KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Direktorat Jenderal Anggaran
ARAH KEBIJAKAN PENGANGGARAN BELANJA 2012 dan 2013 Disampaikan dalam Rapat Kerja Kementerian Perindustrian Di Hotel Grand Sahid Jakarta 2 Februari 2012
1
Pokok Bahasan
1
1 2
2 33
ARAH KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012
BEBERAPA TINDAK LANJUT PEMERINTAH ATAS CATATAN DPR RI DALAM PEMBAHASAN APBN TA 2012
ARAH KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2013
2
1
ARAH KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012
3
DASAR HUKUM
Dasar Hukum: 1. UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. UU No 22 tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2012 3. KEPPRES No 32 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2012
4
Arah Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2012 ...(1) Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat: 1. Pembangunan infrastruktur dalam rangka menjamin ketersediaan infrastruktur dasar, termasuk infrastruktur energi, ketahanan pangan, dan komunikasi; dan upaya debottlenecking, pengurangan backlog pembangunan infrastruktur, dan peningkatan domestic connectivity (keterhubungan antarwilayah); 2. Peningkatan upaya pencapaian ketahanan pangan; 3. Pemberian dukungan pada pendanaan kegiatan multiyears; 4. Peningkatan kemampuan pertahanan menuju minimum essential force (MEF), dengan mengutamakan industri pertahanan dalam negeri; 5. Peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (climate change); 6. Peningkatan program perlindungan sosial; 7. Peningkatan efektivitas dari program-program bantuan sosial dalam menurunkan kemiskinan; 5
Arah Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2012 ...(2) 8. Pelaksanaan program Pro rakyat (klaster 4) dan 3 program prioritas, yang terdiri dari :
• 6 Program Utama: Rumah Sangat Murah, Kendaraan Angkutan Umum Murah, Air Bersih untuk Rakyat, Listrik Murah dan Hemat, Peningkatan Kehidupan Nelayan, Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan; • 3 Program Prioritas: Surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014, Penciptaan lapangan kerja guna mengurangi pengangguran 1 juta jiwa/tahun, dan Pembangunan Transportasi Jakarta. 9.
Mensinergikan dan menata kembali kebijakan, program, dan kegiatan yang terkait dengan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola berbagai K/L.
10. Mendukung pengembangan industri kecil dan industri kreatif untuk melindungi industri lokal dan memenuhi kebutuhan domestik serta menghadapi persaingan barang impor. 11. Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
6
Arah Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2012 ...(3) Subsidi 1) Subsidi BBM Pengalokasian BBM bersubsidi tepat sasaran dengan pembatasan konsumsi BBM premium untuk kendaraan pribadi di Jawa dan Bali mulai April 2012; Volume konsumsi BBM bersubsidi sebesar 40 jt kl (2,5 jt kl premium bersubsidi tidak dicairkan dan akan dievaluasi dalam APBN-P 2012). 2) Subsidi Listrik Rencana penyesuaian kenaikan TTL 10% (kecuali pelanggan golongan 450 VA) per 1 April 2012. 3) Subsidi Non energi Subsidi pangan Raskin untuk 17,5jt RTS selama 12 bulan sebesar 15 kg/RTS/bulan; Subsidi Pupuk memenuhi kebutuhan pupuk petani dengan harga terjangkau, meningkatkan produktivitas hasil pertanian, dan mendukung program ketahanan pangan; Subsidi Benih membantu menyediakan dan menyalurkan benih berkualitas dengan harga terjangkau melalui BUMN Benih; Subsidi PSO meningkatkan pelayanan angkutan kereta api dan Pelni serta informasi publik (LKBN Antara dan POS) agar dapat terjangkau masyarakat; Subsidi Pajak mendukung program stabilisasi harga kebutuhan pokok dan 7 perkembangan industri nasional strategis.
