KATA PENGANTAR. Mojokerto, Oktober i Monitoring & Evaluasi Program Pembangunan 2006 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO

Kata Pengantar

sebagai

informasi

dan

masukan

bagi

perencanaan

dan

pelaksanaan

pembangunan selanjutnya.

KATA PENGANTAR

Penyusunan buku “Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2006 memuat hal-hal pokok yang dipandang perlu untuk diketahui dalam melaksanakan evaluasi kinerja dengan berdasar pada Rencana

Selama ini upaya sistematis untuk melakukan evaluasi kinerja program

Strategis Kota Mojokerto Tahun 2002 – 2006.

pembangunan masih terbatas pada perkembangan pelaksanaan yang dilakukan

Dari penyusunan buku tersebut diharapkan berkembang suatu system

melalui system pemantauan (monitoring). Sedangkan evaluasi setelah program

evaluasi kinerja yang akan menjadi informasi, saran, kontrol serta semakin

berfungsi, yang dikenal dengan performance evaluation belum dilakukan secara

memantapkan pelaksanaan program dan kegiatan

sistematis dan melembaga.

terwujud effisiensi, effektivitas, produktivitas dan kesinambungan pelaksanaan

Untuk lebih meningkatkan effisiensi dan effektivitas alokasi dan

pembangunan sehingga

program pembangunan Daerah.

pemanfaatan sumber dana dan sumber daya pembangunan daerah agar berbagai sasaran dan tujuan pembangunan tercapai secara optimal, sudah saatnya proses

Mojokerto,

perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan didukung suatu system evaluasi

Oktober 2007

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO

kinerja sebagai bagian terpadu dengan system perencanaan khususnya dan manajemen pembangunan khususnya.

Drs. H. IMAM SAMPURNO Pembina Tingkat I NIP 510 061 961

Dari kegiatan evaluasi kinerja diharapkan didapat informasi mengenai hasil, manfaat dan dampak dari program pembangunan. Informasi tersebut diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh sasaran dan tujuan pembangunan telah dicapai , sebab-sebab keberhasilan atau kegagalan suatu program, atau berbagai jenis dampak dan manfaat yang ditimbulkannya, yang diperlukan

i

_________________________________________________________________________________________________________________Monitoring & Evaluasi Program Pembangunan 2006

Daftar Isi

3.1.1. Aspek Kemanfaatan Program ……………... 3.1.2. Aspek Daya Dukung Terhadap Kebijakan .. 3.1.3. Aspek Pengorganisasian …………………... 3.2. Analisa Aspek Kemanfaatan, Aspek Daya Dukung dan Aspek Pengorganisasian 3.2.1. Analisa Aspek Kemanfaatan ………………. 3.2.2. Analisa Aspek Daya Dukung Terhadap Kebijakan …………………………………….. 3.2.3. Analisa Aspek Pengorganisasian …………. 3.3. Penilaian Pelaksanaan Program ………………….

DAFTAR ISI

Hal KATA PENGANTAR …………………………………………….. DAFTAR ISI ………………………………………………………. BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ………………………………… 1.2. Permasalahan …………………………………. 1.3. Maksud dan Tujuan …………………………… 1.4. Manfaat ………………………………………… 1.5. Keluaran (Output) ……………………………..

i ii

BAB IV KESIMPULAN 4.1. Kesimpulan 4.1.1. Aspek Kemanfaatan ………………………… 4.1.2. Aspek Daya Dukung Terhadap Kebijakan ... 4.1.3. Aspek Pengorganisasian …………………… 4.2. Saran …………………………………………………. Daftar Pustaka

I-1 I-1 I-4 I-4 I-5

METODOLOGI 2.1. Pendekatan Umum ……………………………. 2.2. Pendekatan Teknis …………………………….. 2.3. Ruang Lingkup Kegiatan ………………………. 2.4. Definisi Operasional Variabel 2.4.1. Aspek Kemanfaatan ……………………. 2.4.2. Aspek Daya Dukung Terhadap Kebijakan ………………………………… 2.4.3. Aspek Pengorganisasian Program ……

II-12 II-17

PEMBAHASAN DAN ANALISA 3.1. Pembahasan …………………………………….

III-1

III-2 III-5 III-6 III-7 III-8 III-8 III-8

IV-1 IV-1 IV-2 IV-2 IV-4

BAB V LAMPIRAN

II-1 II-1 II-1 II-5

ii


Daftar Tabel

DAFTAR TABEL

Tabel II – 1 Variabel Penilaian …………………………………… Tabel II – 2 Penilaian Program / Kegiatan……………………….. Tabel 3 – 1 Sebaran Program / Kegiatan ……………………….. Tabel 3 – 2 Kontribusi Program / Kegiatan Terhadap Aspek Kemanfaatan di Dimensi Ekonomi …………………. Tabel 3 – 3 Kontribusi Program / Kegiatan Terhadap Aspek Kemanfaatan di Dimensi Non Ekonomi ……………. Tabel 3 – 4 Prosentase Aspek Kemanfaatan Program/ Kegiatan ……………………………………………….. Tabel 3 – 5 Prosentase Aspek Ketidakmanfaatan Program / Kegiatan Dimensi Ekonomi dan Non Ekonomi ……. Tabel 3 – 6 Program/Kegiatan Yang Mempunyai Daya Dukung Terhadap Kebijakan Pada Aspek Kebijakan…….. Tabel 3 – 7 Program/Kegiatan Yang Mempunyai Daya Dukung Terhadap Kebijakan Pada Aspek Pengorganisasi – an …………………………. …………………………... Tabel 3 – 8 Kelompok Program/Kegiatan Pada Penilaian Program/Kegiatan …………………………………….

Hal II-3 II-4 III-1 III-3 III-4 III-5 III-5 III-6 III-6 III-9

iii


Daftar Gambar

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Foto citra wilayah Kota Mojokerto ……………………. Gambar 2 Bagan Alir Evaluasi Program Pembangunan ……….

Hal I-5 II-3

iv


Daftar Grafik

DAFTAR GRAFIK

Hal Grafik III – 1 Jumlah Program Yang Memberikan Manfaat Tunggal Pada Dimensi Ekonomi …………………... Grafik III – 2 Jumlah Program Yang Memberikan Manfaat Ganda Pada Dimensi Ekonomi …………………….. Grafik III – 3 Jumlah Program Yang Memberikan Manfaat Tunggal Pada Dimensi Non Ekonomi ……………... Grafik III – 4 Jumlah Program Yang Memberikan Manfaat Ganda Pada Dimensi Non Ekonomi ……………….

III-2 III-3 III-4 III-4

v


Daftar Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel V-1 Aspek Kemanfaatan Program ……………………… Tabel V-2 Aspek Daya Dukung Terhadap Kebijakan Dan Aspek Pengorganisasian …………………………….. Tabel V-3 Penilaian Pelaksanaan Program …………………….

Hal V-2 V-12 V-22

vi


Bab I

diharapkan menjadi pedoman yang dapat dikembangkan menjadi

1

suatu sistem evaluasi kinerja yang bersama-sama dengan sistem

PENDAHULUAN

pemantauan menjadi bagian yang saling melengkapi dan terpadu dengan sistem perencanaan dan manajemen pembangunan pada umumnya. Dari padanya diharapkan pula informasi, saran kontrol dan masukan-masukan baru dalam proses perencanaan, serta

1.1. Latar Belakang Kegiatan

penyusunan

Monitoring

dan

Evaluasi

semakin memantapkan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Program

Pembangunan dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 1.2.

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto sebagaimana

Permasalahan

yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor : 5 Tahun 2001, antara

Secara umum kegiatan monitoring adalah suatu kegiatan yang

lain menetapkan bahwa tugas pokoknya adalah membantu Kepala

hanya melihat apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

Daerah (Walikota) dalam bidang perencanaan pembangunan

rencana yang telah ditetapkan dan menganggap bahwa tujuan

daerah dan penilaiannya serta mempunyai fungsi kebijaksaan teknis

fungsional kegiatan yang ingin dicapai sudah tepat, karena kegiatan

dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah.

tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut.

Kegiatan

penyusunan

Monitoring

dan

Evaluasi

Sedangkan kegiatan evaluasi adalah kegiatan yang melihat dari

Program

Pembangunan ini perlu dilakukan sebagai salah satu data

berbagai sudut :

pendukung Laporan Akuntabilitas Pemerintah berdasarkan Instruksi

a. Sejauh mana program masih dapat mencapai tujuannya dan apakah tujuan tersebut sudah berubah

Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

b. Apakah pencapaian hasil kegiatan tersebut akan memecahkan

Instansi Pemerintah yang dimaksudkan agar dapat terwujud

masalah pembangunan

pemerintahan yang transparan dan akuntabel, ataupun dapat

c. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan

I-1 _________________________________________________________________________________________________________________Monitoring & Evaluasi Program Pembangunan 2006

Bab I

Sehingga yang dimaksud dengan evaluasi program adalah evaluasi

Program-program maupun kegiatan pembangunan yang dilakukan

kinerja kegiatan pembangunan sebagai bagian dari kegiatan

oleh Pemerintah Kota bersama-sama dengan masyarakat telah

perencanaan dan manajemen pembangunan pada umumnya yang

dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Strategis Kota

secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan

Mojokerto Tahun 2002 – 2006 (ditetapkan dengan Perda Nomor : 28

informasi mengenai hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan

Tahun 2002, tetapi seiring dengan perkembangan ekonomi, sosial,

dampak (impacts) kegiatan (proyek) yang telah direncanakan

budaya dan politik bangsa Indonesia

dan/atau telah dilaksanakan untuk menilai dan mengevaluasi

pembangunan yang telah dicanangkan dalam Renstra tersebut

pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan.

masih harus dievaluasi, apakah program/kegiatan tersebut perlu

Secara apresiasi evaluasi dilakukan untuk :

dilanjutkan/tidak dilanjutkan atau program/kegiatan perlu ditingkatkan

a. Meningkatkan koordinasi antar sektor

atau program/kegiatan tersebut pada tahapan berikutnya bisa

b. Tercapainya sinergi kegiatan antar sektor

menyentuh program/kegiatan lainnya. Beberapa isu strategis yang

c. Terwujudnya skala prioritas kegiatan

merupakan permasalahan dan/atau dapat dijadikan acuan dalam

d.Terwujudnya efektivitas pembiayaan

evaluasi Program Pembangunan selama Tahun 2006 adalah

Sebagaimana kota-kota lainnya di Indonesia, Kota Mojokerto yang

sebagai berikut :

mempunyai luas ± 16,46 Km2 dengan kepadatan penduduk hampir

1. Bidang Ekonomi

mencapai 7.000 jiwa/Km2 tentu mempunyai isu permasalahan yang

maka program-program

1.1. Sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM

kompleks yang harus dihadapi antara lain : kemiskinan, terbatasnya

a. Kualitas produk industri/kerajinan rakyat kurang memiliki

sumber penerimaan daerah (Kota Mojokerto tidak mempunyai

keunggulan daya saing untuk menjadi komoditas ekspor

Sumber Daya Alam), penataan lingkungan fisik kota, pengangguran,

b. Kesadaran tentang HAKI yang masih kurang baik

peningkatan

c. Pasar semakin terbuka dan kompetitif

pertumbuhan

ekonomi

(demi

mensejahterakan

masyarakatnya), pemantapan stabilitas keamanan dan politik, dsb.

d. Mutu manajemen koperasi masih rendah


Bab I

1.2. Sektor Keuangan Daerah

a. Perlunya peningkatan pola hidup sehat kepada masyarakat

a. Terbatasnya potensi daerah sebagai sumber penerimaan

b. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan

PAD

c. Perlunya peningkatan mutu pelayanan kesehatan

b. Pembangunan Daerah masih tergantung dari sumber

2.3. Sektor Kesejahteraan Sosial

penerimaan perimbangan keuangan

a. Meningkatnya kemiskinan perkotaan

d. Kurang proporsionalnya anggaran pembangunan

b. Kerawanan penyakit social masyarakat

dibandingkan dengan anggaran rutin

c. Perlunya ditingkatkan ketersediaan dan pemeliharaan

1.3. Sektor Pembangunan Daerah dan Tata Ruang

FASUM (Fasilitas Umum)

a. Keterbatasan ruang untuk mengembangkan kegiatan-

d. Menurunnya tingkat kualitas hidup masyarakat sebagai

kegiatan pembangunan

akibat dari krisis berkepanjangan

b. Pembangunan daerah masih bertumpu pada

2.4. Sektor Agama

pembangunan fisik

a. Peningkatan penyebarluasan nilai-nilai agama melalui

c. Belum adanya konsistensi pelaksanaan RUTRK/RTRW

dunia pendidikan

dan RDTRK

b. Mengurangi sikap dan perilaku SARA dalam masyarakat

2. Bidang Sosial Budaya

c. Meningkatkan kerukunan umat beragama atau antar umat

2.1. Sektor Pendidikan

beragama

a. Perlunya peningkatan mutu pendidikan

2.5. Sektor Tenaga Kerja

b. Perlunya dukungan sarana dan prasarana pendidikan

a. Rendahnya kualitas calon tenaga kerja

c. Perlunya pemantapan pendidikan yang berbasis lapangan

b. Tidak seimbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan

kerja

lapangan kerja

2.2. Sektor Kesehatan

2.6. Sektor Politik dan Hukum


Bab I

a. Kebebasan politik masyarakat sangat besar

1.3.

Maksud dan Tujuan

b. Pendidikan politik masyarakat masih rendah

Maksud dan tujuan dilaksanakannya penyusunan Monitoring dan

c. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah

Evaluasi Program Pembangunan adalah :

d. Rendahnya kredibilitas aparat penegak hukum

a. Melihat dari dekat apakah dinas/instansi benar-benar telah

e. Masih lemahnya penegakan hukum

membuat

3. Bidang SDM Aparatur

program

sebagai

pijakan

dalam

melaksanakan

kegiatan

3.1. Aparatur pemerintah masih kurang professional

b. Sejauh mana pelaksanaan program yang telah dilaksanakan

3.2. Rendahnya produktivitas aparatur yang disebabkan kurang

apakah sudah sejalan dengan program yang telah dibuat

maksimalnya kinerja aparatur

c. Mengetahui secara dini dampak yang terjadi akibat pelaksanaan

3.3. Belum terlaksananya akuntabilitas public secara maksimal

program sehingga dapat diberikan suatu rekomendasi apakah

4. Bidang Pengawasan Aparatur

program tersebut dapat dilanjutkan atau tidak

Semakin besarnya tuntutan masyarakat akan transparansi

d. Tujuan yang diharapkan adalah untuk menjaga konsistensi dan

kepemerintahan

kontuinitas suatu program agar dapat dilaksanakan sesuai

5. Bidang Kelembagaan Pemerintah Daerah

dengan tujuannya

5.1. Kurang menerapkan manajemen akuntabilitas

1.4.

5.2. Kurang kondusifnya budaya kerja

Manfaat Pada dasarnya Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan

Permasalahan-permasalahan tersebut dapat merupakan kata kunci

yang dilakukan adalah mengevaluasi kinerja program dan kegiatan

dalam upaya evaluasi program/kegiatan pembangunan, karena

pembangunan yang merupakan bagian dari kegiatan perencanaan

pembiayaan

merupakan

pembangunan dan manajemen pembangunan pada umumnya yang

implementasi dari Rencana Strategis Kota Mojokerto Tahun 2002 –

secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan

2005.

informasi

APBD

yang

dilaksanakan

adalah

mengenai

hasil,

manfaat

dan

dampak

kegiatan


Bab I

pembangunan

yang

telah

direncanakan

dan/atau

telah

dilaksanakan, untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan. Adapun manfaat pokok yang didapat adalah : a. Identifikasi masalah/kesenjangangan/kegagalan-keberhasilan program/kegiatan b. Mempersiapkan perencanaan program/kegiatan pembangunan yang efektif 1.5.

