KAJIAN PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN Studi Kasus:

KAJIAN PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN Studi Kasus: Program BSM dan SARPRAS di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Jakarta, 5 November 2015

1

Profil Pendidikan di Kemenag Satuan Kerja

Satker Kemenag

Kemenag, 4510 satker

Jumlah

Kemendikbud, Eselon I Pusat 454 satker Kanwil Provinsi Kemenag Kabupaten Kemenag Kota PTAN MAN MTsN MIN Balai-bakai (termasuk Asrama)

KUHI,

LPQ

10 33 381 98 67 759 1.444 1.690 dan

Kemenag (madrasah)

Kemendikbud Negeri

8%

Swasta

21% 92% 5.044 19%

79%

9

Salafiyah Khalafiyah Kombinasi

Pontren

*Diluar KUA sebanyak 5.530 kantor Sumber: Biro Ortala Kemenag, 2015

Jumlah Siswa Satuan Pendidikan *) Negeri Kemendikbud 164,095 Kemenag

3,954

Swasta

total

44,520

208,615

47,320

51,274

Kemenag, 51,274 (20%)

Kemendikbud

14.459 53%

7.727 28%

Kemenag

(Kemenag,2012)

27.583.919

Diluar Santri Pontren: 3.759.198 (Kemenag, 2012) 9.425.336

Kemendikbud, 208,615 (80%)

3.200.459 SD/MI

2.745.022 SMP/MTs

8.215.624 1.059.814 SMA dan SMK/MA

2 *) Sumber : http://referensi.data.kemdikbud.go.id, tidak termasuk RA dan PAUD, serta Perguruan Tinggi

Ruang Lingkup Kajian

Anggaran Pendidikan (20% APBN) (dalam Trilyun Rupiah)

APBN 336,8

Kemendikbud 368,9

Kemenag 409,1

79,7 38,8

76,6 44,6

88,3 48,2

2013

2014

2015

Sumber: UU APBN

Sarana dan Prasarana (Rehab, Pembangunan RKB, Lab, dll)*

Bantuan Siswa Miskin*

Tunjangan Guru, Dosen (PNS & non PNS)

Bantuan Operasional (Madrasah/Pontren)

Anggaran Ditjen Pendis (dalam Trilyun Rupiah)

Anggaran 37,238.4 34,23

Realisasi 42,86

37,49

Penguatan Manajemen dan Pelayanan Pendidikan

Akreditasi

Penelitian, dll

2013

2014 *) termasuk yang dikelola oleh Direktorat Madrasah, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kanwil, Kankemenag serta madrasah negeri pada tahun 2013-2014.

3

UU 30/2002 Pasal 14, KPK berwenang untuk: i. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga Negara dan pemerintah; ii. Memberi saran kepada pimpinan lembaga Negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi; iii. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Tujuan Pengkajian: Mengidentifikasi titik-titik rawan korupsi dan permasalahan pada sistem pengelolaan dana pendidikan di Kementerian Agama Memberikan saran perbaikan untuk memperbaiki sistem pengelolaan dana pendidikan dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi

Metodologi • Studi Literatur • Kajian lapangan (field review) • Melakukan wawancara (interview) • Walkthrough test Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nusa Tenggara Barat Jawa Timur DKI Jakarta Aceh Inspektorat Jenderal

Februari - Juli 2015 16-20 Maret 2015 13-17 April 2015 April 2015 4-8 Mei 2015 Juli 2015 4

Permasalahan Pengelolaan Dana Pendidikan Sarpras 1.1.

1.7.

Perencanaan 1.6.

1.2.

1.3.

Verifikasi dan Seleksi

1.8.

Penetapan Penerima Bantuan

Pencairan

1.5.

1.9.

1.4.

Pelaporan

Monev

BSM 2.1.

Penetapan Kuota

2.2.

Penetapan Penerima

3.1

2.3.

