BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH BAPPEDA PERKANTORAN PEMKOT PRABUMULIH LT. 3 KEL. SINDUR lih

Pemerintah Kota Prabumulih Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih Perkantoran Pemkot Prabumulih Lt 3 Kel. Sindur Cambai Kota Prabumulih

KATA PENGANTAR Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, yang selalu menuntun dan

membimbing kita, sehingga Rencana Kerja

(RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Prabumulih Tahun 2016 dapat diselesaikan. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016

disusun sebagai acuan untuk melaksanakan

tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih, sehingga visi dan misi Pemerintah Kota Prabumulih serta visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sejalan dan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 ini masih terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan dan Sumber Daya Manusia yang ada. Untuk itu pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf dan mohon kiranya dapat diberikan masukan guna perbaikan dimasa yang akan datang.. Akhirnya Perencanaan bermanfaat

semoga

Penyusunan

Pembangunan bagi

Masyarakat

Daerah

Rencana

Kota

khususnya

Kerja

Prabumulih

dan

Badan ini

Pemerintahan

dapat Kota

Prabumulih pada umumnya.

Prabumulih,

Pebruari 2015

Kepala Bappeda,

ELMAN, ST. MM. RENCANA KERJA TAHUN 2016 i


NIP. 19670625 199503 1 001

DAFTAR ISI Kata Pengantar

………......................................................................................

i

Daftar Isi ………………………………………………………………………

ii

Daftar Tabel

iii

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

………..........................................................................................

PENDAHULUAN I.1

Latar Belakang ………............................................................

1

I.2

Landasan Hukum ………........................................................

3

I.3

Maksud dan Tujuan ………....................................................

7

1.3

Sistematika ………..................................................................

7

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2014 dan Capaian Renstra Bappeda ……………………....................... 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ………..............................

10

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD …

31

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ………................

31

28

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda ………............................

33

3.2

41

Program dan Kegiatan ………................................................

PENUTUP Penutup ……….......................................................................

45

RENCANA KERJA TAHUN 2016 ii


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1

Tabel 2.1.2 Tabel 3.1

Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan Per 31 Desember 2014 Rekapitulasi Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017 Kota Prabumulih

…………………..

11

…………………..

19

…………………..

45

RENCANA KERJA TAHUN 2016 iii

Pemerintah Kota Prabumulih Prabumuli Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih Perkantoran Pemkot Prabumulih Lt 3 Kel. Sindur Cambai Kota Prabumulih

BAB I PENDAHULUAN I.1.

LATAR BELAKANG Rencana

Kerja

SKPD

(Renja

SKPD)

merupakan

perencanaan tahunan yang berupa penjabaran dari Renstra SKPD yang berupa titik awal dari perencanaan pembangunan lima tahunan SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Prabumulih, maka bersamaan dengan hal itu Bappeda selaku penanggung jawab pelaksanaan

perencanaan

pembangunan

secara

bersamaan

melakukan penyusunan Renja SKPD baik perencanaan dilingkup Bappeda maupun lingkup Pemerintah Kota Prabumulih. Perencanaan rencanaan menduduki

peran penting dalam rangka

percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-undang Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Pasal

3

ayat

1

disebutkan

bahwa

perencanaan

pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. nesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan

tujuannya yang

antara lain menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi

RENCANA KERJA TAHUN 2016

1


baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun ma antara pusat dan daerah. Pasal

tersebut

menegaskan

bahwa

perencanaan

pembangunan Nasional dibangun secara makro oleh Pemerintah Pusat untuk kemudian menjadi dasar baik pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Pelaksanaan aksanaan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik tercermin dalam

sistem

akuntabilitas

kinerja

instansi

pemerintah.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan

dan

kegagalan

pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara berkala. Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai sebagai bentuk tindak lanjut teknis tek dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana

dengan

melakukan

penyusunan

rencana

strategis

(Renstra) lima tahunan SKPD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik pesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada Undang-undang Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja


2


(Renja) SKPD, yang disusun disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Prabumulih melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016. Renja ini merupakan suatu proses yan yang g sangat berdaya guna dan berhasil guna dalam jangka satu tahun perencanaan kedepan yang berorientasi visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota periode 2013-2018 2013 2018 sebagai Kepala Daerah terpilih dalam Pemilukada Tahun 2013. Dalam

proses

penyusunannya penyusunannya

nanti

mengacu

pada

kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Bappeda 2013 20132018, oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Bappeda ini dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan RKPD Tahun 2016 untuk melakukan pengkajian terhadap kondisi S SKPD. Keterkaitan Renja Bappeda dengan dokumen RKPD tahun 2016 adalah sebagai rujukan dalam proses penganggaran tahunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda 2013 2013-2018, sehingga nantinya menjadi acuan dalam penyusunan RKA setelah memperhatikan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS yang dibahas bersama TAPD dan DPRD guna pembahasan RAPBD Tahun 201 2016. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa

dokumen


perencanaan

lainnya,

maka

terdapat

3


keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana sebagaimana tabel berikut ini:

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan Bappeda Kota Prabumulih Tahun 2013 - 2018 Visi : Mewujudkan Bappeda sebagai Institusi Perencana Yang Profesional Untuk Menghasilkan Perencanaan Yang Berkualitas Misi I : Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Data Yang Akurat Tujuan 1 Meningkatkan . kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan pembangunan

Sasaran 1.

Meningkatnya kualitas produkproduk perencanaan dan monitoring evaluasi kinerja program dan kegiatan

Strategis

Kebijakan

1.

Mempedomani peraturanperaturan untuk kesempurnaan perencanaan

-

Menyediakan peraturan terkait perencanaan

2.

Meningkatkan pemahaman stakeholders dan SKPD dibidang perencanaan pembangunan

-

Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis perencanaan

-

Melakukan bimbingan dan pendampingan kepada SKPD Melaksanakan monitoring dan evaluasi

3.

Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pelaporan

-

-

2.

Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

1.

Menyesuaikan jadwal penyusunan dokumen yang telah ditetapkan

-

3.

Meningkatkan data yang akurat sebagai dasar dalam perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

1.

Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat dengan pemanfaatan teknologi informasi

-

-


Melakukan pengawasan secara kontinyu terhadap kinerja kinerj pelaksanaan program dan kegiatan Melaksanakan penyusunan dokumen sesuai dengan jadwal yang tealh ditentukan Melakukan inventarisasi dan kompilasi data pembangunan di segala bidang

Mengembangkan Mengembangka manajeman basis data

4


4.

Meningkatnya kerjasama, penelitian dan pengembangan

1.

Meningkatkan kerjasama, penelitian, pengembangan dan sosialisasi hasil penelitian

-

-

-

5.

Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

1.

2.

3.

Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Meningkatkan pelayanan terhadap perizinan penataan ruang Meningkatkan peran serta masyarakat proses penyusunan perencanaan tata ruang

-

-

-

Melakukan kerjasama, penelitian dan pengembangan dengan lembaga penelitian pemerintah, pemerintah daerah dan swasta Melakukan sosialisasi hasil penelitian Mengadakan workshop untuk mengkaji dan mengambangkan potensi daerah Mengarahkan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang Melaksanakan pengendalian ruang kota melalui perizinan Mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang

Misi II : Membangun Sumber Daya Perencana Yang Profesional 1 Meningkatkan . kapabilitas aparatur perencana

1.

Meningkatnya kualitas dan profesionalisme aparatur perencana

1.

Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan perencanaan

-

Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis aparatur

Misi III : Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan 1 Mewujudkan . penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang bersinergi

1.

Meningkatnya koordinasi internal, vertical dan antar SKPD serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan


1.

Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

-

Meningkatkan intensitas koordinasi perenccanaan pembangunan dalam ruang lingkup internal Badan Perencanaan

2.

Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

-

Mengikutsertakan masyarakat dalam setiap proses perencanaan pembangunan

5


3.