Keluaran (Output)

Dokumen “Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Tahun 2003-2005 yang memuat Identifikasi Program/Kegiatan, Analisis Program/Kegiatan,

Penilaian dan Integrasi Program/Kegiatan,

Pengklasifikasian Program/Kegiatan serta Pendokumentasian.

GAMBAR 1 : Foto Citra Wilayah Kota Mojokerto


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Bab II

Dalam hal ini evaluasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui

2

dengan pasti apakah pencapaian hasil dan manfaat program

METODOLOGI

pembangunan yang telah dilaksanakan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. 2.2. Pendekatan Teknis

2.1. Pendekatan Umum Beberapa pendekatan umum yang digunakan dalam Monitoring

Secara umum di dalam Monitoring dan Evaluasi Program

dan Evaluasi Program Pembangunan Tahun 2006 antara lain

Pembangunan Tahun 2006 yang dilakukan pada Tahun Anggaran

adalah Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

2006 ini ada beberapa tahapan yaitu :

Nasional/ Ketua BAPPENAS Nomor : KEP.195/KET/12/1996

a. Pengumpulan data Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tanggal 2 Desember 1996 tentang Evaluasi Kinerja Proyek

b. Kompilasi program-program pembangunan Tahun 2006 yang

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor : 7 Tahun 1999 tentang

tertuang dalam Rencana Strategis Kota Mojokerto Tahun 2002 –

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Undang-undang Nomor

2006 c. Analisis dengan matriks :

: 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

bahwa

pada

dasarnya

system

- Analisis Pengorganisasian

perencanaan

pembangunan yang komprehensif dan mengarah pada perwujudan

- Analisis Kemanfaatan Program/Kegiatan

transparansi,

- Analisis Daya Dukung Program/Kegiatan Terhadap Kebijakan

akuntabilitas,

demokratisasi

dan

partisipasi

2.3. Ruang Lingkup Kegiatan

masyarakat dapat menjamin pemanfaatan dan pengalokasian

Sesuai dengan tujuan dan keluaran (output) maka ruang lingkup

sumber dana yang terbatas menjadi lebih efektif, efisien dan

kegiatan adalah sebagai berikut :

berkelanjutan.

a. Identifikasi Program atau Kegiatan

II - 1 ___________________________________________________________________________________________________________________ Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2006

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Bab II

Merupakan kegiatan pengumpulan dokumen-dokumen yang

d. Pengklasifikasian Program atau Kegiatan

terkait dengan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

Mengelompokkan pelaksanaan rencana (program) pembangunan

antara lain Renstra, AKIP/LAKIP., dsb.

dalam kelompok-kelompok yang didasarkan pada kemanfaatan

b. Analisis Program atau Kegiatan

program atau kegiatan

Merupakan program lanjutan dari identifikasi program atau

e. Pendokumentasian

kegiatan yaitu menganalisis pelaksanaan rencana (program)

Dokumen

pembangunan yang telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah

pembangunan merupakan hasil akhir dari proses evaluasi yang

dengan cara membandingkan RENSTRA (Rencana Strategis)

merupakan

Kota dengan LAKIP (Laporan Akuntabilitas

keputusan

Kinerja Instansi

evaluasi rekomendasi

pelaksanaan atau

rencana

masukan

bagi

(program) pengambil

Pemerintah). Output dari tahapan analisis ini berupa daftar pelaksanaan rencana (program) pembangunan yang akan dievaluasi. c. Penilaian dan Integrasi Program atau Kegiatan Merupakan

proses

penilaian

terhadap

daftar

pelaksanaan

rencana (program) pembangunan oleh instansi pemerintah. Penilaian yang dillakukan dalam kegiatan ini dari aspek kemanfaatan, pengorganisasian dari pelaksanaan atau hasil kegiatan serta relevansi terhadap visi dan misi pemerintah. Output dari kegiatan ini berupa daftar program atau kegiatan yang mempunyai kemanfaatan tinggi, sedang dan rendah, serta kesesuaiannya terhadap pengorganisasiannya.


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Bab II

Tabel II-1 : Variabel Penilaian RENSTRA KOTA

PROGRAM PROGRAM

KEGIATAN INSTANINSTASI

LAKIP INSTANSI

EVALUASI

DOKUMENTASI EVALUASI PROGRAM

No Variabel Penilaian A Aspek Kemanfaatan 1. Dimensi Ekonomi a. Lapangan Kerja b. PDRB c. Pendapatan Daerah 2. Dimensi Non-ekonomi 2.1 Bidang Layanan a. Infrastruktur b. Pendidikan c. Kesehatan 2.2 Cakupan Layanan a. Masyarakat

Nilai

b. Urgensi Kebutuhan

1

B Aspek Daya Dukung Terhadap Kebijakan 1. Visi 2. Misi 3. Program

3 2 1

Kesesuaian program/kegiatan dengan visi kota Mojokerto Kesesuaian program/kegiatan dengan misi-misi kota Mojokerto Kesesuaian program/kegiatan dengan program-program dalam Renstra Kota Mojokerto

2

Pelaksana program/kegiatan tepat dan sesuai dengan Tupoksi

1

Pelaksana program/kegiatan tidak tepat, tapi terkait dengan Tupoksi

C Aspek Pengorganisasian 1. Tepat dan Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi 2. Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi

GAMBAR 2 : Bagan Alir Evaluasi Program Pembangunan

Penjelasan

1 1 1

Menciptakan atau memperluas lapangan kerja Memberikan kontribusi terhadap PDRB Menjadi sumber penerimaan daerah baik berupa pajak/retribusi

1 1 1

Sarana/prasarana dasar kota (jalan, sanitasi, listrik) Sarana/prasarana untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan Sarana/prasarana untuk kepentingan pelayanan kesehatan

1

Kemanfaatan program tersebut untuk kepentingan masyarakat luas (bukan golongan/kelompok) Kemanfaatan program tersebut sangat dibutuhkan masyarakat luas/pemerintah untuk mengatasi masalah pokok (isu strategis)


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Bab II

Dari tabel di atas, program/kegiatan tersebut selanjutnya diberi

Dari nilai yang tercantum pada tabel tersebut, maka dapat

penilaian seperti pada tabel di bawah ini :

dikelompokkan program/kegiatan pada kelompok-kelompok sebagai berikut : a. Kelompok A

Tabel II-2 : Penilaian Program/kegiatan No Variabel Penilaian A Aspek Kemanfaatan 1. Dimensi Ekonomi a. Tinggi b. Sedang c. Rendah 2. Dimensi Non-ekonomi a. Sangat Tinggi b. Tinggi c. Sedang d. Rendah B Aspek Daya Dukung Terhadap Kebijakan a. Tinggi b. Sedang c. Rendah C Aspek Pengorganisasian a. Tinggi b. Sedang c. Rendah

Penjelasan

Merupakan program/kegiatan yang mempunyai interval nilai

Nilai

antara 16 sampai dengan 12. Artinya, program/kegiatan tersebut Program tersebut memberikan kontribusi sebanyak 3 dimensi ekonomi Program tersebut memberikan kontribusi sebanyak 2 dimensi ekonomi Program tersebut memberikan kontribusi sebanyak 1 dimensi ekonomi Program tersebut masuk pada 3 bidang layanan dan 2 cakupan layanan Program tersebut masuk pada 2 atau 1 bidang layanan dan 2 cakupan layanan Program tersebut masuk pada salah satu bidang layanan dan 1 cakupan layanan Program tersebut masuk pada salah satu bidang layanan, tapi tidak masuk pada cakupan layanan

disamping mendukung terhadap kebijakan dan tepat/sesuai

3 2 1

dengan Tupoksi instansi yang bersangkutan, juga mempunyai manfaat ganda (double effect) pada bidang-bidang yang lain serta mempunyai cakupan layanan yang luas bagi masyarakat.

5 4--3 2 1

Dengan demikian, program/kegiatan yang berada pada kelompok ini harus dilanjutkan pada tahun-tahun yang akan datang. b. Kelompok B

Program tersebut berdampak langsung/terkait dengan visi, misi dan program Kota Mojokerto Program tersebut berdampak langsung/terkait dengan visi dan misi Kota Mojokerto Program tersebut tidak berdampak langsung/terkait dengan visi, misi dan program Kota Mojokerto

6 5 0

Pelaksana program tepat dan sesuai dengan Tupoksi Pelaksana program tidak tepat, tapi terkait dengan Tupoksi Pelaksana program tidak tepat dan tidak terkait dengan Tupoksi

2 1 0

Yaitu program/kegiatan yang bernilai 11. Maksudnya adalah program/kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini merupakan program yang layak dilanjutkan pada masa yang akan datang. Karena selain mendukung terhadap visi, misi, program dan sesuai dengan Tupoksi instansi yang bersangkutan, juga mempunyai manfaat yang tinggi pada salah satu dimensi, dimensi ekonomi atau dimensi non-ekonomi. c. Kelompok C


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Bab II

Kelompok ini mempunyai interval antara 10 sampai dengan 8.

a. Dimensi ekonomi meliputi : •

Program/kegiatan yang masuk di dalam kelompok ini merupakan program/kegiatan

yang

perlu

dikembangkan

agar

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

lebih

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah suatu indikator

bermanfaat untuk masyarakat luas. Selain pengembangan,

yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu daerah

diharapkan juga perlu ditinjau daya dukung terhadap kebijakan

yang diperoleh dari total nilai tambah yang diciptakan oleh

dan Tupoksinya. Sehingga program tersebut mampu memberikan

seluruh sektor ekonomi. Pada umumnya PDRB dibentuk oleh

manfaat yang tinggi dan juga berdampak ganda pada bidang-

sembilan sektor ekonomi yaitu sektor pertanian; pertambangan

bidang yang lain.

dan penggalian; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan

d. Kelompok D

dan komunikasi; lembaga keuangan; persewaan dan jasa

Pada kelompok ini, program/kegiatan yang telah dilaksanakan

perusahaan; pemerintahan dan jasa lainnya.

oleh pemerintah Kota Mojokerto dianggap kurang bermanfaat.

•

Pendapatan Daerah

Disamping itu juga program/kegiatan tersebut kurang sesuai

Sejak berlakunya Otonomi Daerah, setiap pemerintah daerah

dengan

bersangkutan.

diberikan kewenangan penuh untuk mengatur pemerintahannya

Program/kegiatan yang masuk dalam kelompok yang berintervall

sendiri berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-

antara 7 hingga 6 ini, lebih baik tidak perlu dilanjutkan pada

peraturan

tahun-tahun yang akan datang.

pembangunan, pemerintah memerlukan dana yang cukup besar

Tupoksi

pada

instansi

yang

yang

berlaku.

Untuk

menjalankan

usaha-usaha

agar tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai. 2.4.

DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

Maka

2.4.1. ASPEK KEMANFAATAN

pemerintah

daerah

harus

melakukan

pengelolaan

keuangan daerah dengan mengoptimalkan sumberdaya yang

Aspek ini ditinjau dari dimensi ekonomi dan non-ekonomi.

ada di wilayahnya sebagai sumber-sumber untuk meningkatkan pendapatan daerah.


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Bab II

Penerimaan atau pendapatan Pemerintah Daerah terdiri dari :

e. Pinjaman dari pemerintah pusat

1. Pendapatan Asli Daerah

f. Pinjaman dari daerah otonom lainnya

a. Pendapatan pajak daerah

g. Pinjaman dari BUMN

b. Pendapatan retribusi daerah

h. Pinjaman dari BUMD

c. Pendapatan bagian laba BUMD dan investasi lainnya

i.

d. Pendapatan asli daerah lain-lain

j. Pinjaman dari dalam negeri lainnya •

2. Pendapatan Dana Perimbangan

Pinjaman dari lembaga keuangan

Lapangan Kerja

a. Pendapatan bagian daerah dari PBB dan BPHTB

Pengangguran dalam suatu negara adalah perbedaan di antara

b. Pendapatan daerah dari pajak penghasilan

angkatan

c. Pendapatan bagian daerah dari SDA

sebenarnya. Angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang

d. Dana alokasi umum

terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu.

e. Dana alokasi khusus

Untuk menentukan angkatan diperlukan dua data, yaitu (1)

3. Pendapatan lain-lain yang sah

kerja

dengan

penggunaan

tenaga

kerja

yang

jumlah penduduk yang berusia lebih dari sepuluh tahun dan (2)

a. Pendapatan hibah

jumlah penduduk yang berusia lebih dari sepuluh tahun dan tidak

b. Pendapatan dana darurat

ingin bekerja.

c. Pendapatan lain-lain

Jumlah penduduk golongan (1) dinamakan penduduk usia kerja,

4. Penerimaan Pembiayaan

sedangkan penduduk dalam golongan (2) dinamakan bukan

a. Sisa lebih perhitungan anggaran

angkatan kerja. Dengan demikian angkatan kerja dalam suatu

b. Penjualan aset daerah yang dipisahkan

periode tertentu dapat dihitung dengan mengurangi jumlah

c. Pinjaman luar negeri

penduduk dalam golongan (1) dari jumlah penduduk dalam

d. Penjualan investasi lainnya

golongan (2). Perbandingan di antara angkatan kerja dengan


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Bab II

penduduk usia kerja dinamakan tingkat partisipasi angkatan

tahun sembilan-puluhan) struktur ekonomi yang timpang tidak

kerja.

banyak membaik.Untuk masukan bagai perencana dan pembuat

Surplus tenaga kerja sudah lama menjadi masalah serius dalam

kebijakan untuk memecahkan masalah ketenagakerjaan.

pembangunan ekonomi Indonesia. Lebih dari 200 juta penduduk

Krisis ekonomi telah memperparah kondisi ketenagakerjaan.