Penyaluran

3.2

3.3

Pelaporan

3.4

Monev

5

Permasalahan Utama:

1

Bantuan Sarpras

2

Bantuan Siswa Miskin

3

Lain-lain

1. Pemberian Bantuan Sarpras Tanpa Didasari Perencanaan yang baik 2. Mekanisme Pengajuan Proposal Tidak Sesuai dengan Praktik Good Governance 3. Proses Verifikasi Proposal Belum Optimal 4. Kriteria Affirmative Action dalam Pemberian Bantuan Direktorat PD Pontren Tidak Transparan dan Tidak Akuntabel 5. Data Penerima Bantuan Sarpras Tidak Teradministrasi dengan Baik 6. Klasifikasi dan jumlah jenis bantuan di Dit. PD Pontren Tidak Efisien 7. Petunjuk Teknis (Juknis) pada Dit. PD Pontren Belum Optimal Mendukung Pelaksanaan Program 8. Pengelolaan Anggaran Bantuan oleh Kemenag Pusat Tidak Efisien 9. Kemenag Belum Siap Mengelola Bantuan Sarpras Akibat Perubahan Akun 1. Terdapat Ketidaksesuaian antara Juknis dan Pelaksanaan Pengelolaan BSM 2. Penggunaan BSM Tidak Sesuai Peruntukkan 3. Penanganan Pengaduan Masyarakat serta Monitoring dan Evaluasi Belum Optimal 1. Jumlah Satker Kemenag Tidak Efektif 2. Sistem Informasi yang ada Belum Optimal untuk Digunakan Sebagai Data Acuan dalam Pengambilan Kebijakan 3. Belum Ada Aturan Pengelolaan Dana Partisipasi Masyarakat oleh Komite Sekolah 4. Adanya Pungutan untuk Mendanai Kegiatan yang Sudah Dianggarkan 6

Rekomendasi Utama: Perbaikan tata kelola secara signifikan antara lain: • Perlu dilakukan beberapa perbaikan di level peraturan/kebijakan seperti Peraturan Menteri atau juknis • Perbaikan database, pengoptimalan sistem IT dan penanganan sistem pengaduan masyarakat. • Peningkatan pengawasan atas pelaksanaan aturan yang sudah ada juga perlu dilakukan seperti kepatuhan transparansi penyaluran, peruntukkan penggunaan bantuan, dan ketepatan waktu penyaluran. • Pembuatan aturan pengelolaan dana partisipasi masyarakat oleh Komite Sekolah.

(ANAO, 2014)

7

Deskripsi Permasalahan dan Rekomendasi

8

Permasalahan Utama terkait Sarpras terkait Perencanaan (4): 1.1 Pemberian bantuan sarpras tanpa didasari perencanaan yang baik Perencanaan dan distribusi bantuan hanya didasarkan pada proposal yang masuk. Tidak ada prioritas yang jelas dalam pemberian bantuan sarpras Belum adanya evaluasi maupun pengukuran keberhasilan untuk tiap program bantuan sarpras yang dilakukan Kemenag yang digunakan sebagai dasar perencanaan Rekomendasi: Perlunya dibangun pendataan penerima bantuan secara terintegrasi. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan SIM SARPRAS dan EMIS. Menggunakan database kondisi sarpras yang handal untuk menentukan prioritas pemberian bantuan di tahun berikutnya Memperbaiki mekanisme penyusunan rencana sesuai kebutuhan daerah dan ketersediaan anggaran dan lebih berorientasi pada capaian (hasil) dan bukan serapan Jangka Waktu: 6 (enam) bulan

Pembangunan Ruang Kelas Dan Perpustakaan Memakan Waktu 6 Tahun, namun belum selesai

Pondasi Ruang Kelas yang Terbengkalai Sejak Tahun 2011 9

1.8. Pengelolaan Anggaran Bantuan oleh Kemenag Pusat Tidak Efisien Mekanisme Pengelolaan: Untuk Madrasah • Kemenag Pusat : melalui Bansos langsung ke madrasah/Pontren non satker melalui seleksi di Pusat • Kanwil/Kan Kemenag : terdapat anggaran yang melalui program peningkatan atau pembangunan sarpras , atau melalui mekanisme bantuan sosial • Madrasah negeri: menjadi bagian dari DIPA satker dan dikelola madrasah.

