KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR Oleh: Menteri PPN/Kepala Bappenas
Jakarta, Desember 2012
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR MELALUI APBN 2005 - 2013
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
250,0
2,30
2,5
2,05
200,0
2 1,73 1,62
150,0
1,51
1,59
1,63
1,54 1,5 203,9
100,0 174,9 0,94
128,7
50,0 54,0
59,8
78,7
91,3
1
99,4
26,1 0,0
0,5 2005
2006
2007
2008
2009
2010
Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Melalui(IDR APBN (IDR Triliun) Total Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Trilliun)
Sumber : Kementerian Keuangan
2011
2012 (APBN- 2013 (APBN) P) % terhadap GDP
Slide - 2
INVESTASI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, 2010-2013 (APBN, APBD, BUMN, dan Swasta)
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
(%)
Triliun Rupiah 4,72 500
4,50
4,23
4,10
438,1
400
60,2
385,2
77,40
314,1 300 263,9
46,9
41,8
56,95
4,00 3,50
53,2
200
5,00
4,51
3,00
68,40 96,56 88,72
2,50 2,00
47,85 81,51
1,50
74,88 100
203,9
174,9 128,7
99,4
1,00 0,50
0
0,00 2010 APBN
2011 APBD
BUMN
Sumber: DJA, DJPK, Kemen. Keuangan, KPS-Bappenas, BPS(diolah)
2012 (APBN-P) Swasta
Total
2013 (APBN) % terhadap GDP
Slide - 3
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
PERBANDINGAN INVESTASI INFRASTRUKTUR DI CHINA, INDIA, DAN INDONESIA, 2005-2010
Investasi infrastruktur di Indonesia tertinggal jauh dibandingkan dengan China dan India. Sejak tahun 2009 investasi infrastruktur di India sudah diatas 7 % PDB dan di China sejak tahun 2005 sudah mencapai 9-11 % PDB. Sementara itu, di Indonesia baru mencapai sekitar 4,5-5 % PDB. Slide - 4
KEBUTUHAN INVESTASI INFRASTRUKTUR KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Pertumbuhan (%)¹ PDB (Triliun Rupiah)¹ Total Alokasi Infrastruktur¹ Kebutuhan Investasi Infrastruktur 5% PDB (Triliun Rupiah)³ Kebutuhan Investasi Infrastruktur 7% PDB (Triliun Rupiah)³ Gap kebutuhan investasi infrastruktur untuk 7 % PDB (Triliun Rupiah)³
2009
2010
2011
2012
2013
2014
4,5
6,1
6,5
6,3
6,8
7,0-7,7)²
5.606,2
6.436,3
7.427,1
8.179
9.284
10.583
218,6
263,9
314,1
385,2
438,1
N/A
280,3
321,8
371,4
409,0
464,2
529,2
392,4
450,5
519,9
572,5
649,9
740,8
187,3
211,8
173,8
186,6
205,8
N/A
)¹ Sumber: Nota Keuangan, Kementerian Keuangan )² Minimal 7 % berdasarkan RPJMN 2010-2014 )³ Sumber : Hasil Analisa
Berdasarkan rule of thumb investasi infrastruktur minimal 5 % dari PDB. Saat ini, total investasi infrastruktur (APBN, APBD, BUMN/BUMD, dan Swasta) hampir 5 % dari PDB. Untuk tahun 2012, total investasi infrastruktur Indonesia sebesar Rp. 385,2 Triliun (4,51 % PDB) dan pada tahun 2013 direncanakan sebesar Rp. 438,1 Triliun (4,72 %). Slide - 5
SKEMA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Pemerintah Pusat dan Daerah Pembangunan Infrastruktur Dasar (APBN/APBD) Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur
BUMN/BUMD KPS dan Penugasan Pemerintah Swasta KPS dan Pembangunan Infrastruktur Khusus di kawasan Industri/khusus/KEK
Dalam rangka mengoptimalkan dukungan pembiayaan infrastruktur, diperlukan kerjasama yang sinergi dan terintegrasi antar semua pelaku sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.
