BANGKITNYA INDONESIA. Prioritas Kebijakan untuk Tahun 2010 dan Selanjutnya

Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized

BANGKITNYA INDONESIA. Prioritas Kebijakan untuk Tahun 2010 dan Selanjutnya 53479

Melindungi Generasi Sekarang dan yang akan Datang dari Kemiskinan Pesan Pokok Indonesia telah membuat kemajuan dalam mengentaskan kemiskinan dan sedang mengembangkan berbagai program perlindungan sosial. Pertumbuhan ekonomi, perluasan akses ke pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan infrastruktur telah membantu mengentaskan kemiskinan. Bantuan langsung (block grants) kepada masyarakat telah berhasil mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah-daerah pedesaan. Sejumlah program perlindungan sosial (bantuan ekonomi dan asuransi) juga mulai dilaksanakan untuk melindungi rumah tangga dari berbagai risiko dan guncangan. Dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk melindungi generasi sekarang dan mendatang yang masih rentan terhadap ancaman kemiskinan. Penduduk Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan mencapai 32,5 juta jiwa dan setengah dari jumlah penduduknya masih sangat rentan terhadap kemiskinan. Program-program bantuan sosial terlalu terfragmentasi untuk dapat memberikan perlindungan yang memadai kepada keluargakeluarga dari berbagai guncangan atau membantu mereka mengatasi risiko secara efektif. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan mempertahankan laju pengentasan kemiskinan maka program dan sumber daya perlu dikonsentrasikan di daerah-daerah yang lebih miskin.

Tindakan Utama Pemerintahan yang baru berada pada posisi yang kuat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengembangkan program-program perlindungan sosial tahap berikutnya. Dengan pertumbuhan yang berlanjut dan pergerakan fiskal yang lebih luas, Indonesia dapat melakukan investasi lebih lanjut dalam program-program yang mampu mengentaskan kemiskinan. Program-program bantuan dan asuransi sosial yang ada saat ini dapat menjadi landasan dalam pembentukan kerangka perlindungan sosial yang komprehensif. Dengan mengingat hal ini maka prioritas kebijakan dan program yang utama untuk lima tahun berikutnya adalah:

Public Disclosure Authorized

1.

2.

3.

4.

Mempertahankan program-program nasional bantuan masyarakat yang berfokus pada penyaluran sumber daya ke daerah-daerah termiskin. Memperluas cakupan bantuan investasi masyarakat PNPM-Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri) untuk 2.000 kecamatan termiskin. Mendukung inovasi PNPM agar lebih efektif dalam mencapai masyarakat miskin yang hidup di kawasan tidak miskin pedesaan maupun perkotaan. Mempersiapkan jaring pengaman darurat untuk membantu menstabilkan penghasilan keluarga-keluarga yang rentan terhadap guncangan (guncangan ekonomi dan kesehatan, bencana alam dan perubahan kebijakan). Mengembangkan mekanisme yang memantau guncangan dan memicu diterapkannya jaring pengaman darurat seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan/atau program-program padat karya. Menciptakan kerangka terpadu untuk program-program bantuan sosial guna memutuskan mata rantai kemiskinan antar generasi. Menerapkan program bantuan kesehatan, beasiswa bagi keluarga miskin dan bantuan tunai bersyarat (CCT). Membentuk sistem manajemen “satu atap” yang terkoordinasi dan menyusun database terpadu, yang memuat daftar nama penerima program. Memperkuat kapasitas lembaga pelaksana untuk menargetkan dan melaksanakan program bantuan sosial secara tepat. Mengembangkan program-program asuransi sosial generasi kedua yang dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem fiskal. Mengkaji implikasi dari cakupan program yang lebih luas dan menjelaskan reformasi kelembagaan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan program-program asuransi sosial. Selanjutnya, melaksanakan reformasi secara bertahap dengan memastikan sistem yang dipergunakan jelas, layak dan terjangkau.

