PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SERANG BERBASIS PADA KEBUTUHAN MASYARAKAT TAHUN 2014

Jurnal Ilmiah Niagara Vol. V No. 4, Desember 2013

PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SERANG BERBASIS PADA KEBUTUHAN MASYARAKAT TAHUN 2014 Listyaningsih Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa [email protected] ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa masyarakat memiliki andil dalam proses perencanaan pembangunan terutama pada pemberian masukan kepada pemangku kebijakan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai prioritas pembangunan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan menggunakan sampel sebanyak 350 responden yang menyebar di seluruh wilayah Kota Serang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tujuh prioritas pembangunan yang dibutuhkan oleh responden antara lain pelayanan RSUD, pengelolaan sampah, pembangunan dan penataan pasar tradisional, penerangan jalan umum, jalan dan jembatan, sanitasi lingkungan dan transportasi. Sehingga pemerintah daerah setempat diharapkan dapat memasukkan program pembangunan yang berkaitan dengan tujuh hal di atas dan menjadikannya sebagai prioritas pembangunan Kota Serang tahun 2015. PENDAHULUAN Arus demokratisasi yang semakin luas berpengaruh terhadap perubahan kehidupan tata pemerintahan secara paradigmatik. Hampir seluruh aspek tata pemerintahan di pusat hingga daerah menjadi fokus perhatian segenap elemen masyarakat, terutama yang menyangkut aspek keberpihakan dan pertanggungjawaban publik (accountability) pada keseluruhan mekanisme peran pemerintah dalam pembangunan, yang mencakup seluruh mekanisme input, process, maupun output yang dihasilkannya. Dalam kaitan dengan inilah maka partisipasi publik menjadi sebuah keniscayaan guna membangun akuntabilitas tersebut, di samping transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai daerah otonom yang berusia relatif muda, Kota Serang dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam mensejajarkan diri dengan kabupaten/kota lain yang telah memiliki pengalaman yang kompleks dalam hal tata kelola pemerintahan daerah, termasuk dalam konteks perencanaan

pembangunan daerah. Heterogenitas masyarakat serta dinamika sosial yang sangat tinggi di Kota Serang menuntut adanya perencanaan pembangunan yang benar-benar berkorelasi dengan kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian maka upaya mencapai tujuan pembangunan daerah dapat dicapai secara efektif dari tahun ke tahun. Penelitian ini merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam rangka mendukung upaya tersebut, guna mengidentifikasi aspirasi masyarakat terkait kebutuhan akan pelayanan publik di Kota Serang. TINJAUAN PUSTAKA 1. Konsep Perencanaan Pembangunan Perancanaan pembangunan daerah bukanlah perencanaan dari suatu daerah tetapi perencanaan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan daerah dapat dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber–sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut. Bratakusumah dalam bukunya “Perencanaan Pembangunan daerah” mengemukakan 1


perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan–tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber–sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu sedangkan Affandi Anwar dan Setia Hadi, perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu proses atau tahapan pengarahan kegiatan pembangunan disuatu wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antara sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya, termaksud sumberdaya alam dan lingkungan melalui investasi (Prisma, 1996). Kemudian hal ini dipertegas dengan Permendagri nomor 54 tahun 2010 Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Jenssen (1995) dalam Riyadi dan Baratakusumah (2004: 8) merekomendasikan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks tadi, sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumberdaya yang ada, baik sumberdaya manusia, sumber daya fisik, sumber daya alam, keuangan, serta sumbersumber daya lainnya. Dalam konteks ini ia menyebutnya dengan istilah pembangunan endogen, atau dengan kata lain pembangunan yang berbasis potensi. Selain itu, perencanaan yang mempertimbangkan kondisi spasial suatu daerah juga menjadi hal penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah akan mencakup suatu ruang tertentu, sehingga diperlukan adanya

penataan ruang yang efektif, dimana tata ruang akan mempengaruhi proses pembangunan beserta implikasinya. Dengan melihat berbagai pengertian mengenai perencanaan maupun perencanaan pembangunan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua perencanaan adalah merupakan perencanaan pembangunan. Suatu perencanaan disebut sebagai perencanaan pembangunan apabila dipenuhi berbagai ciri-ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan. Ciri suatu perencanaan pembangunan (agent of development) oleh karena perencanaan pembangunan sendiri merupakan bagian dari administrasi pembangunan yang menjadi bagian kewenangan pemerintah. 2.