Indonesia yang berkembang pesat menghasilkan angkatan kerja

Pertama

yang berjumlah besar dan tumbuh cepat. Karena itu sejumlah

kesempatan kerja dan pendapatan pekerja, kemudian meluas ke

besar angkatan kerja tidak terserap dalam ekonomi Indonesia.

penurunan kualitas pendidikan, kesehatan dan tingkat hidup pada

Kelebihan pasokan tenaga kerja dalam jumlah besar ini

umumnya.

menimbulkan masalah ketenagakerjaan yang serius dan tersebar

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang

luas. Dampak utama adalah meledaknya sektor informal dan

diperbarui oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

setengah pengangguran, sehingga intensitas dan produktivitas

Pemerintah Daerah, setiap daerah mempunyai otonomi sendiri

pekerja rendah yang menyebabkan penghasilan pekerja sangat

dalam menangani setiap permasalahan di wilayah/daerahnya.

kecil. Akibatnya tingkat hidup sebagian besar penduduk masih

Salah satunya adalah ketenagakerjaan dan perluasan lapangan

sangat rendah, malahan sejumlah besar penduduk masih hidup

kerja. Setiap daerah dituntut untuk mampu mengoptimalkan

dalam kemiskinan.

sumberdaya manusia yang dimiliki, karena sumberdaya manusia

Perencana, pembuat kebijakan dan pengamat ekonomi Indonesia

ini adalah salah satu sektor peningkatan pendapatan daerah dan

menaruh perhatian besar pada masalah ini. Pengangguran,

peningkatan pertumbuhan ekonomi.

setengah pengangguran dan rendahnya tingkat hidup sudah

kali

krisis

ekonomi

menyebabkan

menurunnya

b. Dimensi non-ekonomi

lama menjadi masalah serius dan tidak pernah berkurang selama

Dimensi

40 tahun pembangunan ekonomi Indonesia. Bahkan selama

infrastruktur, kesehatan dan pendidikan serta urgenitas kebutuhan

kurun waktu “Keajaiban Ekonomi” (ekonomi tumbuh cepat dalam

yang meliputi seluruh masyarakat atau sekelompok golongan.

non-ekonomi

meliputi

cakupan

layanan

di

bidang


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Bab II

•

pelaksanaan pembangunannya saling tumpang tindih, misalnya

Infrastruktur

Infrastruktur adalah suatu rangkaian yang terdiri atas beberapa

untuk hal-hal yang terkait antara lain : jaringan telepon, listrik,

bangunan fisik yang masing-masing saling terkait dan saling

irigasi, penghijauan, lampu lalu lintas, rambu-rambu, pusat

ketergantungan satu sama lainnya. Misalnya jaringan jalan,

perdagangan, papan iklan dan lainnya.

dimana jalan adalah merupakan sarana yang salah satu

Mengingat infrastruktur memegang peranan penting sebagai

fungsinya dapat dipengaruhi dan mempengaruhi beberapa sektor

salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena

lainnya seperti : Pemukiman, perdagangan, kawasan industri,

itu,

wilayah pusat pemerintahan dan lain sebagainya, sehingga setiap

pembangunan sektor ini menjadi pondasi dari pembangunan

kali terjadi pembangunan Infrastruktur seyogyanya diperlukan

ekonomi di daerah.

koordinasi secara mendalam dan antisipatif antar institusi terkait

•

agar kemanfaatannya dapat berfungsi secara maksimal dan

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya bertujuan untuk

berdayaguna tinggi serta nyaman bagi masyarakat pengguna.

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat

Infrastruktur yang baik adalah berjalan sesuai fungsinya, mampu

bagi setiap orang agar terwujud kesehatan masyarakat yang

untuk

ekonomi,

setinggi-tingginya. Dalam kaitan ini perlu diperhatikan bahwa

mensejahterakan masyarakat serta diharapkan dapat berfungsi

salah satu sasaran agenda meningkatkan kesehatan masyarakat

untuk mendukung semua sektor.

dari Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 adalah: meningkatnya

Selama ini kegiatan pembangunan infrastruktur di Indonesia

akses masyarakat terhadap pelayanan masyarakat yang ditandai

sebagai contoh jalan,

oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat

mendukung

dinamika

dan

meningkatkan

nampaknya yang ada adalah sebatas

memperbaiki

dan

merubah

keselamatan

dengan

semata

merugikan

tanpa pihak

memikirkan lain

dalam

era

pemerintahan

yang

didesentralisasi

ini,

Kesehatan

kematian bayi dan kematian ibu melahirkan serta perbaikan

seperti

status gizi.

hilangnya/minimnya fasilitas trotoar bagi pejalan kaki. Di sisi lain


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Bab II

Peranan

keberhasilan

pembangunan

kesehatan

sangat

aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada 19

menentukan tercapainya tujuan pembangunan nasional, karena

perilaku hidup sehat yang menjadi sasaran pembangunan

dalam rangka menghadapi makin ketatnya persaingan pada era

kesehatan Dan bila dicermati perilaku-perilaku tersebut melekat

globalisasi,pendidik yang sehat akan menunjang keberhasilan

pada masing-masing program kesehatan prioritas seperti KIA,

program pendidikan dan juga akan mendorong peningkatan

GIZI, immunisasi, kesling, Gaya hidup dan JKPM.Situasi ini dapat

produktivitas dan pendapatan penduduk.

memberi peluang tapi juga hambatan bagi penanggungjawab

Visi Indonesia sehat 2010 yang telah ditetapkan sebagai

program untuk dapat mencapai target perubahan perilaku bila

gambaran prediksi atau harapan tentang keadaan masyarakat

dilakukan sendiri-sendiri atau dibebankan pada satu program

pada tahun 2010, haruslah dapat mewujudkan dan dilaksanakan

sektor saja. Karena masalah-masalah kesehatan dipengaruhi

secara bertaat azas dan berkesinambungan. Untuk itu rencana

oleh banyak faktor seperti sosial budaya, ekonomi, pendidikan

pembangunan kesehatan menuju Indonesia sehat 2010 telah

dan lain-lain.

disusun oleh Departement Kesehatan bersama sama dengan

Pada

lintas sektor, perguruan tinggi, LSM, organisasi profesi, dan 7

pemerataan pembangunan kesehatan tersebut oleh daerah telah

partai besar yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan

digaris-bawahi dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

program kesehatan dalam mengembangkan rencana strategis

Daerah,

untuk mencapai indikator keberhasilan pembangunan kesehatan

kewenangan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

yang telah ditetapkan.

adalah

Salah satu indikator keberhasilannya adalah perilaku hidup sehat

mempunyai permasalahan kesehatan lokal spesifik yang juga

yang didefinisikan sebagai perilaku proaktif untuk memelihara

mempunyai aspek perilaku yang perlu ditangani secara lokal.

era

desentralisasi,

dimana

salah

penanganan

Dalam

satu bidang

kaitan

urusan

ini

wajib

kesehatan.

pelaksanaan

yang Setiap

menjadi daerah

dan meningkatkan kesehatan, mencegah resiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, serta berperan


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Bab II

•

Pendidikan merupakan salah satu indikator dalam mengukur

Pendidikan

Tujuan nasional Indonesia, seperti yang tercantum pada

tingkat pembangunan manusia, selain indikator kesehatan dan

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, adalah melindungi

indikator ekonomi. Semakin tinggi kualitas pendidikan suatu

segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

masyarakat, maka dapat diprediksi semakin tinggi pula tingkat

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

pembangunan manusianya yang biasanya diukur melalui Indeks

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

Pembangunan

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu para

sosial.

pendidik

Pembangunan

Nasional

dilaksanakan

di

dalam

masyarakat

Indonesia.

Pembangunan

peningkatan

Dengan sarana

demikian, dan

diperlukan

prasarana

yang

mendukung pembangunan pendidikan baik secara nasional

rangka

maupun di daerah dalam menghadapi tantangan globalisasi.

pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh

serta

Manusia.

Di dalam dimensi non-ekonomi juga terdapat cakupan layanan, yaitu :

pendidikan

merupakan bagian dari Pembangunan Nasional. Di dalam garis-

•

garis besar haluan Negara ditetapkan bahwa pendidikan nasional

Dalam hal ini program/kegiatan yang telah dilaksanakan

berdasarkan

bermanfaat bagi masyarakat luas, bukan kepentingan golongan

Pancasila,

bertujuan

untuk

meningkatkan

Masyarakat luas

ketaqwaan terhadap Tuhan Yang maha Esa, kecerdasan dan

atau kepentingan kelompok.

keterampilan,

•

mempertinggi

budi

pekerti,

memperkuat

Urgenitas kebutuhan

kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta

Urgenitas kebutuhan mengandung arti bahwa program/kegiatan

tanah

manusia-manusia

yang telah dilaksanakan sangat bermanfaat bagi masyarakat luas

pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta

dan pemerintah untuk mengatasi masalah pokok (isu strategis).

bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Adapun masalah pokok yang dihadapi adalah sebagai berikut :

air,

agar

dapat

menumbuhkan


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Bab II

•

a. Bidang Ekonomi 1. Sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM •

Belum adanya konsistensi pelaksanaan RUTRK/RTRW dan RTDRK

Kualitas produksi industri/kerajinan rakyat kurang memiliki

b. Bidang Sosial Budaya

keunggulan daya saing untuk menjadi komoditas ekspor

1. Sektor Pendidikan

•

Kesadaran tentang HAKI yang masih kurang baik

•

Perlunya peningkatan mutu pendidikan

•

Pasar semakin terbuka dan kompetitif

•

Perlunya dukungan sarana dan prasarana pendidikan

•

Mutu manajemen koperasi masih rendah

•

Perlunya pemantapan pendidikan yang berbasis lapangan

2. Sektor Keuangan Daerah •

kerja 2. Sektor Kesehatan

Terbatasnya potensi daerah sebagai sumber penerimaan

•

PAD •

Kurang

proposionalnya

anggaran

pembangunan

hidup

sehat

kepada

•

Perlunya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan

•

Perlunya peningkatan mutu pelayanan kesehatan

•

Meningkatnya kemiskinan di perkotaan

Keterbatasan ruang untuk mengembankan kegiatan-

•

Kerawanan penyakit sosial masyarakat

kegiatan pembangunan

•

Perlunya ditingkatkan ketersediaan dan pemeliharaan

3. Sektor Pembangunan Daerah dan Tata Ruang

•

pola

3. Sektor Kesejahteraan Sosial

dibandingkan dengan anggaran rutin •

peningkatan

masyarakat

Pembangunan daerah masih tergantung dari sumber penerimaan perimbangan keuangan

•

Perlunya

Pembangunan

daerah

masih

bertumpu

pada

fasilitas umum (FASUM)

pembangunan fisik

•

Menurunnya tingkat kualitas hidup masyarakat sebagai akibat dari krisis berkepanjangan


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Bab II

•

4. Sektor Agama •

d. Bidang Pengawasan Aparatur

Peningkatan penyebarluasan nilai-nilai agama melalui

•

dunia pendidikan •

Mengurangi sikap dan perilaku SARA dalam masyarakat

•

Meningkatkan kerukunan umat beragama atau antarumat

Belum terlaksananya akuntabilitas publik secara maksimal Semakin besarnya tuntutan masyarakat akan transparansi kepemerintahan

e. Bidang Kelembagaan Pemerintah Daerah

beragama

•

Kurang menerapkan manajemen akuntabilitas

5. Sektor Tenaga Kerja

•

Kurang kondusifnya budaya kerja

•

Rendahnya kualitas calon tenaga kerja

•

Tidak seimbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan

2.4.2. ASPEK DAYA DUKUNG TERHADAP KEBIJAKAN Aspek daya dukung terhadap kebijakan adalah analisis yang

lapangan kerja

melihat kesesuaian antara program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat

6. Sektor Politik dan Hukum •

Kebebasan politik dan masyarakat sangat besar

Daerah (SKPD) dengan visi, misi dan program yang tercantum dalam

•

Pendidikan politik masyarakat masih rendah

rencana strategis Kota Mojokerto tahun 2002 – 2006.

•

Kesadaran hukum masyarakat masih rendah

•

Rendahnya kredibilitas aparat penegak hukum

•

Masih lemahnya penegakan hukum

a. Visi dan Misi Visi adalah cara pandang jangka panjang tentang tujuan suatu instansi pemerintahan agar mampu melayani seluruh lapisan

c. Bidang SDM Aparatur •

Aparatur pemerintah masih kurang profesional

•

Rendahnya produktivitas aparatur yang disebabkan kurang

masyarakat, inovatif dan kompetitif dalam era persaingan global. Visi adalah suatu gambaran masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

maksimalnya kinerja aparatur


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Bab II

•

Pemerintah Kota Mojokerto tentunya mempunyai sebuah visi tentang

Peningkatan perekonomian daerah secara terpadu dengan

keadaan masa depan yang diinginkan. Visi tersebut tercantum dalam

pemberdayaan

Rencana Strategis Kota Mojokerto tahun 2002 – 2006, yaitu

pemanfaatan

“Terwujudnya Masyarakat Kota Mojokerto yang Sejahtera Lahir dan

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Batin serta Berdaya Saing Tinggi Melalui Permberdayaan Ekonomi

•

ekonomi teknologi

kerakyatan maupun

masyarakat

sumberdaya

serta

alam

yang

Memantapkan posisi Kota Mojokerto sebagai penyangga Kota

Rakyat dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Metropolitan Surabaya dan kota sekitarnya yang didukung oleh

Di sisi lain, misi merupakan rumusan mengenai upaya-upaya yang

peningkatan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah dicanangkan.

dasar

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi-misi yang

ekonomi masyarakat.

akan dicapai. Pemerintah Kota Mojokerto dalam mencapai visinya,

•

perkotaan

untuk

menumbuh

kembangkan

kegiatan

Mewujudkan aparatur pemerintahan yang profesional dan berjiwa

mempunyai misi-misi yang harus dicapai selama kurun waktu 2002 –

kewirausahaan yang mampu mengelola manajemen kota secara

2006, antara lain :

baik dan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

•

Peningkatan,penghayatan dan penghayatan nilai-nilai agama

•

Mewujudkan generasi muda dalam segala aspek kegiatan kota.

diiringi dengan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila

•

Menjamin kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan

secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat. •

berbangsa dan bernegara.

Peningkatan kualitas pendidikan baik umum maupun keagamaan untuk mewujudkan sumberdaya insani yang berdaya saing.

•

Penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia.

•

Pemantapan

kehidupan

politik

yang

demokratis

b. Program Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

dengan

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk

melibatkan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

pemerintahan otonom yang berwawasan kesatuan.


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Bab II

Program tersebut terdapat di dalam Renstra Kota Mojokerto sebagai

-

Penyusunan rencana pengembangan pariwisata.

berikut :

-

Peningkatan sarana dan prasaran wisata, penggalian obyek wisata baru dan pembinaan terhadap masyarakat sekitar

•

obyek wisata.

Bidang Ekonomi -

-

Peningkatan sentra-sentra industri dan peningkatan modal Peningkatan

pembinaan

kualitas

produk;

produk dan desain produk; dan

-

-

Pembinaan terhadap kegiatan usaha penunjang wisata dan Penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan sistem pemungutan, peningkatan kesadaran

potensi daerah dan peningkatan iklim usaha yang kondusif.

masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi dan

Peningkatan pemanfaatan bahan baku lokal, optimalisasi

penataan peraturan-peraturan pajak dan retribusi sesuai

pengadaan bahan baku lokal dan peningkatan keterampilan

dengan perundang-undangan. -

Peningkatan

kemampuan

pengelolaan

keuangan,

Pengembangan nilai-nilai kewirausahaan (enterpreunership)

pengembangan model sistem pengelolaan keuangan daerah

dan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan usaha.

dan peningkatan pengawasan penerimaan keuangan daerah. -

Peningkatan pelayanan informasi pemasaran, pengembangan

Meningkatkan pembangunan bidang-bidang non fisik dan pengembangan kawasan pembangunan terpadu.

saluran distribusi pemasaran dan peningkatan pengenalan -

produk. -

peningkatan

Peningkatan sistem pelayanan perijinan, peningkatan promosi

para pengrajin. -

pariwisata,

peningkatan kemampuan pelaku usaha wisata.

peningkatan pemahaman

tentang HAKI.

-

promosi

dan pengembangan media promosi pariwisata.

peningkatan

penyediaan sarana produksi yang modern; pengembangan

-

jaringan

kerjasama dengan pihak-pihak yang menunjang pariwisata

usaha. -

Peningkatan

Peningkatan pembangunan infrastruktur prasarana kota.

Akreditasi kelembagaan koperasi.


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Bab II

-

Peningkatan

pemanfaatan

pengembangan

ruang

bentuk-bentuk

secara

optimal

pembangunan

dan

-

yang

Pemberdayaan

potensi

-

prasarana

puskesmas.

dan

peningkatan

dalam pembinaan

mendukung terhadap

-

Penggalian

-

dana

kesehatan

dan

peningkatan

Peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Peningkatan kemampuan para tenaga pendidik, peningkatan -

Pembinaan anak jalanan dan Wanita Tuna Sosial (WTS) dan

sesuai kebutuhan daerah dan peningkatan kualitas proses

peningkatan

belajar mengajar.

narkoba.