Arah Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2012 ...(4) Bantuan Sosial • Meningkatkan program-program perlindungan sosial melalui: Bantuan Operasional Sekolah melalui Kementerian Agama, yang berkeadilan dan merata untuk semua agama; Beasiswa untuk Siswa/Mahasiswa Miskin; Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas); serta Program keluarga Harapan (PKH). • Melanjutkan kesinambungan program pemberdayaan masyarakat (PNPM Mandiri), antara lain PNPM Perdesaan, PNPM Perkotaan, dan PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus. • Menanggulangi risiko sosial akibat bencana alam. Belanja Lain-lain • Antisipasi dana untuk Risiko Fiskal; • Pengalokasian dana cadangan beras pemerintah dan cadangan benih nasional. 8
Postur Belanja Pemerintah Pusat 2012 (Triliun Rupiah) 2011
URAIAN
APBN
2012
APBN-P
APBN
Selisih dgn APBN-P 2011 Nominal
%
1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal
180,8 137,8 135,9
182,9 142,8 141,0
215,9 188,0 151,9
33.0 45.2 10,9
18,0 31,7 7,7
4. Pembayaran Bunga Utang i. Utang Dalam Negeri ii. Utang Luar Negeri
115,2 79,4 35,8
106,6 76,6 30,0
122,2 88,5 33,7
15,6 11.9 3,7
14,6 15,5 12.3
5. Subsidi a Subsidi Energi b Subsidi Non Energi
187,6 136,6 51,0
237,2 195,3 41,9
208,9 168,5 40,3
(28,3) (26,7) (1,6)
(11,9) (13,7) (3,9)
0,8 63,2 15,3
0,4 81,8 15,6
1,8 47.7 28,5
1,4 (34,0) 12.9
350 (41,6) 82,7
836,6
908,2
964,9
56,7
6. Belanja Hibah 7. Bantuan Sosial 8. Belanja Lain-Lain
JUMLAH
6,2
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN 2012 sebesar Rp964,9 T, naik Rp56,7 T dari pagu APBN-P 2011. 9
3
BEBERAPA TINDAK LANJUT PEMERINTAH ATAS CATATAN DPR RI DALAM PEMBAHASAN APBN TA 2012
10
Tindak Lanjut Pemerintah atas Catatan DPR RI dalam Pembahasan APBN 2012 ...(1) Pemerintah diminta agar dalam pengelolaan jumlah PNS mengacu prinsip Zero Growth, kecuali untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan terutama di daerah yang sesuai dengan kebutuhan. Penanggung Jawab: Kemen PAN dan RB, Kemendagri, BKN Tindak Lanjut: Moratorium PNS harus dilaksanakan sesuai dengan SKB 3 Menteri tentang penundaan sementara penerimaan CPNS; Seluruh K/L tidak boleh melakukan rekrutmen pegawai baru kecuali untuk tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan jabatan yang bersifat khusus dan mendesak; Seluruh K/L melakukan perhitungan kebutuhan PNS sesuai beban kerja untuk disampaikan kepada Kemen PAN dan RB; Kemen PAN dan RB serta BKN melakukan supervisi penghitungan jumlah kebutuhan PNS yang tepat pada seluruh K/L dalam rangka penataan organisasi (rightsizing) dalam kerangka reformasi birokrasi. 11
Tindak Lanjut Pemerintah atas Catatan DPR RI dalam Pembahasan APBN 2012 ...(2)
Pemerintah diminta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi penggunaan belanjanya, DPR berpendapat penghematan belanja barang dapat dilakukan di atas 3%. Penanggung Jawab: Seluruh Kementerian dan Lembaga Negara Tindak Lanjut: Seluruh K/L harus melakukan pembatasan: Penyelenggaraan rapat, rapat kerja, seminar workshop, konsinyering di luar kantor; Belanja operasional ( kecuali untuk operasional ketertiban dan pertahanan); dan Perjalanan dinas, (kecuali benar-benar penting dan mendesak) sesuai dengan Inpres No. 7 tahun 2011.
12
Tindak Lanjut Pemerintah atas Catatan DPR RI dalam Pembahasan APBN 2012 ...(3)
Pengelolaan aset: Panja mendorong Pemerintah untuk lebih memperhatikan peningkatan pengelolaan aset-aset negara, dengan upaya optimalisasi pemeliharaan, pengamanan, pencatatan (administratif), dan percepatan penataan, serta pemanfaatan aset-aset Negara untuk kesejahteraan rakyat. Penanggung Jawab: Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga sebagai Pengguna barang. Tindak Lanjut: Mensinergikan sistem pencatatan aset di Kemenkeu (DJKN) dengan sistem pencatatan aset di K/L. Membuat/menyusun pedoman pencatatan aset-aset negara.
13
Tindak Lanjut Pemerintah atas Catatan DPR RI dalam Pembahasan APBN 2012 ...(4) Pemerintah diminta untuk membuat aturan mengenai tata cara penetapan hasil optimalisasi, reward and punishment Penanggung Jawab: Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Sekretariat Negara Tindak Lanjut: Peraturan tersebut disahkan paling lambat 31 Maret 2012; Berbentuk Peraturan Presiden; Coverage : • Penggunaan hasil optimalisasi dan reward • Cara penilaian reward and punishment
14
Tindak Lanjut Pemerintah atas Catatan DPR RI dalam Pembahasan APBN 2012 ...(5) Pemerintah diminta untuk menetapkan penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk BLU. Penanggung Jawab: Kementerian Keuangan Tindak Lanjut: Dilakukan penelaahan kembali jika ada revisi PNBP dan hasilnya menjadi bahan penetapan DIPA revisi; Apabila realisasi lebih tinggi, maka sesuai kondisi saat ini, langsung dilaporkan dalam LKPP; Disusun aturan tentang penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk BLU.
15
4
ARAH KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2013
16
Arah Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat 2013 ….(1) a.
