KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Pelaksanaan Tugas Satker PIP Kab/Kota dalam Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Oleh: Kasubdit Keterpaduan Pelaksanaan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
Jakarta, 23 Mei 2017 Disampaikan dalam acara ‘Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program “Slum Alleviation”pada Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2017’
BAGIAN 1: PENDAHULUAN
Sasaran RPJMN 2015-2019 Bidang Infrastruktur Permukiman Pendekatan Program Acuan Normatif Kegiatan Berbasis Masyarakat Prinsip Dasar Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Ragam Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Komponen Pembiayaan Kegiatan Pengelolaan Anggaran Kegiatan Sebaran Satker PIP Kab./Kota TA. 201
2
Sasaran RPJMN 2015-2019 Bidang Infrastruktur Permukiman (Perpres no. 02 Tahun 2015)
Tercapainya 100% pelayanan air minum yaitu 85% penduduk terlayani akses sesuai prinsip 4K (Kuantitas, Kualitas, Kontinyuitas, dan Keterjangkauan) dan 15% sesuai kebutuhan dasar.
Tercapainya 100% pelayanan sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) yakni 85% penduduk terlayani akses sesuai standar pelayanan (pengelolaan air limbah sistem setempat dan terpusat, pelayanan sampah perkotaan dan pengelolaan sampah secara 3R, dan pengurangan luas genangan seluas 22.500 Ha) dan 15% sesuai kebutuhan dasar. Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0% melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha dan peningkatan keswadayaan masyarakat di 7.683 kelurahan. Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan melalui (i) pembinaan dan pengawasan khususnya Bangunan Gedung Negara; (ii) penyusunan NSPK dan penerapan penyelenggaraan bangunan hijau; dan (iii) menciptakan building codes yang dapat menjadi rujukan bagi penyelenggaraan dan penataan bangunan di seluruh kabupaten/kota. 3
Pendekatan Program
Membangun Sistem Infrastruktur Permukiman
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah
Memberdayakan Masyarakat
4
Acuan Normatif Kegiatan Berbasis Masyarakat Mendorong pertumbuhan penyelenggaran SPAM berbasis masyarakat dengan konsep pemberdayaan terutama untuk masyarakat miskin dan yang belum mendapatkan pelayanan air minum [Permen PU no. 20/2006 tentang KSNP-SPAM] Mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat di lingkungan perumahan melalui pemberdayaan masyarakat setempat [Permen PU no. 21/2006 tentang KSNPSistem Pengelolaan Persampahan]
Menyelenggarakan sanitasi berbasis masyarakat dengan prioritas di kawasan kumuh perkotaan yang belum terlayani dengan sIstem pengelolaan air limbah terpusat [Permen PU no. 16/2008 tentang KSNP-SP Air Limbah Permukiman]
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu [Permen PUPR no. 02/20016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh] 5
Prinsip Dasar Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat
Di rencanakan Oleh Masyarakat
Pendampingan/pemberdayaan
Di laksanakan Oleh Masyarakat
Di kelola Oleh Masyarakat
& Penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat 6
Ragam Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Merupakan program penanganan permukiman kumuh perkotaan berbasis masyarakat, melalui: (1) peningkatan kapasitas Pemda, (2) peningkatan prasarana lingkungan kumuh, (3) pembangunan permukiman baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah
PAMSIMAS Merupakan program penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan dan ‘peri-urban’ melalui peningkatan peri laku hidup bersih dan sehat dengan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat
SANIMAS Merupakan program penyediaan prasarana sanitasi komunal khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di daerah padat dan kumuh perkotaan dengan konsep pemberdayaan masyarakat
TPS 3R Merupakan penyelenggaraan prasarana tempat pengolahan sampah berbasis masyarakat yang meliputi kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang untuk mengurangi sampah 7
Komponen Pembiayaan Kegiatan
1 2
3
• Dukungan manajemen dan peningkatan kapasitas pelaku
• Penyediaan tenaga fasilitator masyarakat
• Penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
8
Pengelolaan Anggaran Kegiatan DIPA PUSAT
Satker Provinsi Kegiatan : - Gaji & operasional Fasiltator - Pelatihan Fasilitator dan Masyarakat - Rapat koordinasi - Bantuan Langsung Masyarakat (tertentu)
DIPA KAB./KOTA
Satker Pusat Kegiatan : - Konsultan Manajemen - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan - Pelatihan Konsultan dan Satker - Pencetakan Pedoman dan publikasi
DIPA PROV.
