DUKUNGAN BP KONSTRUKSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PU & PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2013
Dalam rangka Konsultasi Regional (KONREG) Kementerian PU Wilayah Barat
JAKARTA, 7-8 MARET 2012
B A D A N P E M B I N A A N K O N ST R U K S I K E M E NT E R I A N P E K E R J A A N U M U M
1
OUTLINE I. II. III. IV. V.
PERAN JASA KONSTRUKSI DALAM PEMBANGUNAN DI INDONESIA PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN LPJKN/LPJKD PERATURAN TERBARU TERKAIT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DATABASE MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI (SEMEN, BAJA, ASPAL) FASILITASI PELATIHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI 2
BAGIAN 1 PERAN JASA KONSTRUKSI DALAM PEMBANGUNAN DI INDONESIA PERAN STRATEGIS JAKON ALOKASI BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DUKUNGAN BINJAKON PROGRAM DAN KEGIATAN BINJAKON DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
3
MAN
Upstreamdownstream activities involve 40 million manpower
MONEY
MACHINE
METHODMANAGEMENT
Transport Services Industry
ICT
Management Consultant
Quarry Site
Building Material Industry
Plant Hire
Equipment Industry
Financial Institution
Manpower Supply
Manpower Supply
Manpower Supply
1. PERAN STRATEGIS JAKON
MATERIAL
TRANSPORT
SUPPLY CONSTRUCTION SECTOR
Absorbs 6 million of construction sector manpower
PRODUCE BUILDINGS
INFRASTRUCTURES
NATIONAL DEVELOPMENT
CONSTRUCTION DRIVEN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
4
II. ALOKASI BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ALOKASI BIAYA PER BIDANG INFRASTRUKTUR (2005 – 2012) Sector
2005
2010
2011
2012
2013
2014
Energy
3.117
14.984
15.675
15.689
23.855
17.909
Transportation
3.978
15.562
23.135
28.118
30.475
35.227
13.328
46.666
56.535
62.563
70.597
71.854
429
2.811
3.452
3.246
4.162
4.491
84
2.396
3.462
4.604
5.231
3.394
BPLS
-
1.216
1.286
1.607
1.516
1.737
BASARNAS
-
513
1.329
1.112
903
1.047
BPWS
-
-
293
300
1.481
1.614
105.167
117.238
138.220
137.273
Public Works Communication Housing
Total Infrastruktur*
20.936
84.148
Total APBN
507.400
1.047.666
1.229.558
1.435.407
-
-
% PW to Tot Infrastruktur
63,66%
55,46%
53,76%
53,36%
51,08%
52,34%
% PW to Tot APBN
2,63%
4,45%
4,60%
4,36%
-
-
% Infrastruktur to APBN
4,13%
8,03%
8,55%
8,17%
-
-
Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran, Kemenkeu dan Bappenas 2012 (diolah) Catatan: * Belum termasuk pembangunan sarana dan prasarana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan Kementerian Kesehatan
5
III. DUKUNGAN BINJAKON
DUKUNGAN BINJAKON PUSAT & DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
MEMASTIKAN BAHWA: PENYEDIA JASA (BADAN USAHA PELAKSANA DAN KONSULTAN) MEMENUHI: ◦ SYARAT ADMINISTRATIF ◦ SYARAT KEMAMPUAN PENYEDIA JASA (TENAGA KERJA) MEMENUHI: ◦ SYARAT ADMINISTRATIF ◦ KOMPETEN SESUAI SKKNI TERSEDIANYA DATABASE KETERSEDIAAN & LOKASI MPK PENGATURAN PEMILIHAN PENYEDIA B/J DILAKSANAKAN SECARA KONSISTEN TERLAKSANANYA MONEV PENYELENGGARAAN PENANGANAN KEGAGALAN KONSTRUKSI/BANGUNAN SESUAI KETENTUAN 6
IV. PROGRAM DAN KEGIATAN BINJAKON DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (1) A.
◦ ◦ ◦ ◦ B.
PEMBINAAN USAHA pembinaan kemitraan usaha serta kinerja penyedia jasa fasilitasi akses pasar jasa konstruksi pembinaan terhadap akses material dan peralatan konstruksi pembinaan terhadap akses modal usaha dan sistem penjaminan (Pusat)
PEMBINAAN REGULASI/PERIZINAN
◦ pembinaan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi (Pusat) ◦ pembinaan dan bantuan teknik perizinan usaha jasa konstruksi ◦ pembinaan administrasi perizinan penyedia jasa konstruksi asing (Pusat) dan lokal (Kab/Kota) ◦ pembinaan sistem informasi pembinaan jasa konstruksi nasional 7
IV. PROGRAM DAN KEGIATAN BINJAKON DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (2) C.
◦ ◦ ◦ ◦ ◦
D.