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Nasional/Daerah Pendekatan perencanaan pembangunan nasional/daerah adalah sebagai berikut: a. Pendekatan Politik : Pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (publik choice theory of planning). Dalam Pendekatan ini program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD (penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM ). b. Pendekatan Teknokratik : Pendekatan perencanaan pembangunan yang mengunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Metoda dan kerangka berpikir ilmiah ,merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisis, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Biasanya Perencanaan yang dilakukan oleh 2


c.

perencana profesional, atau oleh lembaga / unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan, Khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana Pendekatan Partisipatif : Perencanaan yang melibatkan masyarakat (stake holders)  Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Payung hukum untuk pelaksanaan perencanaan secara partisipatif juga diatur dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (2) menyebutkanbahwa “Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masingmasing”. Ada tiga golongan pemangku kepentingan yang merupakan pilar penunjang pembangunan didaerah yaitu pemerintah daerah, swasta danmasyarakat. Pembangunan yang berhasil danberkesinambungan akan terwujud jika diantaraketiga komponen pembangunan tersebut maudan mampu bekerjasama secara harmonis.Kerjasama yang harmonis akan terwujud ketikaazas transparan, responsif, efisien, efektif,akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan danberkelanjutan Bentuk pendekatan partisipatif Antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang atau

melakukan analisis kebutuhan masyarakat. d. Pendekatan Bottom-Up dan Top-Down : Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan. Perencanaan dengan sistem “TOP DOWN PLANNING” artinya adalah perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan sebagai pemberi gagasan awal serta pemerintah berperan lebih dominan dalam mengatur jalannya program yang berawal dari perencaan hingga proses evaluasi, dimana peran masyarakat tidak begitu berpengaruh. Sedangkan perencanaan Perencanaan dengan sistem “BOTTOM UP PLANNING” artinya adalah perencanaan yang dilakukan dimana masyarakat lebih berperan dalam hal pemberian gagasan awal sampai dengan mengevaluasi program yang telah dilaksanakan sedangkan pemerintah hanya sebagai fasilitator dalam suatu jalannya program. Perencanaan dengan sistem gabungan dari kedua sistem diatas adalah perencaan yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan program yang diinginkan oleh masyarakat yang merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah dan juga masyarakat sehingga peran antar satu dan keduanya saling berkaitan. METODE PENELITIAN 1. Desain Penelitian Secara metodologis guna memperoleh data yang representatif, penelitian ini menggunakan metode yang memungkinkan terkompilasinya aspirasi murni masyarakat tentang sejumlah hal yang menjadi prioritas kebutuhannya. Karenanya metode survei dengan pendekatan kuantitatif digunakan guna mencapai tujuan tersebut.