2 | BANGKITNYA INDONESIA

Posisi Indonesia Saat Ini Indonesia telah membuat kemajuan dalam pengentasan kemiskinan tetapi masih banyak penduduk yang miskin dan rentan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan telah membantu lebih banyak penduduk Indonesia untuk keluar dari kemiskinan dengan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan belanja publik di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Sejak pemilu tahun 2004, angka kemiskinan berkurang dari 16,7 persen menjadi 14,15 persen (2009). Walaupun terdapat kemajuan, 32,5 juta rakyat Indonesia saat ini masih hidup di bawah garis kemiskinan dan sekitar setengah dari seluruh rumah tangga masih berada di sekitar garis kemiskinan nasional (penghasilan Rp 200.262/bulan). Kesenjangan antara yang miskin dan tidak miskin juga melebar. Rasio Gini, ukuran ketidakseimbangan konsumsi, telah meningkat dari 31,7 persen pada tahun 1999 menjadi sekitar 35 persen pada tahun 2009. Disparitas regional juga masih belum berubah; kawasan Indonesia timur masih tertinggal dibandingkan kawasan Indonesia lainnya, terutama Pulau Jawa. Program nasional bantuan masyarakat telah mengurangi angka kemiskinan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk mandiri. Pemerintah telah memperluas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri) antara tahun 2007 sampai 2009 dengan memberikan bantuan langsung (block grants) kepada kecamatan-kecamatan di daerah pedesaan dan perkotaan yang mendukung proyek-proyek pembanguan di tingkat masyarakat. Pendekatan tersebut berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat setempat untuk mengidentifikasi rintangan-rintangan pembangunan di daerah seraya meningkatkan kapasitas untuk melaksanakan tindakan yang terkoordinasi. PNPM-Mandiri telah berhasil mempercepat laju pengentasan kemiskinan secara efektif, khususnya di daerah-daerah pedesaan terpencil yang membutuhkan infrastruktur padat karya yang produktif seperti sarana jalan yang menghubungkan warga desa dengan pasar dan jasa-jasa layanan. Kini PNPM memiliki cakupan nasional, tetapi sumber daya perlu difokuskan pada daerah-daerah yang lebih miskin untuk mempertahankan laju pengentasan kemiskinan. Program PNPM-Mandiri kini telah menjangkau 6.514 kecamatan di seluruh negeri tetapi tidak berfokus pada masyarakat termiskin. Jumlah bantuan langsung untuk daerah-daerah tersebut masih terlalu kecil dan belum sesuai dengan laju inflasi. Pada saat yang sama, banyak orang miskin hidup di kecamatan-kecamatan yang tidak tergolong miskin. Program-program bantuan perlu lebih disesuaikan untuk mencapai masyarakat miskin yang

tinggal di daerah-daerah pedesaan dan perkotaan yang tidak tergolong miskin tersebut. Dengan meningkatnya urbanisasi, banyak hal perlu diketahui tentang sifat dan penyebab kemiskinan perkotaan maupun jenis-jenis program terbaik yang dapat membantu penduduk kota agar keluar dari kemiskinan. Pemerintah telah meluncurkan program-program bantuan sosial untuk melindungi rumah tangga yang rentan dari guncangan dan keberlarutan kemiskinan dari generasi ke generasi. Pada tahun 2005, pemerintah mulai mengubah sumber daya dari subsidi regresif menjadi program bantuan sosial yang menargetkan rumah tangga miskin dan hampir-miskin. Bantuan Langsung Tunai (BLT), suatu jaring pengaman bantuan tunai tanpa syarat, telah membantu lebih dari 19 juta rumah tangga (sepertiga dari total penduduk) untuk menghadapi guncangan inflasi akibat dihapuskannya subsidi BBM. Pemerintah juga sedang mengujicoba berbagai jenis program bantuan sosial lain untuk mencegah keluargakeluarga menempuh jalan keluar yang negatif, seperti memangkas pengeluaran kebutuhan dasar pangan - dan kesehatan, atau mengeluarkan anak-anak mereka dari sekolah untuk bekerja. Termasuk dalam program ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan PNPM-Generasi sebagai program percontohan yang memberikan dana bantuan kepada rumah tangga dan masyarakat berdasarkan kehadiran siswa di sekolah dan penggunaan fasilitas kesehatan masyarakat. Jaring pengaman juga mulai dilaksanakan, tetapi tidak ada sistem menyeluruh yang dapat dengan cepat diterapkan untuk melindungi keluarga-keluarga dari berbagai guncangan. Dampak dari kejadiankejadian yang tidak diharapkan terhadap rumah tangga seperti munculnya krisis kesehatan, bencana alam atau kemerosotan keuangan dunia, dan guncangan yang diperkirakan akan terjadi akibat reformasi kebijakan, dapat menghambat kemajuan Indonesia dalam pengentasan kemiskinan. Padat Karya, suatu program jangka pendek untuk membantu pengangguran yang diluncurkan dalam menghadapi krisis keuangan tahun 1997, telah gagal melindungi masyarakat miskin karena tidak tepat sasaran dan strukturnya yang terfragmentasi. Program berikutnya, BLT, lebih berhasil dalam penetapan sasaran sehingga lebih efektif dalam menyangga rumah tangga setelah subsidi BBM dikurangi. Namun karena tidak adanya jaring pengaman yang terkoordinasi atau mekanisme pengelolaan risiko secara formal, maka rumah tangga rentan sering bergantung pada tabungan informal antar rumah tangga sebagai perlindungan diri. Program-program bantuan sosial melindungi keluargakeluarga dari risiko tetapi harus dikoordinasi dan