Kementerian Keuangan
Satker PIP Kabupaten/Kota SatkerSatker PKPS BBM IP Kabupaten/Kota PKPS BBM IP Kabupaten/Kota Kegiatan :: -- Koordinasi Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Kegiatan : - Koordinasi - Konstruksi Fisik Fisik - Konstruksi
KPPN
KPPN KPPN Perintah Pencairan Dana
Bank Pengajuan pencairan Dana
Pencairan Dana
KKM / KSM / LKM / BKM / OMS DESA/KELURAHAN
9
Sebaran Satker PIP Kab./Kota TA. 2017 (Jumlah 469 Satker)
SANIMAS
PKP-BM
25
5 0
74
(KOTAKU-NUSP) Total=258 Satker
22 137 206
PAMSIMAS 10
BAGIAN 2: TUGAS & FUNGSI SATUAN KERJA
Pengertian Tugas Kepala Satuan Kerja Pelaporan Tingkat Satuan Kerja Tata Cara Pembayaran APBN Organisasi Satuan Kerja PIP Kab./Kota
11
Pengertian (PP no. 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN) • Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. • Satuan Kerja adalah organisasi lini Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan memiliki kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran. • Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. • Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. • Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian. • Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. 12
Tugas & Tanggungjawab (Permen PU no. 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan……)
• Kasatker memiliki tugas dan bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan kementerian sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). • Bertanggungjawab atas tertib penatausahaan pengadaan barang dan jasa yang dialokasikan kepada Satker yang dipimpinnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. • Pejabat Unit Eselon-I Kementerian melalui Pejabat Unit Eselon-II terkait melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan teknis atas pelaksanaan Satker. • Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan teknis terhadap Satker dibantu oleh Kepala Dinas bidang PU Provinsi terkait. • Setiap Satker wajib membentuk Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB). • Setiap Satker wajib menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). • Atasan Langsung Kasatker atas nama Pejabat Eselon-I menetapkan pembantu Pejabat Inti Satker, petugas pelaporan yang terdiri atas Sistem Akutansi Keuangan (SAK), SIMAK BMN, dan e-Monitoring. 13
Pelaporan Tingkat Satuan Kerja (Permen PU no. 14/PRT/M/2011)
Pengelolaan Keuangan 1. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca (menggunakan aplikasi Sistem Akutansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) sesuai SE Menteri PUPR no. 01/SE/M/2016); 2. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ-BPP) (sesuai Permen PU no. 01/PRT/M/2011); 3. Laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah (LAKIP) (sesuai Permen PU no. 17/PRT/M/2012);
Pengelolaan Barang Milik Negara 1. Laporan Barang Milik Negara (BMN) menggunakan aplikasi SIMAK BMN (sesuai SE Menteri PU no. 05/SE/M/2014); 2. Penetapan status BMN (sesuai Permen PU no. 10/PRT/M/2013);
