KEMENTERIAN KESEHATAN
PEMANFAATAN DANA KAPITASI UNTUK PENINGKATAN KINERJA PUSKESMAS PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK) Disampaikan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Riau Tahun 2015 Pekanbaru, 24-26 Maret 2015 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
KEMENKES
Sistematika: Pendahuluan Cara Bayar Faskes & Manfaat JKN Di FKTP Dasar Hukum Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana JKN di FKTP Peran Dinas Kesehatan Kab/Kota & FKTP
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
2
PENDAHULUAN (1) UUD 1945 (Ps 28, 34), UU No. 40/2004, UU No. 24/2011 UUD 1945PERPRES (Ps 28, 34), No.TH 40/2004, UU No. 24/2011 PP 101/2012, 12 UU & 111 2013, PERMENKES 69/2013, PP 101/2012, PERPRES 12 & 111 TH28/2014, 2013 PERMENKES 71/2013, PERMENKES PERMENKES 59/2014
BPJS KES
PBI (86,4 JUTA JIWA), ASKES PNS + ANGG KEL
SASARAN
TNI/PNS + ANGG KEL, POLRI/PNS + ANGG KELUARGA PENSIUNAN, VETERAN JPK JAMSOSTEK, MASY MAMPU
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
3
PENDAHULUAN (2) Animo masyarakat cukup tinggi menjadi peserta JKN Pelayanan Kesehatan telah berjalan dengan baik
Tanggapan positip masy terhadap JKN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Dengan adanya JKN saya tidak takut lagi untuk berobat
JKN sangat membantu saya bila sakit
4
SUMBER & ALOKASI DANA JKN PENDANAAN JKN
ALOKASI DANA JKN
IURAN PESERTA MANDIRI (PBPU)
BPJS KES IURAN PBI APBN IURAN PBI APBD
IURAN NON PBI (PEKERJA DAN PEMBERI KERJA)
FASKES
BIAYA PELAYANAN KES
BIAYA PELAYANAN KES
BIAYA OPERASIONAL
JASPEL
BIAYA CADANGAN
DUKUNGAN OPERASIONAL YANKES
POOLING JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
5
CARA BAYAR FASKES JKN Pasal 39 ayat (1) Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah UUD dengan 1945 (Ps 28, 111/2013 34), UU tentang No. 40/2004, UU No. 24/2011 diubah Perpres Perubahan Atas Perpres 12/2013
PP 101/2012, PERPRES 12 & 111 TH 2013
BPJS KES
PEMBAYARAN
FASKES TK. PERTAMA KAPITASI & Non Kapitasi JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
FASKES TK. LANJUTAN INA CBG’s & Non CBG’s
6
MANFAAT JAMINAN KESEHATAN Perpres No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Bab V. Manfaat Jaminan Kesehatan Pasal 22) : Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup: 1.Administrasi pelayanan; 2.Pelayanan promotif dan preventif; 3.Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; 4.Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif; 5.Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 6.Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis; 7.Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan 8.Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi 1
Yan Kuratif
No. 3, 4, 7, 8 (Jaspel); No. 5, 6 (Obat, BHP, Alkes)
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
2
Duk OP
No. 1 & 2 (Operasional Pelay kes lainnya)
7
PENERIMAAN DANA JKN DI FKTP KAPITASI
NON KAPITASI
PENERIMAAN DAERAH
DOK ANGGARAN PROG & KEG JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
8
DASAR HUKUM PENGELOLAAN DANA JKN DI FKTP DANA KAPITASI DASAR REGULASI
DANA NON KAPITASI DASAR REGULASI
1. Peraturan Presiden No. 32/2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah
2.
Permenkes No. 19/2014
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah
3.
