WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
WALIKOTA SERANG, Menimbang :
a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat islam dan merupakan sumber dana yang potensial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam agar pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;
Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) pasal 29, dan pasal 34; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang …………………
-2-
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508) 8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG dan WALIKOTA SERANG MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Serang. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Walikota adalah Walikota Serang. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalahDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang. 6. Kantor Kementerian Provinsi Banten adalah Kantor Provinsi Banten.
Kementerian
7. Kantor …………………..
-3-
7. Kantor Kementerian Agama Kota Serang adalah Kantor Kementerian Agama Kota Serang. 8. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. 10. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. 11. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. 12. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. 13. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. 14. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. 15. Badan Amil Zakat Nasional Daerah yang selanjutnya disebut BAZNAS Daerah adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di Daerah. 16. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 17. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Daerah untuk membantu pengumpulan zakat. 18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 19. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam. BAB II ASAS, MAKSUD DAN JENIS ZAKAT Pasal 2 Pengelolaan zakat berasaskan: a. syariat Islam; b. amanah; c. kemanfaatan; d. keadilan; e. kepastian hukum; f. terintegrasi; dan g. akuntabilitas. Pasal 3 Pengelolaan zakat bertujuan: a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
Pasal 4 …………………….
-4-
Pasal 4 (1) Zakat meliputi Zakat Mal dan Zakat Fitrah. (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. emas, perak, dan logam mulia lainnya; b. uang dan surat berharga lainnya; c. perniagaan; d. pertanian, perkebunan dan kehutanan; e. peternakan dan perikanan; f. pertambangan; g. perindustrian; h. pendapatan dan jasa; dan i. rikaz. (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota. BAB III PEMBENTUKAN BAZNAS KOTA SERANG Bagian Kesatu BAZNAS Kota Serang Pasal 5 (1) BAZNAS Kota Serang merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat di daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS Kota Serangmenyelenggarakan fungsi: a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat. Pasal 6 BAZNAS Kota Serang dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Pasal 7 (1) BAZNAS Kota Serang bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah. (2) BAZNAS Kota Serang sebagaimana melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat kota sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
BAB IV ………………….
-5-
BAB IV KEANGGOTAAN BAZNAS Bagian Kesatu Struktur Organisasi Pasal 8 (1) BAZNAS Kota Serang terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana. (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua. (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan,pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil. (6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan. Bagian Kedua Tata Cara Pengangkatan Pimpinan dan Pelaksana BAZNAS Kota Serang Pasal 9 (1) Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kota Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) di pilih oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Walikota. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan terdiri dari ulama, tenaga profesional, tokoh masyarakat Islam dan SKPD terkait. (3) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipilih menjadi calon anggota BAZNAS Kota Serang. (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih calon Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kota Serang sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan untuk disampaikan kepada Walikota. (5) Masa kerja anggota BAZNAS Kota Serang dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pasal 10 Untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS Kota Serang paling sedikit harus memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. bertakwa kepada Allah SWT; d. berahlak mulia; e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun; f. sehat ……………………..
-6-
f. g. h. i.
sehat jasmani dan rohani; tidak menjadi anggota partai politik; memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat; dan tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
Pasal 11 Pelaksana BAZNAS Kota Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS Kota Serang.