Mengembangkan mekanisme Koordinasi secara terpadu Meningkatkan koordinasi yang berkesinambunga n

-

1.

Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sosial budaya

-

2.

Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah

-

4.

2.

Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi, social budaya, dan prasarana wilayah

-

Membuat mekanisme koordinasi yang jelas dan terarah Meningkatkan intensitas koordinasi dan d komunikasi dua arah Melakukan rapatrapat rapat koordinasi bidang ekonomi dan social budaya

Melakukan rapatrapat rapat koordinasi bidang prasarana wilayah

Misi IV: Meningkatkan Kinerja Kelembagaan Perencanaan Pembangunan 1 Mewujudkan . badan perencanaan yang akuntabel, transparan dan partisipatif

1.

Meningkatnya kapabilitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Bappeda

1.

Meningkatkan kapabilitas kelembagaan dan ketatalaksanaan bappeda

-

Menyiapkan ketersediaan sarana dan prasarana

-

Membina disiplin aparatur Membuat laporan capaian kinerja dan keuangan Menyediakan system administrasi perkantoran Standar operasional prosedur Meningkatkan kinerja untuk pencapaian SPM Menyediakan system perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

-

-

-

-

-


6


I.2.

Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Renja Bappeda Kota Prabumulih Tahun 2016 adalah : 1.

Undang-undang undang

Nomor25Tahun2004Tentang

Perencanaan 2.

Sistem

Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;

3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang g Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4.

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih;

5.

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 07Tahun Tahun 201 2014 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kota Prabumulih Tahun 2013 - 2018; 6.

Peraturan Daerah Kota Prabumulih No 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Prabumulih;

7.

Keputusan

Walikota

Prabumulih

Nomor

:

297/KTPS/BAPPEDA/2014 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Kota Prabumulih Tahun 2013 - 2018 RENCANA KERJA TAHUN 2016

7


I.3.

Maksud dan Tujuan Renja Bappeda Kota Prabumulih Prabu Tahun 2016 6 disusun dengan maksud sebagai berikut : a.

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan BAPPEDA Kota Prabumulih tahun 201 2016..

b.

Melakukan sinkronisasi terhadap program-program program program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu isu strategis ategis pada tahun 2016 6. Sedangkan tujuan penyusunan Renja BAPPEDA Kota

Prabumulih Tahun 201 2016 adalah sebagai berikut : 1.

Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kota Prabumulih pada tahun 2016 201 dengan tetap memperhatikan RKPD.

2.

Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kota Prabumulih Tahun 201 2016 yang mengacu pada renstra dan RKPD.

I.4.

SISTEMATIKA Bab I:PENDAHULUAN ENDAHULUAN Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Bappeda, agar substansi pada bab bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.


8


1.1 Latar Belakang Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD dengan Renja. 1.2 Landasan Hukum Menguraikan apa yang menjadi landasan hokum di dalam penyusunan Renja Bappeda Tahun 2016 2016. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II:EVALUASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (Tahun (Tahun-2) 2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n n-1). 2.1 Evaluasi Evaluasi pelaksanaan renja SKPD Tahun 2014 201 dan Capaian Renstra SKPD Memuat Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDA Kota Prabumulih tahun 201 2014 dan perkiraan capaian tahun 201 2015.. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BAPPEDA Kota Prabumulih Tahun 2013-2018 2013 2018 berdasarkan realisasi RENCANA KERJA TAHUN 2016

9


program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun tahuntahun sebelumnya. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA Berisikan B kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BAPPEDA berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. 2.3 Isu-isu Isu Penting Penyeleggaraan raan Tugas dan Fungsi BAPPEDA Berisikan B uraian mengenai isu-isu isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti

dalam

perumusan

program

dan

kegiatan prioritas BAPPEDA BAPPEDA Kota Prabumulih tahun 2016. 2016 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Bab III: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Tujuan Tu dan sasaran Renja BAPPEDA Berisikan Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu isu isu penting penyelenggaraan tugas RENCANA KERJA TAHUN 2016

10


pokok dan fungsi BAPPEDA Kota Prabumulih yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra. 3.2 Program dan Kegiatan Berisikan B penjelasan mengenai faktor-faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Bab IV: PENUTUP ENUTUP Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya dan rencana tindak lanjut.


11


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 201 2014

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan elaksanaan Renja BAPPEDA Tahun 201 2014 dan Capaian Renstra BAPPEDA Renja

BAPPEDA

Kota

Prabumulih

pada

dasarnya

menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BAPPEDA Kota Prabumulih selama Tahun 2014 dan perkiraan target tahun 2015. 201 Sesuai dengan RPJMD Kota a Prabumulih Tahun 2013 – 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih menyelenggarakan 16 Program Pembangunan, dimana setiap program selanjutnya disusunkan kegiatan-kegiatan kegiatan kegiatan pendukung. Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka rangka menunaikan tugas dan fungsi

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kota

Prabumulih sebagai Satuan Perangkat Daerah Kota Prabumulih Untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra, setiap kegiatan dibebani suatu indikator kinerja.Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. ditetapkan Target capaian kinerja ditetapkan dalam renstra untuk lima tahun dan dijabarkan dalam target kinerja tahunan dalam renja. Pengukuran

Kinerja

digunakan

sebagai

dasar

untuk

penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan RENCANA KERJA TAHUN 2016

12


sesuai dengan sasaran dan dan tujuan dimaksud yang ditetapkan dalam visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih. Pengukuran dimaksud itu merupakan hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan

mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran. Hasil pengukuran capaian kinerja tiap tahun atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam renja dan renstra disajikan dalam laporan kinerja instansi pemerintah (Lakip).

Tabel 2.1.1

berikutt menyajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda

Kota

Prabumulih Prabumulih


Tahun

Anggaran

2014

13


Tabel 2.1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Bappeda Kota Prabumulih Tahun 2014

No

1 I

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Program (Outcom (Outcomes) /Kegiatan Output

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7.


3 Penyedia jasa surat menyurat Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang bangunan kantor

Pagu Anggaran Tahun 2014 (Rp)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD)

Realisasi Anggaran Tahun 2014 (Rp)

Realisasi Program dan Kegiatan (Renja SKPD)

Realisasi Anggaran (%)

Fisik (%)

4 5.500.000,-

5 12 Bulan

6 5.154.150,-

7 12 Bulan

8 93.71

9 100

100.000.000,-

12 Bulan

55.683.250,-

12 Bulan

55.68

100

39.000.000,-

12 Bulan

33.900.000,-

12 Bulan

86.92

100

11.000.000,-

12 Bulan

7.747.000,-

12 Bulan

70.43

100

67.900.000,-

12 Bulan

60.335.000,-

12 Bulan

88.86

100

65.000.000,-

12 Bulan

52.340.400,-

12 Bulan

80.52

100

5.000.000,-

12 Bulan

2.157.000,-

12 Bulan

43.14

100

14


1

2 8.

9.

10. 11.

12.

13.

14. II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

15.

16. 17. 18. 19.


3 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Rapat-rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis perkantoran Penyedia jasa media informasi Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pengadaan software dan hardware computer Pengadaan alat alat-alat studio dan komunikasi Pengadaan kendaraan dinas/operasional

4 6.000.000,-

5 12 Bulan

6 1.450.000,-

7 12 Bulan

8 24.17

9 100

6.000.000,-

12 Bulan

650.000,-

12 Bulan

10.83

100

50.000.000,-

12 Bulan

40.531.000,-

12 Bulan

81.06

100

620.000.000,-

12 Bulan

565.700.100,-

12 Bulan

91.24

100

6.000.000,-

12 Bulan

2.480.000,-

12 Bulan

41.33

100

75.600.000,-

12 Bulan

60.600.000,-

12 Bulan

80.16

100

27.500.000,-

12 Bulan

27.500.000,-

12 Bulan

99.71

100

105.000.000,-

11 Unit

85.437.750,-

11 Unit

81.37

100

112.875.000,-

45 Unit

103.384.150,-

45 Unit

91.59

100

196.140.000,-

10 Unit

179.509.200,-

10 Unit

91.52

100

57.500.000,-

2 Unit

56.684.350,-

2 Unit

98.58

100

185.000.000,-

1 Unit

181.710.000,-

1 Unit

98.22

100

15


1 III IV

V

2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan

20. 21.

