1
KAJIAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI (MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM JKN DI INDONESIA)
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta, 17 Desember 2015
2
Outline 1. Latar Belakang 2. Tujuan 3. Metodologi 4. Hasil Kajian
a. Alokasi b. Pengelolaan c. Pemanfaatan 5. Bottleneck 6. Kesimpulan 7. Rekomendasi 8. Referensi
3
Latar Belakang UU 40/ 2004 à SJSN à JKN UU 24/ 2011 à BPJS Kesehatan Perpres 111/ 2013 à Jaminan Kesehatan
2014
Peraturan BPJSK 2/ 2015 Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan
Perpres 32/ 2014 Permenkes 19/ 2014 2015 Permenkes 59/ 2014 Permendagri 37/ 2014 SE MDN 900/2280/SJ
2019
2016
1/3 biaya pelayanan kesehatan JKN à FKTP (54% = kapitasi)
M & E pengelolaan dan pemanfaatan kapitasi
4
Tujuan 1. Menganalisis alokasi dana kapitasi di FKTP 2. Menganalisis pengelolaan dana kapitasi di FKTP 3. Menganalisis pemanfaatan dana kapitasi di FKTP
5
Metodologi
Regulasi dan Kebijakan
Sistem Pembiayaan Kesehatan Pengumpulan Dana Peserta JKN Dana Peserta JKN
1. Peserta PBI 2. Peserta NonPBI
Kapitasi pada Pelayanan Kesehatan Dasar
Pemanfaatan, Pengelolaan dana,Tantangan, dan Peluang Pengembangan Kebijakan Program JKN
Desain Studi Unit Analisis
Deskriptif – cross sectional 384 FKTP, 20 kab/ kota, 7 regional à random
Metode
Kuantitatif dan kualitatif
6
HASIL KAJIAN
7
ALOKASI DANA - PERKEMBANGAN KEPESERTAAN JKN DI FKTP - PERKEMBANGAN PENERIMAAN DANA KAPITASI - PERSEPSI FKTP TERHADAP DANA KAPITASI
8
Kepesertaan di Daerah Studi, Jan 2014 – Juli 2015
Jenis FKTP PKM BLUD PKM Non BLUD DPP Klinik Pratama
Rerata Peserta 12.734 14.356 2.718 3.690
Kenaikan Kepesertaan 2014 2015 1,31% 2,85% 1,07% 2,30% 3,19% 5,40% 3,91% 8,51%
Jumlah peserta di PKM > Klinik Pratama > DPP Perkembangan kepesertaan di Klinik Pratama > DPP > PKM
9
Proporsi Peserta JKN di FKTP Daerah Studi
2014 PBI Non PBI
2015 0%
20%
40%
60%
80%
100%
Jumlah peserta PBI > peserta Non PBI
10
Distribusi Kapitasi POPB di FKTP Daerah Studi 12,000 10,000
8,000 6,000 4,000 2,000 - Puskesmas Puskesmas BLUD Non BLUD
Dokter Klinik Pratama Praktek Perorangan
Distribusi kapitasi POPB di PKM Non BLUD sangat bervariasi
11
Penerimaan Kapitasi di FKTP, Jan 2014 – Juli 2015
Jenis FKTP PKM BLUD PKM Non BLUD DPP Klinik Pratama
Rerata (Juta/ Bln) 79,1 76,3 23,8 39,4
Kenaikan Penerimaan 2014 2015 1,71% 2,57% 0,88% 1,83% 3,24% 5,73% 4,42% 9,20%
Jumlah penerimaan kapitasi di PKM > Klinik Pratama > DPP Kenaikan kapitasi di Klinik Pratama > DPP > PKM
12
Persepsi FKTP Terhadap Dana Kapitasi
Sebagian besar DPP dan Klinik Pratama menilai kapitasi tidak cukup dan tidak sesuai dengan hak mereka
13
Kuotasi Persepsi FKTP Terhadap Dana Kapitasi
• “Potongan pajak itu lho, pajaknya kebesaran, pajaknya
sekarang 2 juta Bu....” (DPP)
• “Untuk beli obat saja masih kurang…….. obat kita tu obat-
