BAGIAN I : POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGANGGARAN

BAGIAN I : POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGANGGARAN •

Pokok-pokok PMK Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA

•

Pokok-pokok PMK Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepada Menteri Keuangan

•

Pokok-pokok PMK Tata Cara Perencanaan, Penelaahan dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dan Pengesahan DIPA BUN

•

Pokok-pokok PMK Revisi Anggaran TA 2016

1

RINGKASAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGANGGARAN

2

2

POKOK BAHASAN Pokok-pokok PMK Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L

Pokok-pokok PMK Kontrak Tahun Jamak Pokok-pokok PMK BA BUN Pokok-pokok PMK Revisi Anggaran TA 2016

3

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

4

PENYUSUNAN RKA-K/L (1)

Dalam rangka penyusunan APBN, Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K untuk K/L yang dipimpinnya. RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. RKA-K/L Pagu Anggaran; b. RKA-K/L Alokasi Anggaran; dan/atau c. RKA-K/L APBN Perubahan. Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab secara formal dan material atas RKA-K/L untuk K/L yang dipimpinnya sesuai dengan kewenangannya. Pejabat eselon I atau pejabat lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program bertanggung jawab secara formal dan material atas RKA-K/L unit eselon I yang disusunnya sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 2

5


RKA-KL

Disusun dengan mengacu pada pedoman umum RKA-K/L, yang meliputi: Pendekatan sistem penganggaran terdiri atas: 1. kerangka pengeluaran jangka menengah; 2. penganggaran terpadu; dan 3. penganggaran berbasis kinerja. Klasifikasi anggaran terdiri atas: 1. klasifikasi organisasi; 2. klasifikasi fungsi; dan 3. klasifikasi jenis belanja. Instrumen RKA-K/L terdiri atas: 1. indikator kinerja; 2. standar biaya; dan 3. evaluasi kinerja.

Pasal 3

6

PENYUSUNAN RKA-K/L (3) Pasal 3

ADIK Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan penganggaran berbasis kinerja, K/L melakukan penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dalam RKA-K/L. RKA-KL Hasil penataan ADIK digunakan dalam penyusunan RKA-K/L.

Pasal 4

Pedoman penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dalam RKA-K/L tercantum dalam Lampiran II pmk 196/2015.

7

PENATAAN ADIK DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Struktur Anggaran Penerapan PBK : ADIK digunakan untuk memperbaiki redaksi sasaran kinerja (outputoutcome) dan melihat hubungan logis antara inputoutput-oucome.

Standardisasi Output Standardisasi Komponen

8

PENATAAN ADIK DIJEMBATANI DENGAN APLIKASI ADIK PBK

Standar Biaya.

Indikator Kinerja

Evaluasi

Aplikasi RKA-K/L • Pagu • Komponen • Sub-Komponen • Detil Belanja

• Output Satker • Vol Output • Satuan Output

• Outcome & Output Fungsi (k/l) • Outcome & Output Program (es 1) • Indikator Outcome&Output • AKtivitas

Aplikasi ADIK

Monev APBN

Rp

??

Kinerja

9

KONSEP LOGIC MODEL DALAM PENATAAN ADIK

YOU/WE

Segala sesuatu pasti mempunyai fungsi

INPUT

Yang mempunyai fungsi pasti mempunyai pasangan Hubungan pasangan tersebut membentuk pola standar (universal) sebagai “hubungan sebab-akibat”

Sumber daya yang tersedia

AKTIVITAS Proses yang dlakukan

OUTPUT

Produk akhir yang dihasilkan

Perspektif Eksternal

COSTUMER/ BENEFICIARY

OUTCOME Mengubah kesadaran

Mengubah kebiasaan

Bisa Sadar Paham Tahu

Status Biasa Mau

Mengubah kondisi

Level Strategis & Perspektif Eksternal

LM

Konsep dasar Logic Model (LM) digunakan untuk melihat benang merah: • keterkaitan antara input-output-outcome • keterkaitan kinerja antar level unit organisasi 10

PENATAAN ADIK DALAM PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RENSTRA-RENJA K/L Sasaran Pembangunan Nasional (Impact) Sasaran Strategis (Outcome/Impact)

Sasaran Program (Outcome)

PENATAAN ADIK PADA RKA-K/L NASIONAL

KEMENTERIAN/ LEMBAGA (K/L)

UNIT ESELON I

Input

Aktivitas

Output Indikator

Input

Aktivitas

Output Indikator

Sasaran Kegiatan (Output)

UNIT ESELON II/ SATKER

Input

Aktivitas

Sasaran Strategis (Outcome/Impact) Indikator

Sasaran Program (Outcome) Indikator

Output Indikator

Proses/Aktivitas (Activity)

Input

Keterangan:

Informasi kinerja dan indikator kinerja dalam penataan ADIK konsisten dengan Renstra/Renja K/L yang disusun dengan pendekatan Logic Model. 11

BENANG MERAH OUTPUT K/L – UNIT ESELON I – UNIT ESELON II FORM 1 Sasaran Strategis (=outcome K/L) Indikator Outcome K/L

FORM 2

Output K/L Indikator Output K/L

Sasaran Program (=outcome Es I) Indikator Outcome Es I

Aktivitas

Output Es I

Input

Indikator Output Es I

FORM 3

Aktivitas

Sasaran Kegiatan (=output Satker)

Input

Indikator Output Aktivitas Input KEGIATAN ES II/ SATKER

PROGRAM ES I KEGIATAN ES II/ SATKER

FUNGSI K/L

PROGRAM ES I

KEGIATAN ES II/ SATKER

12

INTEGRASI APLIKASI ADIK DAN APLIKASI RKA-K/L

Aplikasi ADIK

Puslay/Anggaran I, II, III

http://rkakldipa.anggaran.depkeu.go.id

Reviu ADIK

Aplikasi RKAKL

OutputOutut - Sub Output SubOutput Komponen Komponen 13

MEKANISME PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENELAAHAN HASIL PENATAAN ADIK K/L *) K/L Menyerahkan Hasil Penataan rumusan Kinerja ADIK yang dilampiri: 1. Surat usulan hasil penataan ADIK; 2. ADK ADIK; 3. Hasil Cetakan ADK ADIK.

Pusat Layanan

Dit. AI/AII/AIII

Mulai

Dit. SP

3

Menerima surat dan memberi arahan

1

Menerima data dan surat usulan

Upload data ke DSW

4

10

Update referensi RKAK/L dan SPAN

5

Melakukan Penelitian 2 Lengkap?

Ya 11 Tidak

Tidak

Lengkap ?

Publish Instaler Aplikasi RKA-K/L

6

Ya

Memperbaiki/ melengkapi dokumen

Melakukan Penelaahan

7

Selesai

Memperbaiki rumusan kinerja ADIK Tidak

Telah sesuai?

8

Ya

Nota dinas usulan perubahan referensi RKA-K/L dan permintaan instaler aplikasi RKA-K/L yang dilampiri “Daftar Sandingan Data Output” yang telah ditandatangani

*) Sesuai dengan Pedirjen No. 3/2015

9

*Mekanisme detil terdapat dalam referensi penelitian dan penelaahan hasil penataan ADIK K/L

14

PENYUSUNAN RKA-K/L (4) Pasal 3 KPJM

Dalam rangka penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, K/L menyampaikan RKA-K/L disertai dengan penyampaian prakiraan maju. Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dimutakhirkan ole K/L sesuai dengan substansi RKA-K/L yang disampaikan.

