidup

Monitoring dan Evaluasi Program

a. Pembentukan dewan lingkungan. b. Pengembangan kebijakan ligkungan. c. Pembentukan rencana pengelolaan kawasan lindung

Pengendalian alih Fungsi Lahan

Perencanaan Pengendalian penenbangan hutan

II - 36


Untuk melindungi keanekaragaman hayati, dilakukan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan. Bertujuan untuk mendeteksi secara dini serta mengatasi terjadinya pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan yang terjadi akibat adanya kegiatan/usaha di Kota Mojokerto

Tingkat ketahanan dan potensi 6 keanekaragaman hayati

Evaluasi keanekaragaman hayati

Evaluasi dan perencanaan keanekaragaman hayati


Mengacu

pada

uraian

di

atas

maka,

tantangan

yang

diperkirakan dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto dalam rangka pengembangan pelayanan, antara lain; 

Perencanaan masih bersifat Sektoral;



Masih adanya tumpang tindih kewenangan dan urusan dengan SKPD lain



Tingginya urbanisasi penduduk pendatang;



Perkembangan kawasan/wilayah Kota tidak sebanding dengan dokumen perencanaan yang dihasilkan;



Kesulitan dalam menentukan prioritas pembangunan



Adanya tuntutan masyarakat untuk merasakan hasil dari rencana pembangunan.



Rendahnya kompetensi di bidang perencana di SKPD



Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.



Inkonsistensi DPRD terhadap dokumen perencanaan



Komitmen pimpinan dalam implementasi dokumen perencanaan masih kurang.



Lemahnya Team Work dan belum tergalinya potensi SDM secara optimal;



Masih kurangnya Sumber Daya Aparatur yang memiliki skill dan kompetensi sebagai perencana;

II - 37




Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur



Kemampuan SDM dalam pengelolaan keuangan tidak merata



Terbatasnya jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa;



Manajemen jabatan fungsional belum optimal



Barang inventaris belum terkelola secara baik;



Kurangnya pemeliharaan rutin untuk barang inventaris kantor;



Belum optimalnya dukungan sistem data dan informasi yang handal terhadap proses pengambilan kebijakan;



Belum terkelolanya dokumen serta data/informasi penting yang mendukung proses perencanaan;



Rendahnya tingkat pemanfaatan dokumen



perencanaan yang dihasilkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Kota

Mojokerto

disebabkan

karena

lemahnya pemahaman mengenai kebutuhan SKPD; 

Belum adanya Standar Operasi Prosedur



Belum adanya perda tentang perencanaan pembangunan

Sedangkan Peluang yang diperkirakan dapat dimanfaatkan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto dalam rangka pengembangan pelayanan antara lain;  Kewenangan dan peran Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto yang makin kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan;  Sinergitas perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota;  Kewenangan

yang

jelas

dan

menjadikan

stuktur

Badan

Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto lebih efektif dan efisien; II - 38


 Fungsi dalam struktur Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto semakin lengkap;  Pesatnya perkembangan Kota Mojokerto di berbagai sektor pembangunan;  Penyusunan

rencana

pembangunan

dengan

pendekatan

pemberdayaan masyarakat mendapat dukungan prioritas;  Memiliki

acuan

dalam

penyusunan

rencana

peningkatan

kesejahteraan masyarakat  Memudahkan

untuk

melakukan

kerjasama

dengan

dunia

usaha/swasta;  Memberikan dukungan untuk menyusun road map ekonomi kota Mojokerto;  Meningkatnya Kerjasama dengan BPS, Perguruan Tinggi dan Konsultan;  Terlaksanakannya Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto dengan dukungan SDM, sarana dan prasarana;  Potensi aparatur dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi;  Adanya peningkatan kemampuan dalam kepemimpinan;  Memiliki kualifikasi dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Daerah;  Proses

pengadaan

barang/jasa

memiliki

legitimasi sesuai

Kepres pengadaan barang dan jasa;  Meningkatnya kualitas teknis perencanaan;  Lokasi kantor cukup strategis;  Kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas memadai;  Kemudahan dalam proses Penyusunan Dokumen Perencanaan;  Pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan rencana;  Database mengenai statistik Kota Mojokerto selalu diupdate secara berkala (1 tahun 1 kali);

II - 39


 Beberapa

dokumen

perencanaan

sudah

dapat dikerjakan

secara swakelola;  Tersedianya dokumen perencanaan yang beragam;  Tersedianya anggaran yang cukup memadai

Untuk menjawab tantangan dan peluang tersebut maka jenis jenis layanan yang dibutuhkan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto adalah 

Peningkatan

kualitas

dan

kuantitas

perencanaan

umum

pembangunan kota. 

Peningkatan

kuantitas

dan

kualitas

produk

perencanaan

pengembangan wilayah perbatasan dan kawasan strategis/cepat tumbuh. 

Peningkatan perencanaan bidang pengembangan wilayah, sosial budaya dan ekonomi.



Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan aparatur perencana.



Peningkatan sarana dan sarana pendukung aktivitas perkantoran.

II - 40


BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1.

Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Pelayanan Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, perencanaan tata ruang, penyediaan support berupa statistik skala kota dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut : 1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Kota; 2. Belum

optimalnya

koordinasi

antara

institusi

perencana

dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran; 3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan

tugas dan kewajiban utama-nya di bidang

perencanaan; 4. Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun

seluruh

produk

Badan

Perencanaan

Pembangunan Kota secara terintegrasi sehingga informasi mengenai

dokumen

hasil

kajian

maupun

dokumen

perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanan menjadi lebih besar; 5. Belum

terkelolanya

sumber

data

dan

informasi

yang

mendukung proses perencanaan sehingga sumber data masih beragam;

III - 1


6. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota; 7. Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan

fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan

Pemerintah Kota Mojokerto; 8. Kurang optimalnya alokasi

anggaran

untuk pengembangan

SDM. 9. Kurang

optimalnya

perencanaan

koordinasi

pembangunan

dan

sinkronisasi

daerah

antara

proses Badan

Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto dengan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten dan Kota lain; 10. Lemahnya

kapasitas

kelembagaan

perencanaan

yang

menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan; 11. Belum

optimalnya

pengelolaan

dan

pemanfaatan

data

pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi

informasi

dan

komunikasi,

serta

pengendalian

perencanaan pembangunan; 12. Informasi tentang potensi penanaman modal dan peluang investasi di Kota Mojokerto belum tersedia secara optimal;

III - 2


Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Faktor yang Mempengaruhi

No

1

2

3

Aspek Kajian

Capaian/Kondisi Saat ini

Standar yang Digunakan

Gambaran pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota

Fungsi peyediaan data, penyusunan dokumen perencanaan, koordinasi dan evaluasi sudah berjalan

Jumlah data dan dokumen rencana

RTRW

Tersedianya dokumen RTRW

Kesesuaian rencana di RTRW dengan kondisi aktual di lapangan

KLHS

Pertumbuhan penduduk dan industri sangat pesat yang berpotensi menurunkan daya dukung lingkungan

Daya dukung lingkungan, ketahanan terhadap bencana dan penyakit, kualitas lingkungan hidup

Internal (Kewenagan Badan Perencaan Pembangunan Kota)

Penyusunan dokumen rencana, koordinasi dan evaluasi

Penyusunan RTRW dan pengendalian tata guna lahan

Penyusunan KLHS dan perencanaan pengendalian konversi lahan

Eksternal (Diluar Kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Kota

Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota

Kewenangan mutasi SDM

Keterbataan SDM perencana, Anggaran, masih kurangya pendukung pegolahan data

Tingkat kepatuhan stakeholder


Penegakan perda masih rendah



3.2.

Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat

dan

pendorong

pelayanan

Badan

Perencanaan

Pembangunan Kota Mojokerto yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

III - 3


Hasil identifikasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto

tentang

faktor-faktor

penghambat

dan

pendorong

pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan

isu-isu

strategis

pelayanan

Badan

Perencanaan

Pembangunan Kota Mojokerto. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktorfaktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 menyebutkan bahwa visi

merupakan

rumusan

umum

mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Visi adalah pandangan jauh ke depan tentang kondisi yang ingin dicapai. Dengan visi yang jelas akan didapat pedoman dan arahan yang jelas kemana pembangunan suatu daerah akan dibawa dan dikembangkan. Visi Pemerintah Kota Mojokerto lima tahun ke depanmerupakan perwujudan dari visi yang telah dijanjikan oleh Kepala Daerah Terpilih Pemilukada

lalu

yang

Mas’ud Yunus–Suyitno dalam proses

telah

disesuaikan

dengan

berbagai

perencanaan pembangunan di Kota Mojokerto yang telah ada sebelumnya. Visi Pemerintah Kota Mojokerto 2014-2019 adalah : “Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral”.

Perumusan

dan

penjelasan terhadap visi di maksud, menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini.

III - 4


Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Perecanaan Pembangunan Kota Mojokerto Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah “Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral” Permasalahan Pelayanan Faktor Misi dan Program KDH dan Wakil Badan No KDH terpilih Perencanaan Pembangunan Penghambat Pendorong Kota 1 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Program Pelayanan Kesehatan yang Lamanya Adanya terjangkau, terutama penyediaan Belum memiliki proses ketentuan dari a pelayanan kesehatan dasar gratis SPM bidang pembahsan Mendagri tentang bagi seluruh warga kota mojokerto kesehatan SPM SPM Program Pendidikan gratis dan Belum memiliki Keterbatasan Tersedianya b Berkualitas untuk warga kota SPM bidang Anggaran teknologi dan mojokerto Pendidikan sumber daya Kurang Belum memiliki Berkembangnnya Program Perluasan Kesempatan optimalnya dokumen sekolah kejuruan Kerja dengan mendorong tumbuh kegiatan Rencana yang dan berkembangnya investasi besar, c promosi investa Umum menekankan peningkatan ketram pilan kerja dan sehingga Penanaman keterampilan pengembangan semangat kesempatan Modal Kota praktis interpreneurship bagi angkatan kerja. kerja terbatas Belum dilakukan Keterbatasan Masyarakat Program Pemenuhan Pelayanan pengukuran Anggaran semakin Dasar dan Jaminan Sosial Bagi Indeks menuntut d Masyarakat Miskin terutama ke Kepuasan peningkatan cukupan energi, air bersih dan Pelayanan pelayanan dasar kesehatan lingkungan Dasar Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan 2 berdaya saing tinggi Program Penyediaan jasa layanan Kendala SDM Masyarakat publik secara memadai, baik dan Anggaran semakin mencakup standar pelayanan sesuai menuntut kualitas yang diharapkan Belum memiliki peningkatan a masyarakat, pengaturan / regulasi indikator mutu pelayanan dasar yang dapat memberikan jaminan pelayanan publik mutu pelayanan, maupun kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan.

Visi :

III - 5


b

Program Penyediaan fasilitas penunjang yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti hotel, perbankan, transportasi, kesehatan (Rumah Sakit), pendidikan, telekomunikasi, Ruang Pamer Ruang Pertemuan, dan lain sebagainya. Program Berorientasi dan mengutamakan kepantingan masyarakat sebagai pelanggan, dalam arti menempatkan masyarakat sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya (Customer engagement)

Belum memiliki indikator mutu Kendala SDM pelayanan public dan Anggaran

Masyarakat semakin menuntut peningkatan pelayanan dasar

Masyarakat c semakin Belum memiliki menuntut indikator mutu Kendala SDM peningkatan pelayanan public dan Anggaran pelayanan dasar Belum memiliki Masyarakat Program Pola berpikir (Mindset) dan konsep Penempatan semakin perilaku melayani bagi masyarakat d reformasi SDM tidak menuntut yang dapat mendorong terciptanya birokrasi yang sesuai peningkatan budaya pelayanan komprehensif kompetensinya pelayanan dasar Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang 3 baik dan memadai Program peningkatan dan pengembangan infrastruktur tersebut meliputisarana-prasarana: jalan dan jembatan; perumahan; lingkungan, a perekonomian; kesehatan; pendidikan; sosial dan budaya; air Lamanya bersih; ketahanan pangan; proses Perkembangan berfungsinya ruang terbuka hijau dan Belum memiliki penyusunan teknologi dan peribadatan RDTR RDTR informasi Menciptakan Lingkungan yang Aman, Nyaman dan 4 Tentram Program Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam Kurangnya Tingginya dan pelestarian fungsi lingkungan kesadaran Terjadi komitmen hidup makin berkembang melalui stakeholder penurunan daya Pemerintah Kota a penguatan Sistem Inovasi Daerah akan dukung Mojokerto (SID) dan peningkatan kesadaran pentingnya lingkungan terhadap masyarakat yang ditandai kelestarian lingkungan denganberkembangnya proses lingkungan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; III - 6


terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing Sumber: Hasil Analisis

3.3.