Untuk Diniyah dan Pontren •

•

Kemenag Pusat: melalui Bansos ke lembaga pendidikan diniyah & pontren Kanwil/Kan Kemenag: terdapat Kanwil yang menganggarkan program pembangunan /rehab untuk pontren.

Terdapat anggaran bantuan sarpras madrasah & PD Pontren yang masih dialokasikan dan dikelola oleh Pusat Kemenag Pusat selain berperan sebagai regulator, juga berperan sebagai operator sebagaimana satker di daerah. Jauhnya rentang pengawasan dari Pusat ke penerima bantuan yang berada di seluruh wilayah Indonesia, menyulitkan dan pengawasan dan pengelolaan bantuan Rekomendasi Ditjen Pendis c.q Direktorat PD Pontren: • Melakukan evaluasi dan penyederhanaan klasifikasi jenis bantuan sehingga dapat memudahkan pengelolaan dan pengawasan bantuan • Menyiapkan program bantuan berdasarkan hasil evaluasi klasifikasi jenis bantuan. Jangka Waktu: 3 (tiga) bulan 10

1.6. Klasifikasi dan jumlah jenis bantuan di Dit. PD Pontren tidak efisien Pengelompokan bantuan tumpang tindih Bantuan yang diterima jumlahnya relatif kecil dibandingkan kebutuhan, sehingga sulit dimanfaatkan bantuan sesuai kebutuhannya. Duplikasi penerima bantuan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan terkait sarpras. Rekomendasi Ditjen Pendis c.q Direktorat PD Pontren: • Melakukan evaluasi dan penyederhanaan klasifikasi jenis bantuan sehingga dapat memudahkan pengelolaan dan pengawasan bantuan • Menyiapkan program bantuan berdasarkan hasil evaluasi klasifikasi jenis bantuan.

Tahun

Jumlah Jenis Bantuan

Anggaran

2013

37

Rp150.106.109.000

2014

45

Rp143.635.603.000

Jangka Waktu: 3 (tiga) bulan

11

1.7. Petunjuk Teknis (Juknis) Pada Dit. PD Pontren Belum Optimal Mendukung Pelaksanaan Program Juknis terlambat, bahkan tidak diterima oleh pelaksana kegiatan. Tidak tersedia timeline/waktu tahapan kegiatan yang jelas terkait pelaksanaan program. Tidak tersedia informasi besaran bantuan yang diterima. Jumlah bantuan yang diterima pontren besarannya tidak sama. Terdapat bantuan yang tidak tersedia juknis (Contoh 2013: Bantuan Sumber Ajar Madrasah Diniyah Takmiliyah, Bantuan Expos Karya Santri, Bantuan Pelaksanaan Pospenas)

Jumlah yang diterima Pontren/ Madin 1

Jumlah yang diterima Pontren/ Madin 2

Peningkatan Mutu Tahap 1 Pendidikan Agama Tahap 2 dan Keagamaan

Rp20.000.000

Rp20.000.00

Bantuan Lembaga Tahap 1 Pendidikan Agama Tahap 2 dan Keagamaan

Rp30.000.000 Rp20.000.000

Jenis Bantuan

TA 2013

Rp40.000.000 Rp30.000.000

Rp20.000.000 Rp15.000.000 Rekomendasi: Ditjen Pendis c.q Dit. PD Pontren: Melengkapi seluruh program bantuan dengan juknis Mengevaluasi juknis pelaksanaan program kegiatan sehingga juknis masing-masing program kegiatan jelas dan mudah dipahami sejak awal. Termasuk mengatur besaran bantuan per satuan jenis bantuan, waktu pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Memastikan juknis dapat diakses secara luas sebelum pelaksanaan program kegiatan. Memastikan program satker di daerah merupakan turunan program pusat