Pasal 4 196

Pedoman perhitungan prakiraan maju tercantum dalam Lampiran III PMK 196/2015

15

TATA CARA PENGHITUNGAN PRAKIRAAN MAJU

Awal Baseline

Prakiraan Maju

Perubahan Target Layanan

Penyesuaian Baseline

Perubahan Target Layanan dan Harga Layanan

16

Perubahan Target Layanan

PENYESUAIAN Baseline

Perubahan Target Layanan dan Harga Layanan

17


Pasal 3 (6) Prakiraan maju yang telah dimutakhirkan oleh K/L menjadi bahan bagi Kementerian Keuangan untuk melakukan reviu angka dasar Pasal 4 (3) Pedoman reviu angka dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK ini.

Ketentuan dalam Perdirjen No. 1/2015 telah dinaikkan statusnya dalam Lampiran III PMK No. 196/PMK.02/2015.

18

PROSES PENYUSUNAN ANGKA DASAR K/L: Pemutakhiran Dit. A1 DJPB

Realisasi APBN 2014

DSP

Database RKA-K/L 2015 & KPJM 20162018

Dit. P-APBN

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

DJPPR

Realisasi PHLN, PDN, SBSN 2014 & Outlook 2015-2016

Dit. PNBP

Realisasi PNBP 2014 & Outlook 2015-2016

2

N Dit. A2

Akurat ? Y

Reviu & Penyesuaian Angka Dasar

Konsolidasi oleh koordinator

3

4

Dit. A3

1

Rapim DJA u/ Finalisasi Angka dasar dan Pagu Indikatif

Angka Dasar > pagu Indikatif

Dit. P-APBN: sinkronisasi dengan pagu indikatif

6 5 Angka Dasar < pagu Indikatif

Angka Final 19

KERTAS KERJA REVIU ANGKA DASAR Hasil Reviu Angka Dasar Tahun Anggaran 2016 No Kode

Kementerian Negara/ Lembaga

Rupiah Murni

Ops. Peg Ops. Brg (001) (002)

PNBP

Non Ops. Non Ops. Non Ops. Non Ops. Jumlah Jumlah Lainnya (003) (004) (005) (11)=

(1)

(2)

1

(3)

(4)

(5)

(6) = (4)+(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

Total

Ops.

Non. Ops

PendaJumlah patan BLU

PLN

HLN

PDN SBSN PBS

(12)=

(7)+(8)+(9)+( (6)+(11) 10)

Total

(21)= (13)

(14)

(15)= (13)+(14)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(12)+(15)+(1 6)+(17)+(18) +(19)+(20)

1 MPR Program...

XX

Program...

XX

Jumlah

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XXXX

20

PENYUSUNAN RESOURCE ENVELOPE & PAGU INDIKATIF  PAGU ANGGARAN Okt-Nov 2015

Jan 2016 Jan-Feb 2016

RKA-K/L Alokasi Anggaran 2016

Feb-Maret 2016

Juni-Juli 2016

Reviu angka dasar 2017 • Update prakiraan maju 2017 • Update prakiraan maju 2018 • Update prakiraan maju 2019

• Update prakiraan maju 2017 • Update prakiraan maju 2018 • Update prakiraan maju 2019 Realisasi APBNP 2015

Resource Envelope & Pagu Indikatif 2017

RKA-K/L Pagu Anggaran 2017

• Update prakiraan maju 2018 • Update prakiraan maju 2019 • Update prakiraan maju 2020 21

PEDOMAN DAN ACUAN DALAM PENYUSUNAN RKA-K/L (1) Pasal 2 Periode Penyusunan RKA-K/L

Penyusunan RKA-KL

Pasal 3 & 4 Pedoman Umum dan Acuan Penyusunan RKA-K/L

a. RKA-K/L Pagu Anggaran; b. RKA-K/L Alokasi Anggaran; dan/atau c. RKA-K/L APBN Perubahan

Lampiran I

PEDOMAN UMUM a. Pendekatan Sistem Penganggaran: 1) Penganggaran terpadu 2) Penganggaran Berbasis Kinerja 3) Kerangkla Pengeluaran Jangka Menengah b. Klasifikasi Anggaran, yaitu: 1) Klasifikasi organisasi 2) Klasifikasi fungsi 3) Klasifikasi Jenis Belanja b. Instrumen RKA-K/L, meliputi: 1) Indikator Kinerja 2) Standar Biaya 3) Evaluasi Kinerja

Lampiran I

ACUAN PENYUSUNAN RKA-K/L a. Penataan ADIK (Lampiran II) b. Pemuktahiran prakiraan maju (Lampiran III)

Lampiran II dan III 22

PEDOMAN DAN ACUAN DALAM PENYUSUNAN RKA-K/L (2) Pasal 5 Referensi RKA-K/L

Penyusunan RKA-KL

Pasal 14 Dokumen yang disampaikan ke DJA

a. Pagu Anggaran K/L, Alokasi Anggaran K/L, dan Pagu Perubahan APBN (khusus untuk APBN-P) b. Renja K/L c. RKP d. Hasil Kesepakatan Pemerintah dalam Pembicaraan Pendahuluan; e. Standar biaya; dan f. Kebijakan pemerintah lainnya

a. Surat pengantar RKA-K/L yang di-ttd oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang ditunjuk; b. Daftar Rincian Pagu Anggaran per Satker; c. RKA Satker d. Dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan

*) Tidak dipersyaratkan lagi SPTJM

Lampiran I

Lampiran IV

23

PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN RKA-K/L Unit Eselon I

Satker

a. Meneliti dan memastikan pagu anggaran per progam per jenis belanja berdasarkan Pagu Anggaran K/L; b. Menetapkan sasaran kinerja untuk masing-masing Satker mengacu pada Dokumen RKP dan Renja K/L tahun berkenaan: 1) volume keluaran (output) kegiatan dalam kerangka Angka Dasar; 2) volume keluaran (output) kegiatan dalam kerangka Inisiatif Baru. c. Menetapkan alokasi anggaran masing-masing Satker untuk: 1) alokasi anggaran dalam kerangka Angka Dasar; 2) alokasi anggaran dalam kerangka Inisiatif Baru. d. Menyiapkan Daftar Pagu Rincian per Satker yang berfungsi sebagai batas tertinggi pagu satker. e. Menyusun dokumen pendukung (a.l; TOR, RAB dan GBS); f. Mengumpulkan dan menyatukan dokumen pendukung teknis dari satker (a.l: RBA BLU, perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/ renovasi bangunan gedung negara atau yang sejenis, data dukung teknis lainnya, dsb).

a. Menyiapkan dokumen baik sebagai acuan maupun sebagai dasar pencantuman sasaran kinerja kegiatan dan alokasi anggarannya pada tingkat output kegiatan dalam RKA Satker, meliputi: 1) informasi kinerja yang terbagi dalam alokasi anggaran jenis angka dasar dan inisiatif baru; 2) peraturan perundangan mengenai struktur organisasi K/L dan tusi-nya; 3) dokumen Renja K/L dan RKP tahun berkenaan; 4) petunjuk penyusunan RKA-K/L; dan 5) Standar Biaya tahun tahun yang direncanakan. b. Meneliti dan memastikan kesesuaian dengan kebijakan unit eselon I dalam hal: 1) Besaran alokasi anggaran Satker; 2) Besaran Angka Dasar dan/atau Inisiatif Baru c. Menyusun KK Satker dan RKA Satker serta menyimpan datanya dalam ADK; d. Menyusun dokumen pendukung, seperti: KAK/TOR, RAB, GBS, dan khusus satker BLU dokumen RBA BLU; e. Menyampaikan dokumen pendukung teknis.