Prioritas Kebijakan untuk Tahun 2010 dan Selanjutnya | 3

dilaksanakan dengan lebih baik untuk memutuskan mata rantai kemiskinan generasi ke generasi. Program-program percontohan bantuan tunai bersyarat memperlihatkan hasil yang menjanjikan untuk menjamin bahwa keluarga-keluarga mampu mengelola risiko seraya tetap melakukan investasi dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan. Namun, untuk memperluas jangkauan program tersebut, perlu diatasi beberapa masalah pelaksanaan dan perlu dipastikan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan siap melayani lebih banyak pengguna jasa dari keluarga miskin dan hampir miskin (menyelesaikan masalah sisi penawaran). Program-program bantuan sosial lain seperti pelayanan kesehatan gratis juga menghadapi tantangan pelaksanaan dan belum berjalan optimal. Sistem bantuan sosial yang kini terfragmentasi tidak selalu menargetkan, atau secara memadai mencakup, keluarga-keluarga yang paling rentan. Dengan semakin banyaknya penduduk Indonesia yang keluar dari kemiskinan, maka dibutuhkan programprogram asuransi sosial tahap berikutnya. Landasan sistem asuransi sosial telah tersedia, termasuk Askes, suatu program asuransi kesehatan dan Jamsostek, sebuah program pensiun untuk pekerja di sektor formal. Walaupun Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (No. 40/2004) menyatakan aspirasi nasional untuk memberikan perlindungan universal atau cakupan semesta, tidak ada rencana yang jelas tentang bagaimana mengembangkan sistem nasional yang berpautan dan layak. Masalah-masalah yang dihadapi mencakup kekuatan dan efektivitas program, besaran manfaat yang diberikan, lingkup cakupan program, keterjangkauan dan keberlanjutan secara fiskal. Tanpa persiapan yang memadai, Indonesia mungkin berada pada posisi yang sama dengan negara-negara berpenghasilan menengah lainnya yang memberikan manfaat asuransi sosial yang murah namun harus berjuang menghadapi tanggungan finansial besar yang ditimbulkannya. Untuk memperluas lingkup program perlindungan sosial, dibutuhkan pengaturan kelembagaan yang jelas untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara efektif. Tanggung jawab untuk mengembangkan strategi perlindungan sosial – yang terdiri dari program bantuan sosial dan asuransi sosial – masih terfragmentasi. Walaupun BAPPENAS memainkan peranan utama dalam mengembangkan strategi perlindungan sosial, BAPPENAS tidak memiliki mekanisme yang diperlukan untuk melakukan koordinasi lintas program dan memastikan akuntabilitas antar lembaga. Departemen Keuangan (Depkeu) terlibat dalam pengalokasian sumber daya tetapi tidak memiliki peranan dalam penyelenggaraan atau pengelolaan program. Departemen Sosial (Depsos) bertanggung jawab melaksanakan program-program

bantuan, sedangkan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyiapkan rancangan sistem asuransi sosial. Administrasi yang lemah dan kapasitas pengelolaan yang terbatas di lingkungan instansi pemerintah juga menghambat pelaksanaan program-program perlindungan sosial, seperti PKH, secara efektif.

