CAPAIAN PROGRAM, TARGET PROGRAM DAN ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL TAHUN 2013
Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Disampaikan dalam Rakornas PAUDNI di Yogyakarta, 6 Mei 2013
1 VISI DAN MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2
VISI & MISI KEMDIKBUD 2010-2014 VISI: Terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif
MISI :
Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan Meningkatkan kualitas, mutu, dan relevansi layanan pendidikan Mewujudkan kesetaraan memperoleh layanan pendidikan Menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan
3
VISI KEMDIKBUD 2025 MEWUJUDKAN INSAN INDONESIA CERDAS KOMPREHENSIF, KOMPETITIF DAN BERMARTABAT
(INSAN KAMIL / INSAN PARIPURNA)
PERIODE 2005-2009 PERIODE 2010-2014 TEMA: PENINGKATAN KAPASITAS & MODERNISASI
TEMA : PENGUATAN LAYANAN
PERIODE 2015-2019
PERIODE 2020-2024
TEMA: DAYA SAING REGIONAL
TEMA: DAYA SAING INTERNASIONAL
4
PRIORITAS PROGRAM PENDIDIKAN NASIONAL 2010-2014* 1.
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
2.
WAJIB BELAJAR 9 TAHUN
3.
PENDIDIKAN VOKASI
4.
PENINGKATAN KOMPETENSI GURU
5.
PENINGKATAN KUALIFIKASI DOSEN
* BELUM TERMASUK KEBUDAYAAN
5
2
TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
6
TUGAS & FUNGSI DITJEN PAUDNI
TUGAS
MERUMUSKAN SERTA MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAN STANDARDISASI TEKNIS DI BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL, PENDIDIKAN NONFORMAL, DAN PENDIDIKAN INFORMAL.
FUNGSI
1. 2. 3. 4. 5.
PERUMUSAN KEBIJAKAN; PELAKSANAAN KEBIJAKAN; PENYUSUNAN NSPK; PEMBERIAN BIMTEK DAN EVALUASI; PELAKSANAAN ADMINISTRASI
STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PAUDNI DIRJEN PAUDNI
Prof. Dr Lydia Freyani Hawadi, Psikolog. SESDITJEN
Dr. Gutama
DIREKTUR BINPAUD
DIREKTUR BINSUSLAT
DIREKTUR BINDIKMAS
Dr. Erman Syamsudin, SH., M.Pd .
Dr. Wartanto, MM.
Ella Yulaelawati, MA., Ph.D.
DIREKTUR BIN PTK Dr. Nugaan Wardani S, M.Psi.
8
STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PAUDNI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL
BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBBAGIAN TATA USAHA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
BAGIAN HUKUM DAN KEPEGAWAIAN
BAGIAN KEUANGAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT SUBBAGIAN TATA USAHA
BAGIAN UMUM
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUDNI SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN EVALUASI
SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN EVALUASI
SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN EVALUASI
SUBDIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN PESERTA DIDIK
SUBDIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN PESERTA DIDIK
SUBDIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN PESERTA DIDIK
SUBDIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA
SUBDIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA
SUBDIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA
SUBDIREKTORAT PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KURSUS DAN PELATIHAN
SUBDIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN
SUBDIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN
SUBDIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN
SUBDIREKTORAT PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
*) Permendiknas No: 36 Tahun 2010
SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN EVALUASI
SUBDIREKTORAT PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
9
3
KEBIJAKAN DITJEN PAUDNI 2010-2014
10
KEBIJAKAN DITJEN PAUDNI 2010-2014 1. Mendorong penyelenggaraan PAUD HOLISTIK-INTEGRATIF yang mampu mengoptimalkan/melejitkan kecerdasan anak, sesuai tahap tumbuh kembang anak, memberikan kesiapan mengikuti pendidikan lebih lanjut dengan jangkauan sasaran yang makin luas, bermutu, merata dan berkeadilan. 2. Penguatan program PENDIDIKAN KEAKSARAAN yang mampu meningkatkan kompetensi keaksaraan dasar dan paska keaksaraan bagi penduduk dewasa secara adil, merata, dan bermutu yang terintegrasi dengan kecakapan hidup dan kemampuan pencegahan masalah sosial dan lingkungan untuk mendorong perbaikan kesejahteraan, produktivitas penduduk, dan ikut serta dalam mendukung perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 3. Meningkatkan penyelenggaraan KURSUS DAN PELATIHAN berbasis pendidikan kecakapan hidup (PKH), yang adil, merata, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha/dunia industri, khususnya bagi penduduk putus sekolah dalam dan antar jenjang, sehingga dapat bekerja dan/atau berusaha secara produktif, mandiri, dan profesionaL. 11
4. Mendorong terselenggaranya GERAKAN MEMBACA MASYARAKAT dan layanan pembelajaran untuk mewujudkan budaya baca melalui pengembangan taman bacaan masyarakat (TBM) yang berguna bagi aksarawan baru maupun anggota masyarakat lainnya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap prilaku. 5. Meningkatkan pelayanan PENDIDIKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan, meningkatkan partisipasi perempuan di berbagai bidang pembangunan dan menghapuskan berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan, serta mendukung upaya pencegahan perdagangan orang (trafficking), dan tindak kekerasan (KDRT) sebagai wujud perlindungan HAM. 6. Menumbuhkembangkan PENDIDIKAN YANG BERKESETARAAN GENDER melalui peningkatan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam layanan, partisipasi, kontrol, dan memperoleh manfaat yang setara dalam bidang pendidikan. 12
7.
MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PAUDNI melalui perbaikan sistem manajemen informasi (SIM) asistensi dan advokasi, peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kapasitas tenaga yang profesional agar mampu memberikan layanan pendidikan yang bermutu melalui akreditasi dan sertifikasi serta dapat menjangkau sasaran yang makin luas, adil dan merata.
8. MENINGKATKAN KAPASITAS, KAPABILITAS DAN PROFESIONALITAS PTK-PAUDNI yang berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, pemagangan serta pemberian penghargaan dan perlindungan yang merata, adil, dan berkelanjutan . 9. MENINGKATKAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN dalam rangka membangun karakter bangsa melalui peningkatan mutu/kompetensi pembina dan pelatih Pramuka. 13
10.
Meningkatkan mutu pelayanan program paudni melalui PENGEMBANGAN MODEL DAN PROGRAM PERCONTOHAN yang dilakukan oleh UPT PUSAT DAN DAERAH.
11. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian layanan program PAUDNI melalui PENYELENGGARAAN PROGRAM PAUDNI OLEH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DAN LEMBAGA PAUDNI YANG DIKELOLA OLEH MASYARAKAT.