24

PENYUSUNAN RKA-K/L …1/2) 2

1

Satker • Menyusun Kertas Kerja Satker (KK Satker); • Menyusun RKA-Satker; dan • Menyusun dan melengkapi data/dokumen dukung. KK Satker, RKA Satker & data dukung

APIP K/L

4

Reviu RKA-K/L difokuskan pada: 1. Kelayakan Anggaran utk menghasilkan sebuah Keluaran; 2. kepatuhan dlm penerapan kaidah-kaidah perencanaan; 3. kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L; 4. rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiatif baru dan/atau rincian anggaran angka dasar yg mengalami perubahan pd level komponen.

Eselon I • Menghimpun KK Satker & RKA Satker dalam lingkup unit eselon I berkenaan; • Me-restore ADK yg disampaikan satker dalam aplikasi RKAK/L DIPA; • Memvalidasi kinerja & anggaran program; • Meneliti & menyaring relevansi komponen dengan output; • Mengisi informasi pada formulir 2 dan formulir 3 RKA-K/L; • Mencetak RKA-K/L unit eselon I (formulir 2 dan 3); • Menyampaikan RKA-K/L unit eselon I beserta data dukung kepada Biro Perencanaan/Unit Perencanaan K/L untuk diteliti dan APIP K/L untuk direviu. Surat Pengantar Eselon I, Daftar Rincian Pagu Anggaran Per Satker, RKA-K/L Eselon I, RKA Satker, KK Satker, TOR/RAB beserta data/dokumen pendukung.

3

Unit Perencanaan K/L 1. Melakukan penelitian RKA-K/L • konsistensi pencantuman sasaran Kinerja meliputi volume Keluaran dan indikator Kinerja kegiatan dalam RKA-K/L sesuai dengan sasaran Kinerja dalam Renja K/L & RKP; • kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L; • kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L; • kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN pada level Keluaran; dan • kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L 2. Menghimpun RKA-K/L unit eselon I & dokumen penelaahan lainnya; 3. Menyampaikan RKA-K/L beserta dokumen penelaahan lainnya kepada DJA dan Bappenas untuk ditelaah. Surat Pengantar RKA-K/L, RKA-K/L Es. I, Daftar rincian Pagu Anggaran Per Satker, RKA Satker, ADK RKA-K/L.

25

PENYUSUNAN RKA-K/L …2/2) 2 1

Satker • Login aplikasi RKA-K/L DIPA; • Mengidentifikasi & meneliti perubahan belanja sesuai dgn alokasi anggaran; • Melakukan penyesuaian pd KK Satker & RKA Satker sesuai dgn alokasi anggaran (jika berubah); • Mencetak & Menyampaikan KK Satker & RKA Satker beserta data dukung kpd es. I. KK Satker, RKA Satker & Data Dukung

APIP K/L

Eselon I • Menghimpun KK Satker dan RKA Satker dalam lingkup unit eselon I berkenaan yang telah disesuaikan; • Menyesuaikan RKA-K/L unit Eselon I berdasarkan KK Satker & RKA Satker melalui aplikasi RKA-K/L-DIPA; • Memvalidasi kinerja dan anggaran program; • Meneliti & menyaring relevansi komponen dgn output; • Menyampaikan RKA-K/L unit eselon I beserta data dukung kepada Biro Perencanaan dan APIP K/L untuk diteliti.

Surat Pengantar Eselon I, Daftar Rincian Pagu Anggaran Per Satker, RKA-k/L Eselon I, RKA Satker, KK Satker, TOR/RAB beserta data/dokumen pendukung.

4

Reviu RKA-K/L difokuskan pada: 1. Kelayakan Anggaran utk menghasilkan sebuah Keluaran; 2. kepatuhan dlm penerapan kaidah-kaidah perencanaan; 3. kelengkapan dokumen pendukung RKAK/L; 4. rincian anggaran yg digunakan utk mendanai inisiatif baru dan/atau rincian anggaran angka dasar yg mengalami perubahan pd level komponen.

Unit Perencanaan K/L

3

1. Meneliti RKA-K/L & dokumen pendukung yang mengalami perubahan/penyesuaian. 2. Menghimpun RKA-K/L unit eselon I dan dokumen pendukung lainnya; 3. Menyampaikan RKA-K/L beserta dokumen penelaahan lainnya kepada Komisi terkait DPR untuk mendapat persetujuan. Surat Pengantar RKA-K/L, Persetujuan RKA-K/L oleh DPR, RKA-K/L Eselon I, Daftar rincian Alokasi Anggaran Per Satker, RKA Satker, ADK RKA-K/L.

26

PENERAPAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER DALAM PENGANGGARAN a. Dalam sistem penganggaran, letak ARG berada pada

level Output Kegiatan; b. Perlu metodologi, tools, indikator untuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; c. Informasi ARG tergambar pada dokumen Gender Budget Statement (GBS); d. Sistem Aplikasi penyusunan RKA-KL dilengkapi dengan fasilitas pencantuman tematik, salah satunya tema ARG. Gender Budget Statement (GBS) dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. 27

BUDGET TAGGING

V

28

CARA PENGISIAN BUDGET TAGGING • • • • • • • • •

Buka aplikasi tematik APBN; Pilih unit eselon I, tekan tombol ‘list’; Kemudian daftar output akan muncul secara otomatis; Tekan tombol ‘…..’ pada kolom PILIH, kemudian pilih jenis tema yang relevan dengan output; Aplikasi Tema APBN akan menyimpan secara otomatis untuk data yang sudah dipilih (jadi tidak terdapat tombol SIMPAN); V Jika akan melakukan perubahan, tekan tombol ‘…..’ pada kolom pilih; Setelah pengisian selesai, tekan tombol ‘BACKUP UNTUK DJA’; Kirim ADK backup dimaksud ke alamat: [email protected], dengan subject ‘DATA TEMATIK K/L:….. Unit:…..’; Selanjutnya, proses untuk menyatukan data tema APBN ke dalam RKA-K/L dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

29

STANDAR BIAYA DALAM PENYUSUNAN RKA-K/L

SSB

/ Sub output

SBK

Tahapan/ Detail/ input

SBM

30

PENGALOKASIAN DALAM RKA-K/L (1/2) Yang harus dialokasikan: 1.

2. 3. 4. 5.

6.

Kebutuhan mendasar Biaya operasional satker, seperti gaji dan tunjangan (komponen 001) dan operasional perkantoran (komponen 002); Kebutuhan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi satker; Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan-kegiatan yang anggarannya bersumber dari PHLN (Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (apabila ada)); Kebutuhan untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (apabila ada); Kebutuhan untuk mendukung pencapaian Program dan Kegiatan prioritas pembangunan (nasional, bidang dan/atau daerah) yang tercantum dalam RKP (apabila ada); Kebutuhan Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundangan (apabila ada). 31

PENGALOKASIAN DALAM RKA-K/L (2/2) Yang dibatasi: 1. Penyelenggaraan rapat, (seperti: rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya), peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin. 2. Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang untuk pelaksanaan tugas dan fungsi satker, antara lain: mess, wisma, rumah dinas/rumah jabatan, gedung pertemuan. Kecuali bersifat pelayanan umum seperti rumah sakit, rumah tahanan, pos penjagaan dan gedung/bangunan khusus (laboratorium). 3. Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali: • Kendaraan fungsional, seperti: Ambulan untuk RS, Cell wagon untuk rumah tahanan, dan Kendaraan roda dua untuk petugas lapangan; • Pengadaan kendaraan bermotor untuk Satker baru (setelah ditetapkan Menpan RB), dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia; • Penggantian kendaraan operasional yang rusak berat sehingga secara teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi, dan/atau tidak ekonomis (biaya pemeliharaan yang tinggi). Pengganti kendaraannya harus sama jenis dan fungsinya; • Kendaraan roda 4 dan atau roda 6 untuk antar jemput pegawai dapat dialokasikan secara sangat selektif (asas efisiensi dan kepatutan). 4. Penggunaan barang produksi impor..

