PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN REALISASI USULANNYA DI KOTA SURAKARTA

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id TUGAS AKHIR

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN REALISASI USULANNYA DI KOTA SURAKARTA

Diajukan sebagai Syarat untuk Mencapai Jenjang strata-1 Perencanaan Wilayah dan Kota

Disusun oleh: INDRA MAULANA NIM. I 0607046

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user 2013 i


digilib.uns.ac.id PENGESAHAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN REALISASI USULANNYA DI KOTA SURAKARTA

Indra Maulana I 0607046

Menyetujui, Surakarta, Februari 2013 Pembimbing I

Pembimbing II

Murtanti Jani Rahayu, ST, MT

Ir. Rizon Pamardi Utomo, MURP

NIP. 19720117 200003 2 001

NIP . 19590222 198903 1 001

Mengesahkan, Ketua Jurusan Arsitektur

Ketua Program Studi

Fakultas Teknik UNS

Perencanaan Wilayah dan Kota

Dr. Ir. Mohamad Muqoffa, MT

Ir. Galing Yudana, MT

NIP. 19620610 199103 1 001

NIP.19620129 198703 1 002

Pembantu Dekan I Fakultas Teknik UNS

commit toST, userMSs, Ph.D Kusno Adi Sambowo, NIP. 19691026 199503 1 002 ii


digilib.uns.ac.id

MOTTO     

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Sejak munculnya UU no 25 tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan pembangunan Nasional, paradigma perencanaan pembangunan di segala bidang menuntut partisipasi masyarakat untuk mendukung keberhasilannya. Paradigma yang lebih dikenal sebagai perencanaan partisipatif ini memberikan kesempatan yang besar kepada masyarakat untuk menentukan arah pembangunan di lingkungannya, tidak terkecuali di bidang pemenuhan infrastruktur. Kota Surakarta adalah salah satu kota yang sudah lebih dahulu menggunakan pendekatan partisipatif di dalam melaksanakan perencanaan pembangunan melalui forum musrenbang. Musrenbangkel menjadi forum perencanaan partisipatif di tingkat kelurahan. Namun, hingga saat ini perencanaan pembangunan yang dilakukan masih belum optimal, hal tersebut ditandai dengan banyaknya usulan masyarakat yang tidak direalisasikan dalam pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat Kota Surakarta dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dan bagaimana realisasi usulan dilaksanakan sesuai dengan hasil perencanaan yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam musrenbangkel. Dengan menggunakan teori tingkat partisipasi Arnstein, penelitian ini dapat menggambarkan apakah sebenarnya masyarakat kota surakarta telah berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan atau belum, selain itu digunakan pula teori Oakley untuk mengetahui bentuk-bentuk parisipasi masyarakat kota surakarta yang mereka

berikan

untuk

mendukung terwujudnya

pembangunan

infrastruktur

di

lingkungannya, teori Stein digunakan pula untuk mengetahui apakah usulan-usulan yang diajukan masyarakat telah memenuhi kriteria perencanaan pembangunan infrastruktur yang baik. Pendekatan penelitian deduktif menjadikan ketiga teori tersebut sebagai dasar penelitiannya terutama dalam penentuan indikator. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi dokumen dan wawancara. Sedangkan analisis menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata tingkat partisipasi masyarakat kota surakarta dalam perencanaan pembangunan infrastruktur relatif masih rendah, yaitu pada level placation. Adapun persentase realisasi usulan masyarakat baru mencapai 32,7%, selain itu masih dapat ditemukan realisasi pembangunan yang tidak sesuai dengan usulan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa partisipasi masyarakat dapat menentukan bagaimana usulan-usulan mereka direalisasikan dalam pembangunan nyata to user Kata kunci: perencanaan partisipatif,commit tingkat partisipasi, bentuk partisipasi, usulan masyarakat, realisasi iv


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Since “Undang-undang No. 25 of 2004” has been published, the paradigm of development planning in all sectors requires the citizen participation to support itself. The paradigm of development planning, as known as the participatory planning provides a great opportunity for the public to determine the direction of development on their environment, also, in the part of infrastructure servings. Surakarta is one of the cities that was already using a participatory approach in the implementation of development planning through “musrenbang” forum. “Musrenbangkel” is a forum of participatory planning at the district level. However, until now the planning has been done’s still not optimal yet, it’s detected with the number of citizen’s order that are not realized in development project. This study aims to determine how the citizen participation in the infrastructure development planning and how the realization of their order is implemented in reality, which is must similar as the results of the planning that has been done by people in musrenbangkel. With the using of Arnstein participation level theory, this study can describe whenever citizen has actively participated in planning or not, the study is also use the Oakley’s theory “forms of citizen participation” to identify what citizen provide to support the realization of infrastructure development in their neighborhood , Stein’s theory is also used to determine whether the citizen’s order meet the criteria of ideal infrastructure planning. Deductive approach makes these theories as

basis for the

research, especially in determination of the indicators. The data’s collected through interviews and document study methods. The analysis process use descriptive analysis method. The results of this study indicate that in fact, the level of citizen participation in infrastructure development planning in Surakarta is still relatively low, it just stacked at the placation level. The percentage of the realization of the citizen’s order is reached 32.7%, but it can still be found that the realization of development does not comply with the citizen’s order. The conclusion of this study is that citizen participation can determine how their order be realized in real development. Keywords: participatory planning, participation level, participation form, citizen’s order, realisation

commit to user

v


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR Puji dan syukur senantiasa Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ridho-Nya Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Realisasi Usulannya di Kota Surakarta” pada akhirnya dapat diselesaikan. Tugas Akhir merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan Pendidikan Tingkat Sarjana (Strata 1) Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Arsitektur, Universitas Sebelas Maret. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu di dalam penyelesaian tugas akhir ini, terutama kepada: 1. Dr. Ir. Mohamad Muqoffa, MT selaku Ketua Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret 2. Ir. Galing Yudana, MT selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret 3. Murtanti Jani Rahayu, ST, MT selaku Dosen Pembimbing I 4. Ir. Rizon Pamardi Utomo, MURP selaku Dosen Pembimbing II 5. Ir. Ana Hardiana, MT selaku Dosen Pembimbing Akademik 6. Pemerintah Kota Surakarta beserta segenap instansi yang terkait dalam penelitian ini 7. Seluruh Masyarakat Kota Surakarta yang telah bersedia membantu dalam pelaksanaan Tugas Akhir ini 8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per-satu yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih banyak memiliki kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan. Pada akhirnya Penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi Penulis pribadi pada khususnya, dan bagi para pembacanya pada umumnya.

Surakarta,

commit to user

Februari 2013

Penulis

vi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ..........................................................................................................i LEMBAR PENGESAHAN ...............................................................................................ii MOTTO ..............................................................................................................................iii ABSTRAK ..........................................................................................................................iv ABSTRACT .......................................................................................................................v KATA PENGANTAR .......................................................................................................vi DAFTAR ISI ......................................................................................................................vii DAFTAR TABEL ..............................................................................................................x DAFTAR GAMBAR .........................................................................................................xi BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................. 1 A. LATAR BELAKANG MASALAH .......................................................................1 B. RUMUSAN MASALAH ........................................................................................3 C. TUJUAN .................................................................................................................3 D. SASARAN ..............................................................................................................3 E. KEASLIAN PENELITIAN ....................................................................................4 F. MANFAAT PENELITIAN ....................................................................................6 G. RUANG LINGKUP PENELITIAN .......................................................................6 1. Batasan Wilayah Penelitian ..............................................................................6 2. Batasan Substansi Penelitian ............................................................................6 3. Lingkup Waktu Penelitian ................................................................................6 4. Sistematika Penulisan .......................................................................................7 5. Alur Pikir Penelitian .........................................................................................9 BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................................10 A. TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT .......................................................10 1. Pengertian Partisipasi Masyarakat ....................................................................10 2. Indikator Partisipasi Masyarakat ......................................................................12 3. Tingkat Partisipasi Masyarakat ........................................................................14 B. TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ............16 1. Perencanaan Pembangunan ...............................................................................16 2. Perencanaan Pembangunan Daerah ...................................................................17 commit to user 3. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur ..........................................................18 vii


digilib.uns.ac.id

C. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA SURAKARTA .......20 1. Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan ..............................................20 D. DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN (DPK) ................................................23 E. KESIMPULAN TINJAUAN TEORI .....................................................................23 1. Definisi Konseptual ..........................................................................................23 2. Variabel Penelitian ...........................................................................................24 3. Definisi Operasional .........................................................................................24 4. Kerangka Pikir ...................................................................................................28 BAB III METODOLOGI PENELITIAN .......................................................................29 A. METODE PENELITIAN .......................................................................................29 B. KEBUTUHAN DATA ...........................................................................................30 C. SUMBER DATA ...................................................................................................32 1. Data Primer .......................................................................................................32 2. Data Sekunder ..................................................................................................32 D. TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL ..................................................................32 1. Penentuan Narasumber .....................................................................................32 2. Pengambilan Sampel ........................................................................................33 E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA ......................................................................35 1. Studi Dokumen ..................................................................................................35 2. Wawancara ........................................................................................................35 F. METODE ANALISIS ............................................................................................35 1. Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat ..........................................................35 2. Analisis Peran Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan ..................................................................................36 G. METODE SINTESIS .............................................................................................37 BAB IV HASIL PENELITIAN .......................................................................................38 A. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANGKEL .......................38 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Surakarta ................................................38 2. Kualitas Usulan Masyarakat Kota Surakarta dalam Musrenbangkel ................40 3. Bentuk Partisipasi Masyarakat Kota Surakarta dalam Mendukung KeberhasilanMusrenbagkel ...............................................................................42 B. ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT ......................................45 commit to user C. KESESUAIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI BIDANG INFRASTRUKTUR DENGAN REALISASINYA DI LAPANGAN ....................47 viii


digilib.uns.ac.id

D. ANALISIS HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DENGAN KUALITAS USULAN ............................................................................................49 E. ANALISIS HUBUNGAN KUALITAS USULAN DENGAN JUMLAH USULAN YANG DIREALISASIKAN DALAM PEMBANGUNAN....................................50 F. ANALISIS HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DENGAN JUMLAH USULAN YANG DIREALISASIKAN DALAM PEMBANGUNAN ..................51

BAB V PEMBAHASAN ....................................................................................................54 A. PEMBAHASAN TENTANG TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT KOTA SURAKARTA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ................................................................................................54 B. PEMBAHASAN TENTANG PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT KOTA SURAKARTA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ................................................................................................56 1. Pembahasan Tentang Hubungan Partisipasi Masyarakat dengan Kualitas Usulan ................................................................................................................56 2. Pembahasan Tentang Hubungan Kualitas Usulan dengan Jumlah Usulan yang Direalisasikan dalam Pembangunan ..................................................................56 3. Pembahasan Tentang Hubungan Bentuk Partisipasi Masyarakat dengan Jumlah Usulan yang Direalisasikan dalam Pembangunan .............................................57 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ...........................................................................60 A. KESIMPULAN .......................................................................................................60 B. SARAN ....................................................................................................................60 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................62 LAMPIRAN .......................................................................................................................64

commit to user

ix


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Keaslian Penelitian ..............................................................................................4 Tabel 2.1 Definisi Operasional Indikator Penelitian ...........................................................26 Tabel 3.1 Kebutuhan Data penelitian ..................................................................................30 Tabel 4.1 Persentase Kelurahan Berdasarkan Bentuk Partisipasi Masyarakatnya ..............44 Tabel 4.2 Persentase Kelurahan dengan Pola Tingkat Partisipasi Masyarakatnya .............45 Tabel 4.3 Variasi Kondisi Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Indikator Tingkat Partisipasi.............................................................................................................................46 Tabel 4.5 Matriks Hubungan Kualitas Usulan Masyarakat Terhadap Realisasi Usulan .....50 Tabel 4.6 Matriks Hubungan Partisipasi Masyarakat Terhadap Realisasi Usulan ..............52

commit to user

x


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Alur Penelitian .................................................................................................9 Gambar 2.1 Tangga Partisipasi Masyarakat ........................................................................14 Gambar 2.2 Hubungan antara sistem sosial, sistem ekonomi dan infrastruktur..................18 Gambar 2.3 Alur Form Usulan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Surakarta .....22 Gambar 2.4 Kerangka Pikir .................................................................................................28 Gambar 3.1 Alur Pengambilan Sampel Menggunakan Metode Critical Sampling ............34 Gambar 3.2 Paradigma Jalur ...............................................................................................37 Gambar 4.1 Ilustrasi Hubungan Indikator Partisipasi Masyarakat dengan Indikator Kualitas Usulan .................................................................................................................................49 Gambar 5.1 Diagram Perbedaan Pelaksanaan Musrenbangkel Berdasarkan Tingkat Partisipasi.............................................................................................................................55

commit to user

xi


digilib.uns.ac.id

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN REALISASI USULANNYA DI KOTA SURAKARTA CITIZEN PARTICIPATION IN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PLANNING AND THE REALISATION OF THEIR ORDER IN SURAKARTA

Indra Maulana Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, UNS E-mail: [email protected]

ABSTRAK Sejak munculnya UU no 25 tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan pembangunan Nasional, paradigma perencanaan pembangunan di segala bidang menuntut partisipasi masyarakat untuk mendukung keberhasilannya. Paradigma yang lebih dikenal sebagai perencanaan partisipatif ini memberikan kesempatan yang besar kepada masyarakat untuk menentukan arah pembangunan di lingkungannya, tidak terkecuali di bidang pemenuhan infrastruktur. Kota Surakarta adalah salah satu kota yang sudah lebih dahulu menggunakan pendekatan partisipatif di dalam melaksanakan perencanaan pembangunan melalui forum musrenbang. Musrenbangkel menjadi forum perencanaan partisipatif di tingkat kelurahan. Namun, hingga saat ini perencanaan pembangunan yang dilakukan masih belum optimal, hal tersebut ditandai dengan banyaknya usulan masyarakat yang tidak direalisasikan dalam pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat Kota Surakarta dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dan bagaimana realisasi usulan dilaksanakan sesuai dengan hasil perencanaan yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam musrenbangkel. Dengan menggunakan teori tingkat partisipasi Arnstein, penelitian ini dapat menggambarkan apakah sebenarnya masyarakat kota surakarta telah berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan atau belum, selain itu digunakan pula teori Oakley untuk mengetahui bentuk-bentuk parisipasi masyarakat kota surakarta yang mereka berikan untuk mendukung terwujudnya pembangunan infrastruktur di lingkungannya, teori Stein digunakan pula untuk mengetahui apakah usulan-usulan yang diajukan masyarakat telah memenuhi kriteria perencanaan pembangunan infrastruktur yang baik. Pendekatan penelitian deduktif menjadikan ketiga teori tersebut sebagai dasar penelitiannya terutama dalam penentuan indikator. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi dokumen dan wawancara. Sedangkan analisis menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata tingkat partisipasi masyarakat kota surakarta dalam perencanaan pembangunan infrastruktur relatif masih rendah, yaitu pada level placation. Adapun persentase realisasi usulan masyarakat baru mencapai 32,7%, selain itu masih dapat ditemukan realisasi pembangunan yang tidak sesuai dengan usulan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa partisipasi masyarakat dapat menentukan bagaimana usulan-usulan mereka direalisasikan dalam pembangunan nyata Kata kunci: perencanaan partisipatif, tingkat partisipasi, bentuk partisipasi, usulan masyarakat, realisasi

commit to user


digilib.uns.ac.id ABSTRACT

Since “Undang-undang No. 25 of 2004” has been published, the paradigm of development planning in all sectors requires the citizen participation to support itself. The paradigm of development planning, as known as the participatory planning provides a great opportunity for the public to determine the direction of development on their environment, also, in the part of infrastructure servings. Surakarta is one of the cities that was already using a participatory approach in the implementation of development planning through “musrenbang” forum. “Musrenbangkel” is a forum of participatory planning at the district level. However, until now the planning has been done’s still not optimal yet, it’s detected with the number of citizen’s order that are not realized in development project. This study aims to determine how the citizen participation in the infrastructure development planning and how the realization of their order is implemented in reality, which is must similar as the results of the planning that has been done by people in musrenbangkel. With the using of Arnstein participation level theory, this study can describe whenever citizen has actively participated in planning or not, the study is also use the Oakley’s theory “forms of citizen participation” to identify what citizen provide to support the realization of infrastructure development in their neighborhood , Stein’s theory is also used to determine whether the citizen’s order meet the criteria of ideal infrastructure planning. Deductive approach makes these theories as basis for the research, especially in determination of the indicators. The data’s collected through interviews and document study methods. The analysis process use descriptive analysis method. The results of this study indicate that in fact, the level of citizen participation in infrastructure development planning in Surakarta is still relatively low, it just stacked at the placation level. The percentage of the realization of the citizen’s order is reached 32.7%, but it can still be found that the realization of development does not comply with the citizen’s order. The conclusion of this study is that citizen participation can determine how their order be realized in real development. Keywords: participatory planning, participation level, participation form, citizen’s order, realisation

