METODA ALTERNATIF PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KULIAH UMUM Prof. Dr. Ir. Krishna S. Pribadi
SEKOLAH TINGGI TEKNIK NASIONAL YOGYAKARTA - 15 DESEMBER 2016
OUTLINE PENDAHULUAN-SISTEM INFRASTRUKTUR KEBUTUHAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA PROYEK KONSTRUKSI SISTEM PENYELENGGARAAN PROYEK (PDS) PENUTUP
2
PENDAHULUAN SISTEM INFRASTRUKTUR
3
Sistem Infrastruktur •
•
Infrastruktur : adalah bangunan atau fasilitas fisik yang mempunyai fungsi berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan sosial. Berbagai infrastruktur membentuk suatu sistem infrastruktur yang berfungsi mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat atau komunitas
Sistem sosial Sistem ekonomi Sistem infrastruktur (Lingkungan buatan/Built environment) Lingkungan alam asli (Natural environment) Sistem infrastruktur sebagai pendukung sistem sosial dan sistem ekonomi (Grigg, 1988) 4
Jenis-Jenis Infrastruktur
Infrastruktur transportasi
Infrastruktur irigasi
Jenis-Jenis Infrastruktur
Infrastruktur air bersih/sanitasi
Infrastruktur olahraga dan rekreas
Pembangkit energi & distribusinya
3.2 Jenis-Jenis Infrastruktur
Infrastruktur permukiman
Infrastruktur telekomunikasi
Infrastruktur insVtusional/komersial
Tingkatan dan Cakupan Wilayah Sistem Infrastruktur Sistem Infrastruktur Tingkat 1: Merupakan lingkup ilmu dan kajian (terutama) Departemen PL, GD
Wilayah yang dikembangkan
Wilayah yang dikembangkan terdiri dari sub-sub wilayah
Sistem Infrastruktur Tingkat 2: Merupakan lingkup ilmu dan kajian (terutama) Departemen PL, GD, SI (Transportasi, Irigasi)
Sistem Infrastruktur antar Sub-wilayah yang akan dikembangkan, meliputi jaringan jalan, drainase, air bersih, dll.
Sub-wilayah yang akan dikembangkan
Sub-wilayah yang akan dikembangkan
Sub-wilayah yang akan dikembangkan Sub-wilayah yang akan dikembangkan
Sub-Wilayah yang akan dikembangkan terdiri dari wilayah khusus
Wilayah Konservasi
Sistem Infrastruktur Tingkat 3: Merupakan lingkup ilmu dan kajian (terutama) GD, TL, AR, dan SI
Wilayah Bisnis
Wilayah Industri
Sistem Infrastruktur antar Wilayah khusus, meliputi sistem transportasi, drainase, air bersih, dll.
Wilayah Permukiman
Wilayah Permukiman Sistem Infrastruktur Wilayah Permukiman, meliputi jaringan jalan, drainase, air bersih, air kotor, dll. Sistem Infrastruktur Tingkat 4: Merupakan lingkup ilmu dan kajian (terutama) TL, AR dan SI
Bagian dari sistem infrastruktur antar wilayah khusus Sistem bangunan yang terdiri sub sistem AR, sub sistem air bersih, air kotor, drainase dan sub sistem struktur dan sub sistem lainnya
Proses Pembangunan dan Operasi & Pemeliharaan Infrastruktur Proses Pembangunan dan Operasi & Pemeliharaan (Kegiatan Investasi) Kegiatan Proyek
Kebijakan (+)
N e ra c a
Manfaat ( benefit )
Perencanaan
Pemrograman
Desain
Implementasi
Operasi & Pemeliharaan
TiVk impas (Break event Point)
0
Waktu
Kurva Manfaat dan Benefit (Investasi) Infrastruktur
(-) Pengeluaran (cost)
Pengeluaran ( cost )
Pengeluaran & Manfaat ( Cost & Benefit )
Kurva investasi infrastruktur menggambarkan akumulasi biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari suatu infrastruktur (selama periode investasi).
KEBUTUHANPEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA
10
Target Capaian Pembangunan Infrastruktur Nasional 2015-2019
Sumber : Paparan DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA, KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS di Mataram, 10 Desember 2014
11
Target Pembangunan Infrastruktur 2015-2019
Pembangunan Bandara Infrastruktur Energi
Pembangunan Jalur Laut Bebas Hambatan Sumber : Paparan DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA, KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS di Mataram, 10 Desember 2014
12
Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Nasional 2015-2019
Sumber : Paparan DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA, KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS di Mataram, 10 Desember 2014 Sumber : Paparan DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA, KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS di 13 Mataram, 10 Desember 2014
Metoda PDS untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur • Target pembangunan Infrastruktur Nasional yang sangat besar , senilai Rp 5.519,4 T dalam waktu 5 tahun, pada situasi keterbatasan dana pemerintah • Perlunya penerapan Metoda PDS yang dapat membantu untuk : – Percepatan Pembangunan Infrastruktur – Memberikan AlternaVf Sumber Pendanaan
• Tersedia berbagai Metoda PDS yang dapat menjadi pilihan 14
PROYEK KONSTRUKSI
15
Daur Hidup Proyek Konstruksi Siapa yang akan melaksanakan semua tahap ini? Apa owner sanggup melakukannya?
Need
Project formulaVon process
Planning process
User Requirements
Project Feasibility And scope
Awareness of need
Project Concept formulaVon
Engineering and design process
Project Engineering And design
Project Scope definiVon
ConstrucVon process
Use management process
Project Facility Field engineering use and And construcVon management
Full Project descripVon
Disposal process
Facility demoliVon Or conversion
Project Fulfillment CompleVon and Of need Acceptance For use 16
Pihak-pihak yang Terlibat dalam Suatu Proyek
Kelompok orang atau badan hukum yang terlibat baik secara langsung maupun Vdak langsung dalam proses terwujudnya suatu bangunan melalui suatu proyek konstruksi. 17
Pihak-pihak yang Terlibat dan Perannya 1. Pemilik/Owner à swasta, pemerintah 2. Konsultan à perencana, pengawas 3. Kontraktor à utama, sub-kontraktor (spesialis atau umum) 4. Kelompok pekerja à mandor dan pekerja/ tukang 5. Pemasok à bahan, peralatan bangunan, peralatan konstruksi 6. Lembaga keuangan dan asuransi à bank, lembaga penjamin, asuransi 7. Lembaga pemerintah à dinas-dinas tata bangunan, tata kota, pemadam kebakaran, tenaga kerja, PU, BPKP 8. dsb. 18
Pihak-pihak Terlibat
Sumber : Nash, S, Chinyio, E, Gameson, R and Suresh, S (2010) The dynamism of stakeholders’ power in construcVon projects. In: Egbu, C. (Ed) Procs 26th Annual ARCOM Conference, 6-8 September 2010,Leeds, UK, AssociaVon of Researchers in ConstrucVon Management, 471-480.
19
Pihak-pihak Terlibat dan Jalur Komunikasinya
Sumber : Matheu, N.F., Life Cycle Document Management System for Construc
Pihak-pihak Terlibat
Sumber : Nash, S, Chinyio, E, Gameson, R and Suresh, S (2010) The dynamism of
stakeholders’ power in construcVon projects. In: Egbu, C. (Ed) Procs 26th Annual ARCOM Conference, 6-8 September 2010,Leeds, UK, AssociaVon of Researchers in ConstrucVon Management, 471-480.
21
Peranan Pemilik/Owner Pemilik memegang peranan penVng untuk tercapainya kualitas dan kesuksesan dari suatu proyek konstruksi Peranan Pemilik • Mendefinisikan kebutuhan proyek
• • • •
Menetapkan tujuan proyek Membentuk dan memilih anggota Vm proyek Mengkomunikasikan persyaratan pelaksanaan proyek MemasVkan dan mengelola pendanaan untuk proyek 22
Tim Proyek Pemilik
Perencana/ Perancang
Ket :
Pelaksana
Tim Proyek minimal beranggotakan 3 pihak yaitu : • Pemilik • Perancang (konsultan) • Pelaksana (Kontraktor)
Garis Perintah dan komunikasi Garis komunikasi 23
Tim Proyek - Pemilik Pemilik (Owner)
Menurut UU no. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi à Pemilik disebut sebagai Pengguna Jasa, dapat berupa perseorangan ataupun berupa badan hukum (organisasi)
Pemilik dalam konstruksi ada 2 macam yaitu : 1. Pemilik Pemerintah 2. Pemilik Swasta Perbedaan karakterisVk dari kedua owner tersebut adalah tujuan proyek, sistem pendanaan, pemilihan pengguna jasa. 24
Tim Proyek – Perencana/ Perancang Perancang (Konsultan)
Perancang adalah pihak yang menuangkan ide dalam bentuk desain sesuai dengan apa yang ditangkapnya dari keinginan owner.
