INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya percepatan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, dengan ini menginstruksikan: Kepada

:

1.

Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;

2.

Sekretaris Kabinet;

3.

Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;

4.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5.

Jaksa Agung;

6.

Panglima Tentara Nasional Indonesia;

7.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

8.

Kepala Badan Pertanahan Nasional;

9.

Kepala Badan Pusat Statistik;

10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 11. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 12. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; 13. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional; 14. Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;

15. Kepala ...


- 2 -

15. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; 16. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 17. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional; 18. Para Gubernur; 19. Para Bupati/Walikota.

Untuk

:

PERTAMA

:

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka percepatan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, dengan merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, pelaksanaan Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II, dan hasil Rapat Kerja antara Presiden dengan Para Menteri dan Gubernur pada tanggal 2-3 Februari tahun 2010.

KEDUA

:

Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman kepada program-program sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, yang meliputi program: 1.

Reformasi birokrasi dan tata kelola;

2.

Pendidikan;

3.

Kesehatan;

4.

Penanggulangan kemiskinan;

5.

Ketahanan pangan;

6.

Infrastruktur …


- 3 -

6.

Infrastruktur;

7.

Iklim investasi dan iklim usaha;

8.

Energi;

9.

Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;

10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik; 11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi; 12. Prioritas lainnya di bidang politik, hukum dan keamanan; 13. Prioritas lainnya di bidang perekonomian; 14. Prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat.

KETIGA

:

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini:

1.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan kebijakan di bidang ekonomi, terutama dalam pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, serta kebijakan lain di bidang perekonomian;

2.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengoordinasikan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan terutama dalam pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi dan tata kelola, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, serta kebijakan lain di bidang politik, hukum dan keamanan;

3.

Menteri …


- 4 -

3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat, terutama dalam

pelaksanaan

kebijakan

pendidikan,

kesehatan,

penanggulangan kemiskinan, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi, serta kebijakan lain di bidang kesejahteraan rakyat.

KEEMPAT

:

Para Menteri dan Kepala Lembaga, yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, mengoordinasikan pelaksanaan program-program tersebut sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

KELIMA

:

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia, Menteri/Kepala Lembaga yang terkait agar berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.

KEENAM

:

Para Menteri Koordinator melaporkan secara berkala pelaksanaan program-program yang berada di bawah koordinasinya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada Presiden, dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

KETUJUH

:

Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan pelaksanaan

melakukan

pemantauan

program-program

kemajuan

sebagaimana

terhadap

dimaksud

dalam

Instruksi Presiden ini, dan melaporkan hasilnya kepada Presiden. KEDELAPAN :

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...


- 5 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2010 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Wakil Sekretaris Kabinet, ttd Lambock V. Nahattands

-1-

LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2010 TANGGAL : 19 FEBRUARI 2010

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010 PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATAKELOLA PROGRAM (1) Konsolidasi struktur organisasi Kementerian/Lembaga (K/L) dan BUMN

TINDAKAN (2) Grand Design reformasi birokrasi nasional dan kebijakan pelaksanaannya

Restrukturisasi BUMN Penataan otonomi daerah

Penghentian/pembatasan pemekaran wilayah

TARGET PENYELESAIAN *)

KELUARAN *)

INSTANSI PEMERINTAH PENANGGUNG DAERAH JAWAB (5) (6) (7) Tercapainya peningkatan Kemen PAN dan RB efektivitas dan efisiensi K/L dan BUMN SASARAN

(3) Tersusunnya grand design dan road map reformasi birokrasi 100%

(4) Maret 2010

Pedoman/juknis pelaksanaan Terselesaikannya restrukturisasi PLN dan Pertamina, Inpres tentang Right Sizing BUMN Tersusunnya strategi dasar penataan daerah

100% 100%

Desember 2010 Desember 2010

100%

Desember 2010

100%

Desember 2010

100%

Desember 2010

Kemendagri

kajian 3000 perda

Desember 2010

Kemendagri

Daerah terkait

100%

Desember 2010

Kemen PU

Semua daerah

100%

Desember 2010

Kemendagri

Semua daerah

Penyempurnaan UU penyelenggaraan Ditetapkannya revisi UU No 22/2007 tentang Penyelenggara pemilu dan pelaksanaan pemilihan kepala Pemilu daerah Revisi terbatas UU 32/2004 terkait dengan pelaksanaan Pilkada; ditetapkannya UU tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi Jumlah perda yang dikaji dan rekomendasi tindak lanjut hasil peraturan per UU-an di tingkat pusat dan kajian (disetujui, direvisi, dibatalkan) daerah Penetapan hasil harmonisasi dan sinkronisasi peraturan per UU-an di bidang tata ruang Hasil inventarisasi peraturan per-UUan sektor yang belum sejalan dengan peraturan per-UU an otonomi daerah di Pusat dan Daerah

Kemen BUMN Terwujudnya pemantapan otonomi daerah

Kemendagri

Semua daerah

Kemendagri

-2-

PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATAKELOLA PROGRAM (1) Penetapan dan penerapan Sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah

Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

TINDAKAN

(2) (3) Penetapan Indikator Kinerja Utama Jumlah kumulatif SPM yang ditetapkan Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Pemberian NIK kepada setiap penduduk

Pemberian e-KTP berbasis NIK Pemantapan pengadaan barang dan jasa


KELUARAN *)

SASARAN

13 SPM

(4) Desember 2010

Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diterapkan oleh daerah Jumlah kab/kota yang memberikan NIK kepada setiap penduduk

5 SPM

Desember 2010

Kemendagri

329 kab/kota

Desember 2010

Tercapainya pemantapan Kemendagri Sistem Adminitrasi Kependudukan dalam 3 tahun

Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK

4,2jt jiwa di 6 kab/kota 1 RUU

Desember 2010

Penguatan peraturan perundangan tentang Tersusunnya RUU tentang Pengadaan Barang/Jasa pengadaan barang/jasa pemerintah Pemerintah

Terlaksananya sosialisasi Perpres pengganti Keppres 80/2003 100% bagi seluruh instansi pusat dan daerah Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Terbentuknya LPSE baru di K/L/D/I dengan koordinasi LKPP 100 LPSE Elektronik (LPSE)

Desember 2010

(5) Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6) Kemendagri

Terwujudnya peningkatan efisiensi belanja negara

PEMERINTAH DAERAH (7)

Semua daerah Kab/kota terkait

LKPP

Desember 2010

LKPP

Desember 2010

LKPP

Semua K/L dan daerah K/L dan daerah terkait

-3-

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN PROGRAM

TINDAKAN

(1) (2) Peningkatan akses pendidikan Peningkatan sistem manajemen BOS dasar, menengah, dan tinggi

Penyediaan buku ajar yang bermutu dan murah melalui pembelian hak cipta

Perbaikan status gizi anak sekolah


KELUARAN *) (3) Tersusun dan teraplikasikannya sistem manajemen BOS

SASARAN

100%

(4) Desember 2010

100%

Desember 2010

Kemenag

100%

Desember 2010

Kemendiknas

Persentase mata pelajaran SMP/sederajat yang 100% dibeli hak ciptanya (total 47 jilid mapel)

Desember 2010

Persentase mata pelajaran SMA/sederajat yang 100% dibeli hak ciptanya (total 93 jilid mapel)

Desember 2010

Persentase mata pelajaran SMK yang dibeli hak ciptanya (total 493 jilid mapel)

Desember 2010

Tersusun dan teraplikasikannya sistem manajemen BOS madrasah Persentase mata pelajaran SD/sederajat yang dibeli hak ciptanya (total 78 jilid mapel)

52%

Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah Jumlah siswa TK dan SD di daerah tertinggal, 1.200.000 siswa Desember 2010 (PMTAS) untuk siswa TK/RA dan siswa SD/MI terpencil, perbatasan, dan kepulauan yang terutama di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, memperoleh PMTAS dan kepulauan Jumlah siswa RA dan MI di daerah tertinggal, 180.000 siswa terpencil, perbatasan, dan kepulauan yang memperoleh PMTAS

(5) Tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6) Kemendiknas

Membaiknya gizi bagi Kemendiknas siswa TK/RA dan SD/MI melalui PMTAS Kemenag


Daerah terkait

Daerah terkait

-4-


TINDAKAN


KELUARAN *)

(1) Penguatan metodologi dan kurikulum

(2) Penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa

(3) Terimplementasinya uji coba kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa

Penguatan pengelolaan sekolah

Peningkatan kompetensi kepala dan pengawas sekolah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah

Persentase kepala TK/SD yang sudah 15% mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota Persentase kepala RA/MI yang sudah 10% mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota Persentase kepala SMP yang sudah mengikuti 15% pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota

Desember 2010

Persentase kepala MTs yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota Persentase kepala SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota

100%

(4) Desember 2010

INSTANSI PEMERINTAH PENANGGUNG DAERAH JAWAB (5) (6) (7) Terwujudnya kurikulum Kemendiknas Daerah terkait dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilainilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa SASARAN

Kemendiknas

Kab/Kota terkait

Kemenag

Kab/Kota terkait

Desember 2010

Kemendiknas

Kab/Kota terkait

10%

Desember 2010

Kemenag

Kab/Kota terkait

15%

Desember 2010

Kemendiknas

Kab/Kota terkait

Desember 2010

Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sekolah/madrasah sebagai satuan pendidikan unggul

-5-


TINDAKAN

(1)

(2)


KELUARAN *) (3) Persentase kepala MA yang sudah mengikuti pelatihan kepala madrasah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota Persentase pengawas TK/SD yang Sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota Persentase pengawas RA/MI yang sudah mengikuti pelatihan pengawas madrasah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/ kota Persentase pengawas SMP yang sudah mengikuti pelatihan pengawas madrasah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/ kota Persentase pengawas MTs yang sudah mengikuti pelatihan pengawas madrasah Persentase pengawas SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan pengawas madrasah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/ kota Persentase pengawas MA yang sudah mengikuti pelatihan pengawas madrasah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/ kota

