PENGGUNAAN DANA BOS PADA MADRASAH TAHUN 2016 Tujuan BOS: 1) Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta 2) Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri dan MTs negeri. 3) Meringankan beban biaya operasional sekolah* bagi siswa di madrasah swasta/PPS. *meringankan beban biaya operasional sekolah interpretasinya tidak semua operasional sekolah bisa dibiayai BOS. Pebiayaan BOS harus sesuai peruntukan dan penggunaannya dalam juknis. Program BOS: Dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 tahun yang bermutu, banyak program yang telah, sedang dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pemerataan dan perluasan akses; peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; serta tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Jadi semua penggunaan harus terkait dengan tema tersebut.
HARUS DIPERHATIKAN: Melalui program BOS yang terkait dengan gerakan percepatan penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun, maka setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut: 1. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu. 2. BOS harus memberi kepastian bahwa tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena alasan finansial, seperti tidak mampu membeli baju seragam/alat tulis sekolah dan biaya lainnya;. 3. BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat MI dapat melanjutkan ke tingkat MTs/ sederajat; 4. Kepala MI menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke MTs/sederajat; 5. Kepala Madrasah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku madarsah; 6. Kepala Madrasah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel; 7. BOS tidak menghalangi siswa, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada madrasah. Sumbangan sukarela dari orang tua siswa harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu, tidak ditetapkan jumlahnya, dan tidak mendiskriminasikan mereka yang tidak memberikan sumbangan. No 1.
Komponen Pembiayaan Pengembangan Perpustakaan
Item Pembiayaan Membeli buku teks pelajaran untuk peserta didik dan pegangan guru sesuai dengan kurikulum yang diberlakukan oleh madrasah. Mengganti buku teks yang rusak/ menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku Membeli buku referensi Membeli buku teks pelajaran agama Langganan publikasi berkala Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan Pengembangan database perpustakaan
Penjelasan • Dalam pembelian buku pegangan guru maupun buku teks pelajaran diutamakan dalam menunjang kurikulum yang diberlakukan Madrasah. Apabila buku tersebut sudah dibiayai dari sumber dana yang lain, maka pembelian yang bersumber dari dana BOS bersifat melengkapi dari kekurangan yang ada Dalam membeli buku, Madrasah harus
memastikan peserta didik miskin/penerima KIP mendapatkan pinjaman buku teks tersebut.
2.
3.
4.
Keterangan: Untuk publikasi berkala disesuaikan dengan tema pengembangan mutu pendidikan dan mutu madrasah. Misalnya jurnal pendidikan, koran pendidikan, majalah pendidikan, dll. Kalau melenceng jauh sebaiknya tidak menggunakan dana BOS. Kegiatan dalam rangka Standar pembiayaan Penggandaan formulir penerimaan peserta didik mengacu kepada Standar pendaftaran baru Biaya Masukan (SBM) Pembuatan spanduk madrasah Kementerian Keuangan bebas pungutan administrasi pendaftaran pertama dan ulang Konsumsi dan honor panitia Transportasi untuk berkoordinasi ke instansi/lembaga lain dan kegiatan lainnya yang menurut sifatnya terkait langsung dengan penerimaan peserta didik baru Keterangan: Untuk pembuatan, spanduk, leaflet, banner harus tercantum didalamnya kata-kata bebas pungutan administrasi. Kalau tidak ada maka tidak bisa dibiayai dari BOS Kegiatan pembelajaran dan Termasuk untuk: PAKEM (MI) ekstra kurikuler siswa Pembelajaran Kontekstual (MTs) • Honor jam mengajar tambahan di luar jam Pengembangan pendidikan pelajaran yang belum karakter diperhitungkan untuk Pembelajaran remedial pemenuhan beban Pembelajaran pengayaan mengajar 24 jtm, Pemantapan persiapan ujian dan/atau biaya Pramuka transportasinya Olahraga, kesenian, karya ilmiah • Biaya transportasi dan remaja, dan palang merah akomodasi siswa/guru remaja dalam rangka mengikuti Pendidikan lingkungan hidup lomba Organisasi Siswa Intra Sekolah • Biaya pendaftaran (OSIS) mengikuti lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) • Membeli alat olah raga, Pembiayaan lomba-lomba yang alat kesenian dan tidak dibiayai dari dana perlengkapan ekstra pemerintah/pemerintah daerah kurikuler lainnya dan kegiatan ekstra kurikuler lainnya Keterangan: Kalau ada tugas tambahan selain kegiatan pembelajaran inti maka harus di SK-kan oleh kepala madrasah misalnya pembina pramuka, pembina ektrakulikuler, petugas pengentry data, pendamping, pembimbing lomba, dan lain sebagainya. Kalau perlu dalam mendukung kegiatan, dalam pelaporannya harus dilengkapi jadwal kegiatan/pembinaan, dan daftar hadir petugas/pembina, dan daftar penerimaan transport/honor. Hal ini berlaku pada kegiatan tambahan/ektrakulikuler (sebagaimana tercantum pada Item Pembiayaan). Kegiatan Ulangan dan Ujian Termasuk untuk: Ulangan harian • Fotocopy/penggandaan Ulangan Tengah Semester soal dan lembar Ulangan Akhir jawaban Semester/ulangan kenaikan • Biaya koreksi khusus kelas untuk ujian madrasah
Ujian Nasional Ujian Madrasah/UAMBN Selama tidak dianggarkan dari APBN/APBD
5.