Telaahan Renstra Dari hasil analisis terhadap Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerti perlu menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi. Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Berdasarkan Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto

Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan pembangunan 1

Tercapaianya kinerja aparatur

Jumlah SDM Badan Perencanaan Pembangunan Kota yang telah memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa sedikit

2

Tersedianya sarana dan prasarana serta SOP

Belum tersedianya SOP

Sebagai Faktor

Penghambat

Pendorong

Kebijakan pendistribusian pegawai bukan kewenenangan Badan Perencanaan Pembangunan Kota

SDM Badan Perencanaan Pembangunan Kota yang mayoritas sudah berpengalaman Tersediaanya anggaran untuk meningkatkan kapasitas SDM di bidang perencanaan pembangunan

Masih minimnya pengiriman SDM Badan Perencanaan Pembangunan mengikuti diklat pengadaan barang dan jasa Belum ada SDM yang memiliki kompetensi menyusun SOP

Adanya fasilitasi BKD untuk mengikuti diklat dan ujian pengadaan barang dan jasa Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan

III - 7


Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

3

Tercapainya koordinasi dan sinergisitas perencanaan

Belum adanya sinergisitas perencanaan yang optimal

Persepsi yang masih berbeda dan masih mucul ego sektoral

Partisipasi dari berbagai stakeholder Sektoral memiliki potensi cukup banyak dan beragam

4

Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Kurang optimalnya kegiatan koordinasi

Persepsi yang masih berbeda dan masih mucul ego sektoral

Sektoral memiliki potensi cukup banyak dan beragam


3.4.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup Strategis RTRW Kota Mojokerto telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 04 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012-2032 memuat peruntukan ruang di Kota Mojokerto. Implikasi

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait

Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto terhadap

Permasalahan

Pelayanan

Badan

Perencanaan

Pembangunan Kota Mojokerto bisa dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota

1

Sosialisasi RTRW

2

Pelayanan data informasi peta

dan


Faktor Penghambat

Pendorong

Belum dilaksanakan secara rutin dan menyeluruh

Anggaran dan mekanisme

UU No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang

Belum optimalnya data untuk bahan perencanaan

Anggaran SDM

UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

dan

III - 8


3

Pengendalian ruang

4

Evaluasi ruang

penataan

pemanfaatan

Koordinasi penataan ruang belum optimal dilaksanakan

Anggaran SDM

dan

Belum dilaksanakan secara optimal dan masih bersifat parsial

Anggaran SDM

dan

UU No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang UU No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang


Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan proses mengintegrasikan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana dan atau program. Tujuan penyelenggaraan KLHS adalah memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau program.

Permasalahan

pelayanan

Badan

Perencanaan

Pembangunan Kota Mojokerto ditinjau dari implikasi KLHS bisa dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota


Faktor Penghambat

Pendorong

Anggaran dan mekanisme

UU No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1

Sosialisasi KLHS

Belum dilaksanakan secara rutin dan menyeluruh

2

Pelayanan data dan informasi lingkugan hidup

Belum optimalnya data untuk bahan perencanaan

Anggaran SDM

dan

3

Pengendalian penurunan daya dukung lingkungan hidup

Koordinasi penataan ruang belum optimal dilaksanakan

Anggaran SDM

dan

UU No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

III - 9


4

Evaluasi lingkungan hidup

status

Belum dilaksanakan secara optimal

Anggaran SDM

dan

UU No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sumber: RPJMD Kota Mojokerto 2014-2019 dan Hasil Analisis

3.5.

Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan review terhadap faktor-faktor yang terkait dengan permasalahan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto, maka isu strategis pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto bisa diidentifikasi sebagai berikut: 1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Kota; 2. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran; 3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan

tugas dan kewajiban utama-nya di bidang

perencanaan; 4. Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun

seluruh

produk

Badan

Perencanaan

Pembangunan Kota secara terintegrasi sehingga informasi mengenai

dokumen

hasil

kajian

maupun

dokumen

perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanan menjadi lebih besar; 5. Belum

terkelolanya

sumber

data

dan

informasi

yang

mendukung proses perencanaan sehingga sumber data masih bergam; III - 10


6. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan structural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota; 7. Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan

fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan

Pemerintah Kota Mojokerto; 8. Kurang optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM. 9. Kurang

optimalnya

koordinasi

dan

sinkronisasi

proses

perencanaan pembangunan daerah antara Badan Perencanaan Pembangunan Kota dengan SKPD lain; 10. Lemahnya

kapasitas

kelembagaan

perencanaan

yang

menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan; 11. Belum

optimalnya

pengelolaan

dan

pemanfaatan

data

pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi

informasi

dan

komunikasi,

serta

pengendalian

perencanaan pembangunan; 12. Informasi tentang potensi penanaman modal dan peluang investasi di Kota Mojokerto belum tersedia secara optimal;

Isu isu strategis tersebut agar bisa menunjukkan skala prioritas perlu dilakukan pembobotan dan scoring. Pembobotan terhadap isuisu strategis tersebut bisa dilihat pada tabel berikut ini:

III - 11


Tabel 3.6 Bobot Isu-isu Strategis No

Issu Strategis

Bobot

1

Pengembangan SDM yang didukung apresiasi pemangku kepentingan meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan kota

16,33

2

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia berbasis pengetahan dan teknologi informasi menunjang perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja

13,94

3

Ketersediaan sarana prasarana dan perkembangan sosial, ekonomi dan budaya yang dinamis menjadikan pelaksanaan rencana pembangunan kota semakin efektif dan efisien

12,35

4

Perencanaan pembangunan kota yang akuntabel dan transparan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan merupakan tolok ukur upaya memberikan pelayanan masyarakat yang optimal

10,76

5

Peningkatan prasarana dan sarana dalam pengembangan sistem informasi memperkuat pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan

9,16

6

Peningkatan pengetahuan dan pengalaman dan peningkatan sinergi antar SKPD menjadikan proses perencanaan kota menjadi semakin efektif dan berkualitas

7,57

7

Pelaksanaan manajemen berbasis kinerja, dukungan pimpinan daerah, komitmen para pemangku kepentingan dan kemampuan komunikasi publik yang handal meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan kota

6,37

III - 12


8

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan khusus; serta pemahaman terhadap dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat memperkuat perencanaan kota

6,37

9

Pengembangan data dasar dan informasi wilayah yang akurat, lengkap dan terpadu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meningkatkan mutu dan kinerja perencanaan kota

5,18

10

Penataan dan peningkatan efektivitas Musrenbang sebagai forum koordinasi dan komunikasi para pemangku kepentingan dengan memperhatikan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat memperlancar percepatan peningkatan kesejahteraan dan kemajuan daerah

3,98

11

Penataan manajemen kinerja dan peningkatan koordinasi antar SKPD menjadikan perencananaan kota lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel

3,19

12

Peningkatan kapasitas teknis perencanaan dan penganggaran, serta penataan manajemen kinerja akan mendorong optimalisasi pengelolaan sumberdaya daerah

2,39

13

Peningkatan kemampuan koordinasi dan komunikasi publik serta penguatan koordinasi antar SKPD memperkuat mekanisme perencanaan kota berbasis kebutuhan masyarakat

1,59

14

Data dan informasi perencanaan yang terpadu dan mudah diakses membantu masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota

0,80


III - 13


Selanjutnya merangking

isu

untuk

bisa

strategis

mengetahui pelayanan

score

Badan

total

untuk

Perencanaan

Pembangunan Kota Mojokerto, hasil pembobotan tersebut kemudian dikalikan dengan skala di masing-masing unsur isu strategis. Hasil perkalian antara pembobotan dengan skala masing-masing unsur isu strategis bisa dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.7 Total Score Isu-isu Strategis No

Issu Strategis

Skala

Bobot

Score

1

Pengembangan SDM yang didukung apresiasi pemangku kepentingan meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan kota

4,00

16,33

65,34

2

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia berbasis pengetahan dan teknologi informasi menunjang perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja

4,00

13,94

55,78

3

Ketersediaan sarana prasarana dan perkembangan sosial, ekonomi dan budaya yang dinamis menjadikan pelaksanaan rencana pembangunan kota semakin efektif dan efisien

4,00

12,35

49,40

4

Perencanaan pembangunan kota yang akuntabel dan transparan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan merupakan tolok ukur upaya memberikan pelayanan masyarakat yang optimal

4,00

10,76

43,03

5

Peningkatan prasarana dan sarana dalam pengembangan sistem informasi memperkuat pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan

4,00

9,16

36,65

6

Peningkatan pengetahuan dan pengalaman dan peningkatan sinergi antar SKPD menjadikan proses perencanaan kota menjadi semakin efektif dan berkualitas

3,00

7,57

22,71

III - 14


7

Pelaksanaan manajemen berbasis kinerja, dukungan pimpinan daerah, komitmen para pemangku kepentingan dan kemampuan komunikasi publik yang handal meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan kota

3,00

6,37

19,12

8

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan khusus; serta pemahaman terhadap dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat memperkuat perencanaan kota

3,00

6,37

19,12

9

Pengembangan data dasar dan informasi wilayah yang akurat, lengkap dan terpadu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meningkatkan mutu dan kinerja perencanaan kota

3,00

5,18

15,54

10

Penataan dan peningkatan efektivitas Musrenbang sebagai forum koordinasi dan komunikasi para pemangku kepentingan dengan memperhatikan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat memperlancar percepatan peningkatan kesejahteraan dan kemajuan daerah

3,00

3,98

11,95

11

Penataan manajemen kinerja dan peningkatan koordinasi antar SKPD menjadikan perencananaan kota lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel

3,00

3,19

9,56

12

Peningkatan kapasitas teknis perencanaan dan penganggaran, serta penataan manajemen kinerja akan mendorong optimalisasi pengelolaan sumberdaya daerah

3,00

2,39

7,17

3,00

1,59

4,78

3,00

0,80

2,39

13

14

Peningkatan kemampuan koordinasi dan komunikasi publik serta penguatan koordinasi antar SKPD memperkuat mekanisme perencanaan kota berbasis kebutuhan masyarakat Data dan informasi perencanaan yang terpadu dan mudah diakses membantu masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota


III - 15


BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1.

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto berpedoman pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto tahun 20142019. Visi pembangunan jangka menengah Kota Mojokerto yaitu “Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai Service City yang Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Bermoral” sebagaimana tertuang dalam

dokumen

Rancangan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto tahun 2014-2019. Perumusan

dan

penjelasan

terhadap

visi

di

maksud,

menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Visi Kota Mojokerto 2014-2019 Visi: “Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral” Pokok-pokok Visi Penjabaran Visi Kota yang memiliki produk jasa layanan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi 1. Jasa layanannya menghasilkan nilai tambah ekonomi yang mampu Sebagai menarik kehadiran investor dan pelaku pasar lainnya service city 2. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana berupa sumberdaya manusia dan infrastruktur yang baik dan memadai

Service city yang maju

Layanan pemerintahan yang diselenggarakan secara modern, antara lain ditandai oleh: 1. Penguasaan dan pemanfaatan teknologi canggih dalam penyelenggaraan layanannya 2. Dikelola dengan manajemen modern yang handal dan efisien 3. Memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup 4. Memiliki daya saing tinggi 5. Mampu menghasilkan output dan outcome yang berkualitas prima

IV - 1


Visi: “Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral” Mewujudkan pembangunan Kota Mojokerto yang 1. 2. 3. 4. 5.

Service city yang sehat

iklim usaha yang kondusif dan mandiri lingkungan yang bersih dan bebas polusi kebutuhan air bersihnya terpenuhi dan sanitasinya bagus pemanfaatan lahannya mempertimbangkan aspek konservasi tata ruangnya mampu mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pola hidup sehat.

Antara lain ditandai oleh: Service city yang cerdas

Service city yang sejahtera

1. sumber daya manusia yang berkualitas 2. pemerintah dan swasta yang profesional dan berdaya saing tinggi 3. tata ruang yang efisien dan kondusif terhadap pengembangan sosial dan teknologi 4. terbukanya akses pengetahuan dan teknologi Layanan pemerintahan yang mampu memberi nilai tambah ekonomi dan membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain ditandai oleh: 1. Meningkatnya pendidikan dan kualitas SDM 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 3. Meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat Layanan pemerintahan yang penyelenggaraan layanannya dilandasi oleh nilai-nilai moral, etika dan norma sosial, budaya, agama, maupun negara, antara lain ditandai oleh: 1. Meningkatnya keimanan, ketakwaan dan kesalehan sosial

Service city yang bermoral

2. Meningkatnya peranan budaya dan nilai-nilai moral, etika dan agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 3. Terciptanya keamanan, ketertiban dan ketentraman 4. Rendahnya angka kriminalitas dan pelanggaran hukum/peraturan/ norma 5. Pemerintah dan jasa layanannya diselenggarakan dengan amanah, bersih dan baik (clean and good governance)

Sumber: RPJMD Kota Mojokerto 2014-2019

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto menjadi

penentu

dan

pengendali

dari pencapaian visi kota, sehingga dalam perumusan visinya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota

Mojokerto.