PEMBINAAN KELEMBAGAN pembinaan tata laksana dan kinerja kelembagaan pembinaan unsur-unsur masyarakat jasa konstruksi Pengembangan kerja sama dan koordinasi antar instansi terkait pembinaan kinerja Sekretariat/Bapel LPJKN/D pembinaan kinerja kelembagaan penyedia jasa konstruksi (badan usaha dan tenaga kerja)
PEMBINAAN PBJ KONSTRUKSI
◦ pembinaan ahli PBJ konstruksi; ◦ rekomendasi tanggapan atas sanggahan banding; ◦ pembinaan dan bantuan teknis PBJ konstruksi bagi pengguna dan penyedia jasa; dan ◦ monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan. 8
IV. PROGRAM DAN KEGIATAN BINJAKON DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (3) PEMBINAAN ADMINISTRASI KONTRAK
E.
◦ ◦ ◦ ◦ F.
penyiapan standar dan pedoman administrasi kontrak (Pusat); bantuan hukum permasalahan kontrak; pembinaan teknis sistem administrasi kontrak; pemberian opini hukum kontrak.
PEMBINAAN KONSTRUKSI BERKELANJUTAN ◦ pembinaan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen K3 konstruksi; ◦ pembinaan sistem manajemen lingkungan dan teknik konstruksi berkelanjutan;
G.
PEMBINAAN MATERIAL DAN PERALATAN ◦ perkiraan kebutuhan material dan peralatan konstruksi ◦ informasi data base lokasi material dan peralatan konstruksi (Nasional/provinsi) ◦ informasi ketersediaan material dan peralatan konstruksi (Nasional/provinsi) 9
IV. PROGRAM DAN KEGIATAN BINJAKON DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (4) PEMBINAAN PASAR DAN DAYA SAING
H.
◦ informasi akses pasar konstruksi dalam dan luar negeri; ◦ strategi peningkatan daya saing .
PEMBINAAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI
I.
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
penyiapan bakuan kompetensi keterampilan dan keahlian konstruksi (Pusat) pengembangan metode dan standar pelatihan konstruksi (Pusat); penyiapan dan pengembangan materi pelatihan (Pusat); penyusunan pedoman penyelenggaraan pelatihan (Pusat); pengembangan lembaga pelatihan, instruktur, dan assesor (Pusat); penyetaraan kompetensi keahlian regional/global (Pusat); pelaksanaan pelatihan sesuai standar dengan prioritas bagi nakerkon di koridor MP3EI; ◦ sertifikasi dengan prioritas bagi nakerkon yang terlibat dalam pembangunan insfrastruktur ke-PU-an.
10
BAGIAN 2
PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN LPJKN & LPJKD PROGRES SAAT INI ALAMAT KANTOR LPJKN
11
PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN LPJKN & LPJKD
Sesuai dengan SK Menteri PU No. 223/2011, telah dikukuhkan Pengurus LPJKN periode 2011-2015. Selain pengukuhan Pengurus LPJKN, Menteri PU juga mengukuhkan dewan pengawas LPJKN sesuai dengan SK Menteri PU No 224/2011. Untuk tingkat Provinsi, telah ditetapkan rekomendasi calon pengurus lembaga pada 32 provinsi (di luar Jawa Timur) setelah dilakukan proses Fit & Proper Test. ◦ 24 provinsi diantaranya telah melaksanakan lanjutan rangkaian rekrutmen pengurus LPJK Tingkat Provinsi sampai dengan pengukuhan oleh Gubernur di masing-masing provinsi; ◦ 5 provinsi sudah melaksanakan hingga RPL (Rapat Pengurus Lembaga): DKI Jakarta, Sulsel, Sumsel, Riau, dan Kaltim; ◦ 3 provinsi (Sulawesi Tenggara,Maluku Utara, dan Babel) belum melaksanakan lanjutan rangkaian Rekruitmen Pengurus LPJK Tingkat Provinsi. 12
Alamat Kantor LPJKN Gedung LPJKN Gedung Balai Krida Jl. Iskandarsyah Raya No. 35 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan, Phone 0217201476 Fax 0217201472 Web site: www.lpjk.net 13
BAGIAN 3
PERATURAN BARU TERKAIT PENGADAAN BARANG/JASA
PERMEN PU 07/2011 (PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI) PERKA LKPP NOMOR 07/2011 (JUKNIS OPERASIONAL BLACK LIST) SE KEPALA BP KONSTRUKSI NO. 26/SE/KK/2011 (PENETAPAN BLACK LIST)
14
PERMEN PU 07/2011 (1) 1.
