BAB II PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI BIDANG PEKERJAAN UMUM
A. Latar Belakang Pembangunan Infrastruktur di Bidang Pekerjaan Umum Pembangunan adalah usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan atau perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa. Pembangunan harus tetap berjalan, hal ini menyangkut kelangsungan dari suatu proses berbngsa dan bernegara. Pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah dan pengusaha lokal belum dapat menunjang pembangunan secara keseluruhan, oleh karena itu diperlukan sumber pendanaan lain untuk kelangsungan roda pembangunan. 26 Setiap aktivitas pembangunan akan mengalami trade-off yaitu situasi dimana di dalam proses pembangunan akan kehilangan suatu aspek dengan alasan tertentu untuk memperoleh aspek lain dengan kualitas yang berbeda sebagai pilihan yang diambil. Hal ini dimaksudkan di satu sisi pembangunan mewujudkan pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain pembangunan bisa menurunkan kualitas lingkungan. Hal ini menjadi catatan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2010-2014 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada
26
Faisal Santiago, Op. Cit., hlm. 105.
2424 Universitas Sumatera Utara
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 27 RPJMN 2010-2014 adalah pedoman bagi Pemerintah Pusat/Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dijalankan di Indonesia mengacu pada konsep pembangunan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kurang memperhatikan aspek lingkungan. Pembangunan sangat tergantung pada keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005 sampai dengan tahun 2024 disebutkan bahwa salah satu misi pembangunan adalah mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari, dan pembangunan infrastruktur akan mengarah pada konsep peningkatan pelayanan bagi peningkatan kualitas lingkungan di masa depan. Infrastruktur memiliki peran sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi sangat penting. Infrastruktur yang kurang berfungsi akan memberikan dampak yang besar bagi manusia sebaliknya infrastruktur yang terlalu berlebihan untuk 27
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 4.
25 Universitas Sumatera Utara
kepentingan manusia tanpa memperhitungkan kapasitas daya dukung lingkungan akan merusak alam yang pada hakekatnya akan merugikan manusia termasuk juga makhluk hidup yang lain. Pembangunan ekonomi sendiri haruslah didukung oleh pembangunan hukum karena antara keduanya saling menunjang, dimana pembangunan ekonomi hanya dapat tercapai apabila ada kepastian hukum. Antara hukum dan ekonomi merupakan dua sistem dari sistem kemasyarakatan yang berinteraksi satu sama lain. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bagir Manan, salah satu konsep dari globalisasi adalah meletakkan segala kegiatan dan hubungan ekonomi pada peran masyarakat. Berdasarkan konsep ini, maka kesiapan materi hukum harus, di satu pihak diarahkan pada mempersiapkan masyarakat untuk menjadi pelaku ekonomi yang utama termasuk hubungan-hubungan ekonomi global. Di pihak lain, mengurangi atau meniadakan aturan-aturan hukum yang memberikan kewenangan kepada administrasi negara. Pada saat ini, yang terpenting adalah kesiapan aturan hukum yang dapat lebih memberdayakan masyarakat/pelaku usaha agar menjadi pelaku ekonomi yang mandiri, mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lain. 28 Pembangunan harus tetap berjalan dikarenakan hal ini menyangkut kelangsungan dari suatu proses berbangsa dan bernegara. Pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah dan pengusaha lokal belum dapat menunjang pembangunan secara keseluruhan, oleh karena itu diperlukan sumber pendanaan untuk kelangsungan roda pembangunan. Indonesia sekarang ini masuk dalam kondisi negara yang sedang berkembang, sehingga pembangunan masih perlu dan 28
Bagir Manan, Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi nasional dalam Globalisasi. Makalah dalam Seminar Tentang Pendekatan Ekonomi dalam Pengembangan Sistem Hukum Nasional Dalam Rangka Globalisasi (Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 30 April 1998).