• Perancang/perencana bisa merupakan bagian dari pemilik (in house design), bisa juga sebagai pihak kedua yang disebut dengan konsultan perencana (dalam UU No.18/1999 disebut sebagai penyedia jasa perencanaan) • Merupakan pihak yang akan merencanakan/merancang segala hal mulai dari bentuk konstruksi, dimensinya, material yang hendak digunakan, serta membuat perkiraan biaya bangunan. 25
Tim Proyek - Pelaksana Pelaksana (Kontraktor)
Pelaksana adalah pihak yang melaksanakan pekerjaan konstruksi berdasarkan desain yang telah ditentukan oleh perencana.
• Pelaksana bisa merupakan :
• bagian dari organisasi pemilik (in house construcVon/swakelola) • pihak kedua yang ditunjuk pemilik sebagai kontraktor (dalam UU 18/1999 disebut sebagai Penyedia Jasa Pelaksanaan)
• Pelaksana bisa terdiri dari :
• Kontraktor Utama (Main Contractor) • Subkontraktor, merupakan kontraktor yang ditunjuk oleh kontraktor utama untuk mengerjakan bagian dari pekerjaan 26
Tim Proyek - Pelaksana Menurut PP No. 04/2010 , bidang usaha jasa pelaksana konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu, sehingga dikenal adanya kontraktor umum, kontraktor spesialis dan kontraktor dengan keterampilan tertentu ( orang perorangan)
27
Tim Proyek Beberapa hal yang perlu diperhaVkan dalam mengkonseptualisasi proyek antara lain : • Tingkat pemahaman semua Vm terkait tujuan proyek • Ekspektasi masing-msing anggota Vm • Tantangan/ kendala proyek • Administrasi yang perlu dipersiapkan
28
SISTEM PENYELENGGARAAN PROYEK (PROJECT DELIVERY SYSTEM-PDS)
29
Project Delivery System (1) • Project Delivery System (PDS) yaitu bagaimana suatu proyek diorganisir dari konsep dasar yang diberikan owner hingga terwujud menjadi bangunan fisik yang diharapkan. • PDS sangat penVng karena berfungsi sebagai kerangka kerja bagi orang-orang dan organisasi yang terlibat dalam proyek • Beberapa perVmbangan owner dalam menentukan PDS : • Pengalaman, kebiasaan • Saran konsultan • Sumber dan kendala pembiayaan • Penggunaan sumber daya yang dimiliki • Keinginan stakeholder dari proyek 30
Project Delivery System (2) Beberapa PDS yang dapat dipilih oleh Pemilikm Bangunan (owner) : • • • • •
Swakelola (owner-provided delivery) Tradisional (design-bid-build/DBB) Manajemen Konstruksi (construc
31
Berbagai Alternatif PDS Several Available Project Delivery Systems (there are more)
32
AlternaVve Contractual Arrangements for Delivering Highway Infrastructure hip://www.jwa.dot.gov/reports/designbuild/designbuild.htm
Source: Pakkala, Pekka. Innova
Project Delivery System (4) Berbagai Metoda Kontrak dalam PDS
34
Project Delivery System (5) Kriteria Seleksi dalam Project Delivery System
35
Project Delivery System (6) ConstrucVon Industry InsVtute (CII)/ Penn State 1999
36
Karakteristik Alokasi Risiko dalam berbagai PDS
(Resiko = potensi kerugian (keuntungan) yang mungkin terjadi akibat suatu kejadian tertentu yang Vdak pasV) 37
Karakteristik Alokasi Risiko dalam berbagai PDS
38
Risk Allocation Characteristics on Project Deliveries (2)
PPP
39
1945-1960an
Project Delivery System pada Proyek-proyek Infrastruktur Pemerintah > 1960an
> 1970an
SWAKELOLA
PENUNJUKAN
KONTRAK
Pemerintah
Pemerintah
Pemerintah Procurement
Pembangunan Infrastruktur
BUMN
BUMN/ Swasta
Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan Infrastruktur 40
BERBAGAI SISTEM PENYELENGGARAAN PROYEK
41
