BANGKITNYA INDONESIA. Prioritas Kebijakan untuk Tahun 2010 dan Selanjutnya

Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized

BANGKITNYA INDONESIA. Prioritas Kebijakan untuk Tahun 2010 dan Selanjutnya 53478

Mendorong Daya Saing untuk Meningkatkan Investasi, Perdagangan dan Lapangan Kerja Pesan Pokok 1.

2.

Public Disclosure Authorized

3.

Tindakan Utama 1.

2.

3.

Public Disclosure Authorized

Indonesia telah membuat kemajuan yang menggembirakan dalam upaya perbaikan iklim investasi dan penerapan reformasi perdagangan. Penyerapan tenaga kerja pada sektor formal mulai kembali meningkat, tingkat kemiskinan menurun, dan telah terjadi pertumbuhan masyarakat kelas menengah. Dengan dampak krisis global yang relatif lebih ringan dibanding negara-negara tetangganya, Indonesia memiliki kesempatan unik selama masa pemulihan dan pasca pemulihan untuk meningkatkan pangsa pasar dunia dan penjualan dalam negeri. Kunci untuk mewujudkan pemulihan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut adalah dengan terus menjalankan agenda reformasi yang ditujukan untuk peningkatan daya saing, mendukung fleksibilitas dalam pasar tenaga kerja, dan menghindari proteksionisme yang menghambat efisiensi dan inovasi.

4.

5.

Mendirikan struktur kelembagaan yang diperlukan untuk membuat kebijakan yang konsisten. Bukti-bukti dari seluruh dunia menunjukkan bahwa kelembagaan yang kuat mendorong reformasi peraturan dan meningkatkan koordinasi. Mempercepat reformasi administrasi untuk memicu daya saing, mengurangi beban administrasi pada usaha, menyempurnakan Daftar Negatif Investasi (DNI), menurunkan proteksi yang bukan merupakan tarif, memperkuat Indonesia National Single Window (INSW) dan melakukan koordinasi kebijakan-kebijakan logistik. Menegosiasikan kembali “Tawar Menawar Utama” dalam reformasi tenaga kerja - menurunkan jumlah uang pesangon untuk diganti dengan tunjangan pengangguran yang lebih baik - yang akan meningkatkan keleluasaan sektor swasta sambil meningkatkan perlindungan kepada para pegawai. Memanfaatkan tingginya harga-harga komoditas dunia untuk mendorong investasi pertambangan, minyak dan gas dengan menyelesaikan peraturan utama dalam sektor pertambangan dan memangkas ketidakpastian dalam bidang usaha minyak dan gas bumi. Mendukung pertumbuhan ekspor produk-produk baru melalui kemitraan pemerintah-swasta untuk riset dan pengembangan, pengarahan insentif fiskal untuk membangun industri-industri hilir dan mendukung Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Posisi Indonesia Saat Ini Keberhasilan ekonomi Indonesia pada beberapa tahun terakhir mencerminkan pemulihan pengelolaan makro ekonomi yang sehat, stabilitas politik dan ditambah lagi, situasi ekonomi global yang mendukung. Pertumbuhan yang melebihi 6 persen pada dua tahun terakhir dan ekspor

meningkat lebih dari dua kali lipat antara tahun 2003 dan 2008, merupakan akibat dari ledakan harga komoditas (lihat Gambar 1). penyerapan tenaga kerja pada sektor formal mulai kembali meningkat, investasi telah bangkit - terutama pada bidang usaha konstruksi - dan beberapa kejutan yang menyenangkan pada ekspor manufaktur untuk suku cadang kendaraan bermotor. Akan tetapi masih terdapat ruang untuk peningkatan lebih lanjut mengingat