obat yang curah-curah, kan rata-rata obat yang semi-semi itulah, semi-semi paten. Masalahnya di situ” (DPP)
14
Biaya Kunjungan vs Biaya Aktual di FKTP
Jenis FKTP
Biaya Aktual
PKM BLUD PKM Non BLUD Klinik Pratama DPP
119.522 191.467 78.006 78.999
Biaya aktual Puskesmas > DPP > Klinik Pratama
15
Kuotasi Persepsi FKTP Terhadap Dana Kapitasi • “Kalau sekarang terjadi penurunan pemasukan bersih
besar-besaran, karena rata-rata, di DPP itu banyak pasiennya….” (DPP) • “Cukup agak kerepotan dengan peningkatan kunjungan
pasien yang cukup drastis. Yah sebelum ada BPJS yah biasa-biasa aja, setelah ada BPJS malah melonjak drastis” (Puskesmas Non BLUD) • “Belum cukup, karena jumlah peserta yang berkunjung
makin bulan makin bertambah. Perasaan orang koq sakit terus ya? Nggak sembuh sembuh” (DPP)
16
PENGELOLAAN DANA - -
TIMELINE PENCAIRAN DANA KAPITASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN DANA DAMPAK KAPITASI TERHADAP KINERJA
17
Waktu Pencairan Kapitasi di FKTP Daerah Studi 20 15
Paling lambat tanggal 15 dan paling awal tanggal 11
10
5
- Puskesmas Puskesmas BLUD Non BLUD
Dokter Klinik Praktek Pratama Perorangan
• “Dana kapitasi langsung masuk ke rekening Puskesmas,
dibayar sekitar tanggal 15 setiap bulannya” (Puskesmas) • “DPP menerima pencairan dana kapitasi pada tanggal 14-15 setiap bulannya” (DPP)
18
Dasar Kebijakan yang digunakan FKTP Pemerintah
SK Bupati menjadi landasan utama FKTP di daerah studi
19
Puskesmas Non BLUD Proses Perencanaan dan Penganggaran PTP (Perencanaan Tingkat Puskesmas)
Puskesmas
RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran)
Dinas Kesehatan Kab/ Kota
Pemerintah Daerah
DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)
DPRD
Dinas Kesehatan Kab/ Kota
Puskesmas
BPJS Kesehatan
Proses Pencairan dan Pertanggungjawaban Jasa Pelayanan
Dana Kapitasi ke Rekening Puskessma
BPJS Kesehatan
Pertanggungjawaban Puskesmas
Puskesmas
Biaya Operasional
(sumber: data primer)
Dinas Kesehatan Kab/ Kota
DPPKAD Kas Daerah
20
Puskesmas BLUD Proses Perencanaan dan Penganggaran PTP (Perencanaan Tingkat Puskesmas)
Rencana Bisnis Anggaran (RBA)
Puskesmas
RBA yang sudah disahkan
RBA
Dinas Kesehatan; Pemerintah Daerah
Puskesmas
DPRD
BPJS Kesehatan
Proses Pencairan dan Pertanggungjawaban Laporan
BPJS Kesehatan
Dinas Kesehatan Kab/ Kota
Jasa Pelayanan
Dana Kapitasi ke Rekening Puskesmas
Pertanggungjawaban Puskesmas
Puskesmas
Biaya Operasional
DPPKAD Kas Daerah Laporan
(sumber: data primer)
21
Dokter Praktek Perorangan (DPP) Proses Perencanaan dan Penganggaran Pengeluaran yang lalu
Quote: Rencana Bisnis Anggaran (RBA)
Dokter Praktek Pribadi
Daftar Harga: - Mekanisme Pasar - Perkiraan
Proses Pencairan dan Pertanggungjawaban Jasa Pelayanan
Dana Kapitasi ke Rekening Dokter
BPJS Kesehatan
DPP
Dokumen/Catatan
Biaya Operasional
(sumber: data primer)
• Untuk persentase jaspel dan