Sistem Swakelola
42
PDS – Swakelola Swakelola (owner-provided delivery) • Swakelola dilakukan jika lingkup pekerjaan sesuai dengan keahlian, pengalaman, dan sumber daya yang dimiliki oleh owner. • Swakelola bisa dilakukan baik untuk perancangan maupun pelaksanaan. • Owner dapat menambahkan sumber daya pada bagian perancangan dari seorang ahli perancangan. • Owner dapat pula berlaku sebagai general contractor yang mengelola beberapa sub-kontraktor. • Sumberdaya owner harus memiliki serVfikat yang memadai. 43
Sistem Tradisional
44
PDS – Tradisional (1)
PLANNING DESIGN
BIDDING CONSTRUCT -ION
45
PDS – Tradisional (2) OWNER Contractual Contractual relationship relationship
Architect/ Engineer
Field Field Observation Observation only only
SubContractors
General (prime) Contractor
Suppliers
Fabricators
46
PDS – Tradisional (3) Tradisional (design-bid-build) • Three linear phases: design, bid and build. • Three prime players: owner, designer and contractor. • Two separate contracts: – owner to designer and – owner to contractor.
• Owner warrants the sufficiency of the plans and specs to the contractor: – The contractor is responsible to build the project as designed. – The designer is responsible to design to the professional standard of care. – Owner is responsible for any "gaps" between the plans and specs and the owner’s requirements for performance. 47
PDS – Tradisional (4) Tradisional (design-bid-build) • Merupakan PDS yang paling banyak digunakan untuk pelaksanaan proyek pemerintah maupun swasta. • Untuk PDS dibutuhkan baik perancang maupun pelaksana konstruksi yang terpisah. • PDS ini dibutuhkan owner dalam rangka pengendalian yang Vnggi kepada pihak-pihak yang ada o Untuk owner dari fasilitas publik prosesnya harus akuntabel karena menggunakan dana milik publik dan ditetapkan melalui peraturan. o Biasanya menggunakan metoda seleksi perancang berbasis kualifikasi serta menggunakan metoda kompeVsi untuk pemilihan kontraktor 48
PDS – Tradisional (5) Key ConsideraVons (1) • This method is widely applicable, well understood, and has well-established and clearly defined roles for the parVes involved. • This method is presently a very common approach for public owners due to procurement statutes under which they operate. • The owner has a significant amount of responsibility for the success or failure of the end product, parVcularly since the facility's features are fully determined and specified prior to selecVon of the contractor (Owner "owns“ the details of the design). • The contractor works directly for the owner. • The designer works directly for the owner.
49
PDS – Tradisional (6) Key ConsideraVons (2) • Process may have a longer duraVon when compared to other delivery methods since all design work must be completed prior to solicitaVon of the construcVon bids. – ConstrucVon may not begin unVl the design and procurement phases are complete.
• The absence of construcVon input into the project design may limit the effecVveness and constructability of the design. Important design decisions affecVng the types of materials specified and the means and methods of construcVon may be made without appropriate consideraVon from a construcVon perspecVve. – There is no contractual relaVonship between the contractor and the designer. – There is no opportunity for collaboraVon during the design phase.