22.

23. 24. 25. 26. 27. 28. IV.

Program Perencanaan Tata Ruang

29.

30.

31.


3 Pengadaan pakaian hari-hari hari tertentu Pendidikan dan pelatihan formal Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir Penyusunan APBD Tahun 2015 Penyusunan APBD Perubahan Tahun2014 Penyusunan RKA Bappeda Tahun 2015 Penyusunan RKA Perubahan Tahun 2014 Penyusunan RDTR Kecamatan Prabumulih Barat Penyusunan RDTR Kecamatan Prabumulih Utara Sosialisasi Perda RTRW

4 60.240.000,-

5 1 Paket

6 53.219.050,-

7 1 Paket

8 88.35

9 100

70.000.000,-

15 orang

44.871.600,-

9 Orang

64.10

60

5.000.000,-

10 Buku

5.000.000,-

10 Buku

100

100

7.500.000,-

1 Dok

6.957.000,-

1 Dok

92.76

100

7.500.000,-

1 Dok

7.500.000,-

1 Dok

100

100

160.000.000,-

2 Dok

141.835.000,-

2 Dok

88.65

100

130.000.000,-

1 Dok

100.240.300,-

1 Dok

77.11

100

10.000.000,-

1 Dok

9.390.000,-

1 Dok

93.90

100

10.000.000,-

1 Dok

9.860.000,-

1 Dok

98.60

100

425.000.000,-

1 Dok

410.611.100,-

1 Dok

96.61

100

425.000.000,-

1 Dok

408.780.300,-

1 Dok

96.18

100

140.000.000,-

1 Kali

14.388.700,-

0 Kali

10.28

0

16


1

2 32. 33. 34. 35. 36.

VII

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

37.

38.

39. VIII

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

40. 41.

IX

Program Kerjasama Pembangunan

42.

X

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

43.


3 Penyusunan Raperda RTRW Survey dan Pemetaan Rapat koordinasi perencanaan tata ruang Penyusunan muatan teknis RTRW Pembuatan album peta rencana tata ruang willayah Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Analisis indikator kesejahteraan rakyat kota prabumulih Analisis dan kajian kemiskinan Survey indek kepuasan masyarakat Fasilitasi rencana aksi daerah Faslitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga Koordinasi pelaksanaan percepatan pembangunan sanitasi permukiman

4 50.000.000,-

5 1 Dok

6 31.507.400,-

7 1 Dok

8 63.01

9 100

425.000.000,-

1 Keg

405.121.100,-

1 Keg

95.32

100

60.000.000,-

4 Kali

57.580.900,-

0 Kali

95.97

100

50.000.000,’

1 Dok

49.341.200,-

1 Dok

98.68

100

55.000.000,-

1 Dok

49.121.400,-

1 Dok

89.31

100

450.000.000,-

3 Kali

415.001.950,-

3 Kali

92.22

100

235.000.000,-

300 Buku

129.529.800,-

300 Buku

55.12

100

154.500.000,-

200 Buku

110.650.000,-

200 Buku

71.62

100

215.100.000,-

100 Buku

-

0 Buku

-

0

35.350.000,-

2 Kali

34.186.100,-

2 Kali

96.71

100

128.800.000,-

2 Kali

90.387.800,-

2 Kali

70.18

100

100.000.000,-

4 Kali

96.586.900,-

4 Kali

96.59

100

17


1

2 44. 45. 46.

XI

Progran Pengembangan Data/Informasi

47.

48.

49. 50. XII

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

51.

52.

XIII

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah


53.

3 Penyusunan buku strategi sanitasi kota Penyusunan buku putih sanitasi Survey environmental health risk assessment Penyebaran data/informasi pembangunan melalui pawai/kendaraan hias Penyebaran data/informasi pembangunan melalui pameran Sistem informasi profil daerah Penyusunan profil daerah Pengolahan, updating dan analisis data dan statistic daerah Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Peningkatan kapasitas kemampuan teknis aparat perencana

4 93.200.000,-

5 1 Dok

6 81.222.800,-

7 1 Dok

8 87.15

9 100

100.200.000,-

1 Dok

84.627.200,-

1 Dok

84.46

100

170.120.000,-

1 Dok

163.830.150,-

1 Dok

96.30

100

24.500.000,-

1 Kali

24.250.000,-

1 Kali

98.98

100

25.000.000,-

1 Kali

24.640.000

1 Kali

98.56

100

85.000.000,-

1 Keg

65.081.000

1 Keg

76.57

100

90.000.000,-

500 Buku

79.836.000,-

500 Buku

88.71

100

65.000.000,-

40 Buku

59.710.000,-

40 Buku

91.86

100

65.000.000,-

40 Buku

56.381.400,-

40 Buku

86.74

100

265.000.000,-

1 Kali

193.504.700,-

1 Kali

73.02

100

18


1

2 54.

XIV

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

55. 56. 57. 58.

59 60.

61.

62.


3 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah Penyusunan rancangan RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyusunan Renja SKPD Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan (APBD & DAK) tahun 2013 Penyelenggaraan forum SKPD Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan dana tugas pembantuan (TP) tahun 2013 Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan RKPD tahun 2013 Monitoring dan evaluasi kegiatan Tim Evaluasi Pengendalian Penyerapan Anggaran (TEPPA)

4 170.000.000,-

5 1 Kali

6 5.647.000,-

7 0 Kali

8 3.32

9 0

148.000.000,-

1 Dok

125.818.500,-

1 Dok

85.01

100

300.000.000,-

1 Kali

241.774.600,-

1 Kali

80.59

100

40.000.000,-

1 Dok

26.539.700,-

1 Dok

66.35

100

100.000.000,-

20 Buku

95.515.700,-

20 Buku

95.52

100

106.650.000,-

1 Dok

96.964.750,-

1 Dok

90.92

100

45.000.000,-

20 Buku

36.344.100,-

15 Buku

80.76

75

70.000.000,-

20 Buku

67.388.400,-

15 Buku

96.27

75

119.925.500,-

15 Buku

92.25

100

130.000.000,-

15 Buku

19


1

2 63.

XV

Program Pemanfaatan Ruang

64.

Total


3 Penerapan system penyusunan perencanaan pembangunan daerah Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang

4 400.000.000,-

5 1 Paket

6 360.172.000,-

7 1 Paket

8 90.04

9 100

50.000.000,-

1 Keg

38.902.500,-

1 Keg

77.81

100

81.28

89.11

7.692.675.000,-

6.252.616.950,-

20


Dari Tabel diatas diketahui bahwa terdapat beberapa kegiatan yang memiliki penyerapan anggaran dibawah 50%. Mengingat kegiatan kegiatan-kegiatan tersebut

merupakan

lingkup

kegiatan

penunjang,

sehingga

dalam

pelaksanaannya selalu menyesuaikan kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa BAPPEDA Kota Prabumulih Tahun 2014 201 telah melakukan efisiensi terhadap anggaran dengan melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan. Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik berbentuk output pada tahun 2014,, maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2014 201 berdasarkan pada outcome setiap program/kegiatan berdasarkan formulir evaluasi pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran Anggara 2015 Sedangkan untuk tahun berjalan yakni anggaran tahun 2015 201 dengan usulan sebesar Rp. 7.933.200.000,- terurai dalam 14 program dan 64 kegiatan, diestimasikan capaian kinerja fisik dan keuangan mencapai 100 %, dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 201 2014 maupun perkiraan capaian tahun 2015, 201 , dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA Kota Prabumulih sebagai berikut : a.