14
4
POTRET CAPAIAN PAUDNI
15
TARGET DAN CAPAIAN KINERJA DITBINPAUD
IKK 4.3.1 APK PAUD KEMDIKBUD
28,0%
29,6%
25,8%
33,7%
29,6%
37,8% 37,83%
69,0%
IKK 4.3.2 PERSENTASE KELURAHAN/DESA YANG MEMILIKI MINIMAL SATU LEMBAGA PAUD IKK 4.3.3 PERSENTASE LEMBAGA PAUD MEMILIKI IZIN OPERASIONAL
N/A
60,0%
N/A
70,0%
N/A
75,0%
89,0% 100,0%
5%
10,0%
N/A
15,0%
80,0%
25,0%
IKK 4.3.5 LEMBAGA PAUD YANG TELAH MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN KEORANGTUAN IKK 4.3.6 PERSENTASE DOKUMEN PROGRAM DAN EVALUASI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
0%
0,2%
0,2%
2,5%
0,49%
5,0%
93%
95,0%
N/A
96%
N/A
97%
25,0%
75,0%
85,0%
90,0%
5,0%
7,5%
10,0%
97%
98%
99%
16
MEMPERLUAS LAYANAN PAUD 40.00%
35.00%
34.54% 31.03%
30.00%
28.90%
25.00%
20.00%
23.80%
24.60%
25.70%
20.20%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
2005
2006
2007
Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kemdikbud 2012
2008
2009
2010
2011
GAMBARAN APK PAUD PERPROVINSI SECARA NASIONAL 58.58
DI Yogyakarta Jawa Timur Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Gorontalo Bali Jawa Tengah Bengkulu Kalimantan Tengah Sulawesi Tenggara Sumatera Barat Nusa Tenggara Barat Sulawesi Tengah DKI Jakarta Jambi Banten Jawa Barat Lampung Kalimantan Selatan Sulawesi Barat Sumatera Selatan Sulawesi Utara Sumatera Utara Sulawesi Selatan Riau Aceh Nusa Tenggara Timur Maluku Utara Kalimantan Barat Kalimantan Timur Maluku Papua Barat Papua
0.00
55.56 47.63 46.42 40.27 40.22 39.08 39.01 35.79 34.24 34.07 33.44 33.15 31.90 31.63 31.16 31.07 29.88 29.58 29.23 29.16 28.85 28.64 28.44 28.13 26.95 24.69 24.14 22.72 22.26 21.39 21.25 18.10
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
18 60.00
KENAIKAN ANGKA PARTISIPASI PAUD JUGA TETAP MEMPERLIHATKAN KESENJANGAN 75%
68%
70%
59%
65% 60%
Tingkat partisipasi
55% 50%
46%
45%
36%
40% 35%
25%
30% 25%
19%
20% 15% 10%
5%
5%
8%
5%
0%
2004 Usia 0-3: Kelompok termiskin 20% Usia 4-6: Kelompok termiskin 20%
2007
2010 Usia 0-3: Kelompok terkaya 20% Usia 4-6: Kelompok terkaya 20%
19
KETIMPANGAN DALAM MEMPEROLEH AKSES – TERDAPAT KESENJANGAN DALAM DAN ANTAR PROVINSI Usia 0-6:Kesenjangan Pendapatan terjadi pada Partsisipasi PAUD
50
40
30
Provinsi
Angka Partisipasi Kasar (APK)
46
20
10
10
0
DI YOGYAKARTA GORONTALO JAWA TIMUR SULAWESI UTARA JAWA TENGAH KALIMANTAN SELATAN SULAWESI BARAT SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN NUSA TENGGARA TIMUR SULAWESI TENGGARA LAMPUNG KALIMANTAN TENGAH KEP.RIAU KALIMANTAN TIMUR JAWA BARAT NUSA TENGGARA BARAT BALI BENGKULU MALUKU UTARA NANGGROE ACEH DARUSSALAM RIAU MALUKU SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT DKI JAKARTA KEP.BABEL BANTEN SUMATERA SELATAN JAMBI KALIMANTAN BARAT PAPUA BARAT PAPUA
0
.1
.2
.3 .4 .5 .6 .7 % Tingkat Partisipasi
kelompok terkaya
.8
.9
1
Kelompok termiskin
ECED Grand Design
20
ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PAUD USIA 0-6 TAHUN PER PROVINSI 2011/2012 Aceh (26,95%) Sumut (28,64%) Kepri (46,42%) Riau (28,13%)
Kalbar (22,72%)
Jambi (31,63%)
Sumbar (34,07%)
Babel (47,63%)
Sulteng (33,15%) Kalteng (35,79%)
APK < 31 APK 31-40% APK 41-50% APK > 51%
Lampung (29,88%) DKI (31,90%) Banten (31,16%)
Jabar (31,07%)
Kalsel (29,58%) Jateng (39,08%)
DIY (58,58%)
Bali (40,22%) Jatim (55,56%)
Maluku Utara (24,14%) Papua Barat (21,25%)
Gorontalo (40,27%)
Sulbar (29,23%)
Sumsel (29,16%) Bengkulu (39,01)
Sulut (28,85%)
Kaltim (22,26%)
Sulsel (28,44%)
Sultra (34,24%)
Papua (18,10%) Maluku (21,29%)
NTB (33,44%)
NTT 24,69%)
1. Merah : APK dibawah 31% terdapat 16 provinsi, yaitu, Papua, Papua Barat, Maluku, Kaltim, Kalbar, Maluku Utara, NTT, Aceh, Riau, Sulsel, Sumut, Sulut, Sumsel, Sulbar, Kalsel, dan Lampung; 2. Coklat : APK 31-40% terdapat 11 provinces, yaitu, Jabar, Banten, Jambi, Jakarta, Sulteng, NTB, Sumbar, Sultra, Kalteng, Bengkulu, and Jateng. 3. Kuning : APK antara 41-50% terdapat 4 provinsi, yaitu, Bali, Gorontalo, Kepri, and Babel; 4. Hijau : APK diatas 51% terdapat 2 provinsi, yaitu, Jatim and Yogyakarta.
DATA PAUD NASIONAL PER KORIDOR
Aceh
KORIDOR 3
Sumut
AUD : 2.007.600 Terlayani : 522.188 APK : 26,01%
Kepri
KORIDOR 1
Riau
Sumbar
AUD : 7.165.700 Terlayani : 2.177.578 APK : 30,39%
Kaltim
Sulut
Maluku Utara
KORIDOR 4 Gorontalo
Kalbar
Sulteng
AUD : 2.373.500 Terlayani : 736.463 SulbarAPK : 31,03%
Jambi Kalteng Babel
Papua Barat Papua
Sumsel Sultra
Bengkulu
KORIDOR 6
Kalsel
Lampung
Maluku
Sulsel
AUD : 1.166.400 Terlayani : 234.066 APK : 20,07%
DKI
Jateng
Banten
Bali
Jabar
KORIDOR 2
NTB
DIY
AUD : 15.590.500 Terlayani : 6.176.514 APK : 39,62%
Jatim
NTT
KORIDOR 5 AUD : 1.809.600 Terlayani : 554.899 APK : 30,66%
22
GAMBARAN 1 DESA 1 PAUD PER KORIDOR (Jumlah Desa/Kel Belum Ada PAUD: 27.393 Desa/Kel)
1
Desa/Kel belum ada PAUD : 3.279 desa/kel (52% tuntas)
Desa/Kel belum ada PAUD : 3.156 desa/kel (67% tuntas)
Koridor Kalimantan
Koridor Sulawesi
3
Koridor Sumatera Desa/Kel belum ada PAUD : 10.861 desa/kel (55% tuntas)
4
Desa/Kel belum ada PAUD : 5.400 desa/kel (26% tuntas)
Koridor Maluku-Papua
6 2 Koridor Jawa Desa/Kel belum ada PAUD : 2.774 desa/kel (89% tuntas)
5
Koridor Bali-NTB-NTT Desa/Kel belum ada PAUD : 1.923 desa/kel (58% tuntas)
PERSENTASE JUMLAH DESA YANG MEMILIKI PAUD No.