SASARAN (5)

INSTANSI PEMERINTAH PENANGGUNG DAERAH JAWAB (6) (7) Kemenag Kab/Kota terkait

10%

(4) Desember 2010

100%

Desember 2010

Kemendiknas

Kab/Kota terkait

10%

Desember 2010

Kemenag

Kab/Kota terkait

100%

Desember 2010

Kemendiknas

Kab/Kota terkait

15%

Desember 2010

Kemenag

Kab/Kota terkait

100%

Desember 2010

Kemendiknas

Kab/Kota terkait

15%

Desember 2010

Kemenag

Kab/Kota terkait

-6-


TINDAKAN

(1) (2) Penguatan pendidikan agama Peningkatan kualitas guru agama dan relevansi pendidikan di madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi agama

Peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan pendidikan

Akselerasi penerapan sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan di setiap jenjang pendidikan

Penerapan pembelajaran berbasis TIK di sekolah

Fasilitasi Penerapan dan Pengembangan EGovernment di sekolah (e-pendidikan)


KELUARAN *) (3) Persentase guru agama Islam yang mengikuti pelatihan kompetensi

SASARAN (5) Meningkatnya kualitas pendidikan agama

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6) Kemenag

10%

(4) Desember 2010

Jumlah siswa MA yang mengikuti program pemagangan di dunia usaha/dunia industri Jumlah santri yang mengikuti program pemagangan di dunia usaha/dunia industri Jumlah mahasiswa yang mengikuti program pemagangan di dunia usaha/dunia industri Penyusunan Standar Nasional Pendidikan bagi pendidikan agama dan keagamaan Satuan pendidikan yang menerapkan sistem penjaminan mutu

5.000

Desember 2010

Penyusunan Standar 10.000

Desember 2010

Jumlah PT masuk 500 terbaik versi Lembaga Pemeringkatan Independen Internasional Jumlah PT yang mengembangkan pendidikan berbasis entrepreneurship Persentase SMA yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK Persentase satuan pendidikan jenjang SMP menerapkan pembelajaran berbasis TIK Jumlah sekolah di 5 kab/kota provinsi DIY yang memiliki sistem e-pendidikan

8

Desember 2010

Kemendiknas

95

Desember 2010

Kemendiknas

40%

Desember 2010

Kemendiknas

20%

Desember 2010

Kemendiknas

50 sekolah

Desember 2010

Kemenkominfo

(7)

Kemenag

1.000

Kemenag

500

Kemenag

Desember 2010

PEMERINTAH DAERAH

Kemenag Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan

Kemendiknas

Pemda DIY

-7-


PRIORITAS 3 : KESEHATAN PROGRAM

TINDAKAN

(1) (2) Pelaksanaan upaya Pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan kesehatan preventif terpadu reproduksi

Pembinaan pelayanan kesehatan anak

Pembinaan imunisasi dan karantina kesehatan Pengembangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi


KELUARAN *) (3) Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN)) Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4)) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) Cakupan pelayanan kesehatan bayi Cakupan pelayanan kesehatan balita Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap Jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

INSTANSI PEMERINTAH PENANGGUNG DAERAH JAWAB (5) (6) (7) Meningkatnya kesehatan Kemenkes masyarakat SASARAN

84

(4) Desember 2010

84

Desember 2010

10

Desember 2010

84 84 78 80

Desember 2010 Desember 2010 Desember 2010 Desember 2010

Kemenkes

8.000

Desember 2010

Kemenkes

Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat

85

Desember 2010

Kemenkes

Jumlah kawasan dan desa yang terfasilitasi pembangunan air minum

159 ibukota Desember 2010 kec, 18 kawasan khusus perbatasan dan 1.472 desa

Kemen PU

Kemenkes kab/kota terkait

kab/kota terkait

-8-

PRIORITAS 3 : KESEHATAN PROGRAM

TINDAKAN

(1)

(2)


KELUARAN *) (3) Jumlah kawasan dan desa yang terfasilitasi pembangunan sanitasi (air limbah dan drainase)

(4) 9 kab/kota Desember 2010 sistem air limbah off-site, 10 kab/kota penanganan drainase

Pengawasan obat dan makanan

Penguatan upaya pengawasan obat dan makanan

Jumlah sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang diperiksa di 31 balai besar/Balai POM

15.000

Desember 2010

Pengembangan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Penataan kelembagaan Jaminan Sosial Nasional

Tersusunnya/disahkannya perangkat hukum Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang meliputi: (1) Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); (2) PP Penerima Bantuan Iuran (PBI); (3) Perpres Jaminan Kesehatan

100%

Desember 2010

Penyediaan obat esensial nasional

Peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan

Persentase ketersediaan obat dan vaksin

80

Desember 2010

Pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan

Penempatan tenaga kesehatan strategis di fasilitas kesehatan (Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan/DTPK dan Rumah Sakit) secara merata

Tersusunnya kebijakan dan peraturan perundangan mengenai 100% masa bakti tenaga kesehatan strategis setelah lulus perguruan tinggi dan spesialisasi terutama di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)

Desember 2010

Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif 1200 di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)

Desember 2010

SASARAN (5)

INSTANSI PEMERINTAH PENANGGUNG DAERAH JAWAB (6) (7) Kemen PU kab/kota terkait

Meningkatnya kinerja Badan POM pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia Berkembangnya Sistem Kemenko Kesra Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Meningkatnya Kemenkes ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan Tersedianya 1200 tenaga Kemenkes kesehatan di Puskesmas Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan di Rumah Sakit

kab/kota terkait

-9-

PRIORITAS 3 : KESEHATAN PROGRAM (1) Revitalisasi Program Keluarga Berencana (KB)

TINDAKAN


KELUARAN *)

(2) Peningkatan intensitas pelayanan dan promosi program KB secara nasional

(3) Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang mendapat dukungan sarana prasarana

Penguatan SDM dan kelembagaan yang menangani KB di daerah

Persentase PUS, WUS, dan remaja yang mengetahui informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang Jumlah Tenaga Lini Lapangan Program KB (PLKB/PKB) yang terlatih: a. Latihan Dasar Umum (LDU) b. Refreshing c. Pelatihan teknis

4.700

(4) Desember 2010

95%

Desember 2010

Desember 2010 1.065 1.350 3.018

INSTANSI PEMERINTAH PENANGGUNG DAERAH JAWAB (5) (6) (7) Meningkatnya prevalensi BKKBN pemakaian kontrasepsi (CPR) SASARAN

BKKBN

- 10 -


PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROGRAM (1) Penyempurnaan program bantuan sosial berbasis keluarga

TINDAKAN (2) Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat berpendapatan rendah


KELUARAN *) (3) Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan

Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas Peningkatan intensitas pelayanan KB bagi 1. Jumlah peserta KB baru miskin (KPS dan KS-1) masyarakat berpendapatan rendah dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokon gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta 2. Jumlah peserta KB aktif miskin (KPS dan KS-1) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokon gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta Penyediaan beasiswa pendidikan bagi Jumlah siswa SD/SDLB sasaran beasiswa miskin masyarakat berpendapatan rendah Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran beasiswa miskin Jumlah siswa SMA sasaran beasiswa miskin Jumlah siswa SMK sasaran beasiswa miskin Jumlah mahasiswa penerima beasiswa miskin Jumlah siswa MI miskin penerima beasiswa Jumlah siswa MTs miskin penerima beasiswa Jumlah siswa MA miskin penerima beasiswa Bantuan Beasiswa Bakat dan prestasi siswa MTs

SASARAN (5) Menurunnya angka kemiskinan

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6) Kemenkes

PEMERINTAH DAERAH

59

(4) Desember 2010

(7)

8.481

Desember 2010

Kemenkes

Semua kab/kota

75

Desember 2010

Kemenkes

Daerah terkait

3,75 juta orang

Desember 2010

BKKBN

Daerah terkait

11,9 juta orang

Desember 2010

2.767.300

Desember 2010

Kemendiknas

966.100

Desember 2010

Kemendiknas

378.800 305.550 65.000 750.000 600.000 400.000 1.000

Desember 2010 Desember 2010 Desember 2010 Desember 2010 Desember 2010 Desember 2010 Desember 2010

Kemendiknas Kemendiknas Kemendiknas Kemenag

- 11 -

PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROGRAM

TINDAKAN

(1)

(2)


KELUARAN *) (3) Bantuan Beasiswa untuk siswa MA melanjutkan ke PTAN Jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa PTA

Penguatan pelaksanaan Program Keluarga Evaluasi PKH Harapan (PKH) Jumlah RTSM yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/PKH; Penyediaan subsidi beras untuk Jumlah RTS penerima RASKIN (dengan 15 kg per masyarakat berpendapatan rendah RTS selama 12 bulan) Pelaksanaan redistribusi tanah Jumlah bidang tanah Pengembangan dan peningkatan perluasan Jumlah penganggur yang mempunyai pekerjaan kesempatan kerja (kegiatan padat karya sementara Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan produktif) program pengurangan pengangguran sementara Peningkatan perlindungan pekerja Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA perempuan dan penghapusan pekerja anak

SASARAN (5)

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6)

PEMERINTAH DAERAH

2.000

(4) Desember 2010

(7)

70.000

Desember 2010

Kemenag

1

Desember 2010

Kemensos

Daerah terkait

816 ribu RTSM

Desember 2010

17,5 juta

Desember 2010

Kemenko Kesra

Semua daerah

210.000 24.000 orang


BPN Kemenakertrans

231 Kab/Kota

Desember 2010

3.000

Desember 2010

Kab/kota terkait Kemenakertrans

- 12 -

PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROGRAM (1)