26 Universitas Sumatera Utara
banyak yang harus dilaksanakan di segala bidang. Sejak terjadinya krisis ekonomi sejak tahun 1998 pembangunan di Indonesia sedikit atau bahkan dapat dijalankan oleh karena kondisi tersebut. Seperti diketahui kondisi keuangan bangsa belum pulih sampai saat ini, sehingga banyak pembangunan yang sudah dirancang atau dijalankan menjadi terbengkalai. Salah satu sumber pendapatan yang diharapkan untuk melanjutkan pembangunan tersebut adalah dengan cara mengundang investor asing atau dikenal dengan penanaman modal asing. Infrastruktur pekerjaan umum mempunyai peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, memberi kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, serta bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup. Infrastruktur seperti prasarana air bersih, sanitasi dan drainase akan meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat. Demikian juga penyediaan permukiman yang layak huni serta prasarana pengendalian banjir dan prasarana jalan yang terpelihara baik akan meningkatkan kualitas lingkungan. 29 Selain itu dalam proses pembangunan infrastruktur hendaknya memperhatikan atau tidak rusaknya lingkungan misalnya pembangunan jalan yang mengubah fungsi lahan tanam/resapan air menjadi beton dan pembangunan waduk/bendungan yang mengubah alur sungai alami, tipe Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang open dumping dan dapat mencemari air tanah dan lingkungan sekitar. Hal ini mesti diupayakan penanganan dampaknya. Sementara itu, terkait dengan fenomena perubahan iklim, infrastruktur juga berperan dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak
29
Istimawan Dipohusod, Manajemen Proyek Pekerjaan Umum (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 35.
27 Universitas Sumatera Utara
yang ditimbulkan oleh perubahan iklim terhadap lingkungan seperti banjir, kekeringan, longsor, dan lain-lain. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum, infrastruktur dalam lingkup pekerjaan umum meliputi infrastruktur jalan, sebagai prasarana distribusi lalu-lintas barang dan manusia maupun sebagai prasarana pembentuk struktur ruang wilayah, infrastruktur sumber daya air, sebagai prasarana untuk mendukung penyimpanan dan pendistribusian air maupun prasarana untuk pengendalian daya rusak air, infrastruktur cipta karya pada kawasan perkotaan dan perdesaan, sebagai pendukung kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat yang mencakup pelayanan transportasi lokal, pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan, termasuk penanganan persampahan, penyediaan drainase untuk mengatasi genangan dan pengendalian banjir, penanganan air limbah domestik, serta penataan ruang dalam menata struktur dan pemanfaatan serta pengendalian tata ruang wilayah nasional. Pembangunan infrastruktur mempunyai peran vital dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Infrastruktur adalah modal esensial masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung ekonomi, sosialbudaya, dan kesatuan dan persatuan yang mengikat dan menghubungkan antar daerah yang ada di Indonesia. Bagi Indonesia penanaman modal memiliki peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam satu wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk menghimpun dan menggerakkan modal serta guna menggali potensi sumber daya daerah yang akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi
28 Universitas Sumatera Utara
dan menciptakan pemerataan pembangunan. Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian negara tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Infrastruktur yang sering disebut pula prasarana dan sarana fisik, di samping memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan juga terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau region. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan indikasi bahwa wilayah yang memiliki
kelengkapan
sistem
infrastruktur
yang
berfungsi
lebih
baik
dibandingkan dengan wilayah lainnya mempunyai tingkat kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula. Sebaliknya, keberadaan infrastruktur yang kurang berfungsi dengan baik mengakibatkan problem sosial dan lingkungan. 30 Dalam konteks ekonomi, infrastruktur merupakan modal sosial masyarakat yaitu barang-barang modal esensial sebagai tempat bergantung bagi perkembangan ekonomi dan merupakan prasyarat agar berbagai aktivitas masyarakat dapat berlangsung. Dengan kata lain, infrastruktur merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar dan konsumsi akhir. Keberadaan infrastruktur memberikan gambaran tentang kemampuan berproduksi masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai apabila tidak ada ketersediaan infrastruktur yang memadai atau kunci bagi perkembangan ekonomi.
30
Robert J. Kodoatie, Loc. Cit., hlm. 9.
29 Universitas Sumatera Utara
Secara tidak langsung, pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman akan mendukung produktivitas sektor ekonomi lainnya sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial-budaya kehidupan masyarakat melalui efek berganda. Sedangkan secara langsung terkait sektor konstruksi, infrastruktur pekerjaan umum juga akan menciptakan kesempatan kerja dan usaha. Oleh karena itu, keberadaan infrastruktur yang baik akan dapat mendorong terciptanya stabilitas berbagai aspek dalam masyarakat guna menunjang laju pembangunan nasional. Keberadaan infrastruktur telah terbukti berperan sebagai instrumen bagi pengurangan kemiskinan, pembuka daerah terisolasi, dan mempersempit kesenjangan antarwilayah. Dengan demikian, investasi infrastruktur baik dari pemerintah maupun swasta dan masyarakat perlu terus didorong guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor riil, penyerapan tenaga kerja guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta menumbuhkan investasi sektor lainnya.