Besarnya keinginan keinginan masyarakat terhadap pembangunan di Kota Prabumulih tidak diiringi dengan peningkatan pembiayaan, sehingga pencapaian pembangunan dilingkungan Pemerintah Kota Prabumulih


21


perlu dilakukan bertahap dengan pembagian yang proporsional di antara SKPD; b.

Koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antara pemerintah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat masih mengalami keterlambatan;

c.

Sebagian besar usulan program/kegiatan yang diinventarisir tidak sesuai dengan rencana program/kegiatan yang telah telah dicanangkan pada Renja maupun Renstra SKPD;

d.

Perencanaan program/kegiatan oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Prabumulih masih berorientasi terhadap output bukan outcome, sehingga pelaksanaan evaluasi tidak optimal. Hal ini berdampak pada keterlambatan

akan

data

dan

informasi

tentang

perencanaan

pembangunan secara keseluruhan; e.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA dalam pencapaian indikator kinerja BAPPEDA maupun Pemerintah Kota Prabumulih tidak didukung dengan sistem kerja stakeholder pendukung, s sehingga tidak sedikit pekerjaan yang dapat diselesaikan melebihi target waktu yang ditentukan. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang te

lah ditetapkan, maka pada tahun 2015 201 BAPPEDA Kota Prabumulih menyusun strategi dan arah kebijakan kebijaka sebagai berikut : 1.

Meningkatkan

kemampuan

sumber

daya

manusia

bagi

aparat

perencana dengan kebijakan : -

Pendidikan formal, Informal dan pelatihan tekhnologi informasi.


22


2.

Meningkatkan dan mengembangkan mekanisme perencana serta pelaksanaan pembangunan, dengan arah kebijakan : -

Pelibatan

stakeholder

dalam

proses

perencanaan

dan

kebijaksanaan politik. -

Melakukan sistem

temu karya

pembangunan (Musrenbang)

diKelurahan/Desa,

Kecamatan,

Kota

Prabumulih,

Provinsi

Sumatera Selatan dan Nasional. -

Meningkatkan peran dokumen Renja SKPD dalam perumusan pembiayaan pembangunan.

3.

Meningkatkan konsultasi dan konfirmasi program pembangunan secara terpadu, dengan arah kebijakan : -

Meningkatkan sinkronisasi, konsultasi dan koordinasi di instansi lingkup Pemerintah Kota Prabumulih Prabumulih secara priodik dalam mendukung

percepatan

penyerapan

anggaran,

baik

yang

bersumber APBD murni maupun bantuan Provinsi Sumatera Selatan. -

Pemutakhiran data dan informasi untuk pembangunan yang cepat, tepat dan akurat khususnya dalam mendukung capaian indik indikator program prioritas Kota Prabumulih dalam RPJMD serta RKPD.

-

Pembangunan data base perencana, evaluasi dan pembiayaan baik yang dengan sistem yang eksisting di SKPD Pemerintah Kota Prabumulih maupun sistem yang dimiliki Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Pr Sumatera Selatan.


23


4.

Menciptakan sistem jaringan perencanaan Kota yang sistematis, dengan arah kebijakan : -

Menciptakan sistem jaringan perencanaan yang terintegritas antar SKPD dalam upaya controlling terhadap kinerja SKPD yang dikaitkan dengan program prioritas RPJMD dan RKPD.

5.

Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam sistem perencanaan dan pengkajian potensi ekonomi, dengan arah kebijakan : -

Melibatkan

pihak

swasta

serta

akademisi

untuk

menjamin

tercapainya objektivitas dan netralitas dalam penilaia penilaian pelaksnaan pembangunan. 2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA Kota Prabumulih telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 berupa penyediaan dan penyusunan dokumen-dokumen dokumen dokumen perencanaan tingkat Kota Prabumulih, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Prabumulih 2005-2025, 2005 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih 2013-2018, 2013 8, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Prabumulih 2014-2034 2034 Renja BAPPEDA. BAPPEDA

Sedangkan indikator indik yang perlu

pemantauan lebih lanjut adalah : 1. Persentase capaian program prioritas Kota Prabumulih dalam RJPMD, indicator ini merupakan bentuk tindak lanjut terhadap data dan informasi yang

diiventarisir


dan

dihimpun

dalam

dokumen dokumen-dokumen dokumen

seperti 24


Prabumulih Dalam Angka, Profil Daerah serta Dokumen lainnya, lai guna mengukur seberapa besar capaian kinerj skpd yang dihubungkan dengan capaian program prioritas serta visi-misi visi misi Kota Prabumulih dalam RPJMD; 2. Persentase kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD terhadap dokumen perencanaan SKPD, proses ini merupakan bagian dari tahapan dalam peningkatan kinerja BAPPEDA dalam menerapan sistem perencanaan penganggaran yang akuntabel. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi ataraa perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah. kebijakan

yang

bersifat pengaturan telah

dibuat

Meskipun sejumlah untuk

mensinergikan

perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pem pembangunan bangunan daerah propinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). 2.3.

Isu-isu isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD BAPPEDA

merupakan

unsur

perencanaan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah, berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014 mempunyai tugas pokok : -

Membantu Walikota dalam melaksanakan melaksana penyelenggaraan Pemerintahan Kota di bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.


25


Fungsi BAPPEDA Kota Prabumulih didalam menyelenggarakan Tugas Pokoknya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014 mempunyai fungsi : 1.

Perumusan kebijakan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;

2.

Pengkoordinasian,

penyingkronisasian,

penyusunan

Rencana

Pembangunan Jangka Pangjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 3.

Pengkoordinasian, oordinasian,

pengintegrasian,

penyingkrinisasian

perencanaan

pembangunan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); 4.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;

5.

Penyusunan, pengendalian, pemantauan, pengevaluasian dan pemberian rekomendasi pemanfaatan Perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW);

6.

Pengkoordinasian

perencanaan

kerjasama

pembangunan

dengan

Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya dan Lembaga lainnya dalam Negeri maupun Luar Negeri; 7.

Pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah kota dan perencanaan pengembangan kawasan strategis kota;

8.

Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan;

9.

Penyiapan bahan laporan hasil pelaksanaan pembangunan;

10. Pengkoordinasian, pelaksanaan penyusunan dan publikasi data statistic daerah;


26


11. Pengkoordinasian, ngkoordinasian, pelaksanaan peneletian dan pengembangan inovasi daerah; 12. Pelaksanaan kegiatan tata usaha Bappeda; 13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dtugas dan fungsinya. a.

Struktur Organisasi Susunan Organisasi BAPPEDA kota Prabumulih sesuai dengan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2014, terdiri dari : 1.

Kepala Badan

2.

Sekretaris (Sekretariat) membawahi :

3.

4.

5.

6.

-

Sub Bagaian Umum dan Kepegawaian

-

Sub Bagian Keuangan

-

Sub Bagian Program dan Pelaporan

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan membawahi : -

Sub Bidang Pengendalian Pembangunan

-

Sub Bidang Evaluasi Pembangunan

Bidang Saran Prasarana dan Tata Ruang membawahi : -

Sub Bidang Perhubungan dan Kebinamargaan

-

Sub Bidang Tata Ruang dan Keciptakaryaan

Bidang Perekonomian membawahi : -

Sub Bidang UKM dan Agribisnis

-

Sub Bidang Industri dan Sumber Daya Alam

Bidang Program Anggaran Data dan Informasi membawahi : -

Sub Bidang Data dan Informasi


27


7.

Sub Bidang Program Anggaran

Bidang Sosial dan Budaya -

Sub Bidang Kependudukan dan Sumber Daya Manusia

-

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, BAPPEDA Kota Prabumulih

tetap

mempertimbangkan

isu-isu isu isu

penting

sebagai

bentuk

kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Pada Umumnya kualitas penyelenggaraan peren perencanaan pembangunan

daerah

di

Kota

Prabumulih

terus

menerus

mengalami

peningkatan, dimana secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional, Regional dan Daerah, Sumber Daya Manusia sia dan Sarana prasarana. Adapun isu-isu isu penting kedua faktor tersebut antara lain : 1.

Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme bidang perencanaan, sehingga dapat dihasilkan aparatur perencanaan yang kreatif dan inovatif.

2.

Penempatan/perekrutan aparatur, hal ini berdampak pada ketepatan dan keakuratan perencanaan, mengingat aparatur yang dimiliki lebih responsive terhadap perkembangan kebijakan provinsi dan nasional.

3.

Mengutamakan aparatur yang berkompeten sehingga menghasilkan perencanaan yang akuntabel guna pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA.


28


4.

Mengembangkan

Tekhnologi

Informasi

dan

perangkat

keras

serta

kelengkapannya untuk mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan. pembangun 5.

Optimalisasi perlengkapan dan peralatan yang memadai untuk memenuhi standar kelayakan kerja. serta mensinergikan perencanaan pembangunan daerah kabupaten / kota

antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). (Musrenbang) Meskipun dengan segala sistem yang telah dilaksanakan, dalam rangka mensinergikan

perencanaan

pembangunan

nasional

dan

perencanaan

pembangunan unan daerah propinsi juga perencanaan pembangunan kab / kota masih belum optimal, ini dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain : 1.

Penetapan RPJMD Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018 dan RPJMN Tahun 2015 – 2020 yang mengakibatkan perlunya penyelarasan penyela kembali RPJMD Kota Prabumulih;

2.

Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun 2014 dan bertambahnya jumlah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD);

3.

Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang ada di Bappeda belum optimal;

4.

Kualitas dan kuantitas sarana prasaran yang dimiliki Bappeda belum optimal;

5.

Pemanfaatan teknologi informasi belum maksimal.


29


Dalam rangka mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, , menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pengan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan maka berbagai program pembangunan harus disusun secara konsisten bertahap dan berkesinambungan. berkesinambungan. meningkatkan

kualitas

perencanaan

pembangunan,

Berupaya

seiring

dengan

diberlakukannya Undang-undang Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undangundang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 20 2004 04 tentang Pemerintah Daerah dimana mekanisme perencanaan pembangunan daerah terdepan dituntut

untuk

semakin

mengedepankan

pendekatan

perencanaan

pembangunan partisipatif. 2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dari rancangan awal yang telah disusun pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja badan. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan

progam

yang

telah

ditetapkan

dalam

Rencana

Strategis

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Kota Prabumulih, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok p dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih.


30


Kesinambungan berbagai program dan kegiatan pembangunan tahun lalu harus dilaksanakan, hal ini didukung oleh mantapnya pola dan sasaran struktur anggaran yang baik yang dilakukan dalam anggaran induk maupun anggaran perubahan. Beberapa langkah awal perubahan ini merupakan wujud dari keseluruhan gerak pemerintah diproyeksikan akan semakin memberi makna terhadap kualitas pelayanan publik sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk ntuk turut serta dalam berbagai program pembangunan. Pelaksanaan review ini merupakan data hasil rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2014 terhadap rancanga RKPD sebagaimana secara lengkap disajikan pada table berikut ini :


31


Tabel 2.1.2 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA TAHUN 2014 BAPPEDA KOTA PRABUMULIH

Prakiraan Realisasi Capaian Target SKPD s.d Tahun 2015

Realisasi Renja SKPD Tahun 2014

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program Tahun 2014

2

3

1

I

Target Renja SKPD Tahun 2014

Realisasi Renja SKPD Tahun 2014

Tingkat Realisasi (%)

4

5

6

7 = (6 6/5)

Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (2015)

Tingkat Capaian Realisasi

8

9 = (5+8)

10 = (9/4*100)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya jasa untuk surat menyurat (Materai, Perangko dan benda pos lainnya)

5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

40%

2.

Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jaringan Internet

5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

40%

3.

Penyediaa Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional

Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

40%

4.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan dalam mendukung tugas tugastugas

5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

40%

5.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

40%


32


1

II

2

3

4

5

6

7 = (6/5)

8

9 = (5+8)

10 = (9/4*100)

6.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor untuk mendukung tugas tugas-tugas

5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

40%

7.

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

40%

8.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya kebutuhan kantor untuk instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

40%

9.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

40%

10.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya kebutuhan rumah tangga perkantoran

5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

40%

11.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Tersedianya koran, majalah, buku dll

5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

40%

12.

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makan dan minum rapat, harian dan tamu

5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

40%

13.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya tugas tugas-tugas kedinasan diluar daerah

5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

40%

14.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Terlaksananya tugas tugas-tugas kedinasan di dalam daerah

5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

40%

15.

Penyedia Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran

Tersedianya jasa pendukung administrasi teknis/perkantoran

5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

40%

16.

Penyedia Jasa Media Informasi

Tersedianya Jasa Media Informasi

5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

40%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

5 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

2 Tahun

40%

2.

Pengadaan Mebeleur

Tersedianya Mebeleur Kantor

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

-

-

100%


33


1

III

2

4

5

6

7 = (6/5)

8

9 = (5+8)

10 = (9/4*100)

Pengadaan Software dan Hardware Computer

Tersedianya Software dan Hardware Computer

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

-

-

100%

4.

Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi

Tersedianya Alat-alat alat Studio dan Komunikasi

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

-

-

100%

5.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Opersional

Tersedianya Kendaraan Dinas/Opersiona

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

-

-

100%

Tersedianya pakaian seragam pegawai

5 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

2 Paket

40%

37 Orang

15 Orang

8 Orang

53%

10 Orang

25 Orang

67.5%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.

IV

Pengadaaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.

V

3

3.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tersedianya dana kontribusi untuk pendidikan dan paelatihan formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5 Dokumen

1 Dok

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

2 Dokumen

40%

2.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersusunanya Pelaporan Keuangan Semesteran

5 Dokumen

1 Dok

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

2 Dokumen

40%

3.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

5 Dokumen

1 Dok

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

2 Dokumen

40%

4.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah

Tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah

10 Dokumen

2 Dok

2 Dokumen

100%

2 Dokumen

4 Dokumen

40%

5.

Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah

Tersusunnya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah

10 Dokumen

2 Dok

2 Dokumen

100%

2 Dokumen

4 Dokumen

40%


34


1

VI

VII

2

3

4

5

6

7 = (6/5)

8

9 = (5+8)

10 = (9/4*100)

6.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD

Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD

5 Dokumen

1 Dok

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

2 Dokumen

40%

7.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) SKPD

Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) (RKA SKPD

5 Dokumen

1 Dok

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

2 Dokumen

40%

8

Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Tersusunnya Standar Operasional Prosedur

2 Dokumen

-

-

-

1 Dokumen

1 Dokumen

50%

9.

Penyusunan Laporan Kinerja Pegawai

Tersusunnya Laporan Kinerja Pegawai

4 Dokumen

-

-

-

1 Dokumen

1 Dokumen

25%

10.

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal

Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal

3 Dokumen

-

-

-

1 Dokumen

1 Dokumen

33.3%

Program Pengembangan Data/Informasi 1.

Penyebaran Data/Informasi Pembangunan Melalui Pawai/Kendaraan Hias

Tersedianya Data/Informasi Pembangunan melalui Pawai/Kendaraan Hias

5 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

1 Kali

2 Kali

40%

2.

Penyebaran Data/Informasi Pembangunan Melalui Pameran

Tersedianya Data/Informasi melalui Pameran

5 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

1 Kali

2 Kali

40%

3.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Laporan SIPD

4 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

2 Dokumen

50%

4.

Penyusunan Kecamatan Dalam Angka

Tersusunnya data hasil pembangunan potensi daerah tingkat kecamatan

4 Dokumen

-

-

-

1 Dokumen

1 Dokumen

25%

5.

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tersusunnya data IPM

4 Dokumen

-

-

-

1 Dokumen

1 Dokumen

25%

6.