Pemantapan PNPM mandiri

TINDAKAN (2) Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi penyandang cacat dan anak serta pelayanan sosial bagi lansia

Penyusunan rencana integrasi program pemberdayaan masyarakat lainnya ke dalam PNPM Pemantapan pelaksanaan PNPM Inti

Peningkatan integrasi PNPM Penguatan


KELUARAN *) (3) Jumlah penyandang cacat yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi di dalam dan di luar panti (jiwa)

34.900

(4) Desember 2010

Jumlah anak dan balita terlantar, anak jalanan, anak 159.500 cacat, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi di dalam dan di luar panti (jiwa) Jumlah lanjut usia terlantar yang dilayani, dilindungi 22.040 dan direhabilitasi di dalam dan di luar panti (jiwa)

Desember 2010

Konsep rencana integrasi PNPM Inti dan Penguatan

Desember 2010

100%

SASARAN (5)

INSTANSI PEMERINTAH PENANGGUNG DAERAH JAWAB (6) (7) Kemensos Daerah terkait

Desember 2010

Meningkatnya efektifitas Tim Pengendali PNPM Mandiri PNPM Mandiri

Jumlah kelurahan/desa yang mendapatkan 8.500 kel, 884 kec di Desember 2010 pendampingan pemberdayaan sosial 246 kota Cakupan penerapan PNPM-MP dan penguatan PNPM 4791 kec Desember 2010

Kemen PU

Daerah terkait

Kemendagri

Daerah terkait

Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana krisis di kab. Nias dan Nias Selatan Jumlah kecamatan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial

Kemen PU

Kab Nias/Nias Selatan

2 kab/9 kec.

Desember 2010

237

Desember 2010

Jumlah kabupaten daerah tertinggal 51 kabupaten Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dengan 30 kab/kota sistem on-site (kab/kota) Jumlah desa yang terfasilitasi air minum dan 1.472 desa penyehatana lingkungan berbasis masyarakat

Daerah terkait


KPDT Kemen PU

Daerah terkait Daerah terkait

Desember 2010

Kemen. PU

Daerah terkait

- 13 -

PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROGRAM

TINDAKAN

(1)

(2)

Perluasan pelayanan KUR

Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan

Peningkatan dukungan penjaminan dan perluasan jangkauan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan


KELUARAN *) (3) Jumlah kelompok Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Jumlah gapoktan PUAP (unit) Jumlah desa yang dikembangkan Tersedianya anggaran penjaminan KUR

120 kab/kota

(4) Desember 2010

10.000 Desember 2010 200 desa Desember 2010 Penerbitan PP Desember 2010 Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo

Penyaluran KUR oleh Bank Pembangunan Daerah

13 Provinsi

Desember 2010

Peningkatan pangsa penyaluran KUR kepada sektor pertanian, keluatan dan perikanan, kehutanan, perindustrian Pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

25%

Desember 2010

1

Juni 2010

SASARAN (5)

INSTANSI PEMERINTAH PENANGGUNG DAERAH JAWAB (6) (7) Kemen KP Daerah terkait

Kementan Kemenbudpar Meningkatnya efektifitas Kemenkeu cakupan KUR (Anggaran 99)

Kemenko Perekonomian/ Kemen KUKM Kemenko Perekonomian Terbentuknya struktur dan kelengkapan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Timnas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Daerah terkait Daerah terkait

Daerah terkait

- 14 -

PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROGRAM (1)

TINDAKAN (2) Peningkatan kualitas targeting dan data Rumah Tangga Sasaran (RTS)


KELUARAN *) (3) Evaluasi dan analisa efektifitas sistem targeting

Penyusunan SOP untuk targeting Draft design pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011

0,75

(4) Desember 2010


SASARAN (5) Penyempurnaan pendataan RTS

INSTANSI PEMERINTAH PENANGGUNG DAERAH JAWAB (6) (7) Timnas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

- 15 -


PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN PROGRAM (1) Peningkatan produksi pangan

(2) Pelaksanaan audit lahan pertanian baik Peta lahan baku sawah luasan maupun potensi

Penataan pemilikan lahan dan pengendalian konversi Pengelolaan air untuk pertanian

Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Peningkatan akses petani/peternak terhadap Kredit Program (KUR, KUPS, KHPE, KPN-RP)


KELUARAN *)

TINDAKAN

(3)

Audit lahan sawah Peraturan Pemerintah tentang Pemilikan Lahan dan Pengendalian Konversi Lahan Pertanian. Tersedianya optimasi pemanfaatan air irigasi melalui perbaikan JITUT, JI-DES dan pengembangan TAM yang berfungsi (ha) Luas layanan jaringan irigasi yang meningkat (ha) Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi (ha) Luas layanan jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara (ha) Luas layanan jaringan rawa yang meningkat (ha) Luas layanan jaringan rawa yang direhabilitasi (ha) Luas layanan jaringan rawa yang dioperasikan dan dipelihara (ha) Luas layanan jaringan irigasi air tanah yang dibangun/ ditingkatkan (ha) Luas layanan jaringan irigasi air tanah yang di OP (ha) Luas layanan jaringan irigasi air tanah yang dibangun/ditingkatkan (ha) 1) SE Menteri, Gubernur, Bupati; 2) SE Bank Indonesia; 3) SE Direksi Bank yang bersangkutan; 4) Bahan dan kegiatan sosialisasi, PSA di tingkat desa

SASARAN (5) Meningkatnya produksi dan produktivitas bahan pangan

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6) Kementan

PEMERINTAH DAERAH

1 paket

(4) Desember 2010

(7)

1 paket 4 PP


Kementan Kementan

57.464 ha; 45.102 ha; 5.920 ha

Desember 2010

Kementan

Daerah terkait

115 ribu ha 200 ribu ha 2.315 ribu ha

Desember 2010 Desember 2010 Desember 2010

Kemen PU Kemen PU Kemen PU

Daerah terkait

8,1 ribu ha 85 ribu ha 1.200 ribu ha



234 ha

Desember 2010

Kemen PU

555 ha 6.785 ha


Kemen PU Kemen PU

1 paket

Desember 2010

Kementan

Semua daerah

- 16 -

PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN PROGRAM (1)

TINDAKAN (2) Pemantapan sistem penyuluhan pertanian


KELUARAN *)

SASARAN

(3) Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang terbentuk 245 SKPD

(4) Desember 2010

Jumlah kelembagaan petani (Gapoktan) 2.830 kelompok Jumlah BPP model 336 BPP Jumlah tenaga penyuluh pertanian yang berkualitas (orang) 27.393 org


Persentase jumlah kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian Pengembangan sapi bibit potomg

30%

Desember 2010

21.000 ekor

Desember 2010

Kementan

Daerah terkait

Pengembangan bibit sapi perah Pengembangan integrasi tanaman ternak Penyediaan kapal nelayan di berbagai Mekanisme pelaksanaan dan monev pemberian kapal daerah nelayan dan jumlah kapal yang diberikan kepada nelayan

1.250 ekor 75 unit 60 unit


Kemen KP

Daerah terkait

Penyaluran subsidi benih tanaman pangan Penyaluran pupuk bersubsidi Uji coba pengalihan subsidi pupuk langsung ke petani

Jumlah benih tanaman pangan bersubsidi (ribu ton)

178,18

Desember 2010

Kementan

Jumlah pupuk bersubsidi (juta ton) Finalisasi kajian uji coba subsidi langsung

11,06 1 paket

Desember 2010 Juni 2010

Kementan Kementan

Rancang bangun subsidi pupuk langsung ke petani Pilot project subsidi pupuk langsung ke petani

1 paket 1 kabupaten


Peningkatan produksi ternak ruminansia

(5)

INSTANSI PEMERINTAH PENANGGUNG DAERAH JAWAB (6) (7) Kementan Daerah terkait

- 17 -


Revitalisasi industri pertanian

TINDAKAN

KELUARAN *)

(2) (3) Pengembangan lahan pangan skala Pemantapan Grand Design Food Estate Papua; luas (seperti food estate ) yang ramah lingkungan dan tidak merusak pranata Peraturan Menteri Pertanian tentang Usaha Budidaya sosial setempat Tanaman; Peraturan Menteri Pertanian tentang Perijinan; PP Kawasan Ekonomi Khusus;

Revitalisasi industri pupuk

Revitalisasi industri gula

Peraturan lainnya di bidang Penataan Kawasan dan Pertanahan (RUTR); Promosi dan persiapan investasi serta demonstration plot (Demplot) Tersusunnya alokasi pasokan gas bumi untuk revitalisasi industri pupuk urea (PKT 5, 1 pabrik di Tangguh dan 1 pabrik di Donggi Senoro) Indikasi kesediaan pemasokan bahan baku dari negara yang mempunyai sumber bahan baku Phosphate dan Kalium untuk pabrik pupuk NPK (Yordan, Tunisia, Maroko, Mesir dan Rusia) Terusunnya Master Plan Pengembangan Industri Pupuk NPK Tersedianya peta potensi bahan baku pupuk organik di daerah Terlaksananya revitalisasi PG yang ada (BUMN dan Swasta)


SASARAN

(4)

(5)

INSTANSI PEMERINTAH PENANGGUNG DAERAH JAWAB (6) (7) Kementan Provinsi Papua/Kab Merauke

1 paket

Juni 2010

1 paket

Juni 2010

Kementan

1 paket 1 paket

Juni 2010 Juni 2010

1 paket

Juni 2010

Kementan Kemenko Perekonomian Daerah

1 paket

Desember 2010

Kementan

Alokasi gas untuk 3 pabrik Desember 2010

Meningkatnya kapasitas produksi dan efisiensi produksi industri pertanian

Kemen ESDM

Maksimal 5 negara

Desember 2010

Kemenperin

1 paket

Desember 2010

Kemenperin

1 paket

Desember 2010

Kemenperin

Desember 2010

Kemenperin

- 18 -

PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN PROGRAM

TINDAKAN

(1) (2) Pemenuhan konsumsi Pengembangan ketersediaan dan pangan dan kualitas gizi penanganan rawan pangan. masyarakat

Percepatan penganeka ragaman konsumsi pangan

Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan.

