Public Disclosure Authorized
BANGKITNYA INDONESIA. Prioritas Kebijakan untuk Tahun 2010 dan Selanjutnya 53483
Aliran Dana, Aliran Air
Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized
Pesan Pokok Diperlukan investasi yang signifikan pada bidang air bersih dan sanitasi. Ketidakcukupan pelayanan air bersih dan sanitasi menghalangi status Indonesia sebagai negara dengan penghasilan menengah, melemahkan daya saing kota-kotanya, dan sangat mempengaruhi kehidupan rakyat. Peningkatan layanan sanitasi saja dapat mencegah kerugian ekonomi yang jumlahnya mencapai lebih dari 6,3 miliar dolar Amerika setiap tahun. Tantangan utamanya adalah membuat pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan reformasi yang diperlukan – termasuk pengaturan yang lebih baik – untuk menerapkan program-program bidang air bersih dan sanitasi. Pemerintah telah mengumumkan sasaran-sasaran pelayanan air dan sanitasi nasional yang konkrit untuk meraih Tujuan Pembangunan Milenium (MDG). Pemerintah pusat harus membantu akses pembiayaan pemerintah daerah dan perusahaan air minum daerah (PDAM) untuk memenuhi kebutuhan investasi mereka dan mendukung serta mendorong usaha-usaha perencanaan daerah. 1. Mendukung investasi pada proyek-proyek sanitasi dan pelayanan air bersih yang baik melalui skemaskema investasi yang didukung pada tingkat nasional. Untuk Pelayanan Air Bersih: Mempercepat proses restrukturisasi utang PDAM. Mengembangkan pendanaan jangka panjang melalui bank-bank umum untuk pelayanan sarana air bersih di daerah yang memiliki prospek kredit yang baik lewat bantuan resmi/jaminan keuangan untuk pembangunan. ♦ Mengembangkan bantuan keuangan berupa subsidi tidak penuh dan bantuan teknis berdasarkan kompetisi dengan kriteria yang transparan bagi PDAM dengan prospek kredit yang kurang baik, namun pemerintah daerahnya bersedia melakukan investasi dan menerapkan mekanisme pengaturan yang baik. ♦ ♦
Untuk Sanitasi: Memperjelas pengaturan pembagian biaya dalam investasi antara pemerintah nasional dan daerah
♦
♦
untuk proyek-proyek saluran pembuangan dan pengolahan air limbah di daerah. Memulai program investasi besar untuk saluran pembuangan dan pengolahan air limbah diperkotaan untuk diterapkan oleh pemerintah daerah dengan mengintegrasikannya pada sistem yang terdesentralisasi atau pada sistem yang dikembangkan masyarakat dan pada sistem pengolahan setempat (on-site) yang telah ditingkatkan.
2. Memusatkan perhatian pemerintah daerah pada pelembagaan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat kapasitas pelaksana lembaga-lembaga setempat yang terlibat di dalam pelayanan air bersih dan sanitasi. Untuk Pelayanan Air Bersih: ♦ Mendukung pemerintah daerah untuk melakukan investasi pada bidang air minum dengan dukungan mekanisme insentif berdasarkan hasil. ♦ Mengembangkan dan menerapkan sanksi untuk ketidakefisienan dan kinerja di bawah standar; seperti penundaan pembayaran belanja antar pemerintah dan penetapan pimpinan/ kurator sementara untuk pemerintah daerah dan perusahaan yang terus menunjukkan prestasi di bawah standar walaupun telah menerima suntikan dana dan dukungan lain. ♦ Membangun dari keberhasilan pembangunan air bersih berbasis masyarakat dengan mendorong akuntabilitas dan meningkatkan akses pada pembiayaan dan bantuan teknis. Untuk Sanitasi: ♦ Melembagakan program pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah yang berfokus pada perencanaan dan pembangunan pelayanan sanitasi dengan menggunakan pendekatan strategis perkotaan. ♦ Merealiasasikan visi nasional untuk menciptakan komunitas tanpa buang hajat sembarangan (Open Defecation Free Communities) dengan meningkatkan permintaan akan layanan sanitasi yang sesuai dan meningkatkan kapasitas penyediaan pasar sanitasi lokal.