operasional kita, artinya ini, ee.. itu diatur oleh pimpinan sendiri, kalau misalnya karyawan atau petugas kita banyak, tentu dapat masingmasing, pimpinan DPP yang menentukan, mungkin akan disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab (DPP)
22
Klinik Pratama Proses Perencanaan dan Penganggaran Pengeluaran yang lalu
Rencana Bisnis Anggaran (RBA)
Manajemen Klinik
Manajemen Klinik
Daftar Harga: - Mekanisme Pasar - Perkiraan
BPJS Kesehatan
Proses Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Kapitasi ke Rekening Klinik/ Pemilik
BPJS Kesehatan
Jasa Pelayanan Manajemen Klinik
Dokumen/Catatan
Biaya Operasional
(sumber: data primer)
Pemilik Klinik
Manajemen Klinik
Pemilik Klinik
23
Penilaian FKTP Terhadap Kinerja Pelayanan 1%
23%
Menurun Tidak Berubah
76%
Meningkat
24
PEMANFAATAN DANA - PENERIMA MANFAAT, UTILISASI, RASIO RUJUKAN - KEBIJAKAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI - JASA PELAYANAN DAN BIAYA OPERASIONAL
25
Trend Rasio Utilisasi di FKTP, Jan 2014 – Juli 2015 35% 30% 25%
20% 15% 10% 5% 0% 1
2
3
4
Puskesmas BLUD
5
6
7
8
9
Puskesmas Non BLUD
10 11 12 13 14 15 16 17 18 Dokter Praktek Perorangan
Klinik Pratama
Rasio utilisasi di Klinik (16,9%) > DPP (13,3%) > PKM (7,3%)
S R Q P
2014
O
2014 2014
2015 2015 2015 2015 2014 2015
L
M
2014
2015
2014
K
2014
2015
2014
J
Proporsi Pemanfaatan Layanan di FKTP
2014
N
26
2014
2015 2015 PBI
I
2015
Non PBI
2014
H G
2014
F
2014
E
2014
D
2014
C
2014
B
Akses peserta PBI perlu menjadi perhatian
2014
2014
A
2015
2014
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 0%
20%
40%
60%
80%
100%
27
Trend Rasio Rujukan di FKTP, Jan 2014 – Juli 2015 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1
2
3
4
Puskesmas BLUD
5
6
7
8
9
Puskesmas Non BLUD
10
11
12
13
14
Dokter Praktek Perorangan
15
16
17
18
Klinik Pratama
Rasio rujukan cenderung menurun (tertinggi di Klinik Pratama)
S R
2014
Q
2014
P
2014
O
2014 2014
2015 2015 2015 2014
L
2014
K
2015
2014 2014
2015 2015 PBI
I
2015
Non PBI
2014
H
2014
G
2014
F
2014
E
2014
D
2015
2014
C
datang meskipun sudah banyak dikasih promotif preventif tetap nggak ada ngaruhnya, besokbesok juga sakit lagi, dengan sakit yang ringan” (DPP)
2015
2014
B
• “…..pasien JKN yang
2015
2014
A
2015
J
M
Proporsi Rujukan Layanan di FKTP
2014
N
28
2014
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 0%
20%
40%
60%
80%
100%
29
Proposi Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional
Kab/ Kota A Kab/ Kota B Kab/ Kota C Kab/ Kota D Kab/ Kota E Kab/ Kota F Kab/ Kota G Kab/ Kota H Kab/ Kota I Kab/ Kota J Kab/ Kota K Kab/ Kota L Kab/ Kota M Kab/ Kota N Kab/ Kota O Kab/ Kota P Kab/ Kota Q Kab/ Kota R Kab/ Kota S Kab/ Kota T
Sebagian besar kab/ kota menerapkan alokasi jasa pelayanan mencapai 60% dari dana kapitasi
Dengan mengacu Perbup, ada beberapa kab/ kota yang menetapkan alokasi jasa pelayanan < 60% dari dana kapitasi Bagaimana dengan DPP dan Klinik Pratama?