Peningkatan efisiensi pasar komoditi pangan


KELUARAN *) (3) Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dikembangkan.

1.750 desa

(4) Desember 2010

INSTANSI PEMERINTAH PENANGGUNG DAERAH JAWAB (5) (6) (7) Meningkatnya ketahanan Kementan Kab/kota terkait pangan dan kualitas gizi masyarakat SASARAN

Jumlah lumbung pangan yang dikembangkan. 800 lumbung Penanganan daerah rawan pangan. 350 kab Peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan 33 prop Pemantauan dan pemantapan ketersediaan dan kerawanan 33 prop pangan. Terbinanya kelompok wanita dalam konsumsi pangan yang 2000 desa beragam, bergizi seimbang Pengembangan pangan lokal berbasis tepung-tepungan non 2000 kelompok beras dan terigu Sosialisasi dan promosi penganeka ragaman konsumsi 200 kabupaten pangan Berkembangnya teknologi pengolahan pangan lokal 33 provinsi


Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

750 kelompok

Desember 2010

Data dan informasi tentang distribusi, harga dan akses pangan. Laporan pemantauan dan pemantapan distribusi, harga dan akses pangan.

33 prop

Desember 2010

Seluruh provinsi

33 prop

Desember 2010

Seluruh provinsi

1 paket

April 2010

12 gudang komoditi

6 bulan (MeiNovember 2010)

Pembangunan gudang-gudang pangan Tersusunnya masterplan pengembangan gudang-gudang dan penyediaan peralatannya serta pangan fasilitasi efektivitas pemanfaatannya Tersedianya gudang-gudang pangan sesuai SK Mendag (jagung, beras, gabah, kopi, kakao, rumput laut, lada) di sentra-sentra produksi tingkat kabupaten/kota

Kab/kota terkait Kab terkait Seluruh provinsi Seluruh provinsi

Desember 2010

Kementan

Daerah terkait

Desember 2010

Daerah terkait

Desember 2010

Kab terkait

Desember 2010

Seluruh provinsi Kementan

Meningkatnya efisiensi distribusi dan logistik pangan

Kemendag Kemendag

Daerah terkait

- 19 -

PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN PROGRAM

TINDAKAN

(1)

(2)

Pelaksanaan Reforma Agraria dan penataan pertanahan nasional

Penyusunan RUU dan Peraturan Pemerintah terkait pertanahan mencakup sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundagundangan yang terkait pertanahan


KELUARAN *) (3) Tersedianya peralatan berupa dryer , tester, alat penguji mutu, dan alat pengolah data di 35 gudang yang telah dibangun pada tahun 2009.

35 paket

(4) 6 bulan (MeiNovember 2010)

SASARAN (5)

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6) Kemendag

Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan di 34 daerah, serta tersedianya modul pelatihan, modul monitoring & evaluasi, serta materi promosi.

7 bulan (MeiDesember 2010)

Kemendag

Terbitnya PP Reforma Agraria yang mengatur: 1 PP a) penataan sistem hukum dan politik b) pelaksanaan land reform plus , pemberian akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan tanahnya

April 2010

Terlaksananya sosialisasi PP Penertiban Tanah Terlantar dan PP Reforma Agraria

33 prop

Desember 2010

BPN

Tersusunnya RUU Pertanahan yang akan mencakup (1) 1 RUU sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan terkait tanah, seperti UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, UU Budi Daya, UU Pertambangan, Mineral & Batubara, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Perkebunan, UU Penataan Ruang dan (2) Pengaturan penataan tanah masyarakat hukum adat dalam sistem keagrariaan nasional

Desember 2010

BPN

Meningkatkan pengelolaan pertanahan nasional

BPN


Daerah terkait

- 20 -


(2) Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah


KELUARAN *)

TINDAKAN

(3) Sertifikasi tanah

495.620 bidang tanah (Prona sebanyak 139.620 bidang, UKM 30.000 bidang, Pertanian 23.000 bidang, DKP 30.000 bidang, Transmigrasi 30.000 bidang)

(4) Desember 2010

SASARAN (5)

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6) BPN


- 21 -


PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR PROGRAM

TINDAKAN


KELUARAN *)

(1) (2) (3) Penataan tata ruang dan Percepatan penyelesaian RTRW provinsi, Terselesaikannya permasalahan RTRW Provinsi yang sudah pertanahan kabupaten dan kota serta Kawasan masuk dalam forum BKPRN Strategis Nasional Terselesaikannya Perda RTRW Provinsi yang tidak bermasalah

(4) 17 RTRW Desember 2010 Provinsi, 36 RTRW Kab dan 20 RTRW Kota

INSTANSI PEMERINTAH PENANGGUNG DAERAH JAWAB (5) (6) (7) Tesedianya informasi tata Kemen PU, Daerah terkait ruang dan peta Pemerintah Prov. pemanfaatan tanah yang dan Pemerintah lebih baik Kab/Kota SASARAN

Identifikasi dan menyusun rencana tindak untuk penyelesaian Perda RTRW Kabupaten/Kota Terselesaikannya Perda RTRW Kab/Kota yang tidak bermasalah

Pengadaan lahan untuk kepentingan umum Peningkatan keterpaduan pemetaan nasional

Jumlah penetapan Perpres RTRW Kawasan Strategis Nasional 9 Raperpres (Perbatasan antar negara pulau besar dan kepulauan, dan metropolitan) Tersedianya data dan informasi pemanfaatan lahan eksisting hasil 7 Prop audit nasional pemanfaatan lahan, terutama kawasan hutan

Desember 2010

Kemen PU

Daerah terkait

Desember 2010

Kemen PU

Provinsi terkait

RUU Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Jumlah simpul jaringan di pusat Jumlah simpul jaringan di provinsi Jumlah simpul jaringan di kab/kota Jumlah pembangunan dan pengembangan penghubung simpul

1 RUU

Desember 2010

BPN

14 6 50 1


Bakosurtanal

Jumlah dokumen pembangunan dan pengembangan IDSN Jumlah metadata simpul jaringan pusat Jumlah metadata simpul jaringan provinsi Jumlah metadata simpul jaringan kab/kota

1 3.000 3.000 4.000


Daerah terkait

- 22 -

PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR PROGRAM (1) Peningkatan domestic conectivity

TINDAKAN (2) Penyelesaian pembangunan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB dan NTT serta pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan nasional


KELUARAN *)

INSTANSI PEMERINTAH PENANGGUNG DAERAH JAWAB (5) (6) (7) Meningkatnya kelancaran Kemen PU Daerah terkait distribusi barang dan jasa SASARAN

(3) Panjang penyelesaian jalan lintas yang mendapat peningkatan kapasitas, yang terdiri dari :

1.579,79 km

(4) Desember 2010

- Panjang jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (pelebaran) - Panjang jalan lingkar/bypass yang dibangun - Panjang jembatan yang dibangun

1.368,72 km 18,4 km 4.921 m



184 km 491 m 3.262 m 100% 32.349 km 9.235,7 m 2 dokumen 1 dokumen

Desember 2010

Kemen PU

Desember 2010 Juli 2010 Desember 2010 Desember 2010 Desember 2010 Desember 2010

Kemen PU Kemen PU Kemen PU Kemen PU Kemenhub Kemenhub

Masterplan Integrasi Sistem Tiket Elektronik Transportasi untuk 1 dokumen wilayah Jabodetabek sesuai cetak biru Transporatsi Perkotaan di 4 kota besar

Desember 2010

Kemenhub

- Panjang jalan strategis di lintas selatan Jawa, perbatasan, terpencil dan terluar yang dibangun - Panjang flyover/underpass yang dibangun Terbentuknya unit pengelola dana preservasi jaringan jalan Panjang jalan yang dipreservasi Panjang jembatan yang dipreservasi Penyusunan Sistem Transportasi Studi tinjau ulang arah kebijakan Sistranas dan Tatranas Nasional dan cetak biru transportasi multi Studi implementasi cetak biru transportasi antar moda/ multi moda moda

- 23 -

PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR PROGRAM (1)

Pengembangan perumahan dan permukiman

TINDAKAN (2) Penyempurnaan kelembagaan dan peraturan untuk mendukung pembangunan infrastruktur

(3) Terbitnya Revisi Keputusan Menteri Keuangan untuk merubah BLU bidang pendanaan jalan tol menjadi BLU pendanaan pengembangan jalan bebas hambatan Terselesaikannya konsep pembentukan struktur dan tupoksi lembaga penyedia tanah untuk pembangunan infrastruktur dan kepentingan umum lainnya Pembangunan terminal antar negara dan Terbangunnya terminal (2 selesai, 3 baru, 9 lanjutan) antar provinsi Pembangunan dan pengelolaan sarana Terbangunnya jalur KA baru termasuk jalur ganda dan prasarana KA · Peningkatan persinyalan KA lintas Medan – Belawan · DED pembangunan jalur KA Waru - Bandara Juanda Pembangunan Bandara Kualanamu Pembangunan sisi udara dan sebagian fasilitas operasi bandara (sisi darat) panjang runway 3750 x 60 Penyelesaian MRT dan kelanjutan Basic design MRT Jakarta proyek monorail di Jakarta Terselesaikannya perhitungan investasi yang telah dilakukan oleh swasta bagi kelanjutan proyek monorail Konsep dan proposal pembangunan proyek monorail Pembangunan rumah susun sederhana Jumlah rusunawa terbangun (Twin Block ) sewa untuk pekerja, pegawai dan mahasiswa

Jumlah rusunawa terbangun (Twin Block ) di kawasan kumuh Pembangunan rumah layak huni bersubsidi


KELUARAN *)

SASARAN

PEMERINTAH DAERAH

100%

(4) Desember 2010

100%

Desember 2010

Kemen PU

14 lokasi

Desember 2010

Kemenhub

Daerah terkait

89,2 km

Desember 2010

Kemenhub

Daerah terkait

1 paket 1 dokumen 74%

Desember, 2010 November, 2010 Desember 2010

Kemenhub Kemenhub Kemenhub

Pemprov Sumut Pemprov Jatim Pemprov Sumut

100%

Desember 2010

Kemenhub

100%

Akhir Maret 2010

100% 40

Agustus 2010 Desember 2010

Pemprov DKI Jakarta Pemprov DKI Jakarta Pemprov DKI Daerah terkait

40

Desember 2010

Kemen PU

Daerah terkait

Desember 2010

Kemenpera

Daerah terkait

Desember 2010

Kemenpera

Daerah terkait

Jumlah rumah layak huni yang tersedia berupa rumah sederhana 150.000 sehat bersubsidi (unit) Jumlah rumah layak huni yang tersedia berupa rusunami 30.000 bersubsidi (unit)

(5)

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6) Kemen PU

Meningkatnya Kemenpera penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan menengah-bawah.

