Hotel Antares, 7 Desember 2016
PEMANFAATAN DANA KAPITASI 2016 PADA PUSKESMAS BPKP PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA Disampaikan pada Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS Tahun 2016 di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
1. LATAR BELAKANG
2
LATAR BELAKANG (1) PENDANAAN JKN
ALOKASI DANA JKN
IURAN PESERTA MANDIRI (PBPU)
BPJS KES IURAN PBI APBN IURAN PBI APBD
IURAN NON PBI (PEKERJA DAN PEMBERI KERJA)
FASKES
BIAYA PELAYANAN KES
BIAYA PELAYANAN KES
BIAYA OPERASIONAL
JASPEL
BIAYA CADANGAN
DUKUNGAN OPERASIONAL YANKES
3
LATAR BELAKANG (2) Perpres No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Bab V. Manfaat Jaminan Kesehatan Pasal 22) : Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup: 1.Administrasi pelayanan; 2.Pelayanan promotif dan preventif; 3.Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; 4.Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif; 5.Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 6.Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis; 7.Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan 8.Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi No. 3, 4, 7, 8 (Jaspel); No. 5, 6 (Obat, BHP, Alkes); No. 1 & 2 (Operasional Pelay kes lainnya) 4
2. DASAR HUKUM & PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN
5
DASAR HUKUM (1) Pasal 39 ayat (1) Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Perpres 111/2013 tentang Perubahan Atas Perpres 12/2013
BPJS KES
PEMBAYARAN
FASKES TK. PERTAMA a) KAPITASI b) Non Kapitasi
FASKES TK. LANJUTAN a) INA CBG’s b) Non CBG’s
6
DASAR HUKUM (2) PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN DI FKTP MILIK PEMDA
Perpres 32/2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah
Permenkes 21/2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah (menggantikan Permenkes 19/2014)
SE MDN Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014, Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah
7
Bagan Alir Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Non-BLUD
2
1
3 4
-
-
2
3
1 Bukti-bukti Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN
6
4
5
7
6
1
2
8
3
Pembukuan atas pendapatan dan belanja
4
PERPRES 32/2014
RUANG LINGKUP PENGATURAN (1)
PENGATURAN MENGENAI PENGELOLAAN & PEMANFAATAN
DANA KAPITASI
FKTP MILIK PEMDA YG BELUM MENERAPKAN PPK BLUD
9
RUANG LINGKUP PENGATURAN (2) PENGELOLAAN
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN DI FKTP MILIK PEMDA
VARIABEL DATA
1. BPJS Kes Bayar langsung Dana Kapitasi JKN ke FKTP Milik Pemda pada Bendahara Kapitasi JKN dan dana tersebut dianggap sebagai penerimaan 2. Penetapan Bendahara dan Rekening Kapitasi JKN di FKTP milik Pemda oleh Kepala Daerah. Rek Kapitasi JKN FKTP merupakan bagian dari Rek BUD
3. FKTP milik Pemda menyampaikan Rencana Penerimaan dan Belanja Dana Kapitasi JKN yang akan diusulkan dalam RKA-DPA SKPD Dinkes Kab/Kota 4. Pendapatan yang diterima tersebut digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP 10
RUANG LINGKUP PENGATURAN (3) PEMANFAATAN
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN DI FKTP MILIK PEMDA
Dana Kapitasi digunakan seluruhnya untuk: Jasa pelayanan kesehatan (Jaspel) meliputi Jaspel perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan Dukungan Biaya Operasional pelayanan kesehatan, meliputi biaya Obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya
JASPEL DI FKTP DI TETAPKAN SEKURANG KURANGNYA 60% dari Total Kapitasi yg diterima dan Sisanya untuk Operasional Pelayanan Kes Lainnya
KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PROPORSI JASPEL DAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DIATUR DENGAN PERMENKES No. 19/ 2014 jo. No. 21/2016 11
PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN (1) DANA KAPITASI JKN FKTP DIMANFAATKAN SELURUHNYA: PEMBAYARAN JASA PELAYANAN KES
DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAY KES
Sekurang-kurangnya 60% dari penerimaan Dana Kapitasi
Selisih dari Kapitasi yang diterima dg Jaspel yang ditetapkan
PENETAPAN PEMANFAATAN DITETAPKAN SETIAP TAHUN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH ATAS USULAN KEPALA SKPD DINKES
Penetapan dengan mempertimbangkan: a. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah; b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
Pasal 3 Permenkes 21/2016
PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN (2) JASA PELAYANAN KESEHATAN UNTUK JASA TENAGA KESEHATAN & NON KESEHATAN YG MELAKUKAN PELAYANAN DI FKTP
PEMBAGIAN JASPEL DITETAPKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN a. JENIS KETENAGAAN DAN/ATAU JABATAN b. KEHADIRAN
Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan, dinilai sebagai berikut: a. b. c. d. e.
