Kebijakan Penganggaran Tahun 2016

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Kebijakan Penganggaran Tahun 2016 disampaikan oleh: Direktur Anggaran I dalam Rapat Konsolidasi Teknis Perencanaan Kementerian Kesehatan Tahun 2016 Jakarta, Rabu 22 April 2015

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

Pokok Bahasan I. II.

III.

IV.

V.

DASAR HUKUM KEBIJAKAN FISKAL DAN RESOURCE ENVELOPE 2016 1. Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2016 2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2016 3. Pokok-Pokok Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat 2016 SIKLUS DAN PROSES ANGGARAN 1. Siklus APBN 2. Proses Penetapan Pagu Anggaran 3. Langkah-Langkah dari Pagu Indikatif menuju Pagu Anggaran PAGU INDIKATIF TAHUN 2016 1. Kebijakan Pengalokasian Pagu Indikatif Tahun 2016 2. Review Baseline dan SB Pagu Indikatif Kemenkes 2016 3. Rencana Target Sasaran Output Prioritas Kementerian Kesehatan Tahun 2016 PENUTUP


2

I. DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

8.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L). Keppres No. 121/P Tahun 2014 tentang tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 (Kabinet Kerja) Perpres No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja


3

II. KEBIJAKAN FISKAL DAN RESOURCE ENVELOPE 2016


4

1. ARAH KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2016

 Defisit dikendalikan pada tingkat yang sustainable (lebih rendah dari APBNP 2015), dengan tetap memperhatikan peran APBN dalam perekonomian.  Mengoptimalkan maupun PNBP.

pendapatan

negara

baik

perpajakan

 Pengendalian dan peningkatan kualitas belanja negara baik belanja pusat maupun transfer ke daerah dan dana desa. • Melanjutkan program-program prioritas di tahun 2015; • Memperkuat desentralisasi fiskal.


5

Tantangan APBN ke Depan Pendapatan Negara 1. Penerimaan perpajakan sebagai sumber pembiayaan belanja negara masih perlu waktu untuk meningkat secara signifikan; 2. Lifting migas dan ICP cenderung semakin menurun, berpengaruh terhadap pendapatan SDA migas; 3. Sebagian dari PNBP dan BLU sudah terikat penggunaannya. Belanja Negara 1. Produktifitas, efisiensi, dan efektifitas alokasi belanja belum optimal; 2. Fiscal space APBN masih terbatas: komposisi belanja negara didominasi oleh belanja mengikat yang bersifat wajib (a.l. belanja operasional, pembayaran bunga utang, dan subsidi); 3. Mandatory spending semakin besar (a.l. anggaran pendidikan, DAU, dana desa, dan anggaran kesehatan); 4. Penyerapan anggaran belanja negara belum optimal dan menumpuk di triwulan III & IV; 5. Kualitas belanja daerah masih belum optimal. INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

6

2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 2015-2016 2015 Indikator

2016 (Proyeksi)

APBN

APBNP

Outlook

a. Pertumbuhan ekonomi (%, yoy)

5,8

5,7

5,2 - 5,7

6,0 - 6,6

b. Inflasi (%, yoy)

4,4

5,0

4,0 - 5,0

3,0 - 5,0

c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)

6,0

6,2

6,0 - 6,2

4,0 - 6,0

11.900

12.500

e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel)

105

60

60

60 - 80

f. Lifting Minyak (ribu barel per hari)

900

825

825

830 - 850

g. Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)

1.248

1.221

1.221

1.100 - 1.200

d. Nilai tukar (Rp/US$)

12.500 - 13.000 12.800 - 13.200

• Target pertumbuhan ekonomi 2016 diselaraskan dengan komitmen dalam RPJMN 2015-2019


7

3. Pokok-Pokok Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat 2016 Belanja K/L  Mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah dengan memperhatikan tingkat inflasi.  Melanjutkan kebijakan efisiensi pada belanja barang operasional dan pengendalian belanja perjalanan dinas.  Mendukung pelaksanaan program pembangunan seperti infrastruktur, ketahanan pangan, energi, kemaritiman dan pariwisata sesuai dengan RKP 2016.  Penguatan SDM pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, UMKM.