Rencana Umum Pengadaan Pengumuman secara elektronik oleh KPA/Satker melalui website www.pu.go.id meliputi:
2.
a.
nama dan alamat PA;
b.
paket pekerjaan yang akan dilaksanakan dan metode pemilihan;
c.
lokasi pekerjaan; dan
d.
perkiraan nilai pekerjaan.
Pengumuman Pemilihan (Pelelangan/Seleksi)
Penyedia
Barang/Jasa
Pengumuman secara elektronik oleh Pokja melalui website www.pu.go.id (Dalam hal diperlukan, pengumuman dapat diperluas melalui surat kabar, baik surat kabar nasional maupun provinsi) 3.
Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Proses pemilihan dilakukan setelah persetujuan kontrak tahun jamak diterima dari Menteri Keuangan
15
PERMEN PU 07/2011 (2) 4.
Standar Dokumen Pengadaan a. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi berpedoman pada Permen PU No.07/PRT/M/2011 b. Pengadaan Barang dan Jasa lainnya berpedoman pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011;
5.
Metode pengadaan a. Pemilihan metode pengadaan pekerjaan konstruksi dilakukan dengan mempertimbangkan sifat dan kompleksitas pekerjaan: 1) Pada prinsipnya dilaksanakan dengan pelelangan umum metode satu sampul, sistem gugur dengan pascakualifikasi 2) Pelelangan umum metode dua tahap, sistem nilai dengan prakualifikasi (untuk pekerjaan terintegrasi : DB, PBC, dll) 3) Pelelangan umum metode satu sampul, sistem gugur dengan prakualifikasi (untuk pekerjaan tunggal dan kompleks) 16
PERMEN PU 07/2011 (3) b.
6.
Pemilihan metode pengadaan jasa konsultansi: 1) Metode dua sampul, evaluasi berdasarkan kualitas 2) Metode dua sampul, evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya 3) Metode dua sampul, evaluasi berdasarkan biaya terendah 4) Metode dua sampul, evaluasi berdasarkan pagu anggaran
Bentuk Kontrak a. Pekerjaan Konstruksi: Kontrak Lump Sum, Harga Satuan, Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan untuk pekerjaan tunggal; atau pada umumnya dengan Kontrak Lump Sum untuk pekerjaan terintegrasi; b. Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi didasarkan atas produk/keluaran (Output based); c. Kontrak Harga Satuan Jasa Konsultansi didasarkan atas tenaga ahli dan biaya-biaya langsung terkait termasuk perjalanan dinas (input based). 17
PERMEN PU 07/2011 (4) 7.
Harga Perkiraan Sendiri PPK menetapkan HPS dari Rencana Perkiraan Biaya yang disusun, setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon I untuk: a. Pekerjaan konstruksi > Rp 100.000.000.000 b. Jasa konsultansi > Rp 10.000.000.000
8.
Evaluasi Penawaran dan Penetapan Pemenang a. Pemenang adalah penawaran yang memenuhi syarat administrasi, syarat teknis dan harga yang wajar tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: 1) penyimpangan dari Dokumen Pengadaan yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil di antara peserta yang memenuhi syarat. 18
PERMEN PU 07/2011 (5) Evaluasi penawaran (teknis). 1) Dari beberapa paket pekerjaan yang diikuti dalam waktu bersamaan dan personil/peralatan sama, penawaran tidak dapat digugurkan. Apabila beberapa penawarannya terendah maka penetapan calon pemenang berdasarkan perhitungan kombinasi yang menguntungkan negara. 2) Personil/peralatan harus berada ditempat sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam kontrak, dan tidak dapat digunakan untuk pekerjaan lain pada waktu yang bersamaan. c. Evaluasi penawaran (kewajaran harga). Klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% HPS, harus dilakukan dengan ketentuan 1) menilai rincian/uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama meliputi komponen tenaga kerja, peralatan, dan bahan (material konstruksi) untuk dinilai pengaruhnya terhadap lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan 2) apabila tidak mempengaruhi, dianggap wajar dan dikonfirmasikan kesediaannya untuk menaikkan jaminan pelaksanaan. b.