2 | BANGKITNYA INDONESIA

Kinerja yang lemah pada bidang manufaktur, pertambangan dan energi mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam iklim investasi di Indonesia. Tanpa mengabaikan kemajuan pada beberapa bidang, investor dalam dan luar negeri menghadapi ketidakpastian peraturan, prosedur birokrasi yang menyulitkan, korupsi, aturan tenaga kerja yang memberatkan dan prasarana yang tidak memadai. Pemerintah telah mencoba mengatasi dengan berbagai kebijakan termasuk Undang-undang Perpajakan dan Undang-undang Penanaman Modal yang baru, prakarsa fasilitas perdagangan dan paket-paket reformasi kebijakan ekonomi. Walaupun telah terjadi kemajuan pada pengelolaan pajak dan pemberantasan korupsi, akan tetapi kehadiran pembatasan penanaman modal diberlakukan pada bidang-bidang utama seperti pertambangan, jasa dan prasarana. Indonesia tetap menjadi salah satu negara dengan lingkungan usaha yang kurang menarik untuk penanaman modal sektor swasta di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara.

Timur dan di dunia. Riset internasional menunjukkan bahwa negara-negara berkembang dengan peraturan tenaga kerja yang memberatkan juga mengalami tingkat produktivitas dan investasi yang lebih rendah (terutama dalam bidang manufaktur). Undang-Undang Tenaga Kerja (No. 13/2003) telah menjatuhkan daya saing perusahaan dengan meningkatkan tingkat pesangon, yang diperkirakan sama jumlahnya dengan “pajak penerimaan pegawai” pada kisaran sepertiga dari upah tahunan pekerja tersebut. Walaupun tujuan utama dari undang-undang itu adalah melindungi mayoritas pekerja dari risiko tidak adanya pekerjaan, sistem pesangon yang kaku itu gagal mencapai tujuan tersebut. Aturan itu relatif tidak memiliki pengaruh bagi 92 persen angkatan kerja yang bekerja aktif pada bidang nonformal atau bekerja tanpa kontrak di bidang formal. Tingkat pesangon yang tinggi juga menghambat pembukaan lapangan kerja pada sektor formal karena tidak mendukung wirausahawan untuk membentuk usaha baru dan menghalangi investor potensial. Upah minimum yang tinggi pada pertengahan 1990-an dan awal 2000-an, ditambah dengan aturan tenaga kerja yang makin kaku, melibas daya saing industri ekspor Indonesia yang padat karya, sehingga produksi manufaktur tidak bertumbuh dan penyerapan tenaga kerja pada sektor formal tetap kerdil.

Prosedur yang rumit untuk memulai usaha baru, biaya yang memberatkan dan aturan tenaga kerja yang kaku telah mempengaruhi tingkat produktivitas dan keuntungan perusahaan. Iklim investasi dan lingkungan aturan perdagangan yang berlaku sekarang menghambat investasi dan perdagangan, baik dalam maupun luar negeri. Memulai dan menjalankan suatu usaha baru di Indonesia membutuhkan banyak persetujuan, pendaftaran dan izin; dimana hal tersebut dapat memakan waktu sampai delapan bulan. Peraturan penerimaan dan pemberhentian tenaga kerja di Indonesia termasuk yang paling kaku di Asia

Sistem logistik yang buruk membuat banyak produk Indonesia memiliki daya saing yang lemah dibandingkan produk-produk impor. Sebagai contoh, pengiriman peti kemas ukuran 40 kaki dari Padang ke Jakarta membutuhkan biaya 400 dolar Amerika, sementara pengiriman peti kemas yang sama ke lokasi yang lebih jauh seperti Singapura, hanya menghabiskan biaya 175 dolar. Tingginya biaya pengiriman produk-produk berkualitas seperti udang dari bagian Timur Indonesia ke pusat-pusat pengolahan di Jawa membuat harganya terlalu mahal untuk pasar ekspor. Biaya tinggi dan ketidakpastian

pertumbuhan bidang manufaktur secara keseluruhan cukup lemah, peralihan dari sektor pertanian berjalan lamban dan sektor pertambangan dan energi mencatat kinerja yang buruk.