3


2. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, metode atau teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut: a. Kuesioner, merupakan alat penelitian yang digunakan sebagai instrumen utama dalam penelitian ini. b. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung dengan obyek penelitian. c. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen guna melengkapi data yang telah terkumpul. Populasi dan Sampel Penelitian Dalam penelitian ini, populasi yang akan menjadi obyek penelitian adalah seluruh masyarakat yang berada di wilayah Kota Serang sebagai unit analisisnya. Namun demikian, untuk mencapai komprehensifitas data penelitian, maka pada level penarikan sampel, responden dipilih secara acak dari masyarakat yang memiliki representasi sosial dan atau pekerja sosial di tengah masyarakatnya sehingga memiliki pengalaman dan pemahaman yang cukup komprehensif untuk menjawab sejumlah dimensi dan indikator dari ragam jenis pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat secara umum. Atas pertimbangan tersebut maka metode survei digunakan untuk memperoleh data kuantitatif dari sumber primer yang dipilih dengan menggunakan metode multistage random sampling. Dengan menggunakan formula Issac and Michael, secara teoritis jumlah sampel minimal direncanakan sebanyak 348 sampel pada taraf kesalahan 5%. Adapun distribusi sampel akan dilakukan dengan metode proportional area random sampling dengan menggunakan populasi kecamatan sebagai basis perhitungannya sehingga akan diperoleh distribusi sampel berdasarkan kecamatan dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 1 Distribusi Sampel Teoritis Berdasarkan Kecamatan No Kecamatan Populasi % Sampel 1 Curug 58,918 8.26 29 2 Walantaka 92,316 12.94 45 3 Cipocok Jaya 94,366 13.23 46 4 Serang 264,491 37.08 129 5 Taktakan 96,845 13.58 47 6 Kasemen 106,444 14.92 52 713,380 100 348 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Gambaran Umum Kota Serang Secara administratif Kota Serang dibagi dalam 6 kecamatan dan 66 kelurahan. Kecamatan Kasemen merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu sekitar 63,36 km2 atau sekitar 23,75% dari luas wilayah Kota Serang. Sementara kecamatan dengan luas wilayah paling sempit adalah Kecamatan Serang yang hanya sekitar 9,7% dari luas wilayah Kota Serang, atau sekitar 25,88 km 2. Tabel berikut ini memberikan gambaran tentang rincian jumlah desa/kelurahan dan luas wilayah serta persentase luas wilayah masing-masing kecamatan dimaksud di atas. Grafik 1 Jumlah Penduduk Kota Serang Tahun 2008-2013

Sumber: Bappeda Kota Serang tahun 2013 *) Angka Perkiraan 2. Identitas Responden Penelitian ini melibatkan 350 orang sebagai responden yang aktif memberikan informasi terkait fokus penelitian. Proporsi jumlah responden berdasarkan wilayah dan jumlah 4


penduduknya. Teknik menentukan sampel yang digunakan adalah multi stage sampling. Berikut ini gambaran mengenai sebaran responden berdasarkan proporsinya. Grafik 2 Sebaran Responden Berdasarkan Wilayah

Sumber: Kuesioner penelitian 2014 Kecamatan Serang merupakan wilayah yang paling besar jumlah penduduknya bila dibandingkan dengan wilayah kecamatan lainnya di Kota Serang. Sehingga grafik di atas juga menggambarkan bahwa jumlah responden terbesar adalah responden yang tinggal di Kecamatan Serang yaitu sebesar 38% atau sebanyak 132 responden dari 350 responden. Sementara wilayah kecamatan yang lain mengikuti sesuai dengan proporsi jumlah penduduk masing-masing wilayah kecamatan. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi asas keterwakilan dari populasi penelitian. Dengan demikian tujuan penelitian diharapkan dapat tercapai dengan baik, yaitu dapat memetakan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik di Kota Serang tahun 2014. Grafik 3 Sebaran Responden Berdasarkan Pekerjaan

Sumber: Kuesioner Penelitian 2014 Grafik di atas menggambarkan sebaran responden berdasarkan pekerjaan yang dijalankan saat ini. Responden memiliki jenis

pekerjaan yang bervariasi dari mulai PNS, karyawan swasta, wirausaha, buruh, petani dan lainnya. Yang dimaksud lainnya adalah Ibu Rumah Tangga merangkap sebagai ketua Posyandu ataupun Ketua Penggerak PKK di lingkungannya. Grafik 4 Sebaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Kuesioner Penelitian 2014 Perbandingan jumlah responden antara lakilaki dan perempuan cenderung berimbang. Hal ini dimaksudkan agar responden benarbenar mewakili kondisi riil masyarakat dari sudut pandang laki-laki dan perempuan. Secara kebetulan komposisinya juga sama dengan komposisi riil laki-laki dan perempuan di Kota Serang.