Belanja Non K/L  Pembayaran bunga utang tetap diarahkan untuk me-minimasi dan menjaga efisiensi pembayaran bunga utang (a.l. melalui pemilihan komposisi instrumen utang yang optimal dan melaksanakan transaksi lindung nilai).  Menyediakan cadangan belanja (a.l. risiko fiskal, peningkatan PBI).  Belanja hibah kepada pemda: ‒ Penerusan PHLN. ‒ Nationwide water hibah program (RM).  Subsidi tepat sasaran.  Mendukung pembangunan infrastruktur berupa kerjasama pemerintah swasta.

8

Pokok-Pokok Kebijakan Transfer ke Daerah & Dana Desa 2016 Transfer ke Daerah  Melanjutkan kebijakan affirmatif DAK yang diprioritaskan pada bidang infrastruktur dasar  Meningkatkan alokasi DAK.  Penajaman bidang DAK sehingga lebih efektif, selektif dan optimal pemanfaatannya.

Dana Desa • Meningkatkan alokasi Dana Desa 2016 sehingga setara 6 persen dari dan diluar transfer ke daerah. • Mengefektifkan program-program yang berbasis desa sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa

9

III. Siklus dan Proses Penganggaran


10

1. PROSES PENYUSUNAN RAPBN: SIKLUS APBN Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional (Januari)

PERSETUJUAN DPR (BANGGAR)

1 3

Resource envelope, Rancangan RKP dan Pagu Indikatif (Maret)

Perpres (RKP)

2

4

Pagu Anggaran (Pertengahan Juni)

KMK

SB

8 Rincian APBN (Akhir November)

PERSETUJUAN DPR (KOMISI)

Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, Kerangka Ekonomi Makro dan RKP (Pertengahan Mei)

DIPA (Desember)

7

DIPA

Keppres/Perpres (2015)

6 PERSETUJUAN DPR (KOMISI)

RAPBN (Agustus)

5

RUU & NK

APBN (Akhir Oktober)

UU


PERSETUJUAN DPR (BANGGAR) 11

2. PROSES PENETAPAN PAGU ANGGARAN

Pagu Indikatif (15 April)

Pelaksanaan pertemuan tiga pihak (trilateral meeting). (20 April s.d 5 Mei)

Menteri/ Pimpinan Lembaga menyusun Renja K/L (16 s.d 20 April)

- Penetapan Perpres RKP - Penyampaian dan pembahasan KEM dan PPKF dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN. (Pertengahan Mei)

K/L menyampaikan Renja K/L kepada KemenPPN/ Bappenas dan Kemenkeu (awal Mei)


Menteri Keuangan Menetapkan pagu anggaran K/L (Juni)

12

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dari Pagu Indikatif Menuju Pagu Anggaran N0.

Uraian

Pihak Terkait

Substansi dan Hal Penting

1.

Penyusunan Renja K/L (15 April)

K/L

 

K/L menyusun Renja berdasarkan Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP K/L yang terkait langsung dengan pencapaian prioritas nasional, capaian kinerja program/kegiatan harus tercermin dalam umusan kinerjanya.

2.

Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) (20 April s.d 5 Mei)

Kemenkeu, Kem PPN, K/L



Tujuan: • meningkatkan koordinasi dan kesepahaman 3 pihak terkait pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, dan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kebijakan belanja tahun 2016; • menjaga konsistensi kebijakan dalam RPJM, RKP, Renja K/L, serta RKA-K/L; Pagu Indikatif merupakan batas tertinggi atas belanja K/L yang tidak dapat dilampaui. Kebutuhan belanja operasional (pegawai dan barang), serta kebutuhan belanja operasional berkarakteristik operasional harus dipenuhi. Pemanfaatan alokasi anggaran dari PNBP dan BLU harus sesuai dengan penetapan penggunaannya Pergeseran alokasi anggaran dari rupiah murni menjadi PHLN dan sebaliknya tidak dapat dilakukan. Perubahan pagu antar program dan antar kegiatan masih dimungkinkan sepanjang sesuai dengan pencapaian prioritas nasional. Pengalokasian anggaran pada program/kegiatan harus mempertimbangkan penyerapan anggaran. Memperhatikan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

       3.