2 | BANGKITNYA INDONESIA
Posisi Indonesia Saat Ini Air Minum Ketersediaan air minum yang layak di Indonesia hampir tidak mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk. Hanya setengah penghuni perkotaan tersambung dengan jaringan perpipaan air minum, sementara 37 juta penduduk desa yang sebagian besar miskin masih minum dari sumber yang tidak dijamin kebersihannya. Kualitas dan keamanan air masih sangat terancam oleh polusi, degradasi dan eksploitasi berlebihan daerah penangkap air, terutama di pulau Jawa. Rata-rata pengeluaran tahunan untuk sektor ini telah menurun drastis pada dekade terakhir dari 400 juta dolar Amerika di tahun 1990-an menjadi 45 juta dolar Amerika di tahun 2005, sekitar sepersepuluh dari yang dibutuhkan untuk mencapai MDG Indonesia. Pemerintah pusat dan daerah enggan berinvestasi: hanya 12,4 juta dolar Amerika atau 0,37 persen dari cadangan telah ditanamkan pada PDAM di tahun 2006. Gambar 1. Sumber Air Minum per Distribusi Pendapatan (2007) 100 80 60 40
Air minum kemasan Air minum perpipaan
20
Sumber lainnya yg ditingkatkan Sumber yg belum ditingkatkan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sumber: SUSENAS (2007) ‘Sumber yang aman’ digambarkan oleh batang yang berwarna.
Buruknya kinerja operasi. PDAM menghabiskan banyak dana untuk operasi dan pemeliharaan (O&M), tetapi tidak untuk investasi. Setiap rupiah untuk investasi sebanding dengan 9 rupiah untuk O&M. Setengah dari seluruh PDAM di Indonesia merugi: seperempat melaporkan tingkat kehilangan air melebihi 40 persen dan dengan ratarata cakupan layanan hanya sebesar 20 persen. Sebaliknya, pengeluaran untuk air di pedesaan terlalu menekankan pada pembangunan prasarana dibanding O&M. Program nasional dan dana alokasi khusus (DAK) adalah sumber utama belanja pembangunan prasarana pedesaan, tetapi pungutan biaya layanan dan tanggung jawab untuk O&M dari masyarakat tidak ditekankan.
mengambil keputusan yang tidak populer, melakukan investasi pada modal PDAM, dan meminta peningkatan kinerja sebagai imbalan dari dukungan mereka. Empat tahun yang lalu, PDAM kota Banjarmasin hanya beroperasi 10 jam per hari, dengan sering merebaknya penyakit pencernaan akut pada penduduk. Pemerintah daerah mulai menyisihkan anggaran tahunan sebesar 2,2 juta dolar Amerika untuk investasi pada PDAM dan perusahaan sanitasi setempat. Sebagai hasilnya, peningkatan kualitas pelayanan memungkinkan PDAM untuk meningkatkan tarif secara bertahap – dengan dukungan dari pelanggan dan parlemen setempat. Kini, 90 persen kota telah terhubung dengan layanan air 24 jam dan cakupan 100 persen direncanakan untuk tahun 2016. Banjarmasin kini sedang bergerak untuk menangani sanitasi, terutama pada masyarakat miskin yang hidup di daerah hulu sungai-sungai setempat.