100.00 98.13 95.76 95.13 94.43 91.78 87.36 85.94 84.82 83.20 80.57 76.77 76.69 76.31 74.37 72.05 68.72 64.63 57.40 57.05 56.47 55.80 54.65 52.19 49.58 47.51 44.92 41.21 38.76 35.99 Nasional: 66,17% 33.14 22.46 15.62
DI Yogyakarta DKI Jakarta Bali NTB Jawa Tengah Jawa Timur Kep. Bangka Belitung Gorontalo Jawa Barat Sumatera Barat Sulawesi Selatan Kepulauan Riau Banten Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Lampung Riau Sumatera Utara Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Sumatera Selatan Bengkulu Jambi Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Maluku Kalimantan Barat Maluku Utara] NTT NAD Papua Barat Papua 0.00
20.00
40.00
60.00
80.00 100.00 120.00
Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kemdikbud 2012
Provinsi
Jumlah Desa
Desa Memiliki PAUD
1
DI Yogyakarta
438
438
2
DKI Jakarta
267
262
3
Bali
707
677
4
NTB
966
919
5
Jawa Tengah
8,584
8,106
6
Jawa Timur
8,508
7,809
7
Kep. Bangka Belitung
364
318
8
Gorontalo
690
593
9
Jawa Barat
5,949
5,046
10
Sumatera Barat
1,119
931
11
Sulawesi Selatan
2,965
2,389
12
Kepulauan Riau
353
271
13
Banten
1,566
1,201
14
Kalimantan Selatan
2,001
1,527
15
Sulawesi Utara
1,658
1,233
16
Lampung
2,555
1,841
17
Riau
1,643
1,129
18
Sumatera Utara
5,742
3,711
19
Sulawesi Tenggara
2,087
1,198
20
Sulawesi Barat
21
645
368
Sulawesi Tengah
1,824
1,030
22
Sumatera Selatan
3,156
1,761
23
Bengkulu
1,495
817
24
Jambi
1,301
679
25
Kalimantan Tengah
1,442
715
26
Kalimantan Timur
1,408
669
27
Maluku
906
407
28
Kalimantan Barat
1,774
731
29
Maluku Utara]
1,063
412
30
NTT
2,837
1,021
31
NAD
6,454
2,139
32
Papua Barat
1,367
307
33
Papua
3,560
556
77,394
51,210
Indonesia
Lembaga PAUD Per Provinsi 72.7
SULAWESI TENGGARA KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN SULAWESI SELATAN JAWA TENGAH SULAWESI UTARA JAWA TIMUR KEPULAUAN RIAU ACEH LAMPUNG SULAWESI TENGAH KALIMANTAN TIMUR BALI RIAU SULAWESI BARAT MALUKU UTARA DKI JAKARTA SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN NUSA TENGGARA BARAT D I YOGYAKARTA PAPUA BARAT BABEL GORONTALO BANTEN PAPUA KALIMANTAN BARAT NUSA TENGGARA TIMUR BENGKULU JAWA BARAT MALUKU JAMBI SUMATERA UTARA
22.3
62.7 58.0 57.5 55.3 54.1 50.3 49.9 49.2 49.1 48.6 47.2 46.7 45.1 40.6 39.8 39.5 39.2 39.0 38.4 38.1 37.8 37.4 37.1 36.6 32.7 31.9 30.0 29.1 27.8 26.3 23.5 22.8 0.0
Nasional: 162.746
20.0
24.1 32.6 34.0 30.5 32.1 37.2 39.1 40.0 42.0 43.2 45.1 29.8 43.0 52.6 51.7 14.8 43.3 52.0 48.4 27.3 54.0 48.5 50.3 48.7 37.1 57.8 59.1 47.7 47.6 52.8 66.0 48.1 40.0
TK
Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kemdikbud 2012
60.0
KB
TPA
SPS
80.0
100.0
120.0
C. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUDNI: 1. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan PAUDNI melalaui pemberian beasiswa, bantuan pendidikan, diklat kompetensi dan diklat fungsional.
2. Pemberian Penghargaan dan perlindungan secara adil dan proporsional melalui pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan fungsional, dan berbagai insentif lainnya, serta bantuan hukum bagi PTK PAUDNI. 26
TARGET DAN CAPAIAN KINERJA DITP2TK
IKK 4.6.1
PERSENTASE PENDIDIK PAUD MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS
IKK 4.6.2
PERSENTASE PENDIDIK KURSUS DAN PELATIHAN YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS IKK 4.6.3 PERSENTASE PENDIDIK PENDIDIKAN MASYARAKAT MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS IKK 4.6.4 IKK 4.6.5 IKK 4.6.6 IKK 4.6.7
IKK 4.6.8 IKK 4.6.9
PERSENTASE PELATIH DAN PEMBINA PRAMUKA MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS PERSENTASE PAMONG BELAJAR MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL PERSENTASE PENILIK MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL PERSENTASE TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS PERSENTASE PENDIDIK PAUD YANG MENGIKUTI PENGEMBANGAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN PERSENTASE PENDIDIK KURSUS DAN PELATIHAN YANG MENGIKUTI PENGEMBANGAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN
15%
17%
17%
19%
22%
21%
26,39%
26%
31%
0%
7%
5%
12%
5%
17%
48,76%
21%
27%
16%
19%
19%
22%
28%
25%
13,09%
28%
31%
0,4%
0,8%
N/A
2%
N/A
5%
2,14%
7%
10%
60%
65%
65%
70%
70%
75%
27,91%
80%
85%
40%
45%
45%
50%
53%
55%
60%
65%
15%
18%
18%
21%
21%
24%
16,68%
27%
30%
5%
8%
0%
12%
20%
15%
59,98%
18%
21%
0%
0%
0%
0,42%
0,45%
0,83%
9,87%
1,25%
1,67%
27
58462
JAWA TIMUR JAWA TENGAH JAWA BARAT DKI JAKARTA SULAWESI SELATAN LAMPUNG DI. YOGYAKARTA ACEH BANTEN KALIMANTAN SELATAN SUMATERA BARAT RIAU SUMATERA UTARA BALI KALIMANTAN TIMUR SUMATERA SELATAN SULAWESI TENGGARA KALIMANTAN TENGAH NUSA TENGGARA BARAT SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH JAMBI NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT GORONTALO KEPULAUAN RIAU SULAWESI BARAT BENGKULU PAPUA MALUKU MALUKU UTARA BANGKA BELITUNG PAPUA BARAT
37840 26963 12160 11992 9024 8077 7577 7561 7551 6877 6673 6258 5787 5369 5280 4891 4581
Total Guru TK/TKLB 267.576 Orang
4433 3922 3855 3409 3117 2735 2375 2001 1698 1623 1525 1289 1071 994 606 0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
Jawa Timur
19,302 18,569
Jawa Barat
6,181
Jawa Tengah
4,176
Daerah Istimewa Yogyakarta
3,569 2,760 2,441 2,342 2,285
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Lampung Kalimantan Timur Sumatera Barat Kalimantan Selatan
Grafik Perbandingan Jumlah Guru KB/TPA/SPS Antar Propinsi
2,106
Sumatera Utara
1,974 1,815 1,809
Bengkulu Nanggroe Aceh Darussalam Banten
1,740 1,571
Nusa Tenggara Barat
Sulawesi Selatan
1,562 1,347
Sumatera Selatan Riau Jambi
1,321
Gorontalo
1,239 1,234
Kalimantan Barat
Total Guru KB/TPA/SPS 84.888 Orang
1,038 855 840 574 504
Sulawesi Utara Kepulauan Riau Bangka Belitung Sulawesi Barat Sulawesi Tengah
482
Bali
350 262 205
Nusa Tenggara Timur Kalimantan Tengah Papua Barat Maluku
204
Maluku Utara
131 66 34
Papua Sulawesi Tenggara
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
PENINGKATAN KUALIFIKASI PTK PAUD FORMAL (267.576)
S1 (54.888 Org) 20.51%
2011 (3.360 Org)
2012 (5.174 Org)
Belum S1 (212.688 Org)
PTK PAUD
Sisa Belum Terlayani
(352.464 )
S1 (10.819 Org) SMA (55.117 Org) 65%
NON FORMAL (84.888)
2013 (6.176 Org)
197.978 Org 2011 ( 150 Org) 2012 ( 0 Org)
Belum S1 (74.069 Org) Sisa Belum Terlayani
2013 (500 Org)
73.419 Org
REALISASI TUNJANGAN PROFESI PTK PAUDNI (apbn+apbnp 2012) Pagu anggaran tunjangan profesi ( APBN + APBNP) sebesar Rp 222.873.748.000 . Realisasi Rp. 201.861.083.191, atau 91%. Sisa dana yang tidak terserap sebesar Rp. 21.012.664.809 atau 9 %
Alasan Ketidak Terserapan Anggaran: 1.