SE Mendagri No. 900/2280/SJ, 5 Mei 2014
Perundang undangan dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah (Dana yang diterima disetor terlebih dulu ke Kasda)
Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Pentatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Milik Pemda
4. Permenkes No.28/2014 Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
9
RUANG LINGKUP PENGATURAN PERPRES Mengatur mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK BLUD) Ps. 6 Ay (1), (2), (3) 1. BENDAHARA DANA KAPITASI JKN FKTP 2. REKENING DANA KAPITASI JKN FKTP
KEPUTUSAN KEPALA DAERAH TIAP TAHUN
BAGIAN DARI REK BUD JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
10
PERPRES 32/2014 Pasal 12 KEMENKES
DANA KAPITASI
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DIGUNAKAN SELURUHNYA: JKN DI FKTP MILIK PEMDA
Jasa pelayanan kesehatan (Jaspel) meliputi Jaspel perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan Operasional pelayanan kesehatan, meliputi biaya Obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya
JASPEL DI FKTP DI TETAPKAN SEKURANG KURANGNYA 60% dari Total Kapitasi yg diterima dan Sisanya untuk Operasional Pelayanan Kes Lainnya
Ps. 12 Ay 5 KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PROPORSI JASPEL DAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DIATUR DENGAN PERMENKES No. 19/ 2014 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
11
RUANG LINGKUP PENGATURAN PERMENKES Pengaturan penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional ditujukan bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD).
JASPEL (SEKURANGKURANGNYA 60% DARI TOTAL KAPITASI) DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DITETAP KAN SETIAP TAHUN DENGAN SK KEPALA DAERAH
MEMPERTIMBANGKAN a. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan
c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah 12
PERMENKES 19/2014 Ps. 4, Ay (1), (2), (3) JASPEL JASA PELAYANAN KESEHATAN UNTUK JASA SEMUA TENAGA KESEHATAN & NON KESEHATAN YG MELAKUKAN PELAYANAN DI FKTP
PEMBAGIAN JASPEL DITETAPKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN a. JENIS KETENAGAAN DAN/ATAU JABATAN
b. KEHADIRAN
Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan, dinilai sebagai berikut: a. b. c. d.
tenaga medis, diberi nilai 150; tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100; tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60; tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40; e. tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25; dan f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
13
PERMENKES 19/2014 Ps. 4, Ay (4), (5), (6) JASPEL Tenaga yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30 Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut: a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin Ketidak hadiran akibat sakit dan/atau penugasan ke luar oleh Kepala FKTP dikecualikan dalam penilaian kehadiran JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
14
PERMENKES 19/2014 Ps.5, Ay (1), (2) DUKUNGAN OP DUKUNGAN OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN:
a. obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan melalui SKPD Dinas Kesehatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
15
PERMENKES 19/2014 Ps.5, Ay (3), (4) DUKUNGAN OP KEGIATAN OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA: a. Upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif lainnya b. Kegiatan kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan; c. Operasional untuk Puskesmas keliling;
d. Bahan cetak atau alat tulis kantor; e. administrasi keuangan dan sistem informasi
Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
16
BELANJA OPERASIONAL YANKES LAINNYA PERMENKES 28/2014 KEGIATAN OPERASIONAL PELAYANAN KES
BELANJA
a. Upaya kesehatan perorangan berupa Antl; Belanja Makan-Minum, Jasa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan Profesi NS, Fotocopy bahan, rehabilitatif lainnya Service ringan alkes, Perjalanan b. Kegiatan kunjungan rumah dalam rangka Antl; Perjalanan, Uang Harian upaya kesehatan perorangan;
c. Operasional untuk Puskesmas keliling;
Antl; BBM, Penggantian Oli, suku cadang kendaran Pusling
d. Bahan cetak atau alat tulis kantor; e. administrasi keuangan dan sistem informasi
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Antl; Perjalanan, Uang Harian, Software dan Hardware untuk SIM, Operasional SIM
17
PENGAWASAN PERPRES 32/2014
PERMENKES 19/2014