Nilai Ekspor Meningkat bersama peningkatan harga komoditas dunia 90

Quarterly Growth of Indonesia’s Export (% y to ty)

68

30

Oil and Gas Non Oil / Gas Total

45

Porsi Investasi dalam PDB 1993-2008 (%)

25

Asian economic crisis

23

15

0

75 (23)

0

(45) 2001

2002

2003

2004

Sumber: BPS, perhitungan staf Bank Dunia.

2005

2006

2007

2008

Sumber: BPS

Prioritas Kebijakan untuk Tahun 2010 dan Selanjutnya | 3

jaringan distribusi dalam negeri juga menghalangi Indonesia untuk menjadi lebih terintegrasi dengan jaringan produksi just-in-time untuk produk-produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Perizinan dan penataan harga oleh pemerintah menyurutkan insentif untuk menanamkan modal pada sektor jasa yang lebih maju dan membatasi persaingan antara perusahaan-perusahaan pengiriman darat dan laut. Pembatasan investasi asing dalam sektor logistik hanya akan memperparah keadaan dengan terbatasnya ketersediaan teknologi baru. Terlepas dari kemajuan yang dicapai, Indonesia perlu lebih meningkatkan efisiensi pabean dan pelabuhan sampai tingkat yang sebanding dengan negara-negara tetangganya. Waktu penumpukan peti kemas impor pada terminal utama rata-rata mencapai lebih dari tujuh hari, sedangkan pada pelabuhan utama di negara-negara tetangga hanya perlu waktu kurang dari tiga hari. Impor peti kemas kosong hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah waktu yang dibutuhkan oleh peti kemas yang penuh. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penundaan disebabkan oleh kontrol di wilayah perbatasan dan prosedur pemeriksaan yang berbelit, dan bukan karena prasarana yang tidak memadai. Prosedur administrasi yang tidak jelas dan berbelit juga meningkatkan waktu yang dibutuhkan dan mengundang korupsi, sehingga menurunkan daya saing dari industri-industri yang menggunakan suku cadang impor. Perusahaan mengidentifikasikan prasarana yang buruk sebagai salah satu penghalang utama dalam investasi swasta di Indonesia. Walaupun pemerintah memandang prasarana sebagai prioritas utama, jumlah pekerjaan prasarana publik tetap rendah dan hanya sedikit proyek-proyek pemerintah-swasta berukuran besar telah berjalan pada lima tahun terakhir. Dari sepuluh “proyek percontohan” yang ditawarkan pada Infrastruture Summit 2006, hanya dua yang berhasil mencatat kemajuan berarti. Kendala dari penerapan proyek-proyek ini adalah kelemahan yang terus dijumpai pada kerangka kerja peraturan perundangan dan kelembagaan untuk kemitraan pemerintah dan swasta (PPP). Pemerintah juga lambat untuk menempatkan dana yang memadai untuk persiapan proyek, memberikan dukungan publik untuk membuat agar proyek PPP layak, dan mendukung pembebasan tanah. Dibutuhkan lebih banyak sumber daya untuk prasarana publik bersama-sama dengan mekanisme belanja yang lebih efisien. Indonesia adalah sebuah perekonomian yang sangat terbuka dalam hal tarif, tetapi masih banyak hambatan non-tarif dan cenderung meningkat belakangan ini. Lebih dari 40 persen jalur tarif Indonesia membutuhkan izin impor tersendiri. Banyak dari perizinan tersebut