Penyampaian Renja K/L kepada Kemenkeu dan Kementerian PPN (6 s.d 10 Mei)

Kemenkeu, Kem PPN, K/L

K/L menyampaikan Renja dengan melakukan penyesuaian berdasarkan dokumen kesepakatan dalam forum Trilateral Meeting.

4.

Penyampaian KEM PPKF dan dan RKP 2016 (Pertengahan Mei)

Kemenkeu dan Kemen PPN

Menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan rancangan Kerja Pemerintah di DPR yang menjadi dasar bagi penyusunan RAPBN 2016

6.

Penetapan Pagu Anggaran K/L (Pertengahan Juni)

Kemenkeu

Menteri Keuangan menyampaikan surat mengenai pagu anggaran K/L dengan berpedoman pada kapasitas fiskal, besaran pagu indikatif, Renja K/L, dan hasil evaluasi kinerja K/L.


13

IV. Pagu Indikatif Tahun 2016


14

1. Kebijakan Pengalokasian Pagu Indikatif Tahun 2016 1.

2.

3. 4. 5.

Direncanakan awal sebesar Rp807,7 T dan dicadangkan anggaran sebesar Rp19,4 T yang akan dimanfaatkan utamanya pada pembangunan infrastruktur dan kegiatan prioritas lainnya, setelah mendapat konfirmasi kesiapan pelaksanaan hasil trilateral meeting dan Musrenbang. Ditujukan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan seperti infrastruktur, ketahanan pangan, energi, kemaritiman dan pariwisata sesuai dengan prioritas pembangunan dalam RKP 2016, RPJMN tahun 2015-2019 serta untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam agenda Nawacita dan Trisakti. Pemenuhan alokasi anggaran pendidikan (sekurang-kurangnya 20% dari APBN) dan anggaran kesehatan (5% dari APBN), yang merupakan amanat UUD 1945 amandemen ke-4 dan UU Kesehatan. Alokasi per program, di luar yang bersifat wajib dipenuhi dan wajib dialokasikan, merupakan ancar-ancar dan bersifat indikatif, sehingga dimungkinkan untuk dilakukan pergeseran antarprogram. Dalam pengalokasian memperhatikan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (sinkronisasi antara kegiatan dalam Renja K/L dan kegiatan daerah), dengan berpedoman pada pembagian urusan dan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.


15

1. Kebijakan Pengalokasian Pagu Indikatif Tahun 2016...(lanjutan) 6. Dalam hal terdapat usul-usul baru yang lebih prioritas, maka pendanaannya dilakukan melalui penajaman prioritas, refocusing, dan realokasi dari dana yang ada, serta didiskusikan/disepakati di dalam forum trilateral meeting. 7. Dihitung dengan memperhatikan kinerja penyerapan 2014, proyeksi 2015, dan rencana tahun 2016; 8. Mengikuti rencana peningkatan kualitas belanja negara, dan dilaksanakan dengan: a. Pengalihan program kurang produktif ke program yang lebih produktif b. Perbaikan kualitas perencanaan untuk mempertajam kualitas belanja; dan c. Perbaikan manajemen dan administrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran, termasuk melalui penyempurnaan KPJM dan penataan arsitektur dan informasi kinerja.