50
Manajemen Konstruksi
51
PDS – Manajemen Konstruksi (1) Construction Manager
OWNER
Consultant
Sub-consultant
Sub-consultant
Contractor
Contractor
Sub-contractor
Sub-contractor
52
PDS – Manajemen Konstruksi (2) Manajemen Konstruksi (MK/CM profesional) • Owner menugaskan CM untuk membantunya membuat dokumen pengadaan dan mengawasi pelaksanaan konstruksi. Namun demikian, saat ini lingkup CM dalam membantu owner bisa melebar mulai dari awal daur hidup proyek. • Terdapat 2 jenis CM : o Agency ConstrucVon Management (ACM) o ConstrucVon Manager-at-Risk (CM-at-Risk) 53
PDS – Manajemen Konstruksi (3) Manajemen Konstruksi - Agency Construc>on Management (ACM) OWNER Contractual Contractual relationship relationship Working Working relationship relationship
Architect/ Engineer
Contractual Contractual relationship relationship
Professional Construction Manager Working Working relationship relationship
Prime Contractor
Prime Contractor
Prime Contractor 54
PDS – Manajemen Konstruksi (4) Manajemen Konstruksi - Agency Construc>on Management (ACM) Seorang CM berlaku sebagai agen dari owner untuk melakukan tugasnya sebagai owner dalam suatu proyek. CM dapat bertugas hanya dengan panggilan (on-call) atau selama proyek berlangsung. CM berlaku sebagai bagian dari internal organisasi owner. Tanggung jawab CM mencakup : • memberikan input pada tahap desain • mengevaluasi penawaran harga dari kontraktor • mengontrol proyek dan mengatur keuangan, jadwal • Mengontrol kualitas kerja kontraktor 55
PDS – Manajemen Konstruksi (5) Manajemen Konstruksi - Construc>on Manager-at-Risk (CM-at-Risk) Construction Manager
OWNER
Consultant
Sub-consultant
Sub-consultant
Contractor
Contractor
Sub-contractor
Sub-contractor
56
PDS – Manajemen Konstruksi (5)
PLANNING DESIGN
BIDDING CONSTRUCT -ION
57
PDS – Manajemen Konstruksi (7) Manajemen Konstruksi - Construc>on Manager-at-Risk (CM-at-Risk) CM@Risk melakukan kontrak dengan owner dalam dua tahap: • Pada saat planning dan conceptual design, bergabung dengan designer untuk perancangan. Dengan demikian, CM akan memberikan masukan kepada perancangan mengenai jadwal, biaya dan juga constructability. • Pada saat pelaksanaan konstruksi berlaku sebagai general contractor. • Sistem delivery CM dapat diterapkan strategi fast track untuk menyelesaikan proyek.
58
PDS – Manajemen Konstruksi (8) Manajemen Konstruksi - Construc>on Manager-at-Risk (CM-at-Risk)
• Three linear phases: design, bid, build or may be fast tracked. • Three prime players: owner, designer and CM-constructor. • Two separate contracts: – owner to CM-constructor and – owner to designer.
• Owner warrants the sufficiency of the plans and specs to the CMConstructor: – Owner is responsible for – Owner is liable for the plans and specs and the owner’s requirements for performance. 59
PDS – Manajemen Konstruksi (9) Key ConsideraVons • Designer works directly for owner. • The owner gains the benefit of having the opportunity to incorporate a contractor's perspecVve and input to planning and design decisions: – More professional relaVonship with contractor.
• • • •
Earlier knowledge of costs. Earlier involvement of constructor experVse. Project delivery typically faster than tradiVonal design-bid-build. A primary disadvantage in CMR delivery involves the lack of direct contractual relaVonship between the contractor and designer, placing the owner between those enVVes for the resoluVon of project issues: – Disagreements regarding construcVon quality, the completeness othe design, and impacts to schedule and budget may arise. – As with the design-bid-build system, adversarial relaVonships may result. 60
Rancang Bangun atau Design Build
61
PDS – Rancang Bangun (1)
RFQ/RFP Proposal Design Construct -ion
62
Keuntungan dari Design Build Sequence of Project Delivery AcVviVes by Contract Approach
hip://www.jwa.dot.gov/reports/designbuild/designbuild.htm Source: Dr. Keith Molenaar, University of Colorado at Boulder
63
PDS – Rancang Bangun (2) OWNER Contractual Contractual relationship relationship
Designer/Builder
Design Team (Architect/Engineer)
Construction Team (General Contractor) (Joint-venture, (Joint-venture, subcontractor, subcontractor, or or Single Single Firm) Firm)
SubContractors
Suppliers
Fabricators
64
PDS – Rancang Bangun (3) • Design-Build (DB) - This method of project delivery includes one entity (design-builder) and a single contract with the owner to provide both architectural/engineering design services and construction. • Two prime players: owner and design-build entity. • One contract - owner to design-builder with single point of responsibility. • Entity can take on many forms including: • Integrated design-build firm; • Contractor led; • Designer led; • Joint venture; or • Developer led. 65
PDS – Rancang Bangun (4) • The design-builder is responsible to design and construct the project to meet the performance standards set forth by the owner in the contract • Integrated process: overlapped design and construction typically fast tracked. • With respect to any prescriptive designs or specifications, the design-builder is responsible for discovering any inconsistency between the prescriptive requirements and the performance standards and the owner remains responsible for the cost to reconcile the inconsistent standards.