2. 3.
4. 5.
6.
7. 8.
SK dobel ada yang masuk di Profesi dan masuk pada tunjangan fungsional Meninggal dunia Jateng, ada beberapa daerah Kab/Kota yang tidak mengirimkan data impasing sehingga propinsi tidak bisa mencairkan Pensiun di pertengahan tahun Khusus untuk Lampung ada 10 orang yang mengundurkan diri dari Guru (ada surat tertulis pengunduran diri) Untuk Jatim ada 8 orang dari Tuban tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dibayarkan. Maluku utara dan Papua kelebihan dana. Papua Barat dan Maluku tidak ada kuota
REALISASI TUNJANGAN FUNGSIONAL PTK PAUDNI ANGGARAN 2012 Pagu anggaran Tunjangan Fungsional sebesar Rp. 298.908.000.000. Realisasi Rp. 292.213.424.100 , atau 98 % Tidak terserap sebesar Rp. 6.694.575.900 atau 2,%
Alasan Ketidak Terserapan Anggaran: 1.
2. 3. 4.
5. 6. 7.
Papua Barat 141 org, Kepri 46 orang, Babel 125 org, Banten 38 Orang,Papua 23 Org, Sulut 52 org, Sumsel 16 org dan Jambi 12 org tidak ada usulan. SK Dobel ada yang masuk di Profesi /telah dibayarkan melalui tunjangan profesi Meninggal dunia Pindah tugas ke pendidikan dasar/ke daerah lain Sumsel ada yang telah menerima tunjangan yang sama melalui dana APBD Berhenti tugas Tidak aktif mengajar
REALISASI TUNJANGAN KHUSUS PTK PAUDNI ANGGARAN 2012 Pagu anggaran Tunjangan Khusus sebesar Rp. 44.908.240.000. Realisasi Rp. 31.792.142.900 atau 72,8 %. Tidak terserap sebesar Rp. 11.947.487.900 atau 27,2% Alasan Ketidak Terserapan Anggaran: 1. 2.
3.
4. 5.
Secara fisik hampir terserap 97% Sebagian guru penerima tunjangan khusus adalah bukan PNS sehingga mempengaruhi besar jumlah dana yang dibayarkan Provinsi Kepri 29 org, Banten 1 org tidak ada usulan, sedangkan DKI 4 org tidak diambil karena tidak ada daerah khusus, dan tidak ada TK di daerah khusus tersebut Provinsi Lampung 4 org dan sudah di revisi utk insentif KB/TPA/SPS Banyak guru Non PNS yang bertugas di daerah khusus sehingga terdapat kelebihan jumlah dana yang disediakan
REALISASI KUALIFIKASI S1/D4 PTK PAUDNI ANGGARAN 2012 Pagu anggaran Kualifikasi sebesar Rp. 19.999.000.000. Realisasi Rp. 19.831.000.000 atau 72,8 %. Tidak terserap sebesar Rp. 168.000.000 atau 0,8%
Alasan Ketidak Terserapan Anggaran: 1. Hampir semua propinsi dana untuk bantuan peningkatan kualifikasi 100% terserap, kecuali Provinsi Kaltim kelebihan kuota 1%, Papua Barat belum ada usulan sama sekali dan Sulawesi Utara 3 orang kelebihan kuota 2. Terbatasnya jumlah guru TK yg mengikuti S1/D4 kurang
D. PENDIDIKAN MASYARAKAT : 1. Penurunan angka tuna aksara melalui pemberian BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar dan Peningkatan kemampuan keaksaraan melalui pemberian BOP Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri. 2. Perluasan dan pengembangan PKBM unggulan minimal satu lembaga pada setiap kabupaten/kota. 3. Peningkatan budaya baca untuk mencegah kambuhnya ketunaaksaraan penduduk usia dewasa. 35
TARGET DAN CAPAIAN KINERJA DITBINDIKMAS
IKK 4.5.1
PERSENTASE PENDUDUK BUTA AKSARA USIA DEWASA
IKK 4.5.2
PERSENTASE PEMEGANG SUKMA MENGIKUTI KEAKSARAAN USAHA MANDIRI DISPARITAS GENDER PENDUDUK BERKEAKSARAAN USIA DEWASA PERSENTASE KAB/ KOTA YANG TELAH MENERAPKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN PERSENTASE PENDUDUK PEREMPUAN BERKEAKSARAAN DASAR DAN LANSIA YANG MEMPEROLEH LAYANAN KECAKAPAN HIDUP PERSENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN KEORANGTUAAN (PARENTING EDUCATION)
IKK 4.5.3 IKK 4.5.4 IKK 4.5.5
IKK 4.5.6
5,30%
5,00%
4,79%
4,80%
4,59%
4,23%
4,21%
4,03%
3,83%
2,0%
5,0%
5,03%
9,0%
9,03%
16,0%
16,06%
19,0%
20,0%
3,2%
3,0%
2,64%
2,7%
2,34%
2,4%
2,17%
2,2%
2,0%
11,0%
14,0%
15,7%
23,0%
48,7%
54,0%
57,34%
61,0%
68,0%
4,0%
7,0%
N/A
10,0%
N/A
14,0%
14,0%
17,5%
20,0%
0,0%
0%
8,35%
10%
20,42%
30%
30,98%
40%
50%
59,95%
70,0%
80,0%
70,0%
80,0%
IKK 4.5.7
PERSENTASE PKBM BERNOMOR INDUK LEMBAGA
0,0%
40,0%
40,0%
50,0%
81,0%
60,0%
IKK 4.5.8
PERSENTASE KECAMATAN YANG MEMILIKI PKBM
30,0%
40,0%
40,0%
50,0%
56,0%
60,0%
IKK 4.5.9
PERSENTASE KAB/KOTA YANG MEMILIKI PKBM RUJUKAN
3,0%
10,0%
30,0%
20,0%
56,0%
40,0%
40,04%
60,0%
80,0%
IKK 4.5.10 PERSENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MEMILIKI MINIMAL 10 TBM IKK 4.5.11 PERSENTASE DOKUMEN RENCANA DAN EVALUASI KEGIATAN LAYANAN PENDIDIKAN MASYARAKAT SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
22,0%
24,3%
25,0%
35,0%
36,0%
47,0%
47,19%
59,0%
69,0%
93,0%
95,0%
N/A
96%
N/A
97%
97%
98%
99%
36
PENDIDIKAN KEAKSARAAN Penurunan Jumlah Tuna Aksara Orang Dewasa 2005-2011 (dalam Jutaan) (9.55%)
(8.07%) (7.20%) (6.57%)
(5.03%) (5.02%) (4.43%)
Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2011
PERSENTASE PENDUDUK TUNA AKSARA >15 TAHUN TERTINGGI DAN TERENDAH (KABUPATEN/KOTA)
No.