32

KEGIATAN KONTRAK TAHUN JAMAK Pasal 1 Kontrak Tahun Jamak (KTJ) adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani dan APBN lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Pekerjaan yang dapat di KTJ-kan adalah yang secara karakteristik tidak bisa diselesaikan dalam waktu satu tahun anggaran. Contoh:

Pembangunan kompleks perumahan dengan skema terpisah (tiap tahun menyelesaikan sejumlah rumah dan dilanjutkan tahun berikutnya) BUKAN merupakan pekerjaan dengan KTJ, karena penyelesaian tahun pertama bisa dilakukan dengan kontrak tahunan.

Pekerjaan pembangunan gedung bertingkat dapat menggunakan skema KTJ, karena secara karakteristik tidak bisa diselesaikan dalam waktu satu tahun anggaran. 33

PERSETUJUAN

Penghijauan Penanaman benih/bibit

Makanan untuk Narapidana

Makanan/obat Rumah sakit

Persetujuan atas perencanaan anggaran yang meliputi jangka waktu dan total anggaran

Pelayanan perintis darat/laut/udara

Untuk kegiatan yang sebagian atau seluruh kegiatan dibiayai dari PHLN dan/atau PHDN, tidak perlu mengajukan KTJ.

Layanan pembuangan sampah

Pengadaan pita cukai Pengadaaan jasa cleaning service

Ranah KL 34

PENGAJUAN PERMOHONAN

KL Pengajuan secara tertulis sebelum kegiatan KTJ dilakukan Syarat minimal: Memenuhi kelayakan teknis berdasarkan penilaian/rekomendasi instansi/tim teknis fungsional yang kompeten (i.e. BPPT) ON TOP

Ketersediaan dana (bukan on top)

Dilengkapi dokumen mengenai cakupan jenis dan tahapan kegiatan/pekerjaan, jangka waktu, ringkasan kebutuhan anggaran pertahun. 35

PENGADAAN TANAH/LAHAN

K/L dapat melakukan pengadaan lahan/tanah secara simultan dengan pengajuan permohonan persetujuan kontrak tahun jamak

 Persetujuan oleh Menteri Keuangan dapat diberikan meskipun pengadaan lahan/tanah belum dituntaskan  Jika dalam waktu 6 bulan pengadaan tanah/lahan belum selesai, persetujuan KTJ harus diperbaharui

Pelaksanaan kegiatan Kontrak Tahun Jamak dilakukan setelah pengadaan tanah/lahan sudah selesai dituntaskan

36

PERPANJANGAN ATAS PERSETUJUAN KTJ

APIP KL

Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan perpanjangan atas persetujuan KTJ kepada Menteri Keuangan bila terjadi keadaan kahar yang menyebabkan tertundanya penyelesaian pekerjaan.

BPPK

 Pekerjaan yang akan dimohonkan harus direviu terlebih dahulu oleh APIP K/L.  Hail reviu APIP K/L menjadi dasar bagi KL untuk meminta bantuan APIP atau BPPK untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu atas sisa pekerjaan yang akan dimohonkan persetujuan perpanjangan KTJ.

 Pengajuan secara tertulis kepada Menteri Keuangan disertai alasan dan dasar pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan serta dokumen pendukungnya  Permohonan perpanjangan persetujuan KTJ dilakukan sebelum periode KTJ berakhir.

37

PERMOHONAN PERSETUJUAN KTJ PEKERJAAN TERTENTU

Dalam rangka menjaga kesinambungan kualitas, efisiensi dan efektivitas, serta menjaga kesatuan proses dan akuntabilitas pelaksanaan pekerjaan, Menteri/Pimpinan Lembaga/PA dapat mengajukan permohonan persetujuan KTJ terhadap pekerjaan-pekerjaan pengadaan layanan informasi, penjualan surat berharga, layanan/lisensi perangkat lunak/keras, dan sewa jaringan/bandwidth kepada Menteri Keuangan.

Pengajuan secara tertulis sebelum kegiatan KTJ dilakukan Syarat minimal: • Memenuhi kelayakan teknis berdasarkan penilaian/rekomendasi instansi/tim teknis fungsional yang kompeten (i.e. BPPT) • Ketersediaan dana (bukan on top) Dilengkapi dokumen mengenai cakupan jenis dan tahapan kegiatan/pekerjaan, jangka waktu, ringkasan kebutuhan anggaran pertahun. 38

PENAMBAHAN PAGU KTJ

Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan permohonan penambahan pagu KTJ kepada Menteri Keuangan apabila terjadi keadaan kahar. (i.e. Bencana Alam, Proses Pengadaan yang berlarut, pemogokan) Diajukan secara tertulis, syarat minimal: BPKP

Permohohan telah sesuai dengan hasil audit BPKP

ON TOP

Bukan merupakan tambahan pagu (on top) Sesuai dengan ketentuan barang/jasa pemerintah

mengenai

pengadaan

39

PERUBAHAN KOMPOSISI PENDANAAN KTJ

Menteri/Pimpinan Lembaga/PA dapat melakukan perubahan komposisi pendanaan antar tahun dalam periode KTJ

Perubahan komposisi yang telah ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/PA disampaikan secara tertulis oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/PA kepada Menteri Keuangan c.q DJA

Penetapan perubahan komposisi pendanaan antar tahun dalam KTJ digunakan sebagai bahan revisi anggaran

40

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

DJA

7 >7

Pemrosesan penyelesaian persetujuan KTJ dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap

Untuk permohonan perpanjangan persetujuan KTJ, pemenuhan kelengkapan dokumen dapat dilakukan melewati batas waktu penyelesaian persetujuan KTJ (bisa disusulkan) Persetujuan KTJ oleh Menteri Keuangan bukan merupakan pengakuan/pengesahan atas:

Proses pengadaan barang dan jasa Penunjukan pemenang penyedia barang/jasa Kontrak yang dibuat KL atas pekerjaan yang dikontrakkan secara tahun jamak 41

MEKANISME PENELAAHAN RKA-K/L BERDASARKAN PAGU ANGGARAN K/L 1

2

Setjen K/L Dokumen Penelaahan

Instrumen Penelaahan

Bappenas Kemenkeu c.q DJA

RKA-K/L

3 Validasi ADK RKA-

Forum Penelaahan 5

Tindak Lanjut Penelaahan

Himpunan RKA-KL

Nota Keuangan dan RAPBN

Catlah


K/L 4

1. Penelaahan kriteria adminstratif 2. Penelaahan kriteria subtantif. a. Kementerian Keuangan c.q. DJA • kesesuaian data dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran/Alokasi Anggaran K/L • Kesesuaian antara kegiatan, keluaran dan anggarannya • Relevansi komponen/tahapan dengan keluaran (output). • Konsistensi pencantuman sasaran kinerja K/L dengan RKP • konsistensi pencantuman prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun kedepan. b. Kementerian Perencanaan/Bappenas berupa konsistensi sasaran kinerja K/L dengan Renja K/L dan RKP, yaitu: • Meneliti Program, Indikator Kinerja Utama serta Outcome K/L. • Meneliti kategori kegiatan, apakah termasuk kegiatan prioritas nasional, prioritas bidang, atau prioritas K/L. • Meneliti konsistensi rumusan Keluaran dalam dokumen RKA-K/L dengan Keluaran dalam dokumen Renja K/L dan RKP. • Meneliti konsistensi Volume Keluaran dalam dokumen RKA-K/L dengan dokumen Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan. • Meneliti konsistensi Keluaran dengan indikator kinerja kegiatannya (dalam dokumen RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP).1