6.
7.
• Biaya mengawas ujian madrasah atau Ujian Nasional dan UAMBN selama tidak dibiayai/ dianggarkan dari sumber dana yang lain (APB-N/D). • Biaya transport pengawas ujian di luar sekolah tempat mengajar yang tidak dibiayai pemerintah/ pemerintah daerah
Keterangan: Dalam hal pengawasan yang sudah merupakan tusi guru maka tidak bisa dianggarkan/dibiayai lagi. Transport pengawasan mensyaratkan harus diluar sekolah tempat mengajar dan tidak dibiayai dari pendanaan yang lain. Berarti pengawasan di dalam sekolah sendiri tidak bisa dibiayai. Untuk koreksi khusus untuk ujian madrasah yang bisa dibiayai BOS. Pembelian bahan-bahan Buku tulis, kapur tulis, pensil, habis pakai spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, buku raport, administrasi guru dan siswa, Alat Tulis Kantor (termasuk tinta printer, CD dan flasdisk) dan belanja bahan kegiatan lainnya Air minum galon Pengadaan suku cadang alat kantor Alat-alat kebersihan madrasah Keterangan: Untuk snack/makanan ringan tidak diperkenankan lagi. Minuman pun harus air galon, tidak diperkenankan beli teh, gula, kopi dan kawan-kawan. Langganan daya dan jasa • Listrik, air, telepon, internet Penggunaan Internet (fixed/mobile modem), baik dengan mobile modem dengan cara berlangganan dapat dilakukan untuk maupun prabayar maksimal pembelian • Pembiayaan penggunaan voucher Rp. 250.000,internet termasuk untuk /bulan pemasangan baru • Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu misalnya panel surya, jika di madrasah yang tidak ada jaringan listrik Keterangan: Biaya internet bulanan tidak lebih dari Rp.250.000,- baik voucer maupun internet berlangganan. Perawatan madrasah • Pengecatan, perbaikan atap • Kamar mandi dan WC bocor, perbaikan pintu dan siswa harus dijamin jendela berfungsi dengan baik • Perbaikan mebeler, perbaikan • Penggunaan dana BOS sanitasi madrasah (kamar untuk perawatan mandi dan WC), perbaikan madrasah tidak lebih dari lantai ubin/keramik dan Rp. 10.000.000,- untuk perawatan fasilitas madrasah setiap item kegiatan lainnya • Pemeliharaan perabot
perpustakaan • Pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan
8.
9.