Kepala SKPD Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kepala FKTP secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku
Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk meyakinkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
18
ALUR PENGELOLAAN DANA JKN DI FKTP TH. 2015
1
2
BPJS KES
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
KAPITASI 1. PERPRES 32/2014, 2. SE MENDAGRI No. 900/2280/SJ 4. KEPUTUSAN KEPALA DAERAH PEMANFAATAN DANA
2. PERMENKES 19/2014 3. PERMENDAGRI No. 37/2014
NON KAPITASI UU No.17/2003, PP No. 58/2005, PERMENDAGRI No. 13/2006, PERMENDAGRI No. 37/2014, PERBUP/PERWALI PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
19
KONTRIBUSI DANA KAPITASI THD KINERJA KINERJA FKTP
DANA KAPITASI DIKELOLA LANGSUNG FKTP
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
1. Pelayanan Kesehatan dalam gedung meningkat 2. Kualitas mutu pelayanan meningkat 3. Upaya-upaya promotif dan preventif makin meningkat 4. Penampilan FKTP semakin baik dan menarik
20
UPAYA KESEHATAN DI FKTP PELAYANAN KESEHATAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT(UKM)
PROGRAM PRIORITAS OPERASIONAL
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP)
YANKES
JASPEL & DUK OPERASIONAL
21
PERAN & TUGAS (1) DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
(1)
1. Kepala SKPD Dinas Kesehatan mengusulkan bendahara JKN di FKTP melalui PPKD ke Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai Bendahara JKN di FKTP 2. Menyusun Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN yang telah diusulkan FKTP untuk dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas Kesehatan 3. Menyusun DPA-SKPD berdasarkan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan 4. Tata cara dan format penyusunan DPA-SKPD dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah 5. Melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan dan rencana belanja yang diusulkan FKTP
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
22
PERAN & TUGAS (2) DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
(2)
6. Melakukan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja FKTP serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) sesuai Form 5 & 6 SE Mendagri No. 900/2280/SJ, 2014 7. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja yang dilaporkan FKTP, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP kepada PPKD 8. Berdasarkan SP3B FKTP tersebut selanjutnya PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP 9. Kepala SKPD Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP 10.Mendokumentasikan (arsipkan) Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP yang telah diterbitkan oleh PPKD selaku BUD JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
23
PERAN & TUGAS (3) FASILITAS KESEHATAN TK PERTAMA (FKTP)
(1)
1. Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan 2. Kepala FKTP mengusulkan bendahara JKN di FKTP ke Kepala SKPD Dinas Kesehatan untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai Bendahara JKN di FKTP 3. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP membuka Rekening Dana Kapitasi JKN untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah 4. Kepala FKTP menyampaikan Rekening Dana Kapitasi JKN ke BPJS Kesehatan 5. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan membukukan semua belanja (pengeluaran) dana Kapitasi dalam Buku Kas Bendahara Dana Kapitasi. 6. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan (tgl 5) kepada Kepala FKTP JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
24
PERAN & TUGAS (4) FASILITAS KESEHATAN TK PERTAMA (FKTP)
(2)
7. Mendokumentasikan (arsipkan) semua bukti-bukti belanja (pengeluaran) dana Kapitasi JKN 8. Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab (tgl 10)
9. Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN 10.Kepala FKTP melakukan pengawasan pada Bendahara Kapitasi JKN dalam hal pembukuan, pengeluaran dan pertanggungjawaban
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
25
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Untuk Indonesia yang lebih sehat KEMENTERIAN KESEHATAN
TERIMA KASIH www.ppjk.go.id
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Hotlines: (021) 5221229, (021) 5277543, (021) 5279409
26
ALUR PENGELOLAAN DANA JKN DI FKTP KEMENKES
TH. 2014 BPJS KES
1
2
3
4
5
6
7
KAPITASI UU No.17/2003, PP No. 58/2005 PERMENDAGRI No. 13/2006 PERMENDAGRI No. 27/2013 PERBUP/PERWALI PEMANFAATAN DANA
1. 2. 3. 4.