19
PERKA LKPP NOMOR 07 TAHUN 2011 TGL 20 JUNI 2011 TENTANG BLACK LIST •
Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/ KPA berupa larangan ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa diseluruh K/L / SKPD/lnstitusi lainnya.
•
Penyedia Barang/Jasa dan penerbit jaminan pada proses pemilihan dan/atau kontrak dikenakan sanksi Daftar Hitam pada Pasal 3 berupa larangan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di seluruh K/L/D/I selama 2 (dua) tahun kalender. 20
SE KEPALA BP KONSTRUKSI No. 26/SE/KK/2011 TANGGAL 20 JULI 2011 (1)
PPK/pokja ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam kepada KPA, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan bukti pelanggaran yang dilakukan penyedia barang/jasa perorangan; penyedia barang/jasa badan usaha; dan/atau penerbit jaminan.
KPA menetapkan sanksi yang ditembuskan kepada PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan, Kepala LKPP, Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, Pimpinan Satminkal masing masing.
21
SE KEPALA BP KONSTRUKSI No. 26/SE/KK/2011 TANGGAL 20 JULI 2011 (2)
KPA memberitahukan penetapan sanksi daftar hitam kepada penyedia barang/jasa dan/atau penerbit jaminan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya.
KPA mengirimkan dokumen penetapan sanksi daftar hitam kepada penyedia barang/jasa dan/atau penerbit jaminan yang dikenakan sanksi, PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan yang mengusulkan, Kepala LKPP, Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, Pimpinan Satminkal masing - masing.
22
SE KEPALA BP KONSTRUKSI No. 26/SE/KK/2011 TANGGAL 20 JULI 2011 (3)
Kepala BP Konstruksi memberitahukan penetapan sanksi daftar hitam penyedia barang/jasa yang bergerak dibidang usaha konstruksi (Kontraktor/ Konsultan) kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima dokumen penetapan sanksi daftar hitam dari KPA.
23
BAGIAN 4
DATABASE MATERIAL & PERALATAN KONSTRUKSI SUPPLY – DEMAND SEMEN SUPPLY – DEMAND BAJA SUPPLY – DEMAND ASPAL SUPPLY – DEMAND ALAT BERAT
24
Keseimbangan Supply – Demand Material dan Peralatan Konstruksi (MPK) - 2012 DEMAND NO JENIS MPK SATUAN SUPPLY
UTILITAS
INFRASTRUKTUR
NON INFRASTRUKTUR
TOTAL
(%)
1 Semen
Juta Ton
60,6
12,1
36,3
48,4
80
2 Baja
Juta Ton
18,9
5,3
8,0
13,3
70
3 Aspal
Ribu Unit
930
1254
66
1320
142
4 Alat Berat
Ribu Unit
150
42
168
210
140
Catatan : 1) Supply Aspal - Produksi & Import aspal minyak PT Pertamina - Import aspal minyak lainnya - Aspal Buton
Total
= 650 ribu ton = 200 ribu ton = 80 ribu ton = 930 ribu ton 25
Catatan Supply - Demand Semen
Kapasitas produksi semen ( 60,6 juta ton) secara nasional masih memadai (tingkat utilitas 80%);
Permasalahan : 1)
Alokasi per provinsi yang tidak sesuai “real demand”;
2) Kapasitas
bongkar di pelabuhan tujuan tidak memadai
untuk memenuhi “real demand” (contoh di Kalimantan Timur); 3)
Keterbatasan sarana dan prasarana transportasi darat (contoh di Papua). 26
Catatan Supply - Demand Baja
Kapasitas produksi baja standar (18,9 juta ton) secara nasional masih memadai (tingkat utilitas 70%);
Permasalahan : 1) Baja “high
strength” belum diproduksi di dalam
negeri, meskipun sangat dibutuhkan; 2) Adanya
produk baja “banci”.
27
Catatan Supply - Demand Aspal
Total pasokan aspal (930 ribu ton) secara nasional tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan (tingkat utilitas 142%);
Diharapkan kapasitas produksi aspal Buton yang dapat menggantikan aspal minyak (semi – ekstraksi dan full – ekstraksi) dapat terus ditingkatkan;
Diharapkan PT. Pertamina dapat memenuhi kesenjangan supply – demand aspal yang masih ada.