3. Deskripsi Hasil Penelitian 3.1. Prioritas Kebutuhan Masyarakat Kota Serang Prioritas kebutuhan masyarakat diidentifikasi dari kecenderungan ketidakpuasan masyarakat terhadap beragam jenis pelayanan publik yang ada, yang dikonfirmasi secara berulang dengan penilaiannya terhadap kinerja pelayanan 5ystem, serta asesmen terhadap kebutuhan yang menurutnya prioritas. Berdasarkan dari penghitungan melalui skor yang diolah dari kuesioner, maka dapat diperoleh gambaran prioritas kebutuhan masyarakat Kota Serang. Gambaran tentang skala prioritas kebutuhan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut. 5

Jurnal Ilmiah Niagara Vol. V No. 1, Maret 2013

Tabel 2 Prioritas Kebutuhan Masyarakat Kota Serang No Pelayanan Publik Skor Keterangan Program yang Relevan 1 RSUD 2.97 Mendesak Peningkatan cakupan layanan rujukan 2 Jalan & Jembatan 2.83 Mendesak Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan 3 Sampah 2.82 Mendesak Peningkatan cakupan layanan pengelolaan sampah 4 PJU 2.78 Mendesak Peningkatan cakupan layanan PJU 5 Pasar 2.72 Mendesak Pembangunan dan Penataan pasar tradisional 6 Sanitasi 2.71 Mendesak Peningkatan upaya kesehatan Lingkungan masyarakat 7 Transportasi 2.61 Mendesak Penataan dan Penertiban Trayek Angkutan Umum 8 Terminal 2.49 Cukup Mendesak Revitalisasi dan Penataan Terminal Angkutan Dalam Kota dan AKAP 9 SMA 2.42 Cukup Mendesak Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah atas 10 PDAM 2.36 Cukup Mendesak Peningkatan cakupan layanan air bersih perkotaan 11 Puskesmas 2.29 Cukup Mendesak Peningkatan cakupan layanan dan kualitas layanan Puskesmas 12 SMP 2.23 Cukup Mendesak Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah pertama 13 Irigasi 2.21 Cukup Mendesak Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi 14 Pekat 2.16 Cukup Mendesak Pengendalian penyakit masyarakat 15 Sarana Olahraga 2.12 Cukup Mendesak Penyediaan sarana dan prasarana olahraga public 16 Banjir 2.12 Cukup Mendesak Pembangunan infrastruktur pengendalian banjir 17 Parkir 2.11 Cukup Mendesak Penataan 6ystem perpakiran 18 Perkoperasian 2.08 Cukup Mendesak Pembinaan dan Pemberdayaan koperasi 19 Akta/KTP 2.06 Cukup Mendesak Peningkatan cakupan layanan pembuatan dokumen kependudukan 20 PAUD 1.98 Cukup Mendesak Peningkatan aksesibilitas PAUD 21 Pariwisata 1.98 Cukup Mendesak Penataan dan pengembangan 6


No Pelayanan Publik

Skor

Keterangan

22

SD

1.97

Cukup Mendesak

23

Perumahan

1.97

Cukup Mendesak

24

Budaya

1.96

Cukup Mendesak

25

Perijinan

1.95

Cukup Mendesak

26

Listrik

1.90

Cukup Mendesak

27

Taman Kota

1.87

Cukup Mendesak

28

1.84

Cukup Mendesak

1.82

Cukup Mendesak

30

Tempat Pemakaman Umum Gedung Pertemuan KIP

1.79

Cukup Mendesak

31

Pemadam

1.70

Kurang Mendesak

1.64

Kurang Mendesak

29

Kebakaran 32

Rumah Ibadah

Program yang Relevan obyek pariwisata Peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar Fasilitasi penyediaan permukiman yang terjangkau bagi masyarakat Pembinaan dan revitalisasi kebudayaan daerah Peningkatan kualitas layanan perijinan Peningkatan cakupan layanan listrik perdesaan dan fasilitas publik Pembangunan dan penataan taman kota dan RTH Fasilitasi dan pengendalian TPU di kawasan permukiman Fasilitasi penyediaan gedung pertemuan bagi masyarakat Peningkatan kualitas layanan informasi public Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat mencegah dan menangani kebakaran Penataan dan pengendalian pembangunan rumah ibadah

