MEKANISME PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

MEKANISME PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

Sumber: http://bpjs-kesehatan.go.id/

A. PENDAHULUAN Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan di tahun 2010 memiliki penduduk sebanyak 237.641.326 jiwa1. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara yang berkembang adalah masalah kesehatan. Negara berkewajiban untuk untuk menjamin kesehatan warga negaranya sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Selain itu pula mendapatkan fasilitas kesehatan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pada tahun 2004, diterbitkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai tindak lanjut dari Pasal 28 H ayat (1), Pasal 34 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Dalam Undang-Undang ini salah satunya mengatur tentang pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS tersebut merupakan peleburan dari Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial 1 www.bps.go.id

1

Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES). Sebelumnya, berbagai program tersebut baru mencakup sebagian kecil masyarakat. Sebagian besar rakyat belum memperoleh perlindungan yang memadai. Di samping itu, pelaksanaan berbagai program jaminan sosial tersebut belum mampu memberikan perlindungan yang adil dan memadai kepada para peserta sesuai dengan manfaat program yang menjadi hak peserta2. Berdasarkan

Undang-Undang No.

24

Tahun

2011

tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. BPJS memiliki tugas yaitu3: 1. melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta; 2. memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja; 3. menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah; 4. mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta; 5. mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial; 6. membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan 7. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat. Tugas-tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 memberikan kewenangan kepada BPJS yang salah satunya adalah membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah4. Pembayaran yang dilakukan kepada fasilitas kesehatan salah satunya berupa dana kapitasi. Keberadaan dana kapitasi sangat penting karena digunakan untuk kegiatan 2 Penjelasan Umum Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 3 Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 4 Pasal 11 Undang-Undang No. 24

2

operasional pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar tujuan dari penyelenggaran Jaminan Sosial dapat tecapai secara maksimal. Penulisan kajian mengenai “Mekanisme Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama” dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: 1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. 7. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi Dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. 8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ. Tanggal 5 Mei 2014 Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

3

B. PERMASALAHAN Berdasarkan hal-hal tersebut, maka beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan hukum ini adalah: 1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan peraturan perundang-undangan?

C. PEMBAHASAN 1.

Mekanisme Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Sebelum membahas terkait mekasnisme pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa pengertian dana kapitasi dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan dana kapitasi. Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada Fasiltas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan5. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada

FKTP

berdasarkan

jumlah

Peserta

yang

terdaftar

tanpa

memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan6. FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya 7, yang terdiri atas8: a. puskesmas atau yang setara; b. praktik dokter; 5

Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. 6 Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi Dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 7 Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014. 8 Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015.

4

c. praktik dokter gigi; d. klinik pratama atau yang setara; dan e. Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara. Mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi pada FKTP di daerah

diatur dalam Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan

Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Secara garis besar pengelolaan dana kapitasi dilakukan dengan cara BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Daerah yang didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan dan Dana Kapitasi dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP 9. Pembayaran kapitasi kepada FKTP dilakukan oleh BPJS Kesehatan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berjalan10. BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada FKTP secara praupaya berdasarkan kapitasi atas jumlah Peserta yang terdaftar di FKTP11. Besaran tarif kapitasi yang dibayarkan kepada FKTP pada suatu wilayah ditentukan berdasarkan kesepakatan BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan di wilayah setempat dengan mengacu pada standar tarif kapitasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan12. Besaran standar tarif kapitasi ditetapkan sebagai berikut13: a. puskesmas atau fasilitas kesehatan yang setara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah); b. rumah sakit Kelas D Pratama, klinik pratama, praktik dokter, atau fasilitas kesehatan yang setara sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan

9

Pasal 3 Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014 Bab V Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 11 Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015. 12 Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015. 13 Pasal 4 ayat (3) Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015. 10