Keterangan: Dalam hal perawatan ini lampiran pertanggungjawaban dilengkapi dengan foto pra, pelaksanaan dan selesai dikerjakan. Pembayaran honorarium • GBPNS (hanya untuk memenuhi • Dalam pengangkatan bulanan Guru Bukan SPM) GBPNS/tenaga Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) • Pegawai administrasi (termasuk kependidikan bukan dan Tenaga Kependidikan administrasi BOS untuk MI) PNS madrasah harus bukan PNS. • Pegawai perpustakaan mempertimbangkan • Penjaga Madrasah batas maksimum • Satpam penggunaan dana BOS • Pegawai kebersihan untuk belanja pegawai, • Tenaga Operator Data selama serta kualifikasi GBPNS tidak dianggarkan dari sumber harus sesuai dengan dana lainnya (APBN/APBD) bidang yang diperlukan. • Bagi madrasah negeri yang memiliki GBPNS dan tenaga kependidikan bukan PNS sebaiknya menganggarkan honornya pada belanja pegawai • Guru bukan PNS yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi, maka honor yang dapat dibayarkan adalah untuk kegiatan pembelajaran di luar 24 jtm atau bulan yang tidak terbayarkan tunjangan sertifikasinya Keterangan: Jangan sampai lupa SK pengangkatan dan daftar penerimaan honornya. Lebih baik lagi ada absensi kehadirannya. Pengembangan profesi guru • KKG/MGMP • Khusus untuk dan tenaga kependidikan • KKM/MKKM. madrasah yang • Menghadiri seminar/pelatihan memperoleh yang terkait langsung dengan hibah/block grant peningkatan kompetensi tenaga untuk pengembangan pendidik dan tenaga KKG/ kependidikan serta ditugaskan MGMP/KKM/MKKM oleh madrasah atau sejenisnya pada • Madrasah dapat mengadakan tahun anggaran yang pengembangan profesi guru sama, hanya atau peningkatan kompetensi diperbolehkan tenaga kependidikan satu menggunakan dana kali/tahun selama tidak dibiayai BOS untuk biaya dari sumber dana lainnya transport kegiatan (APBN/APBD) apabila tidak disediakan oleh hibah/ block grant tersebut dan diluar hari mengajar. • Biaya pendaftaran, akomodasi dan transport seminar/pelatihan yang dilakukan oleh
instansi/lembaga lain apabila tidak dibiayai oleh instansi/lembaga tersebut sebagai penyelenggara
10.
11.
12.
Keterangan: Kegiatan dalam item ini perlu dicermati keterkaitan dalam peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Di luar hal tersebut tidak dibiayai dari BOS. Untuk KKG/ MGMP/KKM/MKKM atau sejenisnya yang mendapatkan hibah/block grant untuk pengembangan pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport yang tidak disediakan anggaran tsb. Tidak bisa untuk iuran. Tidak diperbolehkan iuran untuk KKM/KKG/MGMP dan sejenisnya. Membantu siswa miskin • Pemberian tambahan bantuan Penggunaannya tidak biaya transportasi bagi siswa boleh dobel pembiayaan miskin yang menghadapi dari dana PIP atau sumber masalah biaya transport dari dana lainnya dan ke madrasah • Membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris madrasah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll) • Membantu membeli seragam, sepatu dan alat tulis bagi siswa miskin Pembiayaan pengelolaan • Penggandaan, surat-menyurat, Bendahara BOS pada BOS insentif bagi bendahara dalam madrasah negeri yang rangka penyusunan laporan bisa dibayarkan BOS dan biaya transportasi insentifnya adalah dalam rangka mengambil dana bendahara pengeluaran BOS di Bank/PT Pos pembantu • Penyusunan RKM/RKAM berdasarkan hasil evaluasi dari madrasah Keterangan: Diperhatikan kewajaran pembiayaannya. Kalaupun diperlukan tim dalam pengelolaan BOS maka insentif tim tidak melebihi kewajaran pembiayaan dengan pengelolaannya bila tidak dibentuk tim. Pembelian perangkat • Desktop/work station • Printer 1 unit/tahun komputer • Membeli Laptop • Desktop/workstation • Membeli proyektor maksimum 5 unit untuk • Printer MTs dan MA, dan 3 unit • Scanner untuk MI. • Laptop 1 unit dengan harga maksimum Rp. 6 juta dengan garansi resmi. • Proyektor maksimal 3 unit dengan harga maksimum Rp. 5 juta/unit dengan garansi resmi. • Peralatan tersebut diatas harus dicatat sebagai inventaris madrasah Keterangan: Pertanggungjawaban dilengkapi dengan foto barang yang diadakan/dibeli.
13.
Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS
• Alat peraga pendidikan/media pembelajaran • Mesin ketik • Finger print • Alat Ibadah • Pembelian meja dan kursi siswa jika meja dan kursi yang ada sudah rusak berat
Penggunaan dana untuk komponen ini harus dilakukan melalui rapat dengan dewan guru dan Komite Madrasah
Keterangan: Untuk alat ibadah pada juknis revisi 2015 hanya untuk PPS, untuk tahun 2016 diperkenankan dengan syarat poin 1 s.d. 12 sudah terpenuhi. Dalam item 13 ini pertanggungjawabannya dilampiri: daftar hadir rapat membahas hal tersebut dengan dewan guru dan komite, dilengkapi dengan notulensi rapat dan kalau perlu didukung dengan berita acara (keputusan bersama pembelian tersebut dengan asalannya).