Sumber: Kuesioner Penelitian tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa terdapat tujuh kebutuhan akan pelayanan publik menurut masyarakat, antara lain: 1) Rumah Sakit Umum Daerah. Pelayanan RSUD menjadi kebutuhan yang paling mendesak yang dirasakan oleh masyarakat Kota Serang. Meskipun masyarakat di wilayah ini bisa memanfaatkan fasilitas RSUD milik Kabupaten Serang namun masyarakat merasa kurang puas terhadap pelayanan yang telah diberikan RSUD tersebut. Masyarakat merasa bahwa prosedur pelayanan yang panjang dan memakan waktu yang cukup lama, jumlah tenaga medis baik dokter maupun perawat

yang masih kurang, serta beberapa fasilitas baik ruangan dan beberapa peralatan kesehatan yang perlu mendapatkan perbaikan. Melihat kondisi tersebut masyarakat mengharapkan Pemerintah Kota Serang mendirikan RSUD Kota Serang, sehingga masyarakat Kota Serang tidak lagi bergantung kepada RSUD Kabupaten Serang. 2) Jalan dan Jembatan. Masyarakat Kota Serang menilai bahwa kondisi jalan dan jembatan yang berada di wilayah Kota Serang masih banyak dalam kondisi rusak dan tidak terpelihara. Terutama jalan-jalan sekunder yang berada di wilayah pemukiman warga. Kemudian 7


berdasarkan observasi yang dilakukan, masyarakat diwilayah pinggiran kota seperti Kasemen terutama di Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Walantaka dan sebagian wilayah Kecamatan Taktakan membutuhkan perbaikan jalan dan jembatan karena jalan dan jembatan yang telah ada sudah rusak dan mengganggu aktivitas dan akses masyarakat. 3) Pengelolaan Sampah. Sampah telah menjadi masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat dan aparat Kota Serang. Hal ini dibuktikan bahwa masih banyaknya sampah yang menumpuk di pinggir jalan, bahkan di tempat umum. Rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya perhatian pemerintah daerah setempat menyebabkan semakin parahnya masalah sampah di Kota Serang pada umumnya. Kondisi ini memerlukan perhatian serius pemerintah Kota Serang untuk dapat mengelola sampah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 4) Penerangan Jalan Umum. Kondisi obyektif menunjukkan bahwa PJU yang ada di Kota Serang masih terlalu minim, dimana ketika malam hari kondisi jalan masih terasa gelap dengan minimnya PJU tersebut. Hal ini tidak saja di jalan– jalan yang kecil, melainkan juga di jalan– jalan yang tergolong ramai. Apalagi di wilayah Taktakan (pegunungan) sangat minim penerangan jalan, juga di wilayah Kasemen terutama di area persawahan dirasa sangat membutuhkan penerangan jalan. 5) Pasar. Masyarakat menilai bahwa keberadaan pasar yang berada di Kecamatan Serang yaitu Pasar Rau, Pasar Lama dan “pasar” Taman Sari, belum tertata dengan baik. Berdasarkan observasi bahwa kondisi pasar sangat memprihatinkan. Beberapa temuan yang didapat antara lain: penataan pedagang pasar yang kurang teratur,

panataan parkir yang masih semrawut serta, kondisi parkir angkutan kota yang masih tidak teratur sehingga kondisi pasar terlihat sangat kumuh. Kondisi ini membutuhkan penanganan serius dari pemerintah daerah untuk menata kembali pasar yang telah ada sehingga menjadi lebih tertib dan nyaman. Sementara itu di Kecamatan Walantaka belum terdapat pasar, sehingga masyarakat Walantaka harus ke Pasar Rau untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. 6) Sanitasi Lingkungan. Secara umum kondisi sanitasi lingkungan yang ada di Kota Serang khususnya kondisi saluran air (drynase) yang kurang baik, sehingga dengan adanya hujan besar selalu menyebabkan jalan lebih mudah tergenang bahkan sering terjadi bajir di beberapa titik di Kota Serang. Dengan demikian masyarakat di Kota Serang sangat membutuhkan saluran air yang baik. 7) Transportasi. Masyarakat mengeluhkan sarana transportasi yang ada, terutama mereka yang tinggal di daerah atas yaitu daerah Soyok, Warunggunung, Gunungsari dan sekitarnya. Angkutan umum yang ada belum dapat memuaskan para penumpang, mengingat minimnya jumlah kendaraan yang bisa mengangkut masyarakat. Kemudian angkutan dalam kota juga membutuhkan pembenahan dan penertiban terutama dalam hal trayek. Paparan di atas merupakan hasil temuan lapangan yang dapat dijadikan masukan bagi pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai instansi yang bertugas untuk merumuskan perencanaan pembangunan. Meskipun penelitian ini menghasilkan tujuh prioritas dalam pembangunan di Kota Serang namun pemerintah daerah harus tetap