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Perencanaan pembangunan (development planning) adalah suatu bentuk perencanaan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Hariyono, 2010). Tidak dapat dipungkiri, Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tidak dapat terlepas dari kegiatan perencanaan pembangunan. Dari masa ke masa, ternyata Negara Indonesia

telah

pembangunan.

mengalami

Setidaknya

perubahan

sejak

paradigma

dimulainya

era

dalam

perencanaan

reformasi,

paradigma

perencanaan pembangunan berganti dari perencanaan komprehensif menjadi perencanaan strategis. Paradigma perencanaan strategis dipilih oleh pemerintah karena dirasa memiliki manfaat yang jelas dalam jangka waktu yang singkat (Hariyono, 2010). Paradigma perencanaan strategis yang dianut oleh pemerintah dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah memiliki nilai lebih dengan adanya pelibatan

stakeholders

(para

pemangku

kepentingan)

yang

menjadikan

perencanaan pembangunan daerah menjadi tepat sasaran. Dengan kelebihan tersebut, maka stakeholders dapat berperan aktif dalam proses penyusunan rencana

pembangunan

daerah

di

wilayahnya

masing-masing,

sehingga

perencanaan pembangunan daerah berlangsung secara partisipatif. Dalam hal ini, seperti yang diamanatkan oleh UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, masyarakat merupakan salah satu bagian penting dari stakeholders yang ada. Masyarakat dilibatkan sebagai bentuk dari pemetaan lingkungan perencanaan, Denhardt (dalam Bryson, 1985) karena masyarakat-lah yang paling mengetahui bagaimana kondisi lingkungannya. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari keberadaan forumforum perencanaan pembangunan daerah yang dikenal sebagai Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di setiap daerah. Dengan keberadaan forum Musrenbang tersebut, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif di dalam menentukan rencana pembangunan yang akan dilakukan di wilayahnya masingcommit to user masing

1


digilib.uns.ac.id

Kota Surakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang telah cukup lama menerapkan konsep musrenbang di dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerahnya, bahkan sejak tahun 2001, sebelum munculnya UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kota Surakarta telah melaksanakan konsep partisipatif di dalam penyusunan rencana pembangunan daerahnya (Bahari, 2005). Meskipun memiliki pengalaman sebagai salah satu kota yang mempraktekkan konsep partisipatif di dalam perencanaan pembangunan daerahnya, bukan berarti Kota Surakarta telah berhasil menerapkan konsep perencanaan pembangunan partisipatif dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari minimnya program usulan masyarakat yang diakomodir oleh pemerintah di dalam rencana pembangunan daerah, seperti yang dijelaskan oleh salah satu artikel berikut, Musrenbang masih sekedar formalitas belaka, itulah salah satu hal yang diungkapkan dalam forum diskusi di Pattiro Surakarta (31/01/2010). “Hal ini bukan hanya ditakutkan di Solo tapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia”, ujar Irfan, IT Pattiro. Jika Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang merupakan agenda tahunan untuk bermusyawarah hanya menjadi rutinitas formal yang dilakukan tiap tahun tapi outpunya tidak sesuai, bukan mustahil masyarakatpun akan mengalami titik jenuh. Berbagai program yang ada di musyawarah masyarakat dalam musrenbangdes atau musrenbangkel banyak yang tereliminasi ditingkat atasnya. Demikian juga di tingkat kecamatan juga dieliminasi lagi di tingkat atasnya dan seterusnya. Hal ini mungkin karena tidak sesuai dengan RPJM Kabupaten/Kota atau yang lainnya. Masyarakat banyak yang mengeluhkan tidak adanya konfirmasi lagi hasil yang dimusyawarahkan dalam musrenbang dengan apa saja yang diterima dan bagaimana cara mengambil anggarannya dan juga bagaimana membuat SPJ-nya. (Pattiro, 2010)

Dari potongan artikel di atas, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat di dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Surakarta masih belum sepenuhnya dipertimbangkan oleh pemerintah kota. Di sisi lain, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah seharusnya merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut oleh pemerintah. Dengan begitu, Penulis merasa perlu untuk melakukan suatu kajian mengenai fenomena yang terjadi di commit to user

2


digilib.uns.ac.id

Kota Surakarta terkait dengan partisipasi masyarakat di dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya di bidang infrastruktur.

B. RUMUSAN MASALAH Perencanaan pembangunan di bidang infreastruktur merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Dengan diberlakukannya UU no 25 tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, paradigma perencanaan

pembangunan

berubah

menjadi

perencanaan

pembangunan

partisipatif. Perencanaan pembangunan partisipatif menuntut agar masyarakat dapat berperan serta di dalam merumuskan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di lingkungan tempat tinggalnya. Namun, kondisi yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa usulan masyarakat di dalam musrenbangkel, yang notabene sebagai bentuk perencanaan pembangunan secara partisipatif, belum sepenuhnya dipertimbangkan oleh pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya usulan yang ter-eliminasi sehingga rencana pembangunan-pun tidak dapat direalisasi. Dari penjelasan tersebut, maka dibuatlah suatu rumusan masalah terkait penelitian ini yaitu, “Bagaimana kondisi partisipasi masyarakat Kota Surakarta dalam perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana partisipasi masyarakat tersebut diakomodir dalam pembangunan khususnya di bidang infrastruktur”.

C. TUJUAN Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat Kota Surakarta dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dan bagaimana realisasi usulan dilaksanakan sesuai dengan hasil perencanaan pembangunan yang telah dilakukan oleh masyarakat.

D. SASARAN 1.

Mengidentifikasi seberapa besar usulan masyarakat di bidang infrastruktur yang diakomodir oleh Pemerintah Kota Surakarta.

2.

Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Kota Surakarta di dalam kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur. commit to user

3


3.

digilib.uns.ac.id

Mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat berperan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Kota Surakarta melalui usulan yang dihasilkan.

E. KEASLIAN PENELITIAN Untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh adalah orisinil dan tanpa unsur plagiat, maka dibuat-lah suatu perbandingan yang menunjukkan persamaan maupun perbedaan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dengan penelitian lain yang sejenis yang telah dilakukan sebelumnya sebagai berikut. Tabel 1.1 Keaslian Penelitian Penelitian Ini Indra Komparasi Maulana, 2012 Judul Peran Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Surakarta

Tujuan

Mengetahui bagaimana peran masyarakat dalam

Penelitian Lain Trias Yuniar Agus Harto Mediawati, Wibowo, 2009 2011 Tingkatan Analisis Partisipasi Perencanaan Masyarakat Partisipatif dalam (Studi Kasus di Pengelolaan Kecamatan Lingkungan Pemalang pada Program Kabupaten Nasional Pemalang) Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kabupaten Jember,Jawa Timur (Studi di Kelurahan Tegalgede, Sumbersari dan Desa Pontang, Ambulu) Mengkaji Mendeskripsikan tingkatan proses partisipasi perencanaan masyarakat commit to userpartisipatif di dalam Kecamatan

Nobayethi Dube, 2009 Evaluating Community Participation in Development Projects

To evaluate community participation in development 4


Penelitian Ini Indra Komparasi Maulana, 2012 perencanaan pembangunan di Kota Surakarta

Objek Penelitian

Studi Kasus

Metode Penelitian

digilib.uns.ac.id

Trias Yuniar Mediawati, 2011 pengelolaan lingkungan pada program PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur

Penelitian Lain Agus Harto Nobayethi Wibowo, 2009 Dube, 2009 Pemalang; Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses perencanaan partisipatif di Kecamatan Pemalang; Merancang model perencanaan partisipatif di Kecamatan Pemalang Partisipasi masyarakat dalam musrenbang hingga tahap kecamatan

projects

Mongoaneng; Tswelo Pele and Motherwell Township, South Africa Kualitatif dengan pendekatan grounded theory

Partisipasi masyarakat kelurahan di dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah Kota Surakarta

Pengelolaan lingkungan pada program PNPM Mandiri Perkotaan

Kabupaten Jember, Jawa Timur

Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang

Deskriptif kualitatif dengan metode analisis kuantitatif dan kualitatif

Kualitatif

Kualitatif

Community participation in different World Bank’s development projects

Sumber: Analisis Peneliti, 2012

Dari keempat penelitian yang diperbandingkan di dalam tabel.1.1, dapat dirumuskan beberapa perbedaan dan persamaan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan ke-3 penelitian tersebut dapat dilihat dari objek commit to user penelitian yang dipilih. Keempat penelitian diatas memiliki objek kajian yang 5


digilib.uns.ac.id

berbeda-beda dalam hal pemilihan kasus. Dalam hal ini, Penulis memilih untuk mengkaji mengenai proses perencanaan pembangunan daerah tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah di bidang infrastruktur. Selain itu, perbedaan juga terlihat dalam penggunaan metode penelitian. Jika ketiga penelitian pembanding lebih memilih untuk menggunakan pendekatan kualitatif di dalam analisisnya, Penulis lebih memilih untuk menggunakan metode gabungan antara pendekatan kualitatif dengan kuantitatif. Sedangkan persamaan dari keempat penelitian tersebut adalah dalam hal penggunaan landasan teori. Keempat penelitian tersebut sama-sama menggunakan teori partisipasi Arnstein sebagai salah satu landasan teorinya. Meskipun begitu, penggunaan teori Arnstein tersebut diekspresikan secara berbeda-beda pada masing-masing penelitian tersebut, menurut kebutuhannya.

F. MANFAAT PENELITIAN Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi partisipasi masyarakat Kota Surakarta dalam kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur saat ini. Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya partisipasi masyarakat di dalam perencanaan pembangunan infrastruktur. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Surakarta di dalam membuat kebijakan mengenai pelaksanaan musrenbangkel yang efektif.

commit to user

6


digilib.uns.ac.id

G. RUANG LINGKUP PENELITIAN 1.

Batasan Wilayah Penelitian

Batasan wilayah penelitian ini adalah Kota Surakarta.

2.

Batasan Substansi Penelitian

Lingkup substansi yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: a.

Identifikasi persentase program pembangunan usulan masyarakat yang diakomodasi oleh Pemkot Surakarta.

b.

Analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang

c.

Analis pengaruh antara partisipasi masyarakat dalam musrenbang dengan jumlah program pembangunan yang terakomodir

3.

LINGKUP WAKTU PENELITIAN

Lingkup waktu dimana penelitian ini dilakukan adalah tahun 2012

4.

SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika pembahasan penelitian mengenai „Partisipasi Masyarakat

dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Realisasinya di Kota Surakarta‟ adalah sebagai berikut Pada bagian pertama dari laporan penelitian ini merupakan bagian pendahuluan, pada bagian ini dibahas mengenai latar belakang yang menjelaskan tentang ketertarikan dalam melakukan kajian mengenai peran partisipasi masyarakat di dalam pembangunan daerah di Kota Surakarta. Dalam bagian pertama ini, Pada bagian ini juga dibahas mengenai rumusan masalah, tujuan serta sasaran penelitian yang menjadi inti dari penelitian yang dilakukan, selain itu dijelaskan pula tentang ruang lingkup dan manfaat penelitian. Selanjutnya pada bagian ke-2 dari laporan penelitian ini, dibahas tinjauan pustaka yang menjadi landasan teoritik dari penelitian yang dilakukannya. Tinjauan pustaka berisi teori maupun regulasi yang digunakan di dalam penelitian ini. Pada bagian ke-3 dari laporan penelitian ini, dibahas tentang metodologi yang digunakan. Bagian ini menjelaskan mengenai commit to user tatacara di dalam menentukan

7


digilib.uns.ac.id

kebutuhan data maupun metode analisis yang digunakan untuk memperoleh hasil akhir dari penelitian ini. Kemudian pada bagian ke-4 dari laporan ini dijelaskan tentang hasil penelitian. Bagian ini menjelaskan bagaimana kondisi wilayah penelitian terkait dengan kajian yang dilakukan. Selanjutnya, bagian ke-5 dari laporan ini berisi tentang pembahasan terhadap gambaran wilayah penelitian yang telah diperoleh sebelumnya. Pada bagian diakukan sintesis terhadap hasil penelitian. Proses sintesis digunakan untuk menjawab pertanyaan inti dari penelitian yang dilakukan. Bagian ke-6 merupakan bagian terakhir dari laporan ini, yang berisi tentang kesimpulan yang diperoleh sebagai hasil akhir dari proses penelitian. Pada bagian ini, juga dirumuskan saran-saran bagi pihak-pihak yang menggunakan hasil dari penelitiannya agar lebih bermanfaat ke depannya.

commit to user

8


5.

digilib.uns.ac.id

KERANGKA PIKIR PENELITIAN (gambar di file lain)

commit to user

9


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT 1.

Pengertian Partisipasi Masyarakat Partisipasi

masyarakat

dalam

perencanaan

pembangunan

daerah

merupakan wujud dari perubahan paradigma perencanaan pembangunan nasional dari paradigma terpusat menjadi desentralisasi. Pada sistem desentralisasi, perencanaan strategis dipilih sebagai bentuk perencanaan yang digunakan untuk merumuskan rencana-rencana pembangunan. Perencanaan strategis adalah usaha terarah untuk menghasilkan keputusan dan tindakan fundamental yang membentuk dan mengatur jalannya suatu organisasi atau suatu badan instansi (Bryson :1988). Selain itu, perencanaan strategis dipilih karena memberikan ruang bagi para pemangku kepentingan untuk terlibat di dalam proses perencanaan. Dari sini-lah masyarakat diberikan kesempatan untuk dapat berpartisipasi di dalam merumuskan perencanaan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Partisipasi dipertimbangkan

masyarakat dalam

merupakan

menyelenggarakan

hal

yang

penting

pembangunan

daerah

untuk agar

pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar. Adapun istilah partisipasi masyarakat di dalam berbagai makna umum menurut Mikkelsen dalam Wibowo (2005) antara lain: a.

Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek pembangunan, tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

b.

Partisipasi adalah proses membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespon berbagai proyek pembangunan.

c.

Partisipasi adalah suatu proses aktif, yang bermakna bahwa orang ataupun kelompok yang sedang ditanyakan mengambil inisiatif dan mempunyai otonomi untuk melakukan hal itu.

d.

Partisipasi adalah proses menjembatani dialog antara komunitas lokal dan pihak penyelenggara proyek dalam rangka persiapan, pengimplementasian, commit to user

10


digilib.uns.ac.id

pemantauan dan pengevaluasian staf agar dapat memperoleh informasi tentang konteks sosial maupun dampak sosial proyek terhadap masyarakat. e.

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat.

f.

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan dan diri mereka sendiri. Kemudian, Oakley (1991:6) berpendapat tentang partisipasi masyarakat

sebagai berikut: “Participation is considered a voluntary contribution by the people in one or antother of the public programmers supposes to contribute to national development, but the people are not expected to take part in shaping the programme or criticizing its contents”. Dari pernyataannya dapat dipahami bahwa Oakley mendefinisikan bahwa partisipasi

masyarakat

sudah

dapat

dikatakan

berpartisipasi

dengan

menyumbangkan sumberdaya yang mereka miliki secara sukarela, walaupun masyarakat tidak terlibat di dalam penyusunan program atau untuk mengkritisi substansi program yang mereka dukung. Kemudian Canter (dalam Arimbi, 1993:1) mendefinisikan partisipasi sebagai feed forward information and feedback information. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa Canter mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai suatu kondisi apabila terjadi proses komunikasi 2 arah antara masyarakat dengan pembuat kebijakan/pemerintah. Kemudian, partisipasi juga didefinisikan sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa harus mengorbankan kepentingan diri sendiri (Mubyarto 1997:35). Selanjutnya, Arnstein (1969) berpendapat bahwa “citizen participation in citizen power”. Sedangkan citizen power sendiri dijelaskan sebagai suatu kondisi dimana terdapat pendistribusian kekuasaan dari pemerintah kepada masyarakat. Lebih lanjut lagi, partisipasi masyarakat dijelaskan sebagai suatu strategi dimana masyarakat ikut serta dalam menentukan :bagaimana informasi disampaikan, tujuan dan kebijakan ditentukan, sumber dana ditentukan, program dilaksanakan, serta pelimpahan kontrak dan penyandang commit todana. user

11


2.

digilib.uns.ac.id

Indikator Partisipasi Masyarakat Di dalam mengukur besaran partisipasi masyarakat, terdapat beberapa

indikator yang dapat digunakan. Oakley (1991) berpendapat bahwa setidaknya terdapat 2 jenis indikator yang dapat digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat. Indikator-indikator tersebut terdiri dari : 1) indikator kuantitatif; dan 2) indikator kualitatif. Indikator-indikator tersebut kemudian dijabarkan sebagai berikut: a.

Indikator Kuantitatif (Quantitative Indicators) Menurut oakley (1991) indikator kuantitatif lebih mudah digunakan untuk

mengukur partisipasi masyarakat dibandingkan dengan indikator kualitatif. Indikator kuantitatif terdiri dari: 1) Indikator Ekonomis (Economic Indicators) Indikator ekonomis dapat dilihat dari manfaat ekonomis yang didapatkan dari suatu kegiatan. Sebagai contoh, suatu proyek pembangunan mempekerjakan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan sehingga masyarakat tersebut memperoleh keuntungan secara finansial. 2) Indikator Organisasional (Organisational Indicators) Menurut Oakley (1991), indikator organisasional dapat dilihat dari banyaknya orang dewasa di dalam suatu lokasi pembangunan, yang memiliki pengetahuan tentang organisasi yang berperan di dalam suatu program pembangunan yang sedang dilaksanakan. 3)

Partisipasi dalam Aktivitas Proyek (Participation in Project Activities) Menurut Oakley (1991) Partisipasi dalam aktivitas proyek dapat dilihat

dari banyaknya orang dewasa yang menjadi anggota organisasi (panitia pembangunan), frekuensi kehadiran dalam rapat-rapat pembangunan dan perubahan banyaknya anggota selama suatu proyek berlangsung. 4) Momentum Pembangunan (Development Momentum) Ukuran dari indikator ini merujuk pada aspek pembangunan dari anggota kegiatan, sebagaimana mereka berpartisipasi di dalam proses partisipasi, dalam kondisi lain, menurut Morrissey (2000) berpendapat bahwa aspek ini digambarkan sebagai pemberdayaan masyarakat. Indikator tersebut dapat dilihat dari adanya commit to user

12


digilib.uns.ac.id

anggota masyarakat yang memperoleh pelatihan dan mengadakan kerjasama dengan organisasi formal.

b.

Indikator Kualitatif (Qualitative Indicators) Indikator kualitatif lebih sulit dilihat dibandingkan indikator kuantitatif.

Oakley (1991),

menyatakan

bahwa

membuat

suatu poin

yang dapat

menggambarkan indikator kualitatif adalah suatu tantangan tersendiri. Di dalam mengukur partisipasi masyarakat, Oakley (1991:249) membuat ukuran-ukuran yang terdiri dari: 1) Pertumbuhan Organisasional; 2) Perilaku Kelompok; dan 3) Kekuasaan Kelompok. Ketiga indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut: 1) Pertumbuhan Organisasional (Organisational Growth) Pertumbuhan organisasional merujuk pada pembentukan struktural organisasi (Oakley, 1991). Sebagai contoh adalah proses pemilihan panitia pembangunan. Di dalam prosesnya indikator ini terlihat dari kekuatan masyarakat untuk memilih anggota pengurus panitia pembangunan tersebut. 2) Perilaku Kelompok (Group Behaviour) Indikator ini terlihat dari peran masyarakat dan berkembangnya inisiatif kelompok dan rasa solidaritas kelompok (Oakley, 1991). Sebagai contohnya adalah ketika proses pembangunan mengalami kekurangan dalam pendanaan, masyarakat dengan sendirinya bersedia untuk menggalang dana tambahan dari uang mereka sendiri tanpa harus diminta. 3) Kekuasaan Kelompok (Group Self-reliance) Kekuasaan kelompok dapat dilihat dari seberapa yakin suatu kelompok dalam melakukan suatu tindakan dalam kegiatan pembangunan. Hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku di wilayahnya, sehingga masyarakat merasa yakin di dalam mengambil tindakan.

commit to user

13


3.

digilib.uns.ac.id

Tingkat Partisipasi Masyarakat Secara garis besar, perencanaan partisipatif mengandung makna adanya

keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, mulai dari melakukan analisis masalah mereka,, memikirkan bagaimana cara mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah apa yang ingin mereka atasi (Wibowo, 2010). Kemudian, menurut Arnstein (1969) partisipasi masyarakat memiliki tingkatan yang dipengaruhi oleh seberapa besar pengaruh masyarakat di dalam pengambilan keputusan. Setidaknya ada 8 level dari partisipasi masyarakat yaitu:

Gambar 2.1 Tangga Partisipasi Masyarakat Sumber: Arnstein, 1969 commit to user

14


digilib.uns.ac.id

Dari gambar 2.1 di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 8 tingkatan partisipasi masyarakat. Setiap tingkatan memiliki perbedaaan menurut kekuatan masyarakat dalam mempengeruhi hasil akhir keputusan. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, a.

Manipulation dan Therapy Tingkatan ini menggambarkan keadaan non-partisipatif dari masyarakat.

Pada tahap ini, pelibatan masyarakat hanya bertujuan untuk “mengobati” atau mendidik partisipan. Pada tahap manipulation, pelibatan masyarakat hanya sebatas daftar nama dan kehadiran mereka di dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi hasil keputusan. Sedangkan pada tahapan Theraphy, masyarakat diibaratkan sebagai sekumpulan pasien penderita penyakit tertentu dan perencana berperan untuk mengatasi penyakit tersebut. Namun, yang dilakukan oleh perencana hanyalah mengobati gejala yang tampak di permukaan saja, bukan apa yang sesungguhnya menjadi penyebab penyakitnya. b.

Informing dan Consultation Pada tahap ini, masyarakat memiliki kepentingan untuk mendengar

maupun didengarkan di dalam pengambilan keputusan. Namun, mereka tidak memiliki keyakinan bahwa pendapat mereka dapat mempengaruhi keputusan akhir karena keputusan akhir tetap berada di tangan penguasa. Oleh sebab itu kedua tahapan ini juga disebut sebagai tahap tokenism atau simbolisasi. c.

Placation Tahapan ini lebih tinggi daripada tokenisme. Pada tahap ini, masyarakat

dilibatkan untuk memberikan masukan-masukan terkait keputusan yang akan diambil, tetapi tetap saja, seperti pada tokenisme, masyarakat tidak memiliki cukup keyakinan bahwa masukan/saran mereka akan dipertimbangkan dalam keputusan akhir. Kekuatan partisipasi masyarakat pada level ini tergantung pada 1) Kualitas dari bimbingan teknis yang mereka dapatkan dalam menyusun program prioritas mereka, dan 2) Keseriusan mereka untuk menekankan program prioritas tersebut agar diterima. commit to user

15


d.

digilib.uns.ac.id

Partnership Pada tahap inilah arti sesungguhnya dari partisipasi masyarakat dapat

terlihat. Pada tahap ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk bernegosiasi dan melakukan tawar menawar terhadap keputusan akhir yang akan diambil dalam pembangunan. Namun, pada tahap ini, masyarakat memerlukan “sosok” yang dapat memberikan kekuatan bagi mereka, untuk dapat mewujudkan aspirasi mereka di dalam program pembangunan pemerintah. Sosok tersebut biasanya merupakan suatu organisasi/komite yang beranggotakan masyarakat terkait, yang diberikan kepercayaan penuh oleh masyarakat untuk dapat menyukseskan aspirasi mereka agar diakomodir oleh pemerintah. Di dalam pengalaman yang sudahsudah, masyarakat memperoleh hak ikut campur dalam kewenangan pemerintah dengan cara mengambilnya, bukan diberi oleh pemerintah. Jika cara tersebut berhasil, pemerintah akan memberikan sebagian kewenangan pada komite yang dibentuk tersebut untuk mengelola perencanaan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Meskipun pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk memutuskan keputusan akhir perencanaan, namun masyarakat yakin bahwa mereka memiliki kekuatan untuk dapat melakukan negosiasi-negosiasi yang akan tetap dipertimbangkan oleh pemerintah daerah. e.

Delegated Power dan Citizen Control Pada tahap ini, masyarakat memiliki kuasa penuh atas pengambilan

keputusan maupun kekuatan managerial. Tahapan ini juga diartikan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat telah mampu melakukan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan secara mandiri, sehingga pemerintah hanya berfungsi sebagai penyumbang dana pembangunan saja.

B. TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 1.

Perencanaan Pembangunan Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk

menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho & Rochimin Dahuri, 2004). Pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan tidak pernah berhenti commit to userdilakukan untuk mencapai suatu

16


digilib.uns.ac.id

peningkatan. Pembangunan dapat dibedakan menjadi 2 jenis pembangunan, yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik dapat diartikan sebagai pembangunan pada aspek-aspek fisik/riil, pembangunan fisik meliputi pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung kehidupan masyarakat seperti jalan, jembatan, gedung-gedung pelayanan,dll. Sedangkan pembangunan non fisik lebih diartikan sebagai peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui berbagai macam cara. Pembangunan non fisik ditempuh melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan perekonomian untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut Hariyono (2010: 25) perencanaan pembangunan kota adalah suatu upaya mengenali potensi kota, dan mengenali kota lain sebagai referensi untuk menentukan wajah kota, kemudian mengenali sumberdaya yang ada dan menggerakannya, dan diimplementasikan secara bertahap biasanya dengan prioritas tertentu, dengan tujuan dan nilai tertentu di masa depan untuk memperoleh perbaikan di bidang fisik, sosial dan ekonomi pada umumnya. Sedangkan

menurut

Lewis

(dalam

Sjafrizal,

2009)

perencanaan

pembangunan dalah suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia secar lebih produktif. Kemudian menurut Jhingan (dalan Sjafrizal, 2009), mendefinisikan bahwa perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula. 2.

Perencanaan Pembangunan Daerah Di dalam melaksanakan pembangunan daerah, pemerintah daerah

senantiasa melakukan kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan rutin setiap tahunnya. Adapun pengertian perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yangcommit lebih to baik bagi suatu komunitas masyarakat, user

17


pemerintah,

dan

digilib.uns.ac.id

lingkungannya

dalam

wilayah/daerah

tertentu,

dengan

memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumberdaya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tapi berpegang pada azas prioritas (Bratakusumah, 2004:7). Kegiatan perencanaan pembagunan daerah meliputi tahapan-tahapan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Musrenbang atau musyawarah rencana pembangunan adalah forum antarpelaku dalam

rangka

menyusun

rencana

pembangunan

nasional

dan

rancana

pembangunan daerah (Mendagri, 2008). Musrenbang dalam ranah pembangunan daerah dilakukan mulai dari level wilayah kelurahan, kecamatan hingga kota. Sedangkan menurut Affandi Anwar dalam Setia Hadi dan Bratakusumah (2004:8), perencanaan pembangunan wilayah adalah suatu proses atau tahapan pengarahan kegiatan pembangunan di suatu wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antara sumberdaya manusia dengan sumberdaya lain, termasuk sumberdaya alam dan lingkunagn melalui investasi.

3.

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Menurut Grigg (dalam Qoroni 2005), infrastruktur merujuk pada suatu

sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunanbangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Gambar 2.2 Hubungan antara sistem sosial, sistem ekonomi dan infrastruktur (Grigg, 1988) Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama sistem-sistem sosial dan commit to user ekonomi dalam kehidupan masyarakat, oleh sebab itu infrastruktur juga dapat

18


digilib.uns.ac.id

diartikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatanperalatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk mendukung berfungsinya sistem sosial dan ekonomi masyarakat, Grigg (dalam Qoroni, 2005). Kemudian menurut Kodoatie (2003), definisi teknik mengenai infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam suatu sistem, sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Dengan begitu keberadaan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat. Perencanaan

pembangunan

infrastruktur

merupakan

bagian

dari

perencanaan fisik. Sejak pertengahan tahun 1960, ruang lingkup perencanaan fisik mengalami perkembangan. Perencanaan fisik yang tidak lagi hanya berfokus pada tata guna lahan dan desain saja, tetapi juga mulai berkontribusi pada perencanaan ekonomi, sosial dan lingkungan secara terintegrasi, baik pada level lokal maupun pada level strategis. Para perencana fisik kemudian memperhatikan pula pada permasalahan

yang

lainnya

seperti:

kebijakan

permukiman;

pekerjaan;

transportasi dan berbagai komponen sistem perkotaan dan wilayah (Conyers & Hills, 1984: 55). Proses perencanaan pembangunan infrastruktur tidak bisa terlepas dari pendanaan yang disediakan untuk membiayai pembangunannya. Dengan begitu, diperlukan adanya perencanaan pengembangan modal, Stein (dalam Catanese, 1988: 321). Perencanaan pengembangan modal yang baik, setidaknya memiliki 7 kriteria di dalamnya antara lain: a.