Untuk

menjadikan

Badan

Perencanaan

IV - 2


Pembangunan Kota Mojokerto yang visioner tentu banyak aspek yang harus

menjadi

perhatian,

karena

hal

ini

berkaitan

dengan

keberadaannya sebagai lembaga teknis yang bergerak di bidang perencanaan pembangunan dan menjadi lokomotif pembangunan di Kota Mojokerto. Hal-hal

yang menjadi perhatian, harapan, keadaan atau

kondisi serta lingkungan strategis yang terjadi saat ini serta yang diinginkan pada masa yang akan datang yang akan berpengaruh langsung dan melandasi perumusan visi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto. Berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan sasaran yang diamanatkan Menengah

dalam rancangan Rencana Daerah

(RPJMD)

Kota

Pembangunan

Jangka

Mojokerto 2014-2019 maka

rumusan visi yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto pada masa mendatang adalah ”Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Yang Berkualitas Menuju Service City.” Dalam pengertian Visi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto tersebut

maka

sebagai

lembaga

teknis

di

lingkungan Permerintah Kota Mojokerto yang memiliki kewenangan dalam

perencanaan

dan pengendalian,

Badan Perencanaan

Pembangunan Kota Mojokerto secara kelembagaan harus kredibel artinya dapat dipercaya, sehingga segala rumusan kebijakan yang akan ditetapkan dan dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan prosedural. Misi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto sebagai berikut : 1 Mewujudkan Perencanaan pembangunan yang berkualitas 2 Meningkatkan ketercapaian hasil rencana pembangunan

IV - 3


Tabel 4.2 Keterkaitan Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto dengan Pemerintah Kota Mojokerto Visi Pemerintah Kota Mojokerto Visi Badan Perencanaan Pembangunan 2014-2019 Kota Mojokerto 2014-2019 ”Terwujudnya Perencanaan “Terwujudnya Kota Mojokerto Pembangunan Kota Mojokerto Yang sebagai service city yang maju, Berkualitas Menuju Service City” sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral” Misi Pemerintah Kota Mojokerto Misi Badan Perencanaan Pembangunan 2014-2019 Kota Mojokerto 2014-2019 1. Meningkatkan kualitas 1. Mewujudkan perencanaan sumberdaya manusia pembangunan yang berkualitas 2. Menyediakan produk, jasa 2. Meningkatkan ketercapaian hasil dan layanan yang maju dan rencana pembangunan berdaya saing tinggi 3. Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan memadai Sumber: RPJMD Kota Mojokerto 2014-2019 dan Hasil Analisis

4.2.

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Sesuai

dengan

visi

dan

misi

Badan

Perencanaan

Pembangunan Kota Mojokerto tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut: Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan dirumuskan tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto tahun 2014-2019 sebagai berikut : 1. Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas 2. Meningkatkan kinerja pelaksanaan rencana pembangunan

IV - 4


Memperhatikan Visi-Misi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2014-2019, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas Berdasarkan tujuan tersebut

ditetapkan sasaran sebagai

berikut: a. Meningkatnya

perencanaan

pembangunan

yang

berkualitas

2) Meningkatkan

kinerja pelaksanaan rencana pembangunan

dengan sasaran sebagai berikut : a. Meningkatnya kinerja pelaksanaan rencana pembangunan

IV - 5


Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2015-2019

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

2

3

4

1

1

Meningkatkan

perencanaan

pembangunan

yang

berkualitas Meningkatkan 2

pelaksanaan

Meningkatnya Perencanaan pembangunan yang berkualitas

kinerja rencana

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2015 2016 2017 2018 2019

Persentase rencana pembangunan yang berkualitas

Meningkatnya kinerja pelaksanaan

Persentase

target

rencana pembangunan

pembangunan yang dicapai

rencana

5

6

7

8

9

50%

83%

94%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

pembangunan


IV - 6


4.3.

Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Untuk Perencanaan

merumuskan

strategi

Pembangunan

Kota

dan

kebijakan

Mojokerto,

Badan

yang

perlu

diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor

tersebut

dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut :

FAKTOR INTERNAL Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana. 1. Aspek Kekuatan Aspek

kekuatan

adalah

segala

sesuatu

yang

terdapat di dalam kewenangan dan berada dibawah langsung kendali tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto yang dapat dimanfaatkan dalam

meningkatkan

kinerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan Kota Mojokerto. 2. Aspek Kelemahan Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto.

FAKTOR EKSTERNAL Faktor-faktor lingkungan

strategis yang

berpengaruh

langsung

terhadap kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto yaitu :

IV - 7


1. Aspek Peluang Pengertian peluang adalah yang

mendukung

dan

dapat

kondisi eksternal

dimanfaatkan dalam

peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto. 2. Aspek Ancaman Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu

dan

menghambat pengembangan dan

peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto di Kota Mojokerto.

PENYUSUNAN STRATEGI Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan

peningkatan kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Kota Mojokerto. kewenangannya,

Badan

Dalam mengemban tugas dan

Perencanaan

Pembangunan

Kota

Mojokerto harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting. Pengembangan

dan

peningkatan

kinerja

Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto yang

Badan

dilaksanakan

memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan

dan

program

kegiatan

yang

dikeluarkan

dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kota Mojokerto secara keseluruhan. Strategi-strategi tersebut dilakukan

IV - 8


dengan

tabulasi

silang

terhadap

faktor-faktor

internal dan

eksternal untuk mendapatkan: a. Strengts - Opportunities Strategy, yaitu menggunakan kekuatan

internal

untuk memanfaatkan peluang

eksternal; b. Weakness - Opportunities Strategy, yaitu memperbaiki kelemahan

internal

dengan mengambil keuntungan

dari peluang eksternal; c. Strengts - Threats Strategy, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal; d. Weakness

-

Treaths

Strategy,

yaitu

merupakan

strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

Penjabaran

faktor

internal,

faktor

eksternal,

serta

penjabaran strategi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

IV - 9


Tabel 4.4 Penentuan Faktor Internal, Faktor Eksternal, dan Alternatif Strategi Faktor Eksternal

Faktor Internal

Kekuatan (S) : 1. Terlaksanakannya Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto dengan dukungan SDM, sarana dan prasarana

Peluang (O) : 1. Kewenangan dan peran Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto yang makin kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan; 2. Sinergitas perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota; 3. Kewenangan yang jelas dan menjadikan stuktur Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto lebih efektif dan efisien 4. Fungsi dalam struktur Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto semakin lengkap; 5. Pesatnya perkembangan Kota Mojokerto di berbagai sektor pembangunan; 6. Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat mendapat dukungan prioritas. 7. Memiliki acuan dalam penyusunan rencana peningkatan kesejahteraan masyarakat 8. Memudahkan untuk melakukan kerjasama dengan dunia usaha/swasta 9. Memberikan dukungan untuk menyusun road map ekonomi kota Mojokerto 10. Meningkatnya Kerjasama dengan BPS 11. Meningkatnya Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Konsultan Alternatif Strategi (S-O): 1. Meningkatkan kualitas pekerjaan dan mempertegas peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto dalam setiap perencanaan pembangunan yang

Ancaman (T): 1. Perencanaan masih bersifat Sektoral; 2. Masih adanya tumpang tindih kewenangan dan urusan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Kota lain 3. Tingginya urbanisasi penduduk pendatang; 4. Perkembangan kawasan/wilayah Kota tidak sebanding dengan dokumen perencanaan yang dihasilkan; 5. Kesulitan dalam menentukan prioritas pembangunan 6. Adanya tuntutan masyarakat untuk merasakan hasil dari rencana pembangunan. 7. Rendahnya komptensi di bidang perencana di Badan Perencanaan Pembangunan Kota 8. Kurang antusiasnya masyarakat dalam perencanaan 9. Inkonsistensi DPRD terhadap dokumen perencanaan 10. Komitmen pimpinan dalam implementasi dokumen perencanaan masih kurang 11. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Alternatif Strategi (S-T): 1. Memberdayakan SDM perencana untuk menghindari pemahaman perencanaan yang sektoral. 2. Memberdayakan SDM perencana dalam

IV - 10


2. Potensi aparatur dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi 3. Adanya peningkatan kemampuan dalam kepemimpinan 4. Memiliki kualifikasi dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Daerah 5. Proses pengadaan barang/jasa memiliki legitimasi sesuai Kepres pengadaan barang dan jasa 6. Meningkatnya kualitas teknis perencanaan 7. Lokasi kantor cukup strategis; 8. Kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas memadai; 9. Kemudahan dalam proses Penyusunan Dokumen Perencanaan; 10. Pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan rencana; 11. Database mengenai statistik Kota Mojokerto selalu diupdate secara berkala (1 tahun 1 kali); 12. Beberapa dokumen perencanaan sudah dapat dikerjakan secara swakelola; 13. Tersedianya dokumen perencanaan yang beragam; 14. Tersedianya anggaran yang cukup memadai

Kelemahan (W): 1. Lemahnya Team Work dan belum tergalinya potensi SDM secara optimal);

2.

3.

4.

5. 6.

7.

diarahkan oleh aparatur perencana dengan kapabilitas yang baik agar didapat sinergitas perencanaan Peningkatan kapasitas aparatur perencana dengan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih efektif sehingga proses pelaksanaan pembangunan menjadi lebih lancer Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Optimalisasi penggunaan anggaran dalam percepatan Mojokerto sebagai kota jasa Memanfaatkan data base pembangunan dalam pengembangan sinergitas pembangunan dan peningkatan partisipasi swasta/dunia usaha Memaksimalkan fungsi dan keberadaan sistem informasi musrenbang dalam meningkatkan pastisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan.

Alternatif Strategi (W-O) : 1. Mengembangkan jabatan fungsional perencana untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan

merumuskan SPM dan dokumen perencanaan yang dibutuhkan 2. Memberdayakan peran SDM Aparatur dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembangunan 3. Mengoptimalkan SDM pengelola keuangan dalam perencanaan dan pengendalian penganggaran 4. Optimalisasi kendaraan operasional dalam rangka meningkatkan kinerja penyusunan perencanaan pembangunan 5. Menerapkan perundang-undangan yang ada untuk perumusan SPM perencanaan 6. Memanfaatkan perundang-undangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan tata cara perencanaan 7. Efisiensi penggunaan alokasi anggaran untuk mengurangi tuntutan masyarakat yang ingin 'instan' terhadap hasil pembangunan 8. Mewujudkan ketersediaan data/informasi dan sistem informasi pembangunan sebagai upaya penetapan SPM yang belum terbentuk 9. Mensinergikan antara perencanaan Sektoral dengan RPJP, RPJM dan RTRW. 10. Menyusun Dokumen Perencanaan yang dapat mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk dan permasalahan sosial yang menyertainya. 11. Memasukan variabel investasi dalam penyusunan dokumen perencanaan. Alternatif Strategi (W-T) : 1. Mempercepat terbentuknya jabatan fungsional perencana untuk mengantisipasi tuntutan

IV - 11


2. Masih kurangnya Sumber Daya Aparatur yang memiliki skill dan kompetensi sebagai perencana; 3. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur 4. Kemampuan SDM dalam pengelolaan keuangan tidak merata 5. Terbatasnya jumlah aparatur yang memiliki sertifikasipengadaan barang/jasa; 6. Manajemen jabatan fungsional belum optimal 7. Barang inventaris belum terkelola secara baik; 8. Kurangnya pemeliharaan rutin untuk barang inventaris kantor; 9. Belum optimalnya dukungan sistem data dan informasi yang handal terhadap proses pengambilan kebijakan; 10. Belum terkelolanya dokumen serta data/ informasi penting yang mendukung proses perencanaan; 11. Rendahnya tingkat pemanfaatan dokumen rencana yang dihasilkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto disebabkan karena lemahnya pemahaman mengenai kebutuhan Badan Perencanaan Pembangunan Kota; 12. Belum adanya Standar Operasi Prosedur 13. Belum adanya perda tentang perencanaan pembangunan

Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto dengan meningkatkan jumlah alokasi anggaran untuk aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto yang mengikuti diklat fungsional dan diklat pengadaan barang/jasa. 12. Pengembangan sumberdaya aparatur untuk meningkatkan skill dan kompetensi melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian. 13. Meningkatkan kapasitas gedung kantor dan sarana penunjangnya dalam pengembangan urusan kewenangan bidang perencanaan. 14. Mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan yang handal guna mendukung tingkat partisipasi dunia usaha dan investor dalam pembangunan kota Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto 15. Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas untuk mengambangkan urusan kewenangan yang ada. 16. Menerapkan sistem informasi pembangunan untuk menciptakan sinergitas pembangunan antar wilayah 17. Mengembangkan berbagai hasil perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Kota Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto. 18. Menerapkan reward and punishment dengan standar kriteria kinerja yang pasti. 19. Mengadakan event-event yang mensosialisasikan proses dan produk-produk rencana .

masyarakat dalam pembangunan.

2. Meningkatkan kapasitas gedung kantor untuk menerapkan standar pelayanan minimal yang belum tersedia 3. Mewujudkan sistem data dan informasi yang akurat untuk mengurangi pemahaman sektoral. 4. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.