Jangka waktu: 3 (tiga) bulan

12

Permasalahan Utama terkait Sarpras terkait Proses Seleksi dan Verifikasi : 3 1. 2 Mekanisme Pengajuan Proposal Tidak Sesuai dengan Praktik Good Governance Walaupun sudah diwajibkan melalui SIM SARPRAS, Pengajuan proposal masih tetap dilakukan secara manual oleh Madrasah. Pengajuan proposal tidak dilakukan melalui satu pintu dan berjenjang. Pelayanan pengajuan proposal ke Pusat, Kanwil, Kankemenag dilakukan di back office rawan praktik gratifikasi. Juknis tidak mengatur batas waktu pengajuan proposal. Rekomendasi: Ditjen Pendis c.q Dit. Madrasah dan Dit. PD Pontren Membuat aturan pengajuan proposal bantuan satu pintu melalui Kankemenag untuk menghindari tumpang tindih pemberian bantuan. Menghilangkan pelayanan pengajuan proposal bantuan di back office. Membuat template pengajuan proposal dalam juknis bantuan yang sederhana dan mudah dipahami (baik manual maupun melalui SIM SARPRAS). Mensosialisasikan juknis pemberian bantuan kepada seluruh stakeholder yang terlibat Mengoptimalkan aplikasi pengajuan bantuan termasuk mensosialisasikan aplikasi ke daerah sehingga aplikasi termanfaatkan dan efektif. Jangka waktu: 6 (enam) bulan

13

1.3. Proses Verifikasi Proposal Belum Optimal SOP verifikasi baik di Dit. Madrasah dan Dit. PD Pontren tidak ada, hanya menggunakan form isian Formulir verifikasi calon penerima bantuan tidak standar, berbeda antara Pusat dan daerah Verifikasi bantuan yang dilakukan Itjen menghabiskan sumber daya dan waktu. Hasil verifikasi bantuan dari Dit. Madrasah yang dilakukan oleh Itjen yang disampaikan ke daerah tidak standar sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman Proses verifikasi belum mengoptimalkan SIM Sarpras Rekomendasi: Ditjen Pendis c.q Dit. Madrasah dan Dit. PD Pontren Membuat aturan pengajuan proposal bantuan satu pintu melalui Kankemenag untuk menghindari tumpang tindih pemberian bantuan. Menghilangkan pelayanan pengajuan proposal bantuan di back office. Membuat template pengajuan proposal dalam juknis bantuan yang sederhana dan mudah dipahami (baik manual maupun melalui SIM SARPRAS). Mensosialisasikan juknis pemberian bantuan kepada seluruh stakeholder yang terlibat Mengoptimalkan aplikasi pengajuan bantuan termasuk mensosialisasikan aplikasi ke daerah sehingga aplikasi termanfaatkan dan efektif. Jangka waktu: 6 (enam) bulan

14

1.4. Kriteria Affirmative Action dalam Pemberian Bantuan Dit. PD Pontren Tidak Transparan dan Tidak Akuntabel Tidak diatur kriteria affirmative action (misalnya terkait: siapa yang mengajukan, mekanisme, persyaratan, serta kuota). Dari data rekap proposal penerima bantuan Dit. PD Pontren tahun 2013 ditemukan hal-hal sebagai berikut: • Pengajuan dilakukan banyak pihak lain tanpa ada batasan. • Tidak disertai dengan rekomendasi Kankemenag/Kanwil • Tidak disertai data yang lengkap (tidak ada profil lembaga, tidak ada RAB) • Tidak disertai proposal (proposal disusulkan untuk melengkapi syarat) • Lembaga yang telah mendapatkan bantuan tahun sebelumnya Rekomendasi: Ditjen Pendis cq Direktorat PD Pontren: 1. Mengatur kriteria pemberian dan mekanisme affirmative action secara jelas dan transparan dalam Juknis pemberian bantuan mencakup jenis bantuan yang dapat diberikan, siapa yang berwenang memberikan usulan, jumlah kuota bantuan dan cara penyampaian usulan. 2. Mensosialisasikan aturan tersebut kepada pihak terkait. Jangka waktu: 3 (tiga) bulan 15