Meningkatkan belanja diskresi agar dapat memperlebar ruang gerak pemerintah dalam melakukan operasi fiskal b. Meningkatkan alokasi belanja untuk pengembangan SDM dan riset sebagai investasi non fisik agar meningkatkan daya saing Indonesia c. Meningkatkan dampak anggaran (multiplier effect) dari setiap pengeluaran, agar APBN semakin efektif dalam memberikan stimulus kepada perekonomian d. Melanjutkan pelaksanaan program prioritas nasional, yaitu : reformasi birokrasi dan tata kelola; pendidikan, kesehatan; penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; infrastruktur, iklim investasi dan usaha;energi;lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar, pasca konflik;kebudayaan, kreativitas dan inovasi tehnologi. e. Mempertahankan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari total belanja negara
17
Arah Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat 2013 ….(2) f. Melanjutkan program kesejahteraan rakyat termasuk untuk klaster 4, antara lain: Program rumah sangat murah; program angkutan umum murah;program air bersih untuk rakyat; program peningkatan kehidupan nelayan; program peningkatan kehidupan masyarakat perkotaan; prioritas ketahanan pangan/surplus beras; prioritas lapangan kerja/percepatan pengurangan pengangguran.
g. Selain itu, belanja pemerintah dalam jangka menengah juga diarahkan untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
18
Prakiraan Maju Belanja Pemerintah Pusat 2013-2015 PROYEKSI ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO JANGKA MENENGAH Kerangka asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah merupakan dasar bagi Pemerintah dalam menyusun postur APBN jangka menengah, dan menjadi basis perhitungan untuk memperkirakan besaran pendapatan negara dan hibah, belanja negara, defisit/surplus dan pembiayaan anggaran dalam tiga tahun ke depan. Asumsi Makro 2012-2015 dapat dilihat pada tabel berikut.
19
Prakiraan Maju Belanja Pemerintah Pusat 2013-2015 ASUMSI MAKRO 2012-2015 URAIAN
2012
2013
2014
2015
RAPBN
APBN
- Pertumbuhan ekonomi (%)
6,7
6,7
6,7-7,4
7,0-7,7
7,0-8,0
- Inflasi (%) y-o-y
5,3
5,3
3,5-5,5
3,5-5,5
3,5-5,5
- Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)
6,5
6,0
5,0-7,0
5,0-7,0
5,0-7,0
8.800-9.200
8.900-9.300
- Nilai Tukar (Rp/US$1)
8.800
PRAKIRAAN MAJU
8.800 8.800-9.200
- Harga Minyak (US$/barel)
90
90
80-100
80-100
80,0-100,0
- Lifting (ribu barel/hari)
950
950
970-990
970-1.000
1.000-1.010
20
APBN 2012 dan Prakiraan Maju 2013-2015 (dalam triliun rupiah)
URAIAN A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH I. PENERIMAAN DALAM NEGERI II. PENERIMAAN HIBAH B. BELANJA NEGARA I BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1. Belanja K/L
a. PerkiraanDasar (baseline)
C.
b. Inisiatif Baru 2. Belanja Non K/L II. TRANSFER KE DAERAH KESEIMBANGAN PRIMER
D. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (A - B) % terhadap PDB E. PEMBIAYAAN (I + II) I.
PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
II.
PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)
2012 APBN
2013
2014 2015 Prakiraan Maju
1,311.4 1,310.6 0.8 1,435.4 965.0 508.4
1,437.8 1,437.3 0.5 1,546.1 1,025.0 567.5
1,614.1 1,613.7 0.4 1,680.5 1,107.0 624.0
1,815.1 1,814.7 0.4 1,777.0 1,133.9 675.2
-
451.3
448.4
427.3
456.6 470.4 (1.8)
116.2 457.4 521.1 32.5
175.6 482.9 573.6 80.7
248.0 458.7 643.1 184.0
(124.0) (1.53) 124.0
(108.3) (1.2) 108.3
(66.4) (0.6) 66.4
38.0 0.3 (38.0)
125.9
123.0
91.3
(9.3)
(1.9)
(14.7)
(24.9)
(28.8) 21
Prakiraan Maju Belanja Pemerintah Pusat (K/L) 2013-2015 Belanja K/L tersebut dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu: 1. Angka dasar(baseline) menampung kebutuhan dasar masingmasing K/L • Sebagai indikasi pagu perkiraan maju dari kegiatan yang berulang, dan atau kegiatan tahun jamak. • Berfungsi untuk menjaga kualitas pelayanan publik,serta menjamin kelangsungan kegiatan tahun jamak yang sudah ditetapkan pada tahun berjalan. 2. Prakarsa-prakarsa baru (new initiatives). • merupakan ruang fiskal yang tersedia untuk kegiatankegiatan sebagai pelaksanaan prakarsa-prakarsa baru dari pemerintah dengan memperhitungkan resource envelope yang tersedia. 22
Prakiraan Maju Belanja Pemerintah Pusat 2013-2015 GRAFIK BELANJA K/L DAN NON K/L 2012-2015 (triliun Rp) 1200 1000 800 600 400
200 0 2012 *) Baseline (K/L)
2013 2014 2015 Inisiatif Baru (K/L) Belanja Non K/L
23
TERIMA KASIH
24