28
Catatan Supply - Demand Alat Berat
Jumlah alat berat yang ada saat ini secara nasional (150.000 Unit) tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan alat berat (tingkat utilitas 140%);
Hampir 50% (74.800 unit) dari alat berat yang ada tercatat
di
Provinsi
DKI
Jakarta,
meskipun
digunakan di berbagai provinsi lain.
29
BAGIAN 5
FASILITASI PELATIHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI PELATIHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI DALAM RANGKA PEMBINAAN KOMPETENSI GERAKAN NASIONAL PELATIHAN KONSTRUKSI (GNPK) DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PU & PERMUKIMAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN TAHUN ANGGARAN 2012 DI DAERAH
30
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi dalam Rangka Pembinaan Kompetensi 31
REGIONALISASI BALAI (SUB CENTER) PELATIHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
Balai Pelatihan Konstruksi Banda Aceh (NAD, Sumut, Sumbar, Riau, Kep.Riau, Jambi, Sumsel) Balai Peningkatan Keahlian Konstruksi di Jakarta (seluruh Indonesia) Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan Jakarta (pelatihan peralatan seluruh Indonesia, untuk pelatihan konstruksi meliputi : Kepulauan Babel, Bengkulu, Lampung, DKI, Banten, Jabar dan Jateng) Balai Pelatihan Konstruksi Surabaya (DIY, Jatim, Bali, NTB dan NTT) Balai Pelatihan Konstruksi Banjarmasin (seluruh kalimantan) Balai Pelatihan Konstruksi Makassar (Sulsel, Sulawesi Tenggara, Sulbar, Sulteng, Gorontalo dan Sulut) Balai Pelatihan Konstruksi Jayapura (Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat)
PELATIHAN YG BANYAK DIMINATI BIDANG BINA MARGA A KEAHLIAN 1
KEPALA PENGAWAS PEKERJAAN JALAN DAN JEMBATAN
2
MANAJER PELAKSANAAN PEKERJAAN JALAN DAN JEMBATAN
3
MANAJER LAPANGAN PEKERJAAN JALAN
4
MANAJER LAPANGAN PEKERJAAN JEMBATAN
5
PENGENDALI MUTU PEKERJAAN JALAN , DLL
B KETERAMPILAN 1
PELAKSANA PEKERJAAN JALAN
2
PELAKSANA PEKERJAAN JEMBATAN
3
JURU UKUR PEKERJAAN JALAN DAN JEMBATAN
4
JURU HITUNG KUANTITAS JALAN
5
PELAKSANA LAPANGAN TINGKAT II (MADYA) PEKERJAAN JALAN, DLL 33
PELATIHAN YG BANYAK DIMINATI BIDANG CIPTA KARYA A
KEAHLIAN
1
GENERAL SUPERINTENDENT BANGUNAN GEDUNG
2
AHLI MATERIAL BANGUNAN GEDUNG
3
PENGAWAS LAPANGAN PEMASANGAN INSTALASI LIFT DAN ESKALATOR
4
MANAJER LAPANGAN PELAKS. KONSTRUKSI BANGUNAN
5
MANAJER PENGOPERASIAN BANGUNAN GEDUNG , DLL
B
KETERAMPILAN
1
PELAKSANA LAP. TK II PEKERJAAN FINISHING BANG. GED. BERTINGKAT TINGGI
2
JURU UKUR (TECHNICIAN SURVEYING)
3
JURU MUDA GAMBAR TEKNIK SIPIL
4
PELAKSANA LAP. PEKERJAAN M&E BANGUNAN GEDUNG BERTINGKAT TINGGI
5
PELAKSANA MADYA PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG, DLL 34
PELATIHAN YG BANYAK DIMINATI BIDANG SUMBER DAYA AIR A
KEAHLIAN
1
KEPALA PROYEK PEKERJAAN SUMBER DAYA AIR
2
KEPALA LAPANGAN PEKERJAAN SUMBER DAYA AIR
3
MANAJER JAMINAN MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI SDA
4
AHLI PERENCANA TEKNIS BENDUNGAN
5
AHLI SUPERVISI KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, DLL
B
KETERAMPILAN
1
TEKNISI PENGERUKAN
2
TEKNISI PENGHITUNG KUANTITAS PEKERJAAN SUMBER DAYA AIR
3
PELAKSANA SALURAN IRIGASI
4
PELAKSANA BANGUNAN IRIGASI
5
PELAKSANA BENDUNGAN, DLL 35