Bahwa perencanaan pembangunan infrastruktur harus mempunyai kerangka kerja yang mencakup beberapa tahun, dan harus merupakan proses yang berkesinambungan.

b.

Partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan sasaran. Debgan melibatkan warga lebih awal dalam proses, bukan saja akan membantu penentuan urutan prioritas, tetapi juga akan memberi dukungan secara meluas dan menyebabkan rencana mencadi lebih absah, Stein (dalam Catanese, 1988: 322)

c.

Meninjau kaitan antara segi biaya dan kelembangaan

d.

Menilai kebutuhan-kebutuhan seluruh masyarakat. Hal tersebut diperlukan agar keputusan pembangunancommit yang diambil to user menjadi lebih efektif, misalkan

19


digilib.uns.ac.id

dengan mengetahui kondisi eksisting dari suatu prasarana, dapat ditentukan pula langkah apa yang harus dipilih, apakah penambahan, perbaikan atau pelestarian. e.

Analisis sistematis tentang proyek-proyek alternatif

f.

Konsistensi dengan rencana, kebijaksanaan dan anggaran yang lain di masyarakat. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Stein (dalam Catenesse 1988):

“…Sebab, bagaimanapun luhurnya sesuatu rencana,

rencana tersebut boleh dikatakan tidak ada harganya sebelum ada anggaran yang disetujui untuk mendukung pelaksanaannya”.

C.

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

DAERAH

DI

KOTA

SURAKARTA Kota Surakarta memiliki predikat sebagai kota pertama di Indonesia yang memberlakukan sistem perencanaan pembangunan secara partisipatif di wilayahnya. Terbukti pada tahun 2001, Kota Surakarta ternyata sudah lebih dahulu memberlakukan sistem perencanaan pembangunan daerah secara partisipatif, sebelum pada akhirnya sistem tersebut diatur dalam UU No.25 tahun 2004 menjadi sistem perencanaan pembangunan nasional (Bahari, 2005).

1. Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan Musyawarah Rencana Pembangunan atau biasa disebut Musrenbangkel, adalah forum perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan. “Musrenbangkel berkedudukan sebagai forum tahunan stakeholders di tingkat kelurahan dalam penyusunan dan penetapan rumusan kegiatan serta Daftar Skala Prioritas kegiatan pembangunan, yang hasilnya sebagai rujukan kegiatan pembangunan tahun berikutnya.”(Perwali Surakarta No.18-A tahun 2009) Proses Musrenbangkel di Kota Surakarta dimulai dengan adanya instruksi formal yang diberikan oleh Bappeda kepada seluruh kelurahan di kota Surakarta. Selanjutnya masing-masing kelurahan melakukan sosialisasi kepada ketua Rukun Warga (RW) untuk kemudian ketua RW melakukan sosialisasi kepada masingmasing ketua Rukun tetangga (RT) dan organisasi commit to user kemasyarakatan (ormas) serta

20


digilib.uns.ac.id

paguyuban yang ada di wilayahnya. Kemudian, masing-masing RT mengadakan musyawarah atau rembug bersama warga untuk menghasilkan usulan-usulan pembangunan yang akan dilaksanakan pada 1 tahun berikutnya, usulan-usulan program pembangunan ini kemudian disusun dalam “Form I”. Pada saat yang bersamaan, ormas-ormas dan paguyuban-paguyuban setempat juga membuat usulan-usulan sesuai dengan kebutuhan mereka yang kemudian disusun dalam “Form III”. Selanjutnya usulan-usulan yang telah disusun dalam Form I dan Form III dikumpulkan kepada ketua RW. Usulan-usulan yang terdapat didalam Form I dan Form III kemudian dirangkum oleh ketua RW dalam suatu dokumen yang disebut “Form II”. Form II ini-lah yang merupakan bahan utama penyusunan program pembangunan di lingkungan kelurahan. Tahap selanjutnya adalah tahap Pra musrenbangkel. Pada tahap ini dibentuk panitia yang beranggotakan masyarakat. Panitia ini bertugas untuk mempersiapkan forum musrenbangkel serta mendukung keberhasilan proses musrenbangkel. Pada tahap ini juga dipersiapkan materi yang akan dibahas di dalam musrenbangkel. Materi ini berisi gabungan dari keseluruhan usulan pembangunan yang diajukan oleh masyarakat dengan berbagai sumber pendanaannya.

Setelah

seluruh

persiapan

matang,

musrenbangkel-pun

dilaksanakan selambat-lambatnya pada awal bulan Februari (Perwali Surakarta No.18-A tahun 2009). Pada forum musrenbangkel inilah seluruh perwakilan RT, RW, organisasi kemasyarakatan dan paguyuban bertemu secara langsung untuk bersama-sama menentukan program pembangunan apa saja yang menjadi program prioritas dalam pembangunan kelurahan pada tahun yang akan datang.

commit to user

21

Gambar 2.3 Alur Form Usulan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Surakarta Sumber: Bappeda Kota Surakarta

22


digilib.uns.ac.id

D. DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN (DPK) Pembangunan kelurahan dibiayai dari berbagai sumber. Sumber-sumber pembiayaan tersebut antara lain: APBD Kota Surakarta; Swadaya Masyarakat; PNPM dan Swasta. Namun, di Kota Surakarta, masyarakat kelurahan lebih mengandalkan sumber dana dari pemerintah kota, yaitu APBD. Pembiayaan pembangunan kelurahan yang bersumber dari APBD, dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan pengelolanya: 1) Dana operasional SKPD dana ini digunakan untuk membiayai pembangunanpembangunan yang dikelola langsung oleh SKPD Kota Surakarta seperti: PU, BLH, Bapermas dll. 2) Dana Pembangunan Kelurahan (DPK), dana ini digunakan untuk membiayai pembangunan-pembangunan

yang

dikelola

oleh

masyarakat

dengan

pengawasan dari pemerintah Kota Surakarta. DPK ini juga digunakan untuk memacu swadaya masyarakat. Oleh karena itu, di dalam pelaksanaannya, DPK selalu didampingi oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat sendiri. “Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) adalah adalah bantuan keuangan Pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta ditujukan kepada masyarakat melalui SKPD Kelurahan untuk digunakan membiayai kegiatan pembangunan kelurahan, sesuai prioritas yang ditetapkan dalam Musrenbangkel tahun sebelumnya, meliputi Biaya Pelaksanaan Kegiatan dan Biaya Operasional Kegiatan.”. (Perwali Surakarta No.18-A tahun 2009). E. KESIMPULAN TINJAUAN TEORI 1.

Definisi Konseptual Keseluruhan tinjauan teori yang telah dijabarkan sebelumnya merupakan

landasan dalam mencapai sasaran penelitian yang dilakukan. Tinjauan teori juga berfungsi untuk membangun kerangka teoritik dalam penelitian ini. Selanjutnya, Penulis membuat suatu kesimpulan mengenai tinjauan teori yang digunakan di dalam penelitiannya sebagai berikut: a.

Partisipasi masyarakat Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat di

dalam suatu kegiatan atau program pembangunan secara sukarela, tanpa mengorbankan kepentingan pribadinya. Partisipasi masyarakat dapat terjadi commit to user

23


digilib.uns.ac.id

apabila terdapat pendistribusian kekuasaan dari pemerintah kepada masyarakat. Masyarakat dapat berpartisipasi melalui berbagai macam cara. b.

Tingkat partisipasi masyarakat Tingkat partisipasi masyarakat menggambarkan sejauh mana masyarakat

telah berpartisipasi di dalam suatu kegiatan atau program pembangunan. Masyarakat dapat dikatakan telah berpartisipasi apabila telah memenuhi suatu kriteria tertentu. c.

Perencanaan pembangunan daerah Perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan perencanaan

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk dapat mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. d.

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perencanaan Pembangunan infrastruktur adalah bagian dari perencanaan

fisik. Namun, perencanaan pembangunan infrastruktur lebih berorientasi kepada tujuan dan sasaran. Perencanaan pembangunan infrastruktur tidak dapat terlepas dari pembiayaan.

2.

Variabel Penelitian Variabel adalah gejala yang bervariasi, yang menjadi objek penelitian

(Arikunto, 2006). Di dalam penelitian ini, yang menjadi variabel penelitian adalah 1) Realisasi Usulan Masyarakat, 2) Partisipasi Masyarakat dan 3) Kriteria Usulan

3.

Definisi Operasional Definisi operasional adalah suatu definisi yang didasarkan pada

karakteristik yang dapat diobservasi. Penegasan batasan atau pengertian yang operasional ini bertujuan untuk menghindari salah tafsir dan menuntun peneliti menangani rangkaian proses penelitian secara konsisten, Wirartha (dalam Sekaringtyas, 2010). Definisi operasional dari variabel-variabel dalam penelitian ini adalah:

commit to user

24

perpustakaan.uns.ac.id a.

digilib.uns.ac.id

Realisasi Usulan Masyarakat Adalah perbandingan antara jumlah program pembangunan infrastruktur

lingkungan yang diusulkan oleh masyarakat di dalam musrenbangkel, dengan jumlah program yang diakomodasi oleh pemerintah Kota Surakarta dalam pembangunan infrastruktur pada tahun berikutnya. b.

Tingkat Partisipasi Masyarakat Adalah tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat di dalam perencanaan

pembangunan infrastruktur (musrenbangkel) yang diukur berdasarkan kriteria “Tangga Partisipasi Arnstein”. c.

Bentuk Partisipasi masyarakat, Adalah bentuk-bentuk kontribusi masyarakat di dalam mendukung

keberhasilan kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur (musrenbangkel) di lingkungan tempat tinggalnya. d.

Kriteria Usulan Adalah ketentuan-ketentuan usulan yang diperhatikan untuk kemudian

digunakan untuk menyeleksi usulan masyarakat dalam musrenbangkel yang dijadikan prioritas. Adapun karena variabel-variabel tersebut di atas harus dijabarkan secara lebih rinci agar lebih mudah diaplikasikan di dalam penelitian ini, maka variabelvariabel tersebut kemudian dirinci menjadi indikator-indikator penelitian. Indikator-indikator penelitian tersebut dijelaskan secara lebih lanjut sebagai berikut.

commit to user

25


digilib.uns.ac.id Tabel 2.1 Definisi Operasional Indikator Penelitian

No 1

Variabel Realisasi Usulan

2

Tingkat Partisipasi 1. Masyarakat

3

Indikator Jumlah realisasi usulan masyarakat

Sumber usulan program pembangunan 2. Pengetahuan masyarakat tentang program pembangunan 3. Akses masyarakat terhadap keputusan akhir rencana pembangunan 4. Keyakinan masyarakat akan direalisasikannya usulan program 5. Aktor yang berperan apabila terjadi perubahan usulan program 6. Kesediaan masyarakat untuk berkontribusi dalam pelaksanaan program pembangunan Bentuk Partisipasi 1. Indikator Ekonomis Masyarakat (Econimic Indikator)

2. Indikator Organisasional (Organisational Indicator)

commit to user

Definisi Operasional Persentase jumlah realisasi usulan dibandingkan jumlah usulan masyarakat Cukup Operasional

1. Apabila program pembangunan menggunakan sumberdaya baik material maupun non material dari potensi yang ada di wilayahnya sendiri 2. Apabila terdapat lembaga/panitia yang beranggotakan masyarakat, yang bertugas membantu masyarakat dalam mengelola program pembangunan

26

perpustakaan.uns.ac.id No

4

Variabel

digilib.uns.ac.id Indikator 3. Indikator Partisipasi dalam Aktivitas proyek (Participation in Project Activities)

Definisi Operasional 3. Antusiasme masyarakat dalam menghadiri forum kegiatan musrenbangkel

4. Indikator Momentum Pembangunan (Development Momentum)

4. Apabila pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh masyarakat dan ada kerjasama dengan lembaga lain

5. Indikator Pertumbuhan Organisasional (Organisational Growth)

5. Apabila panitia pembangunan dipilih langsung oleh masyarakat

6. Indikator Perilaku Kelompok (Group Behaviour)

6. Apabila jika di dalam pelaksanaan program terjadi kekurangan dana, masyarakat bersedia menutup kekurangan tersebut secara sukarela

7. Indikator Kekuasaan Kelompok Group Self-reliance

7. Apabila masyarakat mengetahui mengenai kebijakan pemerintah yang berlaku dalam pelaksanaan musrenbangkel.

Kriteria atau Kualitas 1. Usulan 2.

3. 4. 5.