Pelaksanaan Kegiatan/Anggaran 1. Laporan progres fisik dan keuangan menggunakan e-Monitoring Kementerian PUPR; 2. Laporan Akhir Tahun yang berisi informasi dan dokumentasi proges fisik, output yang dihasilkan, serta outcome yang diperoleh atas kinerja yang dilaksanakan; 3. Laporan khusus, yang berisi permasalahan kegiatan tertentu atau permintaan pimpinan; 14
Tata Cara Pembayaran APBN (Permenkeu no. 190/PMK.05/2012)
KEPALA SATKER Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
KPPN Selaku BUN
PENGUJIAN
SPM
PENGUJIAN (PP-SPM)
SPP
KSM/BKM/KKM Selaku Penerima Hak
PEMBUATAN KOMITMEN (PPK)
SP2D
SPPB BANK
Paling lambat 2 hari kerja
Paling lambat 5 hari kerja
Dicatat dalam aplikasi perbendaharaan (Sistem Aplikasi Satker), paling lambat 5 hari kerja
KSM/BKM/KKM
15
Organisasi Satker PIP Kab./Kota (Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR no. 203/KPTS/M/2017 & no. 311/KPTS/M/2017)
PENGGUNA ANGGARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
ATASAN KPA/KEPALA SATKER DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA PEMBANTU ATASAN I DIREKTUR PKP, DIREKTUR PPLP, DIREKTUR PSPAM
PEMBANTU ATASAN II KEPALA DINAS PU PROVINSI
ATASAN LANGSUNG KEPALA SATKER KEPALA DINAS PU KAB./KOTA
KEPALA SATUAN KERJA/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGUJI SPM
BENDAHARA PENGELUARAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KEGIATAN PKPBM
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
KEGIATAN SANIMAS
KEGIATAN PAMSIMAS
Petugas SAS SAK
PEJABAT PELAPORAN
SIMAK BMN
E-MONITORING
16
BAGIAN 3: PERSIAPAN PELAKSANAAN Administrasi Penggunaan Anggaran Langkah-langkah Persiapan Jadwal Tentative Pembekalan/Pelatihan
17
Administrasi Penggunaan Anggaran 1. KPA menyampaikan surat keputusan penetapan pejabat perbendaharaan kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN beserta spesimen tanda tangan dan cap/stempel Satker, apabila belum ada penunjukkan dapat mempergunakan pejabat yang lama dengan memberitahukan kepada KPPN (PMK-190/PMK.05/2012); 2. KPA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening pengeluaran sebagai penampungan dana DIPA kepada KPPN sebagai Kuasa BUN (dalam hal satker yang baru membuka rekening) sesuai Lampiran I PMK-252/PMK.05/2014; Fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA); dan Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran II PMK-252/PMK.05/2014 3. KPPN menerbitkan surat persetujuan pembukaan rekening sesuai format lampiran VI PMK252/PMK.05/2014, selanjutnya satker membuka rekening pengeluaran di Bank dan melaporkan rekening pengeluaran yang telah dibuka menggunakan formulir dalam Lampiran VIII PMK-252/PMK.05/2014, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening. 18
Administrasi Penggunaan Anggaran 4.
5.
KPA menunjuk petugas pengantar SPM dan Pengambilan SP2D (paling banyak 3 orang); Petugas yang ditunjuk adalah pejabat perbendaharaan atau PNS yang memahami prosedur pencairan dana (sesuai dengan PER-57/PB/2010 diubah dengan PER-41/PB/2011 diubah dengan PER-88/PB/2011); Menyampaikan surat penunjukan kepada KPPN (format Lampiran III PER-57/PB/2010), dilampiri : Surat penunjukkan Petugas Pengantar SPM dan Pengambil SP2D Foto copy SIM/KTP atau identitas lainnya. Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 Selanjutnya KPPN menerbitkan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) PPSPM menyampaikan register pendaftaran PIN PPSPM. Registrasi dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan sesuai format dalam PER-19/PB/2012, dilengkapi lampiran sebagai berikut : Fotokopy KTP Fotokopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PP SPM Satu lembar Meterai Rp.6.000,19