1. 5. Data Penerima Bantuan Sarpras Tidak Teradministrasi dengan Baik Satker kesulitan melakukan pengecekan apakah calon penerima bantuan pernah menerima bantuan dari satker lainnya. Pengecekan manual/melalui surat memakan waktu Database penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas tidak dapat diakses. Bantuan lain yang diterima madrasah dan pondok pesantren yang bersumber dari APBN/APBD selain dari Kementerian Agama (misal dari Kementerian Perumahan Rakyat, Badan Dayah Aceh, KUKM, Pemda), tidak semua terinformasikan ke Dit Madrasah, Kanwil, Kan Kemenag. (Hal yang sama juga terjadi pada Direktorat PD Pontren) Rekomendasi: Ditjen Pendis c.q Dit. Madrasah, Dit. PD Pontren, Sesditjen: • Membangun sistem pendataan penerima bantuan secara terintegrasi. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan SIM SARPRAS dan EMIS. Jangka Waktu:

6 (enam) bulan

16

Permasalahan Utama terkait Sarpras terkait Proses Pencairan: Pencairan: 3 1. 9. Kemenag Belum Siap Mengelola Bantuan Sarpras Akibat Perubahan Akun Terkait kebijakan perubahan akun dari akun bansos (57) ke akun belanja bansos (52), terdapat permasalahan sebagai berikut: Sampai dengan periode Mei 2015, Pusat belum menerbitkan dan mengesahkan Juknis pelaksanaan bantuan sarpras dan mensosialisasikannya kepada Kanwil dan Kankemenag. Kanwil dan Kankemenag belum memahami prinsip-prinsip yang berlaku atas perubahan akun untuk pelaksanaan program bantuan sarpras. Sampai dengan periode Mei 2015, Kanwil dan Kankemenag masih dalam proses revisi anggaran bantuan sarpras Pelaksanaan bantuan sarpras terlambat karena kendala SDM. Tidak dianggarkannya dana untuk verifikasi, sosialisasi dan monitoring dan evaluasi Rekomendasi Ditjen Pendis cq Dit Pendidikan Madrasah, Dit PD Pontren dan Sesditjen Pendis: 1. Segera menyusun dan mengesahkan juknis pelaksanaan bantuan sarpras untuk madrasah dan pontren. 2. Mensosialisasikan juknis pelaksanaan bantuan sarpras tersebut kepada Kanwil dan Kankemenag, khususnya terkait perubahan mekanisme dari belanja bansos ke belanja barang dan pengadaan barang dan jasa secara swakelola. 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di Kanwil/Kankemenag yang menangani proses penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan. 4. Berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk mengatasi kesulitan administrasi pencairan dan pelaporan keuangan dari madrasah/pontren penerima bantuan. Jangka waktu: 6 (enam) bulan

17

2.1. Terdapat Ketidaksesuaian Antara Juknis dan Pelaksanaan Pengelolaan BSM (1) A. Tahapan Penetapan Siswa Penerima Ketentuan Pelaksanaan Prioritas diberikan kepada 90% penerima BSM berasal dari FUM (Form Usulan Madrasah). siswa pemilik KPS atau Hal ini dapat disebabkan : PKH 1. Pemegang KPS atau PKH tidak mengetahui kegunaan kartu 2. Madrasah tidak memahami prioritas penerima BSM 3. KPS atau PKH belum menyasar keseluruhan siswa miskin yang berhak menerima BSM Madrasah mengumumkan Seluruh madrasah yang menjadi sample tidak mengumumkan penerima BSM pada penerima dana BSM pada papan pengumuman. Pemberitahuan kepada penerima dilakukan hanya secara lisan papan pengumuman melalui wali kelas.