Slide - 6
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
SKEMA ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI KPS Kelayakan Proyek
1
Layak secara ekonomi dan finansial )¹
2
Layak secara ekonomi dan finansial marjinal
3
Layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial
Skema Swasta/BUMN/BUMD Swasta/BUMN/BUMD Swasta/BUMN/BUMD Pemerintah
Swasta/BUMN/BUMD
KPS Reguler KPS dgn Dukungan Pemerintah )²
Swasta/BUMN/BUMD Hybrid Financing Pemerintah Operasi dan Pemeliharaan Konstruksi
)¹ Idealnya skema 1 diserahkan penuh kepada pihak swasta, sedangkan BUMN/BUMD mengerjakan skema 2 dan 3 )² Kontribusi Pemerintah = Dukungan Pemerintah , bisa dilakukan melalui: (a) Pendanaan pembebasan lahan; (b) Pembiayaan sebagian konstruksi; (c) Pemberian Viability Gap Fund (VGF) Slide - 7
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
No 1
PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH PUSAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (1/4) Pelaku
Pemerintah Pusat
Upaya yang dapat dilakukan a. Fokus pada pembangunan prasarana dasar, b. Meningkatkan alokasi anggaran infrastruktur, dengan: 1) Mengurangi alokasi subsidi energi, 2) Membuat ruang fiskal (fiscal space) yang lebih besar untuk alokasi pembiayaan infrastruktur,
c. Mempertajam prioritas infrastruktur, terutama jenis infrastruktur yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap peningkatan kegiatan perekonomian, d. Meningkatkan efisiensi dengan melakukan penghematan belanja pegawai dan barang untuk menaikkan porsi belanja modal bagi pembangunan infrastruktur.
Slide - 8
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
No 2
PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (2/4)
Pelaku Pemerintah Daerah
Upaya yang dapat dilakukan a. Meningkatkan efisiensi melalui penghematan belanja pegawai dan barang untuk menaikkan porsi belanja modal bagi pembangunan infrastruktur daerah,
b. Agar diperoleh manfaat yang optimal dari pembangunan infrastruktur nasional, maka perlu dilakukan pembangunan infrastruktur provinsi dan kabupaten/kota yang dihubungkan dengan infrastruktur nasional, c. Melakukan pembangunan infrastruktur lokal/perdesaan terutama untuk membuka akses pasar hasil produksi pertanian dan membuka akses wilayahwilayah terpencil/terisolasi.
Slide - 9
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
No 3
PERAN DAN FUNGSI BUMN/BUMD DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (3/4) Pelaku
Upaya yang dapat dilakukan
BUMN /BUMD (BUMN eksisting dan BUMN baru)
a. Mobilisasi dana melalui perbankan dan market portfolio: 1) Melakukan pinjaman langsung dari multi donor internasional (Bank Dunia, ADB, dll) 2) Memanfaatkan dukungan dana dari PT. IIF/PT. SMI 3) Menambah Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) 4) Penerbitan obligasi/infrastructure bond 5) Melalui IPO di pasar modal 6) Melakukan pinjaman dari Bank Swasta/BUMN/BUMD dan Bank Pembangunan (perlu dikaji kemungkinannya) 7) Memobilisasi penggunaan dana asuransi dan pensiun 8) Kombinasi butir 1-7
b. Property Asset Management-PAM (pengelolaan aset properti di sekitar wilayah infrastruktur yang akan di bangun) PAM dilakukan untuk memperoleh benefit dari kenaikan land price value yang bisa digunakan untuk pengembalian sebagian investasi infrastruktur ) Slide - 10
PERAN DAN FUNGSI SWASTA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (4/4)
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
No 4
Pelaku Swasta
Upaya yang dapat dilakukan a. Pembiayaan infrastruktur melalui Skema KPS/PPP: Percepatan peran Swasta dalam pembiayaan infrastruktur dengan memanfaatkan dukungan Pemerintah antara lain:
Guarantee Fund Infrastructure Fund Land Revolving Fund dan Land Capping Viability Gap Fund (VGF)
b. Pembiayaan infrastruktur untuk kawasan industri/khusus/KEK: Swasta dapat membangun dan membiayai infrastruktur untuk pemakaian sendiri. Untuk itu, Pemerintah akan memberikan insentif fiskal. (PP No 45/2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; PP No. 62/2008 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau DaerahDaerah Tertentu). Slide - 11
TERIMAKASIH