B. Landasan Hukum Pembangunan Infrastruktur di Bidang Pekerjaan Umum Penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum telah tertuang dalam sejumlah peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut sebagai UU Penataan Ruang), UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (selanjutnya disebut sebagai UU Sumber Daya Air), Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (selanjutnya disebut sebagai UU Jalan), maupun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Selanjutnya disebut sebagai UU
30 Universitas Sumatera Utara
Bangunan Gedung). Sumber daya air dikategorikan sebagai infrastruktur keairan, misalnya sistem air bersih, irigasi, drainase, pengendalian banjir, dan sebagainya. 31 Bahkan didalam Undang-Undang Perumahan Permukiman yang dikeluarkan pada tahun 1992, telah diamanatkan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup terkait dengan pembangunan dan penataan Perumahan Permukiman. Dari regulasi-regulasi tersebut, penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum diharapkan dapat menjaga kualitas lingkungan selain juga mengurangi dampak buruk yang terjadi, terutama terhadap pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dalam skala menengah dan besar. Hal ini karena didalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur skala menengah dan besar, singgungan terhadap faktor lingkungan sangat rentan terjadi, sehingga diperlukan suatu dokumen pengelolaan lingkungan agar dapat menekan seminimal mungkin dampak besar dan negatif yang timbul karena pembangunan infrastruktur. Salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum terkait dengan pengelolaan dan pengendalian lingkungan adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Peraturan Menteri ini merupakan tambahan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
31
Ibid., hlm. 122.
31 Universitas Sumatera Utara
Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang berwawasan lingkungan tersebut sepenuhnya harus didukung oleh pengembangan dan penelitian teknologi terapan yang berwawasan lingkungan dalam setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman harus menjadi komitmen seluruh pelaku pembangunan bidang pekerjaan umum. Pemerintah perlu menyelenggarakan perencanaan dengan mantap, termasuk menetapkan kebijakan pelaksanaan dan pengawasan yang efektif, sehingga tercapai tujuan pembangunan nasional sebagai konsekuensi adanya kegiatan penanaman modal di Indonesia. Dengan pendekatan ini, maka investor dapat diarahkan ke prioritas pembangunan. Untuk menyatukan antara kepentingan investor dengan negara-negara penerima modal harus disadari tidak mudah. Artinya, apabila negara penerima modal terlalu ketat dalam menentukan syarat penanaman modal investor, mungkin saja para investor tidak akan datang lagi bahkan bagi investor yang sudah ada pun bisa jadi akn merelokasikan perusahaannya. Dalam penanaman modal secara langsung, pihak investor langsung terlibat dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggung jawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian. 32 Kepastian dan perlindungan hukum serta rasa aman sangat diperlukan para investor akan menanamkan investasinya. Tanpa adanya hal tersebut maka akan mustahil para investor mau menanamkan modalnya di suatu negara. Setiap investor khususnya investor asing selalu menanyakan tentang kepastian hukum dan perlindungan hukum serta rasa aman tersebut. Negara penerima modal juga 32
N. Rosyidah Rakhmawati, Hukum Penanaman Modal Indonesia dalam Menghadapi Era Global (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hlm. 11.
32 Universitas Sumatera Utara
selalu mengatakan bahwa negaranya siap menjamin kepastian, perlindungan hukum, serta rasa aman tersebut. Bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi merupakan bidang usaha yang diperkenankan untuk dilakukan investasi, baik untuk investasi domestik maupun investasi asing. Biasanya dalam penanaman investasi, khususnya investasi asing ada beberapa bidang usaha yang tidak diperkenankan sama sekali untuk dilakukan investasi dan ada juga bidang usaha yang diwajibkan untuk melakukan kerja sama antara modal asing dengan modal domestik. Pelaku usaha memerlukan syarat esensial ketika berbisnis dan prasyarat bagi setiap transaksi bisnis, yaitu adanya kepastian hukum (legal certainty). 33 Ketidakpastian hukum dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, atau aturan yang dibuat tidak mengindahkan peraturan atau tidak mencabut peraturan sebelumnya untuk aspek yang sama. Terkadang juga peraturan dibuat berlaku surut, proses pengambilan keputusan pejabat negara yang tidak konsisten dan tidak transparan. Semua hal tersebut membuat pengusaha atau investor merasa berada di persimpangan jalan, menimbulkan perasaan tidak adanya kepastian hukum dan ketidakpastian usaha. 34
33
Ningrum Natasya Sirait, “Mencermati Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Memberikan Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Yayasan Perigembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003, hlm. 60. 34 Ridwan Khairandy, “Peranan Perusahaan Penanaman Modal Asing Joint Venture dalam Ahli Teknologi di Indonesia”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 5, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003, hlm. 51.