Posisi yang Diinginkan Indonesia Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan mengurangi tingkat kerentanan, dibutuhkan upaya komprehensif dan terkoordinasi. Mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi, melaksanakan reformasi ketenagakerjaan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan tenaga kerja yang lebih terlatih, meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan memperluas infrastruktur adalah komponen-komponen penting dalam pengentasan kemiskinan. Namun, dalam bagian ini memfokuskan pada bagaimana program-program pengentasan kemiskinan nasional dan sistem perlindungan sosial dapat mempercepat laju pengentasan kemiskinan dan melindungi keluarga-keluarga dengan lebih baik dari risiko-risiko yang mereka hadapi.

Meningkatkan program-program pengentasan kemiskinan nasional yang ada Mendanai program PNPM-Mandiri yang telah ditingkatkan dan mengkonsentrasikan sumber daya di 2.000 kecamatan termiskin. Jaringan PNPM nasional menawarkan mekanisme teruji sehingga pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan secara efektif bagi warga miskin dan menyalurkan sumber daya kepada masyarakat. Peningkatan alokasi dana bantuan langsung (block grants) dan pemberian sumber daya tambahan kepada 2000 kecamatan termiskin akan mendatangkan manfaat bagi sekitar 16 sampai 18 juta keluarga. Namun, PNPM perlu terus berinovasi dengan pendekatan-pendekatan baru untuk mencapai keluarga-keluarga miskin yang tinggal di daerah-daerah perkotaan maupun pedesaan yang tidak miskin. Penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk lebih memahami masalah-masalah kemiskinan perkotaan dan menyesuaikan program-program PNPM secara lebih efektif untuk membantu warga miskin perkotaan keluar dari kemiskinan.

Mengembangkan jaring pengaman darurat untuk mengurangi dampak guncangan

4 | BANGKITNYA INDONESIA

Mengembangkan mekanisme untuk memantau guncangan dan memicu diterapkannya jaring pengaman darurat. Sistem pemantauan triwulan yang sedang dikembangkan untuk memahami dampak krisis keuangan global saat ini perlu dilembagakan untuk mendeteksi dan memantau guncangan-guncangan yang akan datang. Teknik-teknik untuk meneliti kelompok-kelompok yang lebih kecil secara teratur perlu digunakan untuk dapat meningkatkan efektivitas biaya dari sistem pemantauan tanpa mengurangi kualitas data. Dengan sistem seperti itu, pengumpulan data dapat dilakukan lebih sering, sehingga akan lebih mudah dan cepat menemukan daerah-daerah dan rumah tangga yang terkena dampak. Data yang dianalisa melalui sistem pemantauan triwulan akan meningkatkan proses pengambilan keputusan yang memicu program-program jaring pengaman darurat, baik jangka waktu maupun lingkup kegiatannya. Menciptakan sejumlah program jaring pengaman darurat pelengkap untuk memberikan bantuan yang tepat waktu kepada mereka yang paling terpengaruh oleh guncangan-guncangan. Dibutuhkan suatu sistem jaring pengaman darurat terpadu yang dapat dengan cepat diterapkan untuk melindungi keluarga-keluarga yang terkena dampak. Program-program tersebut dapat digunakan secara sendiri-sendiri ataupun secara paralel, berdasarkan strategi tanggap darurat yang ditetapkan untuk intervensi tertentu. ♦

♦

BLT dapat digunakan untuk memberikan bantuan tunai secara cepat kepada keluarga-keluarga miskin dan hampir miskin. Pengalaman menunjukkan perlunya dilakukan sosialisasi yang lebih baik sebelum dan selama pelaksanaan program untuk memaksimalkan dukungan masyarakat dan dukungan politik. Penting juga tersedianya daftar penerima bantuan terbaru sehingga program dapat diterapkan dengan cepat dan tepat sasaran. Suatu program padat karya nasional yang dapat diluncurkan dengan cepat untuk memberikan kesempatan kepada warga miskin dalam memperoleh penghasilan jangka pendek perlu dikembangkan di bawah sebuah instansi administratif tunggal. Yang perlu diperhatikan adalah memastikan bahwa upah yang dibayarkan oleh program tersebut kepada tenaga kerja tidak terampil di bawah harga pasar, untuk menghindari ketertarikan mereka yang sudah bekerja. Melalui metode swa-penargetan seperti ini, program padat karya dapat digunakan untuk menjangkau masyarakat miskin baru yang namanya tidak tercantum dalam daftar penerima bantuan. Program-program seperti PNPM dapat digunakan sebagai mekanisme untuk mendaftarkan peserta dan menyalurkan dana

kepada proyek-proyek padat karya, termasuk tugastugas yang menarik partisipasi wanita.