10 Kab/Kota dengan Penduduk Tuna Aksara Tertinggi % Tuna Prov. Kabupaten/Kota Aksara
No.
10 Kab/Kota dengan Penduduk Tuna Aksara Terendah % Tuna Prov. Kabupaten/Kota Aksara
1
Papua
Puncak
86,47
1
Jabar
Kota Tasikmalaya
0,42
2
Papua
Nduga
85,59
2
Bengkulu
Bengkulu
0,42
3
Papua
Intan Jaya
75,21
3
Riau
Pekanbaru
0,41
4
Papua
Mamberamo Tengah
73,08
4
Sulut
Minahasa Tenggara
0,38
5
Papua
Pegunungan Bintang
70,10
5
Jabar
Bandung Barat
0,37
6
Papua
Lanny Jaya
68,95
6
Sumut
Padang Lawas Utara
0,36
7
Papua
Yalimo
68,84
7
Malut
Ternate
0,30
8
Papua
Tolikara
66,52
8
Sumut
Binjai
0,26
9
Papua
Deiyai
64,20
9
Sulut
Minahasa Selatan
0,24
10
Papua
Puncak Jaya
62,53
10
Jabar
Kota Cimahi
0,21
Sumber: Badan Pusat Statistik RI 2011
PETA JUMLAH TUNA AKSARA, PKBM, TBM, RUMAH PINTAR, BPKB dan SKB BERDASARKAN KORIDOR EKONOMI JUMLAH TUNA AKSARA: 394.542 orang PKBM: 583 unit TBM: 439 unit RUMPIN: 8 unit BPKB: 4 unit SKB : 42 unit
Koridor Kalimantan
1
3
Koridor Sumatera JUMLAH TUNA AKSARA: 875.980 orang PKBM: 1539 unit TBM: 894 unit RUMPIN: 28 unit BPKB: 7 unit SKB: 115 unit
2
Koridor Jawa JUMLAH TUNA AKSARA: 3.941.883 orang PKBM: 2718 unit TBM: 3025 unit RUMPIN: 206 unit BPKB: 3 unit SKB: 99 unit Keterangan: • Data PKBM menyesuaikan NILEM online • TBM terdiri atas TBM, TBM-Mobile, dan TBM@Mall
JUMLAH TUNA AKSARA: 746.476 orang PKBM: 1039 unit TBM: 832 unit RUMPIN: 4 unit BPKB: 6 unit SKB: 81 unit
Koridor Sulawesi
4
5
6
Koridor Papua - Maluku JUMLAH TUNA AKSARA: 712.924 orang PKBM: 189 unit TBM: 211 unit RUMPIN: 10 unit BPKB: 3 unit SKB: 29 unit
Koridor Bali–NTB-NTT JUMLAH TUNA AKSARA: 875.537 orang PKBM: 486 unit TBM: 560 unit RUMPIN: 4 unit BPKB: 3 unit SKB: 29 unit
Sumber: BPS & Direktori Bindikmas, 2012
E. KURSUS DAN PELATIHAN 1. Pengembangan lembaga kursus dan pelatihan rintisan di pedesaan 2.Peningkatan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan di tingkat nasional dan internasional untuk meningkatkan daya tampung dan daya saing lembaga dan lulusannya. 3.Penilaian kinerja lembaga kursus dan pelatihan sebagai jaminan kualitas kepada masyarakat. 4.Perluasan layanan akses kursus dan pelatihan bagi pemuda putus sekolah atau lulus sekolah tidak melanjutkan dari keluarga kurang mampu secara ekonomi melalui penyediaan BOP Pendidikan Kecakapan Hidup, uji kompetensi, dan sertifikasi kompetensi. 40
TARGET DAN CAPAIAN KINERJA DITBINSUSLAT
IKK 4.4.1
IKK 4.4.2 IKK 4.4.3
PERSENTASE ANAK LULUS SMP TIDAK MELANJUTKAN, PUTUS DAN ATAU LULUS SEKOLAH MENENGAH TIDAK MELANJUTKAN MENDAPATKAN LAYANAN KURSUS DAN PELATIHAN PERSENTASE PESERTA DIDIK PROGRAM PKH DI PEDESAAN
12%
12%
8%
13%
8%
15%
4,74%
17%
19%
0%
12%
N/A
12%
N/A
12%
13,40%
12%
12%
JUMLAH PESERTA DIDIK KURSUS DAN PELATIHAN YANG MEMPEROLEH SERTIFIKAT KOMPETENSI JUMLAH LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI (LSK) YANG TERBENTUK JUMLAH TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK) YANG TERBENTUK
3.579
20.000
15.629
30.000
28.324
40.000
58.953
50.000
60.000
18
30
21
36
24
42
29
48
54
285
491
491
641
641
791
635
941
1.091
1,69%
2%
3,45%
5%
5,48%
10%
8,64%
15%
20%
IKK 4.4.7
PERSENTASE LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) BERKINERJA A DAN B PERSENTASE LKP BERSTANDAR INTERNASIONAL
0%
0%
0%
1%
0,71%
1,5%
2,03%
2%
2,5%
IKK 4.4.8
PERSENTASE LKP YANG MEMENUHI STANDAR NASIONAL
0%
0%
0%
5%
2,81%
10%
8,64%
15%
20%
IKK 4.4.9
PERSENTASE DOKUMEN RENCANA DAN EVALUASI KEGIATAN LAYANAN KURSUS DAN PELATIHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
93%
95,0%
N/A
96%
N/A
97%
97%
98%
99%
IKK 4.4.4 IKK 4.4.5 IKK 4.4.6
41
PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP 60.00 56.98 50.00
Jumlah Peserta Didik Kursus dan Pelatihan 80,641
50
13.86% 10,229
40.00
18.94% 13,980
30.00
56.98% 42,058
20.00
10.00
9.00
10.22% 7,541
5.00 2010
2011
Persentase lulusan Keaksaraan mengikuti kursus keterampilan Persentase lulusan keterampilan non-formal terserap di dalam dunia kerja
Sumber: Direktorat Jenderal PAUDNI (Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan) 2012
Bekerja Usaha Mandiri Menunggu Penempatan Proses Pendidikan dan Pelatihan
DROP OUT DAN LULUS TIDAK MELANJUTKAN TH 2010 (PSP DEPDIKBUD)
Lulus Dikdas 2.844.546 Melanjutkan 2.594.225
SMA/MA 3.857.245
Lulus
Melanjutkan 959.886
1.163.207
Lulus SM 1.954.093 SMK 3.095.704
Perguruan Tinggi 4.337.039
Lulus 825.222
Putus Dikdas 2.06 %
Putus SMA/MA 3.27 %
Putus SMK 5.52 %
Tidak Lanjut 50.99 %
Lulusan PT
185.331
126.069
170.834
995.017
655.012
2.132.263
Kondisi 2010
DATA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN BERDASARKAN 6 KORIDOR EKONOMI 260 LKP
1318 LKP 210 LKP 84 LKP
192 LKP 267 LKP 193 LKP
241 LKP 303 LKP
125 LKP 535 LKP
I 220 LKP 454 LKP 353 LKP 672 LKP 2200 LKP 2452 LKP 229 LKP
3
347 LKP Koridor Jawa 7512 LKP
84 LKP 232 LKP
93 LKP
14 LKP 85 LKP
5
181 LKP 402 LKP
43 LKP 82 LKP
6
1706 LKP
2
Koridor Sumatera 3915 LKP
252 LKP 206 LKP
Koridor Kalimantan 761 LKP
4
303 LKP 417 LKP
Koridor Bali, Nusa Tenggara 1067 LKP
Sumber: Direktorat Jenderal PAUDNI (Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan) 2012
Koridor Sulawesi, Maluku Utara 1261 LKP
Koridor Maluku & Papua 139 LKP
10.