30 Proporsi jasa pelayanan dan biaya operasional di Klinik Pratama (n=96) (sumber: data primer)
Jasa pelayanan yang dialokasikan oleh klinik pratama cenderung lebih tinggi daripada dokter praktek perorangan
Proporsi jasa pelayanan : operasional yang rata-rata digunakan oleh klinik pratama di daerah studi adalah 45% : 55%, sedangkan oleh dokter praktek perorangan sekitar 25% : 75%
Proporsi jasa pelayanan dan biaya operasional di Dokter Praktek Perorangan (n=96) (sumber: data primer)
31
Pemanfaatan dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional di Puskesmas (n=192) (sumber : DPA/ DPPA tahun 2015)
Dengan mengacu pada peruntukkan dukungan biaya operasional yang diatur di Permenkes 19/ 2014, hasil kajian menunjukkan dana kapitasi di Puskesmas paling banyak digunakan untuk membiayai obat dan BHMP
32
Responden menyatakan bahwa ada dana kapitasi yang juga dimanfaatkan untuk program tambahan dan dana investasi (perbaikan sarana prasarana), terutama oleh DPP dan Klinik Pratama.
Penilaian FKTP (n=384) terhadap pemanfaatan dana kapitasi untuk program tambahan (sumber: data primer) Pemanfaatan Dana Kapitasi Untuk Program Tambahan DPP Klinik Pratama PKM Non BLUD PKM BLUD 0%
10%
20%
30%
40%
Tidak
50%
60%
70%
80%
90% 100%
Iya
Penilaian FKTP (n=384) terhadap pemanfaatan dana kapitasi untuk peningkatan sarana dan prasarana (sumber: data primer) Pemanfaatan Dana Kapitasi Untuk Dana Investasi DPP Klinik Pratama PKM Non BLUD
Responden di daerah studi menyatakan PKM BLUD cenderung lebih [leksibel dalam menggunakan kapitasi daripada PKM Non BLUD
PKM BLUD 0%
10%
20%
30%
40%
Tidak
50% Iya
60%
70%
80%
90% 100%
33
Penilaian FKTP Terhadap Layanan 24 Jam Penilaian Responden Terhadap Pelayanan 24 Jam
DPP Klinik Pratama
PKM Non BLUD PKM BLUD 0%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bersedia
Tidak Bersedia
Sebagian besar PKM BLUD dan Klinik Pratama bersedia memberikan pelayanan 24 jam karena beberapa diantaranya sudah melaksanakan pelayanan 24 jam. Walaupun demikian, sependapat dengan PKM Non BLUD dan DPP bahwa kebijakan pelayanan 24 jam perlu diikuti dengan perbaikan kuantitas dan kapasitas SDM kesehatan dan fasilitas kesehatan, minimal memiliki lebih dari 5.000 - 10.000 peserta dengan minimal POPB Rp 10.000, dan didukung oleh SK Bupati
34
Penilaian FKTP Terhadap Layanan 24 Jam • “Kasihan..DPP-nya (jika 24 jam). Minimal harus ada
dokter pengganti dan tinggi lho biaya operasionalnya, kasihan dokternya sengsara, hahaa.. Dokternya bukannya sehat, malah stress, sakit-sakitan, menderita hahaa” (DPP) • “Puskesmas itu nggak usah 24 jam. Nggak sanggup.