8
Bagian Ketiga Tata Cara Pemberhentian Pasal 12 Pimpinan BAZNAS Kota Serang diberhentikan apabila: a. meninggal dunia; b. habis masa jabatan; c. mengundurkan diri; d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota. Bagian Keempat Anggota BAZNAS Pengganti Pasal 13 (1) Untuk mengisi kekosongan Pimpinan BAZNAS Kota Serang yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, Walikota dapat mengangkat Pimpinan BAZNAS Kota Serang pengganti atas usul seluruh anggota. (2) Calon Pimpinan BAZNAS Kota Serang pengganti yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang sama dengan anggota Pimpinan BAZNAS Kota Serang yang digantikan. (3) Calon Pimpinan BAZNAS Kota Serang pengganti yang berasal dari unsur masyarakat, diusulkan dari salah satu calon Pimpinan BAZNAS Kota Serang yang sudah terseleksi pada periode yang sama. (4) Sebelum mengangkat Pimpinan BAZNAS Kota Serang pengganti dari unsur masyarakat, Walikota meminta pertimbangan kepada BAZNAS kota Serang. (5) Masa jabatan Pimpinan BAZNAS Kota Serang pengganti adalah sisa masa jabatan anggota BAZNAS Kota Serang yang digantikan. Pasal 14 (1) Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pimpinan Baznas Kota Serang diatur dengan Peraturan Walikota. (2) Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pelaksana Baznas Kota Serang diatur dengan Peraturan Ketua Baznas Kota Serang. BAB V ………………………
-7-
BAB V UPZ Pasal 15 (1) BAZNAS Kota Serang dapat membentuk UPZ. (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat. (3) Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS Kota Serang. 4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS Kota Serang. BAB VI LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT Pasal 16 (1) BAZNAS Kota Serang berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung. (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada: a. kantor satuan kerja pemerintah daerah; b. kantor instansi vertikal; c. badan usaha milik daerah; d. perusahaan swasta; e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya; f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain; g. kecamatan atau nama lainnya; dan h. kelurahan. (3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kota Serang. BAB VII PERSYARATAN ORGANISASI, MEKANISME PERIZINAN,DAN PEMBENTUKAN PERWAKILAN LAZ Bagian Kesatu Persyaratan Organisasi Pasal 17 Untuk membantu BAZNAS Kota Serang dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Pasal 18 Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib mendapat izin kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan: a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial,atau lembaga berbadan hukum; b. mendapat ……………………
-8-
b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS Kota Serang; c. memiliki pengawas syariat; d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; e. bersifat nirlaba; f. fmemiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi g. kesejahteraan umat; dan h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. Pasal 19 Proses penyelesaian pemberian izin pembentukan LAZ dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tertulis diterima. Bagian Kedua Pembentukan Perwakilan LAZ Pasal 20 (1) LAZ berskala provinsi hanya dapat membuka 1 (satu) perwakilan di setiap daerah. (2) Pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1),harus mendapatizin dari kepala kantor kementerian agama kota Kota Serang. (3) Izin pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis. (4)
Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh pimpinan LAZ kepada kepala kantor kementerian agama kota serang dengan melampirkan: a. izin pembentukan LAZ dari direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; b. rekomendasi dari BAZNAS Kota Serang; c. data muzaki dan mustahik; dan d. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat. Pasal 21
(1) Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi atau Kepala kantor kementerian agama kota serang mengabulkan permohonan pembukaan perwakilan LAZ yang telah memenuhi persyaratan dengan menerbitkan izin pembukaan perwakilan LAZ. (2) Dalam hal permohonan pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tidak memenuhi persyaratan, kepala kantor wilayah kementerian agama provinsiatau kepala kantor kementerian agama kota menolak permohonan pembukaan perwakilan LAZ disertai dengan alasan. Pasal 22 Proses penyelesaian izin pembukaan perwakilan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tertulis diterima. BAB VIII …………………
-9-
BAB VIII PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN Bagian Kesatu Pengumpulan Pasal 23 (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS Kota Serang. Pasal 24 Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS Kota Serang atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Pasal 25 (1) BAZNAS Kota Serangwajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Bagian Kedua Pendistribusian Pasal 26 Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pasal 27 Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Bagian Ketiga Pendayagunaan Pasal 28 (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. (3) Pendayagunaan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keempat ………………….
