KEMENTERIAN KEMENTERIAN KESEHATAN KESEHATAN
KEBIJAKAN PEMANFAATAN, PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA JKN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN BANDUNG, 24 AGUSTUS 2015
SISTIMATIKA PENDAHULUAN
PEMANFAATAN DANA JKN DI FKTP DANA KAPITASI DANA NON KAPITASI (KLAIM)
PEMANFAATAN DANA JKN DI FKRTL
MEKANISME & BELANJA BARANG/MODAL PENGANGGARAN PENGATURAN SILPA DANA KAPITASI PERTANGGUNGJAWABAN PENGAWASAN PENUTUP 2
KEMENTERIAN KESEHATAN
1. PENDAHULUAN
3
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UUD 1945 (Ps 28, 34), UU No. 40/2004, UU No. 24/2011 PP 101/2012, PERPRES 12 DAN 111 TH 2013, PERMENKES 69/2013, PERMENKES 71/2013, PERPRES 32/2014, PERMENKES 19/2014, PERMENKES 27/2014, PERMENKES 28/2014, PERMENKES 59/2014, PERMENKES 63/2014, PERMENKES 36/2015, PERMENKES 24 TAHUN 2015
OPERASIONAL
Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi penduduk/ masyarakat 4
SUMBER DANA JKN
IURAN PESERTA MANDIRI (PBPU)
PENDANAAN JKN IURAN PBI APBN IURAN PBI APBD
BPJS KESEHATAN BIAYA YANKES
BIAYA OPERASIONAL
BIAYA CADANGAN
BAYAR
FASKES BIAYA PELAYANAN KES IURAN NON PBI (PEKERJA DAN PEMBERI KERJA)
JASPEL
DUKUNGAN OPERASIONAL YANKES
POOLING IURAN 5
MANFAAT JKN FKTP
PERPRES 12/2013 & 111/2013
Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup: 1. Administrasi pelayanan; 2. Pelayanan promotif dan preventif; 3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; 4. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif; 5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 6. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis; 7. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan 8. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi
FKRTL
Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup:
1. Administrasi pelayanan; 2. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan sub spesialis; 3. Tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis; 4. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 5. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis; 6. Rehabilitasi medis 7. Pelayanan darah 8. Pelayanan kedokteran forensik klinik; 9. Pelayanan jenazah pada pasien yg meninggal di Faskes 10. Perawatan inap non intensif 11. Perawatan inap di ruang intensif
No. 3, 4, 7, 8 (Jaspel);
No. 2, 3, 5, 6, , 8, 10, 11 (Jaspel);
No. 5, 6 (Obat, BHP, Alkes), No. 1 & 2 (Ops Yankes kes lainnya)
No. 4, 7 (Obat, BHP, Alkes), No. 1 & 9 (Ops Yankes kes lainnya)
6
CARA BAYAR FASKES JKN Pasal 39 ayat (1) Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Perpres 111/2013 tentang Jaminan Kesehatan
BPJS KES
PEMBAYARAN
FASKES TK. PERTAMA
FASKES TK. LANJUTAN
KAPITASI & Cara lain yang lebih berhasil guna (Non Kapitasi)
INA CBG’s
7
KEMENTERIAN KESEHATAN
2. PEMANFAATAN DANA JKN DI FKTP
8
GAMBARAN LAPANGAN BPJS OPERASIONAL 1 JAN 2014
YANKES PESERTA JKN DI FKTP
PELAY KEPADA PESERTA JKN FASKES DIBAYAR BPJS KES
PENGATURAN KHUSUS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JKN KAPITASI 9
DASAR HUKUM DANA KAPITASI
DASAR REGULASI 1. Peraturan Presiden No. 32/2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah
2.
Permenkes No. 19/2014
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah
3.