IV - 12


Berdasarkan

visi,

misi dan analisis strategis

Badan

Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto maka dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan kota yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan kota, dirumuskan arah kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan Kota Mojokerto periode 2014-2019. Dalam rangka mengefektifkan arah kebijakan yang ditetapkan, dirumuskan strategi perencanaan pembangunan kota sebagai berikut: a.

Alternatif Strategi (S-O) : 1. Meningkatkan kualitas pekerjaan dan mempertegas peran dan

fungsi

Mojokerto

Badan

dalam

Perencanaan

Pembangunan

Kota

setiap perencanaan pembangunan yang

diarahkan oleh aparatur perencana dengan kapabilitas yang baik agar didapat sinergitas perencanaan; 2. Peningkatan

kapasitas

aparatur

perencana

dengan

memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai partner perencanaan pembangunan; 3. Meningkatkan memiliki

kualitas

sertifikat

dan

kuantitas

pengadaan

aparatur

barang/jasa

yang untuk

melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih efektif sehingga proses pelaksanaan pembangunan menjadi lebih lancar; 4. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan

fungsi

dan

kewenangan

Badan

Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto; 5. Optimalisasi penggunaan anggaran dalam perencanaan pembangunan untuk ketersediaan data dan informasi serta peningkatan kualitas dokumen perencanaan; 6. Memanfaatkan

data

base

pembangunan

dalam

pengembangan sinergitas pembangunan dan peningkatan partisipasi swasta/dunia usaha;

IV - 13


7. Memaksimalkan fungsi dan keberadaan sistem informasi musrenbang dalam meningkatkan pastisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan.

Untuk menunjukkan skala prioritas alternatif strategi (S-O), dilakukan pembobotan dan scoring. Pembobotan terhadap alternatif strategi S-O bisa dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 4.5 Total Score Alternatif Strategi S-O No

1

2

3

4

5

6

7

Alternatif Strategi (S-O) Skala Bobot Score Meningkatkan kualitas pekerjaan dan mempertegas peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto dalam setiap perencanaan pembangunan yang 3 12,61 37,815 diarahkan oleh aparatur perencana dengan kapabilitas yang baik agar didapat sinergitas perencanaan Peningkatan kapasitas aparatur perencana dengan memanfaatkan keberadaan perguruan 4 16,81 67,227 tinggi dan lembaga penelitian sebagai partner perencanaan pembangunan Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan 4 15,97 63,866 secara lebih efektif sehingga proses pelaksanaan pembangunan menjadi lebih lancer Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan kewenangan 3 15,13 45,378 Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Optimalisasi penggunaan anggaran dalam perencanaan pembangunan untuk ketersediaan 3 11,76 35,294 data dan informasi serta peningkatan kualitas dokumen perencanaan Memanfaatkan database pembangunan dalam pengembangan sinergitas pembangunan dan peningkatan partisipasi swasta/dunia usaha Memaksimalkan fungsi dan keberadaan sistem informasi musrenbang dalam meningkatkan pastisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan

3

14,29 42,857

3

13,45 40,336

Sumber: Hasil Analisis IV - 14


b.

Alternatif Strategi (S-T): 1. Memberdayakan

SDM

perencana

untuk

menghindari

pemahaman perencanaan yang sektoral; 2. Memberdayakan SDM perencana dalam merumuskan SPM dan dokumen rencana yang dibutuhkan; 3. Memberdayakan peran SDM Aparatur dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembangunan; 4. Mengoptimalkan

SDM

pengelola

keuangan

dalam

perencanaan dan pengendalian penganggaran; 5. Optimalisasi

kendaraan

meningkatkan

operasional

kinerja

dalam

penyusunan

rangka

perencanaan

pembangunan Kota Mojokerto; 6. Menerapkan

perundang-undangan

yang

ada

untuk

perumusan SPM perencanaan; 7. Memanfaatkan

perundang-undangan

untuk meningkatkan

pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan tata cara perencanaan; 8. Mewujudkan informasi

ketersediaan

pembangunan

data/informasi

sebagai

dan sistem

upaya penetapan SPM

yang belum terbentuk; 9. Mensinergikan antara perencanaan Sektoral dengan RPJP, RPJM dan RTRW; 10. Menyusun Dokumen Rencana yang dapat mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk dan permasalahan sosial yang menyertainya; 11. Memasukan variabel investasi dalam penyusunan dokumen rencana.

Untuk menunjukkan skala prioritas Alternatif Strategi (S-T) dilakukan scoring dan pembobotan. Total score Alternatif Strategi (S-T) bisa dilihat pada tabel berikut:

IV - 15


Tabel 4.6 Total Score Alternatif Strategi (S-T) No

Alternatif Strategi (S-T) Skala Bobot Score Memberdayakan SDM perencana untuk menghindari pemahaman perencanaan yang 4 10,51 42,03 1 sektoral Memberdayakan SDM perencana dalam merumuskan SPM dan dokumen rencana yang 4 10,85 43,39 dibutuhkan 2 Memberdayakan peran SDM Aparatur dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat 4 10,17 40,68 3 tentang pembangunan Mengoptimalkan SDM pengelola keuangan dalam perencanaan dan pengendalian 4 9,49 37,97 penganggaran 4 Optimalisasi kendaraan operasional dalam rangka meningkatkan kinerja penyusunan 3 7,80 23,39 5 perencanaan pembangunan Kota Mojokerto Menerapkan perundang-undangan yang ada 3 8,81 26,44 6 untuk perumusan SPM perencanaan Memanfaatkan perundang-undangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat 3 8,14 24,41 7 terhadap mekanisme dan tata cara perencanaan Mewujudkan ketersediaan data/informasi dan sistem informasi pembangunan sebagai upaya 4 9,15 36,61 8 penetapan SPM yang belum terbentuk Mensinergikan antara perencanaan Sektoral 3 8,47 25,42 9 dengan RPJP, RPJM dan RTRW Menyusun Dokumen Rencana yang dapat mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk dan 4 9,15 36,61 10 permasalahan sosial yang menyertainya Memasukan variabel investasi dalam 3 7,46 22,37 11 penyusunan dokumen rencana


c.

Alternatif Strategi (W-O) : 1. Mengembangkan jabatan meningkatkan

peran

fungsional

dan

perencana

untuk

fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Kota Mojokerto dengan

meningkatkan

jumlah alokasi anggaran untuk aparatur Badan Perencanaan

IV - 16


Pembangunan

Kota

Mojokerto

yang

mengikuti

diklat

fungsional dan diklat pengadaan barang/jasa; 2. Pengembangan sumberdaya aparatur untuk meningkatkan skill dan kompetensi melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian; 3. Meningkatkan

kapasitas

gedung

kantor

dan

sarana

penunjangnya dalam pengembangan urusan kewenangan bidang perencanaan; 4. Mengembangkan pembangunan

yang

sistem

informasi

handal

guna

perencanaan

mendukung

tingkat

partisipasi dunia usaha dan investor dalam pembangunan Kota Mojokerto; 5. Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas untuk mengambangkan urusan kewenangan yang ada; 6. Menerapkan

sistem

informasi

pembangunan

untuk

menciptakan sinergitas pembangunan antar wilayah; 7. Mengembangkan berbagai hasil perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Kota Mojokerto; 8. Menerapkan

reward

and

punishment

dengan standar

kriteria kinerja yang pasti. 9. Mengadakan event-event yang mensosialisasikan proses dan produk-produk rencana.

Untuk

menunjukkan

skala

prioritas

strategi

dilakukan

pembobotan dan scoring. Total score dan pembobotan terhadap Alternatif Strategi (W-O) bisa dilihat pada tabel berikut:

IV - 17


Tabel 4.7 Total Score Alternatif Strategi (W-O) No

8

Alternatif Strategi (W-O) Skala Bobot Score Mengembangkan jabatan fungsional perencana untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto dengan meningkatkan jumlah alokasi anggaran 4 13,48 53,93 untuk aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto yang mengikuti diklat fungsional dan diklat pengadaan barang/jasa Pengembangan sumberdaya aparatur untuk meningkatkan skill dan kompetensi melalui 4 14,61 58,43 kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian Meningkatkan kapasitas gedung kantor dan sarana penunjangnya dalam pengembangan urusan 4 12,92 51,69 kewenangan bidang perencanaan Mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan yang handal guna mendukung 3 10,67 32,02 tingkat partisipasi dunia usaha dan investor dalam pembangunan Kota Mojokerto Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas untuk mengembangkan urusan kewenangan 3 11,80 35,39 yang ada Menerapkan sistem informasi pembangunan untuk menciptakan sinergitas pembangunan antar 3 8,99 26,97 wilayah Mengembangkan berbagai hasil perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan keberadaan 3 9,55 28,65 perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Kota Mojokerto Menerapkan reward and punishment dengan 3 10,11 30,34 standar kriteria kinerja yang pasti

9

Mengadakan event-event yang mensosialisasikan proses dan produk-produk rencana

1

2

3

4

5

6

7

3

7,87

23,60


d. Alternatif Strategi (W-T) : 1. Mempercepat terbentuknya jabatan fungsional perencana untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat dalam pembangunan. 2. Meningkatkan

kapasitas

gedung

kantor

untuk menerapkan

standar pelayanan minimal yang belum tersedia

IV - 18


3. Mewujudkan sistem data dan informasi yang akurat untuk mengurangi pemahaman sektoral. 4. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.

Skala prioritas Alternatif Strategi (W-T) bisa dilihat pada total pembobotan dan scoring pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Total Score Alternatif Strategi (W-T) No Alternatif Strategi (W-T) Skala Bobot Score Mempercepat terbentuknya jabatan fungsional perencana untuk mengantisipasi tuntutan 1 masyarakat dalam pembangunan 4 30,56 122,22 Meningkatkan kapasitas gedung kantor untuk menerapkan standar pelayanan minimal yang 2 belum tersedia 4 27,78 111,11 Mewujudkan sistem data dan informasi yang akurat 3 untuk mengurangi pemahaman sektoral 3 25,00 75,00 Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap 4 perencanaan pembangunan

3

16,67

50,00


Untuk

mewujudkan

sasaran

perencanaan

pembangunan

Kota Mojokerto tahun 2014-2019 ditetapkan sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berkualitas 2. Meningkatnya kinerja pelaksanaan rencana pembangunan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Badan Perencanaan

Pembangunan

Kota

Mojokerto

untuk

mencapai

tujuzssan. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto dalam perencanaannya selama periode 2014-2019 mempunyai kebijakan yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat internal maupun eksternal.

IV - 19


1. Kebijakan

Internal

merupakan

Badan

kebijakan

Perencanaan

yang

Pembangunan

diambil

dalam

upaya

penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan

dengan

tertib

administratif

internal

Badan

Perencanaan Pembangunan Kota yang meliputi: a. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan sarana dan prasarana dalam menunjang koordinasi perencanaan; b. Peningkatan

disiplin

dan

kapasitas

sumber

daya

aparatur perencana yang berkualitas; c. Peningkatan

dan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian kinerja dan keuangan yang komprehensif. d. Efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.

2. Kebijakan Eksternal adalah upaya meningkatkan kualitas perencanaan

dengan

memadukan

kebijakan

makro

perencanaan pembangunan Kota Mojokerto yang mendukung kebijakan

dan

program

Walikota/Wakil Walikota yang

meliputi: a. Peningkatan kualitas perencanaan umum tata ruang wilayah; b. Peningkatan ketersediaan data dan informasi yang akurat; c. Peningkatan

kerjasama

perencanaan

pembangunan

dan

pengembangan wilayah strategis dengan NGO, Perguruan Tinggi dan Konsultan, baik dengan metode Swakelola, Pengadaan langsung ataupun dengan lelang terbuka; d. Peningkatan perencanaan dan pengembangan Kota Mojokerto; e. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme kelembagaan perencanaan pembangunan Kota Mojokerto; f.

Peningkatan

kualitas

dan

konsistensi

perencanaan

pembangunan Kota Mojokerto dengan optimal; g. Peningkatan

kualitas

perencanaan

pembangunan

bidang

ekonomi, pemerintahan dan sosial budaya;

IV - 20


h. Peningkatan

kualitas

perencanaan

pembangunan

bidang

prasarana wilayah dan sumber daya alam serta daerah rawan bencana; i.

Peningkatan perencanaan dan pengembangan di bidang sosial dan budaya;

j.

Peningkatan perencanaan dan pengembangan di bidang pertanian;

k. Peningkatan perencanaan dan pengembangan di bidang perhubungan; l.

Peningkatan

perencanaan

dan

pengelolaan

di

bidang

lingkungan hidup; m. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi; n. MoU antara Pemerintah Kota Mojokerto dengan BPS; o. Meningkatkan pemanfaatan data spasial peta analog terkini bagi perencanaan pembangunan; p. Mou dengan perguruan tinggi dan pengadaan langsung/lelang; q. Menerapkan standar kualifikasi terhadap perguruan tinggi, pendamping dan pihak ketiga yang bekerja

sama dengan

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto; r.

Perda perencanaan pembangunan Kota Mojokerto;

s. Efektifkan reward and punishment melalui rapat evaluasi dengan Walikota; t.