42

MEKANISME PENELAAHAN RKA-K/L BERDASARKAN ALOKASI ANGGARAN K/L 1

2

Setjen K/L


Bappenas 3

Dokumen Penelaahan

RKA-K/L yg disetujui DPR

Kemenkeu c.q DJA

Validasi ADK RKA-K/L

Instrumen Penelaahan 4

Forum Penelaahan 5

Tindak Lanjut Penelaahan

DHP RKAK/L

Perpres RAPBN

Catatan Penelaahan

1. Memeriksa kelengkapan dokumen penelaahan. 2. Jika Alokasi Anggaran K/L tidak mengalami perubahan (sama dengan Pagu Anggaran K/L) maka K/L tetap menyampaikan RKAK/L dan ADK utk ditelaah dan ditetapkan 3. Jika Pagu Alokasi Anggaran K/L lebih besar dari Pagu Anggaran K/L maka penelaahan difokuskan pada penambahan: a. Jenis Keluaran (jenis dan volumenya bertambah); b. Komponen yang relevan untuk menghasilkan Keluaran. 3. Jika Pagu Alokasi Anggaran K/L lebih kecil dari Pagu Anggaran K/L maka penelahaan difokuskan pada pengurangan : a. Keluaran (jenis dan volumenya berkurang) selain Keluaran dalam rangka penugasan; b. Komponen untuk menghasilkan Keluaran yang sudah ada selain Komponen Gaji dan Operasional Perkantoran.

DIPA 43

HAL-HAL KHUSUS DALAM PENELAAHAN RKA-K/L Perubahan Akibat Penelaahan Rumusan Keluaran (Jenis dan Satuan)

Rumusan di luar Keluaran

1. Telah disepakati dalam proses penelaahan; 2. Tidak mengubah Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional; 3. Relevan dengan Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan; 4. Adanya perubahan tugas dan fungsi pada unit yang bersangkutan; 5. Adanya tambahan penugasan.

1. Adanya reorganisasi yang mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta struktur organisasi; 2. Reorganisasi tersebut sudah memiliki dasar hukum yang pasti (Perpres, Persetujuan Menpan dan RB, Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan); 3. Perubahan yang diusulkan telah disepakati dalam Trilateral Meeting; 4. Telah mendapat persetujuan dari Komisi terkait di DPR. 44

HAL-HAL KHUSUS DALAM PENELAAHAN RKA-K/L Keluaran/Output Cadangan Keluaran (Output) cadangan digunakan untuk menampung hal-hal sebagai berikut: a. Alokasi anggaran untuk Kegiatan/Keluaran yang bukan merupakan tugas fungsi unit dan belum ada dasar hukumnya; b. Alokasi anggaran untuk Kegiatan/Keluaran yang sama dengan TA-1 (tahun sebelumnya) namun alokasi anggarannya berlebih; c. Alokasi anggaran untuk Kegiatan/Keluaran Inisiatif Baru yang Kegiatan/Keluaran yang sudah ada, namun alokasi anggarannya berlebih;

sejenis

dengan

d. Alokasi anggaran untuk Komponen yang tidak berkaitan langsung dengan pencapaian Keluaran; e. Alokasi anggaran untuk Komponen yang alokasinya berlebih; f.

Alokasi anggaran yang belum jelas peruntukkannya dan/atau kegiatan yang belum pernah dianggarkan sebelumnya (unallocated).

Alokasi anggaran pada Keluaran (Output) cadangan baru dapat dilaksanakan/ dicairkan setelah dilakukan revisi dengan berpedoman pada ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran.

45

HAL-HAL KHUSUS DALAM PENELAAHAN RKA-K/L Pencantuman tanda “@” dan Catatan dalam DHP RKA-K/L

Pencantuman tanda “@” dan pemberian “Catatan” dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil penelaahan berdasarkan Alokasi Anggaran K/L, terhadap alokasi yang sudah jelas peruntukannya, namun : a. Belum ada dasar hukum pengalokasiannya; b. Belum ada naskah perjanjian (PHLN/PHDN) dan nomor register; c. Masih terpusat dan belum didistribusikan ke satker-satker daerah; d. Masih memerlukan hasil reviu dan persetujuan dari Bappenas; e. Masih memerlukan hasil reviu dari BPKP; dan/atau f. Belum mendapatkan lembar persetujuan dari DPR.

46

PENELITIAN RKA-K/L OLEH BIRO PERENCANAAN/ UNIT PERENCANAAN K/L •

•

•

TUJUAN memastikan kelengkapan dan kebenaran RKA-K/L yang disusun sebelum disampaikan kepada APIP K/L dan Kementerian Keuangan c.q DJA untuk dilakukan penelaahan bersama dengan Bappenas; DOKUMEN YANG DIPERSIAPKAN DALAM PENELITIAN RKA-K/L Antara lain: Renja K/L dan RKP tahun anggaran yang direncanakan; Hasil kesepakatan trilateral meetings; Hasil reviu angka dasar (baseline); Hasil pembahasan proposal anggaran Inisiatif Baru (jika ada); Daftar Rincian Pagu Anggaran per Satker/Eselon I; KK Satker dan RKA Satker; ADK RKA-K/L; Target dan Pagu PNBP (jika ada); Gender Budget Statement/GBS (jika ada); Dokumen teknis lainnya yang disusun oleh Satker, seperti: RBA BLU, perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan gedung Negara atau yang sejenis, dan data dukung teknis lainnya; dan Peraturanperaturan terkait . FOKUS PENELITIAN RKA-K/L a. Konsistensi pencantuman sasara kinerja meliputi volume Keluaran dan Indikator Kinerja Kegiatan dalam RKA-K/L sesuai dengan sasaran kinerja dalam Renja K/L dan RKP; b. Kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan pagu anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; c. Kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana yang ditetapkan dalam pagu anggaran K/L; d. Kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN pada level Keluaran; dan kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L a.l: RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya.

47

REVIU RKA-K/L OLEH APIP K/L •

•

TUJUAN memberi keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan Pagu Anggaran K/L dan/atau Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Renja K/L, RKP hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN, standar biaya, kebijakan pemerintah lainnya, dan memenuhi kaidah perencanaan penganggaran serta dilengkapi dokumen pendukung. FOKUS PENELITIAN RKA-K/L a. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran; b. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran, antara lain: penerapan SBM dan SBK; reviu detail output (untuk output non SBK); penggunaan akun; hal-hal yang dibatasi; pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, dan SBN; penganggaran BLU; kontrak tahun jamak; dan pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi PMN pada BUMN. c. Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L : RKA Satker, TOR/RAB dan/atau dokumen pendukung terkait lainnya; d. Rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiatif baru dan/atau rincian anggaran angka dasar yang berubah pada level komponen; Di samping itu, pereviu dapat melakukan reviu untuk memastikan: e. Konsistensi pencantuman sasaran kinerja, meliputi volume keluaran dan IKK dalam RKAK/L dengan sasaran kinerja dalam Renja K/L dan RKP; f. Kesesuaian total pagu dan sumber dana dalam RKA-K/L dengan dalam Pagu Anggaran K/L; g. Kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN pada level keluaran. 48

PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN BA BUN BA

NOMENKLATUR

UNIT

999.01

Pengelolaan Utang

DJPPR

999.02

Pengelolaan Hibah

DJPPR*)

Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber dari DJPK Penerimaan DN 999.03

Pengelolaan Investasi Pemerintah

DJKN

999.04

Pengelolaan Penerusan Pinjaman

DJPB

999.05

Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

DJPK

999.07

Pengelolaan Belanja Subsidi

DJA

999.08

Pengelolaan Belanja Lainnya

DJA

999.99

Pengelolaan Transaksi Khusus

DJPPR, DJKN, DJPB, DJA*), BKF

*)