SE Mendagri No. 900/2280/SJ, 5 Mei 2014
Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Pentatausahaan, Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Milik Pemda
serta
4. Permenkes No.28/2014
NON KAPITASI
Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
DASAR REGULASI Perundang undangan dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah (Dana yang diterima secara bruto setor terlebih dulu ke kasda) 10
DASAR HUKUM KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA MERUPAKAN BAGIAN DARI KEKUASAAN PEMERINTAHAN
PRESIDEN selaku PKPKN (Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) UU 17/2003 MENYERAHKAN SEBAGIAN
GUBERNUR
BUPATI/WALI KOTA
Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2003
MEMILIKI OTORITAS DAN TANGGUNGJAWAB ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 11
PERPRES Sejalan Dengan UU Keu Negara 1 KEUANGAN NEGARA (UU No 17/03)
setiap penerimaan negara tidak dapat digunakan secara langsung tetapi harus disetor ke Kas Negara
JKN (UU No 40/04, PERPRES 12/2013)
BPJS Kes membayar Dana Kapitasi ke FKTP (khusus untuk Pemda tidak melalui Kasda)
12
PERPRES Sejalan Dengan UU Keu Negara 2 Definisi Kas Daerah diperluas tidak sebatas RKUD tetapi termasuk di Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP sepanjang ditetapkan oleh Kepala Daerah
IPSAP No. 2 Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya melalui SKPD kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah Penetapan Bendahara Dana Kapitasi pada FKTP dan Rekening Dana Kapitasi JKN ditetapkan oleh Kepala Daerah IPSAP; INTERPRETASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
13
RUANG LINGKUP PERPRES 32/2014 Ps. 6 Ay (1), (2), (3) 1. BENDAHARA DANA KAPITASI JKN FKTP
2. REKENING DANA KAPITASI JKN FKTP
KEPUTUSAN KEPALA DAERAH PERPRES 32/2014 Ps. 12 Ay (1), (2), (3), (4), (5)
DANA KAPITASI DIGUNAKAN SELURUHNYA UNTUK: Jasa pelayanan kesehatan (Jaspel) meliputi Jaspel perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan Dukungan Operasional pelayanan kesehatan, meliputi biaya Obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya
JASPEL DI FKTP DI TETAPKAN SEKURANG KURANGNYA 60% dari Total Kapitasi yg diterima dan Sisanya untuk Operasional Pelayanan Kes Lainnya
KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PROPORSI JASPEL DAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DIATUR DENGAN
PERMENKES No. 19/ 2014 14
LINGKUP PENGATURAN PERMENKES 19/2014 Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional ditujukan bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
JASPEL (SEKURANG-KURANGNYA 60% DARI TOTAL KAPITASI)
DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN
DITETAPKAN SETIAP TAHUN DENGAN SK KEPALA DAERAH MEMPERTIMBANGKAN
a. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah 15
PEMANFAATAN DANA UTK JASPEL 1 JASA PELAYANAN KESEHATAN UNTUK JASA SEMUA TENAGA KESEHATAN & NON KESEHATAN YG MELAKUKAN PELAYANAN DI FKTP
PEMBAGIAN JASPEL DITETAPKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN a. JENIS KETENAGAAN DAN/ ATAU JABATAN b. KEHADIRAN PERMENKES 19/2014 Ps. 4 Ay (1), (2), (3)
Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan, dinilai sebagai berikut: a. tenaga medis, diberi nilai 150; b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100; c. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60; d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40; e. tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25; dan f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15 16