Sanitasi Sebagai negara berpenghasilan menengah yang sedang bangkit, Indonesia harus meningkatkan ketersediaan layanan sanitasi secara berarti. Secara umum, 55 persen populasi memiliki ketersediaan layanan sanitasi dasar; angka yang jauh di bawah rata-rata 67 persen pada negaranegara Asia Tenggara. Pembuangan hajat secara terbuka tidak berkurang dari kisaran 40 persen di daerah pedesaan dan 18 persen di perkotaan sejak 1990. Cakupan pada saluran pembuangan air limbah sangat minim: hanya 2 persen dari daerah perkotaan memiliki ketersediaan pada saluran pembuangan air limbah dan pengolahan air limbah terpusat. Negara ini menderita kerugian sekitar 6,3 miliar dolar Amerika setiap tahun karena sanitasi yang buruk (28,6 dolar Amerika per kapita), termasuk biaya kesehatan, kerugian produktivitas, kematian prematur, kerugian sumber daya air dan perikanan, menurunnya nilai tanah dan juga kerugian dari sektor pariwisata. Sebagian besar dari kerugian ini dapat dihindari: perbaikan sanitasi dapat menghasilkan keuntungan ekonomi sampai sebesar 4,5 miliar dolar Amerika per tahun. Gambar 2. Kerugian Ekonomi dan Keuangan karena Sanitasi yang Buru (dalam dolar Amerika) 6,338
3,343
1,512 kerugian keuangan
Pemerintah daerah adalah kunci bagi reformasi tahap selanjutnya. Cerita-cerita keberhasilan yang terkait pembangunan sektor air minum pada umumnya tentang pemerintah daerah yang telah melaksanakan reformasi,
kerugian ekonomi
1,220
1,126
908 308 kesehatan
96 air
lingkungan
166 pariwisata lainnya
TOTAL
Prioritas Kebijakan untuk Tahun 2010 dan Selanjutnya | 3
Posisi yang Diinginkan Indonesia Air Minum Rencana pembangunan nasional jangka menengah yang ditindaklanjuti oleh Departemen Pekerjaan Umum kedalam Rencana Aksi Nasional (National Action Plan/ NAP) untuk Air minum, bertujuan untuk mencapai ketersediaan air minum sebesar 80 persen pada tahun 2015, untuk melayani lebih dari 200 juta orang. Sasaran ini diperkirakan akan membutuhkan investasi sebesar 10 miliar dolar Amerika atau sekitar 1,6 miliar dolar Amerika per tahun selama 6 tahun ke depan. Pemerintah bertekad untuk menambah 10 juta sambungan baru ke perumahan pada tahun 2013, untuk menggandakan jumlah orang yang mendapat pelayanan air minum perpipaan. Konsolidasi reformasi telah dimulai dengan menyalurkan aliran pembiayaan ke proyek-proyek yang dinilai baik, mendorong efisiensi dan memperkuat tata kelola yang baik dalam pelayanan air minum. Kebutuhan penanaman modal dalam bidang air minum setara dengan 0,3 persen PDB. Nilai sebesar itu tidak dapat dibiayai oleh dana publik nasional saja. Upaya-upaya yang baru dilaksanakan untuk menangani masalah utang PDAM dan memberikan insentif bagi pemerintah daerah dan PDAM patut mendapat pujian. Reformasi juga dibutuhkan untuk menangani kapasitas teknis, pengelolaan dan peraturan pada tingkat daerah. Mempercepat dan memperkuat restrukturisasi utang PDAM dan menerapkan rencana pemulihan yang efektif. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah
untuk menangani gagal bayar PDAM yang menghalangi arus pendanaan selama lebih dari satu dekade. Enam puluh delapan PDAM sekarang berada dalam program restrukturisasi utang, dengan 15 rencana yang telah disahkan. Bantuan teknis untuk membantu PDAM mengembangkan dan menerapkan rencana-rencana ini harus diteruskan. Selain itu, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menetapkan sanksi atas masalah keuangan PDAM, seperti mengambil alih pengelolaan perusahan untuk sementara, pemanggilan pemerintah daerah dan penundaan pembayaran fiskal. Mengembangkan pendanaan jangka panjang melalui bank-bank komersial untuk sarana air minum setempat yang memiliki prospek kredit yang baik lewat bantuan pembangunan resmi dalam pembiayaan dan penjaminan. Pemerintah baru-baru ini meluncurkan insiatif untuk mensubsidi tingkat bunga untuk pinjaman komersial oleh PDAM dan menyediakan penjaminan kredit sampai dengan 70%. Akan tetapi, usaha untuk menyediakan pembiayaan dan penggunaan sumber- daya publik untuk menggerakan dana swasta berisiko terlalu banyaknya kemungkinan kerugian yang ditanggung oleh pemerintah pusat. Usaha itu dapat mendorong kecenderungan untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan yang tidak layak mendapatkan kredit karena adanya jaminan kredit berukuran besar dan pada akhirnya hanya memberikan dampak yang terbatas, karena hanya sedikit PDAM yang cukup sehat untuk pantas mendapatkan fasilitas keuangan ini. Pemerintah memiliki pilihan untuk mencapai sasaran yang sama dengan risiko yang lebih kecil dengan menggunakan bantuan pembangunan resmi.
