Kebijakan Umum Prioritas Manfaat JKN

Kebijakan Umum Prioritas Manfaat JKN dr. Sigit Priohutomo, MPH KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (DJSN) Jakarta, 8 April 2017

30/04/2017

Paparan DJSN ttg Prioritas manfaat JKN

1

Mengenal DJSN UU 40 Tahun 2004 tentang SJSN  Untuk penyelenggaraan SJSN dibentuk DJSN (Pasal 6 UU SJSN)  Fungsi: merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi SJSN  Tugas: (diatur lebih lanjut dalam Perpres No. 46 Tahun 2014) o Kajian dan penelitian o Mengusulkan kebijakan investasi o Mengusulkan anggaran PBI dan dana operasional BPJS  Kewenangan: monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SJSN 30/04/2017


2

Kebijakan Umum dan Pengawasan DJSN Mencakup: Presiden RI

Presiden RI

DJSN

DJSN

Taspen

ASABRI

BPJS TK

30/04/2017

BPJS K

Taspen

ASABRI

Jamsostek

Askes

Awal, UU SJSN

JKN: satu Program yang paling ramai

Saat ini, + Pengawas BPJS Paparan DJSN ttg Prioritas manfaat JKN

3

Masalah Utama JKN • Ketidakseimbangan Dana Amanat dan Jumlah Klaim • • • •

Seberapa efisien BPJS Kesehatan? Dana iuran kurang? Klaim berlebih? Ada dan sejauh mana terjadi Moral Hazard/Fraud?

• Secara akumulatif kekurangan dana, yang ditutupi Pemerintah, Rp 19 Triliun lebih • Ke depan, harus ada keseimbangan • Naikan iuran/penerimaan • Turunkan manfaat (prioritas manfaat) 30/04/2017


4

Biaya yang dijamin

JKN masih dinilai “Jelek” oleh masyarakat kelas menengah atas

??% <17%

175 juta, 67%

Secara Objektif memang tidak seimbang antara Porsi penduduk yang dijamin dan Porsi dana yang dihabiskan

Penduduk, % 30/04/2017


5

Ketidak-seimbangan Dana • Dalam data National Health Account (WHO 2016), Indonesia menghabiskan Rp 378 Triliun biaya kesehatan tahun 2014. • Tahun 2014, belanja BPJS Cuma Rp 42 Triliun, atau Cuma 12%. • Tahun 2016, belanja BPJS Kesehatan sekitar Rp 72 T. Jika perkiraan belanja total Rp 400 T saja, maka kontribusi JKN Cuma Rp 72/430 = 17% • Artinya, porsi belanja JKN belum seimbang. Harus naikan iuran atau kurangi pengeluaran. Kombinasi keduanya yang terbaik • Naikan iuran dari PPU—pekerja penerima upah, harus prioritas. • Tetapi, pengeluaran juga harus dikendalian 30/04/2017


6

Penyerapan Dana Terbesar • Penyakit kronis (jantung, gagal ginjal, kanker, dll menyerap sekitar 30% dana. • Beban biaya penyakit kronis yang mahal, tidak sanggup ditanggung masingmasing orang. Biaya berobat cuci darah, memiskinkan • Memang JKN harus fokus membantu setiap peserta yang terancam miskin jika sakit. Inilah fungsi jaminan sosial • Prinsip asuransi – menggotong yang berat biayanya. Maka, manfaat yang biaya nya mahal, menjadi prioritas. • Tetapi…harus dikaji apakah yang biayanya mahal, memang mahal? Sejauh mana efisiensi bisa ditekan?

• Pelayanan yang murah, rawat jalan rutin, bisa dikurangi. Tidak mengancam ekonomi peserta. 30/04/2017


7

Prinsip Kebijakan Umum JKN • Jika tren berlanjut, penyerapan Dana Amanat untuk penyakit Kronis harus terus dikaji • Sudah sesuai indikasi? • Sudah efisien? Perlu dicari sisi-sisi penghematan • Perlu dikaji dampak jangka panjang

• Maka diperlukan Penilaian Teknologi Kesehatan (Health Technology Assessment). Kini sudah terbentuk Komisi PTK di Kemenkes • Priorias diberikan utuk pencegahan dan penyelamatan nyawa dari tindakan medik yang cost-effective 30/04/2017


8

Dasar Kebijakan Umum DJSN • Sesuai amanat UU SJSN, Kebijakan Umum harus berbasis kajian dan evaluasi JKN. Disini diperlukan masukan banyak pusat studi • Prioritas manfaat harus sebesar-besar kepentingan peserta. Harus mengutamakan manfaat terbesar bagi peserta, bukan bagi fasilitas kesehatan • Harus mengutamakan ekuitas, atau pemerataan yang berkeadilan. Jika suatu intervensi medik lebih banyak menolong peserta di kota, maka tidak jadi prioritas • Secara Nasional, JKN mampu menjangkau untuk jangka panjang, baik dana maupun ketersediaan sisi suplai 30/04/2017


9

Permasalah Dialisis • Diduga pasien yang kini mengalami dialisis belum mencakup seluruh penderita Gagal Ginjal Kronis (GGK) • Pasien GGK di daerah yang tidak memiliki Pusat HD, mempunyai hambatan finansial besar untuk datang 2-3 kali seminggu. Ongkos mahal • Di kota, pasien HD harus kehilangan hari kerja/hari produktif 2-3 hari seminggu. • Dialisis peritoneal, bisa mengatasi masalah jarak dan transpor, tetapi masih ada kendala suplai—jumlah pusat, kompetensi dokter, dan insentif dokter. • Dialisis peritoneal juga memiliki kendala demand, disiplin pasien/peserta, sanitasi rumah/tempat kerja, harga dan pengiriman cairan ke rumah pasien 30/04/2017


10

Kesimpulan • Sesuai amant UU SJSN, DJSN akan terus melakukan kajian perbaikan manfaat JKN • Prioritas manfaat adalah bagi layanan yang berbiaya besar, efisien, efektif, dan merata (ekuitas) • Layanan tersedia dan dapat disediakan untuk menjangkau seluruh peserta yang membutuhkan di tanah air • Dialisis memenuhi syarat untuk menjadi prioritas kebijakan umum. Namun, kajian sisi suplai dan dampak jangka panjang masih perlu penajaman 30/04/2017


11

Terima Kasih

30/04/2017


12

Kebijakan Umum Prioritas Manfaat JKN

Recommend Documents