disusun demi alasan kesehatan dan keamanan yang sah, tetapi dilaksanakan dengan birokrasi yang berlebihan pada daerah perbatasan. Sementara itu, hampir sepertiga jumlah peti kemas impor harus melalui pemeriksaan fisik (jalur merah), jumlah yang sangat jauh dari standar internasional, yaitu kurang dari 10%. Seringkali barang-barang yang sudah diperiksa sebelum pengiriman pada pelabuhan keberangkatan masih harus diperiksa lagi sesampainya di Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini, sebagian besar peningkatan ekspor Indonesia sangat bergantung pada sejumlah kecil produk-produk tradisional dengan nilai tambah yang kecil dan sangat rentan terhadap perubahan pasar. Hanya empat komoditas, minyak sawit, nikel, tembaga dan batu bara, yang nilainya hampir mencapai setengah dari pertumbuhan ekspor nonmigas pada tahun 2007. Kandungan teknologi yang minim dari keseluruhan ekspor tercermin pada rendahnya proporsi manufaktur teknologi tinggi dan menengah dalam jumlah ekspor. Tidak terdapat kemajuan yang berarti dalam upaya meragamkan ekspor sejak tahun 1997, sehingga satu dekade kemudian relatif hanya sedikit produk baru yang memiliki peran yang berarti. Akibatnya Indonesia tertinggal oleh negara tetangganya dalam hal tingkat proses komoditas, kandungan teknologi dalam ekspor dan ekspor produkproduk baru. Hal ini juga disebabkan oleh penerapan pajak dalam negeri yang lebih besar bagi produk-produk hasil proses, iklim usaha yang tidak mendukung, terbatasnya insentif dan tingginya biaya inovasi bagi perusahaan swasta. Walaupun terdapat kekayaan mineral yang tinggi, penanaman modal dalam pertambangan tetap rendah. Sumbangan sektor pertambangan, minyak dan gas terhadap PDB menurun dari 7 persen pada periode 19861996 menjadi sekitar 1 persen pada 2000-2008 walaupun terjadi ledakan harga-harga komoditas. Perusahaanperusahaan pertambangan dunia menempatkan Indonesia di antara sepuluh negara di dunia dengan potensi geologis tertinggi tetapi juga dalam sepuluh negara paling rendah (dari 64 negara/wilayah) dalam hal kebijakan pertambangan. Masalah-masalah terbesar yang dihadapi oleh penanam modal di bidang minyak dan gas bumi adalah (i) ketidakpastian dalam pemulihan biaya dan audit Badan Pemeriksa Negara atau BPKP; (ii) kekuatan jaminan kontrak; (iii) pengaruh dari lembaga negara lain; (iv) masalah-masalah pajak seperti jaminan terhadap penyalahgunaan dana endapan; dan (v) jaminan aset, tenaga kerja dan hak kepemilikan. Kemajuan yang lambat dalam penyelesaian masalah-masalah itu menyebabkan lepasnya kesempatan Indonesia untuk turut serta dalam gelombang dunia investasi baru dalam bidang usaha gas, minyak dan pertambangan yang dipicu

4 | BANGKITNYA INDONESIA

dengan melonjaknya harga-harga komoditas dunia yang berlangsung sampai pertengahan tahun 2008.

Prioritas Kebijakan untuk Indonesia yang sedang Bangkit Di masa depan, jika Indonesia mengambil langkahlangkah dinamis dan inovatif saat ini, maka Indonesia dapat menempatkan dirinya pada gugus depan ekonomi regional. Desakan yang kuat pada reformasi kebijakan investasi dan perdagangan yang dirancang untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi akan meningkatkan kesempatan kerja pada industri-industri bernilai tinggi, juga meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri. Penyelenggaraan sistem jaminan sosial (tunjangan pensiun, kesehatan dan pengangguran) akan menurunkan biaya penghentian pekerja, meningkatkan pekerjaan pada sektor formal (tempat pekerja mendapatkan upah yang lebih tinggi dan perlindungan yang lebih baik), dan juga akan meningkatkan daya saing produsen dalam pasar dalam dan luar negeri. Upaya reformasi yang sedang berlangsung memang bergerak ke arah yang tepat tetapi membutuhkan dorongan yang lebih kuat agar memberikan hasil. Berbagai upaya reformasi yang sedang berlangsung telah dirancang untuk merampingkan dan menyederhanakan praktik-praktik dan prosedur yang berhubungan dengan investasi dan perdagangan, tetapi masih dibutuhkan dorongan yang lebih kuat untuk memberikan hasil. Penyelenggaraan layanan satu jendela (single window services) yang baru yang akan menggantikan proses manual dengan sistem online, di mana kontak muka antara pelaku dagang dengan petugas dihapuskan, merupakan upaya besar dalam memangkas waktu dan biaya ekspor dan impor. Sementara kemajuan telah dicapai dengan hubungan elektronis antar badan negara yang menerbitkan izin-izin impor, pelaku perdagangan masih harus mengunjungi badan-badan tersebut, satu demi satu. Sistem elektronik telah ditambahkan di atas sistem manual yang ada sehingga terjadi dua kali pengiriman dan dua kali pemeriksaan. Penyelenggaraan layanan satu pintu pada pemerintahan lokal merupakan langkah penting dalam menyederhanakan pendirian usaha baru. Walaupun dapat membantu memangkas waktu yang dibutuhkan, layanan satu pintu saja tidaklah cukup untuk menerobos berbelitnya aturan-aturan usaha yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga pemerintah pusat. Suatu program reformasi aturan yang terpadu dibutuhkan untuk merampingkan dan menyederhanakan prosedur investasi dan perdagangan.