Review dan Sosialisasi RTRW, penyusunan RDTR dan RTBL;

IV - 21


Tabel 4.9 Visi Misi 1 Tujuan

Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas

Misi 2

Meningkatkan kinerja pelaksanaan rencana pembangunan

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Yang Berkualitas Menuju Service City : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas Sasaran

Strategi

Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berkualitas

 Mengintegrasikan pendekatan politik, top down, bottom up, teknokratik, partisipatif dalam menyusun perencanaan pembangunan

Kebijakan  Optimalisasi data perencanaan pembangunan yang lengkap, (komplit, korek, konkrit, valid dan relevan)  Optimalisasi kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah  Peningkatan implementasi penyusunan perencanaan pembangunan sesuai dengan regulasi

: Meningkatkan Ketercapaian Hasil Rencana Pembangunan

Meningkatnya kinerja pelaksanaan rencana pembangunan

 Meningkatkan KISS (koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi) dan monev (monitoring dan evaluasi) pelaksanaan rencana pembangunan

 Optimalisasi KISS dan Monev kerjasama antar daerah, pihak ke tiga dan/atau lembaga  Optimalisasi KISS dan Monev bidang perencanaan pembangunan ekonomi  Optimalisasi KISS dan Monev perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh  Optimalisasi KISS dan Monev

IV - 22


perencanaan sosial dan budaya  Optimalisasi KISS dan Monev perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Mengimplementasikan dan mengintegrasikan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan

 Mengimplementasikan dan mengintegrasikan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan

 Optimalisasi teknplogi informasi dalam perencanaan pembangunan


IV - 23


IV - 24


IV - 25


IV - 26


IV - 27


IV - 28


IV - 29


IV - 30


IV - 31


IV - 32


IV - 33


IV - 34


BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai langkah lanjutan dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan

maka

penjabaran

strategi

pembangunan

program dan kegiatan perlu dilakukan. Program tentang

langkah-langkah

pokok

yang

diambil

merupakan untuk

ke

dalam

penjabaran

menindaklanjuti

kebijakan, sedangkan kegiatan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh

satuan

kerja

terkait

bersama

seluruh

pemangku

kepentingan

(stakeholder) guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif terlampir dalam tabel 5.1

V-1

Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2015

Tujuan

1

Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Target Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

3

4

2

1.06.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Data Capaian Program (Outcome) pada tahun awal dan Kegiatan Perencanaan (Th. (Output/Outcome) 2014)

5 Persentase adminstrasi yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai rencana

1.06.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Persentase pekerjaan yang diselesaikan dengan baik dan tepat waktu Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu

1.06.01.02

1.06.01.06

1.06.01.07

1.06.01.08

1.06.01.09

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.06.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

1.06.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

100%

100%

100%

1.200 jam

1.200 jam

1.200 jam

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3 rekening

3 rekening

3 rekening

3 rekening

3 rekening

3 rekening

3 rekening

80.000.000

6 Kendaraan

100%

100%

Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

14 org/bln

14 org/bln

100%

100%

100%

Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

1 org

2 org

Persentase luas area kantor dalam keadaan bersih

100%

100%

Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki

50 unit

67 unit

100%

74 unit 25.000.000

100%

100%

45 macam

52 macam

100%

50 macam 35.000.000

2 org 36.000.000

100%

100%

74 unit 35.000.000

100%

74 unit 35.000.000

100%

50 macam 50.000.000

100%

2 org

74 unit

50 macam 50.000.000

100%

100%

100%

15 org/bln 150.000.000

36.000.000

35.000.000

100%

15 org/bln

2 org

74 unit 35.000.000

5 kendaraan 155.000.000

100%

100%

100%

100%

5 kendaraan

150.000.000

36.000.000

2.000 jam

100%

15 org/bln

2 org 45.000.000

Sekretariat

250.000.000

155.000.000

150.000.000

17

150.000.000

200.000.000

100%

100%

2 org

150.000.000

5 kendaraan

15 org/bln 120.000.000

70.000.000

2.000 jam

155.000.000 100%

100%

2.000 jam

100%

5 kendaraan

15 org/bln

100%

200.000.000

150.000.000 100%

100%

150.000.000

100%

5 kendaraan

120.000.000

Persentase kegiatan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu

2.000 jam

200.000.000

120.000.000

Persentase kendaraan dinas/operasional yang layak jalan

100%

80.000.000

150.000.000

4 kendaraan

Persentase barang cetakan dan penggandaan yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan

Kondisi kinerja pada akhir Penanggungj periode awab Renstra SKPD

Rp.

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

Tahun 2019

Target

100%

Persentase ATK yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan

Tahun 2018

Rp.

100%

Jumlah ATK yang disediakan

Tahun 2017

Target

Persentase ketersediaan telepon, listrik dan internet dengan total kebutuhan sesungguhnya

Persentase peralatan kerja yang berfungsi dengan baik

Tahun 2016

100%

50 macam 50.000.000

50 macam 50.000.000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

12 macam

12 macam

12 macam

15 macam

15 macam

15 macam

15 macam

35.000.000 100%

100%

50.000.000 100%

60.000.000 100%

60.000.000 100%

60.000.000 100%

100%

Lokasi

1

2

3

1.06.01.12

1.06.01.13

4

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

5 Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.06.01.17

1.06.01.18

Penyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.06.02

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

10

15 macam

25.000.000

11

12

15 macam

40.000.000

13

14

15 macam

40.000.000

15

16

15 macam

45.000.000

17

15 macam

30.000.000

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

4 macam

4 macam

5 macam

5 macam

5 macam

5 macam

5 macam

150.000.000 Persentase peralatan dari perlengkapan kantor yang sesuai dengan pemanfaatannya

Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibaca/dimanfaatkan

250.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4 macam

4 macam

3 macam dan 1 kegiatan





15.000.000

100%

100%

20 macam

27 macam

70.000.000

100%

100%

100%

Jumlah makan minum kantor yang disediakan

1.000 kotak

1.125 kotak

95.000.000

100%

28 macam 20.000.000

Persentase bahan logistik kantor yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan

100%

28 macam 30.000.000

100%

100%

28 macam 40.000.000

100%

2.000 kotak

95.000.000

100%

28 macam 40.000.000

100%

1.875 kotak

95.000.000

28 macam 40.000.000

100%

2.000 kotak

100%

2.000 kotak

2.000 kotak

Persentase makanan dan minuman yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah perjalanan dinas keluar daerah

12 bln

250 kali

250 kali

250 kali

250 kali

250 kali

250 kali

Persentase rapatrapat koordinasi dan konsultasi dinas keluar daerah yang dihadiri dan dilaksanakan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

150 kali

200 kali

200 kali

200 kali

200 kali

200 kali

200 kali

100%

100%

Persentase rapatrapat koordinasi dan konsultasi dinas kedalam daerah yang dihadiri dan dilaksanakan Persentase sarana dan prasana yang mendukung kelancaran tugas SKPD Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan

1.06.02.05

14 macam

9

100%

Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah 1.06.01.19

13 macam

8

100%

Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan 1.06.01.16

7

Persentase instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

1.06.01.15

6

Persentase kendaraan dinas/operasional yang disediakan

45.000.000

75.000.000

400.000.000

100.000.000

400.000.000

60.000.000

500.000.000

60.000.000 100%

100.000.000

500.000.000

60.000.000 100%

100.000.000

500.000.000

60.000.000 100%

60.000.000 100%

100%

Sekretariat

100%

100%

1 unit mobil dinas

4 unit sepeda motor

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4 unit sepda motor 100.000.000 100%

1

2

3

1.06.02.09

4

Pengadaan peralatan gedung kantor

5 Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang disediakan

Pengadaan meubeleur

1.06.02.11

3 macam

6 macam

1.06.02.29

1.06.02.33

1.06.02.42

1.06.03

6 macam

6 macam

6 macam

6 macam

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

100%

100%

3 macam

3 unit

5 unit

5 unit

5 unit

5 unit

1.06.03.05

1.06.05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

200.000.000 100%

100%

Persentase pakaian khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan

Persentase Sumber Daya Manusia yang menguasai Program Peningkatan Kapasitas Sumber perencanaan Daya Aparatur. pembangunan

100%

3 org

100%

100%

1 gedung

100%

1 gedung

4 org 72.000.000

100%

1 gedung 250.000.000

100%

4 org 72.000.000

100%

1 gedung 250.000.000

5 macam 20.000.000

100%

4 org 72.000.000

100%

5 macam 20.000.000

100%

4 org 90.000.000

1 gedung 220.000.000

100%

5 macam 20.000.000

100%

1 gedung 220.000.000

100%

5 macam 10.000.000

130.000.000 100%

1 gedung 220.000.000

100%

5 macam

200.000.000 100%

1 gedung 200.000.000

100%

3 org

200.000.000 100%

1 gedung

100%

1 gedung

1 gedung 250.000.000

250.000.000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

40 stel

40 stel 25.000.000

Persentase pakaian dinas pegawai sesuai kebutuhan Jumlah pakaian khusus pegawai Bappeko

250.000.000

100%

45.000.000

100%

200.000.000

100%

150.000.000

Persentase prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan

200.000.000

100%

Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.06.03.02

210.000.000

100%

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Persentase Gedung/Kantor dalam kondisi baik

470.000.000

6 macam

100%

1 gedung

3 aplikasi

3 aplikasi 470.000.000

17

3 macam

10.000.000

Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi

470.000.000

16

100%

9 macam

Persentase tingkat keamanan rumah jabatan/Dinas/gedung kantor

3 aplikasi

15

100%

100%

2 org

14

100%

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor

450.000.000

120.000.000

Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/Dinas/Gedun g kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

3 aplikasi

13

100%

1 gedung

Persentase meubelair dalam kondisi baik

12

100%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah meubelair kantor yang dipelihara

11

100%

100.000.000

Persentase gedung kantor dalam kondisi baik

10

5 aplikasi

100%

Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1.06.02.22

9

100.000.000

Pengadaan komputer dan kelengkapannya Persentase komputer dan kelengkapannya yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan

`

8

250.000.000

Persentase meubelair kantor yang pemanfaatannya sesuai kebutuhan Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya

7

3 aplikasi

Persentase pemanfaatan peralatan gedung kantor sesuai dengan rencana Jumlah meubelair kantor

1.06.02.10

6

100%

40 stel

100%

100%

40 stel 25.000.000

100%

25.000.000 100%

120 stel 50.000.000

100%

120 stel

120 stel 50.000.000

100%

40 stel

40 stel 25.000.000

100%

120 stel 25.000.000

100%

40 stel 25.000.000

Sekretariat

50.000.000 100%

100% Sekretariat

60%

60%

2

1

4

3

1.06.05.01

Pendidikan dan Pelatihan Formal

5 Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal

7

6

1.06.05.03

1.06.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

9

1.06.06.04

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.06.06.09 Penyusunan Dokumen Rencana (RENJA) dan RKA SKPD

1.06.06.10

Penyusunan Profil SKPD

11

13

12

14


Tingkat ketercapaian target kinerja pelaksanaan rencana pembangunan


Persentase target rencana pembangunan yang dicapai

100%

Penyusunan SOP SKPD

1.02.21

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02.21.01

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

Persentase peserta pendidikan dan pelatihan formal

60%

60%

31 org

Persentase peserta bintek yang memahami peraturan perundang-undangan

31 org

50.000.000

31 org

100.000.000

60%

100%

100%

100%

60%

Sekretariat

Persentase Penatausahaan keuangan yang mendukung kinerja SKPD

100%

1 dok

100%

1 dok

100%

dokumen laporan keuangan akhir tahun

1 dok

Persentase dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun dengan benar dan tepat waktu

100%

100%

2 dok

2 dok

2 dok

Persentase Renja dan RKA kantor Bappeko Mojokerto yang lengkap

100%

100%

Persentase rencana pembangunan yang memenuhi aspek kualitas



100%

1.03.15.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 dok

10.000.000

Perencanaan Pembangunan Jalan

1 dok

15.000.000

15.000.000

100%

100%

100%

100%

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

20.000.000

20.000.000

20.000.000 100%

Dokumen Profil Bappeko

10.000.000

10.000.000 100%

100%

100%

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

15.000.000

15.000.000

100%

100%

100%

100%

Jumlah dokumen SOP Bappeko

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

Persentase Dokumen SOP Bappeko Mojokerto yang disusun dengan lengkap

100%

Persentase sanimas dalam kondisi baik

Jumlah sanimas dalam kondisi baik

20.000.000

40%

100%

23 KSM

23 KSM

20.000.000 100%

Sekretariat

10.000.000

100%

Persentase Dokumen Profil Bappeko Mojokerto yang disusun dengan lengkap

20.000.000 100%

100%

100%

Bid. Sosbud

23 KSM 150.000.000

19 Sanimas

19 Sanimas

19 Sanimas

Persentase rencana pembangunan jalan yang diimplementasikan Dokumen Perencanaan Pembangunan jalan lingkar barat Kota Mojokerto

1.03.15.01

100%

1 dok

20.000.000

Jumlah dokumen Renja dan RKA Bappeko

100%

1 dok

10.000.000

Persentase ketersediaan bahan evaluasi kinerja

Jumlah Pembinaan terhadap KSM


17 2 org

15.000.000

1.06.06.12

16

15

50.000.000

dokumen LKjIP 1.06.06.01

10

2 org

Jumlah peserta bintek perundang-undangan

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan

8

100%

-

-

-

100%

1 dok

-

275.000.000

-

-

-

-

0

1 dok

Bid. Fisik

2

1




3 1.03.15.01


100%

1.03.16.