Catatan: a. Selaku Koordinator b. DJA merupakan koordinator PPA BUN dalam perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN. 49

SIKLUS PENGANGGARAN BA BUN…(1/4) INDIKASI KEBUTUHAN DANA (IKD) BUN

• Awal tahun anggaran menyusunan IKD BUN berkoordinasi dengan KPA BUN dan pihak terkait lainnya • Menyampaikan ke DJA

PPA BUN

DJA • IKD BUN sebagai bahan penyusunan postur resource envelope dan Pagu Indikatif BUN • Menghimpun dan menilai IKD BUN berdasarkan kapasitas fiskal

• Menetapkan Pagu Indikatif BUN pada minggu terakhir bulan Maret

MENKEU

Pasal 7 ayat (3) Pengajuan usulan IKD BUN kepada PPA BUN dikecualikan untuk alokasi yang diperoleh dari pergeseran anggaran belanja antar subbagian anggaran dalam BA 999 50

SIKLUS PENGANGGARAN BA BUN…(2/4) PAGU ANGGARAN BUN PPA BUN

DJA

• Menyesuaikan IDP BUN • Menyampaikan penyesuaian IKD BUN kepada DJA pd minggu ke-3 bln Juni • Meneliti penyesuaian IKD BUN sesuai Pagu Indikatif BUN • Menghimpun IKD BUN yang telah disesuaikan • Menyampaikan himpunan IKD kepada Menkeu

Pemerintah • Pembicaraan pendahuluan RAPBN dan DPR Menkeu DJA

• Menetapkan Pagu Anggaran BUN paling lambat akhir bulan Juni • Menyampaikan Pagu Anggaran masing-masing BA BUN kpd PPA BUN

PPA BUN

• Menyusun rincian Pagu Anggaran BUN masing-masing KPA BUN

KPA BUN

• Menyusun RKA BUN

APIP K/L

• Mereviu RKA BUN 51

SIKLUS PENGANGGARAN BA BUN…(3/4) PENYUSUNAN RDP BUN

• Menyampaikan RKA BUN yang telah direviu kepada PPA BUN

KPA BUN

PPA BUN • Meneliti RKA BUN dan digunakan sebagai dasar penyusunan RDP BUN

• Menandatang ani RDP BUN

Pemimpin PPA BUN

Pasal 18 RDP BUN untuk alokasi BA BUN terkait dana cadangan dan penyertaan modal negara dapat disusun setelah Nota Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR dan/atau setelah UU APBN tahun berkenaan ditetapkan. 52

SIKLUS PENGANGGARAN BA BUN…(4/4) ALOKASI ANGGARAN BUN PPA BUN

DJA

Pemerintah dan DPR Menkeu

PPA BUN

DJA

• Menyampaikan RDP BUN yang telah ditandatangani Pemimpin PPA BUN kepada DJA paling lambat minggu kedua bulan Juli • Menelaah RDP BUN bersama PPA BUN • Menghimpun hasil penelaahan RDP BUN dan disampaikan kepada Menkeu sebagai bahan penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN

•Rapat kerja pembahasan RUU APBN •Menetapkan Alokasi Anggaran BUN paling lambat 2 minggu setelah diperoleh kesimpulan rapat kerja pembahasan •Menyesuaikan RDP BUN dengan Alokasi Anggaran BUN •Dalam hal mengakibatkan perubahanan RDP BUN, PPA BUN menyampaikan RKA BUN kepada KPA BUN untuk disesuaikan •RKA BUN yang telah disesuaikan oleh KPA BUN direviu oleh APIP K/L • Menetapkan DHP RDP BUN paling lambat minggu terakhir bulan November 53

PENYUSUNAN DIPA •

Dalam rangka pelaksanaan APBN, Pengguna Anggaran menyusun DIPA menurut bagian anggaran yang dikuasainya.

•

DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi Satker dan dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara: 1. 2.

•

DIPA terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu: 1. 2.

•

DIPA BA K/L DIPA BA BUN

DIPA yang disusun oleh Pengguna Anggaran, Surat Pengesahan DIPA yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan.

Jenis DIPA: 1. 2.

DIPA Induk DIPA Petikan 54

LANGKAH PENDAHULUAN PELAKSANAAN ANGGARAN…(1) Setelah DIPA terbit:  KPA menetapkan POK  KPA/PPK dapat melakukan perikatan kontrak

Catatan: proses lelang sudah dapat dilakukan sebelum DIPA terbit (Pasal 59 PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN) Proses pengadaan sebelum adanya penandatanganan perjanjian dapat dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai setelah RKA-KL disetujui oleh DPR; Penandatanganan perjanjian dilakukan setelah DIPA disahkan dan berlaku efektif; Pendanaan untuk proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada TA berjalan sepanjang dananya dialokasikan dalam DIPA.

55

LANGKAH PENDAHULUAN PELAKSANAAN ANGGARAN…(2) 

Menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa: pemaketan pekerjaan, jadwal pelaksanaan kegiatan, membentuk pejabat/panitia pengadaan, menyusun harga perkiraan sendiri, menyusun dokumen pengadaan barang dan jasa (dokumen pasca/pra kualifikasi, dokumen pemilihan penyedia barang/jasa); catatan: lelang dibatasi waktu



Menyusun rencana pengeluaran tiap bulan (penjabaran teknis Halaman 3 DIPA)  diupdate triwulanan

LANGKAH SELANJUTNYA: •

Melakukan monitoring dan evaluasi

• •

Menyusun laporan untuk monitoring  tabel sandingan real vs. rencana Menyampaikan usulan revisi, jika diperlukan

56

RUANG LINGKUP REVISI ANGGARAN Pagu naik

Pagu Berubah Pagu turun Pergeseran antar program

Pagu Tetap

Revisi Anggaran

Pergeseran dalam 1 program,

Pergeseran antar Bagian Anggaran kesalahan administrasi

Revisi Administratif

perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran pemenuhan persyaratan dalam rangka pencairan anggaran 57

BATASAN REVISI ANGGARAN Revisi Anggaran dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran terhadap: a.

b.

c. d.

e.

kebutuhan biaya pegawai operasional (komponen 001), kecuali untuk memenuhi alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji pada Satker lain; komponen berkarakteristik operasional non-belanja pegawai (komponen 002, komponen 003, komponen 004, dan komponen 005), kecuali untuk memenuhi alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, dan/atau dalam peruntukkan yang sama; pembayaran berbagai tunggakan; Rupiah Murni Pendamping sepanjang paket pekerjaan masih berlanjut (on-going); dan/atau paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus.

58

DAFTAR REVISI ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN DJA DAN KANWIL DJPBN (1) KEWENANGAN No.

URAIAN REVISI

1 Perubahan Anggaran Belanja Yang Bersumber Dari PNBP. a kelebihan realisasi atas target PNBP fungsional (PNBP yang dapat digunakan kembali) yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan. b adanya PNBP yang berasal dari kontrak/kerjasama/nota kesepahaman. c adanya Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP baru. d adanya Satker PNBP baru. e peningkatan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP. f adanya penetapan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker. g penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker Badan Layanan Umum dan/atau penggunaan saldo Badan Layanan Umum dari tahun sebelumnya.