(7)

- 24 -

PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR PROGRAM (1) Pengendalian banjir

TINDAKAN


KELUARAN *)

INSTANSI PEMERINTAH PENANGGUNG DAERAH JAWAB (5) (6) (7) Mengurangi potensi Kemenkeu (BA. Pemprov DKI banjir pada daerah rawan 999) Jakarta banjir Kemen PU Pemprov Jateng SASARAN

(2) Penyelesaian Kanal Banjir Timur

(3) Terselesaikannya pembangunan KBT konstruksi utama paket 22 - 100% 29

(4) Desember 2010

Pembangunan waduk dan prasarana pengendali banjir DAS Bengawan Solo

Terselesaikannya Waduk Gonggang

100%

Desember 2010

Tersedianya prasarana pengendalian banjir (pompa air di 1 lokasi 100% 2 unit pompa) Pengembangan Penyusunan ICT Fund untuk membiayai Prosentase penyelesaian penyusunan dan pembahasan ICT Fund 100% teknologi informasi dan pembangunan jaringan backbone serat dan optimalisasi PNBP untuk pembiayaan jaringan backbone komunikasi optik serat optik


Meningkatkan jangkauan Kemenkominfo dan kualitas jaringan informasi dan komunikasi

Peningkatan Penyediaan Penyusunan kebijakan, peraturan, infrastruktur dengan kelembagaan dan pembiayaan untuk skema KPS/PPP penyediaan infrastruktur dengan skema KPS/PPP

Agustus 2010

Meningkatnya pembangunan infrastruktur dengan skema KPS/PPP

Kajian sistem penyediaan dana pembebasan tanah baik berupa 100% dana talangan (non APBN) untuk proyek KPS yang layak secara finansial dan dukungan fiskal (APBN) untuk proyek KPS yang kurang layak secara finansial Kajian dan tindak lanjutnya bagi pembentukan unit penyedia 100% dana talangan untuk pembebasan tanah di masing-masing Kementerian/Lembaga yang memiliki proyek KPS atau di satu Kementerian/Lembaga Unit dan mata anggaran (APBN) penyediaan dana dukungan 100% fiskal untuk pembebasan tanah

Kemen PU

BPN

November 2010

Kemenkeu

Oktober 2010

Kemenkeu

- 25 -

PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR PROGRAM

TINDAKAN

(1)

(2)

Peningkatan pembangunan Wilayah Papua

Pembangunan jalan

Penyelenggaraan perhubungan

100%

Juni 2010

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6) Kemenkeu

100%

September 2010

Kemenkeu

100%

Desember 2010

100% 100% 100% 323 km

Juni 2010 Desember 2010 April 2010 Desember 2010

KemenHub, Kemen PU, KemenInfo, ESDM KemenPPN Kemen PU, ESDM KemenPPN Kemen PU Pemprov Papua dan Pemprov Papua Barat

15 29 39


KELUARAN *) (3) Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Resiko atas Penyediaan Infrastruktur Kajian pemberian dukungan fiskal pemerintah non tanah (sebagian konstruksi) untuk proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPS Kajian dan tindak lanjutnya bagi pembentukan unit pelaksana pembangunan proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPS di Kementerian/Lembaga Panduan umum pelaksanaan KPS Panduan pelaksanaan KPS per sektor infrastruktur Daftar Rencana Proyek KPS 2010-2014 (PPP Book) Panjang jalan yang ditingkatkan kapasitasnya

Jumlah rute perintis yang terlayani (laut) Lintas bus perintis Jumlah rute perintis yang terlayani (udara)


SASARAN

(4)

(5)

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi wilayah Papua

Kemenhub Kemenhub Kemenhub


Daerah terkait

- 26 -


PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA PROGRAM (1) Penyederhanaan prosedur investasi dan usaha

TINDAKAN


KELUARAN *)

(2) (3) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Jumlah perizinan dan non perizinan sektor yang dilayani SPIPISE 3 sektor Pintu (PTSP) dan Penerapan Sistem (setelah dilakukan penyederhanaan tata cara permohonan) Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara elektronik (SP, IP, ISE) pada PTSP

(4) Desember 2010

SASARAN (5) Menurunnya hambatan investasi

INSTANSI PEMERINTAH PENANGGUNG DAERAH JAWAB (6) (7) BKPM

Jumlah PTSP provinsi/kabupaten/kota yang menggunakan SPIPISE 33 provinsi dan Desember 2010 40 kabupaten/ kota Jumlah instansi yang terintegrasi dengan SPIPISE 16 instansi Penetapan kualifikasi kelembagaan PTSP 130 PTSP Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional 1 (KP3MN) dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) penanaman modal Rekomendasi pembatalan Perda Jumlah Perda yang dikaji dan diusulkan untuk dibatalkan bermasalah terkait investasi dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Jumlah perizinan dan nonperizinan sektor untuk memulai usaha yang diusulkan untuk diturunkan/dihapuskan biayanya

Seluruh Provinsi; Kab/Kota terkait


1 paket

Desember 2010

Kemendagri

1 paket

Desember 2010

Kemendag

Daerah terkait

- 27 -

PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA PROGRAM Pengembangan Sistem Pelabuhan Nasional

Peningkatan kelancaran pelaksanaan ekspor-impor

TINDAKAN Peningkatan pengelolaan dan pelayanan pelabuhan nasional


KELUARAN *)

SASARAN

Tersusunnya Sistem Informasi Kargo Nasional

1 paket

Desember 2010

Jumlah peraturan perundangan, peraturan pelaksanaan teknis, dan laporan kajian dalam rangka penataan pelabuhan nasional

2 paket terdiri dari Masterplan 7 lokasi dan inventarisasi aset Otoritas Pelabuhan

Desember 2010

Kemenhub

Jumlah lokasi pelabuhan strategis dan komoditas yang dibangun dan direhabilitasi

3 lokasi Desember 2010 (Belawan, Bitung, Tanjung Priok)

Kemenhub

Pemprov Sumut; Pemprov Sulut; Pemprov DKI Jakarta

Tersusunnya detail design dan persiapan konstruksi pel Tanjung Priok dan Belawan dan lanjutan pembangunan Pelabuhan Bitung, pelabuhan dan jalan akses

3 lokasi

Desember 2010

Kemenhub

Pemprov Sumut; Pemprov Sulut; Pemprov DKI Jakarta

Pengoperasian CATS di Jababeka Cikarang dalam rangka proses penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan

1 lokasi

Desember 2010

Kemenkeu

80%

Desember 2010

Pemantapan pengembangan dan penerapan Persentase rekomendasi di bidang pengembangan dan penerapan sistem National Single Window/NSW dan NSW dan ASW yang terimplementasikan ASEAN Single Window/ASW

Terbangunnya Sistem Pelabuhan Nasional yang terpadu, efisien dan efektif

INSTANSI PEMERINTAH PENANGGUNG DAERAH JAWAB Kemenhub

Beroperasinya secara penuh NSW di 5 pelabuhan utama

Kemenko Perekonomian

- 28 -

PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA PROGRAM

Pengelolaan fasilitasi ekspor-impor

Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor-impor (peraturan)

4

Desember 2010

Jumlah pengguna perijinan ekspor/ impor online melalui INATRADE (perusahaan)

1.500

Desember 2010

Perumusan kebijakan dan pengembangan Persentase sistem aplikasi dan infrastruktur TI yang sesuai dengan 100% teknologi informasi kepabeanan dan cukai proses bisnis DJBC

Desember 2010

Pelaksanaan National Single Window di sektor perhubungan Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha


KELUARAN *)

TINDAKAN

SASARAN

INSTANSI PEMERINTAH PENANGGUNG DAERAH JAWAB Kemendag

Kemenkeu

Persentase penyelesaian aplikasi sistem kepabeanan yang terintegrasi dengan portal NSW

-

Desember 2010

PMK untuk pengembangan sistem elektronik terkait dengan perijinan investasi di bidang kepabeanan dan perpajakan

-

Desember 2010

PMK tentang Authorized Economic Operator (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional PMK tentang Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dalam rangka pengembangan sistem logistik

-

Desember 2010

-

Desember 2010

Jaringan System National Single Window di kantor pusat

1 paket

Desember 2010

Naskah akademis

Desember 2010

Meningkatnya kepastian Kemenakertrans berusaha

Desember 2010

Kemenakertrans

Penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan Tersusunnya rancangan peraturan kompensasi & penetapan PHK, dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan hubungan kerja (PKWT dan outsourcing ), pengupahan, Pusat dan Daerah perlindungan pekerja, mogok kerja