5

c. praktik perorangan dokter gigi sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah). Penetapan besaran tarif kapitasi bagi masing-masing FKTP dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berdasarkan seleksi dan kredensialing dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan14. Pertimbangan sumber daya manusia meliputi ketersediaan dokter berdasarkan rasio perbandingan jumlah dokter dengan jumlah peserta terdaftar dan ketersediaan dokter gigi, perawat, bidan termasuk jejaring bidan dan tenaga administrasi15. Pertimbangan kelengkapan sarana dan prasarana meliputi

kelengkapan sarana prasarana FKTP yang diperlukan dalam

memberikan pelayanan, dan waktu pelayanan di FKTP16. Pertimbangan lingkup pelayanan meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama sesuai peraturan perundang-undangan, pelayanan obat, dan pelayanan laboratorium tingkat pratama17. Sebelum diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas FKTP Pemerintah Daerah, pembayaran Dana Kapitasi oleh BPJS ke FKTP Pemerintah Daerah langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah (KASDA) atau langsung dari BPJS Kesehatan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah18. Selain itu pula ada beberapa sistem mekanisme klasifikasi uang/dana transfer APBN ke Pemerintah Daerah yang berjalan saat ini, tetapi kurang cocok diterapkan untuk transfer dana kapitasi sehingga transfer ke Bendahara Kapitasi JKN dipandang yang paling tepat untuk diterapkan. Mekanisme tersebut antara lain19 :

14

Pasal 4 ayat (4) Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015. Pasal 4 ayat (5) Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015. 16 Pasal 4 ayat (6) Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015. 17 Pasal 4 ayat (7) Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015. 18 Bab V Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014. 19 http://www.bppk.kemenkeu.go.id/berita-makassar/20288-dana-kapitasi-bpjs-kesehatan-pelaksanaandan-pertanggungjawabannya 15

6

a. Sistem

dana

perbantuan

artinya

dana

Pemerintah

Pusat

harus

dipertanggungjawabkan/di SPJ kan oleh Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat. Untuk Dana Kapitasi cara ini cocok/sesuai tapi tidak fleksibel. Ketidakfleksibelan cara ini, dapat menghambat kecepatan pelayanan di FKTP. b. Sistem masukan dana transfer pusat seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Dekonsentrasi ke APBD. Cara ini tidak cocok/sesuai untuk Dana Kapitasi karena akan jadi lebih kacau lagi, karena penganggarannya harus mendapat persetujuan DPRD. c. Sistem uang muka, tidak cocok di terapkan dalam penyaluran Dana Kapitasi, karena semua harus ada kegiatan terlebih dahulu baru pencairan dana diajukan dan setelah disetujui. Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN terhadap FKTP yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diatur dalam Peraturan Menteri Kesahatan No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa untuk

FKTP BLUD mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan dana baik kapitasi maupun non kapitasi sepenuhnya dilakukan berdasarkan ketentuan BLUD, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan secara teknis diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014 tidak dapat diterapkan untuk FKTP yang berbentuk BLUD karena dalam Pasal 2 ketentuan tersebut menyebutkan bahwa Peraturan Presiden ini mengatur mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Secara umum, pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN terhadap FKTP yang belum berbentuk BLUD sebagaimana diatur dalam

7

Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014 yang dimulai dari tahap penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pengangggaran Dana Kapitasi JKN yang belum berbentuk BLUD diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014. Pada tahap penganggaran Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan. Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran kapitasi JKN, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Kesehatan20. Rencana pendapatan dana kapitasi dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masingmasing FKTP sesuai kode rekening berkenaan

dan rencana belanja dana

kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan. Tata cara dan format penyusunan RKA-SKPD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah21. Pelaksanaan dan penatausahaan Dana Kapitasi yang belum berbentuk BLUD secara umum diatur dalam Pasal 5, 6, 7, 8, dan 9 Peraturan Presiden No, 32 Tahun 2014. Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran -

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)

berdasarkan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan. Tata cara dan format penyusunan DPA-SKPD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.22 20

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ. tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. 21 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ. tanggal 5 Mei 2014. 22 Pasal 5 Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014.