PEMANFAATAN DANA UTK JASPEL 2 PERMENKES 28/2014 FORMULA PERHITUNGAN JASPEL Point Ketenagaan – (Jml Hari Tdk masuk kerja x Point per hari Ketenagaan)
+
(Jml hari kerja efektif – Jml Hari Tdk masuk kerja)
+
JUMLAH POINT SELURUH KETENAGAAN DI FKTP
Variabel Daerah
X
TOTAL JASPEL YG TELAH DITETAPKAN
KETERANGAN: Point per hari ketenagaan = Point Ketenagaan/Jlh Hari kerja efektif dlm sebulan CONTOH; Point tenaga Medis = 150 (Status Tenaga, Masa Kerja Jumlah Hari kerja efektif sebulan = 25 Kinerja) Point per hari ketenagaan = 150/25 = 6
17
PEMANFAATAN DUKUNGAN OPERASIONAL 1 PERMENKES 19/2014 Ps 5, Ay (1), (2)
DUKUNGAN OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN:
a. obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya
Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud, dapat dilakukan melalui SKPD Dinas Kesehatan, dengan memper timbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah 18
PEMANFAATAN DUKUNGAN OPERASIONAL 2 PERMENKES 19/2014 Ps 5, Ay (3), (4) KEGIATAN OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA: a. Upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif lainnya b. Kegiatan kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan; c. Operasional untuk Puskesmas keliling; d. Bahan cetak atau alat tulis kantor; e. administrasi keuangan dan sistem informasi
Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukung an biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ATURAN KEU DAERAH 19
BELANJA OPERASIONAL YANKES LAINNYA PERMENKES 28/2014 OPERASIONAL YANKES KES LAINNYA
BELANJA
a. Upaya kesehatan perorangan berupa Antl; Belanja Makan-Minum, Jasa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan Profesi NS, Fotocopy bahan, Service rehabilitatif lainnya ringan alkes, Perjalanan b. Kegiatan kunjungan rumah dalam rangka Antl; Perjalanan, Uang Harian upaya kesehatan perorangan; c. Operasional untuk Puskesmas keliling;
Antl; BBM, Penggantian Oli, suku cadang kendaran Pusling
d. Bahan cetak atau alat tulis kantor; e. administrasi keuangan dan sistem informasi
Antl; Perjalanan, Uang Harian, Software dan Hardware untuk SIM, Operasional SIM
20
PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI (1)
DASAR REGULASI Perundang undangan dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah (Dana yang diterima secara bruto setor terlebih dulu ke kasda)
PROGRAM & KEGIATAN
RKA-DPA SKPD
YANKES 21
PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI (2) NON KAPITASI BPJS KES SETOR BRUTO
PERKADA TTG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI
PROGRAM & KEGIATAN
KAS DAERAH (KASDA)
YANKES RKA-DPA SKPD DINKES
JASPEL & DUKUNGAN OPERASIONAL
22
PENGELOLAAN DANA JKN DI FKTP PEMERINTAH LAINNYA PERMENKES 28/2014 FKTP MILIK TNI, POLRI & VERTIKAL PEMERINTAH
YANKES
BPJS KES
M E M B A Y A R
DIPA-SATKER
DOKKES TNI (SATKER) DOKKES POLRI (SATKER)
SETOR (PNBP)
KAS NEGARA
DIPA-SATKER
YANKES 23
KEMENKES
PEMANFAATAN DANA JKN DI FKTP PEMERINTAH LAINNYA PERMENKES 28/2014 PEDOMAN PELAKSANAAN JKN
FKTP TNI DAN POLRI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
1. JASPEL 40%-60% DARI PENGEMBALIAN PNBP 2. DUKUNGAN OP PELAY (ant; Obat, BHP, Adm, dll)
DIPA SAT KER
Bagi FKTP Pemerintah Lainnya seperti Milik TNI, POLRI, BUMN Dana Kapitasi yang diterima dimanfaatkan untuk JASPEL 40%-60% dari pengembalian PNBP dan sisanya untuk Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan.