Penerapan Sistem E-Monev Pelaporan

Tersedianya sistem pelaporan dan monitoring

1 Dokumen

-

-

-

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

12 Kali

-

-

-

2 Kali

2 Kali

16,6%

Program Perencanaan Tata Ruang 1.

Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang


Terlaksananya Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang

35


1

VIII

IX

X

2

3

4

5

6

7 = (6/5)

8

9 = (5+8)

10 = (9/4*100)

1 Kali

-

-

-

1 Kali

1 Kali

100%

1 Album Peta

1 Dok

1 Dok

100%

1 Dok

2 Dok

50%

Terlaksananya Penyusunan RDTR Kecamatan

6 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

100%

2 Dokumen

4 Dokumen

66%

Perencanaan Anak Sungai

Tersedianya Data dan informasi Anak Sungai

1 Dokumen

-

-

-

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

6.

Konsultasi Publik Rencana Tata Ruang Wilayah

Tersedianya informasi rencana tata ruang wilayah

2 Dokumen

-

-

-

1 Dokumen

1 Dokumen

50%

7.

Sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah

Tersedianya informasi tata ruang wilayah

1 Kegiatan

-

-

-

1 Kali

1 Kali

100%

8.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam RDTR

Tersedianya data kajian lingkungan hidup strategis bagi RDTR

1 Dokumen

-

-

-

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

2.

Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang

Terselenggaranya Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang

3.

Survey dan Pemetaan

Tersedianya Peta Digital Kota Prabumulih

4.

Penyusunan RDTR Kecamatan

5.

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistk Daerah 1.

Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah

Tersedianya Data Statistik Hasil Pembangunan dan Potensi Daerah

200 Buku

40 Buku

40 Buku

100%

40 Buku

80 Buku

40%

2.

Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB

Tersedianya informasi pertumbuhan ekonomi Kota Prabumulih

200 Buku

40 Buku

40 Buku

100%

40 Buku

80 Buku

40%

20 Kali

2 Kali

2 Kali

100%

2 Kali

4 Kali

20%

Program Kerjasama Pembangunan 1.

Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga

Terlaksananya rapat sekretariat forum CSR PBKL Kota Prabumulih

2.

Analisis Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Tersusunnya buku analisis UMKM

1 Dokumen

-

-

-

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

Tersusunnya perencanaan pengembangan perbatasan

1 Dokumen

-

-

-

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 1.

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Perbatasan


36


1

XI

XI

2

3

4

5

6

7 = (6/5)

8

9 = (5+8)

10 = (9/4*100)

14 Kali

4 Kali

4 Kali

100%

3 Kali

7 Kali

50%

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 1.

Koordinasi Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

Tersediannya data dan informasi PPSP

2.

Memorandum Program Sanitasi

Tersedianya data program sanitasi

1 Dokumen

-

-

-

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.

Penyusunan Rancangan RKPD

Tersusunnya rancangan RKPD

5 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

2 Dokumen

40%

2.

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Terpenuhinya dokumen usulan SKPD Keluarahan/Desa (Sinkronisasi)

10 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

100%

2 Dokumen

4 Dokumen

40%

3.

Penyelenggaraan Forum SKPD

Terselenggaranya Forum SKPD

5 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

2 Dokumen

40%

4.

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan (APBD dan DAK)

Tersedianya data pelaksanaan kegiatan pembangunan yang menggunakan dana APBD dan DAK

100 Buku

20 Buku

20 Buku

100%

20 Buku

40 Buku

40%

5.

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Dana Tugas Pembantuan (TP)

Tersedianya data pelaksanaan kegiatan pembangunan yang menggunakan Dana Tugas Pembantuan (TP)

100 Buku

20 Buku

15 Buku

75%

20 Buku

40 Buku

35%

6.

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan RKPD

Terlaksananya Monev RKPD

100 Buku

20 Buku

15 Buku

75%

20 Buku

40 Buku

35%

7.

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tim Evaluasi Pengendalian Penyerapan Anggaran

Tersedinya data dan informasi pengendalian penyerapan anggaran

75 Buku

15 Buku

15 Buku

100%

15 Buku

30 Buku

40%

8.

Koordinasi Penyusunan Renja Bappeda

Terselenggaranya koordinasi penyusunan renja SKPD

5 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

2 Dokumen

40%


37


1

XIII

XIV

2

3

4

5

6

7 = (6/5)

8

9 = (5+8)

10 = (9/4*100)

9.

Pelatihan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Terlaksananya SIPPD

5 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

1Kali

2 Kali

40%

10.

Operasional Penyelenggaraan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Terpenuhinya kebutuhan operator dalam menyelenggarakan SIPPD

4 Kali

-

-

-

1Kali

1 Kali

25%

11.

Penyusunan Dokumen Keciptakaryaan

Tersedianya dokumen keciptakaryaan

4 Dokumen

-

-

-

1 Dokumen

1 Dokumen

25%

12.

Penyusunan Perubahan RKPD

Terlaksananya penyusunan perubahan RKPD

4 Dokumen

-

-

-

1 Dokumen

1 Dokumen

25%

3 Kali

6 Kali

40%

2 Kali

4 Kali

40%

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Terlaksananya rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah

15 Kali

3 Kali

3 Kali

100%

2.

Analisis dan Kajian Kemiskinan

Tersedianya data Analisis dan Kajian Kemiskinan

5 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

3.

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Tersedianya buku indeks kepuasan masyarakat

1 Dokumen

4.

Analisis Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Prabumulih

Tersedianya Data Informasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Prabumulih

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

10 Kali

2 Kali

2 Kali

100%

Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1.

Fasilitasi Rencana Aksi Daerah


Terlaksananya rapat fasilitasi rencana aksi daerah

38


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1 Tujuan dan Sasaran Renja 1.1.1

Visi dan Misi Bappeda Kota Prabumulih Visi Bappeda dirumuskan dengan memperhatikan Visi Walikota dan Wakil Walikota dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Pr Tahun 2013-2018 2018 yaitu Terwujudnya Kota Prabumulih menjadi Kota PRIMA dan BERKUALITAS BERKUALITAS. Sejalan dengan visi Kota Prabumulih maka visi BAPPEDA ditetapkan, yaitu : “Mewujudkan BAPPEDA sebagai Institusi Perencana yang Profesional untuk menghasilkan Perencanaan yang Berkualitas” Untuk mewujudkan Visi, perlu dilakukan langkah langkah-langkah proses perumusan visi. Sebagai tindak lanjut hasil analisa isu-isu isu strategis dan permasalahan pembangunan pembangunan daerah, maka penjelasan Visi Bappeda Kota Prabumulih tahun 2013–2018 2013 sebagai berikut : 1.

Institusi Perencana Adalah (BAPPEDA)

Badan Kota

Perencanaan Prabumulih

Pembangunan

sebagai

lembaga

Daerah yang

bertanggungjawab dalam melakukan proses penyusunan tah tahapantahapan kegiatan perencanaan pembangunan di wilayah Kota Prabumulih. 2.

Profesional Adalah

bahwa

perencanaan

yang

dihasilkan

harus

merupakan harapan dari seluruh stakeholders. Perencanaan yang RENCANA KERJA TAHUN 2016

39


dilakukan harus merupakan perpaduan antara sistem perencanaan dari bawah (bottom ( up planning)) dengan sistem perencanaa dari atas (top top down planning). planning). Setiap aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Prabumulih diharapkan menjadi aparatur perencana mempunyai kemampuan yang dapat diandalkan kan sesuai dengan tuntutan pembangunan daerah. 3.

Perencanaan yang berkualitas Adalah suatu proses perumusan tujuan yang diinginkan melalui tahapan-tahapan tahapan tahapan kegiatan dengan pengelolaan sumber daya yang ada dalam rangka menghasilkan suatu produk yang bermutu baik baik dan untuk mencapai kondisi yang lebih baik atau lebih berkembang dimasa mendatang. Dari perumusan visi diatas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Prabumulih tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kualitas produk perencanaan pembangunan daerah

berdasarkan data yang akurat, sinkronisasi antar

dokumen perencanaan,memuat tujuan sasaran,target dan indikator yang jelas 2.