4 Perencanaan Pembangunan Jalan

Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

5





100%

1.03.27.

Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Persentase ketersediaan program dan kegiatan tata kelola saluran drainase/goronggorong Kota Mojokerto

1 dok

1.03.27.12





100%

1.04.15.

Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)

Penyusunan Pengelolaan Air Limbah

Program Pengembangan Perumahan

100%

Persentase rencana pengelolaan air minum dan air limbah yang diimplementasikan

100%

1.04.15.03





100%

1.04.16.

Penyusunan Dokumen Perumahan Dalam Angka

Program Lingkungan Sehat Perumahan

1.04.16.06

Monitoring dan Evaluasi Pelaporan

1.04.16.07

Penyusunan Master Plan Air Limbah

16

15

17

100%

1 dok

1 Dok

100%

100%

100%

100%

1 Dok

Bid. Fisik

Bid. Fisik

1 Dok

100.000.000 100%

100%

100%

1 dok

150.000.000

Persentase ketersediaan data perumahan

100%

1 Dok

100%

100%

1 Dok

100%

Pers

100%

-

100%

100%

100%

1 Dok

Bid. Fisik

1 Dok

150.000.000

100.000.000 100%

1 jenis buku

100%

-

-

1 Jenis buku

150.000.000

Persentase ketersediaan data perumahan di Kota Mojokerto

5%

Persentase rencana penyehatan lingkungan yang diimplementasikan

5%

100%

-

Persentase pelaksanaan program dan kegiatan MPS

Buku Masterplan Air Limbah Kota Mojokerto

14

100%

Persentase ketersediaan dokumen regulasi pengelolaan air limbah

dokumen review MPS tahunan

13

12

100%

1 Dok

Persentase fasum dan fasos yang diserahkan dalam kondisi baik

11

100%

Dokumen Perwali Masterplan Air Limbah

buku data perumahan di Kota Mojokerto tahun 2015 1.04.15.09

-

Persentase ketersediaan program dan kegiatan pengembangan air minum

Dokumen fasum dan fasos Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan

10 275.000.000

9

275.000.000

dokumen Perwali dan RISPAM Kota Mojokerto

1.03.27.10

8

Persentase rencana pembangunan saluran drainase/goronggorong yang diimplementasikan dokumen review masterplan tata kelola saluran drainase/goronggorong Kota Mojokerto

1.03.16.01

7

6

Persentase ketersediaan program dan kegiatan infrastruktur jalan

100%

1 Dok

100%

100%

100%

1 dok

1 Dok

150.000.000 100%

-

100%

150.000.000 100%

1 Jenis buku

100%

-

275.000.000

-

-

-

-

-

-

0

1 jenis buku

Bid. Fisik

2

1

3 1.04.16.07

1.04.16.08





100%

1.04.19.

4 Penyusunan Master Plan Air Limbah

Identifikasi Cakupan Pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan di kota Mojokerto

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

5

Dokumen Identifikasi Cakupan Pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan di Kota Mojokerto





100%

1.05.15.

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pemadam Kebakaran (RISPK)

Program perencanaan tata ruang

Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang

1.05.15.06

1.05.15.07

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

1.05.15.09

-

14

16

15

17

-

-

1 Dok

-

0

100%

1 Dok

100%

100%

-

100%

1 jenis buku

-

-

-

-

-

0

100%

-

1 jenis buku

100%

100%

1 dok

100%

1 Dok

100%

-

-

100%

-

250.000.000 100%

-

100%

1 dok

350.000.000

Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW

-

100%

-

0

1 dok

250.000.000 100%

100%

80 org

-

0

80 org

100.000.000 Persentase aparatur/pegawai yang memahami Perda Tata Ruang terhadap RTRW

100%

-

-

-

100%

-

-

-

-

3 dok

Persentase ketersediaan program dan kegiatan penataan ruang dokumen RTBL, Jl. Empunala-Jl.Residen Pamuji, Jl. J.A Soeprapto dan RTBL Jl. Mojopahit utaraselatan, Jl. Benteng Pancasila dan RTBL Jl. Raya Surodinawan Kota Mojokerto

Bid. Fisik

275.000.000 100%

Persentase rencana tata ruang yang diimplementasikan

Persentase ketersediaan program dan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan di Kota Mojokerto

Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang

13

12

100%

Persentase ketersediaan program dan kegiatan sistem pemadam kebakaran

Dokumen Review RDTR Kota Mojokerto Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

11

100%

Persentase rencana penanggulangan kebakaran yang diimplementasikan

Jumlah masyarakat dan aparatur yang memahami Perda RDTR 1.05.15.03

10

9

150.000.000

dokumen Perda RDTRK Kota Mojokerto 1.05.15.02

8 275.000.000

Persentase rasio pencapaian layanan air minum dan penyehatan lingkungan dengan target universal acces (RPJMN)

buku Rencana Induk Sistem Pemadam Kebakaran (RISPK) 1.04.19.14

7

6

Persentase ketersediaan program dan kegiatan penataan air limbah

3 dok 250.000.000

-

1 dok

2 dok

375.000.000

100%

2 dok

375.000.000

100%

-

-

100%

100%

2 dok

2 dok

425.000.000

450.000.000

100%

100%

100%

80 orang

80 orang

Jumlah masyarakat dan aparatur yang memahami Perda RDTR 80 orang

80 orang

300.000.000

100.000.000

100.000.000

Bid. Fisik

2

1

3

4

5

7

6

8

10

9

11

Persentase aparat/pegawai yang memahami Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Mojokerto

-

-

-

-

-





100%

1.05.17.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Raung

1.05.17.04

Persentase ketersediaan data untuk perencanaan tata ruang

1.05.17.07

1.05.17.08

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Meningkatnya Persentase rencana perencanaan pembangunan yang pembangunan yang berkualitas berkualitas

0

3 dok

1 Jenis buku

5%

100%

-

-

-

5%

100%

-

-

100%

1 Dok

100%

-

0

1 Dok

Persentase pemberian insentif dan desinsentif pemanfaatan ruang

100%

-

-

-

-

-

-

100%

-

1 dok

Persentase ketersediaan dokumen regulasi pengendalian pemanfaatan ruang

200.000.000

100%

-

-

-

-

-

-

-

Persentase aparat/pegawai yang mampu memahami pengendalian pemanfaatan ruang

50 Org

1 dok

100%

-

0

50 Org

100.000.000 100%

50 org

-

-

-

-

50 org

100%

-

-

50 org

100.000.000

Persentase aparat/pegawai yang mampu memahami pengendalian pemanfaatan ruang

100.000.000

100%

Dokumen laporan hasil monev pengendalian pemanfaatan ruang

-

-

50 org

100%

-

1 Dok

100%

1 Dok 100.000.000

1 Dok 100.000.000

100%

100%

100%

Persentase antara ketersediaan data 100%

1.06.15

Program Pengembangan Data/Informasi terhadap kebutuhan

Bid. Datlap 10%

25%

50%

100%

100%

100%

100%

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

data

1.06.15.01

Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

Bid. Fisik

100.000.000

Persentase kepatuhan terhadap pemanfaatan ruang

Persentase rencana Meningkatkan perencanaan pembangunan yang pembangunan yang memenuhi aspek berkualitas kualitas

-

100.000.000

5%

Persentase rencana pengendalian pemanfaatan ruang yang diimplementasikan

Jumlah peserta sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

100%

1 jenis buku 100.000.000

Jumlah peserta pelatihan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

-

17

100%

1 jenis buku

Dokumen Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Raung 1.05.17.02

-

100%

100%

Dokumen Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.05.17.01

3 dok

16 100.000.000

15

350.000.000

Buku laporan Penggunaan Lahan di Kota Mojokerto Survey dan Pemetaan

14 100.000.000

1,00

Revisi Rencana Tata Ruang Persentase muatan RTRW yang direvisi

1.05.15.13

13

100%

Dokumen Revisi RTRW Kota Mojokerto 1.05.15.11

12 300.000.000

dokumen laporan hasil monev, dana DAK, Tugas Pembantuan dan Dana APBN

120.000.000

145.000.000

144.000.000

145.000.000

145.000.000

2

1

3 1.06.15.01

Pengumpulan, Updating dan Analisis Data 4 Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

6

7

45%

50%

60%

70%

80%

90%

90%

-

1 jenis buku

1 jenis buku

1 jenis buku

1 jenis buku

1 jenis buku

1 jenis buku

Persentase ketersediaan data/informasi untuk perencanaan pembangunan

5%

5%

Sistem informasi perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi terintegrasi

0

3 sistem informasi

Persentase ketersediaan data melalui bridging aplikasi data SKPD

0%

60%

1 web GIS

1 web GIS

5 Persentase realisasi anggaran program/ kegiatan yang didanai oleh APBN

buku profil daerah

1.06.15.05

1.06.15.06

Penyusunan Profil Daerah

Penyusunan Manajemen Sistem Informasi Perencanaan berbasis IT

data perencanaan pembangunan secara spasial 1.06.15.07

Pengembangan jaringan data spasial Daerah

Persentase data spasial sebagai bahan perencanaan pembangunan laporan hasil monitoring, evaluasi kegiatan yang dibiayai APBD

1.06.15.08


Persentase penyelesaian permasalahan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD

8 120.000.000

9

150.000.000

10 145.000.000

11

12 144.000.000

250.000.000 5%

325.000.000 5%

4 sistem informasi 400.000.000

5 sistem informasi

5%

5 sistem informasi

5 sistem informasi 195.000.000

100%

1 web GIS 300.000.000

17

180.000.000

265.000.000

100%

1 web GIS

16 145.000.000

5%

5 sistem informasi

300.000.000

15

250.000.000

300.000.000

100%

1 web GIS 200.000.000

14 145.000.000

5%

185.000.000

80%

13

100%

1 web GIS 300.000.000

1 web GIS 345.000.000

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

20%

30%

283.000.000

296.000.000 70%

309.000.000 80%

323.000.000 90%

338.000.000 100%

100%

Bid. Datlap



80%

1.06.16

1.06.16.02

1.06.16.03

Meningkatkan kinerja pelaksanaaan rencana pembangunan




100%

1.06.18.

Program Kerjasama Pembangunan

Persentase rencana kerjasama pembangunan yang diimplementasikan

Jumlah kerjasama yang disepakati Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Persentase kerjasama yang diimplementasikan

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Jumlah kerjasama antara pemerintah daerah dengan pelaksana CSR yang disepakati

Persentase rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh yang diimplementasikan

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Persentase Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh ketersediaan data penataan kawasan strategis Kota Mojokerto Dokumen monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fisik 1.06.18.04


0%

0

7 bidang

20%

40%

9 bidang 275.000.000

60%

11 bidang

80%

13 bidang

200.000.000

221.000.000

80%

15 bidang 240.000.000

15 bidang 260.000.000

0%

0%

20%

40%

60%

80%

80%

0

3 kerjasama

5 kerjasama

7 kerjasama

9 kerjasama

11 kerjasama

11 kerjasama

100.000.000 Persentase program dan kegiatan yang diakomodir melalui CSR

dokumen perencanaan kawasan strategis Kota Mojokerto

1.06.18.03

0%

100.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

0%

27%

45%

64%

82%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 Dok

1 Dok

1 dok

5%

5%

250.000.000

-

-

1 dok

300.000.000 5%

5%

1 dok

1 dok 100.000.000

1 dok 100.000.000

Bid. Ekonomi

1 dok 100.000.000

Bid. Fisik

1

2

4

3 1.06.18.04


5

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang

8

10

9

11

-

Persentase permasalahan/kendal a pelaksanaan program/kegiatan yang diidentifikasi dan ditindaklanjuti

1 Dok

1 Dok

40.000.000 100%



100%

1.06.20

Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Persampahan

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah pejabat/staf Bappeko yang telah mengikuti bintek/diklat perencanaan pembangunan 1.06.20.01



100%

1.06.21.