Pengembangan

lembaga

pendidikan

sistem

swakelola,

pengembangan

program

pendidikan

yang

berorientasi

-

kesadaran

masyarakat

terhadap

bahaya

Peningkatan dan pemeliharaan fasilitas umum kota dan peningkatan kebersihan dan keindahan kota.

-

lapangan kerja dan peningkatan pendidikan yang berbasis

Peningkatan sarana dan prasana ibadah serta peningkatan pengamalan ajaran agama.

agama. Peningkatan

sumber

kerjasama dengan pihak lain.

sarana dan prasarana pedidikan, penyempurnaan kurikulum

-

sarana

lenbaga

Bidang Sosial Budaya

-

Peningkatan/penambahan/rehabilitasi

dan pemantapan manajemen pelayanan swakelola bagi

lembaga-lembaga sosial masyarakat. -

kesadaran

pembangunan, pelestarian dan pengembangan lembagapembangunan •

peningkatan

kesehatan, peningkatan kemampuan pelaksana kesehatan,

masyarakat

dalam

masyarakat,

kegiatan

tradisional

masyarakat

gizi

masyarakat akan pola hidup sehat dan keluarga miskin sehat.

berorientasi pada keterbatasan wilayah. -

Peningkatan

jumlah

sekolah

sesuai

kebutuhan

-

dan

Peningkatan pembinaan dan bimbingan kerukunan hidup

peningkatan kesempatan belajar seluas-luasnya kepada

umat beragama, peningkatan dan pembinaan kerjasama

masyarakat.

tokoh-tokoh agama.


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Bab II

-

-

-

Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang mampu

-

Politik

serta pengembangannya.

-

Peningkatan pendidikan hukum masyarakat.

Pengembangan teknologi yang berbasis pada industri rumah

-

Peningkatan hubungan kerjasama antar anggota Musyawarah

tangga dan industri kecil dan menengah dan peningkatan

Pimpinan Daerah (muspida) dalam pelayanan hukum dan

pengenalan dalam penggunaan IPTEK bagi kepentingan

peningkatan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga

industri rumah tangga dan industri kecil dan menengah.

bantuan hukum dalam pelayanan hukum.

Peningkatan dan pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK),

-

Peningkatan

perluasan

lapangan

kerja,

Peningkatan pengkajian terhadap peraturan-peraturan daerah dan peningkatan disiplin pelaksana peraturan daerah.

•

peningkatan

Bidang Pemerintahan -

Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), peningkatan

penciptaan lapangan kerja mandiri dalam masyarakat dan

wawasan,

peningkatan penyaluran tenaga kerja ke luar negeri.

peningkatan kemampuan aparatur dan pemantapan sistem

Peningkatan pembinaan hubungan kerja yang produktif antara

kerja akuntabilitas. -

pengetahuan

dan

intelegensia

aparatur,

Peningkatan disiplin kerja dan peningkatan lingkungan kerja yang kondusif.

Peningkatan pendidikan politik masyarakat dan peningkatan

-

kualitas partisipasi politik masyarakat. -

dan

peningkatan kerjasama antar orsospol.

Bidang Politik dan Hukum -

Sosial

Teknologi (IPTEK) dan peningkatan informasi tentang IPTEK

pengusaha, pekerja dan pemerintah. •

Organisasi

(orsospol) dan peningkatan kerjasama dengan orsospol serta

keterampilan dan peningkatan kemampuan pencari kerja.

-

kerjasama

meningkatkan kaualitas penguasaan Ilmu Pengetahuan dan

peningkatan kesadaran pencari kerja akan penguasaan -

Peningkatan

Peningkatan pelaksanaan internal dan pengembangan model pengawasan.

Peningkatan hubungan kerjasama antara eksekutif dan

-

Pengembangan badan pengawas.

legislatif dan peningkatan lingkungan politik yang kondusif.


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Bab II

bertanggung jawab dan melaksanakan sekumpulan kegiatan yang

2.4.3. ASPEK PENGORGANISASIAN PROGRAM Aspek pengorganisasian adalah cara melihat kesesuaian antara

terbatas.

program/kegiatan dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan

Pengorganisasian adalah suatu proses untuk merancang struktur

instansi pelaksananya. Pengorganisasian berarti proses penyusunan

formal, pengelompokan dan mengatur serta pembagian tugas-tugas

organisasi sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki

atau pekerjaan di antara anggota organisasi agar tujuan organisasi

dan lingkungan sekitar. Dalam penyusunan organisasi terdapat dua

dapat dicapai dengan efisien.

aspek utama, yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. Departementalisasi adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan-kegiatan sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Sedangkan pembagian kerja adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi


_____________________________________________________________________________________________________________________________________

___

_Bab III

1. Aspek Kemanfaatan

3

a. Aspek kemanfaatan dimensi ekonomi

PEMBAHASAN DAN ANALISA

b. Aspek kemanfaatan dimensi non-ekonomi 2. Aspek Daya Dukung terhadap Kebijakan 3. Aspek Pengorganisasian Program

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa monintoring dan 3.1.

evaluasi (monev) adalah kegiatan yang harus dilaksanakan guna

PEMBAHASAN

menunjang kelancaran pembangunan di daerah dan pembangunan

Pada tahun 2006 terdapat 307 program/kegiatan yang tersebar di

nasional. Kerangka acuan/dasar hukum Monev di Indonesia dapat

masing-masing satuan kerja. Sebaran tersebut dapat dilihat pada tabel

merujuk pada UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

berikut ini : Tabel 3.1 Sebaran Program/Kegiatan di Kota Mojokerto tahun 2006

Pembangunan Nasional dan PP Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Perda

masing-masing

dan

lain-lain

yang

menyangkut

No.

masalah

Perangkat Daerah

Jumlah

1.

Sekretariat Daerah

36

2.

Dinas Pendapatan

16

Berdasarkan uraian di atas, maka evaluasi program/kegiatan yang

3.

Badan Perencanaan Pembangunan Kota

20

dilaksanakan menggunakan data dari Laporan Akuntabilitas Kinerja

4.

Badan Pengawasan

3

Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto

5.

Dinas Informasi dan Telekomunikasi

6

6.

Badan Kepegawaian Daerah

26

7.

Badan Penelitian dan Pengembangan

3

8.

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

14

9.

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

7

monitoring dan evaluasi.

pada tahun 2006 dan Rencana Strategis (Renstra) Kota Mojokerto tahun 2002 - 2006. Program/kegiatan yang berasal dari LAKIP kemudian dibandingkan dengan Renstra Kota Mojokerto dengan menggunakan beberapa pendekatan analisis yang meliputi tiga aspek, yaitu :

III - 1 ___________________________________________________________________________________________________________________ Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2006

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

___

_Bab III

10.

Kantor Arsip

2

dilihat pada lampiran Tabel V.1 tentang Aspek Kemanfaatan. Dari tabel

11.

Badan Pemberdayaan Masyarakat

9

tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut :

12.

Dinas Pertanian

16

13.

Dinas Perindustrian, Perdagangan & Penanaman Modal

3

14.

Dinas Koperasi dan UKM

4

15.

Dinas Tenaga Kerja

9

307 program/kegiatan pembangunan yang tersebar di berbagai

16.

Dinas Kesehatan

19

macam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

17.

Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum

4

1. Aspek Kemanfaatan Dimensi Ekonomi Selama tahun 2006 Pemerintah Kota Mojokerto telah melaksanakan

Daerah 18.

Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

12

19.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

26

20.

Dinas Kesejahteraan Sosial

14

21.

Dinas Pekerjaan Umum

13

22.

Dinas Lalu lintas dan Angkutan Jalan Umum

22

23.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

13

24.

Dinas Lingkungan Hidup

4

25.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

5

26.

Kantor Pengolahan Data Elektornik

1

TOTAL

Grafik III-1 Jumlah Program Yang Memberikan Manfaat Tunggal Pada Dimensi Ekonomi 19% 34%

PDRB Pendapatan Daerah Perluasan LapKer 47%

307

Sumber : LAKIP dan APBD Kota Mojokerto tahun 2006

Dari

berbagai

program/kegiatan

tersebut

terdapat

19

progam/kegiatan yang mempunyai kontribusi kepada peningkatan

3.1.1. ASPEK KEMANFAATAN PROGRAM

Produk Domestik Bruto (PDRB).

Kemanfaatan program/kegiatan setiap instansi/Satuan Kerja

program/kegiatan

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dapat

memberikan

Sedangkan sebanyak 46

kontribusi

kepada

peningkatan


_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Pendapatan

Daerah.

Selanjutnya

program/kegiatan

yang No

adalah sebanyak 34.

Grafik III-2 Jumlah Program Yang Memberikan Manfaat Ganda Pada Dimensi Ekonomi

PDRB & Pend Drh LapKer & Pend Drh

52%

_Bab III

Tabel 3.2 Kontribusi Program/Kegiatan terhadap Aspek Kemanfaatan di Dimensi Ekonomi

memberikan kontribusi kepada penciptaan/perluasan lapangan kerja

11%

___

37%

PDRB & Pend Drh & LapKer

Kontribusi Program/Kegiatan

Jumlah

1.

PDRB

19

2.

Pendapatan Daerah

46

3.

Lapangan Kerja

34

4.

PDRB + Pendapatan Daerah

3

5.

PDRB + Lapangan Kerja

0

6.

Pendapatan Daerah + Lapangan Kerja

10

7.

PDRB + Pendapatan Daerah + Lap. Kerja

14

2. Aspek Kemanfaatan Dimensi Non-ekonomi Selain Aspek Kemanfaatan Dimensi Ekonomi, program/kegiatan juga

Selain itu, terdapat juga program/kegiatan yang mempunyai dampak

dianalisis pada Aspek Kemanfaatan Dimensi Non-ekonomi.

ganda. Artinya terdapat perpaduan kontribusi, yaitu PDRB +

Terdapat 45 program/kegiatan yang memberikan kontribusi pada

Pendapatan Daerah sebanyak 3 program/kegiatan, Lapangan Kerja

infrastruktur. Selain itu sebanyak 82 program/kegiatan yang

+ Pendapatan Daerah sebanyak 10 program/kegiatan dan PDRB + Lapangan

Kerja

+

Pendapatan

Daerah

sebanyak

memberikan

14

kontribusi

pada

pendidikan.

Selanjutnya

program/kegiatan yang memberikan kontribusi pada kesehatan

program/kegiatan, sedangkan untuk perpaduan PDRB + Lapangan

sebanyak 62 program/kegiatan.

kerja tidak terdapat kontribusinya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

Selain memberikan kontribusi pada infrastruktur, pendidikan dan

pada tabel di bawah ini :

kesehatan, pada dimensi ekonomi juga terdapat cakupan layanan


_____________________________________________________________________________________________________________________________________

___

_Bab III

meliputi cakupan layanan yang menyangkut masyarakat luas dan

kebutuhan. Untuk cakupan layanan yang menyangkut masyarakat

urgenitas

luas sebanyak 155 program/kegiatan. Sedangkan cakupan layanan yang

Grafik III-3 Jumlah Program Yang Memberikan Manfaat Tunggal Pada Dimensi Non Ekonomi

menyangkut

urgenitas

kebutuhan

sebanyak

163

program/kegiatan. Tabel 3.3 berikut ini menggambarkan kontribusi program/kegiatan terhadap Aspek Kemanfaatan Dimensi Non-

24%

33%

ekonomi. Infra Struktur

Tabel 3.3 Kontribusi Program/Kegiatan terhadap Aspek Kemanfaatan di Dimensi Non-ekonomi

Pendidikan Kesehatan

No

Kontribusi Program/Kegiatan

Jumlah

43%

1.

Infrastruktur

45

2.

Pendidikan

82

3.

Kesehatan

62

4.

Infrastruktur + Pendidikan

0

5.

Infrastruktur + Kesehatan

5

6.

Pendidikan + Kesehatan

9

Infra Struktur & Kes

7.

Infrastruktur + Pendidikan + Kesehatan

0

Pendidikan & Kes

8.

Cakupan Layanan untuk Masyarakat Luas

155

9.

Urgenitas Kebutuhan

163

10.

Masyarakat Luas + Urgenitas Kebutuhan

143

Grafik III-4 Jumlah Program Yang Memberikan Manfaat Ganda Pada Dimensi Non Ekonomi

36%

64%


_____________________________________________________________________________________________________________________________________

___

_Bab III

Seperti halnya pada Dimensi Ekonomi, pada Dimensi Non-ekonomi

program atau sekitar 26,71% dari total program/kegiatan. Kemudian

juga terdapat efek ganda, yaitu infrastruktur + kesehatan sebanyak 5

bidang kesehatan sebesar 20,20%, bidang pendapatan daerah sebesar

program/kegiatan,

14,98%, bidang infrastruktur sebesar 14,66%, bidang lapangan kerja

pendidikan

+

kesehatan

sebanyak

9

program/kesehatan, sedangkan perpaduan antara infrastruktur +

sebesar 11,07% dan PDRB sebesar 6,19%.

pendidikan dan infrastruktur + pendidikan + kesehatan tidak terdapat

Program/kegiatan yang tidak memberikan manfaat baik secara

kontribusinya. Untuk cakupan layanan terdapa efek ganda yaitu

ekonomi maupun non-ekonomi adalah sebanyak 63 program/kegiatan

Masyarakat

atau sebesar 20,52% berada pada sekretariat,badan dan kantor,

luas

+

Urgenitas

kebutuhan

sebanyak

155

program/kegiatan. Berikut

ini

sedangkan yang berada pada dinas/SKPD adalah sebanyak 35

adalah

tabel

yang

menggambarkan

persentase

program/kegiatan atau sebesar 11,40%. Lebih lanjut dapat dilihat pada

program/kegiatan terhadap Aspek Kemanfaatan Program

tabel di bawah ini :

Tabel 3.4 Persentase Aspek Kemanfaatan Program/Kegiatan No Kontribusi Program/Kegiatan Persentase (%) 1.

Pendidikan

26,71

2.

Kesehatan

20,20

3.

Pendapatan Daerah

14,98

4.

Infrastruktur

14,66

5.

Lapangan Kerja

11,07

6.

PDRB

6,19

Dari

tabel

di

atas

didapatkan

bahwa

Tabel 3.5 Persentase Aspek Ketidakmanfaatan Program/Kegiatan Dimensi Ekonomi dan Dimensi Non-ekonomi Persentase No Perangkat Daerah Jumlah (%) 1.

Sekretariat, Badan dan Kantor

63

20,52

2.

Dinas/SKPD

35

11,40

98

31,92

TOTAL

3.1.2. ASPEK DAYA DUKUNG TERHADAP KEBIJAKAN

kemanfaatan

Aspek Daya Dukung terhadap Kebijakan setiap instansi di

program/kegiatan yang terbesar adalah di bidang pendidikan dengan 82

lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dapat dilihat pada lampiran


_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Tabel V.2 tentang Aspek Daya Dukung terhadap Kebijakan dan Aspek

___

_Bab III

3.1.3. ASPEK PENGORGANISASIAN

Pengorganisasian. Dari tabel tersebut dapat dideskripsikan sebagai

Aspek Pengorganisasian setiap instansi di lingkungan Pemerintah

berikut : program/kegiatan yang mempunyai daya dukung terhadap

Kota Mojokerto dapat dilihat pada lampiran Tabel V.2 tentang Aspek

kebijakan dari segi visi sebanyak 307program/kegiatan, dari segi misi

Daya Dukung terhadap Kebijakan dan Aspek Pengorganisasian. Dari

sebanyak 307 program/kegiatan dan dari segi program sebanyak 96

tabel tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut.

program/kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah

Program/kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

ini :

(Tupoksi) sebanyak 279 program/kegiatan atau sebesar 90,88%. Sedangkan yang tidak sesuai, namun terkait dengan Tupoksi sebanyak 24 program/kegiatan atau sebesar 7,82%. Di sisi lain, terdapat juga

Tabel 3.6 Program/Kegiatan yang Mempunyai Daya Dukung Terhadap Kebijakan Pada Aspek Kebijakan No Variabel Jumlah Persentase (%) 1.

