Prioritas Kebijakan Pemda Untuk Optimalisasi PATEN Nama Inovasi Prioritas Kebijakan Pemda Untuk Optimalisasi PATEN Produk Inovasi Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Padang Pariaman Penggagas Drs. Anwar, M.Si Kelompok Inovator Provinsi / Kabupaten / Kota Gambar Ilustrasi
1/5
Deskripsi
2/5
Upaya perbaikan pelayanan umum didaerah dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran kecamatan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Fungsi kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat ini menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu, dan kualitas pelayanan yang diberikan. Inovasi untuk lebih meningkatkan optimalisasi pelayanan umum di kecamatan ini lebih dipertegas dan di implementasikan dengan keluarnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dimana dalam pasal 29 ditegaskan bahwa seluruh kecamatan harus sudah ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN selambat-lambatnya 5 tahun. Kabupaten Padang Pariaman memiliki 17 (Tujuh Belas) kecamatan, sampai awal tahun 2014 belum satupun kecamatan yang menyelenggarakan Paten, Sedangkan batas waktu penerapan paten sudah makin dekat. Untuk itu diperlukan adanya prioritas utama kebijakan dari Pemerintah Daerah agar program nasional Paten ini bisa diwujudkan.
Seluruh Kecamatan harus menyelenggarakan PATEN sesuai amanat Permendagri Nomor 4 tahun 2010 untuk mengoptimalkan peran kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Tujuan dari program koordinasi dan fasilitasi untuk percepatan terselenggaranya PATEN di seluruh kecamatan adalah mendorong lahirnya Peraturan Bupati Tentang Optimalisasi PATEN. Setelah adanya peraturan tersebut, maka dibentuklah kecamatan sebagai penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam penerapan program percepatan PATEN, tentulah diperlukan strategi yang efektif untuk menggapai tujuan tersebut. Strategi yang diperlukan adalah 1) membangun kesamaan persepsi dengan stakeholder terkait agar tujuan yang diinginkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; 2) mengumpulkan bahan dan informasi terkait pemenuhan persyaratan PATEN; 3) melakukan orientasi lapangan dan mempelajari studi kasus; 4) mengolah data dan informasi dari hasil orientasi lapangan dan studi kasus; 5) mengadakan diskusi dan pembahasan dengan stakeholder terkait dalam rangka pembahasan progress pengolahan data dan informasi terkait percepatan PATEN; 6) mengadakan verifikasi data lapangan dan hasil diskusi; 7) menyusun draf dan finalisasi Perbup terkait PATEN sebagai ketetapan payung hukum yang berlaku; dan 8) menyelenggarakan peresmian dan sosialisasi PATEN. Stakeholder yang berkontribusi mensukseskan percepatan PATEN dibagi dalam stakeholder internal dan eksternal. Stakeholder internal yang terlibat berasal dari pejabat dan staf yang berada dalam lingkup sekretariat daerah kabupaten Padang Pariaman, yaitu Bupati, Sekretaris Daerah , Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Administrasi Ekonomi Kebangsaan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Umum, Kepala Bagian Pemerintahan Umum, Kepala Bagian Terkait, para Kepala Sub Bagian di bagian Pemerintahan Umum, staf bagian Pemerintahan Umum. Di samping itu, stakeholder eksternal juga turut berpartisipasi dalam program ini, yang terdiri dari Kepala BPM2T, Kepala SKPD terkait, Camat, Walinagari dan masyarakat.
Jenis Inovasi Produk Nama Instansi Kabupaten Padang Pariaman Unit Instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Inisiasi 2014 Tahun Implementasi 2014
3/5
Faktor Pendorong Faktor pendorong berhasilnya koordinasi dan fasilitasi PATEN di seluruh kecamatan adalah 1. Adanya komitmen yang kuat dari Bupati dan Tim Teknis Paten. 2. Anggaran yang tersedia harus memadai dan dianggarkan dalam APBD. 3. Adanya target yang jelas terkait program perubahan. Faktor Penghambat Faktor penghambat dari berhasilnya koordinasi dan fasilitasi PATEN di seluruh kecamatan adalah 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jangka waktu yang pendek untuk mengimplementasikan proyek perubahan. Sumber daya personil yang kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas di Kabupaten dan di Kecamatan. Anggaran yang terbatas untuk mendukung kegiatan proyek perubahan. Kurang siapnya sarana prasarana mendukung proyek perubahan baik di tingkat Kabupaten maupun di Kecamatan. Adanya ego sektoral dari stakeholder terkait untuk menyerahkan sebagian kewenangan kepada Camat. Sedikitnya kesempatan yang diberikan kepada sebagian anggota Tim Teknis Paten untuk menghadiri rapat-rapat koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Paten karena padatnya agenda kegiatan pemerintah daerah.
Alternatif Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah 1. 2. 3. 4.
Mengadakan rapat-rapat koordinasi secara intensif guna mendukung pelaksanaan proyek perubahan. Melakukan konsolidasi intensif dengan stakeholder terkait dan tim teknis PATEN. Perlunya komitmen terhadap pentahapan dan time schedule yang telah disusun. Melakukan identifikasi, penataan/mutasi, pembinaan dan pelatihan terhadap SDM aparatur kabupaten dan kecamatan yang terkait langsung dengan proyek perubahan. 5. Melakukan pembenahan dan pengadaan sarana prasarana pendukung PATEN. Tahapan Proses Koordinasi dan fasilitasi PATEN di seluruh kecamatan tentu memiliki proses yang harus dilaksanakan supaya penyelenggaraan PATEN dapat berjalan efektif. Tahapan yang dilakukan antara lain : 1. 2. 3. 4.
Menyusun, mengajukan, menerapkan dan mengundangkan Perbup tentang percepatan PATEN di seluruh kecamatan. Menyusun SK Bupati tentang Penetapan Kecamatan sebagai penyelenggara Paten. Meresmikan Kecamatan sebagai penyelenggara Paten. Sosialisasi Penyelenggaraan Paten.
Manfaat Kemanfaatan dari koordinasi dan fasilitasi PATEN di seluruh kecamatan adalah 1. 2. 3. 4.
Mempercepat Penyelenggaraan PATEN di Kabupaten Padang Pariaman. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Menjadikan Kecamatan sebagai simpul yandu di Kabupaten.
Capaian program koordinasi dan fasilitasi PATEN di seluruh kecamatan antara lain : 1. Lahirnya Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). 2. Lahirnya Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman tentang Penetapan Kecamatan sebagai Penyelenggara PATEN. 3. Terlaksananya peresmian Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN. 4. Terlaksananya sosialisasi Penyelenggaraan PATEN.
4/5
Prasyarat Replikasi Koordinasi dan fasilitasi PATEN di seluruh kecamatan dapat direplikasi di wilayah lain dengan cara sebagai berikut 1. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan stakeholder terkait untuk mendukung percepatan pelaksanaan program PATEN. 2. Ketersediaan anggaran dalam APBD untuk memenuhi kebutuhan operasional pelaksanaan PATEN. 3. Jelasnya tujuan dari PATEN yang akan diimplementasikan ke seluruh kecamatan. Kontak Person Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Jl. Parit Malintang, Kec. Enam Lingkung, Padang Pariaman Telp: (0751) 697367 Ext. 111, Email:
[email protected] Sumber Dokumen proyek perubahan Diklatpim & verifikasi Instrumen Direktori Inovasi lewat email Teknik Validasi Data Sekunder Jumlah Dilihat 110 Kali Waktu Dibuat 2016-03-23 23:18:58 Terakhir Diubah
Waktu Diunduh 2017-01-17 00:18:09
5/5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