33 Universitas Sumatera Utara
C. Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur di Bidang Pekerjaan Umum Pembangunan pada hakekatnya adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan hasil-hasil pembangunan, kesempatan kerja, dan distribusi pendapatan, meningkatkan hubungan ekonomi regional, serta mengatur dan mengarahkan dengan bijaksana pergeseran kegiatan ekonomi antar sektor. 35 Sesuai dengan defenisi dalam Pasal 1 ayat 5 UU Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Urusan pemerintah absolut tertulis dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. 36 Kewenangan bidang lain meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional. Adapun kewenangan pemerintah terkait dengan infrastruktur dalam bidang pekerjaan umum antara lain adalah: 35
N. Rosyidah Rakhmawati, Op. Cit., hlm. 41. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 ayat 1.
36
34 Universitas Sumatera Utara
1.
Penetapan standar prasarana dan sarana kawasan terbangun dan sistem manajemen konstruksi.
2.
Penetapan standar pengembangan konstruksi bangunan sipil dan arsitektur.
3.
Penetapan standar pengembangan prasarana dan sarana wilayah yang terdiri atas pengairan, bendungan besar, jembatan dan jalan beserta simpulsimpulnya serta jalan bebas hambatan.
4.
Penetapan persyaratan untuk penentuan status, kelas, dan fungsi jalan.
5.
Pengaturan dan penetapan status jalan nasional. 37 Peyelenggaraan
urusan
pemerintahan
absolut
pemerintah
pusat
melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dan sosial. 38 Kementerian
Pekerjaan
Umum
yang
mempunyai
tupoksi
untuk
menjalankan pemerintahan di bidang pekerjaan umum hendaknya dapat mengembangkan suatu wilayah melalui pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur seharusnya dilakukan konsisten berbasis penataan ruang. Berbagai kebijakan penataan ruang hendaknya dijadikan sebagai pedoman yang mensinergikan dimensi sektoral dan dimensi wilayah dari pembangunan. Dalam rangka meningkatkan peluang investasi di bidang sumber daya air, maka 37
Robert J. Kodoatie, Op. Cit., hlm. 52. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat 1.
38
35 Universitas Sumatera Utara
sebagaimana diatur dalam UU Sumber Daya Air dan PerPres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Kementerian Pekerjaan Umum merupakan salah satu Kementerian yang memiliki peran vital dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur bagi Indonesia. Supaya infrastruktur yang menjadi tanggungjawabnya dapat dikelola dengan baik, sumber daya manusia di Kementerian Pekerjaan Umum perlu ditingkatkan kemampuannya dan koordinasi yang baik. Langkah konkrit pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan fokus pembangunan sebagaimana yang dimanatkan oleh Rencana Pembangunan Nasional, Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah yang menggantikan PP Nomor 8 Tahun 2007. Dalam perkembangannya sesuai kebutuhan pelaksanaan regulasi beberapa pasal PP Nomor 1 Tahun 2008 telah dirubah melalui PP Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. Penerbitan PP Nomor 1 Tahun 2008 memberikan perluasan cakupan investasi yang lebih luas Investasi Pemerintah tidak hanya dalam bentuk KPS/PPP, melainkan investasi dalam bentuk surat berharga maupun investasi langsung. Keberadaan PP Nomor 1 Tahun 2008 tidak berdiri sendiri, karena sebelum dan sesudahnya ditetapkannya PP Nomor 1 Tahun 2008 telah ditetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan investasi pemerintah yang berperan dalam pembangunan infrastruktur, terutama dalam bidang pekerjaan umum. Kebijakan investasi langsung seperti kebijakan penyertaan modal,
36 Universitas Sumatera Utara
pemberian pinjaman, dukungan pemerintah, pembiayaan infrastruktur, fasilitas penanaman modal, fasilitas pajak, pemberian insentif penanaman modal di daerah, serta pemberian jaminan dan subsidi bunga dalam rangka percepatan penyediaan air minum. 39 Selain itu untuk mendukung kebijakan pemerintah dan mempercepat pertumbuhan investasi di Indonesia, pemerintah telah membentuk lembagalembaga yang memiliki tugas sebagai fasilitator kegiatan investasi infrastruktur dan telah menetapkan kebijakan pengadaan tanah yang baru yang diharapkan dapat memberikan jaminan atau kepastian bagi investor untuk pengadaan tanah bagi pembangunan infrstruktur terkhusus dalam bidang pekerjaan umum.
D. Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur di Bidang Pekerjaan Umum Sistem infrastruktur menjadi pendukung utama dalam sistem sosial dan sistem ekonominya, oleh karena itu setiap perancangan masing-masing sistem infrastruktur maupun keseluruhannya harus dilakukan dalam konteks keterpaduan dan menyeluruh. Sistem infrastruktur yang terbagi menjadi bermacam-macam subsistem mengakibatkan sistem infrastruktur menjadi begitu kompleks. Tahapan mulai
dari
studi,
perencanaan,
pembangunan,
pemanfaatan,
sekaligus
pemeliharaan merupakan proses yang perlu dilakukan untuk membuat sistem infrastruktur yang terpadu dan menyeluruh. Sistem infrastruktur juga merupakan proses dengan keterlibatan berbagai aspek, interdisiplin, dam multisektoral.
39
Ade Gunawan, Op. Cit., hlm. 15.
37 Universitas Sumatera Utara
Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, arah kebijakan umum pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum adalah: 1.
Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan berkelanjutan di kawasan strategis, tertinggal, perbatasan, daerah terisolir untuk mengurangi kesenjangan wilayah, daerah rawan bencana serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman dan cakupan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan inklusif.
2.
Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan keandalan sistem di kawasan pusat produksi dan ketahanan pangan guna mendukung daya saing dan mendorong industri konstruksi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas.
3.
Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur melalui optimasi peran pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mendukung otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan serta mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan good governance. Pembangunan infrastruktur dalam bidang pekerjaan umum mempunyai
peran meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kehidupan sosial budaya, terutama mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat, seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, kesehatan, mengurangi kemiskinan, pembukaan daerah terisolasi, dan
38 Universitas Sumatera Utara
mempersempit kesenjangan antarwilayah, serta menjadi katalisator diantara proses produksi, pasar dan konsumsi akhir. Peranan investasi telah terbukti dalam mewujudkan pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional pada tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Indonesia periode 2009-2014 dimana dalam hal ini visi dan misi pemerintah dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam program sebelas prioritas nasional. Salah satu prioritas nasional tersebut adalah iklim investasi dan usaha bertujuan untuk sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang. Pemerintah menomorsatukan pembangunan infrastruktur oleh karena ketersediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum memiliki kontribusi yang sangat signifikan bagi pembangunan masyarakat. Beberapa proyek infrastruktur strategis yang masuk dalam program percepatan tender, serta berada dibawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum, diantaranya adalah pembangunan jalan tol. Selain itu, dalam bidang jalan tol misalnya Kementerian Pekerjaan Umum telah berhasil menjalankan perannya sebagai katalis dalam perwujudan kebijakan pembangunan jalan tol. Misalnya pada ruas Becakayu (Bekasi TimurCawang-Kampung Melayu) sepanjang 21 km dengan total investasi Rp. 5,74 Trilyun, ruas tol ini tengah dibangun melalui skema sindikasi pembiayaan jalan tol yang melibatkan Departemen Keuangan, BPJT, PT BNI (Bank Negara Indonesia) sebagai agen fasilitas kredit pembangunan jalan tol dan satu perusahaan sekuritas.
39 Universitas Sumatera Utara
Kementerian Pekerjaan Umum diharapkan juga dapat memainkan peran yang lebih besar dengan memanfaatkan infrastructure fund yang telah diterbitkan melalui PP Nomor 66 Tahun 2007. Infrastructure fund dimaksudkan sebagai lembaga yang menyalurkan dana khusus untuk percepatan pembangunan infrastruktur pada tahun 2008 ini. Peran Kementerian Pekerjaan Umum tentunya akan besar dalam operasionalisasi infrastructure fund yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kebijakan strategis untuk percepatan proyek pembangunan infrastruktur. 40 Melalui skema infrastructure fund, maka lembaga yang akan dibentuk akan mengkaji dan menguji kelayakan berbagai proyek yang ditawarkan oleh pemerintah pusat dan daerah sebelum ditawarkan kepada investor. Lembaga ini juga dapat menyeleksi kelayakan calon investor yang ingin menggarap proyekproyek infrastruktur sebelum diberikan bantuan dananya sebagai modal awal. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan, realisasi investasi hingga Maret 2014 baik PMDN maupun PMA banyak diserap oleh kawasan Indonesia Barat. Sepuluh provinsi yang mampu menyerap investasi PMDN terbesar adalah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Lampung. Sedangkan sepuluh provinsi yang berhasil menggaet investasi PMA terbesar adalah Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Papua, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Banten dan Sulawesi Tengah. Meski demikian, BKPM menyarankan pemberian fasilitas ini harus dengan batasan tertentu agar efektif.