Membangun sumber daya perencanaan yang profesional

3.

Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan

4.

Meningkatkan

kinerja

kelembagaan

perencanaan

pembangunan


40


Penjelasan Misi adalah sebagai berikut : 1.

Misi Pertama, Pertama Meningkatkan kualitas produk perencanaan pembangunan daerah berdasarkan data yang akurat : -

meningkatkan produk-produk produk perencanaan daerah baik dari segi kualitas maupun kuantitas dengan meningkatkan akurasi

data

sebagai

dasar

perencanaan

dan

meningkatkan kinerja monitoring dan evaluasi serta meningkatkan kerjasama, penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan perencanaan yang komprehensif. 2.

Misi Kedua, Membangun sumber daya perencana yang profesional : -

meningkatkan kapabilitas aparatur perencana sehingga terwujudnya

aparatur

perencana

yang

kompeten

dibidangnya dan berdedikasi tinggi. 3.

Misi

Ketiga,

Meningkatkan

koordinasi

perencanaan

pembangunan : -

meningkatkan perencanaan

koordinasi pembangunan

agar

penyelenggaraan

berjalan

sinergis

antara

perencanaan pembangunan daerah, provinsi dan pusat melalui penegmbangan mekanisme koordinasi internal maupun eksternal. 4.

Misi

Keempat, Keempat

Meningkatkan

kinerja

kelembagaan

perencanaan pembangunan


41


Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan

evaluasi

pelaksanaan

rencana

pembangunan

daerah,

diharapkan Bappeda sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan

yang

melaksanakan

tugas

dengan

mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembang pembangunan daerah. Pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang secara nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha,

akses terhadap

pengambilan

kebijakan,

berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategis dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti peraturan peraturan perundang perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Kota Prabumulih. Salah satu sumber daya yang memiliki peran penting untuk menjaga konsistensi rencana dengan implementasi kebijakan adalah aktifitas serta efisiensi sumber daya dengan memperhatikan efektifitas tujuan yang telah ditetapkan menjadi hal yang teramat


42


penting

dalam

merancang

sistem

dan

mekanisme

alokasi

pemanfaatan sumber daya keuangan daerah. Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi BAPPEDA Kota Prabumulih tahun 2013 2013-2018 2018 sebagai berikut : -

Meningkatkan SDM yang mengarah ke profesionalisme di bidang perencanaan.

-

Meningkatkan

dan

memberdayakan

masyarakat

dalam

perencanaan pembangunan. -

Menciptakan koordinasi yang serasi dan terpadu terpadu.

-

Menciptakan

sistem

jaringan

perencanaan

kota

yang

sistematis -

Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam sistem perencanaan dan pengkajian potensi ekonomi. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja

BAPPEDA Kota Prabumulih Tahun 2016 201 adalah

sebagaimana

dituangkan kedalam tabel berikut ini :

No 1

2

Misi

Tujuan

Sasaran

Meningkatkan SDM yang mengarah ke Profesionalisme di

Peningkatan kualitas SDM aparatur perencana melalui

bidang Perencanaan.

kursus jangka pendek/fungsional informal.

Meningkatkan dan

Meningkatkan

Tersedianya

memberdayakan

sinkronisasi

perencanaan pro-aktif pro


Tersedianya SDM bagi aparat perencana yang profesional.

43


masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dari semua lini, baik tingkat

dan antisipasif serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas

pemerintahan dan masyarakat. 3

Menciptakan Koordinasi yang

Meningkatkan Konsultasi dan

Meningkatnya keterpaduan program

serasi dan terpadu

Konfirmasi Program pembangunan secara terpadu, baik antar instansi, daerah,

pembangunan antar instansi, daerah, regional dan nasional

regional dan nasional 4

Menciptakan sistem jaringan perencanaan Kota yang sistematis

Menciptakan sistem jaringan perencanaan yang terintegrasi antar SKPD, Bappeda

Menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan berkesinambungan serta

Provinsi, Pusat dengan berbasis CTI (Computer and Technology

akuntabel.

Information) 5

Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam sistem

Mencari dan menjadikan kekuatan swasta sebagai salah

Mencari dan menjadikan kekuatan swasta sebagai salah satu pendorong

perencanaan dan pengkajian potensi ekonomi.

satu pendorong pembangunan Kota.

pembangunan Kota dengan pola publik-privat publik partnerships dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima.


44


1.1.2

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional yang terkait dengan Tupoksi Bappeda Saat

ini

pembangunan

pemerintah yang

pusat

diikuti

menyatukan

dengan

perbaikan

gerak dan

langkah

percepatan

pembangunan diberbagai sektor agar dapat mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan strategi pembangunan yang dikenal

dengan

National

Four

Track

Strategy

yaitu

strategi

pembangunan yang memihak kepada rakyat (pro (pro poor poor), penciptaan lapangan pekerjaan (pro ( job), ), peningkatan pertumbuhan (pro ( growth) dan ramah lingkungan ((pro enviroument). Peningkatan

Pembangunan

yang

bermuatan

loka lokal

harus

diprioritaskan dalam menetapkan sasaran dan kebijakan pembangunan daerah. Strategi pembangunan nasional dalam kaitannya dengan kebijakan

yang akan berpengaruh terhadap perkembangan Kota

Prabumulih, antara lain: 1.

Prioritas Nasional 1 (Reformasi Birokrasi krasi dan Tata Kelola Pemerintahan),

masih

perlunya

pemenuhan

pencapaian

pembangunan seperti : - Pelayanan publik didaerah, - Kemudahan berusaha, - Efektivitas pemerintahan, - Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 2.

Prioritas Nasional Nasion 2 (Pendidikan), antara lain ditunjukkan dengan :


45


- Meningkatnya rata-rata rata rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas - Proporsi buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas - Meningkatnya APK dan APM pada semua jenjang pendidikan Tantangan tersebut adalah penuntasan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang berkualitas dan merata. 3.

Prioritas Nasional 3 (Kesehatan), Pencapaian pembangunan kesehatan masih diwarnai dengan disparitas capaian indikator kesehatan belum optimal penyediaan tenaga kesehatan baik kuantitas maupun kualitas serta belum meratanya pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini tercermin dari An Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Berdasarkan hal tersebut yang perlu mendapat perhatian adalah : - Memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan strategis - Memenuhi kebutuhan ber ber-KB - Meningkatkan jumlah Puskesmas - Menjamin penyediaan obat dan vaksin

4.

Prioritas Nasional 4 (Penanggulangan Kemiskinan), diantaranya melalui : - Peningkatan dan perluasan program pro-rakyat pro rakyat - Perluasan penciptaan kesempatan kerja - Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan dengan berbagai kebijakan dan pelaksanaan tiga klas klaster program penanggulangan ke-miskinan ke miskinan (klaster 1, 2 dan 3).


46


5.

Prioritas Nasional 5 (Ketahanan Pangan), perlunya mendapat dukungan antara lain : - Perluasan areal pertanian baru, penghentian alih fungsi lahan sawah - Ketersediaan infrastruktur pertanian - Penelitian Penelitian dan pengembangan realisasi benih bibit unggul - Pembiayaan dan subsidi meliputi pemutihan KUT, penganggaran penyediaan pupuk dan benih - Kelancaran dan Stabilitas harga input produksi, pengendalian harga output dan peningkatan produktivitas agar biaya produ produksi per-unit unit keluaran relatif akan semakin menurun.

6.

Prioritas Nasional 6 (Infrastruktur), masih mengalami kendala seperti : - Hambatan pembebasan lahan - Masih belum optimalnya komitmen penanggung jawab proyek

7.