Adanya jadwal pelaksanaan program Pengetahuan masyarakat tentang anggaran dana Pertimbangan urgensi program Adanya Rencana alternatif Program sesuai dengan kebutuhan masyarakat commit to user

Cukup Operasional

27

perpustakaan.uns.ac.id 4.

digilib.uns.ac.id

Kerangka Pikir Penelitian Paradigma Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan

Masyarakat sebagai subjek perencanaan

Pemerintah sebagai fasilitator

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan

Sebagai penyedia dana, monitoring dan evaluasi

Usulan program pembangunan infrastruktur lingkungan

Program pembangunan infrastruktur yang terealisasi

Partisipasi masyarakat berperan dalam menentukan perencanaan pembangunan infrastruktur lingkungan

Gambar 2.4 Kerangka Pikir Sumber: Analisis Penulis

commit to user

28


digilib.uns.ac.id Daftar Pustaka

Conyers, Diana and Peter Hills ,1984. An Itroduction to Development Planning in the Third World. Ed. John Willey & Sons Catanese, Anthony J & James C. Snyder, 1996, Perencanaan Kota Edisi Kedua. PT. Erlangga. Jakarta Oakley, Peter. 1991. Project with People. International Labour Organisation Office. Geneva Histiraludin, Muhammad, IPGI Solo. 2004. Bergumul Bersama Masyarakat. Surakarta Arikunto, Suharsimi, Prof, Dr. 2006. Prosedur Penelitian. PT Rineka Cipta. Jakarta Bryson, John M and Robert C. Einswelier. 1988. Strategic Planning. American Planning Association. USA Budihardjo, Eko. 2009. Penataan Ruang & Pembangunan Perkotaan. PT Alumni. Bandung Sjafrizal, Prof, Dr. 2009. Teknik praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Baduose Media. Indonesia Hariyono, Paulus, Drs, MT. 2010. Perencanaan Pembanguan Kota dan Perubahan Paradigma. Pustaka Pelajar. Yogyakarta Solihin, Dadang, Drs, H, MA, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.. Bahan Presentasi Bappenas 13 Maret 2009 Slamet, Yulius. 2000. Metode Penelitian Sosial. UNS Press. Surakarta Qoroni, Akhmad U. 2005. Efektivitas Musrenbang dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.. Tesis S-2. Universitas Diponegoro Sekaringtyas, Pembayun. 2010. Organisasi Keruangan Industri Budaya di Kota Surakarta. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Laode. http://shvoong................ Arnstein, Sherry ,R. 1969. A Ladder of Citizen Participation. pp 216-224. http: /litgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation// Wibowo, Arif. http:// staff.blog.ui.ac.id/arif51/2010/05/03/perencanaanpartisipatif// diakses tanggal 3 Mei 2010 commit to user

29


digilib.uns.ac.id

Republik Indonesia, Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional http: konsorsiumsolo.multiply.com “jurnal musrenbangkel’ diakses tanggal 20 April 2011 jam 20.00 WIB Slamet, Yulius. 2000. Metode Penelitian Sosial. UNS Press. Surakarta

commit to user

30


digilib.uns.ac.id

BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. METODE PENELITIAN Berdasarkan pendekatan teorinya, penelitian ini bersifat deduktif. Disebut penelitian deduktif karena penelitian ini menggunakan pendekatan teori di awal penelitian. Penelitian ini menggunakan teori tentang partisipasi masyarakat sebagai landasan dari penelitiannya. Penelitian ini menggunakan teori tersebut sebagai dasar dari dibentuknya indikator penelitian, sehingga pembahasan selanjutnya sangat terkait dengan teori yang digunakan. Sedangkan

berdasarkan

metode

pembahasannya,

penelitian

ini

menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan kondisi partisipasi masyarakat di Kota Surakarta yang meliputi bentuk partisipasi dan tingkat partisipasi masyarakat di dalam kegiatan musrenbangkel. Fenomena yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan terkait bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dijabarkan secara mendalam kemudian dibahas berdasarkan teori yang digunakan di awal untuk menjawab tujuan dan sasaran penelitian. Tujuan dan sasaran yang telah terjawab menjadi suatu keluaran yang merupakan sintesis dari penelitian untuk menghasilkan kesimpulan akhir penelitian. Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk memperkuat hasil analisis deskriptif. Metode analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui keberadaan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap realisasi usulan.

commit to user

29


digilib.uns.ac.id

B. KEBUTUHAN DATA Tabel berikut ini merupakan tabel yang berisi kebutuhan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini: Tabel 3.1 Kebutuhan Data Penelitian No

Variabel Penelitian

Indikator

Kebutuhan Data

1

Realisasi Usulan

1. Jumlah program pembangunan daerah di bidang infrastruktur yang diajukan oleh masyarakat di dalam musrenbangkel

Dokumen hasil musrenbang-kel di bidang infrastruktur

Jenis Data P S V

2. Jumlah program pembangunan daerah di bidang infrastruktur yang direalisasikan oleh pemerintah Kota Surakarta

2

3

Tingkat 1. Partisipasi Masyarakat 2.

Sumber usulan program Informasi pembangunan tentang Pengetahuan partisipasi masyarakat tentang mereka dalam program pembangunan perencanaan 3. Akses masyarakat pembangunan terhadap keputusan daerah akhir rencana pembangunan 4. Keyakinan masyarakat akan direalisasikannya usulan program 5. Aktor yang berperan apabila terjadi perubahan usulan program 6. Kesediaan masyarakat untuk berkontribusi dalam pelaksanaan program pembangunan Bentuk 1. Keuntungan material Informasi committentang to user Partisipasi yang diperoleh Masyarakat masyarakat dari partisipasi program yang mereka dalam

Sifat Data

Sumber data

Kuantitatif

Kantor Kelurahan di Kota Surakarta

Kuantitatif

Kantor kelurahan di Kota Surakarta Masyarakat Kota Surakarta

V

Kualitatif

V

Kualitatif

30

Masyarakat Kota Surakarta


No

4

Variabel Penelitian

Kriteria atau Kualitas Usulan

digilib.uns.ac.id

Indikator

Kebutuhan Data

dilaksanakan 2. Pengetahuan masyarakat mengenai organisasi pengelola program 3. Tingkat kehadiran masyarakat dalam forum kegiatan musrenbangkel 4. Adanya kegiatan pembinaan tentang pembangunan infrastruktur 5. Adanya pemilihan panitia pembangunan secara langsung 6. Kerelaan masyarakat dalam membantu terwujudnya program 7. Pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah yang berlaku

perencanaan pembangunan daerah

1. 2.

3. 4. 5.

Adanya jadwal pelaksanaan program Pengetahuan masyarakat tentang anggaran dana Pertimbangan urgensi program Adanya Rencana alternatif Program sesuai kebutuhan masyarakat

Informasi mengenai indikator kriteria usulan yang baik di lapangan

Jenis Data P S

Sifat Data

Sumber data

V

Kualitatif

Masyarakat Kota Surakarta

Sumber: Analisis Penulis

commit to user

31


digilib.uns.ac.id

C. SUMBER DATA 1.

Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari

narasumbernya. Pada Penelitian ini, data primer digunakan sebagai data utama untuk menyusun kesimpulan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: a.

Bentuk partisipasi masyarakat Kota Surakarta dalam proses perencanaan pembangunan daerah (musrenbangkel).

b.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah (musrenbangkel).

2.

Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen dokumen

yang disusun oleh instansi yang terkait dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Surakarta. Dalam Penelitian ini, data sekunder digunakan untuk menelusuri keberadaan narasumber dan meningkatkan validitas data. Data sekunder yang digunakan dalam Penelitian ini antara lain: a.

Dokumen hasil musrenbangkel tahun 2011

b.

Dokumen proposal pengajuan DPK tahun 2012

D. TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL 1.

Penentuan Narasumber Keberadaan narasumber dalam Penelitian ini sangat penting karena

merupakan

sumber utama dari data primer yang akan digunakan di dalam

penyusunan kesimpulan. Menurut Fradley (dalam Bungin, 2003: 54) setidaktidaknya, ada 5 macam kriteria yang harus dipenuhi dalam pemilihan narasumber/informan, yaitu: a.

Informan telah cukup lama terlibat dengan hal yang dijadikan oleh fokus Penelitian,

b.

Informan masih terlibat kegiatan dan berkecimpung dalam hal yang diangkat sebagai fokus Penelitian,

commit to user

32

perpustakaan.uns.ac.id c.

digilib.uns.ac.id

Informan cukup banyak memiliki waktu untuk dapat digali informasinya secara wawancara sehingga tidak ada desakan maupun paksaan karena keterbatasan waktu yang ada,

d.

Informan tidak dalam sebuah “settingan” sehingga informasi tidak dibuatbuat dan jujur apa adanya, dan

e.

Kriteria yang terakhir adalah informan yang ada masih kurang mengerti tentang sebuah Penelitian, sehingga Penulis perlu memperbanyak tindakan mencari informasi sampai informan mengerti apa tujuan dari Penelitian ini sehingga hasil yang diharapkan informan dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan pembicaraan antara informan dan peneliti.

Dari kriteria diatas, maka diputuskan bahwa informan yang menjadi narasumber di dalam penelitian ini adalah Peserta Musrenbangkel di Kota Surakarta

2.

Pengambilan Sampel Penentuan sampel digunakan untuk mempermudah langkah penelitian

sehingga penelitian menjadi lebih efektif dan efisien, baik dari segi waktu, biaya dan tenaga tanpa mengabaikan esensi dari penelitian. Di dalam penelitian ini, pengambilan sampel terdiri dari beberapa tahap. Pengambilan sampel juga dilakukan dengan menggunakan beberapa metode pengambilan sampel. Untuk mendukung analisis terhadap data yang diperoleh, maka penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability sampling, yang artinya tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berdasarkan pembagian wilayah (area sampling) dalam mengambil sampel dari populasi, sehingga sampel yang diambil berupa wilayah. Kemudian untuk menentukan wilayah mana saja yang dijadikan sampel digunakan metode pengambilan sampel kritis (critical sampling). Critical sampling merupakan metode pengambilan sampel yang didasarkan pada perbedaan case yang dianggap kritis (Slamet, 2000). Dalam penelitian ini case yang dipertimbangkan adalah karakter khusus yang dimiliki oleh kelurahan-kelurahan di Kota Surakarta dalam konteks penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah (musrenbangkel). Karakter khusus tersebut didapat berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, yaitu commit to user

33


digilib.uns.ac.id

kelurahan dengan besaran dana DPK terbesar dan kelurahan dengan besaran DPK terkecil di setiap kecamatan di Kota Surakarta.

Kota Surakarta 5 kecamatan (51 kelurahan)

Kelurahan-kelurahan dengan case ekstrim di setiap kecamatan

Perwakilan kelurahan dengan case perolehan DPK tertinggi: 1. 2. 3. 4. 5.

Pajang Tipes Semanggi Mojosongo Kadipiro

Perwakilan kelurahan dengan case perolehan DPK terrendah: 1. 2. 3. 4. 5.

Laweyan Jayengan Kauman Kepatihan Kulon Kestalan

Gambar 3.1 Alur Pengambilan Sampel Menggunakan Metode Critical Sampling Sumber: Analisis Peneliti, 2012

commit to user

34


digilib.uns.ac.id

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA Di dalam melaksanakan kegiatan pemgumpulan data, digunakan beberapa metode sebagai berikut: 1.

Studi Dokumen Studi dokumen dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi

data-data awal yang dijadikan sebagai awal mula dari pengumpulan data. Kegiatan studi dokumen dilakukan terhadap data instansional, dalam hal ini yaitu data mengenai hasil musrenbangkel dan realisasinya di lapangan. 2.

Wawancara Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah

wawancara bertahap. Di dalam metode ini, peneliti tidak harus terlibat di dalam kehidupan sosial informan. Kehadiran peneliti dalam melakukan wawancara untuk mempelajari objek Penelitian dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terbuka (Bungin, 2007). Dalam metode ini, dilakukan wawancara secara bebas dan mendalam, namun kebebasan dalam hal ini tetap terkait dengan pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada informan.

F. METODE ANALISIS Kegiatan analisis terhadap data yang diperoleh di dalam penelitian ini dilakukan secara berurutan. Proses analisis data terdiri dari 2 tahap yaitu, analisis tingkat partisipasi masyarakat dan analisis peran partisipasi masyarakat di dalam perencanaan pembangunan daerah. 1.

Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Analisis terhadap partisipasi masyarakat Kota Surakarta dilakukan dengan

menggunakan metode kualitatif. Dalam hal ini, digunakan indikator tingkat partisipasi masyarakat yaitu “Tangga Partisipasi Arnstein”. Hasil wawancara terhadap responden dimasukkan ke dalam kategori-kategori tingkat partisipasi masyarakat sehingga diperoleh gambaran mengenai seberapa jauh masyarakat telah berpartisipasi di dalam perencanaan pembangunan daerah saat ini. Adapun kriteria penilaian tingkat partisipasi masyarakat Kota Surakarta dalam perencanaan pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut:

commit to user

35


digilib.uns.ac.id

Manipulation dan Therapy

:apabila masyarakat sama sekali tidak mengetahui pembangunan apa yang terjadi di lingkungannya Informing dan Consultation : apabila masyarakat tahu pembangunan yang terjadi di lingkungannya, diberi kesempatan untuk mengajukan saran atau kritik, namun tidak memiliki akses tawar menawar terhadap keputusan akhir Placation : apabila masyarakat tahu pembangunan yang terjadi di lingkungannya, diberi kesempatan untuk mengajukan saran atau kritik, namun masyarakat belum cukup yakin bahwa saran dan kritik tersebut dipertimbangkan dalam keputusan akhir. Partnership : apabila masyarakat tahu pembangunan yang terjadi di lingkungannya, diberi kesempatan untuk mengajukan saran atau kritik dan masyarakat sudah cukup yakin bahwa saran dan kritik tersebut dipertimbangkan dalam keputusan akhir. Delegated Power : apabila masyarakat tahu pembangunan yang terjadi di lingkungannya, diberi kesempatan untuk mengajukan saran atau kritik dan masyarakat sudah yakin bahwa saran dan kritik tersebut dipertimbangkan, memiliki kuasa penuh atas pengelolaan dana, namun akses terhadap dana masih dikuasai oleh pemerintah Citizen control : apabila apabila masyarakat tahu pembangunan yang terjadi di lingkungannya, diberi kesempatan untuk mengajukan saran atau kritik dan masyarakat sudah yakin bahwa saran dan kritik tersebut dipertimbangkan, memiliki kuasa penuh atas pengelolaan dana, dan akses terhadap dana sepenuhnya berasal dari masyarakat. 2.

Analisis

Peran

Partisipasi

Masyarakat

dalam

Perencanaan

Pembangunan Infrastruktur Lingkungan a.

Analisis Hubungan Partisipasi Masyarakat terhadap Realisasi Usulan Pada tahap ini, analisis yang dilakukan bertujuan untuk memberikan

gambaran tentang bagaimana keterkaitan antara partisipasi masyarakat terhadap jumlah program usulan masyarakat yang diakomodir oleh pemerintah. Analisis mengenai keterkaitan partisipasi masyarakat dengan jumlah program usulan masyarakat yang direalisasikan dalam pembangunan infrastruktur lingkungan ini commit to user

36


digilib.uns.ac.id

menggunakan paradigma analisis jalur. Paradigma jalur adalah paradigma analisis terhadap variabel-variabel penelitian yang diduga memiliki hubungan satu sama lain, sedangkan di antara kedua variabel tersebut terdapat variabel lain yang mungkin menjadi salah satu jalan untuk menghubungkan variabel pertama dengan variabel kedua (Sugiyono, 2009). Sedangkan metode yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidak-nya keterkaitan antara partisipasi masyarakat dengan jumlah usulan masyarakat yang direalisasikan dalam pembangunan, digunakan metode analisis kuantitatif

distribusi frekuensi dan analisis deskriptif untuk

menjabarkan hasil penghitungannya. v1

v3

v2

Gambar 3.2 Paradigma Jalur

G. METODE SINTESIS Penarikan kesimpulan di dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil dari analisis terhadap data yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini, sintesis terdiri dari 2 bagian. Bagian sintesis pertama adalah menjelaskan mengenai seberapa jauh masyarakat Kota Surakarta telah berpartisipasi di dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Pada sintesis ini, dapat diketahui apakah sebenarnya masyarakat telah berpartisipasi aktif atau belum. Bagian sintesis ke-2 adalah menjelaskan mengenai hasil analisis hubungan antara kualitas usulan dan bentuk partisipasi masyarakat dengan kuantitas usulan yang terealisasi dalam pembangunan infrastruktur

commit to user

37


digilib.uns.ac.id

BAB IV HASIL PENELITIAN A. PARTISIPASI

MASYARAKAT

KOTA

SURAKARTA

DALAM

MUSRENBANGKEL 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Surakarta Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai tingkat partisipasi masyarakat Kota Surakarta dalam kegiatan musrenbangkel. Tingkat partisipasi masyarakat dilihat berdasarkan indikator-indikator penelitian dari Teori Partisipasi Arnstein (1969) yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Adapun pada masyarakat Kota Surakarta, berdasarkan hasil penelitian, kondisinya adalah sebagai berikut. Kegiatan musrenbangkel pada dasarnya adalah kegiatan perencanaan pembangunan daerah tingkat kelurahan yang diadakan setiap tahunnya untuk melakukan perencanaan pembangunan di segala bidang, dalam hal ini khususnya bidang infrastruktur. Dalam kegiatan musrenbangkel, masyarakat dituntut untuk dapat membaca kondisi lingkungan tempat tinggalnya masing-masing, keberadaan permasalahan lingkungan terkait kondisi infrastruktur lingkungan menjadi bahan utama di dalam membuat usulan perencanaan. Di Kota Surakarta sendiri, mekanisme pengajuan usulan dimulai dari satuan kelompok masyarakat yang paling rendah yaitu tingkat RT. Dalam hal ini, ketua RT berperan di dalam menghimpun usulan-usulan warga di tingkat RT mengenai program pembangunan apa saja yang dibutuhkan. Kemudian, usulan-usulan tersebut dicatat dalam suatu dokumen yaitu form 1. Selanjutnya form 1 dari setiap RT dibawa ke musyawarah lingkungan di tingkat RW untuk dirangkum dan dipilah berdasarkan bidang pembangunannya, usulan pembangunan infrastruktur lingkungan masuk ke dalam kelompok program infrastruktur. Selanjutnya, ketua RW memilih perwakilan masyarakat di tingkat RW yang nantinya mewakili masyarakat untuk mengikuti musyawarah di tingkat kelurahan, yaitu musrenbangkel. Delegasi yang mewakili masyarakat

ini

sudah

diseleksi

menurut

bidang-bidang

pembahasan

musrenbangkel yang tersedia, atau disebut sebagai sidang komisi. Berdasarkan hasil penelitian, kondisi seperti ini ditemukan di seluruh kelurahan yang ada di commit totingkat user partisipasi yang pertama yaitu Kota Surakarta, sehingga untuk indikator