24
KEMENTERIAN KESEHATAN
FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN (FKRTL)
25
ALUR PENGELOLAAN DANA JKN DI FKRTL
PENGAJUAN KLAIM (INA CBG’s)
PENGAJUAN KLAIM (INA CBG’s)
BPJS KES
YAN KES
YAN KES
BAYAR KLAIM RS SDH BLUD SESUAI RBA-DPA BLUD
RS BLM BLUD
KAS DAERAH (KASDA)
RKA-DPA RS
26
PEMANFAATAN DANA JKN DI FKRTL KEMENKES
PERMENKES 28/2014 PEDOMAN PELAKSANAAN JKN
DIPA RKA-DPA/ SAT RBA-DPA KER RS Menyusun & Mengusulkan keg
DOKUMAN ANGGARAN
1. JASPEL 30%-50% 2. DUKUNGAN OP PELAY (Obat, BHP, Alkes, Adm, dll) PEMANFAATAN
Untuk memanfaatkan kembali Klaim yang telah diterima, FKRTL menyusun dan mengusulkan dalam bentuk kegiatan pada dokumen anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sebagaimana diatur dalam PERMENKES 28/2014, FKRTL dapat mengalokasikan JASPEL sebesar 30%-50% dari Klaim yang diterima dan sisanya untuk Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan
27
KEMENTERIAN KESEHATAN
3. MEKANISME & BELANJA BARANG/MODAL
28
BELANJA BARANG/MODAL 1 SUMBER
KAPITASI MENDUKUNG PENYELENGGARAAN JKN PROGRAM DAN KEGIATAN
JASPEL DUK OP YANKES OBAT, BHP & ALKES OP YANKES LAINNYA 29
BELANJA BARANG/MODAL 2
OBAT, BHP, ALKES & MODAL LAIN NYA
PERMENKES 63/2014 (Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik/ E-Katalog)
PERATURAN PERUNDANGUNDANG YANG BERLAKU PENGADAAN BARANG/JASA PERPRES 54, 70 & 5/2015 30
MEKANISME PENYEDIAAN 3 POKJA ULP/PJ. PENGADAAN MEMPROSES SEMUA USULAN FKTP & MENYIAPKAN DOK PENGADAAN & MENETAPKAN PIHAK YANG DITUNJUK
POKJA ULP/PJ PENGADAAN
RENC KEBUTUHAN OBAT/MODAL
KONTRAK DI TANDANGANI OLEH KEPALA FKTP DAN PEMBAYARAN LANGSUNG DARI FKTP KE VENDOR YANG TELAH DITUNJUK
31
KEMENTERIAN KESEHATAN
4. PENGANGGARAN DALAM APBD
32
PENGANGGARAN JKN DLM APBD 1 ATURAN/ACUAN PENGANGGARAN APBD
PP 58/2005 & PERMENDAGRI No. 13/2006
Non Kapitasi
SE MENDAGRI No. 900/2280/SJ 2014 PERMENDAGRI No. 52/2015
JKN (Kapitasi)
33
PENGANGGARAN JKN DLM APBD 2 PERMENDAGRI No. 52/2015 1. PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN
2. DANA PERIMBANGAN 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH a. BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA
b. BELANJA LANGSUNG
PEMBAYARAN 34
PENGANGGARAN JKN DLM APBD 3 PERMENDAGRI No. 52/2015 1. PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN
a. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
NON KAPITASI 1) PENGANGGARAN PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH i. Rertribusi Yankes bersumber hasil klaim BPJS yang diterima oleh SKPD/unit kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapan Retribusi Daerah, Objek Pendapatan Retribusi Jasa Umum, Rincian Objek Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan
KAPITASI
3) PENGANGGARAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH c. Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Milik Pemda yang belum menerapkan PPK-BLUD Mempedomani: a. PERPRES 32/2014
b.SE MENDAGRI No. 900/2280 SJ Tgl 5 MEI 2014
35
PENGANGGARAN JKN DLM APBD 4 PERMENDAGRI No. 52/2015
BELANJA DAERAH
b. BELANJA LANGSUNG 3) BELANJA BARANG DAN JASA f. Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani : b. PERPRES 32/2014; b) PERMENKES No. 19/2014; c) SE MENDAGRI No. 900/ 2280/SJ Tgl 5 MEI 2014 f. Rencana belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan, yang pemanfaatannya mempedomani: PERMENKES No. 19/2014 & No. 28/2014
RKA & DPA SKPD 36
SILPA DANA KAPITASI PERPRES 32/2014 Ps 7 Ay (3) Dalam hal pendapatan Dana Kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun berikutnya PERMENDAGRI 52 TAHUN 2015 TTG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG (BELANJA BARANG & JASA; f) PENGANGGARAN BELANJA KAPITASI JKN PADA FKTP PEMDA BLM BLUD MEMPEDOMANI PERPRES Nomor 32 Tahun 2014, PERMENKES Nomor 19/2014 dan SE MENDAGRI Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani PERMENKES Nomor 19 Tahun 2014 dan PERMENKES Nomor 28 Tahun 2014 dan SE MENDAGRI Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 37
KEMENTERIAN KESEHATAN
5. PERTANGGUNGJAWABAN
38
PERTANGGUNGJAWABAN 1 FASILITAS KESEHATAN TK PERTAMA (FKTP) 1. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat pendapatan dan belanja pada Buku Kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala FKTP dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya
2. Berdasarkan Buku Kas, Bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP setiap bulan (Form V) kepada Kepala FKTP 3. Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (Form V dan VI 39
Contoh Format BUKU KAS Bendahara Dana Kapitasi JKN Kepala FKTP : ............................. Bendahara Dana Kapitasi JKN : ........................ NO.