9. Pagu Indikatif Tahun 2016 telah menampung: a. b. c.

kebutuhan untuk kebutuhan dasar/wajib K/L; kebutuhan Prioritas (Rupiah Murni) untuk mendukung pencapaian prioritas-prioritas pembangunan; anggaran yang bersumber dari PNBP, BLU, PLN, HLN, PDN, dan SBSN


16

2. Review Baseline dan SB Pagu Indikatif Kemenkes TA 2016

(dalam Rupiah) Program 024.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan 024.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan 024.03.06 Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 024.05.08 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 024.07.09 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 024.11.04 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Ppsdmk) JUMLAH

Pagu APBN-P 2015 24.288.900.137.000

Hasil Review dan Koreksi Baseline KPJM 2016 % Kenaikan dari % Kenaikan Keterangan KPJM 2016 Baseline 2016 Pagu 2015 dari Pagu 2015 22.093.832.578.000 -9,04% 32.179.000.000.000 32,48% Naik

102.971.000.000

104.672.993.000

1,65%

111.300.000.000

8,09%

Naik

2.682.576.400.000

1.842.910.293.000

-31,30%

6.263.000.000.000

133,47%

Naik

17.075.007.118.000 2.201.978.361.000

7.771.888.748.000 2.844.928.383.000

-54,48% 22.841.400.000.000 29,20% 3.300.000.000.000

33,77% 49,87%

Naik Naik

1.747.852.800.000

242.857.423.000

-86,11%

2.828.200.000.000

61,81%

Naik

744.683.100.000

627.812.209.000

-15,69%

1.400.000.000.000

88,00%

Naik

3.000.568.570.000

4.321.286.321.000

44,02%

6.505.100.000.000

116,80%

Naik

51.844.537.486.000

39.850.188.948.000

-23,14% 75.428.000.000.000

45,49%


17

Pagu Indikatif Kemenkes Per Sumber Dana TA 2016 Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. S288/MK.02/2015 dan 0082/M.PPN/04/2015 tanggal 15 April 2015 hal Pagu Indikatif dan Rancangan RKP Tahun 2016, Kemenkes memperoleh Pagu Indikatif TA 2016 dengan rincian sebagai berikut : (dalam ribu Rp)

KODE BA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA

024 024 024 024 024 024 024 024 024

PROGRAM

UNIT PROG ORG.

01 02 03 04 05 07 11 12

RM

PNBP

BLU

PLN

HLN

PDN SBSN

JUMLAH

Kementerian Kesehatan 01 03 06 07 08 09 04 10

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan 32.161.848.674 17.151.326 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan 111.300.000 Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 6.262.411.211 588.789 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 14.002.773.089 20.983.825 8.817.643.086 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 3.161.601.428 122.148.572 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 2.814.821.606 13.378.394 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 1.397.332.148 2.667.852 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) 5.948.963.201 269.994.500 286.142.299 JUMLAH 65.861.051.357 446.913.258 9.103.785.385


16.250.000

- 16.250.000

32.179.000.000 111.300.000 6.263.000.000 22.841.400.000 3.300.000.000 2.828.200.000 1.400.000.000 6.505.100.000 - - 75.428.000.000 18

3. Rencana Target Sasaran Output Prioritas Kementerian Kesehatan Tahun 2016 (1) PAGU INDIKATIF (miliar rupiah)

Rencana Output Prioritas Hasil Exercise Kem. Keuangan dengan Mempertimbangkan RPJMN

Kementerian Kesehatan

Sekretariat Jenderal

Direktorat Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

32.179

- Premi PBI bagi 103,5 juta jiwa dengan premi Rp22.500/org/bln (Demand Side); - Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan Haji pada saat pra, operasional, dan pasca haji (65%); - Kabupaten/Kota yang mendapatkan dukungan untuk mampu melaksanakan upaya pengurangan resiko krisis kesehatan di wilayahnya (34); - Provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi untuk mendukung pelaksanaan upaya pengurangan resiko krisis kesehatan di wilayahnya (7); - Kebijakan Publik yang Berwawasan Kesehatan (3); - Kerjasama Dalam Negeri Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kesehatan (6); - Kerjasama Dalam Negeri dengan Dunia Usaha di Bidang Kesehatan (8)