Gambar 3. Meningkatkan Investasi pada Air PDAM
PDAM Sehat = 89
FASILITAS
SUMBER PENDANAAN
1 Subsidi Bunga/ Jaminan (PerPres 29/2009)
Pinjaman
Bank Milik Pemerintah
PDAM dijamin dari Restrukturisasi hutang
SLA Sumber yg dimiliki Bank
s.d 22 Jul 09 170 PDAM
2 Hibah Air
Restrukturisasi hutang (PMK 120/2008)
PDAM Kurang sehat = 119 Sakit = 117
3
?
Hibah
Hibah/Pinjaman?
GoI
Pemberi pinjaman
4 | BANGKITNYA INDONESIA
Memastikan bahwa reformasi tata kelola dan programprogram efisiensi dilakukan terlebih dahulu sebelum pembiayaan kredit bagi sebagian besar PDAM. Programprogram ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan komitmen dari pemerintah daerah. Pemerintah pusat dapat mendukung prosesnya melalui:
ekonomi yang disebabkan oleh buruknya sanitasi. Program itu menempatkan tanggung jawab atas layanan sanitasi ke bahu pemerintah daerah dan menjadikan pengembangan strategi sanitasi dan pemberdayaan komunitas dan lembaga lokal sebagai prasyarat untuk mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah pusat.
Memberikan insentif pendanaan publik nasional kepada pemerintah daerah yang berinvestasi pada bidang air minum. Pemerintah tengah membahas penggunaan ‘dana hibah’ sebagai mekanisme fiskal yang memberi imbalan bagi peningkatan dalam sambungan pelanggan air minum. Menyelenggarakan hibah tidak penuh dan program bantuan teknis untuk PDAM yang belum layak mendapatkan kredit tetapi akan menerima investasi dari pemerintah daerah dan bersedia menerapkan mekanisme pengaturan perusahaan yang baik. Mayoritas PDAM tidak layak mendapatkan kredit dan akan membutuhkan bantuan teknis yang cukup luas untuk meningkatkan operasi dan kinerjanya. Mitra pembangunan yang mendukung tingkat nasional dibutuhkan untuk membantu pemerintah-pemerintah daerah yang beorientasi pada reformasi dan PDAM mereka. Menyediakan data yang akurat mengenai kinerja pemerintah daerah dan perusahaan air minum kepada masyarakat. Informasi yang terpercaya tentang kinerja pemerintah daerah dan PDAM adalah dasar dari sistem berbasis insentif. Indonesia perlu menerapkan metode pelaporan yang cocok untuk pelaporan yang erat hubungannya dengan imbalan dan sanksi.