PASAL

DJA

Pasal 2 ayat (2) huruf a Pasal 7 ayat (2) huruf a

√

Pasal 7 ayat (2) huruf b

√

Pasal 7 ayat (2) huruf c

√

Pasal 7 ayat (2) huruf d Pasal 7 ayat (2) huruf e

√ √

Pasal 7 ayat (2) huruf f

√

Pasal 7 ayat (2) huruf g

Kanwil DJPB

√ 59


URAIAN REVISI

h penurunan atas target PNBP fungsional (PNBP yang dapat digunakan kembali) yang tercantum dalam APBN atau APBN Perubahan. i penurunan besaran persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP. j pencabutan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker. 2 Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri dan dalam negeri, termasuk penerusan pinjaman/hibah. a lanjutan pelaksanaan kegiatan tahun lalu yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN. b lanjutan pelaksanaan kegiatan tahun lalu yang dananya bersumber dari penerusan pinjaman. Pasal 9

PASAL

DJA

Pasal 7 ayat (2) huruf h

√

Pasal 7 ayat (2) huruf i

√

Pasal 7 ayat (2) huruf j Pasal 2 ayat (2) huruf b Pasal 8 ayat (2) huruf a Pasal 8 ayat (2) huruf a

√

Kanwil DJPB

√ √

60


URAIAN REVISI c percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN, termasuk penerusan pinjaman/hibah. d penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri terencana yang diterima oleh Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan setelah Undang-Undang mengenai APBN/APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dan kegiatannya dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. e penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri langsung yang diterima setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dan kegiatannya dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian/Lembaga. f pengurangan alokasi pinjaman proyek termasuk pengurangan alokasi Penerusan Pinjaman, pengurangan alokasi hibah luar negeri dan dalam negeri termasuk hibah luar negeri atau hibah dalam negeri yang diterushibahkan dan/atau pinjaman yang diteruspinjamkan.

PASAL

DJA

Pasal 8 ayat (2) huruf b Pasal 8 ayat (2) huruf c

√

Kanwil DJPB

√

Pasal 8 ayat (3) Pasal 8 ayat (2) huruf d Pasal 8 ayat (4) Pasal 8 ayat (5)

√

√

61


URAIAN REVISI

PASAL

3 Penggunaan Rupiah Murni Pendamping untuk membiayai Pasal 8 ayat (6) kegiatan/proyek lain. 4 Lanjutan pelaksanaan kegiatan untuk proyek yang dananya Pasal 2 ayat (2) huruf c bersumber dari SBSN. Pasal 10 5 Perubahan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa pagu untuk Pasal 2 ayat (2) huruf d pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar Pasal 11 negeri yang telah closing date. 6 Perubahan anggaran belanja dan/atau pembiayaan anggaran Pasal 2 ayat (2) huruf e sebagai akibat dari penyesuaian kurs dan/atau perubahan Pasal 12 parameter. a perubahan anggaran kegiatan Kementerian/ Lembaga yang Pasal 12 ayat (1) huruf a sumber dananya berasal dari pinjaman atau hibah luar negeri. Pasal 12 ayat (2) b penambahan alokasi anggaran belanja pegawai berupa Pasal 12 ayat (1) huruf b penyesuaian besaran nilai rupiah belanja pegawai yang ditempatkan di luar negeri. c penambahan alokasi anggaran pembayaran kewajiban utang. Pasal 12 ayat (1) huruf c

DJA

Kanwil DJPB

√ √ √

√ √ √ 62


URAIAN REVISI

PASAL

DJA

Pasal 12 ayat (1) huruf d Pasal 12 ayat (3) Pasal 12 ayat (1) huruf e Pasal 12 ayat (1) huruf f Pasal 12 ayat (4)

√

Pasal 12 ayat (1) huruf g Pasal 3 ayat (1) Pasal 33 Pasal 5 ayat (1)

√ √

9 Pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Pasal 2 ayat (3) huruf a Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, atau antar subbagian anggaran dalam Bagian Pasal 13 Anggaran 999 (BA BUN), termasuk yang terkait dengan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga.

√

d penambahan alokasi anggaran subsidi energi. e penambahan alokasi anggaran pembayaran cicilan pokok utang. f penambahan alokasi anggaran dalam rangka PMN.

g perubahan pagu anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah. 7 Perubahan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. 8 Pengurangan volume Keluaran(Output).*) *)Dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga Prioritas Kementerian/Lembaga.

Kanwil DJPB

√ √

√

Pengusul untuk Keluaran (Output)

63


URAIAN REVISI

10 Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional.

11 Pergeseran anggaran antar Program dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional. *)

PASAL Pasal 2 ayat (3) huruf b Pasal 14 Pasal 12 ayat (1) huruf g

DJA

Kanwil DJPB √

√

*) Dengan persetujuan Eselon I

12 Pergeseran rincian anggaran untuk satuan kerja badan layanan umum Pasal 2 ayat (3) huruf yang sumber dananya berasal dari PNBP. c Pasal 15 13 Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian sisa kewajiban Pasal 2 ayat (3) huruf pembayaran kegiatan yang dibiayai melalui SBSN yang melewati tahun d anggaran sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pasal 16 Pembangunan. 14 Pergeseran anggaran antar Program dalam 1 (satu) Bagian Anggaran Pasal 2 ayat (3) huruf untuk memenuhi kebutuhan Ineligible Expenditure atas kegiatan yang e dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri. *) Pasal 13 *) Dengan persetujuan Eselon I

√ √

√

64


URAIAN REVISI

PASAL

15 Pergeseran anggaran antara Program lama dan Program baru dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f rangka penyelesaian administrasi DIPA sepanjang telah disetujui Dewan Pasal 18 Perwakilan Rakyat. 16 Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama dalam rangka Pasal 2 ayat (3) huruf g penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi Pasal 19 Kementerian/Lembaga. 17 Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam rangka memenuhi Pasal 2 ayat (3) huruf h kebutuhan selisih kurs dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Pasal 20 Jenderal Perbendaharaan yang berbeda. 18 Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam rangka memenuhi Pasal 2 ayat (3) huruf h kebutuhan selisih kurs dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Pasal 20 Jenderal Perbendaharaan. 19 Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) program dalam rangka penyelesaian Pasal 2 ayat (3) huruf i tunggakan tahun lalu dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Pasal 21 Jenderal Perbendaharaan yang berbeda. 20 Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam rangka penyelesaian Pasal 2 ayat (3) huruf i tunggakan tahun lalu dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Pasal 21 Jenderal Perbendaharaan. 21 Pergeseran anggaran pembayaran kewajiban utang sebagai dampak dari Pasal 2 ayat (3) huruf j perubahan komposisi instrument pembiayaan utang. Pasal 22

DJA

Kanwil DJPB

√ √

√ √

√ √

√ 65


URAIAN REVISI

PASAL

DJA

22 Pergeseran anggaran antarlokasi dan/atau antarkewenangan dalam rangka Pasal 2 ayat (3) huruf k tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi.*) Pasal 23

√

23 Pergeseran anggaran dalam rangka pembukaan kantor baru.

Pasal 2 ayat (3) huruf l Pasal 24 24 pergeseran anggaran dalam rangka penanggulangan bencana. Pasal 2 ayat (3) huruf m Pasal 25 25 pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang Pasal 2 ayat (3) huruf n telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Pasal 26 26 Pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi pendanaan antar tahun Pasal 2 ayat (3) huruf o terkait dengan kegiatan Kontrak Tahun Jamak. *) Pasal 22

√

27 Pergeseran anggaran dari BA K/L ke BA BUN.

√

Kanwil DJPB

*) Dengan persetujuan Eselon I

√ √

√

*) Dengan penetapan dari Menteri K/L pengusul.

Pasal 2 ayat (3) huruf p Pasal 28 28 Pergeseran anggaran antarjenis dalam 1 (satu) Program sepanjang Pasal 2 ayat (3) huruf q pergeseran anggaran merupakan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola dalam rangka membiayai hal-hal prioritas, mendesak, Pasal 29 dan/atau kedaruratan. *) *) Dengan persetujuan Menteri Keuangan.