8

Kepala Daerah menetapkan Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP atas usul Kepala SKPD Dinas Kesehatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Setelah ditetapkan bendahara dan rekening dana kapitasi JKN, dinas kesehatan mengusulkan kepada dinas PPKAD atau instansi yang bertanggungjawab mengelola keuangan daerah untuk melakukan reklas/pemindahbukuan dana kapitasi dari Bendahara Umum Daerah (BUD) ke masing-masing rekening dana kapitasi JKN FKTP sesuai dengan dana kapitasi yang diterima oleh FKTP23. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP membuka Rekening Dana Kapitasi JKN yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP merupakan bagian dari Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) dan disampaikan oleh Kepala FKTP kepada BPJS Kesehatan24. Dalam hal belum ditetapkan bendahara dan rekening dana kapitasi JKN dan BPJS membayar dana kapitasi ke rekening lama, maka dana kapitasi tersebut harus disetor ke kas daerah25. Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan. Pendapatan sebagaimana digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP. Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya26. Untuk memanfaatkan kembali Dana Kapitasi yang telah disetorkan ke Kas Daerah oleh FKTP Milik Pemerintah Daerah, maka Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus mengusulkan adanya peraturan kepala daerah untuk pemanfaatan dana tersebut dan membuat dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan pada RKA-DPA SKPD Dinas Kesehatan27. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala FKTP dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan 23

Bab V Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.28 Tahun 2014. Pasal 6 Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014. 25 Bab V Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014. 26 Pasal 7 Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014. 27 Bab V Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014. 24

9

dan belanja yang sah paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala FKTP28. Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Kepala FKTP setiap bulan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya 29. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP kepada PPKD. dan termasuk sisa dana kapitasi yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenaan30. Berdasarkan SP3B FKTP, PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan PPKD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP berdasarkan SP2B FKTP31. Kepala FKTP bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN32. Berdasarkan SP2B FKTP, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana kapitasi JKN serta menyajikannya dalam Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah33. Kepala SKPD Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan secara berjenjang

dan pengawasan fungsional oleh

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

dilaksanakan untuk meyakinkan

28

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ. tanggal 5 Mei 2014. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ. tanggal 5 Mei 2014. 30 Pasal 8 Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014. 31 Pasal 9 Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014. 32 Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014. 33 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ. tanggal 5 Mei 2014. 29

10

efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi34. Hal yang juga penting selain pengeloaan dana kapitasi adalah pemanfaatan dana kapitasi. Dana kapitasi JKN di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Jasa pelayanan kesehatan meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP yang ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan kehadiran. Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan, dinilai sebagai berikut: (a) tenaga medis, diberi nilai 150; (b) tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100; (c) tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60; (d) tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40; e) tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25; dan (f) tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15. Tenaga yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 3035. Selanjutnya untuk variabel kehadiran penilainya adalah sebagai berikut: (a) hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan (b) terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin. Namun jika Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan ke luar oleh Kepala FKTP dikecualikan dalam penilaian kehadiran ini. Sehingga Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut36: Jumlah nilai yang diperoleh seseorang x jumlah dana jasa pelayanan Jumlah nilai seluruh tenaga Keterangan: 34

Pasal 11 Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014. Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. 36 Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2014. 35

11

Jumlah nilai diperoleh dari nilai variabel jenis ketenagaan dan/atau ditambah nilai variabel kehadiran Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan meliputi biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya. Jasa pelayanan kesehatan di FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari total penerimaan dana kapitasi JKN, dan sisanya dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan37. Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan38. Pemanfaatan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya, meliputi39: a. upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya. Untuk kegiatan ini dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti biaya makan-minum, Jasa profesi Narasumber, foto copy bahan, service ringan alat kesehatan, perjalanan. b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan. Dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti perjalanan, uang harian. c. operasional untuk puskesmas keliling. Dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian Oli, suku cadang kendaraan pusling. d. bahan cetak atau alat tulis kantor; dan/atau e. administrasi keuangan dan sistem informasi. Dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti perjalanan, uang harian, foto copy bahan, belanja piranti keras dan piranti lunak dalam mendukung implementasi sistem informasi JKN, biaya operasional sistem informasi. Besaran alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan

37

Pasal 12 Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014. Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2014. 39 Bab V Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014. 38

12

setiap tahun dengan Keputusan Kepala Daerah atas usulan Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan 40: a. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah. Selain mengatur tentang FKTP yang berbentuk BLUD dan yang belum berbentuk BLUD, Peraturan Menteri Kesehatan No.28 Tahun 2014 juga mengatur mengatur terkait pengelolaan dan pemanfaatan FKTP lainnya milik pemerintah, Klinik Pratama dan Dokter/Dokter Gigi Praktik Bidan Jejaring dari FKTP, dengan ketentuan sebagai berikut41: a. FKTP lainnya milik Pemerintah

Untuk FKTP lainnya milik Pemerintah mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi akan diatur tersendiri melalui Peraturan Menteri Keuangan. Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP milik Pemerintah dimanfaatkan seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

Dana kapitasi yang

digunakan untuk Jasa Pelayanan dialokasikan antara 40% - 60% dari total pengembalian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sisanya dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. b. Klinik Pratama dan Dokter/Dokter Gigi Praktik Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban dana JKN baik kapitasi dan non kapitasi di Klinik Pratama dan Dokter/Dokter Gigi Praktik sepenuhnya dilakukan atas ketentuan pada Klinik Pratama/Dokter/Dokter Gigi Praktik. c. Bidan Jejaring dari FKTP Pada penyelenggaraan JKN Bidan sebagai pemberi pelayanan kebidanan dan neonatal merupakan jejaring dari FKTP yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dalam rangka pembinaan administrasi terhadap Bidan sebagai jejaring, maka FKTP di luar milik Pemerintah Daerah dapat mengenakan biaya pembinaan dengan besaran maksimal 10% dari total klaim. Dalam hal 40 41

Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2014. Bab V Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014.

13

disuatu daerah Bidan berjejaring dengan FKTP milik Pemerintah Daerah, klaim dilakukan melalui FKTP milik Pemerintah Daerah. Setelah dibayar oleh BPJS, FKTP Milik Pemerintah Daerah segera membayarkan secara utuh kepada Bidan Jejaring sesuai dengan besaran klaim terhadap pelayanan yang diberikan.

D. PENUTUP Pembayaran dana kapitasi

setelah diterbitkan Peraturan Presiden No. 32

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Sebelumnya pembayaran Dana Kapitasi dilakukan oleh BPJS dengan cara transfer langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah (KASDA) atau langsung dari BPJS Kesehatan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah. Pengelolaan dana kapitasi oleh FKTP yang berbentuk BLUD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BLUD, sedangkan untuk BLUD yang belum berbentuk BLUD dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu dimulai dari tahap penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. FKTP lain milik pemerintah pengelolaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan, untuk Klinik Pratama dan Dokter/Dokter Gigi Praktik sepenuhnya dilakukan atas ketentuan pada Klinik Pratama/Dokter/Dokter Gigi Praktik, dan untuk Bidan Jejaring dari FKTP, pembayaran dilakukan ke FKTP dan selanjutnya dari FKTP dibayarkan kepada Bidan Jejaring. Dana kapitasi JKN di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

14

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan 1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. 7. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi Dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. 8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ. Tanggal 5 Mei 2014 Petunjuk

Teknis

Penganggaran,

Pelaksanaan

dan

Penatausahaan,

serta

Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Internet http://www.bppk.kemenkeu.go.id/berita-makassar/20288-dana-kapitasi-bpjs-kesehatanpelaksanaan-dan-pertanggungjawabannya

Penulis: Heru Setiawan ( Tim JDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah) Disclaimer: Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi,

15