Visi

307

100

2.

Misi

307

100

3.

Program

211

68,73

program/kegiatan yang tidak sesuai dan tidak terkait dengan Tupoksi, yaitu sebanyak 3 program/kegiatan atau sebesar 0,98%. Tabel 3.7 akan memberikan gambaran tentang Aspek Pengorganisasian. Tabel 3.7 Program/Kegiatan yang Mempunyai Daya Dukung Terhadap Kebijakan Pada Aspek Pengorganisasian

Dari tabel di atas didapatkan bahwa pelaksanaan program/kegiatan

No

telah mengacu pada visi dan misi. Sedangkan untuk program/kegiatan

1.

pembangunan yang tidak mempunyai daya dukung terhadap program yaitu sebesar 31,27% atau sejumlah 96 program/kegiatan.

Variabel

Jumlah

(%)

Tepat dan sesuai dengan TUPOKSI

279

90,88

2.

Tidak tepat tetapi terkait dengan TUPOKSI

24

7,82

3.

Tidak tepat dan tidak terkait dengan

3

0,98

TUPOKSI


_____________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2.

___

_Bab III

ANALISA ASPEK KEMANFAATAN, ASPEK DAYA DUKUNG

semua level niscaya akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas

DAN ASPEK PENGORGANISASIAN

masyarakat. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi.

3.2.1. ANALISA ASPEK KEMANFAATAN Jika

dilihat

307

Di urutan kedua pada Tabel 3.4, terdapat bidang kesehatan

program/kegiatan yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto

sebesar 20,20%. Hal ini menggambarkan bahwa, selain memfokuskan

kemanfaatan

pada bidang pendidikan, pemerintah Kota Mojokerto juga concern pada

pendidikan

pada

Tabel

program/kegiatan

bidang

betul aspek pendidikan. Karena pendidikan merupakan tujuan Nasional

itu, pembangunan di bidang kesehatan juga merupakan salah satu

bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang

wujud peran serta aktif pemerintah daerah untuk menyukseskan Visi

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Di sisi yang lain, pendidikan

Indonesia Sehat tahun 2010.

terciptanya

sekitar

di

tujuan nasional, dibutuhkan pembangunan di bidang kesehatan. Selain

bagi

atau

adalah

dari

mengindikasikan bahwa pemerintah Kota Mojokerto memperhatikan

dasar

program

terbesar

bahwa

bidang kesehatan. Karena selain bidang pendidikan, untuk mencapai

modal

82

yang

didapatkan

Ini

merupakan

dengan

3.4

26,71%.

kesejahteraan

suatu

Dengan melihat dua rangking teratas pada Tabel 3.4 diperoleh

masyarakat.

bahwa pemerintah Kota Mojokerto sangat peduli pada pembangunan

Hal ini sejalan dengan pendapat dari William Schweke, Smart Money:

Education

and

Economic

Development

(2004),

manusia. Karena, pembangunan fisik tanpa didukung oleh adanya

bahwa

pembangunan manusia, tujuan pembangunan masyarakat secara utuh

pendidikan bukan saja akan melahirkan sumber daya manusia (SDM)

pun tidak akan tercapai.

berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai

Setelah bidang pendidikan dan bidang kesehatan, urutan ke tiga

teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan

adalah pendapatan daerah. Pada masa otonomi daerah, selain

kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pembangunan di

mendapatkan Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum dari

bidang pendidikan tidak saja berfaedah bagi perorangan, tetapi juga

pemerintah pusat, pemerintah daerah juga harus dituntut untuk

bagi pemerintah dan masyarakat umum. Pencapaian pendidikan pada

mengoptimalkan

sumberdaya

yang

dimiliki

untuk

meningkatkan


_____________________________________________________________________________________________________________________________________

pendapatan daerah guna membiayai pembangunan di daerah yang

___

_Bab III


bersangkutan. Dengan demikian, pemerintah Kota Mojokerto telah

Aspek yang terakhir adalah pengorganisasian program. Hasilnya

menjalankan amanat yang harus dilaksanakan dengan meningkatkan

dapat dilihat pada Tabel 3.7. Sebesar 90,88% program/kegiatan telah

pendapatan daerah memperlancar proses pembangunan daerah dan

tepat

nasional.

SKPD/instansi. Sedangkan sebesar 7,82% tidak sesuai tetapi masih


terkait dengan Tupoksi.

Berdasarkan tabel 5.6 diperoleh bahwa semua program/kegiatan

dan

sesuai

dengan

tugas

pokok

dan

fungsi

(Tupoksi)

Artinya sebagian besar program/kegiatan yang telah dilaksanakan

yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Mojokerto telah sesuai dengan

sesuai

visi

yang

program/kegiatan yang tidak sesuai namun masih terkait dengan

dianggarkan oleh setiap perangkat daerah yang berada di lingkungan

Tupoksi. Sisanya, yaitu sebesar 0,98% program/kegiatan tidak tepat dan

pemerintah Kota Mojokerto mendukung pada tercapai visi dan misi Kota

sesuai dengan Tupoksi.

dan

misi.

Artinya,

program-program/kegiatan-kegiatan

Mojokerto yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kota

dengan

Tupoksi,

Ketidaksesuaian

Mojokerto tahun 2002 – 2006.

ini

meskipun

akan

masih

menimbulkan

ada

beberapa

kesulitan

dalam

mengidentifikasi sumber permasalahan jika tujuan organisasi tidak

Selain visi dan misi, aspek daya dukung yang lain adalah program.

tercapai. Selain itu juga, akan kesulitan dalam menilai kinerja dan

Program yang dimaksud adalah program-program yang tertulis pada

penciptaan

Renstra Kota Mojokero tahun 2002 – 2006. Dari tabel didapatkan bahwa

pemerintah Kota Mojokerto.

kerjasama

dari

semua SKPD/instansi di lingkungan

68,73% program/kegiatan telah sesuai dengan Renstra Kota Mojokerto. Sisanya

sebesar

31,27%

tidak

sesuai

dengan

Renstra.

3.3.

Program/kegiatan yang tidak sesuai inilah yang seharusnya tidak perlu

PENILAIAN PELAKSANAAN PROGRAM Penilaian pelaksanaan program ditujukan untuk memberikan

dianggarkan pada masa yang akan datang.

rekonendasi bagi program/kegiatan yang telah memenuhi kriteria aspek kemanfaatan, daya dukung terhadap kebijakan dan pengorganisasian.


_____________________________________________________________________________________________________________________________________

___

_Bab III

Penilaian dilakukan dengan memberikan nilai sehingga menghasilkan

Berdasarkan Tabel 3.8 tentang Kelompok Program/kegiatan

kelompok-kelompok program/kegiatan berdasarkan kesamaan penilaian

diperoleh bahwa seluruh program/kegiatan yang ada di lingkungan

gabungan tiga aspek di atas. Kategori Penilaian Pelaksanaan Program

Pemerintah Kota Mojokerto dikelompokkan menjadi empat kelompok,

dapat dilihat pada lampiran Tabel V.3 tentang Penilaian Pelaksanaan

yaitu kelompok A, kelompok B, kelompok C dan kelompok D. Sebanyak

Program.

27 program/kegiatan atau sebesar 8,79% dari seluruh program/kegiatan

Hasil penilaian menunjukkan bahwa program/kegiatan yang masuk

yang telah dilaksanakan merupakan program yang harus dilanjutkan

pada kelompok A sebanyak 27 program/kegiatan. Program/kegiatan

(sustainable program) pada tahun-tahun berikutnya. Karena program

yang masuk pada kelompok B sebanyak 98 program/kegiatan.

tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat baik dari dimensi ekonomi

Sedangkan program/kegiatan yang masuk pada kelompok C dan D

dan dimensi non-ekonomi. Artinya program tersebut memberikan

sebanyak 25,73 dan 18,57 program/kegiatan, seperti yang tercantum

dampak ganda. Di sisi lain, program tersebut juga mempunyai daya

pada tabel berikut ini :

dukung terhadap kebijakan serta telah tepat/sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) instansi.

Tabel 3.8 Kelompok Program/Kegiatan Pada Penilaian Program/ Kegiatan No

Kelompok

Skor

Jumlah

Persentase (%)

1.

Kelompok A

14 – 12

27

8,79

2.

Kelompok B

11

98

31,92

3.

Kelompok C

10 – 8

79

25,73

4.

Kelompok D

7–6

57

18,57

Pada

kelompok

Program/kegiatan

yang

B,

terdapat

98

masuk

pada

kelompok

program/kegiatan. ini

merupakan

program/kegiatan yang layak dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Karena

program/kegiatan

tersebut

memberikan

manfaat

dimensi

ekonomi atau dimensi non-ekonomi kepada masyarakat. Selain itu, program/kegiatan tersebut juga telah sesuai dengan Tupoksi dan juga mempunyai

daya

dukung

terhadap

kebijakan

pemerintah

Kota

Mojokerto.


_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Kelompok

berikutnya,

yaitu

kelompok

C

terdapat

79

pada

kelompok

terakhir

(kelompok

D).

___

Pada

_Bab III

kelompok

ini,

program/kegiatan atau sebesar 25,73%. Dalam kelompok ini merupakan

program/kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan program yang

program-program/kegiatan-kegiatan yang perlu dikembangkan. Akan

mempunyai manfaat yang rendah baik bagi dimensi ekonomi maupun

tetapi, harus ditinjau kembali aspek kemanfaatannya, aspek daya

non-ekonomi. Di lain pihak, beberapa program/kegiatan ini juga tidak

dukung terhadap kebijakan dan Tupoksinya. Apabila program/kegiatan

sesuai

pada kelompok ini ingin dilanjutkan pada tahun-tahun yang akan datang

program/kegiatan ini diharapkan tidak perlu dilanjutkan pada masa-

perlu ditinjau ulang aspek-aspek yang telah disebutkan di atas agar

masa yang akan datang.

dengan

Tupoksi

instansi/SKPD.

Dengan

demikian,

selain lebih bermanfaat bagi masyarakat luas dan mendukung kebijakan pemerintah juga memberikan dampak bagi pengembangan bidangbidang yang lain. Terdapat 57 program/kegiatan atau sebesar 18,57%


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bab IV

Pemerintah Kota Mojokerto selama tahun 2006 telah sesuai dengan visi dan misi Kota Mojokerto yang tercantum pada Rencana Strategis

KESIMPULAN

4

(Renstra) Kota Mojokerto tahun 2002 – 2006, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kota Mojokerto yang Sejahtera Lahir dan Batin serta Berdaya Saing Tinggi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Dalam

4.1.

Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

KESIMPULAN Berdasarkan hasil analisis dilakukan pada Bab V, maka dapat


ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Selama

tahun

2006,

pemerintah

Kota

Mojokerto

telah

melaksanakan program/kegiatan untuk mecapai visi dan misi yang

4.1.1. ASPEK KEMANFAATAN Program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota

telah dicanangkan dalam Renstra pemerintah Kota Mojokerto tahun

Mojokerto pada tahun 2006 sebagian besar adalah untuk mencapai

2002 – 2006. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun

kesejahteraan

program/kegiatan

2006 tersebut seluruhnya telah sesuai dengan visi dan misi Kota

cenderung mengarah pada dimensi non-ekonomi. Hal ini menunjukkan

Mojokerto. Namun, apabila dikaitkan dengan program yang tercantum

bahwa

pada

di dalam Renstra pemerintah Kota Mojokerto, terdapat beberapa

pembangunan sumberdaya manusia sebagai subjek pembangunan.

program/kegiatan kurang sesuai dengan Renstra. Sehingga perlu

Selain itu, terdapat juga beberapa program/kegiatan yang mempunyai

adanya penyusunan rencana program/kegiatan yang berpedoman

manfaat ganda, yaitu di bidang ekonomi dan

pada Renstra sebagai kumpulan rencana untuk mencapai tujuan yang

rakyat.

Dalam

program/kegiatan

yang

pencapaiannya, telah

dilaksanakan

lebih

non-ekonomi.

Program/kegiatan yang mempunyai makna ganda tersebut memberikan

manfaat

yang

tinggi

bagi

masyarakat

luas

diinginkan.

dapat dan

pemerintah. Dari semua program/kegiatan yang dilaksanakan oleh

IV - 1 ___________________________________________________________________________________________________________________ Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2006

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


4.2.

Bab IV

SARAN

Sebagian besar program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh

Dari pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka perlu

pemerintah Kota Mojokerto selama kurun waktu 2006 telah sesuai

adanya suatu saran demi kemajuan pemerintahan Kota Mojokerto dan

dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). Namun, beberapa di

juga masyarakat Mojokerto secara luas. Beberapa saran tersebut

antaranya tidak sesuai dengan Tupoksi. Hal ini disebabkan adanya

adalah sebagai berikut :

kurangnya

mengajukan

1. Dalam aspek kemanfaatan, beberapa program/kegiatan mempunyai

program/kegiatan. Sehingga timbul adanya program/kegiatan yang

dampak ganda pada bidang yang lain. Program-program/kegiatan-

tidak sesuai dengan tupoksi suatu instansi atau justru terjadi tumpang

kegiatan seperti inilah yang perlu dipertahankan dan dilanjutkan di

tindih program/kegiatan yang dilakukan oleh suatu instansi/SKPD.

tahun-tahun yang akan datang.

koordinasi

antar

instansi/SKPD

Selain itu tidak adanya pedoman baku

dalam

bagi tim penyeleksi

2. Mengembangkan

program-program/kegiatan-kegiatan

yang

program/kegiatan yang diajukan oleh instansi/SKPD. Sehingga terjadi

mempunyai kemanfaatan sedang. Dengan mengevaluasi kembali

ketidaksesuai antara program/kegiatan yang dilaksanakan dengan

program/kegiatan tersebut maka diharapkan akan memberikan

Tupoksi.

dampak ganda dan memberikan manfaat pada masyarakat luas.

Akibatnya adalah kesulitan dalam mengidentifikasi sumber

3. Mengganti program-program/kegiatan yang memberikan manfaat

permasalahan jika tujuan organisasi tidak tercapai. Serta kesulitan

rendah dan mempunyai daya dukung terhadap kebijakan yang

dalam membangun team work yang melibatkan instansi/SKPD di

rendah dengan program/kegiatan yang mempunyai manfaat tinggi

lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

pada masyarakat luas. 4. Dalam penyusunan program/kegiatan perlu dilakukan suatu analisis keunggulan dan kelemahan yang ada di lapangan/masyarakat. Artinya,

karena

program/kegiatan

tersebut

digunakan

untuk


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bab IV

kepentingan rakyat, tentunya diharuskan setiap instansi/SKPD

Renstra pemerintah Kota Mojokerto. Dengan demikian, diharapkan

mampu melihat kebutuhan masyarakat yang perlu segera dipenuhi.

program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana-

5. Agar proses pencapaian tujuan dapat berjalan dengan lancar, maka

rencana untuk mencapai tujuan.

pemerintah perlu berpedoman pada rencana yang telah ditetapkan.