38


digilib.uns.ac.id

(Sumber Usulan mengenai Program Pembangunan) dapat diketahui bahwa kondisinya sama, yaitu masyarakat yang memiliki kewenangan dalam membuat usulan-usulan program pembangunan. Dengan peran masyarakat sebagai satusatunya sumber usulan program pembangunan, dapat diketahui pula bahwa indikator tingkat pasrtisipasi ke-2 (Pengetahuan Masyarakat mengenai Program Pembangunan) memiliki kondisi yang juga sama di Kota Surakarta, yaitu masyarakat

benar-benar

mengetahui

program

pembangunan

yang

akan

dilaksanakan di lingkungannya. Selanjutnya, pada saat pelaksanaan musrenbangkel, masyarakat yang tergabung di dalam sidang komisi melakukan musyawarah mengenai programprogram apa saja yang akan menjadi prioritas dalam pembangunan pada tahun yang akan datang. Indikator ke-3 yaitu “Akses masyarakat terhadap keputusan akhir program prioritas” dalam hal ini, ditemukan beberapa kondisi yang berbeda pada kelurahan-kelurahan di Kota Surakarta. Kondisi yang pertama adalah dimana keputusan sidang komisi adalah keputusan yang mutlak, sehingga peserta musrenbangkel di luar sidang komisi hanya dapat menerima apapun keputusan sidang komisi. Kondisi yang ke-2 adalah dimana peserta musrenbangkel lain di luar sidang komisi diberi kesempatan untuk dapat mengajukan pertimbangan terhadap hasil keputusan sidang komisi, namun pada akhirnya pertimbangan tersebut tetap tidak dapat mempengaruhi hasil keputusan sidang komisi. Kemudian kondisi yang ke-3 adalah dimana peserta musrenbangkel lain di luar sidang komisi diberi kesempatan untuk dapat mengajukan pertimbangan terhadap hasil keputusan sidang komisi, untuk kemudian pertimbangan tersebut dibahas kembali bersama-sama sehingga hasil keputusan yang diperoleh merupakan keputusan bersama-sama seluruh peserta musrenbangkel. Setelah didapatkan keputusan akhir yaitu program-program yang menjadi prioritas dalam pembangunan, program-program prioritas tersebut disusun dalam form IV. Dengan kata lain, form IV ini-lah hasil musrenbangkel yang nantinya akan direalisasikan dalam pembangunan pada tahun berikutnya. Indikator ke-4 (kepastian program usulan akan direalisasikan) ditemukan memiliki kondisi yang tidak sama di kelurahan-kelurahan di Kota Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian, di dalam pelaksanaannya, program-program hasil musrenbangkel ini commit to user

39


digilib.uns.ac.id

masih berpotensi untuk mengalami perubahan. Pada kondisi yang seharusnya (berdasarkan Perwali Kota Surakarta No. 27 A tahun 2010) , perubahan yang terjadi seharusnya hanya dapat disebabkan oleh keperluan yang mendesak, seperti bencana alam. Namun, pada kenyataannya ada pula program prioritas yang diubah karena selain keperluan mendesak (sengaja diubah). Kemudian indikator tingkat partisipasi ke-5 (Aktor yang berperan apabila terjadi perubahan dalam usulan) ditemukan memiliki kondisi yang cukup seragam di setiap kelurahan di Kota Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian, aktor yang berperan jika terjadi perubahan terhadap hasil musrenbangkel terdiri dari perwakilan masyarakat, Kepala Kelurahan setempat, LPMK dan panitia pembangunan kelurahan (PPK). Selanjutnya mengenai akses terhadap sumber dana yang ada (indikator ke4), masyarakat Kota Surakarta dalam masih memiliki keterbatasan dalam menentukan besarnya dana. Hal tersebut terjadi karena dana yang digunakan adalah Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) yang berasal dari APBD Kota Surakarta, sehingga besaran dana yang diperoleh ditentukan oleh Pemkot Surakarta.

2. Kualitas Usulan Masyarakat Kota Surakarta dalam Musrenbangkel Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kualitas usulan masyarakat Kota Surakarta dalam kegiatan musrenbangkel. Kualitas usulan masyarakat dilihat berdasarkan indikator-indikator penelitian dari Teori Stein (dalam Catanese 1988) yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Adapun pada masyarakat Kota Surakarta, berdasarkan hasil penelitian, kondisinya adalah sebagai berikut. Usulan masyarakat di dalam musrenbangkel tidak serta merta langsung menjadi usulan yang baik. Adapun agar menjadi usulan yang baik, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria pertama adalah “adanya jadwal pelaksanaan program pembangunan”. Kriteria yang pertama ini menunjukkan bahwa aga dapat dilaksanakan dengan baik, usulan masyarakat harus disertai dengan adanya jadwal pelaksanaan, sehingga waktu pelaksanaan program dapat berlangsung sesuai batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 50% kelurahan di commit Kota Surakarta mengaku memiliki jadwal to user

40


digilib.uns.ac.id

pelaksanaan program dan sebanyak 50% kelurahan sisanya mengaku tidak menggunakan jadwal di dalam pelaksanaan programnya. “… dalam pelaksanaan pembangunan, tidak ada jadwal pelaksanaan pengerjaannya, tapi pengerjaan program ada batas waktu maksimalnya, yaitu sekitar pertengahan bulan Desember karena LPJ harus sudah selesai pada akhir Desember..” (Joko Mumpuni, Ketua LPMK Mojosongo, 2012) Kemudian indikator kualitas usulan yang ke-2 (masyarakat tahu ketersediaan dana) menggambarkan bahwa di dalam mengajukan usulan, masyarakat harus mempertimbangkan potensi dana yang ada, setidaknya dana utama didapatkan dari pemkot Surakarta yang berupa DPK. Sehingga dalam hal ini, masyarakat harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai besaran DPK yang akan diperolehnya. Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 50% kelurahan di Kota Surakarta mengaku memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kisaran DPK yang ada, sedangkan sisanya 50% kelurahan tidak mengetahui kisaran DPK yang ada. “… biasanya masyarakat sudah mengetahui kisaran DPK yang akan turun berdasarkan pengalaman-pengalaman dari tahun sebelumnya, paling jika ada kenaikan atau penurunan ya tidak terlalu besar…” (Hasto Darwanto, PPK Kepatihan Kulon, 2012) Indikator ke-3 yaitu mengenai pertimbangan urgensi suatu program, berdasarkan hasil penelitian, diketahui seluruh kelurahan di Kota Surakarta telah mempertimbangkan urgensi suatu usulan untuk menyusun daftar skala prioritas program pembangunan. Program yang dijadikan prioritas adalah program yang memiliki manfaat luas, mendesak untuk segera dikerjakan dan tidak merusak lingkungan. Kemudian indikator ke-4 yaitu mengenai adanya rencana alternatif. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh kelurahan di Kota Surakarta tidak membuat rencana alternatif. Namun biasanya apabila terjadi suatu kendala dalam pelasanaan program, maka akan dimusyawarahkan oleh perwakilan warga, ketua RW, Lurah dan LPMK untuk dicari solusinya bersama-sama. commit to user

41


digilib.uns.ac.id

Indikator ke-5 adalah bahwa usulan yang dijadikan program prioritas harus memperhatikan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh kelurahan di Kota Surakarta mengaku bahwa program yang menjadi prioritas pembangunan adalah murni dari usulan masyarakat, sehingga program tersebut jelas merupakan kebutuhan masyarakat.

3. Bentuk Partisipasi Masyarakat Kota Surakarta dalam Mendukung Keberhasilan Musrenbangkel Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai bentuk partisipasi masyarakat Kota Surakarta dalam mendukung keberhasilan musrenbangkel. Kualitas usulan masyarakat dilihat berdasarkan indikator-indikator penelitian dari Teori Partisipasi Oakley (1991) yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Adapun pada masyarakat Kota Surakarta, berdasarkan hasil penelitian, kondisinya adalah sebagai berikut. Indikator pertama adalah indikator ekonomis yang menunjukkan adanya keuntungan material yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun oleh program pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 90% kelurahan di kota Surakarta mengakui bahwa program pembangunan infrastruktur banyak dibantu oleh swadaya masyarakat, khususnya dalam penyediaan tenaga (tukang). Dengan sumbangan berupa tenaga sukarela, program pembangunan dapat lebih menghemat biaya. Kemudian indikator ke-2 yaitu indikator organisaional yang menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan mengenai organisasi pengelola program pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh kelurahan di Kota Surakarta mengakui bahwa masyarakatnya tahu mengenai organisasi yang mengelola program pembangunan di lingkungannya. Organisasi-organisai tersebut terdiri dari PPK dan LPMK. Selanjutnya indikator ke-3 yaitu indikator partisipasi dalam aktivitas proyek,

yang

menunjukkan

tingkat

kehadiran

masyarakat

di

dalam

musrenbangkel. Berdasarkan hasil penelitian, 90% kelurahan di Kota Surakarta mengaku bahwa masyarakat di lingkungannya antusias dalam mengikuti forum musrenbangkel.

Adapun

kelurahan commit toyang user mengalami

kesulitan

untuk

42


digilib.uns.ac.id

menghadirkan masyarakat dalam musrenbangkel disebabkan oleh peserta musrenbangkel yang berusia lanjut dan kondisi tempat rapat yang kurang memadai. Indikator

ke-4

yaitu

indikator

momentum

pembangunan,

yang

menunjukkan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, meliputi pelatihan dan peningkatan skill. Berdasarkan hasil penelitian, 90% kelurahan di Kota Surakarta mengakui bahwa masyarakat di lingkungannya mendapatkan peningkatan skill dalam pembangunan infrastruktur, namun peningkatan skill tersebut berasal dari profesi atau pekerjaan sehari-hari. Adapaun kelurahan yang masyarakatnya tidak mendapatkan peningkatan skill daisebabkan oleh kecenderungan masyarakat untuk menyewa pembaorong atau kontraktor di dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya indikator ke-5 yaitu indikator pertumbuhan organisasional yang menunjukkan bahwa adanya pemilihan panitian pembangunan secara langsung oleh masyarakat. Dalam hal ini, 60% kelurahan di Kota Surakarta mengakui bahwa panitia pembangunan di lingkungan mereka dipilih secara langsung oleh masyarakat. Sedangkan 40% kelurahan menyatakan bahwa panitia pembangunan dipilih oleh Lurah dan LPMK setempat. Indikator bentuk partisipasi masyarakat yang ke-6 adalah perilaku kelompok, yang menunjukkan adanya kerelaan masyarakat dalam membantu terwujudnya program pembangunan. Hal ini dapat terlihat apabila di dalam pelaksanaannya pembangunan mengalami kekurangan dana, maka masyarakat rela menyumbangkan dana miliknya sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, 70% kelurahan di Kota Surakarta menyatakan bahwa masyarakatnya mau secara sukarela membantu terwujudnya pembangunan infrastruktur di lingkungan mereka. Adapun 30% kelurahan yang lainnya mengakui bahwa masyarakat di lingkungannya cukup sulit untuk dimintai sumbangan, terutama dalam hal dana pembangunan karena merasa cukup dengan adanya DPK saja. Kemudian indikator yang ke-7 adalah kekuasaan kelompok yang dapat ditunjukkan dengan pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah yang berlaku dalam penyelenggaraan musrenbangkel. Berdasarkan hasil penelitian, 60% kelurahan di Kota Surakarta menyatakan bahwa masyarakatnya commit to user

43


digilib.uns.ac.id

sudah paham mengenai peraturan yang berlaku di dalam pelaksanaan musrenbangkel. Pengetahuan tersebut didapat dari sosialisasi yang dilakukan oleh Kelurahan dan LPMK setempat. Sedangkan 40% kelurahan di Kota Surakarta mengakui bahwa hanya sebagian saja masyarakat yang mengetahui peraturan yang berlaku

di

dalam

musrenbangkel,

karena

masyarakat

cenderung

mempercayakan penyelenggaraan musrenbangkel sepenuhnya kepada panitia. Tabel 4.1 Persentase Kelurahan Berdasarkan Bentuk Partisipasi Masyarakatnya No

Indikator Bentuk Partisipasi Masyarakat

1

Indikator ekonomis menunjukkan adanya keuntungan material yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun oleh program pembangunan

2

Indikator organisaional menunjukkan bahwa masyarakat pengetahuan mengenai organisasi program pembangunan

Persentase Kelurahan yang Memenuhi Syarat 90%

100% memiliki pengelola

3

Indikator partisipasi dalam aktivitas proyek menunjukkan tingkat kehadiran masyarakat di dalam musrenbangkel

90%

4

Indikator momentum pembangunan menunjukkan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, meliputi pelatihan dan peningkatan skill

90%

5

Indikator pertumbuhan organisasional menunjukkan bahwa adanya pemilihan panitian pembangunan secara langsung oleh masyarakat

60%

6

Indikator perilaku kelompok menunjukkan adanya kerelaan masyarakat dalam membantu terwujudnya program pembangunan

70%

7

Indikator kekuasaan kelompok menunjukkan pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah yang berlaku dalam penyelenggaraan musrenbangkel