Langkah-langkah Persiapan No
Kegiatan
1
Penetapan Pejabat Perbendaharaan
2
Perdirjen Perbendaharaan untuk Pencairan Dana PHLN
3
Pengesahan Revisi DIPA Satker PIP Kab./Kota
4
Langkah-Langkah Awal Pencairan Anggaran (di KPPN):
Durasi (Maksimal)
Jadwal Tentative 5 Mei 2017
Keterangan SK Satker telah terbit seluruhnya (469 Satker) Untuk sumber dana PHLN
29 Mei 2017
Tentative
Rujukan: PMK-90/PMK.05/2012
•
Penyampain SK Spesimen Tanda Tangan & Cap Stempel Satker
1 HK
1 Juni 2017
•
Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Bank
1 HK
1 Juni 2017
•
Surat Persetujuan Pembukaan Rekening
2 HK
5 Juni 2017
•
Melakukan Pembukaan Rekening di Bank
1 HK
6 Juni 2017
•
Menyampaikan Laporan Pembukaan Rekening ke KPPN
3 HK
9 Juni 2017
•
Menunjuk Petugas Pengantar SPM & Menyampaikan ke KPPN
•
KPPN Menerbitkan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS)
2 HK
13 Juni 2017
•
PPSPM Menyampaikan Register Pendaftaran PIN PPSPM
1 HK
14 Juni 2017
Rujukan: PER-12/PB/2012
•
Pengajuan Karwas dengan Aplikasi SAS
14 Juni 2017
Diperlukan pelatihan penggunaan SAS
9 Juni 2017
Rujukan: PMK-252/PMK.05/2014
Rujukan: PER-88/PB/2011 & PER-57/PB/2010
20
Langkah-langkah Persiapan No 5
Kegiatan
Durasi (Maksimal)
Jadwal Tentative
Keterangan
Prosedur Pencairan Anggaran ke KPPN (Pemberkasan): • BKM/KSM Menyampaikan SPPB ke PPK
8 Juni 2017
• Pengajuan Karwas kepada KPPN
5 HK
14 Juni 2017
• Persetujuan Karwas oleh KPPN
3 HK
16 Juni 2017
2 HK
19 Juni 2017
Dicatat dalam SAS dan menyusun Karwas untuk diajukan ke KPPN
• PPK Meneliti Kelengkapan SPPB & Menerbitkan SPP • PPK Menyampaikan SPP ke PPSPM
• PPSPM Menguji SPP & Menerbitkan SPM
5 HK
• Menyampaikan SPM ke KPPN
22 Juni 2017
Petugas e-Monitoring sudah dapat menginput data realisasi keuangan berdasarkan SPM yang terbit pada Aplikasi e-Monitoring Offline dan mengupload pada e-Monitoring Online
22 Juni 2017
Perlu perhatian untuk lokasi KPPN yang berada diluar Kabupaten
• KPPN Menguji SPM & Menerbitkan SP2D
2 HK
3 Juli 2017
• Bank mentransfer BLM ke Rekening BLM/KSM/KKM
2 HK
5 Juli 2017
Cuti Bersama Idul Fitri 23-30 Mei
21
Jadwal Tentative Pembekalan/Pelatihan No
Materi Pembekalan
Target Peserta
Penanggung Jawab
1.
Pembekalan Substansi Kegiatan IBM
Kasatker & PPK
Dit. Sektor (PPLP, PSPAM dan PKP)
2.
Aplikasi SAS (Karwas, SPP, SPM & SILABI) & Adminstrasi Pencairan
PPK, Bendahara & PPSPM
Dit. KIP
3.
Pembekalan Aplikasi SAIBA (SAKPA & SIMAK BMN)
Petugas UAKPA/B
Setditjen Cipta Karya, Dit. PSPAM (UAPPA/BWilayah)
4.
Pembekalan e-Monitoring PUPR
Petugas e-Monitoring
Dit. KIP
Rencana / Jadwal KOTAKU (22 Mei 2017) Difasilitasi oleh PPK RANDAL Provinsi pada tanggal 12-14 Juni 2017 (menyesuaikan jadwal pengajuan Karwas oleh Satker PIP)
22
Terima kasih atas perhatiannya Subdirektorat Keterpaduan Pelaksanaan Email:
[email protected];
[email protected]; 23
Daftar Kontak PPK Randal Provinsi No.
