Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Yang Belum Menerapkan PPK-BLUD Oleh:
DR. Yuswandi A. Temenggung Direktur Jenderal Keuangan Daerah Disampaikan Pada Acara Sosialisasi dan Pemantapan Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2014
Samarinda, 18 Juni 2014
Latar Belakang Pasal 39 ayat (1) Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Perpres 111/2013 tentang Perubahan Atas Perpres 12/2013 “BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada FKTP secara praupaya berdasarkan kapitasi atas jumlah Peserta yang terdaftar di FKTP”
Dasar Hukum Perpres 32/2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah Permenkes 19/2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah SE MDN Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014, Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah
Definisi 1
Pengelolaan dana kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan
2
Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
3
3
Penganggaran Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja 1 dana kapitasi JKN, dan disampaikan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tersebut, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun RKA2 SKPD Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatan dana kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapitasi JKN
Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD, obyek Dana Kapitasi JKN 3 pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masingmasing FKTP sesuai kode rekening berkenaan 4
Lanjutan .... Rencana belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan ke dalam jenis, 4 obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan, yang pemanfaatannya mempedomani Pasal 12 Perpres 32/2014 dan Permenkes 19/2014. RKA-SKPD Dinas Kesehatan dipergunakan sebagai bahan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan 5 kepala daerah tentang penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5
Pelaksanaan dan Penatausahaan Perda tentang APBD Perkada tentang Penjabaran APBD
Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun DPA-SKPD pendapatan dan belanja sesuai dengan RKA-SKPD.
6
Pengangkatan Bendahara Dana Kapitasi JKN
Kepala daerah mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP setiap tahun anggaran atas usul Kepala SKPD Dinas Kesehatan melalui PPKD dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah
Fungsi Perbendaharaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
7
Penetapan Rekening Dana Kapitasi JKN
Bendahara dana kapitasi membuka rekening dana kapitasi yang ditetapkan oleh kepala daerah
merupakan
Bagian dari rekening BUD
8
Pencatatan dan Penyampaian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN 1
Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala FKTP dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala FKTP.
2
Bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP, selanjutnya Kepala FKTP menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala FKTP setiap bulan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
3
Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Kepala FKTP, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP setiap bulan kepada PPKD untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP oleh PPKD selaku BUD.
4
PPK-SKPD Dinas Kesehatan dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP sesuai SP2B FKTP dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. 9
Pertanggungjawaban SP2B FKTP
Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana kapitasi JKN serta menyajikannya dalam Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. 10
Tata Cara Penganggaran Dana Kapitasi JKN TA 2014 1
Dalam hal pendapatan dan belanja dana kapitasi belum dianggarkan dalam perda tentang APBD TA 2014, pemda melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD TA 1 2014 dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan perubahan
2
Perubahan perkada tentang penjabaran APBD TA 2014, ditampung dalam perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2014
3
Dalam hal pemda tidak melakukan perubahan atas perda tentang APBD Tahun Anggaran 2014, pendapatan dan belanja dana kapitasi ditampung dalam laporan realisasi anggaran TA 2014 11
Terima Kasih