Kalau Kapusnya bersedia, yah kapusnya saja” (Puskesmas Non BLUD) • “Saya tidak mau, pagi kan saya kerja, saya disini sendiri,
suami di Jakarta, jadi saya takut malam-malam ntar ada yg ketok-ketok” (DPP)
35
BOTTLENECK
36
Kendala di Puskesmas • Besaran kapitasi dinilai masih kurang untuk pelayanan 24 jam • Upaya promprev belum diikuti pembiayaan yang memadai • Regulasi/ Juknis pada peruntukan kapitasi dinilai masih
kurang jelas dan seringkali berubah-ubah • Terganggunya mekanisme APBD akibat perubahan kebijakan kapitasi yang sangat mendadak di tengah tahun berjalan • Minimnya sosialisasi BPJS Kesehatan dan keterlibatan FKTP dalam penyusunan kebijakan JKN • Terbatasnya SDM dalam tatalaksana p-care, terlebih Puskesmas juga masih harus input data ke SIMPUS Puskesmas
37
Kendala di Dokter Praktek Perorangan • Pada umumnya dana kapitasi per bulan tersisa sekitar 1/5,
itupun seringkali habis untuk biaya operasional • Jumlah peserta belum memadai jika dibandingkan dengan kebutuhan biaya operasional • Jumlah kepesertaan yang sering berubah-ubah, menimbulkan keresahan dan kendala operasional tersendiri bagi DPP • Minimnya kesadaran masyarakat dan tingginya adverse selection meningkatkan utilisasi yang berdampak pada kinerja DPP dan beresiko menurunkan sisa jumlah kapitasi • Adanya calo yang aktif menawarkan kepesertaan pada DPP untuk memberikan pilihan pada DPP yang bersangkutan
38
Kendala di Klinik Pratama • Yayasan klinik seringkali memberikan dana talangan
untuk membiayai tingginya operasional pelayanan peserta JKN • Belum tersedia SDM administrasi keuangan (tidak cukup dana untuk mendanai) • Manajemen klinik yang masih sederhana • Minimnya pelatihan pengelolaan dana kapitasi untuk klinik
39
KESIMPULAN
40
Kesimpulan 1.
Alokasi Dana Kapitasi
• Sebagian besar FKTP mengalami kenaikan total penerimaan dana
kapitasi seiring dengan peningkatan jumlah peserta, terutama Klinik Pratama dan Dokter Praktek Perorangan
• Dengan banyaknya jumlah peserta dan maksimalnya kapitasi POPB,
Puskesmas BLUD mendapatkan total penerimaan kapitasi lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas Non BLUD, Klinik Pratama dan Dokter Praktek Perorangan
• Walaupun telah mengetahui dasar penentuan besaran dana kapitasi,
sebagian besar FKTP masih menilai bahwa dana kapitasi masih tidak cukup membiayai pelayanan kesehatan bagi peserta JKN
• Rerata biaya aktual dari penerimaan dana kapitasi yang lebih rendah
dari biaya pasien per kunjungan dialami oleh Klinik Pratama dan DPP
41
Kesimpulan 2. Pengelolaan Dana Kapitasi • Sebagian besar Puskesmas menggunakan SK Bupati/ Perda sebagai
landasan utama pengelolaan dana kapitasi, berbeda halnya dengan Klinik Pratama dan Dokter Praktek Perorangan yang lebih leluasa dalam mengelola dana kapitasi
• Mekanisme
perencanaan, penganggaran, pencairan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi di Puskesmas lebih kompleks jika dibandingkan dengan Klinik Pratama dan Dokter Praktek Perorangan
• Dana kapitasi paling lambat masuk ke rekening FKTP tanggal 15 tiap
bulannya, sementara Puskesmas dapat menggunakan dana kapitasi setelah mendapatkan balasan dari surat pencairan dana
• Sebagai pembayar, BPJS Kesehatan belum banyak terlibat dalam
perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban dana kapitasi
42
Kesimpulan 3. Pemanfaatan Dana Kapitasi • Sebagian besar Puskesmas menggunakan SK Bupati/ Perda sebagai
landasan utama pemanfaatan dana kapitasi, berbeda halnya dengan Klinik Pratama dan Dokter Praktek Perorangan yang lebih leluasa dalam memanfaatkan dana kapitasi
• Pemanfaatan dana kapitasi untuk proporsi jasa pelayanan di FKTP dari
yang paling tinggi yaitu : Puskesmas, Klinik Pratama, dan Dokter Praktek Perorangan
• Dana kapitasi disinyalir bukan sedekar lebih banyak digunakan oleh
peserta Non PBI melainkan juga pasien umum, terlebih sebagian besar dukungan biaya operasional kapitasi digunakan untuk belanja modal dan peruntukan selain obat
• Beberapa FKTP memanfaatkan dana kapitasi untuk menyelenggarakan
progam tambahan dan peningkatan sarana prasarana
43
REKOMENDASI
44
Rekomendasi 1.