18

B. Tahapan Penyaluran BSM Perihal Ketentuan Pelaksanaan Mekanisme Dapat dilakukan dengan 2 cara: Beberapa daerah menganggap bahwa mekanisme penyaluran penyaluran 1. Dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening BSM tidak dapat dilakukan melalui mekanisme rekening penerima bansos pada bank/pos (Dana DIPA bank/pos penyalur. Satker oleh KPPN langsung ditransfer ke rekening siswa penerima BSM 2. Dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening Bank/Pos penyalur. Untuk mekanisme harus dilakukan MoU dengan Bank/Pos penyalur Tahapan Penyaluran dilakukan dalam 2 tahap: Penyaluran 1. TP Semester 2 (Jan-Jun) 2. TP Semester 1 (Jul- Des)

Penyaluran BSM kepada siswa melewati waktu yang telah ditetapkan dalam Juknis. Terdapat daerah yang baru menyalurkan BSM TP semester 2 kepada siswa pada tahun berikutnya. Tahapan Dana BSM harus diterima oleh masing-masing Tidak ada produk perbankan khusus untuk bantuan sosial Penyaluran siswa/orang tua sesuai dengan jumlah manfaat sehingga bank tetap mengenakan biaya (administrasi, yang seharusnya diterima. pembukaan rekening, penutupan rekening, saldo minimal) kepada penerima bantuan. Kondisi ini mengakibatkan penerima BSM tidak menerima dana sesuai jumlah yang seharusnya 19

Rekomendasi: Ditjen Pendis cq Dit. Pendidikan Madrasah dan Dit. PD Pontren: • Menyusun juknis yang lebih detail agar pengguna juknis, baik Kanwil, KanKemenag maupun Madrasah merasakan kemudahan yang sama sehingga dihasilkan juknis yang komprehensif dan mudah dimengerti dan dilaksanakan • Menyusun perbaikan Juknis yang di dalamnya juga mencakup: pedoman pemilihan bank/pos penyalur, pedoman membuat MoU dengan bank/pos penyalur) • Melakukan sosialisasi yang intensif atas Juknis yang diterbitkan sehingga daerah memperoleh pemahaman yang sama. • Mengkaji penyusunan MoU perbankan secara terpusat dalam rangka penggunaan produk perbankan yang berpihak kepada siswa miskin dalam penyaluran BSM (tanpa biaya). Jangka Waktu: 6 (enam) bulan 20

2. 2. Penggunaan BSM Tidak Sesuai Peruntukkan Berdasarkan Juknis BSM 2014 terkait pengambilan dan penggunaan dana, dinyatakan bahwa: 1. Dana BSM harus diterima oleh masing-masing siswa/orangtua sesuai dengan jumlah manfaat yang seharusnya diterima orangtua 2. Dana BSM digunakan untuk keperluan pendukung biaya pendidikan siswa, meliputi: pembelian buku dan alat tulis, pakaian/seragam dan perlengkapan sekolah, pembayaran transportasi ke madrasarah dan keperluan lain yang berkaitan dengan pembelajaran di madrasah

Pada pemantauan lapangan, ditemukan permasalahan sebagai berikut: • Ada pihak madrasah (Contoh: di Provinsi Jawa Timur) yang tidak membagikan BSM kepada siswa yang berhak melainkan mengalihkannya untuk pembelian seragam gratis untuk penerimaan siswa baru. • Ada pihak madrasah (Contoh: di Provinsi NTB) yang mengarahkan uang BSM untuk pembelian meubeler madrasah. Rekomendasi: Ditjen Pendis cq Direktorat Pendidikan Madrasah dan Direktorat PD Pontren: Meningkatkan pengawasan atas penyaluran BSM melalui kegiatan monitoring dan evaluasi dan penanganan pengaduan masyarakat. Jangka Waktu : 6 (enam) bulan