Meningkatkan mutu pelayanan program paudni melalui PENGEMBANGAN MODEL DAN PROGRAM PERCONTOHAN yang dilakukan oleh UPT PUSAT DAN DAERAH.
11. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian layanan program PAUDNI melalui PENYELENGGARAAN PROGRAM PAUDNI OLEH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DAN LEMBAGA PAUDNI YANG DIKELOLA OLEH MASYARAKAT.
45
TARGET DAN CAPAIAN KINERJA UPT
IKK 4.2.1 JUMLAH MODEL PAUD NI YANG DIKEMBANGKAN DI TINGKAT REGIONAL IKK 4.2.2 JUMLAH LEMBAGA YANG MENERPAKAN MODEL PAUD NI DI TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA IKK 4.2.3 JUMLAH PTK PAUDNI YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS SDM JUMLAH SATUAN PAUDNI YANG MENDAPATKAN FASILITASI SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN IKK 4.2.4 PERSENTASE LEMBAGA DAN PROGRAM PAUD NI YANG MENDAPATKAN PEMETAAN MUTU IKK 4.2.5 DOKUMEN RENCANA PROGRAM, ANGGARAN DAN EVALUASI KEGIATAN LAYANAN PENGEMBANGAN PAUDNI
16
20
45
53
76
80
109
145
374
398
796
1.890
1.194
1.631
1.990
2.786
-
-
15
18
20
20
4.000
4.200
-
-
-
40
80
2%
3%
6%
6%
10%
10%
14%
20%
95,0%
96%
96%
97%
97%
98%
99%
-
46
5 ALOKASI ANGGARAN DITJEN PAUDNI TAHUN 2013
47
ANGGARAN KEMDIKBUD TAHUN 2013 PER UNIT UTAMA
BALITBANG 1,295,462,005 2%
BADAN SDM &PKPMP 2,598,350,000 4% BADAN BAHASA 379,531,800 DITJEN DIKMEN 0% 11,370,320,000 16%
DITJEN BUD 2,011,620,000 3%
SETJEN ITJEN 1,450,090,000 205,000,000 2% 0% DITJEN DIKDAS 11,858,668,422 16%
DITJEN PAUDNI 2,408,034,530 3%
DITJEN DIKTI 39,510,428,200 54%
Total: Rp 73.087.504.957 (Ribuan Rp) 48
ANGGARAN DITJEN PAUDNI TAHUN 2013 PER SATKER 195,241,622
99,408,920
211,823,197
283,128,369 676,293,045
DIT. KURSUS DIT. PAUD DIT. PTK DIT. DIKMAS
942,139,377
UPT SETDITJEN
Jumlah: Rp 2.408.034.530 (Ribuan Rp) 49
ANGGARAN 2013 MENURUT KEWENANGAN PELAKSANAAN DAN JENIS BELANJA TOTAL: 2.408.034.530.000 GAJI, 58,107,497 , 2%
DEKON, Rp62.95 3%
UPT, Rp195.24 , 8%
BARANG, 578,927,836 , 24%
PUSAT, Rp2,149.84 , 89%
MODAL, 25,897,565 , 1%
BANSOS, 1,745,101,632 , 73%
DITBINSUS DITBINPAUD PUSAT
DITBIN P2TK
DEKON
DITBINDIKMAS
UPT
SETDITJEN
UPT -
200,000.00
400,000.00
600,000.00
800,000.00
1,000,000.00
50
REKAP RENCANA ALOKASI ANGARAN DEKON DAN NON DEKON PER PROVINSI NO PROVINSI 1 DKI Jakarta 2 Jawa Barat 3 Jawa Tengah 4 D.I. Yogyakarta 5 Jawa Timur 6 Aceh 7 Sumatera Utara 8 Sumatera Barat 9 Riau 10 Jambi 11 Sumatera Selatan 12 Lampung 13 Kalimantan Barat 14 Kalimantan Tengah 15 Kalimantan Selatan 16 Kalimantan Timur 17 Sulawesi Utara 18 Sulawesi Tengah 19 Sulawesi Selatan 20 Sulawesi Tenggara 21 Maluku 22 Bali 23 Nusa Tenggara Barat 24 Nusa Tenggara Timur 25 Papua 26 Bengkulu 27 Maluku Utara 28 Banten 29 Bangka Belitung 30 Gorontalo 31 Kepulauan Riau 32 Papua Barat 33 Sulawesi Barat JUMLAH
KURSUS DAN PELATIHAN (NON DEKON) 1.300 3.450 3.500 900 3.500 700 1.550 1.110 700 600 1.100 1.100 610 600 600 600 550 550 950 700 450 690 620 620 450 700 500 750 500 550 550 450 500
Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang
2.380.000 6.270.000 6.370.000 1.665.000 6.370.000 1.280.000 2.800.000 2.010.000 1.280.000 1.110.000 2.020.000 2.020.000 1.130.000 1.110.000 1.110.000 1.110.000 1.010.000 1.010.000 1.765.000 1.280.000 840.000 1.260.000 1.150.000 1.150.000 840.000 1.280.000 925.000 1.365.000 925.000 1.010.000 1.010.000 840.000 925.000
32.000 Orang
58.620.000
PAUD (NON DEKON) 3.467 671 4.201 6.394 1.330 8.364 1.466 2.727 1.612 1.036 580 1.148 1.398 870 801 1.211 901 964 890 2.042 827 672 868 1.189 1.541 1.238 788 457 952 385 590 435 511
Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb
52.526 Orang
5.335.200 33.481.400 49.706.600 10.138.400 64.463.000 14.089.200 23.563.400 13.451.600 8.591.800 5.242.400 10.362.200 11.829.000 8.241.000 7.103.400 10.131.600 8.019.200 8.432.200 8.061.800 16.985.400 7.656.600 6.225.200 6.987.800 9.792.400 14.265.400 13.343.200 7.047.600 4.616.000 7.864.600 3.288.800 4.876.600 3.720.000 5.279.600 3.839.400 416.032.000
PTK PAUDNI (NON DEKON) 9.330 19.667 17.576 5.055 36.497 2.768 4.271 4.909 3.548 1.864 2.731 5.175 2.180 2.288 3.841 3.328 2.301 2.162 7.334 2.460 639 2.039 2.747 1.738 970 1.856 1.218 5.865 1.018 1.644 1.120 216 1.274
Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang
54.523.460 79.151.018 78.383.325 33.752.430 236.467.774 11.637.609 19.821.017 16.550.389 15.415.551 8.782.749 9.932.637 24.183.695 9.556.704 14.576.622 17.117.696 13.835.278 7.678.618 8.897.854 35.062.598 15.436.951 2.955.526 11.744.343 11.573.732 9.040.551 6.044.028 6.265.976 4.535.309 26.345.285 3.460.990 6.707.387 6.048.565 1.437.930 5.175.276
161.629 Orang
812.098.873
DIKMAS (NON DEKON) 2.150 20.540 21.860 6.150 39.050 4.150 10.180 4.170 5.150 3.150 2.150 4.150 10.150 4.150 4.150 4.150 4.150 2.150 18.680 6.180 3.130 7.090 24.360 19.150 17.630 4.060 3.060 7.180 1.090 2.150 3.030 5.120 7.680
Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang
1.370.000 9.564.000 9.724.000 3.472.000 16.831.200 2.702.000 5.030.000 2.480.200 2.950.000 2.030.000 1.832.000 2.802.000 5.252.000 2.642.000 2.552.000 2.552.000 3.442.000 3.442.000 8.492.000 3.442.000 2.222.000 3.722.000 11.182.000 17.302.000 15.912.000 2.400.000 2.242.000 3.750.000 1.050.000 1.692.000 2.053.000 10.222.000 4.022.000
281.340 Orang
170.374.400
MANAJEMEN (DEKON) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg
132 Orang
803.843 4.359.758 3.964.350 1.445.709 4.146.167 2.269.213 2.874.799 2.358.321 974.745 1.657.227 1.601.476 1.827.065 2.018.753 1.084.808 1.089.949 1.201.315 2.094.983 911.937 3.220.128 1.059.608 1.178.147 983.678 2.326.301 2.590.576 4.004.163 1.728.068 1.813.984 822.490 712.405 1.505.883 778.600 2.065.015 1.477.772 62.951.236
JUMLAH 16.247 44.328 47.137 18.499 80.377 15.982 17.467 12.916 11.010 6.650 6.561 11.573 14.338 7.908 9.392 9.289 7.902 5.826 27.854 11.382 5.046 10.491 28.595 22.697 20.591 7.854 5.566 14.252 3.560 4.729 5.290 6.221 9.965
Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang
64.412.503 132.826.176 148.148.275 50.473.539 328.278.141 31.978.022 54.089.216 36.850.510 29.212.096 18.822.376 25.748.313 42.661.760 26.198.457 26.516.830 32.001.245 26.717.793 22.657.801 22.323.591 65.525.126 28.875.159 13.420.873 24.697.821 36.024.433 44.348.527 40.143.391 18.721.644 14.132.293 40.147.375 9.437.195 15.791.870 13.610.165 19.844.545 15.439.448
527.495 Orang
1.520.076.509
51
6
CAPAIAN TAHUN 2012 DAN TARGET TAHUN 2013
52
CAPAIAN DAN TARGET KINERJA DITJEN PAUDNI NO
1 2 3
INDIKATOR KINERJA UTAMA APK PAUD KEMDIKBUD PERSENTASE ANAK LULUS SMP TIDAK MELANJUTKAN, PUTUS DAN ATAU LULUS SEKOLAH MENENGAH TIDAK MELANJUTKAN MENDAPATKAN LAYANAN PENDIDIKAN KETERAMPILAN JUMLAH PESERTA DIDIK KURSUS DAN PELATIHAN YANG MEMPEROLEH SERTIFIKAT KOMPETENSI
SATUAN
SATKER PENGAMPU
%
DITBINPAUD
%
2011 Target
TARGET
Capaian
2012
2013
58,00*)
55,91 *)
63,00 *)
69,00 *)
DITBINSUSLAT
13,0
8,17
15,0
17,0
∑
DITBINSUSLAT
30.000
28.324
40.000
50.000
4
PERSENTASE LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN BERKINERJA A DAN B
%
DITBINSUSLAT
5
5,48
10
15
5
%
DITBINDIKMAS
4,8
4,43
4,23
4,03
%
DITBINDIKMAS
23,0
48,70
54,0
61,0
%
DITBINDIKMAS
10,0
20,42
30,0
40,0
8
PERSENTASE PENDUDUK BUTA AKSARA USIA DEWASA PERSENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MENERAPKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN PERSENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MENYELENGGARAKAN PARENTING EDUCATION PERSENTASE PKBM BERNOMOR INDUK LEMBAGA
%
DITBINDIKMAS
50,0
56,0
60,0
70,0
9
PERSENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MEMILIKI MINIMAL 10 TBM
%
DITBINDIKMAS
35,0
36,0
47,0
59,0
%
DITBINP2TK
20,41
20,41
28,27
36,26
35,0
40,0
76
109
10,0
14,0
6 7
10 PERSENTASE PTK PAUD-NI YANG MENGIKUTI PENINGKATAN KOMPETENSI
PERSENTASE PTK PAUD-NI MEMPEROLEH PENGHARGAAN DAN % DITBINP2TK 15,0 30,0 PERLINDUNGAN JUMLAH MODEL DAN PROGRAM PAUD NI YANG DIKEMBANGKAN DI ∑ UPT 46,0 46 12 TINGKAT REGIONAL PERSENTASE LEMBAGA DAN PROGRAM PAUD NI YANG MENDAPATKAN % UPT 5,0 4,2 13 PEMETAAN MUTU Catatan: *) dihitung berdasarkan jumlah anak terlayani PAUD dibagi jumlah anak usia 3-6 tahun, sebelumnya dihitung berdasarakan jumlah anak terlayani PAUD dibagi anak usia 0-6 tahun, maka tahun 2011 target 33,67% tercapai 31,28%, target tahun 2012 37,81% dan tahun 2013 adalah 41,49%. 11
53
CAPAIAN TAHUN 2012 DAN TARGET TAHUN 2013 BERBASISIS IKK NASIONAL, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Kondisi 2012 KODE
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
Nasional
% 4 4.3
4.4
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL PENYEDIAAN LAYANAN PAUD
PENYEDIAAN LAYANAN KURSUS DAN PELATIHAN
IKK 4.3.1 IKK 4.3.2 IKK 4.3.3
APK PAUD Kemdikbud Persentase kelurahan/desa yang memiliki minimal satu lembaga PAUD PPersentase lembaga PAUD memiliki izin operasional
IKK 4.3.5 IKK 4.4.1
IKK 4.4.2
54,6% 75,0% 25,0%
69,0% 89,0% 85,0%
75,0% 100,0% 90,0%
Lembaga PAUD yang telah menyelenggarakan pendidikan keorangtuan
5,0%
7,5%
10,0%
Persentase anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan kursus dan pelatihan Persentase peserta didik program PKH di pedesaan
15%
17%
19%
12%
12% 60.000
42 791 10% 1,5% 10%
48% 941 15% 2% 15%
54% 1.091 20% 2,5% 20%
4,23% 16,0% 2,4% 54,0%
4,03% 19,0% 2,2% 61,0%
3,83% 20,0% 2,0% 68,0%
14,0%
17,5%
20,0%
30%
40%
50%
IKK 4.5.7
Persentase penduduk buta aksara usia dewasa Persentase pemegang sukma mengikuti keaksaraan usaha mandiri Disparitas gender penduduk berkeaksaraan usia dewasa Persentase kab/ kota yang telah menerapkan pengarusutamaan gender bidang pendidikan Persentase penduduk perempuan berkeaksaraan dasar dan lansia yang memperoleh layanan kecakapan hidup Persentase kab/kota yang telah menyelenggarakan pendidikan keorangtuaan (parenting education) Persentase pkbm bernomor induk lembaga
60,0%
70,0%
80,0%
IKK 4.5.8
Persentase kecamatan yang memiliki pkbm
60,0%
70,0%
80,0%
IKK 4.5.9
Persentase kab/kota yang memiliki pkbm rujukan
40,0%
60,0%
80,0%
IKK 4.5.10
Persentase kab/kota yang telah memiliki minimal 10 tbm
47,0%