40
Robert J. Kodoatie, Op. Cit., hlm. 59.
40 Universitas Sumatera Utara
Kepala BKPM mengaku, kesenjangan pembangunan antara wilayah timur dan barat Indonesia bisa ditekan melalui pemberian fasilitas ini. Wilayah Indonesia timur itu fasilitas infrastrukturnya terbatas sekali. Jadi, agar ada yang mau investasi skala besar, misalnya di Papua atau NTB, sebagai daya tariknya bisa diberikan pembebasan keringana bea masuk bahan baku bagi kegiatan investasi. Demikian disampaikan oleh kepala BKPM. 41 Upaya yang diperlukan dalam meningkatkan investasi bidang pekerjaan umum
melalui
pengembangan
investasi
(infrastruktur)
berbasis
pada
pengembangan wilayah dan penataan ruang menjadi instrumen dasar dalam melakukan sinkronisasi pembangunan sektoral yang berkualitas dan infrastruktur yang dinamis. Pengembangan investasi melalui pengembangan infrastruktur hendaknya diarahkan pada perwujudan struktur ruang dan pola ruang untuk mendukung perwujudan ruang wilayah nasional. Hal ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan fungsionalisasi kota-kota pusat kegiatan nasional, kota-kota kawasan andalan, dan kota-kota pusat kegiatan strategis nasional. Khusus untuk kota-kota prioritas, investasi melalui pengembangan infrastruktur dimaksudkan untuk mendorong adanya keterkaitan kota-desa yang saling sinergis dan menguntungkan, jalan (termasuk jalan bebas hambatan) untuk mendorong akses ke outlet (bandara dan pelabuhan) dari kota dan kawasan prioritas, serta mendorong pembukaan daerah terisolir melalui jalan lintas pulau,
41
Damy Renjaan, “Analisa Makro Atas Dampak Penerapan Kebijakan Pemberiuan Keringanan Bea Masuk di Indonesia”, http://damianus-renjaan.blogspot.co.id/archive.html/ (diakses pada tanggal 17 Oktober 2015).
41 Universitas Sumatera Utara
dan infrastruktur penyediaan air baku dan air bersih melalui pengelolaan wilayah sungai nasional terutama untuk melayani kota dan kawasan prioritas. Kebijakan pengembangan infrastruktur jalan (bidang bina marga) diarahkan
pada
peningkatan
efektivitas
kinerja
jaringan
jalan
dengan
memprioritaskan pada penanganan yang memberikan daya pengungkit yang paling besar, pemeliharaan jalan, peningkatan kapasitas dan kondisi jalan, pembangunan jalan baru, dan pembangunan jalan tol. Pemerintah mempunyai komitmen untuk memperbaiki kondisi jalan, khususnya untuk jalan-jalan yang mengalami rusak berat. Pembangunan jalan baru hendaknya diarahkan untuk mengembangkan jaringan yang dapat memperluas aksesibilitas wilayah, terutama pada daerah terpencil. Selain itu, diharapkan adanya pembangunan jalan baru menghubungkan wilayah-wilayah baru, baik sebagai jalan perintis maupun sebagai jalan penghubung antar provinsi, perbatasan. 42 Bidang cipta karya kebijakan pengembangan program diarahkan pada peningkatan pelayanan infrastruktur di pulau-pulau kecil terpencil, daerah terisolir dan perbatasan, penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, peningkatan penyehatan lingkungan permukiman baik di perkotaan maupun di perdesaan, serta peningkatan produktivitas fungsi kawasan perkotaan dan revitalisasi kawasan bersejarah, pariwisata, dan ruang terbuka hijau. 43
42
Ibid., hlm. 269. Ibid., hlm. 115.
43
42 Universitas Sumatera Utara