66
PDS – Rancang Bangun (5) Key Considerations (1) • Cost efficiencies can be achieved since the contractor and designer are working together throughout the entire process: • Fewer changes, fewer claims and less litigation. • Earlier knowledge of firm costs. • Change orders typically limited to owner changes. • DB can deliver a project more quickly than conventional DBB or CMR. • Owner can, and should, specify performance requirements in lieu of prescriptive specifications. • Ability to enhance project coordination. • Ability to reduce project claims. 67
PDS – Rancang Bangun (6) Key Considerations (2) • DB team qualifications are essential for project success; • Owner must be willing to place a heavy emphasis on the qualifications portion of the selection process. • Owner must be willing to allow the DB team to handle the design details. • Owners entire team must make the "mental shift' to a different way to deliver their project.
68
PDS – Rancang Bangun (7) Key Considerations 3) When should design and construct procurement be used? Design and construct procurement should be used when a (Turner, 1990): • building is functional rather than prestigious; • building is simple rather than complex, is not highly serviced and does not require technical innovation; • brief for scope design is likely to change; • program can be accelerated by overlapping design and construction activities; and • single organization is required to take responsibility and risk for design and construction. 69
PDS
Engineering-Procurement-ConstrucVon (EPC) OWNER
EPC Contractor
Engineering
Procurement
Construction
Supplier
Sub-contractor
70
PDS
Engineering-Procurement-ConstrucVon (EPC) Sistem delivery ini biasa digunakan untuk proyek berskala besar seperV proyek infrastruktur, kilang minyak, pabrik material konstruksi, dan pembangkit listrik. Pelaksanaan proyek dengan menggunakan sistem delivery EPC memiliki Vngkat kompleksitas yang Vnggi karena mengatur ketergantungan antar akVfitas yang ada seperV : • Fase overlaps antar masing-masing akVfitas • Pemecahan akVfitas menjadi akVfitas-akVfitas pekerjaan yang lebih detail • Komplesitas struktur organisasi • KeVdakpasVan dalam prediksi yang Vmbul pada masa pelaksanaan. 71
PDS
Engineering-Procurement-ConstrucVon (EPC)
*FTQ=First Time Quality
Model kontrak pada sistem delivery EPC terintegrasi satu sama lain, seVap pihak memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan batasan pekerjaan yang telah disepakaV dan kontraktor EPC memiliki tanggung jawab penuh. 72
Varian dari Design Build
73
VARIANT in DESIGN BUILD (MLIT JAPAN)
74
PDS – Variasi DB (1) Variasi Design Build (DB) Terdapat beragam kontrak design-build dimana kontrak tersebut yang
menyediakan berbagai fungsi lain untuk melaksanakan proyek, seperV fungsi pendanaan, penyewaan, operasi dan pemeliharaan. Beberapa jenis kontrak DB antara lain : • Turnkey • Variasi Turnkey • Variasi Pendanaan
75
PDS – Variasi DB (2) Variasi Design Build (DB) – TurnKey Beberapa jenis Turnkey adalah : » Design-Build-Operate-Transfer (DBOT): waktu operasi pendek (1 tahun). » Design-Build-Operate-Maintain (DBOM): dikenal dengan super turnkey, waktu operasi dan pemeliharaan yang lama (10-15 tahun) » Design-Build-Own-Operate-Transfer (DBOOT) : lebih luas cakupannya dan lebih lama operasi dan pemeliharaannya. Biasanya untuk infrastruktur seperV jalan dan/atau jembatan tol. Dapat pula dikembangkan dengan skema pendanaan oleh pihak swasta atau developer.