Harmonisasi kebijakan jaminan sosial Selarasnya peraturan bidang HI

Inventarisasi Perda HI

Desember 2010

Kemenhub

- 29 -

PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA PROGRAM

TINDAKAN


KELUARAN *) Mekanisme perundingan secara bipartit , pencatatan, keterwakilan 2 naskah dan verifikasi SP/SB

Desember 2010

SASARAN

INSTANSI PEMERINTAH PENANGGUNG DAERAH JAWAB Kemenakertrans

Pengembangan perdagangan dalam negeri

Penguatan monitoring dan supervisi pelayanan perizinan SIUP dan TDP

Terlaksananya monitoring dan supervisi pelayanan perizinan SIUP 100 kab/kota dan TDP kepada Pemda kabupaten/kota dan identifikasi PERDA yang tidak sesuai dengan ketentuan penerbitan SIUP dan TDP

Desember 2010

Meningkatnya perdagangan dalam negeri

Kemendag

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Penyusunan peraturan perundangan bagi pengembangan (KEK)

Jumlah PP tentang Kawasan Ekonomi Khusus pelaksanaan UU No 1 39/2009

Desember 2010

Ditetapkannya 1 KEK


Jumlah kebijakan perdagangan yang dilimpahkan ke KEK (peraturan)

Desember 2010

Kemendag

Tersedianya PMK-PMK ttg pemberian fasilitas Fiskal sesuai 100% Peraturan Per-UU-an dan skema pembiayaan infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Desember 2010

Kemenkeu

Pembentukan Dewan Nasional KEK

1 paket

Desember 2010


Sosialisasi dalam rangka pengembangan dan promosi investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

6 daerah dan 4 negara

Desember 2010

BKPM

Pengembangan kelembagaan KEK

1

Kab/kota terkait

- 30 -


PRIORITAS 8 : ENERGI PROGRAM (1) Peningkatan kapasitas penyediaan listrik

TINDAKAN (2) Penanganan kebutuhan listrik jangka pendek di berbagai daerah

SASARAN

(4) Desember 2010

Meningkatnya jumlah kapasitas pembangkit listrik yang 207 MW handal melalui perbaikan/retrofit/relokasi pembangkit

Desember 2010

Kemen BUMN

Tersedianya dokumen RUKN & RUPTL yang direvisi

2 paket

Juni 2010

Kemen ESDM

Data dan informasi kebutuhan dan pertumbuhan listrik daerah dalam rangka mengatasi krisis

1 paket

Desember 2010

Kemen ESDM

Studi persiapan pembangunan PLTU skala kecil di berbagai daerah

1 paket

November 2010

Kemen ESDM

Pengawasan Pembangunan FSRT di Terlaksananya kegiatan persiapan pembangunan FSRT di 1 paket Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Timur Sumatera Utara dan Jawa Barat serta kajian FSRT di Jawa Timur

Desember 2010

Pembangunan Small Scale LNG receiving termina l dan distribusi

Desember 2010

Pengembangan PLTU skala kecil di berbagai daerah

Kajian dan FEED pembangunan model Small Scale LNG 1 paket receiving terminal

(5) Teratasinya krisis listrik nasional

INSTANSI PEMERINTA PENANGGUNG H DAERAH JAWAB (6) (7) Kemen BUMN Daerah terkait

(3) Meningkatnya jumlah kapasitas genset secara tersebar di 562 MW Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Timur

Penyusunan rencana pengembangan kapasitas listrik

Pengembangan infrastruktur gas


KELUARAN *)

Terealisasinya pengawasan persiapan pembangunan FSRT di Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Timur

Kemen ESDM

Kemen ESDM

Pemprov Sumut; Pemprov Jabar; Pemprov Jatim

- 31 -

PRIORITAS 8 : ENERGI PROGRAM (1) Ketahanan energi

(2) Peningkatan pasokan listrik

(3) Pembangkit, jaringan dan gardu transmisi : - Kapasitas pembangkit MW), transmisi (Kms) dan gardu induk (MVA)

(4)

SASARAN (5) Meningkatnya penyediaan listrik

INSTANSI PEMERINTA PENANGGUNG H DAERAH JAWAB (6) (7)

22 MW, 3381 Kms, 2159 MVA

Desember 2010

Kemen ESDM

18.004 dan 1.266 70

Desember 2010

Kemen ESDM

Desember 2010

Kemen ESDM

1 judul

Desember 2010

Kemenhut

3,55

Desember 2010

Kemen ESDMDAK

- PLTMH (MW)

1,53

Desember 2010

- Jumlah studi kelayakan energi laut (laporan)

1

Desember 2010

Kemen ESDMDAK Kemen ESDM

Jaringan dan gardu distribusi : - Gardu dan jaringan (Kms/MVA) Pengembangan Geothermal


KELUARAN *)

TINDAKAN

Penambahan kapasitas PLTP (MW) Revisi PP No.68/1998 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KPA/KSA)

Pengembangan energi alternatif diluar panas Lisdes (EBT) : bumi - PLTS 50 Wp tersebar (MW)

DME 50 lokasi Terlaksananya sosialisasi pengembangan energi nuklir untuk mencapai pemahaman masyarakat yang utuh Pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar FEED pemanfaatan gas bumi untuk angkutan umum di 3 3 kota angkutan umum perkotaan dan rumah kota tangga


Kemen ESDM Kemenristek/ BATAN Kemen ESDM

- 32 -

PRIORITAS 8 : ENERGI PROGRAM

TINDAKAN

(1)

(2)

(3) Terbangunnya Jaringan Gas Kota

Penerapan Domestic Market Obligation (DMO) batubara


KELUARAN *)

Keputusan Menteri untuk penerapan DMO batubara tahun 2010

4 kota/ 16.000 SR 1

(4) Desember 2010 Maret 2010

SASARAN (5)

INSTANSI PEMERINTA PENANGGUNG H DAERAH JAWAB (6) (7) Kemen ESDM Kota terkait Kemen ESDM

- 33 -


PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA PROGRAM (1) Pengelolaan hutan

TINDAKAN (2) Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi hutan di DAS prioritas

Pengembangan Perhutanan Sosial


KELUARAN *) (3) Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas 239.000 ha seluas 800 ribu ha

(4) Desember 2010

Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500 ribu ha Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5 ribu ha Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove , gambut dan rawa seluas 295.000 ha Fasilitasi rehabilitasi kawasan konservasi/lindung

100.000 ha

Desember 2010

1.000 ha 60.000 ha


100.000 ha

Desember 2010

Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha

400.000 ha

Desember 2010

Fasilitasi 500 kelompok/unit ijin usaha pengelolaan HKm Fasilitasi pembangunan hutan rakyat kemitraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 250.000 ha

100 klpk 50.000 ha


Fasilitasi pembentukan dan berfungsinya sentra HHBK unggulan di 30 kabupaten

6 Kab

Desember 2010

Areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha

100.000 ha

Desember 2010

SASARAN (5) Menurunnya tingkat kerusakan hutan dan emisi karbon

INSTANSI PEMERINTAH PENANGGUNG DAERAH JAWAB (6) (7) Kemenhut Daerah terkait

Kemenhut

Daerah terkait

30 kab terkait

- 34 -

PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA PROGRAM (1)

Penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan

Gerakan Menanam Pohon

TINDAKAN


KELUARAN *)

SASARAN

(2) (3) Pengembangan Hutan Tanaman dan Terwujudnya pemberian ijin HTI/HTR kumulatif seluas 3 juta Hutan Tanaman Rakyat ha dan penanaman kumulatif seluas 2,65 juta ha

(4) Ijin HTI/HTR Desember 2010 450 ribu ha, Penanaman HTI/HTR seluas 450 ribu ha

Pengelolaan dan pengembangan konservasi laut pada kawasan perairan tawar dan payau

900 ribu ha

Desember 2010

Kemen KP

Daerah terkait

20%

Desember 2010

Menurunnya kejadian Kemenhut dan luas areal kebakaran hutan dan lahan

Daerah terkait

Luas kawasan hutan (dan lahan) yang terbakar ditekan hingga 50% dibandingkan kondisi tahun 2008

10%

Desember 2010

Tersedianya data sebaran hotspot di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang didiseminasikan ke K/L dan daerah terkait, sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan mekanisme pencegahan kebakaran hutan

80%

Desember 2010

100%

Desember 2010

Kawasan konservasi laut dan kawasan konservasi perairan tawar dan payau yang dikelola secara berkelanjutan seluas 4,5 juta ha

Pengendalian kebakaran hutan (dan Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau lahan) Sulawesi berkurang 20% setiap tahun.