TANGGAL
NO. BUKTI
URAIAN
PENDAPATAN
BELANJA
SALDO
1
2
3
4
5
6
7
Jum lah s am pai dengan bulan lalu ........
Jum lah bulan ini .............
Jum lah s am pai dengan bulan ini .........
Mengesahkan, Kepala FKTP ……. ,
Bendahara Dana Kapitasi JKN,
........................................... NIP............................
........................................... NIP............................
40
Contoh Format: Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi NO.
URAIAN
JUMLAH ANGGARAN (Rp)
JUMLAH REALISASI (Rp)
SELISIH/KURANG (Rp)
Saldo Bulan lalu
Pendapatan
Jumlah Belanja
Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya. Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. .........., tanggal ......., ……….. Kepala FKTP………………….,
................................................... NIP. ..........................................
41
Contoh Format:
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala FKTP SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Nama FKTP ........................................ Kode Organisasi ........................................ Nomor/tanggal DPA-SKPD ................................. Kegiatan .......................................................... Yang bertandatangan dibawah ini....................... Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang dananya bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan digunakan langsung oleh FKTP pada bulan ..... tahun anggaran ........... dengan rincian sebagai berikut.
PENDAPATAN Kode Rekening
Jumlah
BELANJA Kode Rekening
Jumlah
....................... Rp................ ....... .........
.............................
Rp..................
Jumlah Pendapatan
Jumlah Belanja
....................
......................
Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas. Apabila di kemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ....................................,..................... Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Kepala FKTP ………………………..
....................................................... NIP ..................................
42
KEMENTERIAN KESEHATAN
Mari awasi JKN &
Dana Kapitasi
6. PENGAWASAN
43
PENGAWASAN PERPRES 32/2014 Untuk meyakinkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi
PENGAWASAN Ka. FKTP Bend Kapitasi FKTP
KEPALA DINAS KES
FKTP
SKPD DINKES PENGAWASAN FUNGSIONAL
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)
44
PERAN/TANGGUNGJAWAB DINKES DINAS KESEHATAN KAB/KOTA 1. Melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan dan rencana belanja yang diusulkan FKTP 2. Melakukan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja FKTP serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) sesuai Form 5 & 6 SE Mendagri No. 900/2280/SJ, 2014 3. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja yang dilaporkan FKTP, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP kepada PPKD 4. Berdasarkan SP3B FKTP tersebut selanjutnya PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP 5. Mendokumentasikan (arsipkan) Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP yang telah diterbitkan oleh PPKD selaku BUD 6. Monitoring pelaksanaan penyelenggaraan JKN 45
PENUTUP 1. Dana JKN yang diterima seluruhnya dimanfaatkan untuk; (a) Jasa Pelayanan Kesehatan (tenaga kesehatan dan non kesehatan) dan (b) Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan. 2. Bendahara Kapitasi JKN dan Rekening Kapitasi JKN di setiap FKTP ditetapkan Oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala Dinas Kes. 3. Pemanfaatan besaran Dana Kapitasi digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP, ditetapkan oleh Kepala Daerah setiap tahunnya 4. Penganggaran Belanja Dana Kapitasi JKN di FKTP Pemda yang belum BLUD berpedoman pada PERPRES 32/2014, PERMENKES 19/2014 dan SE MENDAGRI 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 5. SILPA Dana Kapitasi harus digunakan tahun berikutnya dengan tetap mempedomani PERMENKES 19/2014, PERMENKES 28/2014 dan SE MENDAGRI 900/2280/SJ (PERMENDAGRI 52 TAHUN 2015) 46
Sehat adalah aset yang sangat berharga bagi setiap orang Generasi Muda yang Sehat adalah Aset bagiNegara dalam mencapai Pembangunan
Terima Kasih www.ppjk.go.id
Hotlines: (021) 5221229, (021) 5277543, (021) 5279409 47