6. Perlu adanya suatu pedoman baku untuk setiap instansi/SKPD agar

Salah satu rencana tersebut adalah Rencana Strategis (Renstra)

dalam menyusun rencana program/kegiatan yang akan diajukan

Pemerintah Kota Mojokerto. Selain itu, diharapkan setiap instansi

tidak lagi melenceng dari tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).

juga mempunyai Renstra SKPD yang merupakan turunan dari


Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA Anonim,

__________, 2006 “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan, Jakarta.

2001 “Evaluasi Sistem Perencanaan Di Dompu dan Bima Lokakarya Indonesia-Jerman”. ___________, 2006 “Rencana Strategis Kota Mojokerto”

________ , 2004 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, Jakarta. _____________ “Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1994 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta

___________, 2006 “Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto” A. Mappadjanti Amin TP, 1992 “Identifikasi Dan Analisis Kelayakan Program Pembangunan” LP Pusat Studi Sumberdaya Alam dan lingkungan LEMLIT Unhas Ujung Pandang. Bappeko Mojokerto Bekerja Sama dengan BPS Kota Mojokerto, “Kota Mojokerto Dalam Angka”

_____________2006 “Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2003 – 2006. Kota Mojokerto.

Both dan Mc.Cawley, 1983 “ Ekonomi Orde Baru” LP3ES Jakarta Chenery

And Syrquin, 1980 “ Pattern Of development 1950-1970” Oxford University London.

_____________ 2006 “Rencana Strategis Kota mojokerto Tahun 2002 – 2006. Emil _____________2006 “Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Mojokerto”. _____________ 2006 “Monitoring dan Evaluasi Program Dasar Pembangunan Perkotaan”.

2007

Salim, 1984 “Perencanaan pembangunan dan PemerataanPendapatan” LP Intidayu Press Jakarta.

Hazlewood

A,

1982 “Planning London.

Development”

Oxford

University

Kadariah 1978 “ Evaluasi Proyek” LP-FE UI Jakarta

IV - 4 _________________________________________________________________________________________________________________Monitoring & Evaluasi Program Pembangunan 2006

Daftar Pustaka

__________, 1982 “Ekonomi Perencanaan” LP-FE UI Jakarta Miernyk, 1965 “The Element Of Input-Output Anaysis” Random House New York. Nersiwad, 2005 “ Perencanaan Pembangunan (Teori dan Aplikasi) LP JIG Jombang. ________Dkk, 2007 “ Ekonomi Regional” LP JIG Jombang.

IV - 5 _________________________________________________________________________________________________________________Monitoring & Evaluasi Program Pembangunan 2006

______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_

5

LAMPIRAN

1

________________________________________________________________________________________________________Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2007

______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_

TABEL V.1 ASPEK KEMANFAATAN DIMENSI EKONOMI NO A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

NAMA KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH Biaya peningkatan pengelolaan keuangan daerah Biaya penertiban aset daerah Biaya penyusunan LKPJT 2005 Biaya pembebasan tanah Operasional kegiatan trantib Biaya studi banding Komputerisasi inventarisasi produk hukum Sosialisasi produk hukum dan perundangan nasional daerah Biaya peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan Pembuatan data base pemanfaatan air tanah di wilayah Kota Mojokerto Penyusunan dan penggandaan LAKIP, serta bintek AKIP Evaluasi kelembagaan dan penyusunan tugas pokok dan fungsi organisasi pemerintah Pembentukan lembaga pelayanan satu atap Analisa jabatan dan pengukuran beban kerja Bintek dan penggandaan pedoman kredit angka kredit jabatan fungsional Sosialisasi pelaksanaan Perda tentang Kantor Kas Daerah Biaya sertifikasi tanah Penertiban kode dan administrasi barang milik daerah Biaya balik nama kendaraan roda dua Validasi data aset daerah dalam rangka penyusunan neraca Biaya penghapusan barang milik negara Biaya bantuan beras bersubsidi kepada masyarakat miskin (RASKIN) Pembuatan buku Tata Naskah Dinas tahun 2006 Biaya cetak dan penggandaan lainnya Biaya permasalahan hukum daerah Biaya pakaian dinas harian Biaya pakaian korpri Biaya pemeliharaan gedung tempat kerja Biaya pemeliharaan gedung tempat tinggal Biaya pemeliharaan gedung milik pemerintah daerah Inventaris kantor lainnya Belanja modal meja Biaya bantuan penunjang kegiatan kemasyarakatan Biaya bantuan peningkatan sarana dan prasarana peribadatan Biaya bantuan kegiatan KONI Mojokerto Biaya penunjang promosi wisata daerah

PDRB

PD

LAPKER

X

DIMENSI NON-EKONOMI NILAI

INFR

PENDK

KESHT

MASY

URGN

NILAI

X X X X

X X X X X

3 3 3 3 2

X

X

3

X

X

3

X

X

3

X X X

2 2 2

X X X

4 3 3

1

X X X X X

X

X X

1 1 X

X

X X X

X

2

X

X

2

X

X

3

X X X

X

X X X


______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_

DIMENSI EKONOMI NO

NAMA KEGIATAN

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DINAS PENDAPATAN Pemeriksaan pajak hiburan Biaya petugas penagihan pajak restoran Biaya operasional peningkatan PAD Biaya operasional peningkatan keamanan pasar Biaya perbaikan kereta sampah Intensifikasi tunggakan retribusi pasar Biaya operasional pendataan objek pajak Biaya penyisihan pajak kepada kelurahan Biaya operasional pemungutan PBB Biaya koordinasi dan evaluasi BPHTB Biaya operasional PBB sektor perkotaan Biaya operasional pengambilan dan penyetoran uang Biaya operasional PAM tertutup di pasar Biaya operasional penataan PK-5 pasar Biaya adminstrasi PJU Biaya penambahan/penggantian software/hardware aplikasi

C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KOTA Biaya survey konsumsi pangan rumah tangga Penyusunan kebijakan umum APBD Penyusunan perhitungan dan analisis Produk Domestik Bruto tahun 2005 Penyusunan sistem manajemen pembangunan partisipatif BOP komite penanggulangan kemiskinan Biaya survey kemiskinan Biaya bantuan modal badan keswadayaan masyarakat (BKM - P2KP) Biaya desain pembenahan lahan dan gedung pasar Kliwon Penyusunan data pokok pembangunan Penyusunan rencana teknik tata ruang Mojokerto tahun 2006 Evaluasi program dasar pembangunan partisipatif (PDPP) Biaya pendamping sanitasi masyarakat BOP penanggulangan kemiskinan perkotaan Kegiatan program padat karya (Pemugaran rumah warga miskin) Penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Penyusunan revisi KUA Biaya perencanaan teknis aloon-aloon Biaya perencanaan teknis pemandian kedungsari Biaya perencanaan teknis SMKN terpadu Sharing PAM DKB

PDRB

PD

LAPKER


X X X

1 1 1

X X

1 1

X

1

X X

1 1

INFR

PENDK

X

KESHT

MASY

X

X

X X

X

1

X

URGN

NILAI

3

X X

X

3 2

X

X

X

3

X

X

X

4

X

X X

3 2

X

X

3

X X X

X X X

4 4 4

X

2 2 3

1

X

X

X

2

X

X

3

X X X X X

X

1

X X

X X X

3

X X X

X X X


______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_

DIMENSI NON-EKONOMI

DIMENSI EKONOMI NO

NAMA KEGIATAN

D 1 2 3

BADAN PENGAWASAN Biaya rapat koordinasi pengawasan (RAKORWAS Tk. II) Biaya rapat pemutakhiran data (tindak lanjut hasil pemeriksaan) Biaya bintek lanjutan auditor bagi aparatur pemeriksa

E 1 2 3 4 5 6

DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI Kehumasan Informasi dan Komunikasi Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan Penerbitan tabloid "Palapa" (1500 eksemplar) Pelayanan informasi Biaya pembuatan tower pemancar dan pemancarnya (GEMA FM/RKPD)

F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

BADAN KEPEGAWAIAN Pengusulan tanda kehormatan Pemberian penghargaan PNS pensiun Penyusunan formasi PNS tahun 2006 Ujian dinas Penyusunan DUK PNS Rapat teknis validasi data pegawai Sosialisasi peraturan kepegawaian Pengadaan map file pegawai Penyusunan data potensi pegawai Pemorosesan kenaikan pangkat dan pengabdian pensiun Pemrosesan karpeg dan karis/karsu tahun 2005 Kenaikan pangkat dan mutasi Pemrosesan penilaian angka kredit pejabat fungsional per April 2005 Peninjauan masa kerja Pelantikan pejabat struktural dan fungsional Pengadaan infrastruktur pengolahan data portable dan media sosialisasi Monitoring dan evaluasi validasi data pegawai Bimbingan teknis validasi dan peremajaan data Pengadaan CPNS tahun 2006 Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Pemrosesan CPNS ke PNS tahun 2005 Biaya asuransi kesehatan tenaga SPK Pesangon bagi SPK yang mengundurkan diri/meninggal dunia Pemantauan disiplin aparatur Biaya general chek up dan USG Biaya pendidikan dan pelatihan

PDRB

PD

LAPKER

X

NILAI

INFR

PENDK

KESHT

MASY

URGN

NILAI

X X X X X X

X X X X X X

3 3 3 3 3 3

X X

2 2

X

3

X

X

2

X X

X X

2 2

X X X X X

1 X

X X

X

4

1

X

X


______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_

DIMENSI EKONOMI NO G 1 2 3 H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

NAMA KEGIATAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Penelitian tentang dampak program pengentasan kemiskinan di Kota Mojokerto Penelitian tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Kota Mojokerto Penelitian tentang distribusi pendapatan daerah di Kota Mojokerto

PDRB

X

DIMENSI NON-EKONOMI

PD

LAPKER

NILAI

X

X

2

X

X

INFR

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Pembuatan papan pengumuman/himbauan larangan Biaya pembongkaran bangunan liar Biaya kegiatan penegakan perda trantib Biaya operasional yustisi Pembuatan gudang Bintek aparatur Pol PP. Belanja modal inventaris kantor lainnya

J 1 2

KANTOR ARSIP Akuisisi arsip orde baru dan kabinet reformasi pembangunan Belanja modal inventaris kantor lainnya

K 1

KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK Biaya kegiatan konversi dan feedback hasil pengolahan data elektronik

KESHT

MASY

URGN

NILAI

X

X

X

X

4

X

X

X

X

4

X

X

X

3

X

X

X

3

X X X X

X X X

X X X X

2 3 3 3

X

X

X

3

X X

X X X

X X X

3 3 3

X

X

3

BADAN KESATUAN BANGSA & PERLINDUNGAN MASYARAKAT Forum komunikasi kerukunan umat beragama Kegiatan pemantauan evaluasi pemantau kegiatan ormas dan LSM Bantuan operasional petugas upacara rutin Kegiatan tim satlak PBP Biaya kegiatan deteksi dini Biaya operasional tim SAR Biaya bantuan untuk partai politik Biaya bantuan operasional LSM dan ormas Diklat PASKIBRAKA Pelatihan SATLAK PBK II Diklat SUSKALAK B Biaya kegiatan pendidikan politik Posko siaga insidentil Kegiatan forum komunikasi antar umat beragama dan tokoh masyarakat

I 1 2 3 4 5 6 7

PENDK

X

5

2


______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_

DIMENSI EKONOMI NO L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 N 1 2 3

O 1 2 3 4

NAMA KEGIATAN

PDRB

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2W - KSS) Kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat Kegiatan peningkatan kelurahan Penunjang PKPS BBM Pemberian makanan tambahan siswa SD/MI Penunjang pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dan lembaga perempuan Peningkatan SDM peranan wanita, anak dan remaja Biaya sharing penguatan UPK gardu taskin Diklat LPM-K dan KPM DINAS PERTANIAN Kegiatan agrobisnis peternakan Peningkatan sumberdaya petani ikan Biaya bina program/pelaporan Biaya kegiatan tanaman pangan Biaya kegiatan pengelolaan pekarangan Biaya kegiatan tanaman produktif dan obat-obatan Kegiatan pemeliharaan hutan kota Kegiatan peningkatan SDM petani Pembinaan wanita dan keluarga tani Penganekaragaman cipta menu makanan tradisional Kegiatan gelar makanan nusantara Biaya pelayanan peningkatan kesehatan hewan Biaya peningkatan produksi ikan Biaya peningkatan himpunan tani pemakai air Kegiatan peningkatan kualitas data sektor pertanian Biaya penanggulangan flu burung DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN & PENANAMAN MODAL Peningkatan modal usaha industri kecil menengah Kegiatan peningkatan modal usaha perdagangan Peningkatan SDM, sarana produksi dan pemasaran industri kecil pengolahan pangan DINAS KOPERASI DAN UKM Penilaian klasifikasi koperasi Penilaian kesehatan koperasi, KSP dan USP koperasi Pemberian bantuan modal koperasi Pemberian bantuan modal pra koperasi

DIMENSI NON-EKONOMI

PD

LAPKER

NILAI

X

X

X

X

INFR

PENDK

KESHT

MASY

URGN

NILAI

2

X X

X X

X

3 2

2

X X

X X X

X X X

3 3 3

X

X X X

X X X

3 3 3

X

X

X X X

X

2 X

X X

X X

X

X

X X

X X X

X X X

X X X

X X

3 3

X

2 1

X X

2 3 2

X

2 3 2

X X

X X X

X X X

X X

6

X X X

X X X

3 3 3

X

X

2

X X

X X

3 3

X

2

X X

X

3 2

X

X

3

X

X

2

X

X

3

X

X

3


______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_

DIMENSI EKONOMI NO

NAMA KEGIATAN

P 1 2 3 4 5 6 7 8 9

DINAS TENAGA KERJA Biaya bantuan dana operasional dewan ketenagakerjaan daerah (DKD) Pelaksanaan data base komputer Penyelesaian PHI/PHK di perusahaan Sosialisasi upah minimum regional (UMR) Penyuluhan peraturan perusahaan Penanganan kasus tuntutan normatif dan jamsostek Penyuluhan norma kerja Bintek pemadam kebakaran Biaya pemeriksaan kesehatan kerja

Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

DINAS KESEHATAN Pembinaan dan pengawasan perijinan pelayanan kesehatan Peningkatan sistem manajemen kesehatan puskesmas dan rumah sakit Peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada sarana perorangan/kelompok Pembinaan bidang makanan, farmasi, obat tradisional dan narkoba Biaya operasional puskesmas Pemberantasan penyakit menular dan imunisasi Pemelihraan kesehatan masyarakat Peningkatan status gizi ibu hamil dan balita Pengendalian lalat di TPA Peningkatan kesehatan lansia Peningkatan kesehatan remaja Peningkatan kesehatan anak sekolah Peningkatan pelayanan dan penekanan kesakitan, kematian ibu dan bayi pada kasus kebidanan Peningkatan peran posyandu balita/lansia dan peran serta masyarakat Peningkatan penyehatan lingkungan Belanja modal inventaris kantor lainnya Biaya pemeliharaan alat laboratorium Pengadaan alat-alat kesehatan Pengadaan alat dan bahan laboratorium puskesmas

R 1 2 3 4

BADAN PELAYANAN KESEHATAN RSUD Biaya pelayanan pengobatan gratis bagi warga miskin Biaya bahan kesehatan keperluan RSUD Belanja modal IPAL (RS Surodinawan) Belanja modal alat-alat kesehatan

PDRB

PD

X

DIMENSI NON-EKONOMI

LAPKER

NILAI

X

1

INFR

1

PENDK

KESHT

MASY

URGN

NILAI

X X

X X

3 3

X X

X X

3 3

X X X X X X X X X X X X X

X

X X X X X X X X X X X X

3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3

X X

X X

X X

3 3

X X X

X X X

X X X

3 3 3

X X X X

X X X X

X X X X

3 3 4 3

X X

X X

X

7

X X X X X X X X X X X


______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_

34 35 36

Biaya bantuan peningkatan sarana dan prasarana peribadatan Biaya bantuan kegiatan KONI Mojokerto Biaya penunjang promosi wisata daerah