8


melaksanakan tugas-tugas pembangunan selain tujuh prioritas di atas dengan baik. PENUTUP 1. Kesimpulan Berdasarkan deskripsi di atas maka dapat dirumuskan kesimpulan yaitu kebutuhan masyarakat terbagi menjadi tiga kategori yaitu mendesak, cukup mendesak dan tidak mendesak. Kebutuhan yang mendesak dan menjadi prioritas kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik adalah pelayanan RSUD, pengelolaan sampah, jalan dan jembatan, pasar, penerangan jalan umum, transportasi dan sanitasi lingkungan. Sementara program pemerintah dalam pelayanan public lainnya masuk dalam kategori cukup mendesak dan tidak mendesak. 2. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut: a. Pemerintah Kota Serang diharapkan mulai merencanakan pendirian RSUD Kota Serang agar akses masyarakat dalam pelayanan kesehatan semakin dekat. b. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan sampah secara serius bekerjasama dengan pihak instansi terkait. c. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan terutama pada wilayah padat penduduk seperti wilayah Kecamatan Serang, Kasemen, dan Cipocok Jaya. d. Pembangunan dan penataan pasar tradisional. e. Peningkatan cakupan layanan penerangan jalan umum terutama di wilayah pegunungan seperti Taktakan, dan wilayah persawahan yang berada di wilayah Kasemen. f. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat terutama di Wilayah Curug, Walantaka, Kasemen dan taktakan.

g. Penataan dan Penertiban Trayek Angkutan Umum terutama di wilayah dalam kota Serang dan penambahan trayek di wilayah Curug, Walantaka dan Taktakan.

DAFTAR PUSTAKA Adi, Isbandi Rukminto. 2007. Perencanaa Parsipotris Berbasis Asset Komunitas dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: FISIP UI Press. Arief, 2007, Pemasaran Jasa dan Kualitas Pelayanan, Bayumedia Publishing, Malang. Kaho, Jose Riwu.2007. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Makmur, Syarif. 2008. Pemberdayaan SDM dan Efektivitas Organisasi. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Nasution ,M,N 2005. Manajemen Mutu Terpadu , Ghalia Indonesia , Jakarta. Nasution, Zulkarimein. 2002. Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya, Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Nugroho, Irawan dan Rohcman Dahuri., 2004, Pembangunan Wilayah, Jakarta. LP3ES. Osborne, David dan Ted Gaebler. 1992. Reinventing Government: “How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector” Edisi terjemahaan Jakarta: PPM Parasuman, Zeithaml dan Berry, 1990, Communication and Control Processes in the Delivery of Service Quality, Journal of Marketing vol 52 Pualillin, Robert James. 2005. Pemerintahan Partisipatif dalam Era Otonomi Daerah. Jakarta: MIPI Rasyid, M. Ryaas. 1997, Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan. P.T Yarsif Watampone, Jakarta. 9


Ratminto & Atik. 2010. Manajemen Pelayanan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Siagian, Sondang P. 2008. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Jakarta: Bumi Aksara. Soekanto, Soerjono. 2000. Sosiologi:suatu pengantar. Jakarta: Rajawali Press Slamet Y. 2003. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta: Sebelas Maret University Press. Tangkilisan, Nogi Hessel S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: Gramedia Widiasarana

Tjokromidjojo, Bintoro. 1995. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3S. Todaro, M. P, dan S. C. Smith. 2003. Pembangunan Ekonomi. Edisi Kesembilan. Erlangga, Jakarta Utomo, Warsito. 1997. Administrasi Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Wasistiono, Sadu. 2003. Pengembangan Pelayanan,Kapita Selekta, Fokus Media, Bandung. Keputusan Menteri Aparatur Negera Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

10

PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SERANG BERBASIS PADA KEBUTUHAN MASYARAKAT TAHUN 2014

Recommend Documents