√

66

DAFTAR REVISI ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN DJA DAN KANWIL DJPBN (9) KEWENANGAN No. 29

30 31 32 33 34 35 36

37

URAIAN REVISI

PASAL

Pergeseran anggaran antarjenis dalam 1 (satu) Program sepanjang pergeseran Pasal 2 ayat (3) huruf q anggaran merupakan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola Pasal 29 dalam rangka meningkatkan volume Keluaran (Output). Pemenuhan kewajiban negara sebagai akibat dari keikutsertaan sebagai Pasal 2 ayat (3) huruf r anggota organisasi internasional. Penggunaan anggaran dalam BA BUN yang belum dialokasikan dalam DIPA Pasal 2 ayat (3) huruf s BUN. Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2016. Pasal 3 ayat (1) Perubahan anggaran sebagai akibat dari kebijakan penghematan anggaran. Pasal 3 ayat (2) Pasal 5 Perubahan atas Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang mengenai APBN atau Undang-Undang mengenai APBN Perubahan. Revisi dalam rangka pengesahan Kegiatan/Keluaran (Output) tahun sebelumnya. Pasal 51 Pagu minus belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji. Pasal 52 a dipenuhi dari pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program. b pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program. Pagu minus non belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji. Pasal 53 a dipenuhi dari pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program. b pergeseran anggaran antar Program.

DJA

Kanwil DJPB √

√ √ √ √ √ √ √ √

√ √

67

DAFTAR REVISI ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN DJA DAN KANWIL DJPBN (10) No.

URAIAN REVISI

38 Pergeseran anggaran dengan persetujuan Eselon I untuk pengesahan revisi DIPA. a apergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (Output) yang sama, dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda. b pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda. c pergeseran anggaran antar Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda.

KEWENANGAN Kanwil DJA DJPB

√ √

√

d pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (Output) yang sama, dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. e pergeseran anggaran antar Keluaran (Output) yang sama, dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. f pergeseran anggaran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker yang sama dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

√

g pergeseran anggaran antar Kegiatan, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

√

√ √

68


URAIAN REVISI

PASAL

DJA

1 Ralat administrasi. a ralat kode akun dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi sepanjang dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a peruntukkan dan sasaran yang sama, termasuk yang mengakibatkan perubahan jenis belanja. b ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Pasal 2 ayat (5) huruf b c ralat kode kewenangan. Pasal 2 ayat (5) huruf c d ralat kode lokasi dan/atau lokasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Pasal 2 ayat (5) huruf d e ralat kode bagian anggaran dan/atau Satker. Pasal 2 ayat (5) huruf e f ralat volume, jenis, dan satuan Keluaran (Output) yang berbeda antara RKA-K/L Pasal 2 ayat (5) huruf f dan Rencana Kerja Pemerintah atau hasil kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah. g ralat rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA. Pasal 2 ayat (5) huruf g h ralat cara penarikan PHLN/PHDN, termasuk penerusan pinjaman. Pasal 2 ayat (5) huruf h i ralat cara penarikan SBSN. Pasal 2 ayat (5) huruf i j ralat nomor register pembiayaan proyek melalui SBSN. Pasal 2 ayat (5) huruf j k ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh Pasal 2 ayat (5) huruf k fungsi matematis aplikasi RKA-K/L DIPA.

Kanwil DJPB

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √

√

√ 69


URAIAN REVISI

2 Revisi administrasi yang disebabkan oleh perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran: a perubahan/penambahan nomor register pinjaman dan/atau hibah luar negeri. b perubahan/penambahan nomor register SBSN. c perubahan pejabat perbendaharaan. d perubahan nomenklatur bagian anggaran, Program/Kegiatan, dan/atau Satker. e perubahan/penambahan cara penarikan PHLN/ PHDN, termasuk penerusan pinjaman. *) *) Dengan persetujuan Eselon I f perubahan/penambahan cara penarikan SBSN. *) *) Dengan persetujuan Eselon I g perubahan rumusan sasaran kinerja dalam database RKA-K/L DIPA. *) *) Dengan persetujuan Eselon I 3 Disebabkan oleh pemenuhan persyaratan dalam rangka pencairan anggaran: a penghapusan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA. b penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan.

PASAL

DJA

Pasal 2 ayat (6) huruf a Pasal 2 ayat (6) huruf b Pasal 2 ayat (6) huruf c Pasal 2 ayat (6) huruf d Pasal 2 ayat (6) huruf e

√ √ √ √

Kanwil DJPB

√ Pasal 2 ayat (6) huruf f

√

Pasal 2 ayat (6) huruf g Pasal 30

√

Pasal 2 ayat (7) huruf a Pasal 31 Pasal 2 ayat (7) huruf b Pasal 32 Pasal 49

√ √ 70

ALUR MEKANISME REVISI ANGGARAN PADA DJA UNTUK BA K/L

71

ALUR MEKANISME REVISI ANGGARAN PADA DJA UNTUK BA BUN

72

ALUR MEKANISME REVISI ANGGARAN PADA KANWIL DJPB Eselon I Surat Persetujuan Eselon I

1

 Meneliti usulan Revisi Anggaran dan menerbitkan persetujuan revisi anggaran. 2

1

N

Persetujuan Eselon I

 Surat usulan Revisi Anggaran;  Data dan dokumen pendukung.

3  Surat penolakan Revisi Anggaran.

Kanwil DJPB

Y

KPA

N

KPA

KPPN

Y

Revisi DIPA setuju?

7

6  Surat pengesahan revisi, dilampiri notifikasi sistem.

 Meneliti usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen pendukung.

 Upload ADK RKAK/L-DIPA ke server.

Notifikasi dari sistem :  pengesahan revisi;  Kode digital stamp yang baru.

4

5

73

USUL REVISI ANGGARAN REGULER

Batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran untuk TA 2016 ditetapkan sbb: a. Tanggal 30 Oktober 2016, untuk Revisi Anggaran pada DJA; dan

b. Tanggal 30 November 2016, untuk Revisi Anggaran pada Kanwil DJPB.

Catatan : Batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran di atas, termasuk untuk penyelesaian revisi dalam rangka APBN-P TA 2016.

74

USUL REVISI ANGGARAN YG DIKECUALIKAN

Dalam hal Revisi Anggaran berkenaan dengan: a. pergeseran anggaran untuk belanja pegawai; b. pergeseran anggaran dari BA BUN (BA 999.08) ke BA K/L; c. Kegiatan yang dananya bersumber dari PNBP, PLN, HLN terencana, HDN terencana, dan PDN; dan/atau d. Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan data/dokumen pendukung yang harus mendapat persetujuan dari unit eksternal K/L seperti persetujuan DPR, persetujuan Menteri Keuangan, hasil audit eksternal, dan sejenisnya. batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran oleh DJA ditetapkan paling lambat tanggal 15 Desember 2016.

75

USUL REVISI ANGGARAN S.D. AKHIR DESEMBER

Dalam hal Revisi Anggaran 2016 dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan lingkup Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya), pergeseran anggaran untuk bencana alam dan revisi dalam rangka pengesahan, batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran dan penyelesaiannya oleh Direktorat Jenderal Anggaran ditetapkan paling lambat pada tanggal tanggal 30 Desember 2016.

Dalam hal Revisi Anggaran 2016 dilakukan dalam rangka pengesahan anggaran belanja yang dibiayai dari hibah langsung, batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran dan penyelesaiannya oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan ditetapkan paling lambat pada tanggal 30 Desember 2016.

76

BAGIAN I : POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGANGGARAN

Recommend Documents