Penanaman dan pemeliharaan pohon Teridentifikasinya lokasi, potensi lahan, dan jumlah pohon di sepanjang ruas jalan nasional, ruas jalan provinsi, ruas jalan kab/kota serta di sepanjang bantaran sungai

(5)

INSTANSI PEMERINTAH PENANGGUNG DAERAH JAWAB (6) (7) Kemenhut Daerah terkait

Berkurangnya emisi karbon dan erosi

KLH

Provinsi terkait

Kemen PU

Daerah terkait

- 35 -

PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA PROGRAM

TINDAKAN

(1) (2) Peningkatan pengelolaan Pembinaan Penyelenggaraan DAS serta pengelolaan hutan Pengelolaan DAS dan lahan gambut

Pengelolaan kualitas air dan kawasan gambut

Penurunan beban pencemaran Pengendalian pencemaran air dan lingkungan udara Penyusunan peta kerentanan perubahan iklim sampai ke tingkat regional Peningkatan pengelolaan persampahan


KELUARAN *) (3) Rencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas

22 DAS

(4) Desember 2010

Terbangunnya baseline data pengelolaan DAS di 36 BPDAS

7 BPDAS

Desember 2010

Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS

7 BPDAS

Desember 2010

% penyiapan penetapan kelas air di tingkat kabupaten/ kota 25% untuk 13 sungai-sungai prioritas dari 119 kab/kota, yang terkoordinasi lintas K/L dan daerah Penyelesaian pemetaan kesatuan hidrologi gambut di 8 provinsi 20% yang terkoordinasi dengan K/L terkait Menurunnya beban penecemaran lingkungan melalui 680 pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 690 kegiatan industri dan jasa Tersusunnya daftar kriteria baku kerusakan LH akibat perubahan iklim

Peningkatan pembangunan Tempat Berkurangnya volume sampah melalui 3 R (Reduce, Reuse, Pembuangan Akhir (TPA) dengan Recycle) dalam skala kota untuk kota besar dan metropolitan menerapkan sanitary land fill dan mengoptimalkan program 3R (Reduce, Reuse, Recyrcle) Jumlah kabupaten/kota yang terlayani infrastruktur persampahan (TPA Regional)

26 kota besar dan metropolitan

SASARAN (5) Menurunnya kerawanan bencana di DAS dan lahan gambut

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6) Kemenhut


Desember 2010

KLH

Daerah terkait

Desember 2010

KLH

Daerah terkait

Desember 2010

Penurunan pencemaran lingkungan dan emisi karbon

Desember 2010

Desember 2010

6 TPA Regional Desember 2010 melayani 17 kab/kota

KLH

KLH

Meningkatnya kualitas pelayanan persampahan

KLH

Kota terkait

Kemen PU

Kab/kota terkait

- 36 -

PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA PROGRAM

TINDAKAN

(1)

(2)

Pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana Alam

Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana

Pemantapan sistem peringatan dini terhadap gempa bumi dan tsunami

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat

Penyediaan sarana dan prasarana pada daerah yang sering terjadi kebakaran hutan/pekarangan/lahan sebelum musim kemarau berlangsung Peningkatan kesiapasiagaan dalam menghadapi bencana


KELUARAN *) (3) Jumlah kabupaten/kota yang terlayani infrastruktur persampahan (Sanitary Landfill ) Jumlah lokasi prasarana persampahan terpadu 3 R Kesinambungan (sustainabilitas) Ina-TEWS

49 kab/kota

(4) Desember 2010

50 lokasi

Desember 2010

100%

Desember 2010

Kesinambungan sistem pengamatan di bidang gempa bumi dan 90% tsunami Kesinambungan sistem analisa data di bidang gempa bumi dan 90% tsunami Terlaksanannya pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan 16 Prov

Desember 2010

Terlaksananya pendistribusian logistik kebencanaan pada daerah bencana Terlaksanannya pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan

Desember 2010

Terlaksananya pendistribusian peralatan kebencanaan pada daerah bencana Terpenuhinya kebutuhan minimal sarana prasarana di 35 DAOPS dan 19 kabupaten rawan kebakaran

Jumlah rencana kontijensi yang tersusun; dan Terbentuknya Satuan Reaksi Cepat (SRC-PB)

16 Prov

SASARAN (5)

INSTANSI PEMERINTAH PENANGGUNG DAERAH JAWAB (6) (7) Kemen PU Kab/kota terkait Kemen PU

Daerah terkait

Beroperasinya TEWS dan BMKG, berkembangnya Bakosurtanal, BPPT peringatan dini iklim dan cuaca


Desember 2010

Meningkatnya BNPB kemampuan penanggulangan bencana di pusat dan daerah secara efektif dan efisien

Daerah terkait

Kuartal ke II 2010 9 paket

Desember 2010

Kemenhut

5

Kuartal ke II 2010

BNPB

Kuartal ke II 2010

Kab/kota terkait

- 37 -


PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK PROGRAM

TINDAKAN

(1) (2) Peningkatan pertumbuhan ekonomi Pengembangan kebijakan, koordinasi dan dan kesejahteraan penduduk di daerah fasilitasi daerah tertinggal di kawasan tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca- perbatasan konflik

Pelaksanaan pemberdayaan dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana informatika


KELUARAN *)

SASARAN (5) Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6) KPDT

(7) Daerah terkait

PEMERINTAH DAERAH

(3) Jumlah rencana aksi pengembangan daerah tertinggal 27 di kawasan perbatasan yang dilaksanakan

(4) Desember 2010

Prosentase desa yang dilayani akses internet (dengan 5% prioritas pada seluruh desa Ibukota Kecamatan di wilayah Universal Service Obligation , sejumlah 4.218 desa)

Desember 2010

Kemenkominfo

Daerah terkait

Prosentase ibukota provinsi yang memiliki National Internet Exchange (4 kota) Jumlah Desa Informatif termasuk ketersediaan radio komunitas Peningkatan mutu dan kesejahteraan Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan penerima pendidik dan tenaga kependidikan di daerah tunjangan khusus tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik Jumlah guru madrasah penerima tunjangan khusus

10%

Desember 2010

Kemenkominfo

Kota terkait

15 desa

Desember 2010

Kemenkominfo

Daerah terkait

46.300 orang

Desember 2010

Kemendiknas

5.000 orang

Desember 2010

Kemenag

Peningkatan koordinasi lintas sektor untuk pembangunan daerah tertinggal

20%

Desember 2010

KPDT

Meningkatnya koordinasi lintas sektor

- 38 -

PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK PROGRAM (1)

Pemantapan keutuhan wilayah NKRI

TINDAKAN (2) Penyelenggaraan perhubungan di daerah tertinggal

Pelaksanaan perundingan perbatasan RIMalaysia, Singapura, Timor Leste, Filipina, Vietnam, dan Palau.

Pembentukan Badan Nasional Pengelola Daerah Perbatasan Pemetaan batas wilayah


KELUARAN *) (3) Unit kapal perintis Jumlah rute perintis yang terlayani (laut) Lintas bus perintis Unit bus perintis Jumlah sarana SDP Jumlah lintas SDP Jumlah rute perintis yang terlayani (udara) Jumlah pelaksanaan perundingan perbatasan maritim dan darat

2 45 118 37 18 91 79 12 perundingan

Terbentuknya organisasi Badan Nasional Pengelola 100% Daerah Perbatasan Jumlah NLP pemetaan kecamatan kawasan 72 perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia, dan RI-RDTL skala 1:50.000 serta skala 1:25.000 Jumlah pemetaan pulau-pulau terluar

25

(4) Desember 2010 Desember 2010 Desember 2010 Desember 2010 Desember 2010 Desember 2010 Desember 2010 Desember 2010

SASARAN (5)

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6) Kemenhub Kemenhub Kemenhub

Kemenhub Mantapnya keutuhan Kemenlu wilayah melalui membaiknya pengelolaan perbatasan

Juni 2010

Kemendagri

Desember 2010

Bakosurtanal

PEMERINTAH DAERAH (7) Daerah terkait

- 39 -

PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK PROGRAM

TINDAKAN

(1)

(2)

KELUARAN *) (3) Jumlah Perapatan pilar batas RI-Malaysia

22

Jumlah Perapatan pilar batas RI-RDTL Jumlah dokumen perundingan teknis batas darat Jumlah dokumen perundingan teknis batas maritim

60 3 3

Inventarisasi data dan penamaan pulau-pulau Jumlah pulau kecil yang diidentifikasi dan dipetakan 20 pulau kecil terluar potensinya termasuk pulau-pulau kecil terluar Jumlah pulau kecil yang memiliki infrastuktur memadai secara terintegrasi, termasuk pulau-pulau kecil terluar

20 pulau


SASARAN

(4)

(5)

Desember 2010

Desember 2010

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6)

Kemen KP


Daerah terkait

- 40 -


PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIFITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI PROGRAM (1) Pengelolaan kekayaan budaya/ kepurbakalaan

Pengembangan kapasitas inovasi

Pengembangan ekonomi kreatif

TINDAKAN


KELUARAN *)

(2) (3) Penetapan dan pembentukan pengelolaan Kesepakatan bentuk pengelolaan terpadu cagar budaya terpadu cagar budaya (Kawasan Warisan Budaya Dunia yang dimulai dengan Candi Borobudur, Situs Manusia Purba Sangiran, dan Candi Prambanan)

100%

(4) Desember 2010

SASARAN (5) Meningkatnya kualitas pengelolaan kekayaan budaya kepurbakalaan

Revitalisasi museum

Museum Negeri Jatim (Surabaya), Museum Negeri Kalbar 4 (Pontianak), Museum Negeri Jambi (Jambi), Museum Negeri NTB (Mataram)

Desember 2010

Penguatan kelembagaan inovasi dan pelaksanaan insentif Iptek

Jumlah paket riset dasar Jumlah paket riset terapan Jumlah paket Jumlah paket insentif Pemberian insentif Tax Deductible bagi perusahaan yang melakukan R&D

Desember 2010 Desember 2010 Desember 2010 Desember 2010 Desember 2010

Meningkatanya kualitas dan kuantitas inovasi

Pengembangan database ekonomi kreatif Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang diberikan 400 UKM Desember 2010 Indonesia dan peningkatan promosi promosi/pemasaran, kemitraan, fasilitasi, penghargaan dan produk kreatif potensial lokal dan akses pembiayaan nasional

Meningkatnya peran ekonomi kreatif dalam perekonomian nasional

Persentase pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang tercantum dalam database on-line Jumlah brand roduct ekonomi kreatif yang dihasilkan

44 78 92 130 100%

20%

Desember 2010

26 brand

Desember 2010

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6) Kemenbudpar

PEMERINTAH DAERAH (7) Pemprov Jateng dan Pemprov DIY

Pemprov Jatim, Pemprov Kalbar, Pemprov Jambi, Pemprov NTB KemenRistek

Kemenkeu Kemendag

- 41 -


PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN PROGRAM (1) Pemantapan reintegrasi Aceh