X X X

X

X

NAMA KEGIATAN

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KOTA Biaya survey konsumsi pangan rumah tangga Penyusunan kebijakan umum APBD Penyusunan perhitungan dan analisis Produk Domestik Bruto tahun 2005 Penyusunan sistem manajemen pembangunan partisipatif BOP komite penanggulangan kemiskinan Biaya survey kemiskinan Biaya bantuan modal badan keswadayaan masyarakat (BKM - P2KP) Biaya desain pembenahan lahan dan gedung pasar Kliwon Penyusunan data pokok pembangunan Penyusunan rencana teknik tata ruang Mojokerto tahun 2006 Evaluasi program dasar pembangunan partisipatif (PDPP) Biaya pendamping sanitasi masyarakat BOP penanggulangan kemiskinan perkotaan Kegiatan program padat karya (Pemugaran rumah warga miskin) Penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Penyusunan revisi KUA Biaya perencanaan teknis aloon-aloon

PDRB

PD

LAPKER

1 1 1

X X

1 1

X

1

X X

1 1

INFR

PENDK

X

KESHT

MASY

X

X

X X

1

X

3 3

URGN

NILAI


X X X

X

X X

3

DIMENSI EKONOMI `

X X

3

X X

X

3 2

X

X

X

3

X

X

X

4

X

X X

3 2

X

X

3

X X X

X X X

4 4 4

1

X

X

X

2

X

X

3

X X X X X

X

1

X X

8

X X X


______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_

DIMENSI EKONOMI NO U 1 2 3 4 5

NAMA KEGIATAN

12 13 14

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL Penyuluhan masalah sosial Pendataan, monitoring dan evaluasi Sarasehan nilai-nilai kepahlawanan Biaya bantuan dan pembinaan kepada lansia Pembinaan dan bantuan kepada aneka tuna sosial, orang tua terlantar, anak terlantar dan pemulangan orang terlantar Pembinaan kepada anak jalanan dan janda perintis kemerdekaan, veteran dan keluarga pahlawan Pemberian bantuan dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional Pembinaan swadaya masyarakat bidang perumahan dan lingkungan Program rehabilitasi rumah warga miskin Penanggulangan penyandang masalah kesejahteraaan sosial (PMKS) Pelatihan dan bantuan modal usaha bagi generasi muda, ormas pemuda dan mahasiswa Program bantuan pekerja sosial masyarakat Program pembinaan sumbangan sosial Bantuan untuk rumah singgah "Melati Putih"

V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

DINAS PEKERJAAN UMUM Biaya operasional PMK Biaya tim pemrosesan ijin usaha jasa konstruksi Biaya pembuatan peta topografi Belanja modal bangunan gedung tempat kerja Belanja modal bangunan lainnya Biaya pemeliharaan jalan Biaya pemeliharaan jembatan (pemeliharaan rutin) Biaya pemeliharaan dermaga (kali Brantas) Biaya pemeliharaan serta peningkatan pemukiman dan prasarana wilayah Biaya pemeliharaan rutin jalan Biaya pemeliharaan rutin irigasi Biaya pemeliharaan saluran Belanja modal bangunan gedung lainnya

W 1 2 3 4 5 6

DINAS LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN UMUM Biaya operasional tim transportasi darat Biaya operasional lalu lintas Biaya koordinasi keamanan lalu lintas Pembinaan transportasi darat Biaya survey retribusi pemakaian jalan Biaya survey kinerja lalu lintas

6 7 8 9 10 11

PDRB

PD

LAPKER


INFR

PENDK

KESHT

X

X

X

9

NILAI

X

X

3

X X X

X X

2 4 4

1 2

X X X

X

1

X

X

X

3

X

X X X X X

X X X X X

3 2 3 3 3

X X

X X

4 3



2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

X X

X X

3 3

X X

1 2

X X

2 1

1

X X

X X X

X X


X

URGN

X X

X X X

MASY

X X

X


______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_

DIMENSI EKONOMI NO 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NAMA KEGIATAN

22

Biaya survey potensi lalu lintas Pembinaan juru parkir Penertiban juru parkir Pengelolaan retribusi pemakaian jalan Pengelolaan jasa usaha parkir di tepi jalan umum Biaya operasional pengujian kendaraan bermotor Biaya penunjang operasional terminal Biaya penunjang kegiatan angkutan jalan Biaya penunjang kegiatan UPTD terminal Biaya operasional dan pemeliharaan Biaya operasional dan pemeliharaan rambu lalu lintas Pengadaan peralatan survey lalu lintas Biaya operasional dan pemeliharaan rambu lalu lintas Pengadaan dan pemasangan 3 unit time counter down di simpang empat Pemuda-Sawunggaling Pengadaan dan pemasangan 1 unit lampu peringatan di simpang Trunojoyo-Ronggolawe Pengadaan dan pemasangan RPPJ Gapura

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Biaya penyuluhan Biaya administrasi retribusi kebersihan Pengadaan peralatan kerja Perbaikan dan pengerukan walet saluran kota Biaya pemeliharaan depo TPS Biaya pemeliharaan TPA (sarana TPA) Biaya pemeliharaan taman kota Biaya pemeliharaan tanaman penghijauan Biaya pengecatan kanstin Pembuatan container sampah (Kedundung Indah dan Balongrawe) Biaya pemeliharaan jaringan listrik Biaya pemasangan lampu PJU Belanja modal alat besar darat penunjang kebersihan

Y 1 2 3 4

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Penyusunan neraca kualitas lingkungan hidup Biaya kegiatan program kali bersih Pengawasan dan pengendalian pencemaran Biaya kegiatan hari Clean Up The World

21

PDRB

PD

X X

X

X

DIMENSI NON-EKONOMI

LAPKER

NILAI

X

1

X

1 3

INFR

PENDK

MASY

URGN

NILAI

X X X X X

X X X X X

X X X X X

3 3 3 3 3

X

X

X

3

X

X

X

4

X

X X X X

X X X X

3 3 3 4

X

X X X X

X X X X

4 3 3 3

X X X X

X X X X

X X X X

3 3 3 3

1

X X

1 X X X X

X X X -

10

KESHT

X


______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_

DIMENSI EKONOMI NO Z 1 2 3 4 5

NAMA KEGIATAN

PDRB

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Penataan arsip dokumen negara Penyuluhan kependudukan dan capil dan P4B Pengiriman transmigrasi Evaluasi dan monitoring adminstrasi kependudukan Kegiatan pelaksanaan pelayanan prima

11

PD

DIMENSI NON-EKONOMI

LAPKER

NILAI

X

1

INFR

PENDK

KESHT

MASY

URGN

NILAI

X

X

X

3

X

X

X

3


______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_

TABEL V.2 ASPEK DAYA DUKUNG TERHADAP KEBIJAKAN DAN ASPEK PENGORGANISASIAN ASPEK DAYA DUKUNG NO A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

NAMA KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH Biaya peningkatan pengelolaan keuangan daerah Biaya penertiban aset daerah Biaya penyusunan LKPJT 2005 Biaya pembebasan tanah Operasional kegiatan trantib Biaya studi banding Komputerisasi inventarisasi produk hukum Sosialisasi produk hukum dan perundangan nasional daerah Biaya peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan Pembuatan data base pemanfaatan air tanah di wilayah Kota Mojokerto Penyusunan dan penggandaan LAKIP, serta bintek AKIP Evaluasi kelembagaan dan penyusunan tugas pokok dan fungsi organisasi pemerintah Pembentukan lembaga pelayanan satu atap Analisa jabatan dan pengukuran beban kerja Bintek dan penggandaan pedoman kredit angka kredit jabatan fungsional Sosialisasi pelaksanaan Perda tentang Kantor Kas Daerah Biaya sertifikasi tanah Penertiban kode dan administrasi barang milik daerah Biaya balik nama kendaraan roda dua Validasi data aset daerah dalam rangka penyusunan neraca Biaya penghapusan barang milik negara Biaya bantuan beras bersubsidi kepada masyarakat miskin (RASKIN) Pembuatan buku Tata Naskah Dinas tahun 2006 Biaya cetak dan penggandaan lainnya Biaya permasalahan hukum daerah Biaya pakaian dinas harian Biaya pakaian korpri Biaya pemeliharaan gedung tempat kerja Biaya pemeliharaan gedung tempat tinggal Biaya pemeliharaan gedung milik pemerintah daerah Inventaris kantor lainnya Belanja modal meja Biaya bantuan penunjang kegiatan kemasyarakatan Biaya bantuan peningkatan sarana dan prasarana peribadatan Biaya bantuan kegiatan KONI Mojokerto Biaya penunjang promosi wisata daerah

12

ASPEK PENGORGANISASIAN

VISI

MISI

PROG

NILAI

SESUAI

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X

6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 6 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 6 6 6 5 5 6 6 6 6

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X

X

X X X X

X X X

X X X X

TERKAIT

TDK

NILAI



2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2

______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_

ASPEK DAYA DUKUNG NO

NAMA KEGIATAN

MISI

PROG

NILAI

SESUAI

X X X

6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 5 6 5 6


5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 5

X X X X X X X X X X X X X X X X

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16




C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

13


VISI

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X

TERKAIT

X

X X X

X X X X

TDK

NILAI 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2


______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_


NAMA KEGIATAN

MISI

PROG

NILAI

SESUAI

X X X

6 6 6

X X X

2 2 2

5 6 6 5 5 6

X X X X X X

2 2 2 2 2 2

5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 5 5 6 5 5 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

D 1 2 3


X X X

X X X

E 1 2 3 4 5 6


X X X X X X

X X X X X X

F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26




14


VISI

X X

X

X X

X

X X X X X X X X X

TERKAIT

TDK

NILAI


______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_

ASPEK DAYA DUKUNG NO G 1 2

NAMA KEGIATAN


VISI

MISI

PROG

NILAI

SESUAI

TERKAIT

TDK

NILAI

X X

X X

X X

6 6

X X

2 2

3

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Penelitian tentang dampak program pengentasan kemiskinan di Kota Mojokerto Penelitian tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Kota Mojokerto Penelitian tentang distribusi pendapatan daerah di Kota Mojokerto

X

X

X

6

X

2

H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Forum komunikasi kerukunan umat beragama Kegiatan pemantauan evaluasi pemantau kegiatan ormas dan LSM Bantuan operasional petugas upacara rutin Kegiatan tim satlak PBP Biaya kegiatan deteksi dini Biaya operasional tim SAR Biaya bantuan untuk partai politik Biaya bantuan operasional LSM dan ormas Diklat PASKIBRAKA Pelatihan SATLAK PBK II Diklat SUSKALAK B Biaya kegiatan pendidikan politik Posko siaga insidentil Kegiatan forum komunikasi antar umat beragama dan tokoh masyarakat

X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X

X X

6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6

X X X X

2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

I 1 2 3 4 5 6 7


X X X X X X X

X X X X X X X

5 5 6 6 5 5 5

X X X X X X

2 2 2 2 1 2 2

J 1 2


X X

X X

5 5

X X

2 2

K 1


X

X

6

X

2

15

X X X X X X X X X

X X

X

X X X X X X X X X X

X


______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_


NAMA KEGIATAN


VISI

MISI

PROG

NILAI

SESUAI

X X X

6 6 6 5 6 6 6 6 5

X X X X

TERKAIT

TDK

NILAI

X

2 2 2 2 0 2 2 2 2

L 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2W - KSS) Kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat Kegiatan peningkatan kelurahan Penunjang PKPS BBM Pemberian makanan tambahan siswa SD/MI Penunjang pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dan lembaga perempuan Peningkatan SDM peranan wanita, anak dan remaja Biaya sharing penguatan UPK gardu taskin Diklat LPM-K dan KPM

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DINAS PERTANIAN Kegiatan agrobisnis peternakan Peningkatan sumberdaya petani ikan Biaya bina program/pelaporan Biaya kegiatan tanaman pangan Biaya kegiatan pengelolaan pekarangan Biaya kegiatan tanaman produktif dan obat-obatan Kegiatan pemeliharaan hutan kota Kegiatan peningkatan SDM petani Pembinaan wanita dan keluarga tani Penganekaragaman cipta menu makanan tradisional Kegiatan gelar makanan nusantara Biaya pelayanan peningkatan kesehatan hewan Biaya peningkatan produksi ikan Biaya peningkatan himpunan tani pemakai air Kegiatan peningkatan kualitas data sektor pertanian Biaya penanggulangan flu burung



N 1 2 3

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL Peningkatan modal usaha industri kecil menengah Kegiatan peningkatan modal usaha perdagangan Peningkatan SDM, sarana produksi dan pemasaran industri kecil pengolahan pangan

X X X

X X X

X X X

6 6 6

X X X

2 2 2

O 1 2 3 4

DINAS KOPERASI DAN UKM Penilaian klasifikasi koperasi Penilaian kesehatan koperasi, KSP dan USP koperasi Pemberian bantuan modal koperasi Pemberian bantuan modal pra koperasi

X X X X

X X X X

X

6 5 6 6

X X X X

2 2 2 2

16

X X X X


X X

6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 5

X X X X


2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 0 2 2 2 2 1


______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_


NAMA KEGIATAN

VISI

MISI

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

PROG

ASPEK PENGORGANISASIAN NILAI

SESUAI X X X X X X X X

X

5 6 6 6 6 5 6 5 6

TERKAIT

TDK

NILAI

P 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13




6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

14 15 16 17 18 19


X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

6 6 6 6 6 6

X X X X X X

2 2 2 2 2 2

R 1 2 3 4


X X X X

X X X X

X X X X

6 6 6 6

X X X X

2 2 2 2

17

X X X X X

X

2 2 2 2 2 2 2 2 1


______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_


NAMA KEGIATAN

VISI

MISI

S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DINAS KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Kegiatan operasional PPKBD Operasional klinik KB Pendataan data mikro Pengayoman peserta KB Pelayanan KB Pelayanan dan KIE KB melalui kegiatan momentum Peningkatan mutu pelayanan Kegiatan ketahanan keluarga Pengadaan alat kontrasepsi Pengadaan obat pendamping pelayanan kontrasepsi Penyusunan program dan anggaran Pengelolaan data dan umpan balik



T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Seleksi guru berprestasi Workshop pengawas sekolah Workshop materi dongeng guru TK/RA Rapat kerja kepala sekolah Pendataan, monitoring dan pelaporan kegiatan SD/MI Pendataan, monitoring dan pelaporan kegiatan SMP, SMA Biaya operasional cabang dinas kecamatan Workshop guru agama Islam Uji kompetensi guru SD, SMP, SMA Workshop guru MGMP SD, SMP Workshop pembuatan alat peraga TK, SD Workshop pembuatan silabus guru SD/MI Biaya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Biaya kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda, olah raga, pendidikan & kebudayaan Workshop tutor paket B dan C Pembinaan pendidikan anak usia dini Pelaksanaan/pembinaan UKS TK, SD, SMP, SMA, SMK Kegiatan dan usaha pendidikan TK/RA Kegiatan dan usaha pendidikan SD/MI, TK Kegiatan dan usaha pendidikan SMP/MTs, SMA, SMK Program penunjang pendidikan Dana pendamping pendirian SMK terpadu Belanja modal alat-alat laboratorium sekolah Belanja modal alat peraga Belanja modal buku penunjang pendidikan Belanja modal buku perpustakaan sekolah (SD, SMP, SMA)



18

PROG

X X X X X X

X X X



SESUAI

TERKAIT

5 5 6 5 6 5 6 6 6 6 5 5


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6 5 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2