60%

Sumber: Data diolah, 2012 (Berdasarkan Sampel Kritis 10 Kelurahan)

commit to user

44


B. ANALISIS

digilib.uns.ac.id

TINGKAT

SURAKARTA

PARTISIPASI

DALAM

MASYARAKAT

KEGIATAN

KOTA

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Di dalam penjelasan pada bab metodologi penelitian yang sudah ada sebelumnya, analisis tingkat partisipasi masyarakat digunakan untuk mengetahui apakah masyarakat Kota Surakarta telah berpartisipasi aktif di dalam perencanaan pembangunan infrastruktur atau hanya sekedar pasif. Analisis mengenai tingkat partisipasi masyarakat didasarkan pada data mengenai aktor yang berperan dalam pengambilan keputusan untuk kemudian diklasifikasikan berdasarkan indikatorindikator yang diperoleh dari teori tangga partisipasi Arnstein. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditemukan beberapa jenis kondisi partisipasi masyarakat Kota Surakarta di dalam kegiatan musrenbangkel. Setidaknya ditemukan 6 jenis kondisi partisipasi masyarakat yang berbeda berdasarkan indikator tingkat partisipasi. Jenis kondisi partisipasi masyarakat tersebut menentukan tingkat partisipasi masyarakat Kota Surakarta dalam musrenbangkel. Tabel 4.2 Persentase Kelurahan dengan Pola Tingkat Partisipasi Masyarakatnya No Kondisi Partisipasi Tingkat Partisipasi Persentase Kelurahan 1 Jenis 1 Placation 30% 2 Jenis 2 Placation 10% 3 Jenis 3 Placation 10% 4 Jenis 4 Partnership 20% 5 Jenis 5 Placation 20% 6 Jenis 6 Partnership 10% Sumber: Data diolah, 2012 (Berdasarkan Sampel Kritis 10 Kelurahan)

Penjelasan mengenai jenis kondisi partisipasi masyarakat Kota Surakarta dalam musrenbangkel dijelaskan dalam Tabel 4.3

commit to user

45

Tabel 4.3 Variasi Kondisi Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Indikator Tingkat Partisipasi No Indikator 1 Sumber usulan mengenai program pembangunan 2 Pengetahuan masyarakat mengenai program pembangunan 3 Akses masyarakat terhadap keputusan akhir program prioritas 4 Kepastian program usulan akan direalisasikan 5 Aktor yang berperan apabila terjadi perubahan terhadap usulan 6 Akses terhadap sumber dana yang ada TINGKAT PARTISIPASI

Jenis 1 Jenis 2 Jenis 3 Jenis 4 Jenis 5 Masyarakat Masyarakat yang Masyarakat yang Masyarakat yang Masyarakat yang yang mengusulkan mengusulkan mengusulkan mengusulkan mengusulkan

Jenis 6 Masyarakat yang mengusulkan

Masyarakat tahu program yang diusulkan Masyarakat menerima penjelasan

Masyarakat tahu program yang diusulkan





Masyarakat bisa mengajukan pertimbangan Belum Pasti, memungkinkan ada pengalihan

Masyarakat yang memutuskan karena ada kroscek Pasti, pengalihan hanya mungkin jika ada bencana

Kritik dari masyarakat dipertimbangkan untuk kemudian dimusyawarahkan lagi Belum Pasti, memungkinkan ada pengalihan

Masyarakat yang memutuskan

Pasti, tidak mungkin ada pengalihan

Masyarakat menerima penjelasan dari panitia Pasti, pengalihan hanya mungkin jika ada bencana

Belum pernah terjadi perubahan Diputuskan Pemkot, dikelola masyarakat Placation

Perwakilan masyarakat, PPK dan LPMK

Lurah, Ketua LPMK dan PPK

Masyarakat terkait, Lurah, LPMK dan PPK

Panitia Pembangunan Belum pernah Kelurahan (PPK) terjadi perubahan

Diputuskan Pemkot, dikelola masyarakat





Placation

Placation

Partnership

Placation

Partnership

Pasti, tidak mungkin ada pengalihan

Sumber: Data diolah, 2012 (Berdasarkan Sampel Kritis 10 Kelurahan) 46


digilib.uns.ac.id

Berdasarkan kriteria penilaian tingkat partisipasi masyarakat seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kota Surakarta dalam forum musrenbangkel masih belum cukup aktif. Hal tersebut dibuktikan dengan kebanyakan wilayah kelurahan dengan tingkat partisipasi Placation. Pada tingkatan partisipasi ini, masyarakat Kota Surakarta belum mampu memberikan peran yang cukup kuat dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam menentukan program prioritas pembangunan kelurahan. hal tersebut disebabkan oleh wewenang panitia musrenbangkel yang terlalu dominan di dalam menentukan keputusan hasil musrenbangkel. Selain itu, pasifnya partisipasi masyarakat juga disebabkan oleh ketidak-pastian keputusan akhir musrenbangkel dilaksanakan apa adanya. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya program-program baru yang bermunculan, dimana program-program tersebut tidak diusulkan sebelumnya. Tingkat partisipasi masyarakat yang pasif ternyata tidak terjadi pada semua wilayah kelurahan di Kota Surakarta. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa kelurahan yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat aktif, yaitu pada tingkatan Partnership. Perbedaan pada tingkatan partisipasi masyarakat ini disebabkan oleh adanya proses “mendengar” dan “kroscek” yang dilakukan oleh panitia musrenbangkel di dalam penentuan program prioritas.

C. KESESUAIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI BIDANG INFRASTRUKTUR DENGAN REALISASINYA DI LAPANGAN Perencanaan pembangunan infrastruktur dilakukan oleh masyarakat Kota Surakarta di dalam forum musrenbangkel. Di dalam forum musrenbangkel, masyarakat dapat mengajukan usulan-usulan terkait dengan pembangunan infrastruktur baik berupa pengadaan maupun berupa perbaikan. Usulan masyarakat Kota Surakarta di bidang infrastruktur meliputi program-program pembangunan sarana dan prasarana lingkungan seperti jalan kampung, saluran drainase, gorong-gorong, gedung poskamling, sarana MCK umum, taman RW dan lain sebagainya. Usulan-usulan program yang diajukan oleh masyarakat di dalam forum musrenbangkel ternyata tidak commit semuanya dapat terealisasi dalam bentuk to user

47


digilib.uns.ac.id

pembangunan pada tahun berikutnya. Pada kenyataannya, sangat sedikit kelurahan yang menunjukkan bahwa semua program pembangunan yang terealisasi di wilayahnya merupakan perwujudan dari usulan-usulan yang diajukan oleh masyarakat di dalam forum musrenbangkel. Berikut gambaran kondisi kesesuaian program usulan dengan realisasinya di Kota Surakarta. Dilihat

dari

jumlah

usulan

masyarakat

yang

direalisasi

dalam

pembangunan infrastruktur, terdapat gejala yang menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan diantara kelurahan-kelurahan di Kota Surakarta. Dari 10 sampel yang diteliti menunjukkan bahwa rata-rata jumlah program usulan masyarakat yang direalisasikan dalam pembangunan infrastruktur adalah sebesar 32,7% dari jumlah program infrastruktur yang diusulkan dalam musrenbangkel (lihat lampiran 02). Persentase realisasi usulan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur yang relatif rendah ternyata bukan satu-satunya gejala yang ditemukan di Kota Surakarta. Dari hasil penelitian, ternyata juga ditemukan adanya ketidak-sesuaian dalam realisasi usulan masyarakat. Ketidak-sesuaian realisasi usulan ditunjukkan dengan adanya program-program pembangunan yang direalisasi di lapangan, dimana program-program tersebut tidak diusulkan oleh masyarakat dalam musrenbangkel sebelumnya (lihat lampiran 03). Hal ini menunjukkan bahwa ternyata hasil musyawarah masyarakat di dalam forum musenbangkel ternyata masih berpotensi mengalami perubahan di dalam realisasinya. Rata-rata persentase ketidaksesuaian realisasi usulan memang relatif rendah (hanya 13,3% saja). Namun, angka tersebut tetap menggambarkan bahwa realisasi usulan masyarakat dalam pembangunan masyarakat di Kota Surakarta masih berpotensi untuk mengalami pengalihan ataupun perubahan di dalam pelaksanaannya.

commit to user

48


digilib.uns.ac.id

D. ANALISIS HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DENGAN KUALITAS USULAN Di dalam analisis mengenai keterkaitan partisipasi masyarakat dengan kualitas usulan data yang digunakan adalah data mengenai kesediaan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan musrenbangkel sebagai penjabaran dari indikator Oakley (1991),

mengenai bentuk partisipasi masyarakat, dan data mengenai

kualitas usulan sebagai penjabaran dari indikator Stein mengenai kriteria perencanaan yang baik. Analisis pengaruh partisipasi masyarakat dengan kualitas usulan dijelaskan sebagai berikut. Dari ketujuh indikator partisipasi masyarakat yang ada, tidak semua indikator memiliki hubungan denga indikator kualitas usulan. Hal tersebut terjadi karena beberapa indikator partisipasi masyarakat yang ada, menggambarkan partisipasi masyarakat dari segi teknis pelaksanaan pembangunan, dan terjadi diluar forum musrenbangkel. Indikator-indikator partisipasi masyarakat

yang memiliki

hubungan dengan indikatir kualitas usulan adalah: tingkat kehadiran masyarakat dalam forum musrenbangkel; adanya pemilihan panitia pembangunan secara langsung; dan pengetahuan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Partisipasi Masyarakat di

Partisipasi Masyarakat

Luar Forum

di dalam Forum

Musrenbangkel

Musrenbangkel

Kualitas Usulan Masyarakat

Output Musrenbangkel Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur

Gambar 4.1 Ilustrasi Hubungan Indikator Partisipasi Masyarakat dengan Indikator commit to user Kualitas Usulan Sumber: Analisis Peneliti, 2012 49


digilib.uns.ac.id

E. ANALISIS HUBUNGAN KUALITAS USULAN DENGAN JUMLAH USULAN YANG DIREALISASIKAN DALAM PEMBANGUNAN Di dalam analisis mengenai Pengaruh kualitas usulan dengan jumlah usulan yang direalisasikan dalam pembangunan, data yang digunakan adalah data mengenai kualitas usulan sebagai penjabaran dari indikator Stein mengenai kriteria perencanaan yang baik dan data persentase jumlah usulan yang direalisasikan dalam pembangunan (lihat lampiran 04). Analisis pengaruh kualitas usulan dengan jumlah usulan yang direalisasikan dalam pembangunan adalah sebagai berikut. Tabel 4.5 Matriks Hubungan Kualitas Usulan Masyarakat Terhadap Realisasi Usulan N o

Indikator Realisasi Usulan

Indikator Kualitas Usulan 1 Adanya jadwal pelaksanaan program

2 Pengetahuan masyarakat tentang anggaran dana 3 Pertimbangan urgensi program 4 Adanya rencana alternatif 5 Program sudah sesuai kebutuhan masyarakat

Rata-rata Persentase Jumlah Usulan yang Direalisasi (%)

Ya

23.4

Tidak Ya

76.6 70.1

Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya

29.9 100 0 0 100 100

Tidak

0


Tabel diatas menggambarkan bahwa indikator adanya jadwal pelaksanaan program menghasilkan realisasi usulan yang justru lebih banyak apabila indikator tersebut tidak dipenuhi. Hal tersebut dapat dipahami bahwa didalam pelaksanaan perencanaan pembangunan infrastruktur, masyarakat Kota Surakarta cenderung tidak membuat jadwal pelaksanaan program secara terstruktur. Masyarakat Kota Surakarta kebanyakan hanya memperhatikan batas waktu maksimal pengerjaan commit to userSurakarta. Kemudian indikator program yang ditentukan oleh Pemkot

50


digilib.uns.ac.id

pengetahuan masyarakat tentang anggaran dana menunjukkan bahwa indikator tersebut dipenuhi, maka realisasi usulan masyarakat menjadi lebih tinggi. Hal tersebut dapat dipahami bahwa ketika masyarakat mempertimbangkan ketrsediaan dana pembangunan kelurahan (DPK) yang ada, masyarakat akan lebih bijak dalam mengusulkan program pembangunan, sehingga usulan masyarakat tidak terlalu banyak. Dengan begitu, program-program yang diusulkan oleh masyarakat merupakan program-program yang menjadi prioritas pembangunan dengan melalui pertimbangan yang matang, sehingga jumlah perbandingan jumlah program yang diusulkan dengan program yang dapat dilaksanakan tidak terlalu timpang. Indikator ke-3 dan ke-5 menunjukkan bahwa indikator tersebut selalu muncul sebagai indikator yang harus dipertimbangkan oleh masyarakat dalam mengajukan usulan perencanaan pembangunan infrastruktur. Sedangkan indikator ke-4 yaitu adanya rencana alternatif, menunjukkan bahwa selama ini masyarakat Kota Surakarta tidak membuat rencana alternatif di dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur.

F. ANALISIS HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DENGAN JUMLAH

USULAN

YANG

DIREALISASIKAN

DALAM

PEMBANGUNAN Di dalam analisis mengenai pengaruh partisipasi masyarakat dengan jumlah usulan yang direalisasikan dalam pembangunan, data yang digunakan adalah kesediaan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan musrenbangkel sebagai penjabaran dari indikator Oakley dan data persentase jumlah usulan yang direalisasikan dalam pembangunan (lihat lampiran 05). Analisis pengaruh kualitas usulan dengan jumlah usulan yang direalisasikan dalam pembangunan adalah sebagai berikut.

commit to user

51


digilib.uns.ac.id

Tabel 4.6 Matriks Hubungan Partisipasi Masyarakat Terhadap Realisasi Usulan No

Indikator Realisasi Usulan

Persentase Jumlah Usulan yang Direalisasi 1

2

Indikator Partisipasi Masyarakat Keuntungan material yang diperoleh masyarakat dari program yang dilaksanakan