76
PDS – Variasi DB (3) Variasi Design Build (DB) – Variasi TurnKey Terdapat skema pendanaan diperkenalkan dalam turnkey, sehingga terdapat beberapa ragam lain : • Finance, Design, Build, Transfer • Finance, Design, Build, Operate, Transfer • Finance, Design, Build, Own, Operate, Transfer
77
PDS – Variasi DB (4) Variasi Design Build (DB) – Variasi Pendanaan Modal swasta dan parVsipasi developer menawarkan berbagai variasi kepada owner dalam menjalankan DB seperV : • Lease-develop-operate • Public private partnership (PPP atau KPBU) (bila ownernya public)
78
PDS – Variasi DB
Lease-Develop-Operate • Owner memberikan operator swasta untuk menyewa dalam jangka panjang, mengoperasikan, dan mengembangkan fasilitas yang ada. • Operator swasta mendapatkan dana dari pihak lain untuk owner untuk mengembangkan fasilitas dan owner akan menggunakan sebagian dana leasing untuk membayar hutangnya. • Operator yang akan melakukan planning dan conceptual design. Kemudian operator memilih design-builder untuk mengembangkan fasilitas. 79
PDS – Variasi DB
Public Private Partnership (PPP) -1
Infrastructure Financing Schemes Government Financial InsVtuVon Private
Infrastructure FaciliVes
PUBLIC 80
•
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Public Private Partnership (PPP) PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 -1
TAHUN 2015 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR • Pasal 1 Ayat 6 : “Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepenVngan umum dengan mengacupada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhaVkan pembagian risiko diantara para pihak. “ 81
KPBU- PPP • Owner adalah pemerintah yang mengundang pihak swasta untuk berparVsipasi dalam pengadaan infrastruktur untuk publik. • Manfaat dari sistem delivery PPP adalah : • • • •
Adanya pembagian resiko antara pihak swasta dan pemerintah, Pelaksanaan yang lebih efisien, Manfaat ekonomi yang lebih luas, Penghematan biaya.
• Terdapat beberapa bentuk PPP, antara lain : • • • • • •
Build Own Operate Transfer (BOOT) Buil Operate transfer (BOT) Design Buid Operate (DBO) Management Contract Concession Contract Joint Venture
82
KPBU-PPP Elemen penVng partnering : • Long term commitment : •
manfaat Vdak diperoleh cepat; bertahap lesson learned, semua pihak harus sunguh-sungguh.
Trust (kepercayaan):
o Menghindari permusuhan; sinisme; o Dapat membangun team work; o Pemahaman akan tujuan dan risiko dapat meningkatkan trust, dan membangun sinergi; o Partnering memperkuat pelaku, mempermudah pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. 83
KPBU-PPP • Shared Vision o Visi dan misi harus disepakaV o Harus terbuka, pertempuran gagasan, tujuan perlu dirumuskan bersama
• Partnering dan TQM o Partnering mendukung konsep TQM, long-term commitment, con
• Keuntungan partnering o Untuk semua pihak yang terlibat; evaluasi periodik diperlukan, harus formal dan tertulis, mencatat yang baik dan yang buruk o Bisa pakai nilai: aspek komunikasi, pemecahan masalah, prestasi kemajuan, dll. 84
Spektrum KPBU-PPP
85
PDS – Variasi DB
Transfer Risiko dalam PPP
86
PENUTUP
87
PENUTUP • Telah diuraikan berbagai metoda/sistem Penyelenggaraan ProyekKonstruksi atau Project Delivery System (PDS) yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur • Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia, tersedia alternaVf PDS yang dapat mempercepat proses, meningkatkan kualitas hasil, serta juga memberikan pilihan skema pendanaan dengan melibatkan peran badan usaha swasta 88
PENUTUP • Sistem Design-Build atau Rancang-Bangun dan Sistem PPP atau KPBU merupakan PDS yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan di atas, sebagai alternaVf dari metoda tradisional yaitu Design-Bid-Build • Bahasan di atas diharapkan dapat menjadi pengantar bagi pemahaman metoda alternaVf tersebut 89
Ada pertanyaan?
90
Terima Kasih !
SEKOLAH TINGGI TEKNIK NASIONAL YOGYAKARTA - 15 DESEMBER 2016