21

2. 3. Penanganan Pengaduan Masyarakat Serta Monitoring dan Evaluasi Belum Optimal Tidak ada tim yang secara khusus bertindak sebagai tim pengaduan BSM di Kanwil dan Kankemenag. Tidak ada catatan pengaduan BSM. Berdasarkan keterangan dari daerah, tidak ada pencatatan karena tidak adanya pengaduan BSM yang masuk. Hingga akhir Mei 2015, laporan hasil monev tahun 2014 belum diselesaikan oleh Dit. Pendidikan Madrasah. Hasil monev masih berupa kumpulan kuesioner belum dikompilasi dan dianalisis. Selain itu pada instrument monev juga ditemukan: o Instrumen monev tidak diisi secara lengkap oleh petugas monev sehingga tidak menghasilkan gambaran yang utuh. o Instrumen monev tidak ditandatangani oleh petugas monev sebagai bentuk pertanggungjawaban petugas yang melakukan monev.

Rekomendasi: Ditjen Pendis cq Direktorat Pendidikan Madrasah: Menetapkan secara khusus tim yang menangani pengaduan masyarakat di Pusat, Kanwil dan Kankemenag, beserta SOP penanganan pengaduan masyarakat. Segera menyelesaikan laporan monev 2014 sebagai bahan evaluasi perbaikan pelaksanaan program tahun berikutnya Jangka Waktu : 3 (tiga) bulan

22

3. 1. Jumlah Satker Kementerian Agama Yang Tidak Efektif Satker berjumlah 4.510, 86%-nya merupakan madrasah negeri Keterbatasan sumber daya manusia untuk mengelola anggaran sebagai berikut: o Keterbatasan kuantitas: Kepala MIN sebagai KPA harus merangkap menjadi PPK, selain tugas lainnya yang juga harus bertindak sebagai tenaga pendidik dan manajemen madrasah. Untuk MIN tidak ada struktur Wakil Kepala Madrasah dan tenaga administrasi tata usaha, sehingga guru sebagai tenaga pendidik juga harus bertindak sebagai tenaga administrasi dan bendahara. Keterbatasan kualitas karena kurangnya pemahaman atas prosedur dan pelaporan keuangan yang baik dan akuntabel. Kendala dalam proses perencanaan program, penyusunan laporan keuangan yang sesuai aturan dan sulitnya pengawasan Rekomendasi Ditjen Pendis cq Sesditjen Pendis: Melakukan evaluasi berikut langkah-langkah persiapan penyederhanaan jumlah satker yang ada sehingga memudahkan pengelolaan perencanaan dan keuangan berikut pelaporannya. Jangka Waktu: 12 (dua belas) bulan 23

3. 2. Sistem Informasi yang Ada Belum Optimal untuk Digunakan sebagai Data Acuan Dalam Pengambilan Kebijakan Tidak ada informasi terkait bantuan yang pernah diterima oleh madrasah/pondok pesantren Data tidak diisi lengkap dan tidak diupdate Madrasah/pondok pesantren, Kan Kemenag dan Kanwil tidak dapat mengakses data setiap saat Madrasah dan Pondok Pesantren tidak merasakan manfaat langsung jika mengisi EMIS dengan lengkap, sehingga pihak madrasah dan pondok pesantren hanya mengisi apa yang diwajibkan tanpa melakukan pembaharuan data kecuali data siswa setiap semesternya Keengganan pondok pesantren melengkapi data EMIS karena khawatir data digunakan pihak lain yang tidak bertanggungjawab Kurangnya infrastruktur dan SDM IT yang mendukung di Pusat Rekomendasi: Ditjen Pendis cq. Sesditjen: Integrasi EMIS dengan program-program yang dimiliki oleh Kementerian Agama Sosialisasi dan pendekatan yang lebih intensif kepada Pimpinan Pondok Pesantren mengenai pentingnya pendataan Pondok Pesantren dan juga santrinya terhadap program-program yang dimiliki oleh Kementerian Agama. Menjadikan EMIS sebagai media dan syarat permohonan bantuan serta dapat menghasilkan laporan yang dibutuhkan oleh satker Dukungan anggaran dan SDM untuk optimalisasi dan pengelolaan data di EMIS 24 Jangka Waktu: 6 (enam) bulan