Pengetahuan masyarakat mengenai organisasi pengelola program

3

Tingkat kehadiran masyarakat dalam forum kegiatan musrenbangkel

4

Adanya kegiatan pembinaan tentang pembangunan infrastruktur

5

Adanya pemilihan panitia pembangunan secara langsung

6

Kerelaan masyarakat dalam membantu terwujudnya program

7

Pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah yang berlaku

Ya

96,1

Tidak Ya

3,9 100

Tidak Ya

0 68.6

Tidak Ya

31.4 83.7

Tidak Ya

16.3 70

Tidak Ya

30 89.2

Tidak Ya

10.8 84.6

Tidak

15.4


Hubungan antara bentuk partisipasi masyarakat dengan realisasi usulan dapat dijelaskan sebagai berikut. Indikator pertama (Keuntungan material yang diperoleh masyarakat dari program yang dilaksanakan) menunjukkan bahwa ketika masyarakat semakin bersedia membantu proses pelaksanaan perencanaan pembangunan infrastruktur, maka usulan mereka yang terealisasi-pun menjadi semakin tinggi. Indikator ke-2 (Pengetahuan masyarakat mengenai organisasi pengelola program) menunjukkan bahwa di semua wilayah kelurahan di Kota Surakarta, terdapat panitia yang beranggotakan masyarakat, yang bertugas commit to user membantu berjalannya proses perencanaan pembangunan infrastruktur. Indikator 52


digilib.uns.ac.id

ke-3 (Tingkat kehadiran masyarakat dalam forum kegiatan musrenbangkel) juga menunjukkan bahwa kehadiran masyarakat berperan penting dalam menentukan seberapa banyak usulan yang dapat direalisasi dalam pembangunan infrastruktur, hal tersebut terjadi karena masyarakat-lah yang berperan aktif di dalam pengajuan usulan maupun pelaksanaan program. Indikator ke-4 (Adanya kegiatan pembinaan tentang pembangunan infrastruktur) juga menunjukkan bahwa ketika indikator tersebut dipenuhi, maka usulan pembangunan yang dapat direalisasikan-pun menjadi lebih banyak. Indikator ke-5 (Adanya pemilihan panitia pembangunan secara langsung) juga menunjukkan bahwa jika panitia pembangunan dipilih langsung oleh masyarakat, maka usulan yang diajukan oleh masyarakat-pun menjadi semakin memungkinkan untuk dapat direalisasikan, karena masyarakat juga-lah yang terlibat untuk mengawasi prosesnya secara langsung. Indikator ke-6 (Kerelaan masyarakat dalam membantu terwujudnya program) menunjukkan bahwa ketika masyarakat bersedia dengan sukarela menyelesaikan program pembangunan meskipun dalam kondisi tak terduga, maka kemungkinan usulan dapat terealisasikan dalam pembangunan-pun menjadi semakin besar. Kemudian indikator terakhir yaitu pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah yang berlaku, juga menunukkan peran yang positif dalam menentukan seberapa besar usulan yang dapat direalisasikan dalam pembangunan infrastruktur. Dari penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa seluruh indikator bentuk partisipasi

masyarakat

dalam

perencanaan

pembangunan

infrastruktur

memberikan peran yang positif terhadap banyaknya usulan masyarakat yang dapat direalisasikan dalam pembangunan.

commit to user

53


digilib.uns.ac.id

BAB V PEMBAHASAN A. PEMBAHASAN

TENTANG

TINGKAT

PARTISIPASI

MASYARAKAT KOTA SURAKARTA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, dapat diketahui seberapa jauh tingkat partisispasi masyarakat Kota Surakarta dalam kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur atau musrenbangkel. Jika disesuaikan dengan teori Arnstein (1969), maka tingkat partisipasi masyarakat Kota Surakarta kebanyakan berada pada level Placation. Pada level ini masyarakat belum dapat dikatakan telah berpartisipasi aktif di dalam perencanaan pembangunan infrastruktur. Hal tersebut terjadi karena pada mayoritas kelurahan di Kota Surakarta, hasil keputusan dalam musrenbangkel masih dapat mengalami perubahan sebelum hasil keputusan tersebut direalisasikan dalam pembangunan nyata. Kecenderungan masyarakat dalam mempercayakan keputusan akhir kepada tim perumus (panitia) musrenbangkel dapat menjadikan proses yang berlangsung setelahnya menjadi kurang terawasi secara langsung oleh masyarakat. Selain itu, kecenderungan yang terjadi dalam proses musrenbangkel yang menganggap bahwa hasil keputusan sidang komisi tiap bidang sebagai usulan prioritas juga menjadi penyebab partisipasi masyarakat menjadi terbatasi. Karena jika kondisinya seperti itu, maka masyarakat tidak memiliki hak untuk mengajukan kritik atau keberatan terhadap hasil keputusan sidang komisi. Pada kelurahan-kelurahan dengan level partisipasi Partnership, kondisi partisipasi masyarakat yang terjadi sebenarnya tidak jauh berbeda. Namun, pada level partisipasi Partnership ini, masyarakat sudah dapat dikatakan telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur di Kota Surakarta. Pada kelurahan-kelurahan ini, terjadi semacam penyesuaianpenyesuaian yang tidak diakukan pada kelurahan-kelurahan lain yang memiliki level partisipasi Placation. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya proses commit to user “mendengar” dan “kroscek” terhadap hasil keputusan sidang komisi tiap bidang.

54


digilib.uns.ac.id

Pada kondisi ini, hasil sidang komisi dari setiap bidang dikemukakan kembali kepada seluruh peserta musrenbangkel yang hadir. Dalam proses itu-lah terjadi tawar-menawar. Masyarakat yang kurang setuju terhadap hasil sidang komisi dipersilahkan untuk mengajukan kritik dan saran. Selanjutnya kritik dan saran tersebut kemudian dibahas bersama sehingga keputusan musrenbangkel memang benar-benar merupakan kesepakatan bersama seluruh masyarakat, bukan hanya sekelompok orang. Selain itu, keberadaan panitia musrenbangkel juga memiliki pengaruh yang cukup menentukan seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat. Konsistensi panitia terhadap peraturan yang berlaku bahwa pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan apa yang menjadi hasil keputusan musrenbangkel, adalah sikap yang penting. Karena dengan begitu, panitia yang terpilih benar-benar berfungsi untuk menjaga agar aspirasi masyarakat benarbenar dapat terakomodir di dalam pembangunan nyata, meskipun mereka sadar bahwa tidak semua usulan masyarakat dapat terakomodasi. Setidak-tidaknya panitia yang terpilih tidak melakukan intervensi terhadap hasil keputusan musrenbangkel yang telah disepakati bersama. Masyarakat Hadir dalam Musrenbangkel

Masyarakat dikelompokkan dalam sidang komisi

Masyarakat Mengajukan Usulan Dilakukan Kroscek

Mendengarkan Kritik Daftar Skala Prioritas Program Pembangunan

Memungkinkan Perubahan

Tidak Memungkinkan Perubahan Direalisasikan dalam Pembangunan

:Partisipasi Pasif

: Partisipasi Aktif

Gambar 5.1 to user Berdasarkan Tingkat Partisipasi Diagram Perbedaan Pelaksanaan commit Musrenbangkel Sumber: Analisis Peneliti,2012 55


B. PEMBAHASAN

digilib.uns.ac.id

TENTANG

PENGARUH

PARTISIPASI

MASYARAKAT KOTA SURAKARTA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 1. Pembahasan Tentang Hubungan Partisipasi Masyarakat Dengan Kualitas Usulan Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa bentuk partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kualitas usulan yang dihasilkan dalam musrenbangkel. Bentuk partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kualitas usulan melalui indikator: tingkat kehadiran masyarakat dalam musrenbangkel; kewenangan masyarakat memilih panitia pembangunan secara langsung; dan pengetahuan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat dalam mengikuti forum musrenbangkel memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara aktif dan transparan, sehingga kualitas usulan yang dihasilkan pun dapat mewakili kepentingan mereka. Selain itu, pemilihan panitia secara langsung dapat memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada masyarakat untuk dapat memperoleh pengalaman yang cukup dalam menyelenggarakan pembangunan karena dengan begitu, warga yang diajukan sebagai panitia pembangunan harus memiliki kemampuan yang baik terkait penyelenggaraan perencanaan pembangunan infrastruktur di Kota Surakarta. Kemudian pengetahuan masyarakat tentang peraturan yang berlaku memberikan kemampuan yang baik bagi masyarakat dalam melakukan penilaian-penilaian terhadap program-program pembangunan yang mereka usulkan, sehingga program pembangunan yang menjadi prioritas adalah program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka.

2. Pembahasan Tentang Hubungan Kualitas Usulan dengan Jumlah Usulan yang Direalisasikan dalam Pembangunan Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa pada penghitungan statistik, kualitas usulan tidak memberikan pengaruh terhadap jumlah usulan masyarakat yang direalisasikan dalam pembangunan. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase jumlah usulan masyarakat terealisasi commit to user

56


digilib.uns.ac.id

yang justru lebih sedikit apabila indikator kualitas usulan dipenuhi. Hal tersebut dapat dipahami bahwa selama ini, masyarakat Kota Surakarta cenderung kurang memperhatikan kriteria usulan yang baik dalam menyeleksi program-program pembangunan yang ada. Akan tetapi, dari hasil penelitian terdapat 1 indikator kualitas usulan yang diketahui memberikan peran positif dalam meningkatkan persentase jumlah program yang dapat direalisasikan. Indikator tersebut adalah pengetahuan masyarakat mengenai anggaran dana (DPK) yang tersedia. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa ketika masyarakat mengetahui berapa besaran dana yang akan mereka peroleh untuk membiayai pembangunan di lingkungan mereka, masyarakat menjadi lebih bijak dan selektif di dalam mengajukan usulan

pembangunan,

sehingga

jumlah

program

pembangunan

yang

direalisasikan tidak jauh beda dengan jumlah program pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat.

3. Pembahasan Tentang Hubungan Bentuk Partisipasi Masyarakat terhadap Jumlah Usulan yang Direalisasikan dalam Pembangunan Bentuk partisipasi masyarakat memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap jumlah usulan masyarakat yang direalisasikan dalam pembangunan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis pada bab sebelumnya yang menunjukkan bahwa hampir semua indikator bentuk partisipasi masyarakat berperan

positif

dalam

menentukan

jumlah

usulan

masyarakat

yang

direalisasikan dalam pembangunan. Indikator “keuntungan material yang diperoleh masyarakat dari program yang dilaksanakan” berpengaruh terhadap jumlah usulan masyarakat yang direalisasikan dalam pembangunan. Hal tersebut dapat dipahami bahwa ketersediaan dana swadaya dari masyarakat sangat berpengaruh dalam menentukan banyak-sedikitnya program pembangunan yang dapat dilaksanakan. Dengan adanya dana swadaya dari masyarakat, maka memungkinkan programprogram yang dapat dilaksanakan menjadi semakin meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut juga sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan partisipatif, yaiut mendorong partisipasi masyarakat, sehingga dana DPK yang diberikan oleh pemerintah commit to user adalah bersifat stimulan, jika

57


digilib.uns.ac.id

masyarakat mampu mendanai lebih banyak, maka program yang dapat dilaksanakan juga semakin banyak. Kemudian indikator “tingkat kehadiran masyarakat dalam forum kegiatan musrenbangkel” juga memberikan pengaruh terhadap jumlah usulan yang dapat direalisasikan. Hal tersebut dapat dipahami bahwa semakin banyak masyarakat yang hadir dalam musrenbangkel, maka semakin kuat pula dukungan masyarakat terhadap hasil keputusan musrenbangkel. Karena tingkat kehadiran masyarakat dalam musrenbangkel menggambarkan bahwa masyarakat peduli terhadap pembangunan-pembangunan yang akan dilaksanakan di lingkungan tempat tinggalnya. Dengan adanya kepedulian yang tinggi maka dukungan masyarakat terhadap program-program pembangunan yang akan dilaksanakan-pun menjadi

lebih besar, sehingga

pelaksanaan program

pembangunan infrastruktur-pun dapat berjalan dengan lancar Indikator pembinaan mengenai pembangunan infrastruktur juga memiliki peran positif terhadap persentase program pembangunan infrastruktur yang dapat direalisasikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dapat menjadikan hasil perencanaan pembangunan infrastruktur menjadi lebih efektif. Pemilihan panitia pembangunan secara langsung memberikan peran yang positif terhadap persentase program pembangunan infrastruktur yang dapat direalisasikan. Hal tersebut dapat dipahami karena ketika panitia pembangunan dipilih langsung oleh masyarakat, maka masyarakat mampu mengawasi pelaksanaan pembangunan secara lebih transparan. Indikator kerelaan masyarakat dalam membantu terwujudnya program pembangunan infrastruktur memberikan gambaran bahwa ketika masyarakat memiliki potensi swadaya yang tinggi, maka dana pembangunan yang tersediapun menjadi semakin banyak, sehingga program-program pembangunan yang dapat dilaksanakan-pun menjadi semakin meningkat jumlahnya. Yang terakhir adalah indikator “pengetahuan masyarakat tentang peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan musrenbangkel” juga diketahui memberikan pengaruh terhadap jumlah usulan yang dapat direalisasi dalam pembangunan, Hal tersebut dapat dipahami commit to user bahwa ketika masyarakat yang

58


digilib.uns.ac.id

menjadi peserta musrenbangkel mengetahui bahwa tidak semua usulan mereka bisa terakomodir dalam pembangunan, maka masyarakat akan menjadi lebih jeli dalam menyeleksi kebutuhan-kebutuhan mereka sehingga mereka lebih memprioritaskan kebutuhan yang dianggap benar-benar mendesak. Dengan begitu, masyarakat tidak sembarangan dalam membuat daftar prioritas usulan yang harus diakomodir dalam pembangunan. Sehingga input usulan dan output yang berupa realisasi usulan jumlahnya tidak terlalu timpang.

commit to user

59


digilib.uns.ac.id

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN Berdasarkan keseluruhan penelitian yang telah dilakukan mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Kota Surakarta, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kota Surakarta mayoritas masih berada pada tahap partisipasi pasif, yaitu Placation. Sedangkan untuk dapat mencapai level partisipasi aktif, diperlukan adanya proses “mendengar” dan “kroscek” di dalam forum musrenbangkel terkait usulan-usulan masyarakat yang menjadi prioritas. Selain itu, konsistensi panitia musrenbangkel juga penting keberadaannya. Karena dengan adanya panitia musrenbangkel yang konsisten, maka dapat dipastikan bahwa usulan-usulan masyarakat yang sudah disepakati sebagai hasil musrenbangkel tidak akan mengalami perubahan hingga usulan-usulan tersebut direalisasikan dalam pembangunan. Kemudian dari keseluruhan pembahasan mengenai ada atau tidaknya pengaruh partisipasi masyarakat terhadap jumlah usulan yang direalisasikan dalam pembangunan, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat memang berpengaruh terhadap besar-kecilnya jumlah program yang dapat direalisasikan dalam pembangunan.

B. SARAN Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh beberapa saran dalam penyelenggaraan musrenbangkel yaitu: Bagi Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya memberikan prosedur yang lebih jelas dalam pelaksanaan musrenbangkel dan memastikan sosialisasi tentang prosedur tersebut berjalan dangan baik sebelum forum musrenbangkel dilaksanakan. Bagi Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya juga melakukan sosialisasi terkait kisaran anggaran dana DPK yang akan dihibahkan pada setiap kelurahan di Kota Surakarta, sebelum pelaksanaan musrenbangkel digelar. commit to user

60


digilib.uns.ac.id

Bagi Masyarakat Kota Surakarta sebaiknya meningkatkan perannya dalam mengawasi

berjalannya

perencanaan

pembangunan

infrastruktur

di

lingkungannya masing-masing agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai harapan. Bagi Masyarakat Kota Surakarta sebaiknya mempelajari tatacara pelaksanaan musrenbangkel yang baik, khususnya dalam aspek pengajuan usulan pembangunan. Di dalam pengajuan usulan pembangunan sebaiknya masyarakat juga mempertimbangkan dana DPK yang tersedia. Bagi Penelitian selanjutnya, sebaiknya memperbanyak wilayah yang dijadikan sampel penelitian agar variasi data yang diperoleh semakin lengkap. Bagi Penelitian selanjutnya, dapat melakukan analisis yang lebih lengkap terkait penyebab enggannya masyarakat pada beberapa kelurahan di Kota Surakarta dalam melakukan swadaya pembangunan.

commit to user

61

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN REALISASI USULANNYA DI KOTA SURAKARTA

Recommend Documents