CATATAN: 1. Sesuai dengan tujuan dan program BOS, maka hal-hal yang tidak terkait dengan perluasan akses dan peningkatan mutu, maka kegiatan tersebut tidak bisa dibiayai dari BOS. Misalnya: kegiatan agustusan, HAB, ulang tahun madrasah, awalussanah, akhirussanah, peringatan hari besar islam (PHBI), dan lain sebagainya dengan memperhatikan Larangan Penggunaan Dana BOS. Kecuali, kegiatan-kegiatan tersebut dikemas dalam bentuk lomba-lomba untuk meningkatan mutu pendidikan. Adapun larangan penggunaan dana BOS antara lain: 1. Disimpan dengan maksud dibungakan; 2. Dipinjamkan kepada pihak lain; 3. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS); 4. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis; 5. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas madrasah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya; 6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru; 7. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris madrasah), kecuali untuk siswa miskin penerima BSM; 8. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat; 9. Membangun gedung/ruangan baru; 10. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran; 11. Menanamkan saham; 12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar; 13. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional madrasah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan; 14. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Kementerian Agama 2. Untuk perjalanan dinas rapat mestinya juga harus kegiatan yang terkait dengan tema, tujuan dan program BOS. Tidak semua perjalanan dinas, transport perjalanan bisa dibiayai dengan BOS. Transport yang bisa dibiayai dari BOS adalah kegiatan yang dalam kerangka besar perluasan akses dan peningkatan mutu madrasah serta masuk dalam 13 item penggunaan BOS. Contoh transport rapat yang tidak bisa dibiayai: rapat agustusan, rapat HAB, hari jadi grobogan, rapat KKM yang tidak membahas masalah peningkatan mutu madrasah, dll. 3. Begitu juga konsumsi, yang bisa dibiayai adalah kegiatan yang terkait dengan tema, tujuan dan program BOS. Anggaran BOS tidak bisa digunakan dalam rapat- rapat dan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan peningkatan mutu madrasah, seperti arisan, rapat akhirussanah,
awalussanah, rapat ulang tahun madrasah, rapat dan kegiatan di luar pelaksanaan pendidikan, kegiatan arisan, awalussanah, akhirussanah, PHBI, dan lain sebagainya. Berkenaan dengan konsumsi, bahwa dalam pemeriksaan oleh pejabat fungsional pemeriksa tahun 2015, sebagaimana disampaikan dalam RAKOR BOS, 20 Pebrauari 2016, banyak penganggaran fiktif dalam konsumsi sehingga dalam juknis BOS 2016 mengenai konsumsi ditekan seminimal mungkin. Untuk konsumsi harian hanya diperkenankan air galon. BOS 2016 tidak diperkenankan untuk beli makanan kecil, teh, gula dan sebagainya. 4. Dalam pembiayaan Program Madrasah (seperti pengembangan kompetensi lulusan, pengembangan standar isi, pengembangan standar proses, pengembangan standar pengelolaan, dll) harus memperhatikan 12 item penggunaan dana BOS. Tidak semua program madrasah bisa dibiayai BOS. Misalnya, pembuatan penyusunan visi misi, penyusunan profil madrasah apa bisa dibiayai dari BOS. 5. Mengenai honor GBPNS, besaran nilainya dipertimbangkan kewajarannya sesuai kondisi daerah dan tidak bisa dibedakan antara guru senior dan yang masih yunior. 6. Mengenai internet, maksimal penggunaan yang bisa menggunakan dana BOS baik voucer maupun berlangganan tidak lebih dari Rp.250.000,7. Honor kegiatan kepanitiaan hanya bisa pada kegiatan PPDB, UN dan UANBM yang bisa didanai dari BOS. 8. Anggaran BOS tidak diperkenankan untuk iuran, meski iuran tersebut kerkait dengan item komponen pembiayaan BOS seperti KKM/KKG/MGMP dan kegiatan-kegiatan serupa. Apalagi untuk iuran-iuran yang sifatnya jauh dari tujuan dan maksud adanya bantuan operasional sekolah serta keluar dari komponen pembiayaan BOS, sama sekali tidak diperkenankan. Untuk KKM/KKG/MGMP dan sejenisnya hanya diperkenankan bantuan transportasi kegiatan, kalau kegiatan tersebut sesuai juknis tidak disediakan oleh hibah/ block grant tersebut dan kegiatan tersebut harus diluar hari mengajar. Begitu juga dengan iuran-iuran yang lain seperti kegiatan pramuka, lomba tidak dipekenankan dalam penggunaan anggaran BOS. 9. BOS tidak bisa digunakan untuk beli atribut siswa kecuali siswa miskin.