59,0%
69,0%
IKK 4.6.1 IKK 4.6.2 IKK 4.6.3 IKK 4.6.5 IKK 4.6.6 IKK 4.6.7
21% 17% 25% 75% 55% 24%
26% 21% 28% 80% 60% 27%
31% 27% 31% 85% 65% 30%
IKK 4.6.14 IKK 4.6.15
Persentase pendidik PAUD mengikuti diklat teknis Persentase pendidik kursus dan pelatihan yang mengikuti diklat teknis Persentase pendidik pendidikan masyarakat mengikuti diklat teknis Persentase pamong belajar mengikuti diklat teknis dan fungsional Persentase penilik mengikuti diklat teknis dan fungsional Persentase tenaga kependidikan pada satuan pendidikan non formal yang mengikuti diklat teknis Persentase pendidik PAUD berkualifikasi akademik S1/D4 Persentase pamong belajar berkualifikasi S1/D4
4,49% 90,1%
5,65% 93,8%
6,5% 98,3%
IKK 4.6.16
Persentase penilik berkualifikasi S1/D4
IKK 4.6.17
Persentase guru TK/TKLB penerima tunjangan profesi
IKK 4.6.18
Persentase pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, non formal dan informal yang memperoleh penghargaan/ perlindungan
IKK 4.5.1 IKK 4.5.2 IKK 4.5.3 IKK 4.5.4
Provinsi/Kab/Kota *) %
50.000
IKK 4.5.6
PENYEDIAAN LAYANAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
Nasional
Nominal
12%
IKK 4.5.5
4.6
%
40.000
IKK 4.4.4 IKK 4.4.5 IKK 4.4.6 IKK 4.4.7 IKK 4.4.8 PENYEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
Nasional
Nominal
Target 2014
Provinsi/Kab/Kota *)
Jumlah peserta didik kursus dan pelatihan yang memperoleh sertifikat kompetensi Persentase lembaga sertifikasi kompetensi (LSK) yang terbentuk Jumlah tempat uji kompetensi (TUK) yang terbentuk Persentase lembaga kursus dan pelatihan (LKP) berkinerja A dan B Persentase LKP berstandar internasional Persentase LKP yang memenuhi standar nasional
IKK 4.4.3
4.5
Target 2013
Provinsi/Kab/Kota *)
60%
65%
70%
1,44%
1,73%
2,07%
15%
15%
15%
Nominal
54
7 CONTOH RAPOR PAUDNI PROVINSI MALUKU
55
CAPAIAN DAYA SERAP PROGRAM PAUDNI PROVINSI MALUKU TAHUN 2012 2012 NO
KEGIATAN ANGGARAN
1
Layanan Kursus dan Pelatihan
2
Layanan PAUD
3
REALISASI
%
2.807.846
2.799.954
99,72
15.346.200
15.343.857
99,98
Layanan PTK PAUDNI
3.218.964
3.176.697
98,69
4
Layanan Dikmas
3.315.095
3.315.095
100
5
Dukungan Manajemen (Setditjen)
926.556
919.847
99,28
25.614.661
25.555.450
99,77
JUMLAH
56
RINCIAN SASARAN DAN ANGGARAN PAUDNI DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 (1/3) NO
KEGIATAN/KOMPONEN
SATUAN
DIPA AWAL (KEPPRES 32) SASARAN
I
II
LAYANAN KURSUS DAN PELATIHAN 1 Bantuan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) 2 Bantuan Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) 3 Bantuan Desa Vokasi LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BIAYA
RENCANA ALOKASI DIPA REVISI 1 SASARAN
BIAYA
Orang Orang Orang Orang
815 503 151 161
2.010.429 1.374.329 362.400 273.700
450 200 125 125
840.000 340.000 300.000 200.000
lembaga
645
7.964.000
672
6.225.200
1 BOP PAUD
lembaga
510
3.699.800
536
3.859.200
2 Bantuan Rintisan PAUD Baru
lembaga
26
1.191.400
25
1.125.000
3 Pendampingan Lembaga PAUD Bantuan Penguatan 4 Rintisan
lembaga
8
40.000
25
125.000
lembaga
34
1.000.900
20
500.000
5 Bantuan APE PAUD
lembaga
30
302.100
33
330.000
6 Bantuan Organisasi Mitra PAUD Tingkat Kab/Kota
lembaga
25
803.300
22
176.000
7 Bantuan Motivasi Kab/Kota
lembaga
12
160.000
11
110.000
8 Penguatan Pembelajaran PAUD & Manajemen
Orang
140
766.500
-
-
57
RINCIAN SASARAN DAN ANGGARAN PAUDNI DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 (2/3) NO
KEGIATAN/KOMPONEN
SATUAN
DIPA AWAL (KEPPRES 32) SASARAN
III
IV
PENYEDIAAN DAN PEMINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUDNI 1 Tunjangan fungsional guru TK/TKLB Tunjangan profesi guru TK/TKLB 2 Peningkatan kualifikasi D4/S1 guru TK/TKLB 3 Tunjangan khusus guru TK/TKLB 4 Insentif TLD/FDI 5 Insentif penilik 6 7 Insentif pendidik PAUD 8 Apresiasi ptk paudni berprestasi 9 Manajemen
Orang Orang
639 135
BIAYA
RENCANA ALOKASI DIPA REVISI 1 SASARAN
BIAYA
2.955.950
639
2.955.526
486.000
135
486.000
-
-
Orang Orang
43
150.500
43
150.500
Orang
17
507.500
17
507.076
Orang
47
564.000
47
564.000
Orang Orang keg keg
50 347 1 1
100.000 520.500 105.000 522.450
50 347 1 1
100.000 520.500 105.000 522.450
Orang
3.000
1.883.378
3.130
2.222.000
2 BOP Keaksaraan Usaha Mandiri
Orang
3.000
1.394.825
3.000
1.380.000
3 TBM Rintisan 2013 4 PKH Perempuan
Lembaga Orang
10 -
303.300 -
15 130
450.000 130.000
5 Rintisan Aksara Kewirausahaan 6 RB3 & Rumpin 7 Manajemen Dikmas
Lembaga Lembaga Keg
1
185.253
1 1
62.000 200.000
LAYANAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
58
RINCIAN SASARAN DAN ANGGARAN PAUDNI DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 (3/3)
NO
KEGIATAN/KOMPONEN
SATUAN
DIPA AWAL (KEPPRES 32) SASARAN
V
MANAJEMEN DEKONSENTRASI (SETDITJEN)
Keg
Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan 1 2 Penyediaan Layanan Paud 3 Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal 4 JUMLAH
Keg Keg Keg Keg
RENCANA ALOKASI DIPA REVISI 1
BIAYA
SASARAN
BIAYA
1
639.795
4
1.178.147
-
-
1
73.872
1
639.795
1 1 1
380.449 196.731 527.095
15.453.552
13.420.873
59