Menciptakan kerangka terpadu untuk program-program bantuan sosial guna memutuskan mata rantai kemiskinan antar generasi Mengembangkan kerangka program bantuan sosial secara terpadu yang dikelola secara strategis oleh sebuah lembaga pusat tunggal. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya program-program bantuan sosial individual dengan memadukannya dalam sebuah kerangka kerja yang terkoordinasi. Pengelolaan strategis “satu atap” akan membantu memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga akan berjalan serasi untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada keluarga-keluarga miskin. Subsidi untuk pelayanan kesehatan dan beasiswa bagi keluarga miskin dapat disalurkan melalui koordinasi dengan PKH. Tantangan pelaksanaan yang dihadapi program PKH harus diselesaikan, dan pengawasan teknis dan pengelolaan harus ditingkatkan sebelum program tersebut diperluas secara nasional. Dengan meningkatnya cakupan, pemerintah hendaknya menghapuskan program-program yang tidak menyalurkan bantuan kepada warga miskin secara efisien. Koordinasi antar lembaga diperlukan untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan dan pendidikan telah dipersiapkan untuk memenuhi peningkatan permintaan: sinergi yang lebih besar dapat dihasilkan melalui pelaksanaan pelayanan secara terpadu dengan PNPMGenerasi untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pelayanan lokal. Selanjutnya, memadukan program-program tersebut dengan mengembangkan database terpadu tentang keluarga miskin dan hampir-miskin. Mengembangkan suatu database konsolidasi nasional yang dapat digunakan sebagai daftar penerima bantuan dari setiap program bantuan sosial (termasuk BLT). Hal ini akan membantu mencegah duplikasi dalam penyerahan bantuan dan memungkinkan dilakukan penelusuran penerima bantuan. Secara berkala pemuktahiran dan merevisi database untuk mencegah kecurangan, menemukan keluarga penerima bantuan dengan jumlah yang terlalu banyak dan menghapus penerima bantuan “fiktif ”. Penargetan yang transparan dan akurat akan memperkuat dukungan publik dan membangun dukungan politik pada program-program bantuan sosial yang ditargetkan. Mempertajam keterampilan dan meningkatkan

Prioritas Kebijakan untuk Tahun 2010 dan Selanjutnya | 5

kinerja lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program-program bantuan sosial. Meningkatkan keterampilan rancangan dan manajemen program, serta memantau dan mengevaluasi secara seksama kinerja lembaga pelaksana. Memberikan pelatihan tentang cara menggunakan database terpadu dan menggunakan metode penargetan yang tepat dan efektif-biaya untuk mencapai masyarakat yang paling membutuhkan. Memperkuat penyelenggaraan program utama dengan meningkatkan kapasitas penyedia jasa lokal dan mengujicoba insentif-insentif baru untuk peningkatan layanan.

Meletakkan landasan untuk programprogram tahap kedua Mengembangkan program-program asuransi sosial tahap kedua yang dapat dipertanggungjawabkan secara fiskal. Banyak hal yang masih perlu dipersiapkan sebelum Indonesia siap memadukan dan memperluas kerangka perlindungan sosial yang komprehensif berdasarkan UU SJSN. Pertama, meninjau efektivitas, cakupan, jangkauan dan keberlanjutan fiskal dari program-program saat ini, termasuk Askes dan Jamsostek. Kedua, mengkaji opsi-opsi reformasi untuk memperluas kerangka perlindungan sosial termasuk besaran manfaat, tarif premi dan mekanisme pengumpulan premi, serta jaringan penyedia jasa. Ketiga, mengembangkan roadmap reformasi untuk secara bertahap menyertakan program-program asuransi sosial tahap kedua. Terakhir, memperjelas pengaturan dan reformasi kelembagaan yang diperlukan untuk melaksanakan program-program yang diusulkan. Meningkatkan pelaksanaan reformasi secara bertahap untuk mendapatkan dukungan dan memastikan bahwa program-program tersebut layak, terjangkau dan berkelanjutan.