Tantangan utama adalah untuk melakukan perubahan kelembagaan yang dibutuhkan untuk menyampaikan reformasi yang diperlukan dalam peraturan dan prosedur administrasi. Upaya-upaya reformasi telah terhambat oleh kurangnya koordinasi antar departemen dan proses pengaturan yang hanya sedikit menaruh perhatian pada biaya berusaha. Sebagai contoh, penyusun kebijakan cenderung merancang aturan untuk cakupan kewenangannya sendiri yang sempit tanpa mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan oleh penyusun kebijakan lain, sehingga menghasilkan persyaratan yang tumpang tindih dari berbagai departemen. Pembuat kebijakan jarang menerapkan analisa dampak terhadap rancangan aturan untuk memastikan bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Juga terdapat kecendrungan yang memprihatinkan untuk langsung menempatkan larangan ke dalam undang-undang baru daripada dalam peraturan, sehingga mempersempit ruang gerak pemerintah. Tantangan kedua adalah penghapusan beban administratif, ketidakpastian dan rintangan-rintangan domestik lainnya dalam penanaman modal, lapangan kerja dan perdagangan untuk mengubah pasar dalam negeri yang luas menjadi suatu pasar tunggal. Hal ini akan memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk memangkas biaya, meningkatkan investasi, mencapai skala ekonomi, dan memanfaatkan tenaga kerja dan sumber daya sebaik mungkin. Peningkatan persaingan yang lebih luas antar produsen dalam negeri dan pemanfaatan tenaga kerja dan sumber daya yang lebih baik akan membuat negara ini menjadi lebih dinamis dan mendorong peningkatan teknologi. Tindakan yang tegas dan sedini mungkin oleh pemerintahan baru perlu diambil untuk memperbaiki persepsi penanam modal dan menangani hambatanhambatan utama daripada menangani seluruh masalah secara sekaligus. Tindakan dengan prioritas utama termasuk: 1. Penerapan perubahan kelembagaan yang dibutuhkan untuk pelaksanakan reformasi. ♦ Membentuk Komisi Reformasi Kebijakan. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa pendekatan sentralistik terkoordinasi berdasarkan suatu landasan hukum yang kuat seringkali merupakan satu-satunya cara untuk menghadapi perlawanan birokrasi terhadap upaya reformasi. Tim Nasional untuk Peningkatan Ekspor dan Investasi (PEPI) dapat dianggap sebagai suatu awal untuk membentuk suatu Komisi Reformasi Kebijakan. Komisi Reformasi Kebijakan ini dibentuk dari tim-tim yang menangani topik-topik yang berbeda, seperti Tim Tarif yang telah

Prioritas Kebijakan untuk Tahun 2010 dan Selanjutnya | 5

♦

ada dan dewan logistik yang dapat dibentuk pada kemudian hari. Meningkatkan prosedur dalam membuat peraturan dengan mengirimkan rancangan undang-undang tentang reformasi peraturan ke parlemen disertai dengan Penilaian Dampak Peraturan dan masa tenggang 60 hari untuk paparan kepada publik, diskusi dan umpan balik sebelum suatu rancangan peraturan ditetapkan