1.06.21.05

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rancangan RPJMD

1.06.21.07

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

Penetapan RPJMD

Penyusunan Rancangan RKPD

17

100%

100%

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

50.000.000

50.000.000 100%

50.000.000 100%

100%

1 dok

1 dok

275.000.000 5%

5%

Bid. Datlap

17%

33%

50%

67%

83%

100%

100%

5 orang

10 orang

15 orang

20 orang

25 orang

30 orang

30 orang

250.000.000

250.000.000

266.000.000

275.000.000

285.000.000

17%

33%

50%

67%

83%

100%

100%

Persentase rencana pembangunan yang sesuai dengan regulasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

dokumen rancangan RPJMD

2 dok

2 dok

2 dok

Persentase program rancangan RPJMD yang dibahas dalam Musrenbang RPJMD

Bid. Ekonomi

-

-

-

-

-

-

-

200.000.000 100%

1 dok

-

-

-

-

-

-

100%

1 dok

1 dok 350.000.000

100%

Dokumen RPJMD

1 dok

Persentase program RPJMD yang diakomodir dalam Renstra SKPD

100%

Persentase program /kegiatan rancangan RKPD yang dibahas dalam Musrenbang RKPD

-

100%

Persentase program yang diakomodir di Ranncangan Akir RPJMD

dokumen rancangan Perubahan RKPD tahun berjalan dan Rancangan RKPD tahun berikutnya 1.06.21.08

16 100.000.000

Persentase aparat/pegawai yang mampu menyusun dokumen perencanaan pembangunan

Dokumen berita acara program yang disepakati 1.06.21.06

15

100%

100%

Persentase ketersediaan data kajian yang harus ditindaklanjuti untuk penataan dan pengelolaan persampahan

Persentase SDM perencana pembangunan yang mampu menyusun dokumen rencana pembangunan

14 100.000.000

100%

40.000.000 100%

Dokumen kajian penataan dan pengelolaan TPA dan TPST 3R

1.06.18.06

13

12 100.000.000

dokumen laporan koordinasi bidang fisik, prasarana dan tata ruang 1.06.18.05

7

6

Persentase ketersediaaan data dan rekomendasi yang ditindaklanjuti

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

1 dok

1 dok 385.000.000

2 dok

2 dok

2 dok

200.000.000

100%

100%

2 dok

250.000.000

100%

2 dok

385.000.000

100%

100%

100%

2 dok

2 dok

280.000.000

100%

300.000.000

100%

100%

2

1

4

3

1.06.21.09

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

5 Dokumen berita acara program dan kegiatan yang disepakati Persentase program dan kegiatan yang diakomodir di Ranncangan Akir RKPD

Dokumen perubahan RKPD tahun berjalan dan RKPD tahun berikutnya 1.06.21.10

1.06.21.16

1.06.21.12

Penetapan RKPD

Penyusunan Renstra SKPD

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan PertanggungJawaban ( LKPJ )

Persentase program dan kegiatan dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD

Penyusunan RPI2-JM Bidang Keciptakaryaan

Evaluasi RPJMD

1 dok

1 dok





100%

1.06.22.

Review RPJMD

17

1 dok

300.000.000

1 dok

330.000.000

360.000.000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

100.000.000 100%

100%

100.000.000 100%

200.000.000 100%

220.000.000 100%

240.000.000

100%

100%

1 dok

1 dok

70.000.000

dokumen LKPJ Walikota Mojokerto

1 dok

1 dok

Persentase permasalahan program/kegiatan yang diidentifikasi dan ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

100%

100%

Persentase ketersediaan pedoman program dan kegiatan keciptakaryaan

Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti

1 dok

Persentase data ekonomi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan

1 dok

263.000.000

100.000.000

1 dok

282.000.000

100.000.000 100%

-

1 dok

275.000.000

-

300.000.000

100.000.000 100%

-

-

-

-

320.000.000

100.000.000 100%

Bid. Datlap

Bid. Fisik

100.000.000 100%

100%

1 dok

1 dok

Bid. Ekonomi

250.000.000 100%

100%

-

-

1 dok

Persentase program Review RPJMD yang diakomodir dalam review Renstra SKPD

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Persentase Ekonomi permasalahan/kendala pelaksanaan program/kegiatan yang diidentifikasi dan ditindaklanjuti

-

-

100%

-

-

-

-

1 dok

250.000.000 100%

100%

Bid. Ekonomi 100%

100%

100%

1 jenis buku

1 jenis buku

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

6 Kali

14 kali

22 kali

32 kali

42 kali

52 kali

52 kali

1 jenis buku

100.000.000

100%

100%

-

100%

100%

100%

1 jenis buku

1 jenis buku

1 jenis buku

1 Jenis buku

100.000.000

75.000.000 100%

-

100%

100.000.000

75.000.000

Penyusunan Data Potensi Ekonomi

1 dok

250.000.000

16

15

1 dok

Buku potensi ekonomi di Kota Mojokerto

1.06.22.09

1 dok

14

1 dok

Jumlah koordinasi antara pemerintah daerah dan pelaksana CSR 1.06.22.04

1 dok

13

12

dokumen Renstra SKPD

Persentase rencana Pembangunan Ekonomi Program perencanaan pembangunan Ekonomi yang diimplementasikan

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

11

Persentase program dan kegiatan sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan renja SKPD

Buku indikator ekonomi daerah

1.06.22.02

10

9

150.000.000

dokumen Review RPJMD 1.06.21.25

8

100%

dokumen evaluasi RPJMD 1.06.21.22

7

100%

dokumen RPI2-JM Bidang Keciptakaryaan Kota Mojokerto 1.06.21.17

6

100.000.000 100%

1 jenis buku

-

100.000.000

100.000.000 100%

150.000.000

100.000.000

100.000.000 100%

1 jenis buku

100%

150.000.000

-

1 jenis buku

2

1

3 1.06.22.09

1.06.22.10

4 Penyusunan Data Potensi Ekonomi

Koordinasi dan Sinkronisasi Program Investasi,

5 Persentase data potensi ekonomi sebagai bahan perencanaan pembangunan

Penyusunan Potensi dan Produk Unggulan Daerah

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi

Jumlah koordinasi SKPD yang terkait program investasi

5 kali

10 kali

Persentase permasalahan/kendala pelaksanaan program/kegiatan yang diidentifikasi dan ditindaklanjuti

100%

100%

1.06.22.14

-

Persentase data potensi dan produk unggulan daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan

Meningkatkan perencanaan Persentase rencana pembangunan yang pembangunan yang berkualitas memenuhi aspek kualitas


100%

1.16.16





100%

1.06.23.

Penyusunan cetak biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

-

Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan

1.06.23.02

Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan

15 kali

40.000.000 100%

1 dok

100%

-

-

-

1 dok

1 dok

150.000.000

1 dok

-

-

-

-

-

-

-

5%

-

-

1 dok

100%

1 dok

-

-

-

-

-

-

-

-

1 dok

150.000.000 100%

-

100%

-

-

-

1 dok

-

-

-

-

-

1 dok

200.000.000 100%

100%

Bid. Ekonomi 100%

-

-

Persentase program pengembangan penanaman modal yang diakomodir dalam review RPJMD

100%

- 1 dok

-

-

-

-

100%

-

-

1 dok

200.000.000 100%

Persentase rencana Sosial dan Budaya yang diimplementasikan

100%

Bid. Sosbud 100%

100%

100%

100%

100%

1 dokumen

,-

Persentase Program sebagai bahan penyusunan RPJMD

-

5%

Persentase ketersediaan program dan kegiatan penanaman modal

dokumen masterplan kesehatan

5%

100%

Persentase program Pembinaan Kompetitif UMKM yang diakomodir dalam review RPJMD

Persentase Program sebagai bahan penyusunan RPJMD

17

200.000.000

Persentase program pangan dan gizi yang diakomodir dalam review RPJMD

Dokumen masterplan pendidikan 1.06.23.01

16

15

150.000.000

dokumen masterplan pengembangan penanaman modal 1.16.16.03

14 150.000.000

15 kali

Penyusunan Roadmap Ketahanan Pangan Kota Persentase program Mojokerto Pembinaan Ketahanan Pangan yang diakomodir dalam review RPJMD

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

13

12

5%

dokumen Roadmap Ketahanan Pangan Kota Mojokerto 1.06.22.15

11

5%

40.000.000

Dokumen model pembinaan kompetitif UMKM Penyusunan Model Pembinaan Kompetitif UMKM

10

9

5%

Dokumen rencana aksi daerah pangan dan gizi

1.06.22.13

8

150.000.000

Dokumen potensi dan produk unggulan daerah

1.06.22.12

7

6

100%

1 Dokumen

150.000.000 100%

100%

1 dokumen

1 Dokumen

150.000.000

100%

100%

1

2

3

1.06.23.03

1.06.23.06

4

5

6

7

Jumlah rapat koordinasi bidang sosial budaya yang dilaksanakan

4 kali

4 kali

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Persentase permasalahan program Sosial dan Budaya dan kegiatan sosial budaya yang dapat diidentifikasi dan diselesaikan

Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan

dokumen laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan

Dokumen Masterplan Kebudayaan 1.06.23.07

1.06.23.08

1.06.23.09

Koordinasi Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi

Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak

Fasilitasi isu gender kedalam dokumen perencanaan

Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Reformasi Birokrasi

100%

100%

0

1 dok

Draft dokumen rencana aksi daerah kota layak anak

Persentase permasalahan program dan kegiatan kota layak anak yang dapat diidentifikasi dan diselesaikan

Persentase permasalahan program dan kegiatan reformasi birokrasi yang dapat diidentifikasi dan diselesaikan

12

6 kali

125.000.000 100%

220.000.000

100%

230.000.000

16

140.000.000 100%

1 dok 150.000.000

100%

17

6 kali

100%

1 dok 139.996.100

100%

15

6 kali

100%

1 dok 200.000.000

14

6 kali

100%

1 dok

13

1 dok 160.000.000

100%

100%

1 Dokumen

100%

1 dokumen 175.000.000

100%

0

100%

1 dok

1 dok 150.000.000

Persentase bahan penyusunan RAD Kota Layak Anak

Persentase SKPD yang telah menyusun program kegiatan yang responsif gender

11

150.000.000

1 dokumen

Jumlah koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi 1.06.23.13

1 dok

Persentase Program sebagai bahan penyusunan review RPJMD

Koordinasi dan sinkronisasi Program Kesehatan Persentase kelurahan yang masuk kriteria kelurahan sehat

Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kota Layak Anak

1 dok

dokumen roadmap reformasi birokrasi

Jumlah rapat koordinasi pencapaian kota layak anak yang dilaksanakan

1.06.23.12

100%

100%

Jumlah tatanan kota sehat yang dilaksanakan 1.06.23.11

100%

10

6 kali

100.000.000

Persentase Program sebagai bahan penyusunan review RPJMD

Jumlah peserta yang memahami penyusunan PPRG 1.06.23.10

9

150.000.000

Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti

Koordinasi Penyusunan Masterplan Kebudayaan

8

100%

40 org

100%

80 org

120 org 150.000.000

12%

24%

2 tatanan

4 tatanan

46%

17%

46%

4 tatanan 150.000.000

11%

120 org 150.000.000

4 tatanan 120.000.000

50%

6 tatanan 300.000.000

50%

6 tatanan 140.000.000

75%

100%

4 kali

6 tatanan 150.000.000 100%

4 kali

110.000.000

100%

100%

4 kali

4 kali

120.000.000

4 kali

130.000.000

4 kali

150.000.000 100%

100%

100%

100%

2

1

3

4

5

7

6

8

1.06.23.14

10

9

11

Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak





100%

1.06.24.

100%

4 kali

Persentase permasalahan program dan kegiatan bidang pendidikan yang dapat diidentifikasi dan diselesaikan

Persentase permasalahan program dan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dapat diidentifikasi dan diselesaikan

Persentase rencana Prasarana Wilayah dan Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Sumber Daya Alam yang diimplementasikan

Penyusunan Rencana Prioritas Pembangunan Jaringan Jalan di Kota

Penyusunan Kebijakan, norma standar, prosedur dan manual pengelolaan air limbah

Penyusunan Program Pengembangan RTH

4 kali

4 kali

140.000.000 100%

100%

4 kali

130.000.000

100%

100%

100%

100%

100%

-

1 jenis buku

-

-

-

-

100%

-

-

-

0

1 jenis buku

-

100%

-

-

-

-

1 dok

Perssentase ketersediaan data infrastruktur jalan sebagai bahan perencanaan

150.000.000

1 Dok

5%

-

Persentase ketersediaan program dan kegiatan pembangunan jaringan jalan

-

-

1 dok

5%

-

-

-

0

1 dok

250.000.000 100%

100%

1 dok

Persentase ketersediaan dokumen payung hukum bagi penataan air limbah di Kota Mojokerto Dokumen review Masterplan RTH

1.06.24.08

100%

150.000.000

Dokumen Perda Pengelolaan Air Limbah

1.06.24.07

130.000.000

100%

100%

Dokumen rencana prioritas pembangunan jalan di Kota mojokerto

1.06.24.06

4 Kali

Bid. Fisik -

Persentase Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan ketersediaan program Permukiman Prioritas (RPKPP) dan kegiatan pengembangan kawasan permukiman prioritas

Updating Data Jaringan Jalan

4 kali

120.000.000

Dokumen updating data jaringan jalan di Kota Mojokerto 1.06.24.05

4 kali

120.000.000

buku RPKPP Kota Mojokerto

1.06.24.04

17

150.000.000

Jumlah rapat koordinasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1.06.23.16

16

15

100%

Jumlah rapat koordinasi program pendidikan yang dilaksanakan

Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan

14

1 Dokumen

Percepatan pencapaian tujuan pembangunan Persentase rencana aksi yang dilaksanakan

1.06.23.15

13

12

1 Dokumen

dokumen SDGs

1 dok

350.000.000

1 dok

100%

100%

1 dok

1 dok

250.000.000

1

2

3 1.06.24.08

4 Penyusunan Program Pengembangan RTH

5

7

6

8

10

9

11

1.06.26

Monitoring dan Evaluasi RTH

Program Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

1 dok

Updating Dokumen Perumahan Dalam Angka

1.06.27

Program Perencanaan Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman

1.06.27.01 Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Perumahan dan Permukiman

Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Sanitasi


100%

1.08.24.