8
9
10
11
12
KAPITASI
PERPRES 32/2014 PERMENKES 19/2014 SE MENDAGRI No. 900/2280/SJ KEPUTUSAN KEPALA DAERAH PEMANFAATAN DANA
NON KAPITASI UU No.17/2003, PP No. 58/2005, PERMENDAGRI No. 13/2006, PERMENDAGRI No. 27/2013, PERBUP/PERWALI PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
27
ALUR PENGELOLAAN DANA JKN DI FKTP KEMENKES
TH. 2015 BPJS KES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
KAPITASI 1. PERPRES 32/2014, 2. SE MENDAGRI No. 900/2280/SJ 4. KEPUTUSAN KEPALA DAERAH PEMANFAATAN DANA
2. PERMENKES 19/2014 3. PERMENDAGRI No. 37/2014
NON KAPITASI UU No.17/2003, PP No. 58/2005, PERMENDAGRI No. 13/2006, PERMENDAGRI No. 37/2014, PERBUP/PERWALI PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
28
IMPLEMENTASI PERMENKES 28/2014 (1) KEMENKES
PERMENKES 28/2014 FORMULA PERHITUNGAN JASPEL Point Ketenagaan – (Jml Hari Tdk masuk kerja x Point per hari Ketenagaan)
+
(Jml hari kerja efektif – Jml Hari Tdk masuk kerja)
+
JUMLAH POINT SELURUH KETENAGAAN DI FKTP
Variabel Daerah
X
TOTAL JASPEL YG TELAH DITETAPKAN
KETERANGAN: Point per hari ketenagaan = Point Ketenagaan/Jlh Hari kerja efektif dlm sebulan CONTOH; Point tenaga Medis = 150 Jumlah Hari kerja efektif sebulan = 25 Point per hari ketenagaan = 150/25 = 6 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
29
CONTOH PEMBAGIAN JASPEL KEMENKES
CONTOH PERHITUNGAN JASPEL JKN (TANPA VERIABEL DAERAH)
PUSKESMAS SENOYO KAB SENOGORO PROV. JATENG JUMLAH PESERTA : 11.477 ORANG (PESERTA 10.001 S.D 15.000 ) JUMLAH PEGAWAI : 30 ORANG BESARAN KAPITASI : 6.000,- per jiwa perbulan TOTAL JASPEL SESUAI SK BUPATI 60% = TOTAL KAPITASI: Rp. 68.862.000,No.
PET PUSK
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2
DOKTER UMUM (Kepala Pusk) DOKTER GIGI TENAGA BIDAN TENAGA BIDAN TENAGA BIDAN TENAGA BIDAN
PERAWAT ners (TU Pusk) PERAWAT ners PERAWAT PERAWAT PERAWAT PERAWAT PERAWAT (Bendahara Pusk) JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
41,317,200
VARIABEL PERHITUNGAN POIN PER ORG POINT PER ORANG KEHADIRAN KETENAG JABATAN PER HARI AAN EFEKTIF 1 BL TDK HADIR (K3)-(K5 x K7) + (K4-K5) + K6 3
150 150 60 60 60 60 100 100 40 40 40 40 40
4
5
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6
4 5 4 3 4 4 3 2 2 4 4 5 3
7=(3/4)
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
8
6.25 6.25 2.5 2.5 2.5 2.5 4.17 4.17 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67
JASPEL DITERIMA (K8)/TOTAL POIN X TOTAL JASPEL 9
175 137.75 70 73.5 70 70 138.5 113.67 58.67 53.33 53.33 50.67 86
3,609,390 2,841,105 1,443,756 1,515,944 1,443,756 1,443,756 2,856,574 2,344,385 1,210,005 1,100,004 1,100,004 1,045,004 1,773,757
30
CONTOH PEMBAGIAN JASPEL KEMENKES
No.
PET PUSK
1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2
PERAWAT PERAWAT SANITARIAN GIZI GIZI IMUNISASI IMUNISASI ANALIS PELAKSANA ADMINISTRASI PELAKSANA ADMINISTRASI PELAKSANA ADMINISTRASI PELAKSANA ADMINISTRASI PELAKSANA ADMINISTRASI TENAGA PENUNJANG TENAGA PENUNJANG TENAGA PENUNJANG
VARIABEL PERHITUNGAN POIN PER ORG POINT PER ORANG KEHADIRAN KETENAG JABATAN PER HARI AAN EFEKTIF 1 BL TDK HADIR (K3)-(K5 x K7) + (K4-K5) + K6 3 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 15 15 15 15 15
4
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
JUMLAH TOTAL JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
5
6
2 3 3 5 5 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2
7=(3/4)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8
1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63
JASPEL DITERIMA (K8)/TOTAL POIN X TOTAL JASPEL 9
58.67 56 56 50.67 50.67 58.67 58.67 58.67 56 56 58.67 35.75 35.75 34.125 34.125 35.75
1,210,005 1,155,005 1,155,005 1,045,004 1,045,004 1,210,005 1,210,005 1,210,005 1,155,005 1,155,005 1,210,005 737,347 737,347 703,831 703,831 737,347
2,003.25
41,317,200
31