X X X X X

TDK

NILAI


______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_

ASPEK DAYA DUKUNG NO U 1 2 3 4 5

NAMA KEGIATAN

VISI

MISI

X X X X X

NILAI

SESUAI

X X X X X

X X

X X

5 5 5 6 6

X X

2 2 1 2 2

X

X

X

6

X

2

X X X X X

X X X X X

X X X X

5 6 6 6 6

X X X X

0 2 2 2 2

X X X

X X X

X X X

6 6 6

X X X

2 2 2


5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 6 5 6 6 6 6

X X X X

2 2 2 2 1 2 2

12 13 14


V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13




W 1 2 3 4 5 6 7

DINAS LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN UMUM Biaya operasional tim transportasi darat Biaya operasional lalu lintas Biaya koordinasi keamanan lalu lintas Pembinaan transportasi darat Biaya survey retribusi pemakaian jalan Biaya survey kinerja lalu lintas Biaya survey potensi lalu lintas

X X X X X X X

X X X X X X X

6 7 8 9 10 11

19


PROG

X X X X X

TERKAIT

TDK

X

X

X X X

NILAI


______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_

ASPEK DAYA DUKUNG NO 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NAMA KEGIATAN

MISI



X X

X X

X

6 5

X X

6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6

21 22

Pembinaan juru parkir Penertiban juru parkir Pengelolaan retribusi pemakaian jalan Pengelolaan jasa usaha parkir di tepi jalan umum Biaya operasional pengujian kendaraan bermotor Biaya penunjang operasional terminal Biaya penunjang kegiatan angkutan jalan Biaya penunjang kegiatan UPTD terminal Biaya operasional dan pemeliharaan Biaya operasional dan pemeliharaan rambu lalu lintas Pengadaan peralatan survey lalu lintas Biaya operasional dan pemeliharaan rambu lalu lintas Pengadaan dan pemasangan 3 unit time counter down di simpang empat Pemuda-Sawunggaling Pengadaan & pemasangan 1 unit lampu peringatan disimpang Trunojoyo-Ronggolawe Pengadaan dan pemasangan RPPJ Gapura

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13




Y 1 2 3 4


X X X X

X X X X

20

PROG


VISI

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X

NILAI

SESUAI

5 5 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6

X X

5 6 6 5

TERKAIT

TDK

NILAI

X

2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

X X

1 1

X X X X X X X X X X

X

X

2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2

X X X X

2 2 2 2



______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_

ASPEK DAYA DUKUNG NO Z 1 2 3 4 5

NAMA KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Penataan arsip dokumen negara Penyuluhan kependudukan dan capil dan P4B Pengiriman transmigrasi Evaluasi dan monitoring adminstrasi kependudukan Kegiatan pelaksanaan pelayanan prima

21

VISI

MISI

X X X X X

X X X X X

PROG


SESUAI

5 5 5 5 5

X X X X X

TERKAIT

TDK

NILAI 2 2 2 2 2


______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_

TABEL V.3 PENILAIAN PELAKSANAAN PROGRAM NILAI NO A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

NAMA KEGIATAN

MANFAAT

DAYA DUKUNG

ORGANISASI

1

6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 6 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 6 6 6 5 5 6 6 6 6

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2

SEKRETARIAT DAERAH Biaya peningkatan pengelolaan keuangan daerah Biaya penertiban aset daerah Biaya penyusunan LKPJT 2005 Biaya pembebasan tanah Operasional kegiatan trantib Biaya studi banding Komputerisasi inventarisasi produk hukum Sosialisasi produk hukum dan perundangan nasional daerah Biaya peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan Pembuatan data base pemanfaatan air tanah di wilayah Kota Mojokerto Penyusunan dan penggandaan LAKIP, serta bintek AKIP Evaluasi kelembagaan dan penyusunan tugas pokok dan fungsi organisasi pemerintah Pembentukan lembaga pelayanan satu atap Analisa jabatan dan pengukuran beban kerja Bintek dan penggandaan pedoman kredit angka kredit jabatan fungsional Sosialisasi pelaksanaan Perda tentang Kantor Kas Daerah Biaya sertifikasi tanah Penertiban kode dan administrasi barang milik daerah Biaya balik nama kendaraan roda dua Validasi data aset daerah dalam rangka penyusunan neraca Biaya penghapusan barang milik negara Biaya bantuan beras bersubsidi kepada masyarakat miskin (RASKIN) Pembuatan buku Tata Naskah Dinas tahun 2006 Biaya cetak dan penggandaan lainnya Biaya permasalahan hukum daerah Biaya pakaian dinas harian Biaya pakaian korpri Biaya pemeliharaan gedung tempat kerja Biaya pemeliharaan gedung tempat tinggal Biaya pemeliharaan gedung milik pemerintah daerah Inventaris kantor lainnya Belanja modal meja Biaya bantuan penunjang kegiatan kemasyarakatan Biaya bantuan peningkatan sarana dan prasarana peribadatan Biaya bantuan kegiatan KONI Mojokerto Biaya penunjang promosi wisata daerah

3 3 3 3 2

3

1 1 3

3

2 2 2

6 3 3 3

NILAI TOTAL

9 8 7 7 7 8 11 11 11 11 10 7 8 7 7 11 7 7 7 8 7 11 8 8 11 7 7 10 10 10 7 7 14 10 11 11

22 ____________________________________________________________________________________________________________Monitoring & Evaluasi Program Pembangunan 2006

______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_

NILAI NO

NAMA KEGIATAN

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


NILAI TOTAL

MANFAAT

DAYA DUKUNG

ORGANISASI

1 1 1

6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 5 6 5 6

2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2

9 9 9 6 11 9 9 8 9 7 9 9 10 9 7 8

5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 5

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2

11 7 7 8 8 14 8 14 10 8 11 8 12 13 11 7 7 9 9 10

3 1 1 1 1 1 3 2

4

1 6 6 2 3 4 5 4

2 2 3


______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_

NILAI NO

NAMA KEGIATAN

D 1 2 3


E 1 2 3 4 5 6


F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


MANFAAT

3 3 3 3 4 3

2 2

4

2

2 2

NILAI TOTAL

DAYA DUKUNG

ORGANISASI

6 6 6

2 2 2

8 8 8

5 6 6 5 5 6

2 2 2 2 2 2

10 11 11 10 11 11

5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 5 5 6 5 5 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7 7 9 9 7 7 8 7 8 7 7 7 8 7 7 8 8 7 12 8 8 10 7 8 10 10


______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_

NILAI NO G 1 2

NAMA KEGIATAN

NILAI TOTAL

MANFAAT

DAYA DUKUNG

ORGANISASI

6 4

6 6

2 2

14 12

3

6

2

11

3

6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6

2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

11 8 7 11 6 8 8 8 10 11 11 11 7 11

5 5 6 6 5 5 5

2 2 2 2 1 2 2

10 10 11 8 6 9 7

3

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Penelitian tentang dampak program pengentasan kemiskinan di Kota Mojokerto Penelitian tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Kota Mojokerto Penelitian tentang distribusi pendapatan daerah di Kota Mojokerto

H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

BADAN KESATUAN BANGSA & PERLINDUNGAN MASYARAKAT Forum komunikasi kerukunan umat beragama Kegiatan pemantauan evaluasi pemantau kegiatan ormas dan LSM Bantuan operasional petugas upacara rutin Kegiatan tim satlak PBP Biaya kegiatan deteksi dini Biaya operasional tim SAR Biaya bantuan untuk partai politik Biaya bantuan operasional LSM dan ormas Diklat PASKIBRAKA Pelatihan SATLAK PBK II Diklat SUSKALAK B Biaya kegiatan pendidikan politik Posko siaga insidentil Kegiatan forum komunikasi antar umat beragama dan tokoh masyarakat

I 1 2 3 4 5 6 7


J 1 2


5 5

2 2

7 7

K 1


6

2

8

3

2 3 3 3 3

3 3 3

2


______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_

NILAI NO

NAMA KEGIATAN

L 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2W - KSS) Kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat Kegiatan peningkatan kelurahan Penunjang PKPS BBM Pemberian makanan tambahan siswa SD/MI Penunjang pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dan lembaga perempuan Peningkatan SDM peranan wanita, anak dan remaja Biaya sharing penguatan UPK gardu taskin Diklat LPM-K dan KPM

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DINAS PERTANIAN Kegiatan agrobisnis peternakan Peningkatan sumberdaya petani ikan Biaya bina program/pelaporan Biaya kegiatan tanaman pangan Biaya kegiatan pengelolaan pekarangan Biaya kegiatan tanaman produktif dan obat-obatan Kegiatan pemeliharaan hutan kota Kegiatan peningkatan SDM petani Pembinaan wanita dan keluarga tani Penganekaragaman cipta menu makanan tradisional Kegiatan gelar makanan nusantara Biaya pelayanan peningkatan kesehatan hewan Biaya peningkatan produksi ikan Biaya peningkatan himpunan tani pemakai air Kegiatan peningkatan kualitas data sektor pertanian Biaya penanggulangan flu burung

N 1 2 3

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN & PENANAMAN MODAL Peningkatan modal usaha industri kecil menengah Kegiatan peningkatan modal usaha perdagangan Peningkatan SDM, sarana produksi dan pemasaran industri kecil pengolahan pangan

O 1 2 3 4

DINAS KOPERASI DAN UKM Penilaian klasifikasi koperasi Penilaian kesehatan koperasi, KSP dan USP koperasi Pemberian bantuan modal koperasi Pemberian bantuan modal pra koperasi

NILAI TOTAL

MANFAAT

DAYA DUKUNG

ORGANISASI

5 2

6 6 6 5 6 6 6 6 5

2 2 2 2 0 2 2 2 2

13 10 8 12 9 11 11 13 10

3

6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 5

2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 0 2 2 2 2 1

11 11 7 10 9 9 10 14 12 6 6 12 11 12 7 9

3 3 6

6 6 6

2 2 2

11 11 14

2

6 5 6 6

2 2 2 2

5 3 3 3 5 3

3 3 2 1 2 2 6 4

5 3 4

3 3

10 7 11 11


______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_

NILAI NO

NAMA KEGIATAN

P 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


R 1 2 3 4


NILAI TOTAL

MANFAAT

DAYA DUKUNG

ORGANISASI

1

3 3

5 6 6 6 6 5 6 5 6

2 2 2 2 2 2 2 2 1

8 8 8 12 11 7 8 10 10

3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11

3 3 3 3 3

6 6 6 6 6 6

2 2 2 2 2 2

11 11 8 11 11 11

3 3 4 3

6 6 6 6

2 2 2 2

11 11 12 11

4 3


______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_

NILAI NO

NAMA KEGIATAN

S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DINAS KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Kegiatan operasional PPKBD Operasional klinik KB Pendataan data mikro Pengayoman peserta KB Pelayanan KB Pelayanan dan KIE KB melalui kegiatan momentum Peningkatan mutu pelayanan Kegiatan ketahanan keluarga Pengadaan alat kontrasepsi Pengadaan obat pendamping pelayanan kontrasepsi Penyusunan program dan anggaran Pengelolaan data dan umpan balik

T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Seleksi guru berprestasi Workshop pengawas sekolah Workshop materi dongeng guru TK/RA Rapat kerja kepala sekolah Pendataan, monitoring dan pelaporan kegiatan SD/MI Pendataan, monitoring dan pelaporan kegiatan SMP, SMA Biaya operasional cabang dinas kecamatan Workshop guru agama Islam Uji kompetensi guru SD, SMP, SMA Workshop guru MGMP SD, SMP Workshop pembuatan alat peraga TK, SD Workshop pembuatan silabus guru SD/MI Biaya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Biaya kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda, olah raga, pendidikan & kebudayaan Workshop tutor paket B dan C Pembinaan pendidikan anak usia dini Pelaksanaan/pembinaan UKS TK, SD, SMP, SMA, SMK Kegiatan dan usaha pendidikan TK/RA Kegiatan dan usaha pendidikan SD/MI, TK Kegiatan dan usaha pendidikan SMP/MTs, SMA, SMK Program penunjang pendidikan Dana pendamping pendirian SMK terpadu Belanja modal alat-alat laboratorium sekolah Belanja modal alat peraga Belanja modal buku penunjang pendidikan Belanja modal buku perpustakaan sekolah (SD, SMP, SMA)

MANFAAT

3 3 3 3 3 3 3

3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

NILAI TOTAL

DAYA DUKUNG

ORGANISASI

5 5 6 5 6 5 6 6 6 6 5 5

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7 10 8 10 11 10 8 11 11 11 7 7

6 5 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2

11 9 10 10 9 9 9 11 11 11 11 10 11 11 11 10 10 11 11 11 11 10 11 11 11 11


______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_

NILAI NO U 1 2 3 4 5

NAMA KEGIATAN

12 13 14


V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


W 1 2 3 4 5 6

DINAS LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN UMUM Biaya operasional tim transportasi darat Biaya operasional lalu lintas Biaya koordinasi keamanan lalu lintas Pembinaan transportasi darat Biaya survey retribusi pemakaian jalan Biaya survey kinerja lalu lintas

6 7 8 9 10 11

NILAI TOTAL

MANFAAT

DAYA DUKUNG

ORGANISASI

3 2 5 6

5 5 5 6 6

2 2 1 2 2

10 7 8 13 14

4

6

2

12

3 2 3 4 5

5 6 6 6 6

0 2 2 2 2

8 10 11 12 13

2 5 3

6 6 6

2 2 2

10 13 11

2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

9 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

5 6 5 6 6 6

2 2 2 2 1 2

7 8 7 11 11 8

3 4


______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_

NILAI NO 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NAMA KEGIATAN

MANFAAT

NILAI TOTAL

DAYA DUKUNG

ORGANISASI

6 5 5 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6

2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

8 8 7 8 11 7 9 8 8 10 11 11 11 10

3

6 5

1 1

10 6

4 1 3 3 3 4

2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2

12 8 9 10 11 12 8 8 7 12 11 10 11

2 2 2 2

10 11 11 10

21 22

Biaya survey potensi lalu lintas Pembinaan juru parkir Penertiban juru parkir Pengelolaan retribusi pemakaian jalan Pengelolaan jasa usaha parkir di tepi jalan umum Biaya operasional pengujian kendaraan bermotor Biaya penunjang operasional terminal Biaya penunjang kegiatan angkutan jalan Biaya penunjang kegiatan UPTD terminal Biaya operasional dan pemeliharaan Biaya operasional dan pemeliharaan rambu lalu lintas Pengadaan peralatan survey lalu lintas Biaya operasional dan pemeliharaan rambu lalu lintas Pengadaan dan pemasangan 3 unit time counter down di simpang empat Pemuda-Sawunggaling Pengadaan & pemasangan 1 unit lampu peringatan disimpang Trunojoyo-Ronggolawe Pengadaan dan pemasangan RPPJ Gapura

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


4 3 3 3

6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6

Y 1 2 3 4


3 3 3 3

5 6 6 5

1 1 3 1

3 3 3 3 3


______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_

NILAI NO Z 1 2 3 4 5

NAMA KEGIATAN

MANFAAT

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Penataan arsip dokumen negara Penyuluhan kependudukan dan capil dan P4B Pengiriman transmigrasi Evaluasi dan monitoring adminstrasi kependudukan Kegiatan pelaksanaan pelayanan prima

3 1 3

DAYA DUKUNG

ORGANISASI

5 5 5 5 5

2 2 2 2 2

NILAI TOTAL

7 10 8 7 10


KATA PENGANTAR. Mojokerto, Oktober i Monitoring & Evaluasi Program Pembangunan 2006 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO

Recommend Documents