3. 3. Belum Ada Aturan Pengelolaan Dana Partisipasi Masyarakat oleh Komite Madrasah Berdasarkan pemantauan di lapangan, akibat tidak adanya aturan tersebut, beberapa hal berikut ini dapat terjadi: 1. Madrasah melakukan pungutan kepada peserta didik dengan dalih telah disetujui Komite. 2. Komite melakukan pungutan kepada peserta didik dengan atau tanpa persetujuan pihak Madrasah. 3. Tidak jelasnya batasan dan peruntukkan dana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan Madrasah. Ini terkait batasan apa saja yang dapat didanai dari masyarakat untuk Madrasah atau dari Pemerintah. 4. Tidak dibuatnya pertanggungjawaban pengelolaan dana partisipasi masyarakat oleh Komite. 5. Rawan terjadinya penyimpangan/pelanggaran penggunaan dana pendidikan yang dihimpun dari peserta didik dan masyarakat. Rekomendasi: Kementerian Agama cq Ditjen Pendis: 1. Menyusun Peraturan Menteri Agama terkait mekanisme pengumpulan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana oleh komite madrasah. 2. Mensosialisasikan aturan tersebut kepada pihak-pihak terkait. Jangka Waktu: 6 (enam) bulan 25

3. 4. Adanya Pungutan untuk Mendanai Kegiatan yang Sudah Dianggarkan Terdapat pungutan kepada siswa, guru dan pegawai untuk membiayai Porseni. Manfaat tidak dirasakan ke seluruh pemberi dana (hanya yang ikut Porseni) Hal ini berpotensi : o tumpang tindihnya penggunaan anggaran. Hal ini dapat terjadi jika pertanggungjawaban satu pengeluaran yang sama namun dibebankan pada beberapa sumber anggaran yang berbeda. o Tidak jelasnya batasan penggunaan dana dari sumber yang berbeda (pengeluaran apa yang didanai dari APBN dan pungutan) o Terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana. Hal ini dapat terlihat dari pertanggungjawaban penggunaan dana iuran di Kankemenag bahwa adanya dana yang tidak sepatutnya seperti pembayaran fee dan biaya terima kasih (contoh penyimpangan pertanggungjawaban terlampir) Rekomendasi: Kementerian Agama cq Ditjen Pendis: • Membuat aturan larangan pungutan atas kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBN berikut sanksi. • Mensosialisasikan aturan larangan tersebut. Jangka Waktu: 3 (tiga) bulan

26

Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575 Email: [email protected] Pelaporan Gratifikasi: Direktorat Gratifikasi Telp: (021) 2557 8440 Email: [email protected]

Terima kasih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920 Telp: (021) 2557 8300

Pelayanan Informasi Publik Hubungan Masyarakat: Telp: (021) 2557 8498 Faks: (021) 5290 5592 Email: [email protected]

Informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN): Direktorat LHKPN Telp: (021) 2557 8396 Email :[email protected]

Website KPK - http://www.kpk.go.id Radio Streaming - http://www.kpk.go.id/streaming ACCH KPK - http://acch.kpk.go.id/home E-modul Gratifikasi - www.kpk.go.id/gratifikasi Film KvK - http://www.indonesiabersih.org/video/ Film Profile KPK - http://www.youtube.com/watch?v=DSxFHMVjYsA&feature=youtu.be

facebook.com/KomisiPemberantasanKorupsi twitter.com/KPK_RI