6.263

- Bantuan Operasional Kesehatan untuk 9.865 Puskesmas; - Pemberian Makanan Tambahan (PMT) 247.000 Bumil Kekurangan Energi Kronis (KEK); - Taburia untuk balita 6 s.d 24 bln (1,2 juta balita); - Tablet Tambah Darah (5,3 juta ibu hamil dan 1,95 juta remaja); - Tenaga terlatih bidang Kesehatan Bayi, Anak dan Remaja (85.800 org); - NSPK Bidang Kesehatan Bayi, Anak dan Remaja (15); - Sarana dan Prasana bidang kesehatan Bayi, Anak dan Remaja (63.237 unit); - Tenaga terlatih bidang Kesehatan Ibu dan Reproduksi (3.021 org); - NSPK Bidang Kesehatan Ibu dan Reproduksi (201.560); - Sarana dan Prasana bidang kesehatan Ibu dan Reproduksi (1.884 unit)


19

3. Rencana Target Sasaran Output Prioritas Kementerian Kesehatan Tahun 2016 (2)

PAGU INDIKATIF (miliar rupiah)

Ditjen Bina Upaya Kesehatan

Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan


22.841,40

- Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar termasuk Puskesmas rawat inap (1.400); - Puskesmas yang telah bekerjasama dengan UTD dan RS (1.600); - Operasional dan Sarana Prasarana (Sarpras) 47 RS/Balai; - Peningkatan Sarpras 14 RS Nasional dan 130 RS Regional (Supply Side); - Obat-Obatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Bahan Makanan Pasien.

3.300

- Anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (91,5 %); - Kesiapsiagaan penanggulangan kedaruratan berpotensi wabah (46% kab/kota); - Pencegahan dan Pengendalian Kasus Malaria (360 Kab/Kota); - Pemberian obat massal Filariasis (10 kab/kota); - Pengendalian DBD (62 % kab/kota); - Kab/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50 persen sekolah (20%); - Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu (20%); - Desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan pos pembinaan terpadu PTM (20%); - Kasus HIV diobati (47%); - Persentase kabupaten/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru (81%); - Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat (85 %)


20

3. Rencana Target Sasaran Output Prioritas Kementerian Kesehatan Tahun 2016 (3)

PAGU INDIKATIF


(miliar rupiah)

Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

2.828,20

- Penyediaan Obat dan Vaksin Program Nasional untuk 9.865 Puskesmas; - Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional yang diproduksi di dalam negeri (10); - Jumlah industri yang memanfaatkan bahan baku obat dan obat tradisional produksi dalam negeri (4); - Produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat (77%) -

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

6.505,10

-

Penempatan dan Pendayagunaan 20.600 Nakes di Fasyankes termasuk Tim Nusantara Sehat; Tambahan Tenaga Kesehatan (Nakes) Baru Non Dokter (20.000 org); Tambahan 1000 Tenaga Kesehatan Penerima Bantuan Tugas Belajar; Tenaga Kesehatan yang melaksanakan Internship (6.500 Dokter); Pelaksanaan Akreditasi pada Program Study/Institusi Poltekkes (60%)


21

V PENUTUP 1. Segera setelah diterbitkannya Surat Bersama Menkeu dan Bappenas tentang Pagu Indikatif K/L tahun 2016, K/L melakukan finalisasi atas Renja K/L masing-masing sejalan dengan prioritas pembangunan dan tugas dan fungsi masingmasing K/L. 2. Penyelesaian proses penyusunan anggaran harus tepat waktu dan disiplin, baik dalam pembahasan intern Pemerintah maupun dengan DPR (Komisi & Banggar). 3. Perencanaan dan penganggaran yang baik akan membantu penyerapan anggaran yang lebih optimal sehingga target-target pembangunan dapat dicapai. 4. Evaluasi dan langkah-langkah terobosan untuk perbaikan pelaksanaan dan pengelolaan program/kegiatan bidang kesehatan perlu dilakukan dalam rangka peningkatkan efisiensi dan produktivitas pemanfaatan anggaran.


22

Terima Kasih


23

Kebijakan Penganggaran Tahun 2016

Recommend Documents