Seiring dengan peningkatan jumlah kepesertaan dan tingginya utilisasi, diibutuhkan peningkatan kapitasi POPB dan pemerataan jumlah peserta per jenis FKTP dengan mempertimbangkan beban kerja, kualitas pelayanan, dan kesiapan supply side.
2.
Berkaitan dengan kompleksnya mekanisme keuangan di daerah, dibutuhkan adanya pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan, penganggaran, pencairan, dan pertanggungjawaban yang memudahkan FKTP dalam mengelola dan memanfaatkan dana kapitasi yang melibatkan pemerintah daerah untuk menjadi suatu Perda.
3.
Mengingat dana kapitasi diperuntukkan bagi peserta JKN, dibutuhkan adanya pedoman yang lebih jelas dalam mengatur pemanfaatan dana kapitasi, terutama terkait dukungan biaya operasional yang mempertimbangkan nomenklatur anggaran di daerah
4.
Dalam mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi dana kapitasi, bukan hanya perlu didukung dengan sinergitas aplikasi p-care dengan sistem informasi yang telah tersedia di FKTP, melainkan juga adanya laporan akuntabillitas dana kapitasi baik untuk bendahara daerah (DPPKAD) dan BPJS Kesehatan
5.
Tata cara implementasi regulasi baru - program JKN sebaiknya mempertimbangkan alur dan tatakala perencanaan dan penganggaran di daerah
45
Referensi 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
9. 10.
11. 12. 13.
_________, 2004. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pemerintah RI, Jakarta. __________,2004. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah RI, Jakarta. _________, 2011. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pemerintah RI, Jakarta. _________,Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, Pemerintah RI, Jakarta. _________,Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah dan Dukungan Biaya Operasional FKTP Milik Pemerintah Daerah, Pemerintah RI, Jakarta. _________, 2005. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum, Pemerintah RI, Jakarta. __________,2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah RI, Jakarta. __________,2014. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ. Tanggal 5 Mei 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Pemerintah RI, Jakarta. __________,2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah RI, Jakarta. __________,2014. Permenkes 19/2014 tentang penggunaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Pemerintah RI, Jakarta. Berwick, D.M., 1996. Payment by Capitation and the Quality of Care. N eng J Med, 335(16), pp.1227-1231. Available at: http://dx.doi.org/10.1056/nejm199610173351611 Glazier. R.H, Geltink, J.K, Kopp. A, Sibley. L.M. 2009, Capitation and enhanced fee-for-service models for primary care reform: a population-based evaluation, CMAJ and is available at www.cmaj.ca/cgi/content/full/180/11/E72/DC2 Hagland, Mark. 2015. How Does Your Doctor Get Paid? The Controversy Over Capitation, http://www.pbs.org/ wgbh/pages/frontline/shows/doctor/care/capitation.html, 07122015.17.00
46
Terima Kasih