Prioritas Nasional 7 (Iklim Investasi dan Iklim Us Usaha), merupakan hasil dari berbagai upaya seperti : - Penyederhanaan prosedur perijinan - Pengurangan biaya untuk berusaha

8.

Prioritas Nasional 8 (Energi), masih belum mengembirakan terutama yang terkait dengan : - Pemanfaatan energi alternatif terutama panas bumi - Adanya tumpang tindih lahan antara lapangan panas bumi dengan kawasan hutan.


47


9.

Prioritas Nasional 9 (Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana), dalam upaya pengurangan resiko bencana perlu adanya dukungan daerah antara lain : - Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan - Menyelesaikan persoalan kebakaran hutan - Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana - Dukungan Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

10. Prioritas Nasional 10 (Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pascakonflik) perlunya ya dukungan Daerah adalah : - Meningkatkan

koordinasi

dan

sinergisitas

antar

pelaku

pembangunan - Mengembangkan Ekonomi Lokal - Mengembangkan

program

pengentasan

kemiskinan

yang

terfokus dan terintegrasi - Pemenuhan

pelayanan

dasar

bagi

masyarakat

dibidang

Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi dan lain sebagainya. 11. Prioritas Nasional 11 (Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Tekhnologi)

yang

perlu

diupayakan

pemecahannya

dengan

dukungan daerah yaitu : - Peningkatan Kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan - Peningkatan Peningkatan apresiasi, kreasi dan budaya IPTEK di masyarakat


48


12. Prioritas Nasional 12 (Politik, Hukum dan Keamanan), hal yang perlu mendapat dukungan daerah dalam mewujudkan pelaksanaan strategi pembangunan bidang hukum melalui : - Pembenahan

hubungan

dan

penguatan

koor koordinasi

antar

kelembagaan hukum - Peningkatan kesadaran hukum di seluruh instansi pemerintah - Peningkatan kualitas dan integritas SDM hukum - Peningkatan efektivitas dan kualitas peraturan perundang perundangundangan 13. Prioritas

Nasional

13

(Perekonomian

Lainnya)

yang

perlu

mendapat dukungan daerah diantaranya : - Penyediaan infrastruktur serta penyediaan bahan baku industri - Memperluas akses pelayanan bagi calon TKI - Peningkatan koordinasi

dan sinergi antar instansi untuk

mengoptimalkan penyelesaian masalah TKI 14. Prioritas itas

Nasional

14

(Kesejahteraan

Rakyat),

berbagai

permasalahan yang perlu mendapat dukungan daerah antara lain adalah : - Peningkatan kualitas bimbingan bagi calon jemaah haji di daerah - Membantu

penyusunan

perencanaan

pembangunan

kepariwisataan daerah. - Meningkatkan Meningkatkan pemanfaatan berbagai media dan tekhnologi informasi sebagai sarana promosi pariwisata.


49


- Meningkatkan pengembangan profesionalisme SDM di bidang Pariwisata

melalui

pendidikan

dan

pelatihan

SDM

dan

pendidikan tinggi bidang pariwisata. Khususnya pada tahun tahun 2016 mendatang, upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan

untuk

mewujudkan

perencanaan

berkualitas

dengan

mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif.

1.2 Program dan Kegiatan Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Prioritas adalah suatu proses dimana dalam pembuatan keputusan atau tindakan pada saat tertentu dinilai paling penting dengan dukungan kemitraan untuk melaksanakan keputusan. Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan lebih dahulu dibanding program atau kegiatan yang lain tetapi perlu juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan sumber daya daerah. Penentuan prioritas program dan plafond anggaran didasarkan pada pertimbangan antara lain : a.

skala ala dan bobot pelayanan yang berdasarkan urgensi dan jangkauan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.


50


b.

kemampuan untuk memperlancar/mempercepat pencapaian tingkat pelayanan yang diharapkan dalam kebijakan umum APBD.

c.

ketersediaan sumber daya dan waktu untuk melaksanakan melaksanakan program atau kegiatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, bahwa rancangan prioritas dan plafond anggaran sementara disusun dengan tahapan n sebagai berikut : a.

menentukan skala prioritas pembangunan daerah,

b.

menentukan prioritas program untuk masing-masing masing urusan

c.

menyusun

plafond

anggaran

sementara

untuk

masing masing-masing

program/kegiatan. Maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BAPPEDA Ko Kota Prabumulih tahun 2016 6 terdiri dari :

1.

Program Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan adminstrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan adminstrasi perkantoran.

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai effektivitas dan effisiensi.


51


3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.

4.

Program Pengembangan Data/Informasi Daerah Program ini bertujuan untuk mewujudkan sistem informasi informasi yang baik dalam rangka peningkatan pengawasan dan pemantauan pembangunan daerah.

5.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinkronisasi serta koordinasi antara pemangku kepentingan dalam rangka menghasilkan keselar keselarasan antara rencana dan capaian pembangunan di Kota Prabumulih.

6.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program

ini

bertujuan

sebagai

controlling

terhadap

dampak dampak-dampak

pembangunan yang ditinjau dari sisi ekonomi. Selain sebagai controlling, program

ini dapat apat meningkatkan peninjauan terhadap sumber-sumber sumber

pembiayaan pembangunan Kota Prabumulih.

7.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bidang perencanaan sehingga terwujudnya perencanaan yang berkualitas.

8.

Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Program ini bertujuan untuk dapat merealisasikan pencapaian kinerja dengan penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan effisiensi.


52


9.

Program Perencan Perencanaan Pengembangan Kota-kota kota Menengah dan Besar Program ini bertujuan untuk memberdayakan pengembangan jaringan utilitas dan sarana lainnya.

10. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program ini bertujuan untuk peningkatan prasarana infrast infrastruktur yang terkoneksi dengan perencanaan pembangunan yang lainnya.

11. Program Perencanaan Tata Ruang Program ini bertujuan untuk melakukan penyusunan kebijakan penataan detail kawasan daerah secara terpadu dan serasi.

12. Program Pemanfaatan Ruang Program ini bertujuan untuk melakukan pengembangan updating data peta terhadap pemanfaatan ruang.

13. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program ini memberikan pelatihan kepada aparatur sebagai pengendalian pemanfaatan ruang.

14. Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Program ini bertujuan untuk memberikan kemampuan secara tekhnis yang dapat melakukan tugas perencanaan.

15. Program Kerjasama Pembangunan dan Penelitian Program ini bertujuan untuk dapat melakukan kajian terhadap pro proses perencanaan yang dilakoni dunia usaha terhadap program pemerintah.


53


16. Program Perencanaan Sosial Budaya Program ini bertujuan untuk menyusun indikator tingkat kesejahteraan rakyat yang menjadi tolok ukur perencanaan tingkat kesejahteraan. Sebagai salah satu sumber daya yang memiliki peran penting untuk menjaga konsistensi rencana dengan implementasi kebijakan tersebut adalah sumber daya keuangan daerah yang memiliki keterbatasan oleh karena itu pemilihan prioritas aktifitas serta efisiensi sumber daya dengan dengan tetap memperhatikan efektifitas tujuan yang telah ditetapkan menjadi hal yang teramat penting dalam merancang sistem dan mekanisme alokasi pemanfaatan sumber daya keuangan daerah. Sebagaimana uraian mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta tot total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :


54


BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih yang memuat visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih,, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, 2018, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Prabumulih Tahun 2005-2025, 2005 2025, serta merupakan kesinambungan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Prabumulih. Disadari bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016

adalah sebagai acuan

untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga visi dan misi Pemerintah

Kota

Prabumulih

serta

visi

dan

misi

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Prabumulih dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Besar harapan usul dan saran yang membangun untuk kemajuan Pembangunan

Bidang

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

sangat

kami

harapkan, akhir kata diucapkan tarima kasih. kasih Prabumulih,

Pebruari 2015

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih

ELMAN, ST., MM Pembina NIP. 19670625 199503 1 001 RENCANA KERJA TAHUN 2016

55

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

Recommend Documents