2. Meneruskan usaha reformasi peraturan. ♦ Menyelesaikan dan memperbarui Daftar Negatif Investasi (DNI). Merevisi lebih lanjut DNI, yang mempertahankan peningkatan positif pada revisi tahun 2007 dan memperlunak pembatasan pada bidangbidang utama, sehingga akan mendorong tingkat investasi sektor prasarana dan jasa utama.1 ♦ Terus mendorong agenda National Single Window (NSW). Menghapus persyaratan penyertaan salinan dokumen perdagangan dan membentuk format NSW yang berfungsi seperti persetujuan dengan ASEAN, menggunakan dokumen administrasi tunggal, pendaftaran tunggal, proses yang tunggal dan selaras, dan persetujuan tunggal. Agar single window dapat berfungsi sepenuhnya, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat untuk mendorong lembaga pemerintahan yang terkait untuk mengubah proses persetujuan pengeluaran barang dan untuk bekerja sama dalam menyederhanakan sistem perdagangan. ♦ Menggunakan proses peninjauan terhadap peraturan yang diusulkan untuk menimbang dan menghapus halangan nontarif yang tidak diperlukan dalam perdagangan barang dan halangan perdagangan dalam bidang usaha jasa yang akan berdampak negatif pertumbuhan. Hanya perizinan impor yang benar-benar perlu yang dipertahankan dan perlu diterapkan penyederhanaan rezim perijinan impor untuk kembali kepada tingkat keuntungan masa lalu akibat reformasi tarif. ♦ Negosiasikan “Tawar Menawar Utama” dengan pemimpin buruh dengan memangkas uang pesangon dan menggantinya dengan imbalan tunjangan pengangguran untuk meningkatkan keleluasaan perusahaan-perusahaan dan meningkatkan perlindungan kepada pegawai. Menyesuaikan tingkat pesangon ke bawah sehingga sebanding dengan standar wilayah regional untuk meningkatkan keluwesan pasar tenaga kerja dan daya saing global. Bersamaan dengan itu, juga perlu diterapkan suatu sistem 1 Peningkatan iklim investasi akan membutuhkan pemulihan derajat keterbukaan yang pernah terbentuk pada tahun 1994, dengan penerbitan Peraturan Pemerintah No 20 yang mengijinkan 95% kepemilikan asing pada bidang-bidang utama seperti telekomunikasi, pelabuhan, layanan kesehatan, jasa konstruksi, asuransi, farmasi dan logistik.

♦

♦

tunjangan pengangguran sebagai pengimbang untuk meningkatkan tingkat perlindungan bagi pegawai yang diberhentikan. Menerapkan suatu sistem pembayaran hanya bila terdapat tagihan untuk meningkatkan proyeksi biaya perusahaan tanpa mempengaruhi keputusan pemberhentian pegawai, dan meningkatkan kepatuhan. Tunjangan pengangguran merupakan satu komponen dari suatu sistem asuransi sosial yang efektif yang dibutuhkan untuk meningkatkan tingkat perlindungan bagi pekerja dan merangsang penciptaan pekerjaan dengan meningkatkan keleluasaan tenaga kerja. Menerbitkan peraturan pelaksanaan untuk UU pertambangan tahun 2008 yang memberikan jaminan yang sama bagi penanam modal seperti jaminan yang tercantum dalam sistem Kontrak Karya. Membatasi biaya yang berhubungan dengan persyaratan proses domestik yang baru dan jelaskan aturan transisinya. Menerbitkan aturan yang jelas mengenai pemulihan biaya dan hilangkan jaminan endapan dana pada Kontrak Bagi Hasil. Melaksanakan Prakarsa Transparansi Industri Pertambangan (PTIP) untuk meningkatkan tanggung jawab kepada publik atas penggunaan kekayaan mineral Indonesia. Menyelesaikan dan menerapkan cetak biru untuk reformasi logistik serta mendirikan dewan logistik nasional. Dewan ini harus sangat diberdayakan untuk melaksanakan reformasi logistik nasional. Perubahanperubahan yang dipertimbangkan antara lain termasuk modifikasi aturan yang membatasi persaingan sehingga menyebabkan tingginya biaya transportasi dan lamanya waktu pengiriman, dan peningkatan prasarana. Beberapa hal yang dapat cepat memberi hasil adalah memperluas jaringan rel kereta ke pelabuhan dan tersedianya layanan pabean 24 jam sehari 7 hari seminggu pada pelabuhan-pelabuhan utama.