tenaga medis, diberi nilai 150; tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100; tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80; tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60; tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50; dan f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25
Pasal 4 Permenkes 21/2016
PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN (3) ALOKASI DANA KAPITASI DUKUNGAN BY OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN:
a. obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya
Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yg terkait dgn dukungan biaya operasional pel kes lainnya, dapat dilakukan melalui SKPD Dinas Kesehatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah Pasal 5 Permenkes 21/2016
14
PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN (4)
a. b. c.
d. e. f. g. h.
BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA: Pelayanan kesehatan dalam gedung; Pelayanan kesehatan luar gedung; Operasional & Pemeliharaan kendaraan Puskesmas keliling; Bahan cetak atau alat tulis kantor; Administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi; Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau Pemeliharaan sarana dan prasarana; Belanja Modal untuk sarana dan prasarana.
Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
15
PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN (5) PEMANFAATAN & BELANJA DANA KAPITASI (Permenkes 21/2016) PERUNTUKAN
Contoh BELANJA
1. Belanja Obat
Parasetamol, Amoksisilin, Antacida, CTM, Alopurinol, Asam Askorbat/Vit C, Captopril, dll
2. Belanja Alat Kesehatan
Dental unit, stabilisator, stetoskop, tensi meter, tabung gas oksigen, gunting, bejana pemeriksaan, labu pemeriksaan lab, pinset, dll
3. Belanja Bahan Medis Habis Pakai
Kasa pembalut/perban, reagen, dll
4. Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung
Konsumsi penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta pertemuan, narasumber), uang harian narasumber, konsumsi rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur + uang makan), dll 16
PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN (5) PEMANFAATAN & BELANJA DANA KAPITASI (Permenkes 21/2016) PERUNTUKAN 5. Pelayanan Kesehatan Luar Gedung
Contoh BELANJA Uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi, transport dan honor narasumber penyuluhan/sosialisasi, dll
6. Operasional dan Pemeliharaan BBM, Oli, Suku cadang, service berkala Kendaraan Puskesmas Keliling & pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, dll 7. Bahan Cetak atau ATK
Cetak Family Folder, Belanja ATK, Computer Supplies, tinta printer, cetak leafleat, brosur, poster, dll.
17
PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN (5) PEMANFAATAN & BELANJA DANA KAPITASI (Permenkes 21/2016) PERUNTUKAN 8. Administrasi, Koordinasi Program & Sistem Informasi
Contoh BELANJA Transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang, konsumsi, materai, perangko, hardware & software sistem informasi (komputer, laptop), mouse, printer, langganan internet, LCD, dll.
9. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Transport, uang harian, biaya Manusia Kesehatan penginapan, biaya paket pelatihan/kursus, honor narasumber, konsumsi, dll.
18
PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN (5) PEMANFAATAN & BELANJA DANA KAPITASI (Permenkes 21/2016) PERUNTUKAN 10. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Contoh BELANJA Penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecetan FKTP, perbaikan saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu & jendela rusak, servis AC, perbaikan & pengecetan pagar, servis Alkes, dll.
11. Pengadaan Sarana dan Prasarana yg Kursi tunggu pasien, lemari obat, Berkaitan Langsung dengan Pelayanan toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja Kesehatan kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan billboard, pembuatan pagar FKTP, dll.
19
DENGAN PIONIR DAN 5 AS BPKP SIAP MENGAWAL AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Disampaikan oleh : TUBAGUS SYAH PUTRA, SE, M.Si Auditor Muda pada
Perwakilan Badan Pegawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Jl. Jenderal Gatot Subroto KM 5,5 Medan Telepon (061) 8472842 Web: http://www.bpkp.go.id Email:
[email protected]
. 20