Provinsi
Nama PPK Randal
1 2 3 4 5 6 7
Aceh Sumut Sumbar Riau Kepri Jambi Sumsel
Astuti Sari, ST., MT. Heru Permadi, S.Hut Ir. Syafriyanti, MM Ikrar Setiaty, ST., MT Istiadi Nugroho, ST Ir. Azna Legawaty, MM Yudiansyah, ST., MT
8
Babel
A.I. Kusuma, ST.,MT
9
Bengkulu
Yennie Lidiawati, ST
10
Lampung
Feri Iskandar, ST., MT
11 12
Banten Jabar
13 14 15 16
Alamat
Tlp. Kantor
E-mail
0651-42532 061-6636679 0751-7051783 0761-38451 0771-443199 0741-445892 0711-321977
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
0717-439383
[email protected]
0736-347214
[email protected]
0721-488217
[email protected]
Rudy Hadisuprapto, ST Taufik Rahmat, S.Pd., MT
Jl. Pemancar No.5 Banda Aceh Jl. Perintis Kemerdekaan No.39 Medan Jl. Kali Serayu No. 22 Padang Baru-Kota Padang Jl. Riau No.1 Pekanbaru Jl. Peralatan No.1 Km. 7 Tanjung Pinang Jl. H. AgusSalim No.2 Kotabaru Jl. AndiPangerangPettarani No. 90 Palembang Jl. Pulau Bangka Komp. Perkantoran Air Itam Pangkal Pinang Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH No. 901 Bengkulu Jl, GatotSubroto No. 50 Garuntang Bandar Lampung Jl. SyechNawawi Al Batani Serang Jl. Kawayulaan Indah II No. 4 Bandung
0254-267006 022-7313675
[email protected] [email protected]
Jateng
Indrarto Widyatmoko, ST., MT
Jl. Madukora Blok AA - BB Semarang
0247-608202
[email protected]
DIY Jatim Kalbar
Tri Rahayu. ST., MT Ir. Lustiana Dewi H.Karyadi,ST.,MM
Jl. Bumijo No.5 Yogyakarta Jl. Gayung Kebonsari No. 169 Surabaya Jl. Ahmad Yani Pontianak
0274-550822 031-8282734 0561-7327360
[email protected] [email protected] [email protected]
Daftar Kontak PPK Randal Provinsi No.
Provinsi
Nama PPK Randal
17 18
Kalteng Kalsel
Endy.ST.MT Patmo Suryo Wiharto, ST., M.Eng
19
Kaltara
Heryan Noor, ST
20
Kaltim
21
Sulut
22 23 24 25 26
Gorontalo Sulteng Sulsel Sulbar Sultra
Mia Amalia, ST Doddy Pradityo Hidayat Soetopo, ST Ir. Nurdiana Habibie, M.Si Djoni Eko Prasetijo, ST Muhammad Syarif, ST., M.Si Abd. Rahman, ST Alkimran Budullah, ST
27
Bali
I Gusti Agung Ariwibawa, ST
28 29
NTB NTT
30
Alamat
Tlp. Kantor
E-mail
Jl. Letjend S. Parman No. 2 Palangkaraya Jl. Dl. Panjaitan No. 8 Banjarmasin Jl. Kemayoran, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor. Bulungan. Kode Pos 77212 Jl. Tengkawang No. 1 Samarinda
0536-3224354 0511-3360214
[email protected] [email protected]
081346279355
[email protected]
0541-271117
[email protected]
Jl. Tikara Ares No. 80 Manado
0431-854707
[email protected]
0435-825263 0451-453017 0411-458656 0426-21000 0401-3127974
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected];
[email protected]
0361-288763
[email protected]
Indra Rulianti, ST Ezrom Micgel Elim, ST
Jl. Prof Dr. Aloe Sabu, No. 92 Gorontalo Jl. RA. Kartini, No. 102 Palu Jl. Andi Pangerang Pettarani Makassar Jl. GatotSubroto No. 1 Mamuju Jl. A. Yani No. 2 Kendari Jl. Danau Tamblingan 49 Kota Denpasar. Komplek Werdhapura Sanur Jl. Majapahit No. 8 Mataram Jl. Sukarno, No. 22 Kupang
0370-633738 0380-832501
Maluku
Naomi Paramita Adhi, S.Ars
Jl. Dl. Panjaitan No. 2 Ambon
0911-344757
31 32
Malut Papua
Muslim Saleh, ST, M.Eng Rr. Diana Juni Anggraeni, ST
Jl. Raya Lintashalmaera Ternate Jl. Sumatera Dok. IV, No. 15 Jayapura
0921-3123292 0967-535176
33
Pabar
Jamaluddin Ugar, ST
Jl. Bangung No. 4 Manokwari
0986-2123988
[email protected] [email protected] [email protected];
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected];
[email protected]