3. Mendukung inovasi dan peragaman ekspor. Mendukung kemitraan pemerintah-swasta dalam riset dan pengembangan untuk menciptakan produk baru dan mengarahkan insentif fiskal ke sektor swasta untuk bergerak menuju proses-proses hilir. Tindakan praktis lain yang dapat diambil adalah mendukung upaya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan badan-badan terkait untuk menyusun instrumen pendanaan dan penjaminan demi mendukung ekspor produk baru atau ekspor ke pasar yang baru.

6 | BANGKITNYA INDONESIA

Dukungan ke Depan

Bagaimana Bank Dunia Dapat Membantu Dukungan Yang Sedang Berjalan World Bank Group/WBG (Bank Dunia dan IFC) bekerja sama erat dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, Departemen Dalam Negeri dan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) dan lembaga pemerintahan lainnya, untuk meningkatkan iklim perdagangan dan investasi di Indonesia. WBG mendukung Tim Nasional untuk Peningkatan Ekspor dan Investasi untuk meningkatkan proses perumusan kebijakan, dan membantu Kantor Koordinator Kementerian Bidang Ekonomi dengan upaya reformasi peraturannya, termasuk perampingan perizinan usaha pada tingkat nasional. Dengan pendanaan dari Multi Donor Fund (MDF), WBG juga mendukung upaya pendorong perdagangan seperti National Single Window Indonesia dan pengembangan cetak biru untuk reformasi sistem logistik nasional. Suatu rangkaian pinjaman dari Bank Dunia yang mendukung pembentukan koordinasi kebijakan antar kementerian (Development Policy Loan/ DPL) juga menyertakan upaya reformasi kebijakan dan kelembagaan untuk menangani beberapa penghalang bagi pengembangan sektor swasta di Indonesia.

Kantor Bank Dunia Jakarta Gedung Bursa Efek Indonesia Menara 2, lantai 12 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia ph. + 62 21 5299 3000 | fax. + 62 21 5299 3111 http://www.worldbank.org/id Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif untuk Pembangunan yang Berkelanjutan

Tim Iklim Investasi dan Perdagangan Bank Dunia dapat memberikan berbagai dukungan bagi Pemerintah Indonesia dalam hal pembangunan kapasitas, dan fasilitasi dialog pemerintah dan swasta. Upaya konsultasinya dalam iklim investasi dan perdagangan dapat menyentuh masalah-masalah seperti: ♦ Saran untuk penyusunan kelembagaan dan pelaksanaan reformasi aturan dalam iklim investasi dan fasilitasi perdagangan yang telah sukses diterapkan di negaranegara lain. ♦ Pelatihan manajemen risiko untuk badan-badan pemerintah yang terlibat dalam National Single Window Indonesia. ♦ Pengawasan penerapan reformasi kebijakan dengan mendukung lembaga-lembaga Indonesia untuk melaksanakan survei-survei mengenai iklim investasi. ♦ Mendukung pengembangan rencana reformasi birokrasi Departemen Perdagangan. ♦ Meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga perdagangan keuangan utama untuk mendukung peragaman ekspor. ♦ Membantu penilaian pilihan reformasi yang berbeda untuk penyampaian tunjangan pengangguran. ♦ Membantu memajukan agenda asuransi sosial dengan meneliti pilihan-pilihan untuk membantu lembagalembaga pemerintahan yang bertanggung jawab untuk menyusun dan menerapkan sistem asuransi sosial

untuk informasi, silakan hubungi: Mr. Enrique Aldaz-Carroll Senior Economist [email protected]