20%

1 Dok

Persentase data PDRB sebagai bahan perencanaan pembangunan buku statistik daerah dalam angka

100%

-

100%

1 jenis buku

1 jenis buku 150.000.000

100%

5%

5%

100%

100%

0

1 Dok

150.000.000 100%

1 Dok

1 Dok

1 Dok

150.000.000 100%

1 Dok

150.000.000 100%

150.000.000 100%

100%

100%

-

Persentase ketersediaan regulasi penataan RTH

buku PDRB Kota Mojokerto

1 Dok 100.000.000

100%

Persentase pelaksanaan program dan kegiatan MPS

Persentase data kemiskinan sebagai bahan perencanaan pembangunan

100%

5%

Persentase ketersediaan dokumen regulasi pengelolaan air limbah

data kemiskinan yang update by name and by address

1 Dok

150.000.000

Dokumen Perwali Pengelolaan Sanitasi

Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

Penyusunan Daerah Dalam Angka

5%

100.000.000

1 jenis buku

100%

1.23.15.02

1 Dok

100%

Persentase rencana penyehatan lingkungan yang diimplementasikan

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1.23.15.05

1 dok 100.000.000

5%

100.000.000

Persentase ketersediaan data perumahan di Kota Mojokerto

1.23.15.

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

5%

1 Dok

Persentase fasum dan fasos yang diserahkan dalam kondisi baik

Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan

1.23.15.03

1 dok 100.000.000

Persentase ketersediaan data perumahan dan permukiman

Persentase ketersediaaan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau regulasi penataan (RTH) RTH

Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH

1 dok

5%

dokumen Raperda RTH Kota Mojokerto 1.08.24.01

17

100%

100.000.000

Dokumen Review MPS tahunan

1.06.27.03


Persentase ketersediaan data dan rekomendasi yang ditindaklanjuti

Buku data perumahan di Kota Mojokerto

1.06.26.02

16

15

100%

Dokumen fasum dan fasos

1.06.26.01

14 250.000.000

Dokumen Monev RTH 1.06.24.09

13

12

Persentase ketersediaan program dan kegiatan penataan RTH

100%

1 dok

-

-

-

-

-

-

-

0

Bid. Fisik

1 dok

250.000.000 100%

25%

25%

1 jenis buku

1 jenis buku

100%

20%

20%

20%

20%

20%

Bid. Sosbud

1 jenis buku 175.000.000

5%

5%

1 jenis buku

1 jenis buku

5%

1 jenis buku 125.000.000

5%

5%

5%

1 jenis buku

1 jenis buku

1 jenis buku

105.000.000

1 jenis buku

Bid. Ekonomi

125.000.000 5%

1 jenis buku

110.000.000

1 jenis buku

121.000.000

1 jenis buku

125.000.000

1 jenis buku

125.000.000

Bid. Datlap

1

2

3 1.23.15.05

4 Penyusunan Daerah Dalam Angka

5 Persentase ketersediaan data sebagai bahan perencanaan pembangunan buku ICOR dan ILOR Kota Mojokerto

1.23.15.06

Penyusunan ICOR dan ILOR

Persentase ketersediaan data ICOR dan ILOR sebagai bahan perencanaan pembangunan

6

7

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

1 jenis buku

1 jenis buku

1 jenis buku

1 jenis buku

1 jenis buku

1 jenis buku

1 jenis buku

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

1 jenis buku

1 jenis buku

1 jenis buku

1 jenis buku

1 jenis buku

1 jenis buku

Penyusunan Buku Inflasi

-

Persentase ketersediaan data inflasi sebagai bahan perencanaan pembangunan -

Penyusunan Indeks Gini

1.23.15.09

Penyusunan Indek Kemahalan Kontruksi (IKK)

Penyusunan Proksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tingkat Kelurahan

Persentase ketersediaan data proksi indeks pembangunan manusia (IPM) tingkat kelurahan sebagai bahan perencanaan pembangunan Buku PDRB Kota Mojokerto

1.23.15.11

Analisa Potensi Ekonomi Kota Mojokerto

Persentase data PDRB sebagai bahan perencanaan pembangunan

125.000.000

125.000.000

100.000.000

15

170.000.000

170.000.000

5%

5%

5%

1 jenis buku

1 jenis buku

1 jenis buku

1 jenis buku

1 jenis buku

1 Jenis buku

100.000.000

110.000.000

110.000.000

110.000.000

5%

5%

5%

5%

5%

5%

1 jenis buku

1 jenis buku

1 jenis buku

1 jenis buku

1 jenis buku

1 jenis buku

105.000.000 5%

-

-

111.000.000 5%

-

-

115.000.000 5%

1 jenis buku

-

1 jenis buku

1 jenis buku

5%

1 jenis buku

1 jenis buku 225.000.000

5%

5%

150.000.000

5%

5%

1 jenis buku 125.000.000

5%

Bid. Datlap

120.000.000 5%

-

Bid. Ekonomi

125.000.000

150.000.000 5%

17

125.000.000

125.000.000

170.000.000

16

5%

5%

1 jenis buku

14

5%

100.000.000

Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan buku IPM Tingkat Kelurahan

1.23.15.10

-

13

5%

100.000.000

buku Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Mojokerto

12 121.000.000

125.000.000

100.000.000

Persentase ketersediaan data indeks gini sebagai bahan perencanaan pembangunan

11

110.000.000

125.000.000

buku indeks gini 1.23.15.08

10

9

105.000.000

buku inflasi 1.23.15.07

8

1 Jenis buku 125.000.000

5%

5%

Bid. Ekonomi


BAB VI. INDIKATOR KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur program Badan Perencanaan

Pembangunan

penjabaran

tentang

Kota

Mojokerto.

langkah-langkah

pokok

Program yang

merupakan

diambil

untuk

menindaklanjuti kebijakan, sedangkan kegiatan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja terkait bersama seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD terlampir dalam tabel 4.1

VI - 1

TABEL 4.1/TABEL 17 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO

VISI : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto yang berkualitas menuju service city MISI : 1. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas 2. Meningkatkan ketercapaian hasil rencana pembangunan

MISI 1. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas Tujuan

Indikator kinerja Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran

Strategi

Kebijakan

Program

1

2

3

4

5

6

7

Persentase rencana Pembangunan yang berkualitas

Mengintegrasikan pendekatan politik, top down, bottom up, teknokratik, partisipatif dalam menyusun Perencanaan Pembangunan

Meningkatkan perencanaan Persentase rencana pembangunan yang berkualitas pembangunan yang memenuhi aspek kualitas


Indikator Kinerja 8

Optimalisasi data perencanaan pembangunan yang lengkap (komplit, korek, konkrit, valid dan relevan)

Pengembangan data/informasi

% antara ketersediaan data terhadap kebutuhan data

Optimalisasi kapasitas kelembagaan perencaaan pembangunan daerah

Peningkatan kapasitas kelembagaan perencaaan pembangunan daerah

% SDM perencana pembangunan yang mampu menyusun dokumen rencana pembangunan

Peningkatan implementasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah perencanaan pembangunan sesuai dengan regulasi

% rencana pembangunan yang sesuai dengan regulasi

MISI 2 : Meningkatkan Ketercapaian Hasil Rencana Pembangunan Tujuan 1 Meningkatkan kinerja pelaksanaan rencana pembangunan

Indikator kinerja Tujuan 2 Tingkat ketercapaian target kinerja pelaksanaan rencana pembangunan

Sasaran 3 Meningkatnya kinerja pelaksanaan rencana pembangunan

Indikator Kinerja Sasaran 4 Persentase target rencana pembangunan yang dicapai

Strategi 5 1. Meningkatkan KISS (koordinasi,integrasi, sinkronisasi dan sinergi) dan Monev (monitoring dan evaluasi) pelaksanaan rencana pembangunan

Kebijakan 6 1. Optimalisasi KISS dan Monev kerjasama antar daerah, pihak ke tiga dan/atau lembaga

Program 7 Kerjasama Pembangunan

Indikator Kinerja 8 % rencana kerjasama pembangunan yang diimplementasikan

2. Optimalisasi KISS dan Monev bidang perencanaan pembangunan ekonomi

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

% rencana pembangunan ekonomi yang diimplementasikan

3. Optimalisasi KISS dan Monev perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

2. Mengimplementasikan dan mengintegrasikan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan

Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

% rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang diimplementasikan

4. Optimalisasi KISS dan Monev perencanaan sosial budaya

Perencanaan sosial budaya

% rencana sosial budaya yang diimplementasikan

5. Optimalisasi KISS dan Monev perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

% rencana prasarana dan sumber daya alam yang diimplementasikan

2. Optimalisasi tekonologi informasi dalam perencanaan pembangunan

Pengembangan Teknologi Informasi perencanaan pembangunan

% teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung perencanaan pembangunan


Bab VII. PENUTUP

Rencana

Strategis

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Kota

Mojokerto Tahun 2014-2019 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra SKPD diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi/SKPD. Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi. Review Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto tahun

2014-2019 merupakan

penjabaran

dari

Review

RPJMD Kota Mojokerto tahun 2014- 2019. Review Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja SKPD tahun 2017-2019.

Mojokerto,

Desember 2015

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto

HARLISTYATI, SH, MSi Pembina Utama Muda NIP. 19610519 198603 2 006

VII - 1


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas selesainya buku Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto. Buku Laporan Akhir ini adalah merupakan laporan akhir dari proses Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan buku Laporan Akhir ini, tak lupa kami ucapkan terima kasih.

Mojokerto,

Juni 2014

Penyusun

i


DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR .................................................................................... DAFTAR ISI ................................................................................................ DAFTAR TABEL .........................................................................................

i ii iv

DAFTAR ISI

BAB I .PENDAHULUAN .............................................................................. 1.1 Latar Belakang.................................................................................... 1.2 Landasan Hukum................................................................................ 1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................ 1.4 Sistematika Penulisan.......................... ........................................ .......

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO ............................... ......... 2. 1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto .......................................................... 2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto.... 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto..... 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto ..........................................................

I-1 I-1 I-3 I-6 I-6

II-1 II-1 II-17 II-23 II-29

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ..................................................................................................................... III-1 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan III-1 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ................................................................................................ III-3 3.3 Telaahan Renstra ............................................................................... III-7 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup Strategis ............................................................................................ III-8 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ............................................................... III-10

ii


BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN IV-1 4.1 Visi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto .................. IV-1 4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto......................................................................IV-5 4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto ................................................................................ ........... IV-13

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ..............

V-1

BAB VI. INDIKATOR KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ...........................................................................................

VI-1

BAB VII. P E N U T U P ...............................................................................

VII-1

iii


DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan ............. Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Kepangkatan ......... Tabel 2.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon.................... Tabel 2.4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Diklat Yang Diikuti .............. Tabel 2.5. Data Asset Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto......................................................................... Tabel 2.7. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Mojokerto ......... Tabel 2.8. Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kota Mojokerto........

II-17 II-18 II-18 II-18 II-19 II-24 II-31 II-35

Tabel 3.1. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto ................................................ III-3 Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Perecanaan Pembangunan Kota Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ............................. III-5 Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Berdasarkan Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .. III-7 Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ....................................................................... III-8 Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ....................... III-9 Tabel 3.6 Bobot Isu-isu Strategis ............................................................. III-12 Tabel 3.7. Total Score Isu-isu Strategis .................................................... III-14 Tabel 4.1. Visi Kota Mojokerto 2014-2019 ................................................ IV-1 Tabel 4.2 Keterkaitan Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Kota dengan Pemerintah Kota Mojokerto ......................................... IV-5 Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2015-2019 ................... IV-8 Tabel 4.4 Penentuan Faktor Internal, Faktor Eksternal, dan Alternatif Strategi IV-16 Tabel 4.5 Total Score Alaternatif Strategi SO..................................................... IV-20 Tabel 4.6 Total Score Alternatif Strategi (S-T).................................................... IV-22 Tabel 4.7 Total Score Alternatif Strategi (W-O)................................................... IV-24 Tabel 4.8 Total Score Alternatif Strategi (W-T)....................................................IV-25 Tabel 4.9 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan................................. IV-29 Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif....................................... V-2 Tabel 6.1 Indikator Kinerja Mengacu RPJMD......................................................VI-2 iv

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO

Recommend Documents