PELATIHAN YG BANYAK DIMINATI ALAT-ALAT BERAT A KEAHLIAN 1 MANAJER ALAT-ALAT BERAT B KETERAMPILAN 1 OPERATOR FORKLIFT 2 OPERATOR TOWER CRANE 3 OPERATOR BULLDOZER 4 OPERATOR MOTOR GREDER 5 OPERATOR EXCAVATOR 6 MEKANIK ALAT-ALAT BERAT 7 OPERATOR BACKHOE LOADER 8 MEKANIK ENGINE TINGKAT DASAR, DLL 36
Gerakan Nasional Pelatihan Konstruksi (GNPK) dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur PU & Permukiman 37
FOKUS GERAKAN NASIONAL PELATIHAN KONSTRUKSI 2010 - 2014
PERCEPATAN PELATIHAN SDM KONSTRUKSI (Target 3 Juta Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih)
PENGEMBANGAN SISTEM PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN
PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI
PENGEMBANGAN DAN PERKUATAN LEMBAGA PELATIHAN / UJI
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PELATIHAN 38
Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Tahun Anggaran 2012 di Daerah 39
PERSEBARAN KEGIATAN PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI T.A 2012 Kegiatan pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi yang diselenggarakan didaerah meliputi kegiatan: Pelatihan Konstruksi Uji Kompetensi dan Sertifikasi Bimbingan Teknis Sosialisasi, dll Berikut adalah rekapitulasi kegiatan pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi di daerah: NO PROPINSI JMLH KEG. NO PROPINSI JMLH KEG.
NO
PROPINSI
JMLH KEG. NO
PROPINSI
JMLH KEG.
1 ACEH
3
9 BABEL
1
17
KALBAR
2
25 SULBAR
3
2 SUMUT
4
10 LAMPUNG
1
18
KALTENG
2
26 SULTRA
5
3 SUMBAR
3
11 BANTEN
4
19
KALSEL
5
27 BALI
3
4 RIAU
3
12 DKI
5
20
KALTIM
3
28 NTT
4
5 KEPRI
1
13 JABAR
6
21
SULUT
8
29 NTB
2
6 JAMBI
2
14 JATENG
4
22
GORONTALO
1
30 MALUKU
2
7 BENGKULU
2
15 DIY
8
23
SULTENG
5
31 MALUT
3
8 SUMSEL
2
16 JATIM
6
24
SULSEL
7
32 PAPUA
4
33 PAPUA BARAT
3
TOTAL
117 40
TERIMA KASIH
41
ALOKASI BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ALOKASI BIAYA PER BIDANG INFRASTRUKTUR (2005 – 2012) (juta rupiah) Sector
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Energy
3.117
4.657
5.141
5.508
6.994
14.984
15.675
15.689
Transportation
3.978
6.976
9.070
15.298
16.077
15.562
23.135
28.118
13.328
19.186
22.769
33.427
34.987
46.666
56.535
62.563
429
1.235
1.016
2.129
2.144
2.811
3.452
3.246
84
369
419
674
1.003
2.396
3.462
4.604
BPLS
-
-
-
-
-
1.216
1.286
1.607
BASARNAS
-
-
-
-
-
513
1.329
1.112
BPWS
-
-
-
-
-
293
300
20.936
32.423
38.415
57.036
61.205
105.167
117.238
507.400
699.099
763.570
854.043
1.021.924
1.047.666
1.229.558
1.435.407
2.774.281
3.339.217
3.949.321
4.954.029
5.613.442
6.422.918
Public Works Communication Housing
Total Infrastructure Total APBN Total GDP % PW to Tot Inf
84.148
-
-
63,66%
59,17%
59,27%
58,61%
57,16%
55,46%
53,76%
53,36%
% PW to Tot APBN
2,63%
2,74%
2,98%
3,91%
3,42%
4,45%
4,60%
4,36%
% PW to GDP
0,48%
0,57%
0,58%
0,67%
0,62%
0,73%
-
-
% Infrastructure to APBN
4,13%
4,64%
5,03%
6,68%
5,99%
8,03%
8,55%
8,17%
% Infrastructure to GDP
0,75%
0,97%
0,97%
1,15%
1,09%
1,31%
-
-
Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran, Kemenkeu dan Bappenas 2012 (diolah) Catatan: * Belum termasuk pembangunan sarana dan prasarana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan Kementerian Kesehatan
42