- 10 -
Bagian Keempat Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pasal 29 (1) Selain menerima zakat, BAZNAS Kota Serangatau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. BAB IX PEMBIAYAAN BAZNAS KOTA SERANG DAN PENGGUNAAN HAK AMIL Pasal 30 (1) Pimpinan BAZNAS Kota Serang diberikan hak keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Pimpinan BAZNAS Kota Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang pensiun dan/atau pesangon setelah berhenti atau berakhir masa jabatannya. (3) Ketentuan mengenai hak keuangan pimpinan BAZNAS Kota Serang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 31 (1) Biaya operasional BAZNAS Kota Serang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil. (2) Biaya operasional BAZNAS Kota Serang yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi: a.hak keuangan pimpinan BAZNAS Kota Serang; b.biaya administrasi umum; c.biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kota Serang;dan d.biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kota Serang dengan LAZ. (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil. (4) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat. (5) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kota Serang dan disahkan oleh BAZNAS.
Pasal 33 …………………
- 11 -
Pasal 32 Apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak mencukupi, Pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dapat diberikan kepada BAZNAS Kota Serang. BAB X PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAZNAS KOTA SERANGDAN LAZ Pasal 33 (1) BAZNAS Kota Serang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. (2) Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporanpelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kota. BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 34 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kota Serang dan LAZ. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka: a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kota Serangdan LAZ; dan b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kota Serangdan LAZ. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Serangdan LAZ; dan b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Serangdan LAZ. BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 35 BAZNAS Kota Serang atau LAZ dikenakan sanksi administratif apabila: a. tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki; b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 36 …………………..
- 12 -
Pasal 36 LAZ dikenakan sanksi administratif apabila tidak pelaporan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
melaksanakan
Pasal 37 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau c. pencabutan izin operasional. Pasal 38 (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dikenakan kepada BAZNAS Kota Serang atau LAZ yang melanggar ketentuan Peraturan Perundangundangan. (2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap BAZNAS Kota Serang atau LAZ dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan. (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila BAZNAS Kota Serang atau LAZ telah memenuhi kewajibannya memberikan hasil bukti setoran kepada muzaki. (4) Dalam hal LAZ melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional. (5) Dalam hal BAZNAS Kota Serang melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota atau pimpinan BAZNAS Kota Serang yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan tercela. Pasal 39 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan PeraturanWalikota. BAB XIII LARANGAN Pasal 40 Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.
Pasal 41 ……………………
- 13 -
Pasal 41 Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 42 Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 43 Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 44 Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pasal 45 (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 merupakan kejahatan. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 merupakan pelanggaran. BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 46 BAZNAS Kota Serang yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 47 Peraturan pelaksana dari peraturan daerah ini berupa Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini.
Pasal 48 …………………
- 14 -
Pasal 48 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.
Ditetapkan di Serang pada tanggal 18 Agustus 2014 WALIKOTA SERANG,
Tb. HAERUL JAMAN Diundangkan di Serang pada tanggal 22 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,
M .
M A H F U D
LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2014 NOMOR 6
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
SUGENG YULIANTO, SH NIP. 19610720 198701 1 002 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN : ( NOMOR URUT PERDA 6 ) / ( TAHUN 2014 )
- 15 -
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT I. Umum Menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat islam dan merupakan sumber dana yang potensial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam agar pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu Pemerintah Kota serang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 ………………………
- 16 -
Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 31 Cukup Jelas Pasal 32 Cukup Jelas Pasal 33 Cukup Jelas Pasal 34 Cukup Jelas Pasal 35 Cukup Jelas Pasal 36 Cukup Jelas Pasal 37 Cukup Jelas Pasal 38 Cukup Jelas Pasal 39 Cukup Jelas Pasal 40 Cukup Jelas Pasal 41 Cukup Jelas Pasal 42 Cukup Jelas Pasal 43 Cukup Jelas Pasal 44 Cukup Jelas Pasal 45 Cukup Jelas Pasal 45 ………………..
- 17 -
Pasal 46 Cukup Jelas Pasal 47 Cukup Jelas Pasal 48 Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 76