Mengembangkan suatu strategi nasional sanitasi perkotaan dan memulai program investasi daerah jangka panjang untuk saluran pembuangan dan pengolahan air limbah. Dibutuhkan suatu strategi nasional dan program investasi yang jelas dalam waktu yang sangat dekat, untuk mendukung prioritas dan program investasi yang ditentukan oleh daerah:
♦
♦
♦
Sanitasi Pemerintah menginginkan agar seluruh masyarakat bebas dari pembuangan hajat secara terbuka dan seluruh rumah tangga memiliki akses pada jamban keluarga pada tahun 2014. Pemerintah bertujuan meningkatkan pengumpulan dan pengolahan air limbah dan lumpur septic tank melalui peningkatan sebesar 60 persen dalam penggunaan fasilitas pengolahan lumpur septic tank yang telah ada, perluasan sistem saluran pembuangan air limbah yang telah ada, dan pembangunan saluran yang baru. Peningkatan 50 persen secara keseluruhan dalam pembuangan lumpur dan penggunaan sistem saluran air limbah terpusat pada daerahdaerah metropolitan akan menekan polusi sungai. Pemerintah telah menyatakan bahwa sanitasi adalah layanan publik yang membutuhkan perhatian, dan bukan hanya sekedar masalah pribadi rumah tangga. Di bulan Maret 2009, Departmen Pekerjaan Umum menjabarkan sebuah komitmen untuk meningkatkan sanitasi lingkungan perkotaan dengan semangat untuk memangkas kerugian
♦
♦
♦
Menjelaskan peranan dan tanggung jawab pembagian biaya: Departemen-departmen lini utama, yang dipimpin oleh Departmen Pekerjaan Umum, harus: menjelaskan keseluruhan sasaran program dan strategi penerapannya, merinci bagaimana biaya modal akan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah/kota, menerangkan kriteria untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, dan menyusun mekanisme untuk memperkuat kemampuan lokal untuk perencanaan, penerapan, operasi dan pemeliharaan. Memastikan ketersediaan pendanaan jangka panjang: Karena peningkatan bertahap sanitasi daerah membutuhkan waktu, pemerintah harus memastikan ketersediaan pendanaan jangka panjang. Berbagai sumber daya dibutuhkan untuk membangun prasarana strategis berdasarkan rencana, prioritas yang disusun oleh daerah dan juga mekanisme pengembalian biaya, dan juga untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga setempat sudah siap untuk menangani sisi operasi dan pemeliharaan. Mendukung pendekatan-pendekatan teknis baru: Program investasi sistem pengolahan dan saluran pembuangan air limbah daerah harus menyertakan sistem sanitasi masyarakat yang terdesentralisasi. Program investasi tersebut seharusnya mencakup program satu kota untuk daerah perkotaan yang lebih luas yang sangat membutuhkan prasarana saluran pembuangan air limbah yang baru atau perluasan dari yang ada dan program multi kota untuk kelompokkelompok kota-kota berukuran kecil sampai menengah. Penggabungan infrastruktur pengumpulan dan pengolahan air limbah kota sebagai pusat dengan prasarana pengolahan untuk daerah bisnis bersamasama dengan sistem masyarakat yang terdesentralisasi atau terhubung dapat dipertimbangkan. Ini akan memangkas biaya pengolahan per rumah, memastikan bahwa saluran air limbah dan fasilitas pengolahan digunakan dengan baik, dan memelihara keunggulan dari kepemilikan dan pembayaran komunitas masyarakat.
Prioritas Kebijakan untuk Tahun 2010 dan Selanjutnya | 5
Mencapai visi nasional negara bebas “pembuangan hajat terbuka” (ODF) melalui: ♦
♦
♦
Mendorong ‘pemasaran sanitasi’ untuk meningkatkan permintaan untuk, dan penyediaan dari produk-produk dan layanan sanitasi dan memperluas ketersediaan pilihan-pilihan teknologi yang terjangkau. Membuat harga produk dan layanan sanitasi menjadi lebih terjangkau dan memperluas layanannya akan meningkatkan akses. Meluncurkan program nasional sanitasi publik yang menekankan bahwa sekolah, pedesaan, pasar, terminal bis dan badan-badan yang bertanggung jawab atas tempat-tempat publik lainnya harus memiliki sanitasi yang bersih dan mencukupi untuk semua pengguna. Pada khususnya, sekolah-sekolah di perdesaan yang tidak memiliki fasilitas sanitasi yang mencukupi bagi para guru dan murid. Meluncurkan kampanye komunikasi publik dan kerja sama dengan pelaku media untuk mendukung sanitasi. Kampanye itu harus menyoroti dampak sanitasi terhadap ekonomi, kesehatan, pariwisata dan daya saing.