Bagaimana Bank Dunia Dapat Membantu

♦

♦

♦

♦

Dukungan Masa Depan Dukungan di masa depan akan dibangun berdasarkan kerja sama yang sudah terjalin dan bertujuan untuk membantu pemerintah mengembangkan lembaga dan sistem yang diperlukan untuk melaksanakan agenda perlindungan sosial. ♦

Dukungan Yang Sedang Berjalan Saat ini Bank Dunia memberikan dukungan kepada Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan programprogram pengentasan kemiskinan yang ada dan mengembangkan intervensi bantuan sosial dengan: ♦

Menyediakan dukungan pendanaan dan teknis bagi PNPM-Mandiri dan beberapa program-program PNPM seperti PNPM-Pedesaan, PNPM-Perkotaan, SPADA dan PNPM-Generasi. Bank Dunia bertindak

sebagai Pengelola Dana Perwalian untuk Fasilitas Dukungan multi-donor PNPM. Bank Dunia bermitra dengan BAPPENAS dalam merancang dan mengujicoba Program Keluarga Harapan (PKH). Sistem pemantauan dan evaluasi akan menilai pelaksanaan dan dampak program untuk membantu mengambil keputusan tentang apakah program perlu dimodifikasi dan/atau diperluas. BAPPENAS, BPS dan Bank Dunia bermitra dalam mengembangkan sistem pemantauan krisis. Data baru yang dihasilkan dari sistem ini dilengkapi dengan data yang sudah ada sebelumnya, digunakan untuk memantau dampak guncangan. Sistem ini akan digunakan untuk mendukung pengembangan mekanisme tanggap darurat di masa depan. Bersama-sama dengan BPS, Bank Dunia sedang mengkaji kebutuhan untuk menyempurnakan ukuranukuran kemiskinan. Bank Dunia juga sedang menyusun laporan penelitian tentang caranya meningkatkan metodologi penargetan yang digunakan oleh programprogram pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia. Bank Dunia mengadakan penelitian awal terhadap topik-topik kemiskinan tertentu untuk mendukung dialog kebijakan tentang masalah-masalah utama kemiskinan. Hasil penelitian mencakup Penilaian Kemiskinan tahun 2006 dan Laporan tentang Lapangan Pekerjaan di Indonesia yang akan segera diterbitkan.

♦

Dengan menggunakan hasil sistem pemantauan krisis, Bank Dunia dapat membantu pemerintah dalam memodifikasi desain dari program-program yang ada agar lebih tepat sasaran untuk daerah-daerah atau kelompok-kelompok yang rentan terhadap dampak krisis atau guncangan-guncangan eksternal lainnya. Bank Dunia juga dapat membantu mengembangkan program pekerjaan umum berdasarkan pelajaran yang diperoleh dari program Padat Karya yang terakhir dilaksanakan di Indonesia dan dari pengalaman internasional. Bantuan teknis akan diberikan untuk mengembangkan kerangka bantuan sosial yang terpadu, efisien dan efektif biaya. Bank Dunia menawarkan pengetahuan teknis berdasarkan pengalaman di Indonesia dan

6 | BANGKITNYA INDONESIA

♦

program-program serupa di luar negeri yang dapat mendukung lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program utama seperti bantuan tunai bersyarat. Bantuan juga ditawarkan dalam menyempurnakan metode penargetan dan menyusun database terpadu. Bank Dunia sedang menjajaki opsi-opsi untuk mendukung lembaga-lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas rancangan dan pelaksanaan sistem asuransi sosial. Langkah awal mencakup pelaksanaan diagnosa awal, seperti tinjauan belanja publik untuk perlindungan sosial. Langkah selanjutnya dapat dikembangkan menjadi studi teknis yang mengkaji opsi-opsi reformasi berdasarkan pengalaman dalam menyelenggarakan program perlindungan sosial di negara-negara berpenghasilan menengah lain, untuk memberikan masukan kepada perumus kebijakan yang bertanggung jawab untuk merancang kerangka sistem Jaminan Sosial Nasional di masa depan.

Kantor Bank Dunia Jakarta Gedung Bursa Efek Indonesia Menara 2, lantai 12 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia ph. + 62 21 5299 3000 | fax. + 62 21 5299 3111 http://www.worldbank.org/id Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif untuk Pembangunan yang Berkelanjutan

untuk informasi, silakan hubungi: Ms. Vivi Alatas Senior Economist [email protected]