TINDAKAN (2) Penyusunan peraturan perundangan untuk memperkuat reintegrasi Aceh

Pengamanan NKRI dan Pemantapan penanggulangan tindak terorisme penanggulangan tindak terorisme

Penyusunan RUU Keamanan Nasional Pemberian tunjangan khusus bagi TNI yang bertugas di kawasan perbatasan Pencegahan dan pemberantasan korupsi

Peningkatan pelaksanaan pemberantasan korupsi


KELUARAN *) (3) Terbitnya 3 PP dan 2 Perpres tindak lanjut UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh

SASARAN

INSTANSI PEMERINTAH PENANGGUNG DAERAH JAWAB (6) (7) Kemendagri Pemprov NAD

(4) Desember 2010

(5) Mantapnya pelaksanaan reintegrasi Aceh

Terselenggaranya rapat koordinasi, sosialisasi, dan 12 kali kerja sama internasional dalam upaya penanggulangan terorisme

Desember 2010

Terbitnya Perpres tentang Badan Koordinasi 100% Pemberantasan Terorisme (BKPT) dan tersusunnya Rencana Induk Program Deradikalisasi

Juni 2010

Terwujudnya NKRI yang Kemenko Polhukam lebih kokoh dan menurunnya tindak terorisme Kemenko Polhukam

Jumlah pengungkapan perkara tindak pidana terorisme dan Clearance Rate tindak pidana terorisme tingkat nasional Draft RUU Keamanan Nasional Perpres tentang tunjangan khusus bagi TNI yang bertugas di kawasan perbatasan

100%

Desember 2010

POLRI

100% 100%


Kemenhan Kemenhan

Jumlah penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan

145 pkr

Desember 2010

100%

Menurunnya tindak pidana korupsi

Kejagung

- 42 -

PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN PROGRAM

TINDAKAN

(1)

(2)

SASARAN

1.700 pkr

(4) Desember 2010

Jumlah pembangunan Lapas/Rutan baru

19

Desember 2010

Jumlah pembangunan lanjutan Lapas/Rutan 45 Jumlah pembangunan Lapas/Rutan akibat bencana 9


Sarana dan prasarana Lapas/Rutan Draft RUU tentang revitalisasi industri strategis pertahanan dan keamanan nasional

200 100%


Penyusunan rencana induk dan road map revitalisasi industri pertahanan Pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan sebagai Clearing House

Dokumen rencana pengembangan dan pengadaan

100%

Desember 2010

Kemenhan

Perpres pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan

100%

Desember 2010

Kemenhan

Penelitian, pengembangan dan pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan dalam negeri

Jumlah model dan/atau prototype alat peralatan 30% pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara yang sesuai kemajuan Iptek dan mampu dikembangkan secara mandiri Jumlah produksi alutsista TNI industri dalam 20% negeri Jumlah dan jenis peralatan utama dan peralatan 20% teknis produksi dalam negeri Polri yang memenuhi

Desember 2010

Kemenhan

Desember 2010

Kemenhan, TNI, Kemenkeu POLRI, Kemenkeu

Penyusunan RUU tentang revitalisasi industri strategis pertahanan dan keamanan nasional

Pengadaan alutsista hasil industri dalam negeri Pengadaan alut Polri produksi dalam negeri

Desember 2010

(5)

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6) Kejagung

(3) Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari, dan Cabjari

Peningkatan sarana dan prasarana Pengembangan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) lembaga peradilan

Peningkatan kemampuan peralatan pertahanan keamanan


KELUARAN *)

Menurunnya over capacity pada Lapas

Kemenhukham

Terpenuhinya peralatan pertahanan dan keamanan

Kemenhan


- 43 -


PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG PEREKONOMIAN PROGRAM (1) Pengembangan industri nasional

TINDAKAN


KELUARAN *)

(2) (3) Pengembangan klaster industri berbasis Business Plan Nasional Industri Hilir Kelapa Sawit pertanian, oleochemical

1 paket

Penyelesaian AMDAL, FS dan Busniness Plan oleh Pemda 1 paket Sumut, Riau (Kuala Enok dan Dumai), Kaltim Pengembangan klaster industri berbasis Kajian pembangunan refinery di Jatim dan bahan baku 2 paket migas kondensat alternatif dalam dan luar negeri Koordinasi pengalokasian bahan baku migas dan kondensat 2 paket di Jawa Timur dan Kaltim

Pemasyarakatan kewirausahaan dan pengembangan wirausaha baru.

Peningkatan pemasyarakatan kewirausahaan dan penyediaan dukungan pengembangan wirausaha baru melalui inkubator teknologi dan bisnis, serta pola-pola pengembangan lainnya.

Kajian bahan baku alternatif Penyusunan Business Plan Jumlah peserta pemasyarakatan kewirausahaan

(4) Desember 2010

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5) (6) Menguatnya struktur dan Kemenperin berkembang daya saing industri nasional SASARAN

September - Desember 2010

Desember 2010

Jumlah tempat pendidikan keterampilan usaha (TPKU) yang dibangun. Jumlah calon wirausaha baru.

200 unit

Desember 2010

1.000 orang

Desember 2010

Terfasilitasi wirausaha baru melalui pendampingan.

350 KUMK

Desember 2010

Meningkatnya kemampuan usaha UKM melalui inkubator.

10 inkubator

Desember 2010

(7)

Pemprov Sumut, Pemprov Riau dan Pemprov Kaltim Pemprov Jatim

Desember 2010

1 paket Desember 2010 1 paket Desember 2010 2.000 orang Desember 2010

PEMERINTAH DAERAH

Pemprov Jatim, Pemprov Kaltim

Meningkatnya jumlah wirausaha baru

Kemen KUKM Daerah terkait

- 44 -

PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG PEREKONOMIAN PROGRAM (1) Peningkatan pelayanan dan perlindungan TKI

TINDAKAN (2) Penyusunan skim pembiayaan kredit, asuransi dan remitansi untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Peningkatan pembinaan, perlindungan dan pelayanan TKI


KELUARAN *)

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5) (6) Meningkatnya pelayanan Kemenko dan perlindungan TKI Perekonomian secara menyeluruh SASARAN

(3) Tersedianya kebijakan pembiayaan kredit untuk TKI

1 paket

(4) Desember 2010

Penyempurnaan skim asuransi dan remitansi untuk TKI

1 paket

Desember 2010

Penyusunan Grand Design pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri Jumlah Citizen Services yang diperkuat

1 dokumen

Desember 2010

Kemenko Perekonomian Kemenlu

24 citizen service 3.000 orang

Desember 2010

Kemenlu

Desember 2010

Kemenlu

Jumlah WNI bermasalah yang diberikan bantuan hukum

% calon TKI yang terlayani dan tercatat pada Dinas Tenaga 100% calon Desember 2010 Kerja provinsi dan kab/kota TKI terlayani

Kemenakertrans

Ratifikasi konvensi buruh migran dan keluarganya

Kemenakertrans

Penyiapan Desember 2010 ratifikasi konvensi buruh migran

Terlaksananya langkah persiapan amandemen UU 39/2004 1 paket

Desember 2010

Jumlah atase ketenagakerjaan yang memberi perlindungan TKI

Desember 2010

13 atase


- 45 -


PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM (1) Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar

Peningkatan pariwisata

TINDAKAN


KELUARAN *)

(2) (3) Peningkatan pelayanan terhadap jemaah Biaya operasional kantor misi haji Indonesia di Arab Saudi haji (210.000)

(4) Desember 2010

Jumlah kabupaten dan kota yang terpasang Siskohat online

75

Desember 2010

Jumlah Siskohat yang di upgrade Jumlah asrama haji yang direhabilitasi Persentase kab/kota yang melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji sesuai standar

260 6 30


Peningkatan promosi pariwisata dalam Jumlah partisipasi pada bursa pariwisata internasional, 72 dan luar negeri pelaksanaan misi penjualan (sales mission ), dan pendukungan penyelenggaraan festival (event ) Jumlah penyelenggaraan promosi langsung (direct promotion ), dan penyelenggaraan event pariwisata berskala nasional dan internasional.

Desember 2010

43

Desember 2010

Peningkatan prestasi olah raga Indonesia

Penyiapan atlet andalan dan penyediaan Jumlah atlet andalan untuk persiapan Asian Games dan Sea sarana dan prasarana olahraga Games serta tersedianya sarana dan prasarana Sea Games

518 atlet

Desember 2010

Peningkatan partisipasi pemuda dalam Gerakan Kepanduan

Pengembangan Gerakan Kepanduan

100%

Desember 2010

Tersusunnya kebijakan pengembangan kepanduan

SASARAN (5) Terlaksananya pelaksanaan ibadah haji dengan lebih baik

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6) Kemenag


Kab/kota terkait

Kemenkes Meningkatnya jumlah Kemenbudpar wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara

Meningkatnya prestasi Kemenpora olahraga di kejuaraan internasional Meningkatnya partisipasi Kemenpora pemuda dalam Gerakan Kepanduan

Kab/kota terkait Kab/kota terkait

- 46 -

PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM

TINDAKAN

(1) (2) Peningkatan kesetaraan Peningkatan jumlah kebijakan gender dan pemberdayaan pelaksanaan PUG di berbagai bidang perempuan pembangunan

Perlindungan anak

Peningkatan jumlah kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak


KELUARAN *) (3) Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG dalam rangka peningkatan 2 kualitas pendidikan

(4) Desember 2010

Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang kesehatan

3

Desember 2010

Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri dan perdagangan

4

Desember 2010

Jumlah kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak

2

Desember 2010

*) Target capaian dan waktu penyelesaian dapat disesuaikan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan secara berkala

SASARAN (5) Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di berbagai bidang pembangunan

Meningkatnya upaya perlindungan anak

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6) Kemen PP&PA


Kemen PP&PA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

Recommend Documents