♦
♦
Bagaimana Bank Dunia Dapat Membantu Bank Dunia menawarkan pembiayaan dan investasi langsung, jasa penasihat, kegiatan pengembangan kapasitas, dan bantuan reformasi kebijakan untuk mendukung usaha pemerintah untuk membangun, menerapkan dan memperdalam agenda sektor air minum dan sanitasi. ♦
Bank Dunia secara langsung membiayai pembangunan prasarana di bidang air minum dan sanitasi di Indonesia melalui proyek-proyek seperti Proyek Sanitasi dan Penyediaan Air Minum Perkotaan yang baru disetujui, program-program air minum dan sanitasi pedesaan (seperti Proyek Water and sanitation for Low Income Communities-3 yang tengah berjalan),
Kantor Bank Dunia Jakarta Gedung Bursa Efek Indonesia Menara 2, lantai 12 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia ph. + 62 21 5299 3000 | fax. + 62 21 5299 3111 http://www.worldbank.org/id Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif untuk Pembangunan yang Berkelanjutan
♦
program pengelolaan sumber daya air, dan programprogram multi-sektor seperti Program Nasional untuk Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Melihat ke depan, dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Indonesia, Bank Dunia dapat mendukung pemerintah di dalam pembangunan dan pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi melalui mekanisme /pencairan berdasarkan hasil. Bank Dunia mendukung kebijakan prasarana yang lebih umum dan agenda reformasi kelembagaan dari pemerintah Indonesia melalui rangkaian Pinjaman Kebijakan Pembangunan Prasarana (IDPL). IDPL bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan efisiensi pengeluaran pemerintah untuk prasarana dan meningkatkan layanan prasarana sub-nasional, terutama di bidang air minum dan sanitasi. Rangkaian IDPL akan terus mendukung penerapan berbagai reformasi silang yang penting untuk sektor-sektor tersebut. Bank Dunia mengerahkan dukungan kemitraan pembangunan yang signifikan untuk bantuan teknis, manajemen dan kegiatan pengembangan kelembagaan yang bertujuan untuk memperkuat kebijakan-kebijakan air minum dan sanitasi nasional, dan juga untuk kapasitas penerapan program di tingkat daerah. Proyekproyek percontohan yang memberi umpan balik ke kebijakan nasional, didukung oleh pekerjaan analisa yang mendalam, adalah bagian utama dari dukungan Bank Dunia. Dana perwalian dan program kemitraan global Bank Dunia (seperti Water and Sanitation Program/WASAP ) membantu pemerintah daerah untuk merencanakan dan menerapkan program-program pengelolaan sumber daya air, dan investasi air minum dan sanitasi. Pelaksanaannya telah diatur agar dukungan serupa terus berlanjut dalam jangka menengah oleh para donor (seperti AusAID, Belanda, USAID, JICA) yang memfokuskan pada sektor-sektor kunci ini. Bank Dunia juga memberikan pelayanan pembiayaan untuk mendukung kapitalisasi infrastruktur, pembiayaan fasilitas, seperti Fasilitas Dana Infrastruktur Indonesia, dan layanan peningkatan kredit melalui Dana Jaminan Indonesia yang diusulkan untuk investasi prasarana air minum dan sanitasi.
untuk informasi, silakan hubungi: Ms. Almud Weitz Senior Regional Team Leader
[email protected]
